Tahapan Kegiatan PLP BK1. Tahap Persiapan (5
Minggu)WaktuKegiatanPelakuHasil
A. Sosialisasi massal
Minggu 1-2Sosialisasi massal mengenal PLP-BK melalui berbagai
media, cetak, audio dan video, dllPelaksana : DJCK & KMPPeserta
: masyarakat luasFasilitator : Tim PLP PusatPLP-BK dipahami oleh
masyarakat dan sektor terkait dlm pemerintahan
B. Lokakarya orientasi
Minggu 1-2Lokakarya orientasi KMW lokasi terpilih tentang
PLP-BKPelaksana : KMPPeserta : Seluruh staf KMW (TL, Korkot/Askot,
Tenaga Ahli, OM)Fasilitator : Tim PLP Pusat Konsultan pelaksana
paham dan penyamaan persepsi tentang program PLP Rencana tindak
pelaksanaan PLP di lapangan disetujui KMP.
Minggu2-3Lokakarya orientasi PLP-BK tingkat nasionalPelaksana:
DJCK.Peserta : Gubernur, DPRD Prov, bappeprovinsi, dinas/instansi
terkait & tokoh-tokoh kelompok strategis provinsiFasilitator:
TKPK-D provinsiNara sumber: KMW, satker provinsi Pemerintah
provinsi, DPRD provinsi dan tokoh kelompok strategis provinsi paham
dan terjadi persamaan persepsi mengenai PLP-BK Kesepakatan
integrasi program di daerah dengan program PLP.
Minggu 2-3Lokakarya orientasi PLP-BK tingkat provinsiPelaksana:
Bappeda Propinsi.Peserta : Walikota/bupati, bappekot/kab, DPRD
kota/kab, dinas/instansi terkait & tokoh-tokoh kelompok
strategis provinsi.Fasilitator: TKPK-D dan kelompok peduli
setempat.Nara sumber: KMW, satker provinsi & Pem Kota/Kab.
Pemerintah kota/kab, tokoh kelompok strategis paham dan terjadi
persamaan persepsi mengenai PLP-BK Kesepakatan integrasi &
sinkronisasi program di daerah dengan program PLP.
Minggu3-4Lokakarya orientasi PLP-BK tingkat
kota/kabupatenPelaksana: Bappeda Kota/Kab.Peserta : Camat,
dinas/instansi terkait kota/kab, PJOK & tokoh-tokoh kelompok
strategis kota/kab.Fasilitator: TKPK-D & KMWNara sumber: Satker
provinsi & Pem Kota/Kab.
Minggu 4-5Lokakarya orientasi PLP-BK tingkat kelurahanPelaksana
: LurahPeserta : Perangkat kelurahan, RW, RT, DK/BPD &
tokoh-tokoh setempatFasilitator : Tim Fasilitator, PJOK
PERENCANAAN2. Tahap Perencanaan Partisipatif (26
Minggu)WaktuKegiatanPelakuHasil
A. Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat
Minggu6-7Sosialisasi kepada MasyPelaksana: PJOK, Lurah/ Kades
& BKM/LKMPeserta: Sebanyak mungkin warga masyarakat di
kelurahan sasaran, Fasilitator: Tim Fasilitator
Minggu7-8Pendaftaran RelawanPelaksana: BKM/LKM, Lurah/ Kades
Peserta: masyarakat kelurahan sasaran, Fasilitator: Tim
FasilitatorTersedia sejumlah relawan masyarakat
Minggu8-9Pembentukan Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP),
Tim Pemasaran (TP), Tim Pelaksana Pembangunan (TPP) beserta pokja
yg dibutuhkanPelaksana: BKM, Lurah/Kades Peserta: Masyarakat luas,
UP-UP & kelompok peduli.Fasilitator: Tim Fasilitator, KMW &
dinas-dinas terkaitTim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), Tim
Pemasaran (TP), Tim Pelaksana Pembangunan (TPP) beserta pokja yg
dibutuhkan telah terbentuk dan diumumkan ke masyarakat luas
termasuk tupoksi masing-masing
Minggu9-10Pelatihan dasar perencanaan partisipatifPelaksana:
Lurah/Kades & BKMPeserta: TIPP, TP dan TPP serta pokja-pokja,
kelompok peduli, UP-UPFasilitator: KMW TIPP, TP dan TPP memahami
tugas dan fungsinya Pokja Tata ruang memahami cara menggali potensi
dan masalah fisik kawasan melalui peta. Pokja Kegiatan Ekonomi
memahami cara menggali potensi dan pola pengembangan sektor ekonomi
warga Pokja Jaringan Jalan, drainase & jembatan memahami cara
menggali kondisi aktual dan manfaat jalan, drainase & jembatan
Pokja Air bersih dan sanitasi memahami cara mengenali kondisi,
potensi dan pola pelayanan yang diperlukan Pokja Peningkatan
Pelayanan Publik memahami cara mengenali kebutuhan sosial
masyarakat dan pola pelayanannya Pokja Kelembagaan memahami cara
meningkatan fungsi kelembagaan kelurahan, adat dan kelembagaan
lainnya yang mendukung kelembagaan kelurahan dalam mengelola dan
melaksanakan kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan.
