*TAHUN 2016** - kotabarukab.go.idkotabarukab.go.id/wp-content/uploads/2017/04/laporan-kinerja-BKD... · Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Permen PAN dan ... 3.4 ANALISIS

Laporan Kinerja BKD Kotabaru 2016 1

+

**LAPORAN KINERJA**

*TAHUN 2016**


KATAPENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan

Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Permen PAN dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan

tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 yang merupakan

laporan capaian kinerja tahun ke 1 (tahun pertama) Rencana Starategis 2016-2021.

Kami telah berusaha dengan maksimal menyusun Laporan Kinerja ini, jika masih jauh dari

sempurna, mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi , baik ditinjau dari hasil pelaksanaan

kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerja dan tata cara

penyusunannya, kami dengan senang hati dapat menerima masukan baik dari penilai maupun dari para

pembaca . Berkat adanya koordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penyusunan Laporan

Kinerja ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini tak lupa kami menghaturkan terimakasih kepada semua pihak yang

telah banyak berperan hingga tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2016 ini.

Kotabaru, Januari 2017

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

KABUPATEN KOTABARU,

ZAENAL ARIFIN, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19780226 199612 1 002


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................................... 1

I.1 LATAR BELAKANG .......................................................................................................... 1

I.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI .................................................................................... 3

I.3 STRUKTUR ORGANISASI ............................................................................................. 4

I.4 VISI DAN MISI .................................................................................................................... 6

I.5 TUJUAN ................................................................................................................................. 6

1.6 SUMBER DAYA APARATUR ....................................................................................... 8

I.7 ASET....................................................................................................................................... 1I

1.8 SISTEMATIKA PENYAJIAN ....................................................................................... 1I

BAB II PERENCANAAN KINERJA ..................................................................................................13

2.I RENCANA STRATEGIS DAN TARGET TAHUN 2016 ................................................. 13

2.2 PERJANJIAN KINERJA .................................................................................................................. 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................19

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA .........................................................19

3.2 PERBANDINGAN DATA KINERJA ANTARA REALISASI ..........................46

3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA ...............................................................48

3.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ................................65

3.5 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ....................69

3.6 ANALISIS PROGRAM /KEGIATAN ........................................................................69

3.7 REALISASI ANGGARAN ..............................................................................................74

BAB IV PENUTUP ....................................................................................................................................76

A. KESIMPULAN ....................................................................................................................76

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA ...................................................................76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai lembaga penyelenggara manajemen

kepegawaian daerah berkomitmen untuk memajukan dan mengembangkan Sistem Manajemen

Kepegawaian yang efektif dan efisien, agar mampu mendorong peningkatan profesionalisme Pegawai

Negeri Sipil (PNS) dan kualitas pelayanan publik sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Kotabaru menyusun Laporan Kinerja berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021.

LAPORAN KINERJA tesebut merupakan perwujudan kewajiban untuk menyampaikan

pertanggungjawaban, menjawab, menerangkan kinerja serta tindakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Kotabaru kepada Kepala Daerah sebagai pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk

meminta keterangan atau pertangungjawaban tersebut.

Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan

pelayanan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru. Indikator kinerja sasaran

strategis ini merupakan indikator kinerja output dan atau outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru. Indikator kinerja kegiatan

menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai

yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sampai dengan 31 Oktober Tahun

2016.

Laporan Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban dan

komitmen suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Maksud dan tujuan penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Kotabaru Tahun 2016.

2. Sebagai bahan acuan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan pada periode

yang akan datang di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016.

3. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang.

4. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 disusun dengan

berpedoman pada :


1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas

dari Korupsi dan Nepotisme;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja

Instansi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;

13. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Permendagri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi

Pemerintah;


18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2011 Pembentukan, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru;

20. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian

Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru;

21. Surat Sekretariat kabupaten Kotabaru Nomor 005/1301/Setda tanggal 05 Oktober 2016 Perihal

Penyampaian Laporan Akuntabilitras Kinerja Tahun 2016.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru, disebutkan bahwa

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kepegawaian, pendidikan

dan pelatihan ;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pegawai ;

d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepangkatan & pensiun pegawai;

e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;

f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan ; dan

g. Pengelolaan kesekretariatan Badan.

1.3 SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:


a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

b. Sekretariat membawahi :

1) Sub.Bagian Program

2) Sub Bagian Keuangan

3) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pengembangan Pegawai membawahi :

1) Sub. Bidang Pengadaan dan Formasi Pegawai

2) Sub. Bidang Mutasi dan Promosi Jabatan

d. Bidang Kepangkatan dan Pensiun Pegawai membawahi :

1). Sub. Bidang Kepangkatan

2). Sub. Bidang Pensiun

e. Bidang Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai membawahi :

1). Sub. Bidang Kedudukan Hukum pegawai

2). Sub. Bidang Kesejahteraaan Pegawai

f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahi :

1). Sub Bidang Diklat Prajabatan, Kader dan kepemimpinan

2). Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi BKD kabupaten kotabaru tahun 2016 lebih jelas sebagaimana berikut ini:


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI KOTABARU,

H.SAYED JAFAR, SH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. H.SELAMAT RIYADI NIP19620704 198503 1 016

SUBBAG.PROGRAM

NORWEGIA RAMON,S.STP NIP. 19850804 200312 2 001

SEKRETARIAT

ZAENAL ARIFIN, S.STP,M.Si NIP. 19780226 199612 1 002

JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAG. KEUANGAN

ERWAN ARIANSYAH,S.ST NIP. 19770110 200903 1 004

BIDANGKEPANGKATAN &PENSIUN PEG

SAID ZAINUDDIN,S.Sos,M.Si NIP. 19600712 198503 1 016

SUBBAG. UMUM DAN &KEPEGAWAIAN

NOOR RABIATUL ADAWIAH NIP. 19650202 198602 2 006

SUBBID. KEPANGKATAN

MOH.TAUFIK ANSYARI,S.ST NIP. 19770720 200012 1 003

SUBBID. KEDUDUKAN HUKUM PEG

PUJI HASTUTI, SH NIP. 19830706 200803 2 002

SUBBID. PENSIUN

MUHAMMAD YASRIZA NIP. 19711205 199503 1 002

BIDANGDIKLAT

ARBANI,S.Sos,M.IP NIP. 19730915 199403 1 006

BIDANG KEDUDUKANHUKUM & KESEJ PEG

M. RODLI, S.Pdi NIP. 19641007 198703 1 014

SUBBID. KESEJAHTERAANPEG

SITI NAISAH SE NIP. 19750403 199703 2 004

SUBBID. DIKLAT TEKNIS & FUNGSIONAL

LEILANERANTI ARSYANA, S. STP.M.IP NIP. 19841124 200212 2 005

SUBBID..DIKLAT PRAJABATAN,KADER& KEPEM

ANANTA NURRACHMAN, S.Kom, M.M NIP. 19851121 200903 1 005

SUBBID.. MUTASI & PROMOSI JAB

SAID AKHMAD JAUHARI,S.STP,M.IP NIP. 19770502 200312 1 008

SUBBID. PENGADAAN & FORMASI PEG

HUSAINI SAGIR,S.Sos,MM NIP. 19711214 199203 1 005

BIDANG PENGEMBANGAN PEG

UMARDANI,S.Pd. M.M NIP. 19620202 198703 1 014


1.4. VISI DAN MISI

Visi adalah arah pandang kedepan tentang tujuan yang akan dicapai organisasi. Untuk

mendukung pencapaian visi kabupaten kotabaru yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kotabaru sebagai daerah

unggulan di bidang angrobisnis dan kepariwisataan serta kemandirian menuju masyarakat yang berkualitas

dan sejahtera”.

Sebagian yang dicanangkan dalam renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru tahun

2016-2021, visi Badan Kepegawaian Daerah kabupaten kotabaru adalah “TERWUJUDNYA

MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”.

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi

yang telah ditetapkan. Perumusan misi mengacu pada tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru yang harus dilaksanakan yaitu :

Misi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru adalah sebagaiberikut:

1. Mengembangkan kapasitas sumber daya aparatur melalui peningkatan kualitas berbasis kompetensi

2. Meningkatkan pengembangan ASN melalui sistem rekrutmen yang transparan dan pola karier sesuai

kompetensi

3. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kinerja Aparatur

4. Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan data informasi ASN berbasis sistem

teknologi informasi.

1.5. TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi di atas, Badan Kepegawaian Daerah menetapkan tujuan strategis yang

merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Badan

Kepegawaian Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan Sasaran

merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi

pemerintah untuk jangka waktu Jangka pendek ( satu tahun ) dalam rentang waktu masa Renstra. Adapun

tujuan dan sasaran

Tujuan Badan kepegawaian Daerah kabupaten Kotabaru adalah :

1. Mengatasi kesenjangan antara standar kompetensi jabatan dengan kompetensi yang dimiliki

masing-masing aparatur agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional


2. Mendapatkan ASN yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan pola karier

yang kompetitif

3. Mewujudkan ASN yang berdisiplin berkinerja tinggi dan sejahtera

4. Meningkatkan proses layanan administrasi kepegawaian secara efektif dan efisien serta

menghasilkan data informasi ASN yang akurat

5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah BKD

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran BKD Kabupaten Kotabaru

sebagai berikut :

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN

1. Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi diklat peningkatan kompetensi :

- Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti diklat dan lulus kompetensi manajerial - Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti dan lulus kompetensi diklat teknis dan fungsional

2. Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi

Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan kualifikasi pendidikan

3. Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai ASN

1. Persentase penaganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN

2. Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin

3. Presentase tingkat kehadiran pegawai ASN

4. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu : - Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu

1. 2. - Persentase kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu

Persentase pensiun pegawai tepat waktu 3. 4. Tingkata akurasi data ASN

5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

5. Nilai evaluasi AKIP

6. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

7. Persentase tertib administrasi barang/asset daerah


1.6. SUMBER DAYA APARATUR

Sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru per 31

Desember 2016 berjumlah 50 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis

kepegawaian,golongan,jenis kelamin,tingkat pendidikan sebagaimana terlihat dalam diagram berikut ini :

Sumber : BKD Kab. Kotabaru


PNSD NON PNSD

26

4

15

5

Berdasarkan Jenis Kepegawaian

perempuan

Laki-laki

1 0

11

2

0

19

8

Berdasarkan Pendidikan PNSD BKD

SD

SLTP

SLTA

D.3

D.4

S.1

S.2





6

23

11

1

Berdasarkan Golongan/ Kepangkatan di BKD

IV

III

II

I

1 1

4

11 24

Berdasarkan Eselonering di BKD

II.b

III.a

III.b

IV.a

Staf

801

2859

1470

120

Berdasarkan Pangkat dan golongan PNSD Kabupaten Kotabaru

IV

III

II

I





2950 2306

Berdasarkan Jenis Kelamin PNS Kabupaten Kotabaru

laki-laki

perempuan

1 202

2170

68

611

589 30

1390

117 81

Berdasarkan Pendidikan PNS Kabupaten Kotabaru

Doktor (S3)

Pasca Sarjana (S2)

Sarjana (S1)

Diploma IV (D.IV)

Diploma III (D.III)

Diploma II (D.II)

Diploma I ( D.I)

SLTA

SLTP

SR/SD

37 197

602 3

4417

Berdasarkan Jumlah Eselonering PNSD Kabupaten Kotabaru

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Eselon V

Non Eselon


1.7. ASET

Untuk kelancaran dalam melaksanakan program dan kegiatan agar dapat selesai tepat waktu serta

mencapai hasil sesuai dengan tujuan, sasaran dan target yang telah ditetapkan, perlu didukung dengan

adanya sarana danprasarana yang memadai secara kualitas dan kuantitas. Adapun fasilitas yang digunakan

oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru yang tercatat sampai dengan Desember tahun

2016 adalah sebagai berikut :

a. Peralatan dan Mesin Rp.2.939.634.378,28

b. Gedung dan bangunan Rp. 34.911.596,03

c. Jalan, jaringan dan instalasi Rp.28.201.876,70

d. Aset tetap lainnya Rp. 16.210.931,93

e. Aset lainnya Rp. 150.000.000,00

f. Aset Lancar Rp. 1.817.200,00

Total Aset Rp. 3.170.775.982,73

1.8. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru tahun

2016 dapat di iktisarkan sebagai berikut :

BAB I

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi,dengan penekanan kepada aspek strategis Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru.

BAB II

Pada bab ini diuraikan ringkasan /ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2016 pada Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Kotabaru.

BAB III

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap peryataan kinerja sasaran strategis

Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi. Untuk setiap peryataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerjan tahun ini dengan tahun lalu dan

beberapa tahun terakhir ;


3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative

solusi yang telah dilakukan ;

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;

6. Analisi program /kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian peryataan

kinerja .

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV

Penutup

LAMPIRAN


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi

nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara

Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah Maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru

telah menandatangani Perjanjian Kinerja untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi

pada hasil.

Tahapan Perencanaan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru dari Penyusunan

Rencana Strategis ( Renstra ) tahun 2016 – 2021 yang pada hakikatnya merupakan peryataan komitmen

bersama mengenai upaya terencana dan strategis untuk meningkatkan kinerja serta cara penyampaiannya

melalui pembaharuan, penataan dan perbaikan terhadap sistem kebijakan termasuk pembinaan terhadap

akhlak dan prilaku aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

2.1 RENCANA STRATEGIS DAN TARGET TAHUN 2016

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru merupakan dokumen yang

disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi

Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya manusia aparatur yang dimiliki

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Kotabaru tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola

pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru dibuat pada masa jabatannya. Dengan demikian

penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel, dalam arti sesuai dengan tujuan, sasaran,

indikator, program dan kegiatan yang telah ditetapkan

Renstra BKD Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2021 merupakan salah satu pendukung RPJMD

Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021, karena BKD mempunyai tupoksi sebagai Perangkat Daerah yang

mengelola aparatur sehingga ada keterkaitan dengan Misi-7 RPJMD Kabupaten Kotabaru yakni

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelnggaraan

pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.