Minggu10-11Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan PLP-BK secara
rinciPelaksana: BKM/LKM, Lurah/KadesPeserta: Tim Inti Perencanaan
Partisipatif dan pokjaFasilitator: Tim Fasilitator Rencana kerja
pelaksanaan PLP-BK tersusun dan disepakati bersama sebagai acuan
kerja.
Minggu11Pencairan BLM-1Pelaksana : PJOK & KMW Rencana kerja
pelaksanaan PLP-BK sdh diverifikasi dan disetujui KMW Berdasarkan
rencana kerja tersebut dibuat SPPB dgn pihak PJOK BLM-1 cair ke
BKM
B. Persiapan Proses Perencanaan Partisipatif
Minggu12-13Pelatihan tentang Perekrutan Tenaga
PendampingPelaksana : KMWPeserta : Lurah/Kades, BKM/LKMFasilitator
: Tim Fasilitator & Tim Pelatih BKM, Lurah/Kades dan Pemda
memiliki kesamaan konsep perekrutan TA BKM/LKM dan Lurah/Kades
paham prosedur perekrutan
Minggu13-14Proses Perekrutan Tenaga Pendamping (TA
PLP)Pelaksana:Kelurahan dan BKM/LKMPeserta: Anggota TKPK-D, PJOK ,
perangkat dinas/instansi terkait Fasilitator: KMW & Tim Pelatih
Kelurahan dan BKM mampu mengelola TA agar dapat mendukung program
sepenuhnya Kontrak TA ditandatangani
Minggu13-15Serangkaian kegiatan sosialisasi masyarakat thd
berbagai aspek teknik, administrasi dan hukum dalam pengembangan
permukimanPelaksana:KMW Peserta: TIPP, TP, TPP termasuk pokja,
UP-UP BKM, kelompok peduli & TA PLPFasilitator: Dinas dinas
Kota/Kabupaten selakuTechnical Assistance& TA-TAPeserta
memahami berbagai hal yang terkait dengan : Perencanaan ruang
Mitigasi bencana RTBL Pengamanan sosial & lingkungan Perijinan
pembangunan
Minggu14-15Bimbingan dan Penguatan UP-UP dan BKM
/LKMPelaksana:KMWPeserta: UP UP BKM/LKM Fasilitator: TA dan dinas
dinas terkait UPL diharapkan dapat berperan sebagai pusat etika
pembangunan lingkungan,pengemban pelayanan masyarakat dan sarana
permukiman UPS diharapkan dapat berperan menjadi pusat pembangunan
sosial, pengembangan pelayanan sosial komunitas dan kontrol Sosial
UPK diharapkan dapat berperan sebagai pusat pengembangan ekonomi
bersama/rakyat, jaring produksi dan pemasaran serta pelayanan modal
produktif
C. Perencanaan Lingkungan Makro
Minggu16-17Review Perencanaan (tk Kelurahan & Kabupaten.