Keterkaitan misi terdapat pada:

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru dalam menetapkan visinya harus mengacu pada

visi Kabupaten Kotabaru dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kabupaten

Kotabaru tahun 2016-2021 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kotabaru Sebagai Daerah Unggulan

Dibidang Agrobisnis dan Kepariwisataan Serta Kemandirian Menuju Masyarakat Yang Semakin

Berkualitas dan Sejahtera”.

Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan

manajemen kepegawaian pada masa yang akan datang, maka Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Kotabaru Tahun 2016-2021 adalah :

Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra BKD Kabupaten Kotabaru

dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Misi ke -7

Tujuan : terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran: meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintahan dan manajemen aparatur yang efektif dan profesional

Indikator kinerja: Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

VISI: TERWUJUDNYA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”.

“TERWUJUDNYA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”.


2.2 PERJANJIAN KINERJA BKD TAHUN 2016

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan

suatu dokumen yang berisikan penyusunan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja.

Perjanjian kinerja BKD Kabupaten Kotabaru sesuai dengan peryataan perjanjian kinerja tingkat

satuan kerja perangkat daerah BKD Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 terdiri dari 5 sasaran strategi

dengan 14 indikator kinerja.

NO MISI TUJUAN SASARAN

1. Mengembangkan kapasitas sumber daya aparatur melalui peningkatan kualitas berbasis kompetensi

Mengatasi kesenjangan antara standar kompetensi jabatan dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing aparatur agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional

Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

2. Meningkatkan pengembangan ASN melalui sistem rekrutmen yang transparan dan pola karier sesuai kompetensi

Mendapatkan ASN yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan pola karier yang kompetitif

Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi

3. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kinerja Aparatur

Mewujudkan ASN yang berdisiplin berkinerja tinggi dan sejahtera

Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai ASN

4. Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan data informasi ASN berbasis sistem teknologi informasi

Meningkatkan proses layanan administrasi kepegawaian secara efektif dan efisien serta menghasilkan data informasi ASN yang akurat

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah BKD

Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD


PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Drs. H. SELAMAT RIYADI Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru selanjutnya disebut pihak pertama Nama : H.SAYED JAFAR Jabatan : Bupati Kotabaru selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2016 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Kepegawaian Daerah selaku pengemban amanat di bidang pengeloaan SDM aoaratur

melaksankan kewajibannya untuk menginformasikan tingkat akuntabilitas kinerjanya melalui penyajian

Laporan Kinerja BKD Kabupaten Kotabaru. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat

pencapaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen

RENSTRA 2016-2021 maupun Renja tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran

kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.

3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

untuk SKPD melalui Keputusan Kepala BKD Kabupaten Kotabaru Nomor 800/142-Sekr/BKD/2016

tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Starategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru

tahun 2016-2021.

Berikut ini disampaikan tingkat capaian indikator kinerja sasaran BKD kabupaten Kotabaru

tahun 2016.

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama BKD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 1 2 3 4 5 6

A. Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

1.


- Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti diklat dan lulus kompetensi manajerial

Orang 142 126 88,73

- Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti dan lulus kompetensi diklat teknis dan fungsional

Orang 130 130 100

Rata-rata capaian sasaran starategis 1 94,37

B. Sasaran Strategis 2: Tersedianya Aparatur Negara yang memenuhi standar kompetensi

2 Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi Persen 82,4 82,8 100,46

3 Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan kualifikasi pendidikan

Orang 26 41 157,69

Rata-rata sasaran capaian strategis 2 129,08

C. Sasaran Strategis 3: Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai ASN

4 4. Persentase penaganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN

5.

Persen 100 95,33 95,33

5 Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin Persen 70 95,59 136,56 6 Presentase tingkat kehadiran pegawai ASN Persen 100 78 78 Rata-rata capaian sasaran strategis 3 103,29


Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja lainnya (pendukung) BKD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016

Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru tahun 2016

dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama

(IKU) pada masing- masing perspektif. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah

sebagai berikut:

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan (capability) atau keahlian (expertise) yang lebih dari

sekedar keterampilan (skill) belaka. Kompetensi juga merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan

pemahaman/ pengetahuan, tindakan nyata serta proses mental yang terjadi dalam jangka waktu tertentu

serta berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan/keahlian dalam bidang tertentu. Oleh karena

sasaran strategis 1

Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

D. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

7 Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu :

- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu Persen 73 71,17 97,49

- Persentase kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu Persen 75 66,75 89

Persentase pensiun pegawai tepat waktu Persen 100 97 97

8 Tingkat akurasi data ASN Persen 10 10 100

Rata-rata capaian sasaran strategis 4 97,25

Rata-rata capaian IKU BKD 109,32


A. Sasaran Strategis 5: Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

9 Nilai evaluasi AKIP Persen 52 Belum diketahui

10 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Persen 100 100 100

11 Persentase tertib administrasi barang/asset daerah Persen 100 100 100

Rata-rata capaian sasaran strategis 5 100

Tujuan 1 : Mengatasi kesenjangan antara standar kompetensi jabatan dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing aparatur agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional


itu dikatakan pula bahwa kompetensi dibentuk oleh interaksi antara faktor pengalaman dan faktor

bawaan. Kompetensi digunakan pula untuk menggambarkan pengelompokan pengetahuan, keahlian dan

perilaku yang menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam pekerjaan.

Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara dapat diperoleh melalui pengalaman

pekerjaan dan diklat. Untuk itu, dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah

mengidentifikasikan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya

ditabulasikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Capaian IKU pada sasaran strategis 1

Uraian mengenai IKU tersebut yaitu:

1.1. Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti diklat dan lulus kompetensi manajerial

Kompetensi Manajerial (managerial competence) adalah kompetensi yang berhubungan

dengan berbagai kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas organisasi.

Kompetensi manajerial meliputi kemampuan menerapkan konsep dan teknik perencanaan,

pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi kinerja unit organisasi, juga kemampuan dalam

melaksanakan prinsip good governance dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan

termasuk bagaimana mendayagunakan kemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial terdiri

dari jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat prajabatan Golongan I,II dan III serta diklat

PIM II, III dan IV sebagaimana tabel di bawah ini.

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6

A. Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 1.


Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti diklat dan lulus kompetensi manajerial

Orang 142 126 88,73

Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti dan lulus kompetensi diklat teknis dan fungsional

Orang 130 130 100

Rata- rata Capaian IKU pada sasaran strategis 1 94,37


Tabel. 3.4 Analisis capaian IKU 1.1

No Indikator Tahun 2015 Tahun 2016

Target Realisasi Target Realisasi 1. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat peningkatan

kompetensi manajerial :

- Diklat Prajabatan golongan I dan II 10 8 2 9 - Diklat Prajabatan golongan III 25 9 88 65 - Diklatpim Tingkat II 10 8 5 5

- Diklatpim Tingkat III 25 9 11 11 - Diklatpim Tingkat IV 168 45 36 36 Jumlah Capaian IKU 238 79 142 126 Rata- rata capaian 33,19 88,73 2 Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat

peningkatan kompetensi manajerial (akumulasi)

- Diklatpim Tingkat II 41 36 41 41 - Diklatpim Tingkat III 197 186 197 197 - Diklatpim Tingkat IV 575 537 575 573 Jumlah 813 759 813 811 3 Jumlah pegawai yang belum memiliki sertifikat diklat

prajabatan 90 16

4 Jumlah pegawai yang belum memiliki sertifikat diklat kepemimpinan

54 166

5 Jumlah Pejabat Struktural 813 893 6 Persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat

peningkatan kompetensi manajerial (2/5) x 100% 93,36 90,41

Grafik 3.1

Capaian diklat manajerial berdasarkan jenis diklat tahun 2012-2016

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2012 2013 2014 2015 2016

89 81

40

76

9

165

16

0

158

65

10 0 0

8 5

20 13

27

9 11

40 40

0

45 36

Diklat Prajabatan Golongan Idan II

Diklat Prajabatan Golongan III

Diklat PIM II

Diklat PIM III

Diklat PIM IV


Pada tahun 2016, target jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan

kompetensi manajerial adalah 813 orang atau bertambah 54 orang dibanding tahun sebelumnya,

sedangkan jumlah pejabat struktural yang terisi sebagai unsur pembagi ditargetkan sebanyak 893

orang, sehingga persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi

manajerial ditargetkan sebesar 90,41%. Realisasinya, pada tahun 2016 terdapat tambahan

jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi manajerial sebanyak 126

orang seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5 Pelaksanaan diklat Manajerial Kabupaten Kotabaru Tahun 2016

NO JENIS

DIKLAT JUMLAH PESERTA

TEMPAT METODE WAKTU PELAKSANAAN

1. Diklat Prajabatan golongan I dan II

9 orang Bandiklatda prov. Kalsel

Pola pengiriman peserta

- 2 Orang (12 April s/d 16 Mei 2016) - 2 Orang 1(16 mei s/d 16 Juni 2016) - 3 Orang (3Agustus s/d 5 September 2016) - 2 Orang (8 November s/d 14 November 2016)

Diklat Prajabatan

65 orang Bandiklatda prov. Kalsel


- 10 Orang (23 Februari s/d 29 April 2016) - 10 Orang (27 April s/d 17 Mei 2016) - 5 Orang (19 Mei s/d 25 Juni 2016) - 5 Orang (13 Juli s/d 20 Agustus 2016) - 8 Orang (20 Juli s/d 27 Agustus 2016) - 6 Orang (3 Agustus s/d 10 September 2016) - 14 Orang (22 Agustus s/d 29 September 2016) - 8 Orang (14 September s/d 21 Oktober 2016)

DiklatPIM Tk. II

5 orang Surabaya 3 orang Samarinda 2 orang


- 2 Orang (26 Februari s/d 24 Juni 2016) Kampus Diklat Jawa timur - 2 Orang (21 April s/d 13 Agustus) Kampus PKP2A III LAN Samarinda - 1 Orang (17 Mei s/d 7 Oktober 2016) Kampus Diklat Jawa timur

2. DiklatPIM Tk. III

11 orang Surabaya 5 orang Banjarmasin 6 orang


- 2 Orang (19 Mei s/d 25 Agustus 2016) Kampus II Bandiklat Prov Kalsel - 5 Orang (30 mei s/d 7 Oktober 2016) Kampus Diklat Jawa timur 4 Orang ( 28 Juli s/d 4 November 2017)


NO JENIS

DIKLAT JUMLAH PESERTA

TEMPAT METODE WAKTU PELAKSANAAN

3. DiklatPIM Tk. IV

36 orang Surabaya 13 orang Banjarmasin 23 orang


- 8 Orang (22 Maret sd 2 Juli 2016) Kampus II Bandiklat Prov Kalsel - 8 Orang 12 April s/d 28 Juli 2016) Kampus II Bandiklat Prov Kalsel - 7 Orang (19 Juli s/d 29 Oktober 2016) Kampus II Bandiklat Prov Kalsel 13 Orang (1 September s/d 10 Desember 2016) Bandiklat Prov Jatim.

Jumlah 128 orang

Dengan demikian, jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan

kompetensi manajerial belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena :

1. Diklat Prajabatan tidak dapat terlaksana sebanyak 16 orang karena adanya pengurangan kuota

calon peserta Diklat Prajabatan oleh Badan Diklat Provinsi Kalimantan Selatan untuk

Golongan I dan II sebanyak 14 Orang CPNSD Kabapaten Kotabaru dan Adanya 2 Orang

CPNSD yang mengundurkan diri pada saat pelaksanaan Diklat Prajabatan Tahun 2016.

2. Diklat PIM IV saat Pelaksanaan tidak bisa mengakomodir seluruh PNS yang belum

Mengikuti Diklat tersebut.