Merupakan serangkaian kegiatan peninjauan ulang berbagai dokumen
perencanaan yg gayut dgn PLP-BK)Pelaksana: Lurah/ kades &
BKM/LKMPeserta: masyarakat luas, TIPP, TP, TPP (didukung
pokja-pokja) dan TA PLP , Fasilitator: Tim FasilitatorNara sumber :
Dinas-dinas (sebagaiTechnical Assistance) Terjadi persamaan
persepsi pemahaman substansi perencanaan wilayah tingkat kabupaten/
kecamatan dan mengenai kebutuhan perencanaan. Pembelajaran kritis
terkait dengan tata ruang, tata kepemerintahan/pelayanan publik
yang ada
Minggu17-19Pemetaan SwadayaPelaksana: BKM/LKMPeserta : TIPP, TP,
TPP (didukung pokja-pokja), TA PLP dan kelompok peduli/relawan
setempatFasilitator: Tim Fasilitator, Terjadinya proses
pembelajaran kritis di tingkat masyarakat untuk mengetahui
kebutuhan riil lapangan Berbagai permasalahan dan keunggulan
wilayah dan disekitarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
dan kondisi tanggap bencana dikenali dan dirumuskan
Minggu18-22Serangkaian musyawarah perumusan kebutuhan bersama
termasuk dengan pertemuan khsus dgn perempuan dan klp rentan
lainnya untuk perencanaan ruang dan lingkungan kelurahanPelaksana:
BKM/LKMPeserta: TIPP, TP, TPP (didukung pokja-pokja) dan TA PLP dan
kelompok peduli setempatFasilitator: KMW Kebutuhan bersama
pembangunan tingkat kelurahan sebagai hasil analisis survei swadaya
teridentifikasi dan dirumuskan
Minggu19-23Serangkaian musyawarah penyusunan aturan bersama
termasuk pertemuan khusus dgn perempuan dan klp rentanPelaksana:
BKM/LKMPeserta: TIPP, TP, TPP (didukung pokja-pokja), masyarakat
dan TA PLPFasilitator: Tim fasilitator & Dinas-dinas
(sebagaiTechnical Assistance) & Lurah/Kades Aturan-aturan yg
dibutuhkan dalam pengembangan lingkungan permukiman teridentifikasi
dan disepakati Masyarakat menemukenali berbagai peraturan yang
perlu dikompromikan dengan pihak Pemda sesuai kebutuhan dan kondisi
setempat Unit pengelola pembangunan SEL mampu untuk mengawasi dan
berperan terhadap pelaksanaan aturan-aturan tersebut
Minggu19-23Serangkaian musyawarah penyusunan Rencana
Pengembangan Permukiman KelurahanPelaksana: TIPP Peserta: TP, TPP
& Kelompok Kerja (relawan), kelompok peduli, UP-UP & TA
PLPFasilitator: Tim Fasilitator & Dinas-dinas terkait, BKM/LKM
Rencana pengembangan permukiman sesuai dengan kebutuhan masyarakat
kelurahan ter susun
Minggu24-25Proses konsultasi publik dan review Rencana
Pengembangan Permukiman kelurahan termasuk pertemuan khusus dgn
perempuan dan kelomp rentanPelaksana: Tim Inti Perencanaan
PartisipatifPeserta: Masyarakat luas kelompok peduliFasilitator:
Tim Fasilitator, TA PLP Terjadinya pembelajaran melalui dialog
hasil perencanaan antara masyarakat dengan TIPP Diperolehnya
masukan konstruktif yang akan menyempurnakan hasil perencanaan
Minggu25-26Penyepakatan dokumen Rencana Pengembangan Permukiman
Kelurahan Pelaksana: Tim Inti Perencanaan PartisipatifPeserta:
Bappeda Kota/Kab, BKM, Lurah, dinas terkaitFasilitator: Tim
Fasilitator Rencana Pengembangan Permukiman Kelurahan disepakati
bersama antara pem Kota/Kab, Kelurahan dan Masyarakat serta mampu
menyelesai-kan masalah & mendukung perencanaan wilayah yang
lebih luas
Minggu26-27Sosialisasi Rencana Pengembangan Permukiman Kelurahan