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja mengalami peningkatan sebesar

55,54% karena ada peningkatan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan

kompetensi manajerial sebanyak 47 orang. Ini dipengaruhi juga oleh bertambahnya setiap tahun

dari jumlah pejabat structural yang terisi sesuai dengan hasil mutasi dan promosi setiap tahunnya.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2021, kinerja telah tercapai

sebesar 18,16% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.6

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Indikator Kinerja Satuan

Tahun 2016

%

Tahun 2021

% Target Realisasi Target

Realisasi

s/d Tahun

2021

Jumlah Pegawai yang

mengikuti diklat

peningkatan kompetensi

manajerial

Orang 142 126 88,73 694 126 18,16


Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun yang akan datang, upaya yang akan

dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pelaksana pembina diklat yang rutin untuk

memperoleh informasi yang tepat dalam menunjang target kinerja;

2. Penambahan Anggaran untuk biaya Diklat Struktural sesuai dengan SBU yang dikeluarkan

oleh Lembaga Pembina LAN RI

1.2. Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti dan lulus kompetensi diklat teknis dan fungsional

Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis pada

indikator ini merupakan penjumlahan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis tugas

dan fungsi serta diklat fungsional, dengan capaian sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah

ini :

Tabel 3.7 Analisis capaian IKU 1.2


Target Realisasi Target Realisasi 1. Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Peningkatan

kompetensi Teknis dan fungsional setiap tahun: 60 60 130 130

2 Jumlah pegawai yang memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan kompetensi Teknis dan fungsional (akumulasi)

60 60 190 190

3 Jumlah PNS 5.361 5.256 4 Persentase Pegawai yang Memiliki Sertifikat Diklat

Peningkatan Kompetensi Teknis dan fungsional 1,12 3,61

Realisasi pada tahun ini telah dilaksanakan diklat teknis tugas dan fungsi sebanyak 130

orang yang dibiayai oleh APBD seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7 Diklat Peningkatan kompetensi Teknis dan fungsional tahun 2016

No Indikator Tahun 2016

Target Realisasi Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat

teknis dan fungsional : 130 130

- Diklat Teknis 30 30

- Diklat Akutansi 30 30

- Pelatihan SKP 30 30

- Pelatihan Barang dan Jasa 40 40


Tabel 3.8 Realisasi peningkatan profesionalisme PNS tahun 2016

NO JENIS

KEGIATAN JUMLAH PESERTA

TEMPAT METODE WAKTU

PELAKSANAAN

1 Peningkatan Wawasan Kepegawaian

48 orang PNS/Non PNS lingkup Bidang & Sekretariat BKD Kabupaten Kotabaru

*Pusdiklat Kemendagri Regional Yogyakarta *Badan Diklat Provinsi Jawa Timur *BKN Regional XIII Banda Aceh *BKD Kota Samarinda *BKD Kota Balikpapan *BKD Provinsi Jawa Barat *BKD Kota Tangerang *BKPP Kota Banda Aceh *BKD Kab. Sidoarjo *BKD Kota Pasuruan

Kunjungan kerja pada institusi pengelola kepegawaian yang dianggap memiliki kelebihan dalam inovasi pelayanan kepegawaian dan diklat (pemanfaatan Assesment Centre, formasi/pengadaan CPNS, lelang jabatan, implementasi penilaian kinerja, hingga aplikasi kenaikan pangkat otomatis)

Bertahap dalam bulan Juli hingga Agustus 2016

2 Pembekalan Keterampilan Kewirausahaan bagi PNS menjelang Purna Tugas

25 orang PNS SKPD yang akan memasuki masa purna tugas/pensiun tahun 2016/2017

UPT PK-PPTKLN Wonojati, Malang-Jawa Timur

Pola pengiriman peserta dalam pembekalan teknis mengenai Psikologi dan Mind Management PNS menjelang pensiun, serta memberikan materi dan praktek kewirausahaan terkait agrobisnis, usaha rumah tangga, serta teknologi pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan dengan total 56 jam lat dengan metode ceramah, diskusi dan praktek lapangan

21 – 27 Maret 2016

Jumlah 73 orang


Tabel 3.9 Realisasi Diklat fungsional tahun 2016

NO JENIS


TEMPAT METODE WAKTU

PELAKSANAAN

1 Diklat Fungsional Pranata Komputer

1 orang (PNS Dinas Bina Marga & SDA)

Badan Diklat Provinsi Kalsel


26 April s/d 27 Mei 2016

2 Diklat Pengawas Ketenagakerjaan

1 orang (PNS Dinsosnakertrans)

Pusdiklat Pegawai Setjend Kementerian Ketenagakerjaan RI, Bandung


Maret-Juli 2016

3 Diklat Penera/Kemetrologian

1 orang (PNS Dinas Perdagangan & Pasar)

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrologian Bandung


Agustus-Desember 2016

4 Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor

1 orang (PNS Dinas Perhubungan)

Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan BPSDM Perhubungan Kemenhub RI, Tegal


21 November s/d 6 Desember 2016

5 Pelatihan & Ujian Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

11 orang PNS BKD

Denpasar, Bali Pola pengiriman peserta

November 2016

6 Bimtek, Sosialisasi, Workshop terkait bidang tugas

15 orang PNS BKD

-BKN Regional VIII Bjm -BKD Prov Yogyakarta -Lembaga/Instansi Pemerintah Prov/Pusat lainnya


Maret – Desember 2016

Jumlah 30 orang

Tabel 3.10

Realisasi Diklat teknis fungsional dan kepemimpinan tahun 2016

NO JENIS


TEMPAT METODE WAKTU

PELAKSANAAN

1 Pelatihan Penilaian SKP

30 (tiga puluh)

orang PNS SKPD

Meeting Room Grand Surya Hotel Kotabaru

Ceramah, diskusi, praktek mengenai penyusunan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Narasumber pejabat dari Kantor BKN Regional VIII Banjarmasin

25 s/d 27 April 2016


NO JENIS


TEMPAT METODE WAKTU

PELAKSANAAN

2 Diklat Akuntansi Keuangan Daerah

30 (tiga puluh)

orang PNS SKPD

Meeting Room Grand Surya Hotel Kotabaru

Ceramah, diskusi, praktek mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Narasumber dari Badan Diklat Provinsi Kalimantan Selatan dan BPKP Prov. Kalsel

22 s/d 26 Agustus 2016

3 Pelatihan dan Ujian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

40 (empat puluh)

orang PNS SKPD

Denpasar, Bali Ceramah, diskusi, latihan soal Narasumber dari DPD Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Prov Kalsel dan LKPP Pusat sebagai fasilitator Ujian berbasis online

16 s/d 19 November 2016

Jumlah 100 ORANG

Dengan demikian, jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat teknis dan fungsional telah

mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Namun secara akumulasi pertahun masih belum

dapat di hitung dari seluruh kebutuhan PNS. Hal ini disebabkan karena :

1. Kebutuhan peningkatan kompetensi PNS melalui kegiatan diklat, pelatihan, bintek belum

dapat terakomodir secara maksimal.

2. Belum terintegrasinya penyelenggaraan kegiatan diklat, pelatihan, bintek yang

diselenggarakan mandiri baik melalui metode penyelenggaraan maupun pengiriman peserta

oleh perangkat daerah lingkup pemerintah kabupaten kotabaru

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja mengalami peningkatan sebesar

116,67% karena ada peningkatan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan

kompetensi manajerial sebanyak 70 orang. Ini dipengaruhi juga oleh berkurangnya jumlah

aparatur lingkup Pemerintah kabupaten kotabaru tahun 2016 karena mutasi pegawai.


sebesar 24,76 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


Tabel 3.11



Tahun 2016

%

Tahun 2021


Realisasi

s/d Tahun

2021

Jumlah Pegawai yang

mengikuti diklat

Peningkatan kompetensi

Teknis dan fungsional

Orang 130 130 100 525 130 24,76

Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun yang akan datang, upaya yang akan

dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penambahan alokasi dana keikutsertaan PNS dalam kegiatan peningkatan kompetensi;

2. Keterpaduan BKPPD sebagai pengelola dan penyelenggara urusan kediklatan pada lingkup

Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dan terpenting dalam suatu organisasi,

begitupun dalam pemerintahan, SDM menduduki peranan terpenting. Pengelolaan SDM harus dilakukan

secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kemampuan SDM dengan kebutuhan organisasi.

Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama organisasi agar dapat berkembang secara produktif.

Dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, profesionalisme PNS sangatlah diperlukan untuk

dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Profesionalisme PNS tersebut sangat terkait

dengan penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas jabatan dalam sebuah

organisasi birokrasi.

Capaian indikator kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

sasaran strategis 2 Tersedianya Aparatur Negara yang memenuhi standar kompetensi

Tujuan 2 : Mendapatkan ASN yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan pengembangan pola karier yang kompetitif


Tabel 3.12

Capaian IKU pada sasaran strategis 2

Uraian mengenai IKU tersebut yaitu: 1. Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk menempatkan SDM yang

tepat sesuai dengan minat dan kemampuannya yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap

kerja, melalui proses promosi dan rotasi secara fair dan objektif.

Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi berpengaruh terhadap peningkatan prestasi

kerja dan kinerja pegawai yang merupakan faktor penting dalam organisasi karena dapat berimplikasi

terhadap pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan organisasi pemerintahan. Dampak dari penempatan

pegawai pada suatu posisi tanpa memperhatikan kompetensi yang bersangkutan, akan menghasilkan suatu

kinerja yang hasilnya tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan dan bahkan pada akhirnya bisa menjadi

kontra produktif.

Peningkatan prestasi kerja dan profesionalisme PNS dapat meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai pelayanan yang prima kepada masyarakat sehingga

penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja pada

RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 pada misi ke-7 mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelnggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan

transparan dan tujuannya yakni terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari target sebesar 82,4 %, kinerja mencapai 82,4% pencapaian 100%. seperti dapat dilihat

pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12 Capaian IKU pada sasaran strategis 2.1

No Indikator Tahun 2016 Capaian %

Target Realisasi 2.1 Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi 82,4 82,8 100,46

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian B. Sasaran Strategis 2: Tersedianya Aparatur Negara yang memenuhi standar kompetensi

1 Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan

kompetensi

Persen 82,4 82,4 100

2 Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan

kualifikasi pendidikan

Orang 26 26 100


Tabel 3.13

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Kinerja Tahun Sebelumnya Indikator Persentase Jabatan yang Diisi Sesuai Dengan Kompetensi

No Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan Tahun 2015 Tahun 2016

1. Formasi Struktural 1.000 1.000

2. Formasi struktural yang terisi dan memenuhi persyaratan kompetensi

795 799

3. Fungsional Tertentu (JFT) 3.654 3.552 4. Fungsional Umum (JFU) 912 928 5. Fungsional Umum (JFU) yang memenuhi persyaratan

kompetensi, terdiri dari :

- PNS hasil seleksi kategori umum (penerimaan tahun 2015)

- PNS hasil seleksi kategori 2 (seleksi tahun 2015)

- JFU yang rekomendasi hasil assessment-nya sesuai pada jabatan saat ini

- PNS yang lulus seleksi mutasi pindah datang

- -

6. Jumlah jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi (2+3+5)

4.449

4.351

Jumlah PNS Kabupaten Kotabaru 5.361 5.256 Target IKU 78,95% 82.4% Realisasi IKU 82,9% 82.8%

Capaian IKU 105,12% 100,46%

Bila dibandingkan dengan tahun 2015, kinerja mengalami penurunan sebesar 4,66%. Hal ini

disebabkan karena pada tahun 2016 jumlah PNS mengalami pengurangan khususnya Jabatan Fungsional

tertentu yang mutasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kewenangannya tidak di

Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2021, kinerja telah tercapai sebesar

82,8% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.14



Tahun 2016

%

Tahun 2021


Realisasi

s/d Tahun

2021

Persentase Jabatan

yang Diisi Sesuai

Dengan Kompetensi

Persen 82,4 82,8 100,46 85 82,8 97,41


2. Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan kualifikasi pendidikan

Tugas belajar merupakan penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada

PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam

maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.

Sedangkan ijin belajar merupakan penugasan atas biaya sendiri.

Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan sesuai dengan

kebutuhan formasi pada tahun 2016 adalah sebanyak 41 orang dari target sebesar 26 orang,

sehingga capaian IKU pada tahun ini adalah sebesar 157,69 %. Kriteria untuk indikator ini adalah

jumlah pegawai yang sedang menempuh tugas belajar dan ijin belajar.

Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan kualifikasi pendidikan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.15 Capaian indikator sasaran stategis 2.2


Capaian% Target Realisasi

2.2 Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan kualifikasi pendidikan

26 41 157,69

- Tugas belajar 19 25 131,57

- Ijin Belajar 7 16 228,57

Tabel 3.16 Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Tugas Belajar Sesuai Kebutuhan Formasi Tahun 2016

No UNIT

KERJA JENJANG JURUSAN/ PT

JUMLAH

ORG

TAHUN

PENDIDIKAN

SUMBER

DANA

1. Dinas Kesehatan

S1 Farmasi + Apoteker Unhas Makassar

6 2014 / 2015 APBD

S1 Farmasi + Apoteker STF Bandung

3 2016/2017 APBD

S1 Ilmu Gizi Universitas Esa Unggul Jakarta

2 2014 / 2015 APBD

S2 Master Ilmu Gizi, Undip Semarang

1 2014 / 2015 APBD

Program Pendidikan

Dokter Spesialis

Spesialis Obsgyn/ Kandungan, Universitas Sebelas Maret, Semarang

1 2014 / 2015 APBD

2. RSU Kotabaru

S1 Farmasi + Apoteker STF Bandung

2 2016/2017 APBD

S1 Fisioterafi Unhas Makassar

1 2014 / 2015 APBD


No UNIT


JUMLAH

ORG

TAHUN

PENDIDIKAN

SUMBER

DANA

3. BKD S1 Ilmu Komputer, STMIK Yogyakarta

1 2014 / 2015 APBD

S1 Administrasi Publik, STIA Bina Banua

1 2015 / 2016 APBD

4. Dinas Cipta Karya

D.IV/S1 Teknik Bangunan Rawa/Teknik Sipil Politeknik Banjarmasin

2 2015/2016 APBD

S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah, UGM Yogyakarta

1 2015/2016 APBD/APBN

5. Sekretariat Pemda

S2 Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta

1 2015/2016 APBD

S2 Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang

1 2014/2015 APBD

6. Dinas Pendidikan

S2 Magister Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

1 2015/2016 APBD

7. Kantor Camat Kelumpang Hulu

S1 Administrasi Negara, Uniska Banjarmasin

1 2015/2016 APBD

JUMLAH 25

Tabel 3.17

Jumlah Pegawai ASN yang mengikuti Ijin Belajar Tahun 2016

No UNIT


JUMLAH

ORG

TAHUN

PENDIDIKAN

SUMBER

DANA

1 Sekretariat Daerah

S2 Magister Manajemen, STIE Pancasetia Banjarmasin

1 2015/2016 APBD

2 Dinas Pendidikan

S1 PPKHB Unlam, Banjarmasin

10 2015/2016 APBD

3 Dinas Kehutanan

S1 Manajemen Ekonomi, Uniska

1 2015/2016 APBD

4 Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB

S2 Magister Ilmu Keuangan

1 2015/2016 APBD

5 Kantor Camat Pulau Sembilan

S1 Akuntansi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

1 2014/2015 APBD

6 Kantor Camat Kelumpang

S2 Magister Manajeman, STIE

2 2015/2016 APBD


No UNIT


JUMLAH

ORG

TAHUN

PENDIDIKAN

SUMBER

DANA

Hulu Pancasetia Bjm

JUMLAH 16


sebesar 17,82% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.18



Tahun 2016

%

Tahun 2021


Realisasi s/d Tahun

2021


Orang 26 41 157,69 230 41 17,82

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah mengidentifikasikan 3 (tiga)

Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah

ini :

Tabel 3.19 Capaian IKU pada Sasaran Strategis 3

sasaran strategis 3 Tersedianya Aparatur Negara yang memenuhi standar kompetensi


C. Sasaran Strategis 3: Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai ASN 1. Persentase penaganan terhadap pelanggaran

disiplin pegawai ASN Persen 100 95,33 95,33


Persen 70 95,59 136,56

3. Presentase tingkat kehadiran pegawai ASN Persen 100 78 78

Tujuan 3: Mewujudkan ASN yang berdisiplin berkinerja tinggi dan sejahtera



3.1. Persentase penaganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN

Sesuai amanat PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, maka BKD sebagai lembaga

yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya untuk

meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin dalam rangka

mewujudkan reformasi birokrasi dan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (Good Governance)

melalui pengukuran persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS.

Kasus pelanggaran disiplin pada tahun 2015 sebanyak 37 kasus, yang terdiri dari 25 kasus

yang sudah turun SK dan 12 kasus masih berjalan (lintas tahun) dan seluruhnya sudah ditangani

sehingga capaian kinerjanya 100% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.20 Data Jumlah Pelanggaran Disiplin yang Ditangani oleh BKD Kabupaten Kotabaru berdasarkan

Jenis Pelanggaran Tahun 2015-2016

No Jenis Pelanggaran Disiplin Jumlah Kasus Pelanggaran

Disiplin

2015 2016 1. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:

a. teguran lisan b. teguran tertulis c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

- - 1

2. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1(satu)

tahun; b. penundaan kenaikan pangkatselama 1 (satu)tahun;

dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1

(satu) tahun.

1

1

3

- - 1

3.

Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3

(tiga) tahun; b. pemindahan dalam rangkapenurunan jabatansetingkat

lebih rendah; c. pembebasan pembebasan dari jabatan; d. pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan

sendiri sebagai PNS; dan e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

1 - - 2 -

4. Jumlah 5 kasus 5 kasus

5. Jumlah yang diproses/ ditangani dan terbit SK 5 kasus 5 kasus

6. Target IKU 100% 100%


7. Realisasi IKU 100% 100%

8. Capaian IKU (5/4x100%) 100% 100%

Jumlah kasus pelanggaran disiplin berat pada tahun 2016 sebanyak 9 kasus, akan tetapi

masih menunggu persetujuan dari Bupati untuk menerbitkan SK penjatuhan disiplin PNS.

Tahapan proses penjatuhan hukuman disiplin sampai terbit SK adalah sebagai berikut :

Hukuman disiplin dapat dijautuhkan kepada PNS dengan prosedur penjatuhan disiplin

yakni pemanggilan pemeriksaan, penjatuhan hukuman disiplin, penyampaian hukuman

disiplin, keberatan dan/atau banding administratif, sampai hukuman disiplin mempunyai

kekuatan hukum yang tetap.

Sebelum penjatuhan hukuman disiplin terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan

membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dilanjutkan dengan membuat Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP).

Berkas yang sudah lengkap dijadikan bahan untuk dibahas pada rapat MPHD. Keputusan

Tim MPHD diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan membuat Surat

Keputusan.

Semua hukuman disiplin ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang,

keputusan tersebut berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada prinsipnya keputusan hukuman disiplin disampaikan langsung oleh pejabat yang

berwenang menghukum, penyampaian tersebut dilakukan secara tertutup. Yang dimaksud

secara tertutup adalah penyampaian keputusan hukuman disiplin hanya diketahui oleh

PNS yang dihukum dan pejabat yang terkait dengan ketentuan bahwa pejabat terkait

pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang dihukum.

Apabila PNS tempat dan pejabat yang merwenang menghukum maka dapat ditunjuk

pejabat lain untuk menyampaikan kepada PNS oleh pimpinan instansi.

Upaya administratif diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman

disiplin dan tidak menerima keputusan tersebut karena dirasa keputusan tersebut tidak

mencerminkan rasa keadilan bahkan dianggap bukan sebagai pembinaan. Oleh karenanya

setiap PNS diberikan upaya administratif baik dalam bentuk keberatan maupun banding

administratif.

Keberatan dapat ditempuh apabila hukuman disiplin yang dijatuhi kepada PNS selain

pemberhentian, baik pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri maupun

pemberhentian tidak dengan hormat. Keberatan atas hukuman disiplin ditujukan kepada


atasan pejabat yang berwenang menghukum sedangkan banding administratif di tujukan

kepada MPHD.

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum mempunyai

masa berlakunya sesuai ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Hukuman disiplin yang

dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk hukuman disiplin yang dapat diajukan

keberatan adalah setelah 14 hari apabila tidak diajukan keberatan, jika diajukan keberatan

dapat berlaku setelah keputusan hukuman disiplin tersebut mempunyai kekuatan hukum

yang tetap.

3.2 Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin

Pelanggaran disiplin PNS adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak

menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di

dalam maupun di luar jam kerja sebagaimana yang diatur dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

PNS. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru terus berupaya untuk menurunkan

pelanggaran disiplin pegawai melalui sosialisasi sehingga sampai dengan tahun 2016 dapat melampaui

target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 95,59 % atau sebanyak 65 enam puluh lima) SKPD

tidak terdapat pelanggaran disiplin dari jumlah SKPD di Kabupaten Kotabaru sebanyak 68 (enam

puluh delapan) SKPD.

Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.21 Capaian indicator sasaran strategis 3.2


Target Realisasi 1 Persentase SKPD yang tidak terdapat

pelanggaran disiplin 70 95,59

Tabel 3.22

Daftar SKPD yang Terdapat Pelanggaran Disiplin

No Jenis Pelanggaran Disiplin

Jumlah Kasus

Pelanggaran

Disiplin

SKPD yang

terdapat

pelanggaran disiplin

1. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:

d. teguran lisan

e. teguran tertulis

-

-

-

-


No Jenis Pelanggaran Disiplin

Jumlah Kasus

Pelanggaran

Disiplin

SKPD yang

terdapat

pelanggaran disiplin

f. pernyataan tidak puas secara tertulis. 1 Kecamatan

Sampanahan

2. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:

d. penundaan kenaikan gaji berkala selama

1(satu) tahun;

e. penundaan kenaikan pangkatselama 1

(satu)tahun; dan

f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah

selama 1 (satu) tahun.

-

-

1

-

-

Dinas Bina Marga

& Sumber Daya Air

3.

Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari: f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah

selama 3 (tiga) tahun; g. pemindahan dalam rangkapenurunan

jabatansetingkat lebih rendah; h. pembebasan pembebasan dari jabatan; i. pemberhentian dengan hormat tidak

ataspermintaan sendiri sebagai PNS; dan

j. pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPNS

1 - - 2 -

Dinas Bina Marga

& Sumber Daya Air - -

Dinas Kesehatan, Kecamatan

Kelumpang Hulu -

Jumlah 5 SKPD

Permasalahan yang ada tahun 2016 adalah SKPD masih ada yang belum memahami

mekanisme penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang melanggar peraturan kepegawaian ini

mengakibatkan banyak SKPD ada yang tidak menyampaikan laporan mengenai pelanggaran yang

dilakukan PNS nya.

Solusi dan tindak lanjut tahun mendatang adalah agar Kepala SKPD yang PNSD nya

melanggar ketentuan agar melakukan prosedur tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan

penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun

2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil.


3.3 Presentase tingkat kehadiran pegawai ASN Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepatuhan pegawai sebagai tolok ukur

kedisiplinan karena keberhasilan dalam mencapai tujuan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas

selain ditentukan oleh mutu profesionalitas juga sangat ditentukan oleh sikap kedisiplinan.

Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN pada tahun 2016 adalah sebesar 77,6% dari target

sebesar 100%, sehingga capaian IKU ini adalah sebesar 77,6 % sebagaimana dapat dilihat pada tabel

di bawah ini :

Tabel 3.23 Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3.3


Target Realisasi Target Realisasi

1. Jumlah ASN PD yang hadir 5.361 3.811 5.256 4.078 2 Persentase ketidak hadiran pegawai ASN

1.550

1190

- sakit

9

- ijin

- cuti tahunan 200 273 225 116 - cuti besar

3

- cuti bersalin 100 88 65 4 - dinas luar 800 1076 800 970 - pelatihan

- cuti alasan penting 80 113 85 88 - tanpa keterangan

3 CAPAIAN IKU 100% 71.09% 100% 77.36%

Kriteria pegawai yang tidak hadir adalah pegawai yang tidak hadir karena izin, cuti tahunan, cuti

bersalin, dinas lapangan, pelatihan, cuti penting dan cuti di luar tanggungan negara serta tanpa

keterangan.

Indikator evaluasi kinerja diukur berdasarkan daftar hadir PNS dan penilaian prestasi kerja PNS

pada semua SKPD yang kemudian dihimpun sebagai bahan rapat Evaluasi Kinerja untuk melakukan

pembinaan dan pertimbangan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan melalukan pembinaan dan pertimbangan atas hasil

penilaian prestasi kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.


Waktu pelaksanaan rapat TEKA dilaksanakan sebanyak 4 kali per triwulan. Unit kerja PNS yang

dievaluasi adalah sebanyak 56 SKPD.

Permasalahan yang ada tahun 2016 adalah masih adanya beberapa SKPD/Unit Kerja yang belum

menyampaikan Rekapitulasi Daftar Hadir setiap bulan sesuai dengan Surat Bupati Kotabaru melalui

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru. Ini mengakibatkan perhitungan Rekapitulasi

Daftar Hadir diserahkan sering terlambat. Solusi dan tindak lanjutnya adalah Agar kepala SKPD

menyampaikan Rekapitulasi Daftar Hadir setiap bulannya. Pemerintah kabupaten Kotabaru agar

menerbitkan kembali edaran tentang penyampaian rekapitulasi daftar hadir SKPD lingkup pemerintah

Kabupaten Kotabaru.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian Daerah mengidentifikasikan 2(dua)

Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.24 Capaian IKU Sasaran Strategis 4

sasaran strategis 4 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6

D. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

1 Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu :

1.1 - Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu

Persen 73 71,17 97,49

1.2 - Persentase kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu

Persen 75 66,75 89

1.,3 Persentase pensiun pegawai tepat waktu Persen 100 97 97

2 Tingkat akurasi data ASN Persen 10 10 10

Tujuan 4: Meningkatkan proses layanan administrasi kepegawaian secara efektif dan

efisien serta menghasilkan data informasi ASN yang akurat



4.1. Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu sebagaimana tabel di

bawah ini diukur berdasarkan kenaikan pangkat tepat waktu, kenaikan gaji berkala pegawai tepat

waktu dan pensiun tepat waktu .

Tabel 3.24 Analisis Capaian IKU Sasaran Strategis 4.1


Target Realisasi Target Realisasi 1. Jumlah usulan kenaikan pangkat 1052 762 600 427 Kenaikan pangkat yang diselesaikan tepat waktu 1052 762 600 427

Realisasi IKU 70 50,70 73 71,17 Capaian IKU 72,43 97,49 2 Jumlah usulan kenaikan gaji berkala 2443 2443 2000 1780 kenaikan gaji berkala pegawai yang diselesaikan tepat

waktu 2443 2443 2000 1780

Realisasi IKU 70 70 75 66,75

Capaian IKU 100 89 3 Jumlah usulan Pensiun 100 45 100 97 Pensiun pegawai yang diselesaikan tepat waktu 100 45 100 97 Realisasi IKU 100 45 100 97 Capaian IKU 45 97

Adapun rincian sub IKU sebagai berikut:

4.1.1 Persentase Kenaikan pangkat yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 3.25 Jumlah PNS naik pangkat periode april dan oktober tahun 2016

NO PERIODE GOLONGAN USUL REALISASI

1 APRIL IV 37 35 III 199 148 II 87 87

I 3 3

JUMLAH 326 273 2 OKTOBER IV 19 19

III 177 103 II 50 30 I 2 2

JUMLAH 248 154


4.1.2 Persentase kenaikan Gaji Berkala Tepat Waktu

Dari 1.780 berkas usulan berkala yang masuk dapat diproses semua sejumlah 1.780 berkas.

4.1.3 Persentase pensiun pegawai tepat waktu

Tabel 3.26 Analisis capaian IKU 4.1.3


Target Realisasi Target Realisasi

1. Persentase pensiun pegawai tepat waktu 100 45 100 97 Jumlah Capaian IKU 100 45 100 97 Rata- rata capaian 45 97

4.2 Tingkat akurasi data ASN

Tingkat akurasi data ASN sebagaimana tabel di bawah ini.


Target Realisasi 4.2 Tingkat akurasi data ASN 10 10

Tahapan dan capaian kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Dilaksanakannya updating data PNS meliputi PNS yang naik pangkat, PNS yang mutasi

dalam daerah, mutasi luar daerah, mutasi masuk daerah, PNS pensiun, PNS penyesuaian

ijazah, PNS yang mengundurkan diri, dan PNS yang masih terdapat kesalahan data.

2. Telah disusunnya dokumen updating sistem informasi kepegawaian daerah meliputi nama,

gelar, NIP, jenis kelamin, golongan terakhir, jabatan, eselon, unit kerja, tingkat pendidikan,

dan kedudukan hukum.

Perlu diuraikan data updating PNS yang sudah diinput dalam sistem dibandingkan dengan

data sebenarnya. Target persentase yang sudah benar dan tepat datanya (tingkat kebenaran

data

Tabel 3.26 Jumlah ketepatan data personal Database Kepegawaian

No Jenis kepegawaian Jumlah PNS Jumlah Ketepatan data personal (dilakukan

pembaharuan)

1 Structural eselon II 37 tepat 2 Structural eselon III 197 tepat 3 Struktural eselon IV 602 tepat 4 Fungsional umum 1244 tepat 5 Fungsional khusus 3173 tepat


Jumlah 5256 Jumlah PNS 5256 tepat data

Untuk membuat rekapitulasi data pegawai, digunakan aplikasi bernama SLDK. Aplikasi ini

memberikan kemudahan dalam merekap riwayat pegawai.

Permasalahan dan solusi/tindaklanjut kegiatan ini antara lain Data PNS di database BKD sering

tidak sinkron dengan SAPK dan data di beberapa SKPD.

Faktor penghambat :

1. Beberapa field data di SAPK hanya bisa diupdate oleh BKN, dan data di SAPK tidak bisa dijadikan

sebagai patokan

2. Saat ada perubahan data, SKPD yang bersangkutan terlambat memberikan laporan ke BKD

Solusi dan tindak lanjutnya adalah:

1. Setiap ada perubahan data akan langsung dilakukan updating data

2. Melakukan sinkronisasi data secara berkala

3. Diperlukan kerjasama dari beberapa bidang di BKD untuk menciptakan kemutakhiran data


Untuk sasaran 5 terdapat 3 indikator utama sebagai berikut:

Tabel 3.27 Capaian IKU sasaran strategis 5

Uraian mengenai IKU tersebut yaitu :

5.1 Nilai evaluasi AKIP

Nilai evaluasi AKIP sampai dengan tahun 2016 belum diketahui karena penilaian

dilakukan oleh Inspektorat kabupaten Kotabaru sebagai Evaluator SAKIP dilakukan mulai bulan

Maret 2016. Adapun yang menjadi objek evaluasi yaitu SKPD sampel yang ditentukan oleh Tim

SAKIP kabupaten Kotabaru. Tahun 2015 BKD kabupaten Kotabaru belum dijadikan sampel

objek evaluasi SAKIP. Diharapkan kedepannya agar semua SKPD memiliki nilai AKIP sehingga

terukur Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD lingkup Kabupaten Kotabaru. Ini harus didukung

sumber daya aparatur yang handal sebagai Evaluator AKIP.

5.2 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti tahun 2016 adalah 100% dari

2 temuan yang ada.

Tabel 3.27 Jumlah temuan BPK/ Inspektorat

No Indikator Tahun 2015 Tahun 2016 Target Realisasi Target Realisasi

1. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang

ditindaklanjuti

0 0 2 2

sasaran strategis 5 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

E. Sasaran Strategis 5: Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

1 Nilai evaluasi AKIP Persen 52 Belum diketahui

2 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Persen 100 100 100

3 Persentase tertib administrasi barang/asset daerah Persen 100 100 100

Tujuan 5: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah BKD



Jumlah Capaian IKU 0 0 2 2

Rata- rata capaian 100% 100%

5.3 Persentase tertib administrasi barang/asset daerah

Persentase tertib administrasi barang/asset daerah tahun 2016 adalah 100% yaitu Aset

BKD yang tercatat di BPKAD sejumlah 24 aset.

Tabel 3.28 Jumlah administrasi barang/ asset daerah


1. Jumlah Aset yang tercatat di BKD 44 44 50 24

Jumlah Aset BKD yang tercatat di BPKAD 44 44 50 24 Persentase tertib administrasi barang/asset daerah 100 100 100 100 Rata- rata capaian 100 100


3.2 PERBANDINGAN DATA KINERJA ANTARA REALISASI CAPAIAN TAHUN 2016

Perbandingan data kinerja antara realisasi capaian tahun 2016 periode rencana strategis 2016- 2021

SASARAN INDIKATOR SASARAN TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Realisasi capaian Target Target Target Target Target

1 Peningkatan

Kompetensi Aparatur

Sipil Negara

1 Jumlah aparatur yang memiliki sertifikasi diklat peningkatan

kompetensi :

- Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti diklat dan

lulus kompetensi manajerial 142 126 88,73 85 180 120 120 30

- Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti dan lulus

kompetensi diklat teknis dan fungsional 130 130 100 130 150 120 150 150

2 Tersedianya Aparatur

Sipil Negara yang

memenuhi standar

kompetensi

2..1 Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi 82,4 82,78 100,46 30 40 50 60 70

2.2 Jumlah pegawai ASN dalam peningkatan kualifikasi

pendidikan 26 41 157,69 35 40 40 40 40

3 Terwujudnya

kesejahteraan pegawai

yang memenuhi

standar kehidupan

yang layak

3.1 Persentase penaganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai

ASN 100 100 100 100 100 100 100 100

3.2 Persentase SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin

70 95,59 136,56 70 70 70 70 70

3.3 Presentase tingkat kehadiran pegawai ASN

100 78 78 100 100 100 100 100


SASARAN INDIKATOR SASARAN TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Realisasi capaian Target Target Target Target Target

4 Terciptanya

Manajemen

kepegawaian daerah

yang akuntabel, efektif

dan efisien

4.1 Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat

waktu

- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu 73 96 131,51 80 80 80 80 80

- Persentase kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu 75 100 133,33 80 80 80 80 80

4.2 Persentase pensiun pegawai tepat waktu 100 100 100 100 100 100 100 100

4.3 Tingkata akurasi data ASN

10

10 10 10 10 10 10 10

5 Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

SKPD

5.1 Nilai evaluasi AKIP 52 52 52 58 60 64 70 75

5.2 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti 100 100 100 100 100 100 100 100

5.3 Persentase tertib administrasi barang/asset daerah 100 100 100 100 100 100 100 100


3.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN PERIODE 31 DESEMBERR TAHUN 2016 DENGAN TARGET RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja sampai denagan periode 31 Desember tahun 2016 dengan target renstra dapat dilihat sebagai berikut :

Kode Program dan Kegiatan

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra

SKPD)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1)

yang dievaluasiTahun 2016

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang

dievaluasi (Jumlah total realisasi kinerja tahun 2016)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja SKPD s/d tahun 2016 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016

(Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016-2021)

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2015

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Belanja Langsung 101,183,839,623

13,230,317,575 10,626,112,726

1 20

06

01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Lancarnya Administrasi kantor

12,646,316,535 1,746,011,968 1,633,143,736 97.05 93.54 1,633,143,736 16.67

12.63

20

06

01

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Surat Keluar dan Surat Masuk

12,79

2

Surat Masuk dan Keluar

62,959,290

2,037


9,168,000

2,037


9,166,000

100.00

99.98

2,037


9,166,000

15.92

14.5

6

1 20

06

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah pembayaran Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

360

kali pembayaran rekening

585,063,428

65


79,300,000

60


77,599,365

99.05

97.86

60


77,599,365

16.67

13.2

6



Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja



SKPD)









Tingkat Capaian


SKPD s/d Tahun 2015

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1 20

06

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

96

kali jasa servis dan perpanjangan perizinan unit

65,666,565

16


5,800,000

16


4,871,500

100.00

83.99

16


4,871,500

16.67

7.42

1 20

06

01

07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah pembayaran jasa administrasi keuangan dan dokumen

144

kali pembayaran honorarium jasa administrasi keuangan(53 orang)

3,920,860,280

24


605,060,000

24


593,860,000

100.00

98.15

24


593,860,000

16.67

15.1

5

1 20

06

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah pembayaran tenaga kebersihan kantor

336

orang kali pembayaran

477,284,670

56


73,140,000

56


72,668,000

100.00

99.35

56


72,668,000

16.67

15.2

3

1 20

06

01

09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja

282

kali jasa perbaikan peralatan kerja

41,721,729

47


4,700,000

47


4,700,000

100.00

100.00

47


4,700,000

16.67

11.2

7



Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja



SKPD)









Tingkat Capaian


SKPD s/d Tahun 2015

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1 20

06

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah penyediaan alat tulis kantor

66

kali penyediaan ATK (set)

360,814,065

12


49,500,000

12


49,500,000

100.00

100.00

12


49,500,000

18.18

13.7

2

1 20

06

01

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

42

kali penyediaan barang cetakan dan penggandaan (set)

303,286,604

6


50,710,000

6


50,710,000

100.00

100.00

6


50,710,000

14.29

16.7

2

1 20

06

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah kali penyediaan komponen Instalasi Listrik dan alat listrik

73

kali penyediaan komponen instalasi listrik (set)

104,410,100

12


16,000,000

12


15,940,000

100.00

99.63

12


15,940,000

16.44

15.2

7

1 20

06

01

13

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

86

kali penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor(set)

54,627,607

12


7,601,100

12


7,100,700

100.00

93.42

12


7,100,700

13.95

13.0

0



Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja



SKPD)









Tingkat Capaian


SKPD s/d Tahun 2015

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1 20

06

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah penyediaan bahan bacaan

72

kali penyediaan bahan bacaan (5 jenis media)

36,804,560

12


5,640,000

12


5,640,000

100.00

100.00

12


5,640,000

16.67

15.3

2

1 20

06

01

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

jumlah penyediaan makanan minuman harian karyawan, rapat dan jamuan tamu

100,340

Kali penyediaan

1,525,264,967

14,600

Kali penyediaan

166,221,000

14,600

Kali penyediaan

164,564,500

100.00

99.00

14,600

Kali penyediaan

164,564,500

14.55

10.7

9

1 20

06

01

18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

276

kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2,460,058,891

73


452,621,868

65


363,123,671

89.04

80.23

65


363,123,671

23.55

14.7

6

1 20

06

01

19

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran /Keaman

jumlah pembayaran Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

924

jumlah kali pembayaran Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

1,494,898,861

148


128,600,000

148


128,600,000

100.00

100.00

148


128,600,000

16.02

8.60



Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja



SKPD)









Tingkat Capaian


SKPD s/d Tahun 2015

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


an

1 20

06

01

21

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah rapat rapat koordinasi ke dalam daerah

588

kali rapat rapat koordinasi ke dalam daerah

878,844,688

42


50,000,000

42


44,850,000

100.00

89.70

42


44,850,000

7.14

5.10

1 20

06

01

22

Penyediaan Jasa Pengumuman dan Propaganda

Jumlah iklan/pengumuman yang dipasang di media massa

120

Kali iklan/pengumuman yang dipasang di media massa/ pameran yang dilaksanakan

48,942,234

20


7,500,000

17


5,800,000

85.00

77.33

17


5,800,000

14.17

11.8

5



Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja



SKPD)









Tingkat Capaian


SKPD s/d Tahun 2015

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1 20

06

01

25

Penyediaan data,informasi dan publikasi kinerja pelayanan

Jumlah pelaksanaan pameran/publikasi dan penyediaan data kepegawaian SKPD

6

kali pelaksanaan pameran

224,807,997

1 kali pelaksanaan pameran

34,450,000

1


34,450,000

100.00

100.00

1


34,450,000

16.67

15.3

2

1 20

06

02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Peningkatan Produktivitas aparat dengan ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana

2,287,522,669 332,981,200 313,798,500 100.00 94.24 313,798,500 22.62

13.72

1 20

06

02

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan kantor

63

unit/buah 68,877,720

63


63


100.00

96.62

63

unit/buah

58,920,000

100.0

0

85.5

4

1 20

06

02

09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan peralatan kantor

184

Jenis/unit 798,098,876

45


45


100.00

91.20

45

Jenis/unit

79,346,000

24.46

9.94

1 20

06

02

10

Pengadaan Mebeleur

Jumlah mebeleur yang diadakan

126

unit/buah 231,278,278

24


24


100.00

95.08

24

unit/buah

45,365,400

19.05

19.6

2



Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja



SKPD)









Tingkat Capaian


SKPD s/d Tahun 2015

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1 20

06

02

11

Pengadaan Buku/ Kepustakaan

Jumlah buku/kepustakaan yang diadakan

60

buah buku 19,576,894

10

buah buku 3,000,000

10

buah buku 1,665,900

100.00

55.53

10

buah buku

1,665,900

16.67

8.51

1 20

06

02

# Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor

6

kali pemeliharaan

65,256,313

4

kali pemeliharaan

27,482,300

4

kali pemeliharaan

27,250,000

100.00

99.15

4

kali pemeliharaan

27,250,000

66.67

41.7

6

1 20

06

02

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraaan Dinas/Operasional

jumlah pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional

336

kali pemeliharaan/ penyediaan(2 unit)

628,363,775

56


73,850,000

56


68,301,200

100.00

92.49

56


68,301,200

16.67

10.8

7

1 20

06

02

26

Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

jumlah pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor

254

kali Pemeliharaan jenis perlengkapan gedung kantor

226,070,812

65


32,950,000

65


32,950,000

100.00

100.00

65


32,950,000

25.59

14.5

8

1 20

06

03

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Tingkat disiplin aparatur

677,095,451 121,675,000 120,120,400 100.00 98.72 120,120,400 11.33

17.74



Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja



SKPD)









Tingkat Capaian


SKPD s/d Tahun 2015

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1 20

06

03

02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya

326

stel 245,289,366

102

stel 60,175,000

102

stel 59,365,000

100.00

98.65

102

stel 59,365,000

31.29

24.2

0

1 20

06

03

04

Pengadaan Pakaian KORPRI

Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan beserta perlengkapannya

44

baju 13,400,000

44

baju 13,400,000

44

baju 13,164,800

100.00

98.24

44

baju 13,164,800

100.0

0

98.2

4

1 20

06

03

05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Jumlah pakaian batik/ sasirangan yang diadakan

348

baju 150,876,053

53

baju 16,100,000

53

baju 16,055,600

100.00

99.72

53

baju 16,055,600

15.23

10.6

4

1 20

06

03

06

Pengadaan pakaian olahraga beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian olahraga beserta perlengkapannya

326

stel 267,530,032

53

stel 32,000,000

53

stel 31,535,000

100.00

98.55

53

stel 31,535,000

16.26

11.7

9



Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja



SKPD)









Tingkat Capaian


SKPD s/d Tahun 2015

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1 20

06

04

PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS

Tingkat disiplin aparatur

1,168,400,000 200,000,000 131,757,000 100.00 65.88 131,757,000 6.12

11.28

1 20

06

04

01

Pemulangan Pegawai yang pensiun

Jumlah pelaksanaan pemulangan pegawai pensiun/ purna tugas

112

PNS 744,100,000

3

PNS 75,200,000

3 PNS 22,132,000

100.00 29.43

3

PNS 22,132,000

2.68

2.97

1 20

06

04

02

Pemulangan Pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

Jumlah penyediaan bantuan pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas

6

kali penyediaan

309,300,000

1

kali penyediaan

9,800,000

1

kali penyediaan

9,800,000

100.00 100.00

1

kali penyediaan

9,800,000

16.67

3.17

1 20

06

04

03

Pemindahan tugas PNS

kali pemindahan tugas PNS

12

kali pemindahan tugas pns

115,000,000

12 kali pemindahan tugas pns

115,000,000

12


99,825,000

100.00

86.80

12


99,825,000

100.0

0

86.8

0



Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja



SKPD)









Tingkat Capaian


SKPD s/d Tahun 2015

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1 20

06

05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Memberikan bantuan/fasilitasi untuk pegawai yang pindah/purna tugas

1,911,280,200 257,467,527 252,408,527 100 98.04 252,408,527 0.68 13.21

1 20

06

05

04

Pembinaan mental dan fisik aparatur

Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur

100

kali pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur

647,880,200

2


257,467,527

2.00


252,408,527

100.00

98.04

2


252,408,527

2.00

38.9

6

1 20

06

06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEM BANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD

Tingkat kualitas laporan kinerja

2,314,005,200 965,134,500 958,134,500 100.00 99.27 958,134,500 7.55 41.41



Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja



SKPD)









Tingkat Capaian


SKPD s/d Tahun 2015

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1 20

06

06

01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

36

dokumen laporan

839,402,400

7

dokumen laporan

147,425,400

7

dokumen laporan

147,425,400

100.00

100.00

7

dokumen laporan

147,425,400

19.44

17.5

6

1 20

06

06

03

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD

Jumlah dokumen laporan prognosis

6

dokumen laporan

13,770,000

1

dokumen laporan

2,295,000

1

dokumen laporan

2,295,000

100.00

100.00

1

dokumen laporan

2,295,000

16.67

16.6

7

1 20

06

06

04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan

6

laporan dokumen keuangan

55,054,800

1


9,175,800

1


9,175,800

100.00

100.00

1


9,175,800

16.67

16.6

7

1 20

06

06

05

Momitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD

Junlah dokemen hasil monitoring,evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD yang disusun

29

dokumen laporan

1,224,185,000

7

dokumen laporan

806,238,300

7

dokumen laporan

799,238,300

100.00

99.13 7

dokumen laporan

799,238,300

24.14

65.2

9



Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja



SKPD)









Tingkat Capaian


SKPD s/d Tahun 2015

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1 20

06

50

PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

Tingkat pendidikan kedinasan yang diikuti

10,537,141,948 760,000,000 745,022,681 100.00 98.03 745,022,681 0.25 7.07

1 20

06

50

06

Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme

jumlah kegiatan peningkatan keterampilan dan profesionalisme

740

orang 9,687,969,300

2

kali pelaksanaan kegiatan peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

760,000,000

2


745,022,681

100.00

98.03

2


745,022,681

0.27

7.69

1 20

06

51

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

CPNS/PNS yang memiliki pengetahuan ,keterampilan dan sikap profesional,berkompetisi sesuai tingkat jabatan dengan dilandasi etika dan kepribadian PNS pada masing - masing SKPD

24,129,050,000 4,800,295,000 3,885,933,785 96.98 80.95 3,885,933,785 19.63

16.10

1 20

06

51

01

Pendidikan dan Pelatihan prajabatan bagi Calon PNSD

Jumlah pendidikan dan pelatihan bagi calon PNS Daerah

438

orang CPNSD

4,191,000,000

90

orang CPNSD

931,540,000

76

orang CPNSD

698,880,993

84.45

75.02

76

orang CPNSD

698,880,993

17.35

16.6

8



Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja



SKPD)









Tingkat Capaian


SKPD s/d Tahun 2015

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1 20

06

51

02

Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNSD

Jumlah pendidikan dan pelatihan struktural

258

orang 16,700,000,000

52

orang 3,251,615,000

52

orang 2,695,702,997

100.00

82.90

52

kali pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural

2,695,702,997

20.16

16.1

4

1 20

06

51

03

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNSD

Jumlah pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNSD

250

kali pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi PNSD

2,948,050,000

30


385,200,000

30


312,496,811

100.00

81.13

30


312,496,811

12.00

10.6

0

1 20

06

51

05

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian yang dilaksanakan

2

kali Pelaksanaan

290,000,000

2

kali Pelaksanaan

231,940,000

2

kali Pelaksanaan

178,852,984

100.00

77.11

2

kali Pelaksanaan

178,852,984

100.0

0

61.6

7

1 20

06

52

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Tingkat Pembinaan dan Pengembangan aparatur

25,274,153,220 4,046,752,380 2,585,793,597 92.55 63.90 2,585,793,597 16.64

10.23



Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja



SKPD)









Tingkat Capaian


SKPD s/d Tahun 2015

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1 20

06

52

01

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Jumlah dokumen rencana pembinaan karier PNS

36

dokumen 3,225,000,0

00

11

dokumen 371,200,000

11 dokumen 323,608,911

100.00

87.18

11

dokumen

323,608,911

30.56

10.0

3

1 20

06

52

02

Seleksi Penerimaan Calon PNS

Jumlah pelaksanaan seleksi penerimaan PNS dan penempatan PNS

12

Kali pelaksanaan

3,444,947,0

40

2

Kali pelaksanaan

357,122,700

1.26 Kali pelaksanaan

67,083,712

62.95

18.78

1

Kali pelaksanaan

67,083,712

10.49

1.95

1 20

06

52

03

Penempatan PNS

Jumlah pelaksanaan penempatan /pelantikan PNS

1,444

kali pelaksanaan pelantikan

1,148,386,1

00

3


470,000,000

2.20 kali pelaksanaan pelantikan

145,021,393

73.37

30.86

2


145,021,393

0.15

12.6

3

1 20

06

52

04

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS

Jumlah pelaksanaan periode kenaikan pangkat

2

kali pelaksanaan

361,760,000

2

kali pelaksanaan

361,760,000

2 kali pelaksanaan

297,386,212

100.00 82.21

2

kali pelaksanaan

297,386,212

100.0

0

82.2

1

1 20

06

52

05

Pembangunan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Jumlahdokumen updating simpeg

1

dokumen 134,388,800

1

dokumen 125,478,200

1 dokumen 98,618,008

100 78.59

1

dokumen

98,618,008

100

73.3

8



Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja



SKPD)









Tingkat Capaian


SKPD s/d Tahun 2015

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1 20

06

52

06

Penyusunan intrumen analisis jabatan PNS

Jumlah dokumen instrumen analisis jabatan

12

Dokumen 1,036,914,720

2

Dokumen 166,914,720

2 Dokumen 119,096,974

100.00

71.35

2

Dokumen

119,096,974

16.67

11.4

9

1 20

06

52

07

Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

Jumlah rapat yang terlaksana

6

Kali 52,796,160

1

Kali 8,799,360

1

Kali 8,799,360

100.00

100.00

1

Kali 8,799,360

16.67

16.6

7

1 20

06

52

08

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Jumlah pelaksanaan pemberian penghargaan

1

kali pelaksanaan pemberian penghargaan

85,000,000

1


85,000,000

1 kali pelaksanaan pemberian penghargaan

67,657,100

100

79.60

1


67,657,100

100.0

0

79.6

0

1 20

06

52

09

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang tertangani

9

Kali penanganan

217,500,000

9

Kali penanganan

341,560,000

9 Kali penanganan

265,825,495

95.33

77.83

9

Kali penanganan

265,825,495

95.33

122.

22



Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja



SKPD)









Tingkat Capaian


SKPD s/d Tahun 2015

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1 20

06

52

11

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Jumlah tahapan pemberian bantuan tugs belajar dan ikatan dinas

24

tahap 9,258,788,0

00

4

tahap 703,600,000

4 tahap 421,026,799

100.00

59.84

4

tahap 421,026,799

16.67

4.55

1 20

06

52

12

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Jumlah penyelenggaraan dan pendampingan test/ seleksi penerimaan dan monitoring praja IPDN

7

kali 200,000,000

7

kali 99,645,000

5 kali 36,159,443

71.43

36.29

5

kali 36,159,443

71.43

18.0

8

1 20

06

52

13

Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan

jumlah pelaksanaan diklat teknis

3

kali pelaksanaan diklat teknis

600,000,000

3


663,000,000

3


483,930,918

100.00

72.99

3


483,930,918

100.0

0

80.6

6

1 20

06

52

18

Pelaksanaan Sumpah/ Janji PNS

Jumlah Pelaksanaan Sumpah/ janji PNS

1

Kali Pelaksanaan Sumpah/ janji PNS

45,000,000

1


45,000,000

1


35,500,000

100.00

78.89

1


35,500,000

100.0

0

78.8

9



Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja



SKPD)









Tingkat Capaian


SKPD s/d Tahun 2015

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9


1 20

06

52

19

Pemprosessan karis,karsu,karpeg dan taspen

Jumlah pemprosessan Karis,Karsu,Karpeg

12

Kali pemrosesan

95,000,000

12

Kali pemrosesan

95,000,000

12

Kali pemrosesan

93,456,756

100.00

98.38

12

Kali pemrosesan

93,456,756

100.0

0

98.3

8

1 20

06

52

21

Asistensi Kinerja Pegawai

Jumlah pelaksanaan asistensi kinerja

3

Kali Pelaksanaan (57 SKPD)

60,000,000

3


44,000,000

3 Kali Pelaksanaan (57 SKPD)

43,999,300

100.00

100.00

3


43,999,300

100.0

0

73.3

3

1 20

06

52

22

Pemrosessan Pensiun Pegawai

Jumlah pemrosesan pensiun pegawai

100

berkas 108,672,400

100

berkas 108,672,400

100 berkas 78,623,216

100.00

72.35

100

berkas 78,623,216

100.0

0

72.3

5

101,183,839,623 13,230,317,575

10,626,112,726

10,626,112,726

Rata-rata capaian kinerja (%)

96.24 80.32

11.79 10.50

Predikat kinerja


3.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/

PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

NO PROGRAM SARAN DAN STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA DAN KEUANGAN

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran keuangan 93,54% dan realisasi kinerja 97,05%

Materi 3000 dan 6000 sering kehabisan stok di Kantor Pos sehingga menyebabkan menggangu kelancaran administrasi Kantor BKD Kotabaru, Bidang Umum Kepegawaian dapat membeli perangko di awal bulan sesuai dana yang tersedia karena pembelian perangko tidak dibatasi Telepon sering gangguan dikarenakan kabel putus dimakan tikus maka Ketika terjadi gangguan telepon, maka dilakukan koordinasi ke pihak Telkom. Komputer untuk sms centre mengalami kerusakan jadi Penginformasian sms centre dilakukan manual melalui handphone operator sms centre, Air PDAM sewaktu-waktu tidak jalan Jika air PDAM tidak jalan, maka dilakukan pembelian air swadaya, Sering terjadi gangguan astinet, karena server down, kabel terputus, pemakaian akses berlebihan maka Dilakukan komunikasi dan koordinasi ke pihak Telkom, jika gangguan karena server down atau kabel terputus, maka menunggu perbaikan dari pihak telkom. Jika gangguan karena pemakaian akses berlebihan, maka solusinya dapat dilakukan pembagian bandwidth untuk pemerataan pemakaian akses.

Pembayaran honorarium sudah rutin dilaksanakan setiap pertengahan bulan ini agar berdampak pada kinerja pengelola administrasi dan kegiatan yang meningkat salahsatunya yaitu dapat menyediakan data hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugasnya. Namun ini belum sepenuhnya dapat didokumentasikan dengan baik, Adanya penegasan kepada pengelola adminstrasi dan kegiatan berupa penyiapan dokumen laporan hasil pelaksanaan tugas bulan sebelumnya yang disampaikan sebagai prasyarat menerima honorarium bulan berikutnya. Untuk jasa outsourcing cleaning service, kontrol yang dilakukan hanya dari pihak BKD KotabaruDiharapkan kepada pihak penyedia jasa untuk dapat mengontrol outsourcing yang ada di Kantor BKD Kotabaru

Permintaan ATK yang terkdang tidak bisa dipenuhi segera karena ATK habis, Menyiapkan persediaan ATK secara memadai dan ketika ATK habis, segera dilakukan pembelian ke Toko ATK untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran. Dalam kegiatan penggandaan dikarenakan penyedia jasa (fotocopy) berada cukup jauh dari kantor, maka memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk menggandakan berkas yang diperlukan, sehingga kurang efektif dan efisien dalam menunjang kelancaran administrasi perkantoran,Tersedianya mesin fotocopy di kantor BKD Kotabaru, sehingga ketika ada berkas yang perlu digandakan dapat segera dikerjakan dan menghemat waktu kerja.



Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih secara sekaligus dapat menyebabkan penggunaan lebih cepat habis.Peralatan kebersihan dan bahan pembersih dibeli dengan jangka waktu tertentu

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, realisasi keuangan 94,24% dan realisasi kinerja 100%

agar PPTK memperhatikan pelaksanaan sesuai dengan anggaran kas yang telah direncanakan

PPTK agar memperhatikan jadwal pelaksanaan kontrak sesuai dengan rencana yang ditetapkan

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, realisasi keuangan 98,72% realisasi kegiatan 100%

-

4.

Program Fasilitas Pindah /Purna Tugas PNS, relisasi keuangan 65,88% dan realisasi kinerja 100%

PNS yang akan mengajukan bantuan pemulangan pensiun tidak dapat diperkirakan jumlahnya sehingga perlu Memperkirakan jumlah orang yang akan mengajukan pemulangan pegawai yang pensiun secara tepat PNS yang akan mengajukan bantuan pensiun anumerta tidak dapat diperkirakan jumlahnya, Memperkirakan jumlah orang yang akan mengajukan pemulangan pegawai yang tewas secara tepat

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ,relisasi keuangan 98,04% dan realisasi kinerja 100%

Peminat untuk Keg.Outbound sangat banyak,namun anggaran untuk peserta untuk biaya uang harian ,Transport dan Akomodasi tidak ada di bebankan di anggaran BKD Kotabaru, Agar anggaran Tahun ke depan bisa di perhatikan lagi. pelaksanaan bintal diefektifkan kehadirannya dari PNS

6. Program Peningkatan Pengembangan Sisten capaian Kinerja dan Keuangan ,relisasi keuangan 98,04% dan realisasi kinerja 100%

Pengumpulan data sebagai bahan dasar penyusunan dokumen masih lambat diterima karena diperoleh dari bidang pelaksana teknis kegiatan,sehingga perlu Peningkatan partisipasi bidang terkait terhadap penyusunan dokumen capaian kinerja. Pengumpulan data belum terarsipkan dengan baik yaitu masih menggunakan data manual sehingga memungkinkan tercecer atau tidak terarsipkan dengan baik sehingga rentan bolak balik mengumpulkan data Diupayakan memanfaatkan fasilitas internet misalnya dengan menggunakan dropbox, atau email bagi semua bidang. Finalisasi Penyusunan laporan keuangan harus menunggu penutupan buku kas akhir tahun yaitu berakhirnya transaksi keuangan yaitu tanggal 31 Desember 2016.Penempatan anggaran kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun di bulan desember hanya berupa draf laporan sedang finalisasinya pada bulan januari s.d februari tahun berikutnya. Jika memungkinkan penganggaran penyusunan laporan keuangan pada tahun berikutnya. Minimnya informasi dan pengetahuan tentang SPIP bagi tim penyusun dokumen sehingga terbatasnya uraian terhadap identifikasi dan pengendalian resiko serta penerapan di lingkup BKD, Perlu dilakukannya sosialisasi SPIP bagi Internal tim maupun lingkup BKD secara keseluruhan

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, realisasi keuangan 80,95% dan realisasi kinerja 96,98%

Adanya pengurangan kuota calon peserta Diklat Prajabatan oleh Badan Diklat Provinsi Kalimantan Selatan untuk Golongan I dan II sebanyak 14 Orang CPNSD Kabapaten Kotabaru, Dilakukannya konsultasi dan koordinasi ke Bandiklat Prov. Kalsel agar CPNS Pemerintah Kab. Kotabaru sebanyak 14 orang dapat melaksanakan Diklat Prajabatan di Tahun 2017. Adanya 2 Orang CPNSD yang mengundurkan diri pada



saat pelaksanaan Diklat Prajabatan Tahun 2016 Diusulkan kembali di tahun 2017

DiklatPim IV saat Pelaksanaan tidak bisa mengakomodir seluruh PNS yang belum Mengikuti Diklat tersebut, sehungungan terbatasnya angaran yang tersedia sehingga Pelaksanaan kegiatan dianggarkan kembali secara rutin setiap tahun Kebutuhan peningkatan kompetensi PNS melalui kegiatan diklat, pelatihan, bintek belum dapat terakomodir secara maksimal sehubungan keterbatasan angaran sehingga perlu Penambahan alokasi dana keikutsertaan PNS dalam kegiatan peningkatan kompetensi Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan masih kurang sehingga perlu anggaran untuk pelaksanaan kegiatan bisa ditambah. kesulitan mendapatkan narasumber dari pemerintah pusat yang berkompeten. Tingkat pemahaman peserta sosialisasi belum maksimal sehingga perlu dilakukan kegiatan yang kontinyu dan adanya tes sebelum dan sesudah sosialisasi.

8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, realisasi keuangan 63,90 % dan realisasi kinerja 92,55

Tidak terlaksananya beberapa tahapan kegiatan Penerimaan CPNS karena Kebijakan ada dipihak masing-masing kementerian sehingga perlu Konsultasi dan menunggu kebijakan selanjutnya Data PNS di database BKD sering tidak sinkron dengan SAPK dan data di beberapa SKPD karena 5. Beberapa field data di SAPK hanya bisa diupdate oleh BKN, dan data di SAPK tidak bisa dijadikan sebagai patokan dan 6. Saat ada perubahan data, SKPD yang bersangkutan terlambat memberikan laporan ke BKD. solusi tindak lanjut 1. Setiap ada perubahan data akan langsung dilakukan updating data, 2. Melakukan sinkronisasi data secara berkala serta 3. Diperlukan kerjasama dari beberapa bidang di BKD untuk menciptakan kemutakhiran data Tidak semua SKPD mengajukan usul nama-nama jabatan yang ada lowong. karena Kurang pahamnya SKPD akan pentingnya usulan nama-nama jabatan yg lowong sehingga perlu Memberitahukan dan mencarikan nama-nama jabatan yg dapat diisi. SKPD masih ada yang belum memahami mekanisme penjatuhan hukuman disiplin kepada PNS yang melanggar peraturan kepegawaian tindaklanjutnya agar Kepala SKPD yang PNSD nya melanggar ketentuan agar melakukan prosedur tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Masih adanya beberapa SKPD/Unit Kerja yang belum menyampaikan Rekapitulasi Daftar Hadir setiap bulan sesuai dengan Surat Bupati Kotabaru melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru Agar kepala SKPD menyampaikan Rekapitulasi Daftar Hadir setiap bulannya. Ø SKPD masih ada yang belum memahami mekanisme pengajuan pemeriksaan kesehatan PNS Agar SKPD menyampaikan laporan mengenai SKPD yang sakit baik untuk memproses cuti sakit atau pensiun dini karena menderita sakit berkepanjangan



Adanya permohonan pencairan dana tubel yang melebihi pagu anggaran sedangkan di DPA pagu sudah ditetapkan perorang. maka perlu konsultasi dan tambahan dana untuk kekurangan pembayaran Kegiatan penerimaan dan pendaftaran Capra IPDN dilaksanakan secara online oleh Panitia Seleksi Pusat, sehingga fungsi BKD bergeser menjadi fasilitator penyebarluasan informasi pendaftaran dan tahapan seleksi dan Target kegiatan monitoring praja belum terpenuhi secara maksimal sehingga perlu Meningkatkan koordinasi dan konsultasi pada lembaga terkait, baik BKD provonsi maupun instansi pemerintah pusat Penjadwalan ulang Pengusulan berkas tidak serentak dilakukan sehingga pemrosesan berkas dilakukan berkala setiap bulan 1 kali. perlu ditambah anggaran untuk perjalanan pemrosesan karis, karsu karpeg dan taspen PNS Sulitnya mengumpulkan penilaian prestasi kerja PNS khususnya bagi tenaga fungsional guru dan tenaga kesehatan, karena Kurangnya koordinasi SKPD terkait terhadap PNS yang belum mengumpulkan penilaian prestasi kerja PNS sehingga perlu mendata kembali ketaatan PNS dalam menyampaikan penilaian prestasi kerja PNS PNS yang akan mengajukan pensiun non BUP tidak dapat diperkirakan jumlahnya sehingga perlu Menghitung jumlah orang yang akan mengajukan pensiun BUP secara tepat, dan memperkirakan jumlah orang yang akan mengajukan pensiun non BUP

9. Program Pendidikan Kedinasan, realisasi keuangan 98,03 realisasi kegiatan 100%

Hasil kegiatan peningkatan wawasan kepegawaian belum dapat diterapkan maksimal pada BKD Kab.Kotabaru, solusinya Peningkatan sarana dan prasarana kantor dan Peningkatan kompetensi SDM


3.5 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh BKD memberikan data nilai

output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula

pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan

dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan

kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi

pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan selain

permasalahan dalam hal pembiayaan, permasalahan sarana dan prasarana secara kualitas juga menjadi

kendala. Kurangnya perangkat komputer beserta printer dan jaringan internet yang stabil merupakan

permasalahan utama yang mewarnai perjalanan BKD tahun 2016.

3.6 ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN

ATAUPUN KEGAGALAN PERNYATAAN KINERJA

Dalam mewujudkan sasaran BKD kabupaten Kotabaru pada tahun 2016 mengelola 9 program

dan 57 kegiatan yaitu:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat anggaran untuk kegiatan ini Rp9.168.000,- dengan

penyerapan anggaran Rp.9.166.000,- (99,98%) dan realisasi kinerja 100%.

2. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik anggaran untuk kegiatan ini

Rp.79.300.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.77.599.365,- (97,86%) dan realisasi

kinerja 99,05%.

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/oprasional anggaran untuk

kegiatan ini Rp.5.800.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.4.871.500 (83,99%) dan

realisasi kinerja 100%.

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan anggaran untuk kegiatan ini Rp.605.060.000,- dengan


5. Penyediaan jasa kebersihan kantor anggaran untuk kegiatan ini Rp.73.140.000,- dengan


6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja angaran unuk kegiatan ini Rp.4.700.000,- dengan

penyerapan anggaran Rp.4.700.000,- (100%) dan realisasi kinerja 100%

7. Penyediaan alat tulis kantor anggaran untuk kegiatan ini Rp.49.500.000,- dengan penyerapan

anggaran Rp. 49.500.000,- (100%) dan realisasi kinerja 100%.


8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan anggaran untuk kegiatan ini Rp.50.710.000,-

dengan penyerapan anggaran Rp. 50.710.000,- (100%) dan realisasi kinerja 100%.

9. Penyediaan kompunen instalasi listrik /penerangan bagunan kantor anggaran untuk kegiatan

ini Rp.16.000.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.15.940.000,- (99,63%) dan realisasi

kinerja 100%.

10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor anggaran untuk kegiatan ini Rp.7.601.100,-

dengan penyerapan anggaran Rp.7.100.700,- (93,42%) dan realisasi kinerja 100%.

11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan anggaran untuk kegiatan ini

Rp5.640.000.,- dengan penyerapan anggaran Rp5.640.000,- (100%) dan realisasi kinerja

100%.

12. Penyediaan makan dan minuman anggaran untuk kegiatan ini Rp.166.221.000,- dengan


13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah anggaran untuk kegiatan ini


kinerja 89.04%.

14. Penyediaan jasa tenaga pendukung anggaran untuk kegiatan ini Rp.128.600.000,- dengan

penyerapan anggaran Rp. 128.600.000,- (100%) dan realisasi kinerja 100%.

15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah anggaran untuk kegiatan ini


kinerja 100%.

16. Penyediaan jasa pengumuman dan propaganda anggaran untuk kegiatan ini Rp.7.500.000, -

dengan penyerapan anggaran Rp.5.800.000,- (77,33%) dan realisasi kinerja 85,00%.

17. Penyediaan data, informasin dan publikasi kinerja pelayanan anggaran untuk kegiatan ini

Rp.34.450.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.34.450.000,- (100%) dan realisasi kinerja

100%

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor anggaran untuk program ini Rp.60.983.900,- dengan


2. Pengadaan peralatan gedung kantor anggaran untuk kegiatan ini Rp.87.000.000,- dengan


3. Pengadaan mebeluer anggaran untuk kegiatan ini Rp.47.715.000,- dengan penyerapan

anggaran Rp.45.365.400,- (95,08%) dan realisasi kinerja 100%.


4. Pengadaan buku / kepustakaan anggaran untuk kegiatan ini Rp.3.000.000,- dengan

penyerapan anggaran Rp.1.665.900,- (55,53%) dan realisasi kinerja. 100%.

5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor anggaran untuk kegiatan ini Rp.27.482.300,-


6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /oprasional anggaran untuk kegiatan ini


kinerja 100%.

7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor anggaran untuk kegiatan ini

Rp.32.950.000,- dengan penyerapan anggaran Rp. 32.950.000,- (100%) dan realisasi kinerja

100%

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya anggaran untuk kegiatan ini


kinerja 100%

2. Pengadaan pakaian korpri anggaran unuk kegiatan ini Rp. 13.400.000,- dengan penyerapan

anggaran Rp. 13.164.800,- (98,24%) dan realisasi kinerja 100%

3. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu anggaran untuk kegiatan ini Rp.16.100.000,-

dengan penyerapan anggaran Rp.16.055.600,- (99,74%) dan realisasi kinerja 100%

4. Pengadaan pakaian olahraga beserta kelengkapannya anggaran untuk kegiatan ini


kinerja 100%

d. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS

1. Pemulangan pegawai yang pensiun anggaran untuk kegiatan ini Rp.75.200.000,- dengan

penyerapan anggaran Rp.22.132.000,- (29,43%) dan realisasi kinerja 100%

2. Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas anggaran untuk kegiatan ini


100%

3. Pemindahan tugas PNS anggaran untuk kegiatan ini Rp.115.000.000,- dengan penyerapan

anggaran Rp.99.825.000,- (86,80%) dan realisasi kinerja 100%

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pembinaan mental dan fisik aparatur anggaran untuk kegiatan ini Rp.257.467.527,- dengan

penyerapan anggaran Rp.252.408.527,- (98,04%) dan realisasi kinerja 100%


f. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD anggaran untuk

kegiatan ini Rp.147.425.400,- dengan penyerapan anggaran Rp. 147.425.400,- (100%) dan

realisasi kinerja 85,71%

2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD anggaran untuk kegiatan ini


100%

3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD anggaran untuk kegiatan ini

Rp.9.175.800,- dengan penyerapan anggaran Rp. 9.175.800,- (100%) dan realisasi kinerja

100%

4. Monitoring,evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD anggaran untuk kegiatan ini


kinerja 71,43%

g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah anggaran untuk kegiatan ini


kinerja 84,45%

2. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah anggaran untuk kegiatan ini

Rp.3.251.615.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.2.695.702.997,- (82,90%) dan realisasi

kinerja 100%

3. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi calon PNS Daerah anggaran untuk

kegiatan ini Rp.385.200.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.312.496.811,- (81,13%) dan

realisasi kinerja 100%

4. Sosialisasi peraturan perundang – undangan anggaran untuk kegiatan ini Rp.231.940.000,-

dengan penyerapan anggaran Rp.178.852.984,- (77,11%) dan realisasi kinerja 100%

h. Program Pendidikan Kedinasan

1. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme anggaran untuk kegiatan ini Rp.

760.000.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.745.022.681,- (98,03%) dan realisasi kinerja

100%.


i. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1. Penyusunan rencana pembinaan karier PNS anggaran untuk kegiatan ini Rp.371.200.000,-


2. Seleksi penerimaan calon PNS anggaran untuk kegiatan ini Rp.357.122.700,- dengan

penyerapan anggaran Rp.67.083.712,- (18,78%) dan realisasi kinerja 62,95%.

3. Penempatan PNS anggaran untuk kegiatan ini Rp.470.000.000,- dengan penyerapan

anggaran Rp.145.021.393,- (30,86%) dan realisasi kinerja 73,37%.

4. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS anggaran untuk kegiatan ini


kinerja 100%.

5. Pembangunan/penembangan sistem informasi kepegawaian daerah anggaran untuk kegiatan

ini Rp125.478.200,- dengan penyerapan anggaran Rp.98.618.008,- (78,59%) dan realisasi

kinerja 100%.

6. Penyusunan instrument analisis jabatan PNS anggaran untuk kegiatan ini Rp.166.914.720,-

dengan penyerapan anggaran Rp.119.096.974,- (71,35 %) dan realisasi kinerja 100%.

7. Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar anggaran untuk kegiatan ini Rp. 8.799.360

dengan penyerapan anggaran Rp. 8.799.360,- (100%) dan realisasi kinerja 100%

8. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi anggaran untuk kegiatan ini Rp.

85.000.000,- dengan penyerapan anggaran Rp. 67.657.100,- (79,60) dan realisai kinerja

100%

9. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran displin PNS anggaran untuk kegiatan ini

Rp.341.560.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.265.825.495,- (77.83%) dan realisasi

kinerja 95,33%.

10. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas anggaran untuk kegiatan ini


kinerja 100%

11. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN anggaran untuk kegiatan ini

Rp99.645.000,- dengan penyerapan anggaran Rp.36.159.443,- (36,29%) dan realisasi

kinerja 71,43%.


12. Penyelenggaraan diklat teknis , fungsional dan kepemimpinan anggaran untuk kegiatan ini


kinerja 100%.

13. Pelaksanaan sumpah / janji PNS anggaran untuk kegiatan ini Rp. 45.000.000,- dengan


14. Pemrosessan karis,karsu,karpeg dan taspen anggaran untuk kegiatan ini Rp.95.000.000,-


15. Asistensi kinerja pegawai anggaran untuk kigiatan ini Rp. 44.000.000,- dengan penyerapan

anggaran Rp. 43.999.300,- (100%) dan realisasi kinerja 100%.

16. Pemrosesan pensiun pegawai anggaran untuk kegiatan ini Rp.108.672.400,- dengan

penyerapan Rp. 78.623.216,- (72,35%) dan raelisai kinerja 100%.

3.7 REALISASI ANGGARAN

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan,

Pagu SKPD BKD Tahun 2016 sebesar Rp. 17.163.738.958,- yang terdiri dari Belanja Tidak

Langsung Rp. 3.933.421.383,- dan Belanja Langsung Rp. 13.230.317.575,- sedangkan realisasinya

sebesar Rp. 14.298.591.787,- yang tediri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 3.672.479.061,- Dan Belanja

Langsung Rp 10.626.112.726,-

Data analisis akuntabilitas kinerja keuangan pada masing-masing sasaran beserta capaian

sasarannya Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

No Program Anggaran Perubahan Realisasi Capaian

Keuangan (%)

Capaian Sasaran

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1.746.011.968 1.633.143.736 93,54% 97,05%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

332.981.200 313.798.500 94,24% 100%

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

121.675.000 120120400 98,72% 100%

4 Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS

200.000.000 131.757.000 65,88% 100%


No Program Anggaran Perubahan Realisasi Capaian

Keuangan (%)

Capaian Sasaran

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 5 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

257.467.527 252.408.527 98,04% 100%

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

965.134.500 958.134.500 99,27% 100%

7 Program Pendidikan Kedinasan

760.000.000 745.022.681 98,03% 100%

8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.800.295.000 3.885.933.785 80,95% 96,98%

9

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

4.046.752.380 2.585.793.597 63,90% 92,55%

Total 13.230.317.575 10.626.112.726 80,32% 96,24%

Data Anggaran dan Realisasi APBD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru untuk periode 31

Desember tahun anggaran 2016 adalah tersaji sebagai berikut :

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/ (KURANG)

5 . 1 belanja tidak langsung 3.933.421.383 3.672.479.061 (260.942.322)

5 . 2 belanja langsung 13.230.317.575 10.626.112.726 (2.604.204.849)

surplus / defisit (17,163,738,958) (14,298,591,787) (2,865,147,171) sisa lebih/kurang

pembiayaan tahun berkenaan

(17,163,738,958) (14,298,591,787) (2,865,147,171)


BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun

Anggaran 2016 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana

Stratejik Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 – 2021 yaitu untuk tahun ke

lima. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui

sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang

dilaksanakan pada tahun 2016 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat Capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh BKD Kotabaru sebanyak

4(empat) sasaran dan 1 (satu ) sasaran pendukung yang dinilai berdasarkan 9 indikator kinerja, dari hasil

pengukuran kinerja yang dilakukan diperoleh 9sasaran berkategori berhasil,.

Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat

beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap

Laporan kinerja ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta

dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik

pada masa yang akan datang

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih

belum berhasil, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa

mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada Tahun 2016, dapat dirumuskan beberapa langkah

penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan

pertimbangan bagi Badan Kepegawaian Daerah pada Tahun Anggaran 2016, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diarahkan untuk memenuhi sumber daya aparatur

yang profesional.

2. Pembinaan PNS dalam kaitannya dengan netralitas birokrasi.

3. Melaksanakan pembinaan mental dan fisik apartur.

4. Menerbitkan surat keputusan Bupati tentang pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi.


5. Menerbitkan Peraturan Bupati dalam hal pemberian penghasilan bagi PNS dan CPNS

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

6. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Pemulangan Pegawai untuk PNS Purna tugas.

7. Jaminan kesehatan bagi PNS

8. Mengoptimalkan bantuan uang muka perumahan bagi PNS

9. Meningkatkan akuntabilitas ,efektifitas dan efesiensi pengelolaan administrasi kepegawaian mulai

dari pengadaan pegawai, penempatan, pengembangan karir, pemberian penghargaan dan hukuman,

pemindahan, hingga pensiun sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

10. Melaksanakan pelayanan berbasis e – Government kepegawaian


PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. SELAMAT RIYADI

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotabaru

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H.SAYED JAFAR

Jabatan : Bupati Kotabaru

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2016 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan

sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan

sanksi.

Kotabaru, Oktober 2016

Pihak Kedua Pihak Pertama


H.SAYED JAFAR, SH

Drs. H. SELAMAT RIYADI

Pembina Utama Muda

NIP. 19620704 198503 1 016

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN KOTABARU

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target

Target

Sesudah

APBD

Perubahan

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Peningkatan

Kompetensi

Aparatur Sipil

Negara

Jumlah aparatur yang memiliki

sertifikasi diklat peningkatan

kompetensi :

- Jumlah aparatur sipil negara yang

mengikuti diklat dan lulus

kompetensi manajerial

159 orang 142 Orang

- Jumlah aparatur sipil negara yang

mengikuti dan lulus kompetensi

diklat teknis dan fungsional

100 orang 130 Orang

2. Tersedianya

Aparatur Sipil

Negara yang

memenuhi

standar

kompetensi

Persentase jabatan yang diisi

sesuai dengan kompetensi 20 persen 82,4 persen

Jumlah pegawai ASN dalam

peningkatan kualifikasi pendidikan 30 orang 26 orang

3. Terpenuhinya

hak dan

kewajiban

pegawai ASN

6. Persentase penaganan terhadap

pelanggaran disiplin pegawai ASN 100 persen 100 persen

7. Persentase SKPD yang tidak

terdapat pelanggaran disiplin 70 persen 70 persen


No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target

Target

Sesudah

APBD

Perubahan

Presentase tingkat kehadiran

pegawai ASN 100 persen 100 persen

4. Meningkatnya

kualitas

pelayanan

administrasi

kepegawaian

Persentase administrasi

kepegawaian yang diselesaikan

tepat waktu :

- Persentase kenaikan pangkat

pegawai tepat waktu 73 persen 73 persen

- Persentase kenaikan gaji berkala

pegawai tepat waktu 75 persen 75 persen

Persentase pensiun pegawai tepat

waktu 100 persen 100 persen

Tingkat akurasi data ASN 10 persen 10 persen

5. Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja SKPD

Nilai evaluasi AKIP 52 angka 52 angka

Persentase temuan

BPK/Inspektorat yang

ditindaklanjuti

100 persen 100 persen

Persentase tertib administrasi

barang/asset daerah 100 persen 100 persen

No Program Anggaran

Murni Anggaran Perubahan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.652.492.149 1.746.011.968

2 Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur

513.884.000 332.981.200

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 98.700.000 121.675.000

4 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

278.000.000 200.000.000

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 499.880.200 257.467.527


No Program Anggaran

Murni Anggaran Perubahan

Daya Aparatur

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

1.084.568.700 965.134.500

7 Program Pendidikan Kedinasan 950.000.000 760.000.000


5.981.000.000 4.800.295.000

9 Program Pembinaan dan Pengambangan Aparatur

4.616.368.420 4.046.752.380

Jumlah 15.674.893.469 13.230.317.575


Bupati Kotabaru

H.SAYED JAFAR,SH

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Kotabaru


Pembina Utama Muda

NIP. 19620704 198503 1 016


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua

H.SAYED JAFAR, SH

Pihak Pertama

Drs. H. SELAMAT RIYADI Pembina Utama Muda

NIP. 19620704 198503 1 016

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN KOTABARU

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Target Sesudah APBD

Perubahan

(1) (2) (3) (4) (5) 1. Peningkatan

Kompetensi Aparatur Sipil Negara


- Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti diklat dan lulus kompetensi manajerial

159 orang 142 Orang

- Jumlah aparatur sipil negara yang mengikuti dan lulus kompetensi diklat teknis dan fungsional

100 orang 130 Orang

2. Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi

Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

20 persen 82,4 persen


30 orang 26 orang

3. Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai ASN

8. Persentase penaganan terhadap pelanggaran disiplin pegawai ASN



70 persen 70 persen


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Target Sesudah APBD

Perubahan Presentase tingkat kehadiran pegawai ASN 100 persen 100 persen

4. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian

Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu :

- Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu

73 persen 73 persen

- Persentase kenaikan gaji berkala pegawai tepat waktu

75 persen 75 persen

Persentase pensiun pegawai tepat waktu 100 persen 100 persen Tingkat akurasi data ASN 10 persen 10 persen

5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Nilai evaluasi AKIP 52 angka 52 angka Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti


Persentase tertib administrasi barang/asset daerah


No Program Anggaran Murni Anggaran Perubahan

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.652.492.149 1.746.011.968

2 Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur

513.884.000 332.981.200

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 98.700.000 121.675.000

4 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 278.000.000 200.000.000


499.880.200 257.467.527

6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

1.084.568.700 965.134.500

7 Program Pendidikan Kedinasan 950.000.000 760.000.000


5.981.000.000 4.800.295.000

9 Program Pembinaan dan Pengambangan Aparatur 4.616.368.420 4.046.752.380

Jumlah 15.674.893.469 13.230.317.575



Bupati Kotabaru

H.SAYED JAFAR,SH

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Kotabaru


Pembina Utama Muda

NIP. 19620704 198503 1 016

Documents

*TAHUN 2016** - kotabarukab.go.idkotabarukab.go.id/wp-content/uploads/2017/04/laporan-kinerja-BKD... · Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Permen PAN dan ... 3.4 ANALISIS