di masyarakatPelaksana: Tim Inti PerencanaanPeserta: Masyarakat
luas, kelompok peduliFasilitator: Tim Fasilitator Mampu
mensosialisasikan rencana pembangunan lingkungan di tingkat
masyarakat
D. Perencanaan Lingkungan Mikro
Minggu22-26Perumusan kebutuhan perencanaan kawasan
prioritasPelaksana: BKM/LKM, Peserta: Tim Inti Perencanaan
Partisipatif, Pokja dan kelompok peduli setempat.Fasilitator: KMW,
Lurah/Kades Masyarakat mampu menetapkan lingkungan prioritas yang
akan mendukung perencanaan makro tingkat kelurahan
Minggu24-27Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
kawasan prioritasPelaksana: BKM/LKM, Peserta: Tim Inti Perencanaan
Partisipatif, Kelompok Kerja (relawan), kelompok peduliFasilitator:
Tim Fasilitator, TA, dinas dinas terkait, Lurah/Kades Tersusun dan
tersepakati nya rencana pembangunan lingkungan prioritas
Minggu26-28Penyususan rencana detail sub proyek yang terpilih
untuk segera dibangunanPelaksana: Tim Inti Perencana Peserta: TP,
TPP dan Pokja-pokja, kelompok peduliFasilitator: Tim Fasilitator,
TA, dinas terkait, BKM/LKM, Lurah/Kades DTPL sub proyek terpilih
selesai disusun
Minggu28-29Proses konsultasi publik dan review RTBL kawasan
prioritas dan rencana detail sub proyek terpilih termasuk pertemuan
khusus dgn perempuan dan klp rentanPelaksana: Tim Inti
PerencanaanPeserta: Masyarakat luas kelompok peduliFasilitator: Tim
Fasilitator, Lurah/Kades Terjadinya pembelajaran proses
transparansi hasil perencanaan agar terjadi dialog antara
masyarakat dengan rencana yang sedang disusun Diperolehnya masukan
konstruktif yang akan menyempurnakan hasil perencanaan
Minggu29-30Penyepakatan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan kawasan prioritasPelaksana: Tim Inti PerencanaanPeserta:
Bappeda Kota/Kab, BKM/LKM, Lurah/KadesFasilitator: Tim Fasilitator
Dihasilkannya rencana Lingkungan Prioritas (RTBL) yang disepakati
bersama antara Pemda Kota/Kab, Kelurahan dan Masyarakat Mampu
menyelesaikan masalah & mendukung perencanaan pada wilayah yang
lebih luas.
Minggu30Sosialisasi RTBL Kawasan Prioritas di
masyarakatPelaksana: Tim Inti PerencanaanPeserta: Masyarakat luas,
kelompok peduliFasilitator: Tim Fasilitator Tersosialisasinya
Rencana pembangunan lingkungan prioritas di tingkat masyarakat
Minggu30-31Pelaporan & pertanggungjawaban kemajuan pekerjaan
dan keuanganPelaksana : BKM/LKM .Fasilitator : Tim Fasilitator
& Lurah/Kades. Pemanfaatan dana dan seluruh progress
pelaksanaan kegiatan terlaporkan dan dipertanggunggawabkan sebagai
syarat pengajuan pencairan BLM tahap berikutnya
PEMASARAN SOSIAL3. Tahap Pemasaran Kawasan Prioritas (32
Minggu)WaktuKegiatanPelakuHasil
Minggu32-33Bimbingan teknis penyusunan rencana pemasaran
kawasanPelaksana: Bappekot/ kabPeserta: TIPP & Kelompok Kerja
(relawan), dinas/instansi tk kelurahan, kelompok peduliFasilitator:
KMW Peserta paham proses maksud dan tujuan disusunnya rencana
pemasaran
Minggu33-34Proses perekrutan Tenaga Pendamping, bila dipandang
perlu atau memanfaat Tenaga Pendamping sebelumnyaPelaksana: BKM/LKM
& Lurah/Kades Peserta: Warga yg memenuhi persyaratan, kelompok
peduliFasilitator: KMW Narasumber : Anggota TKPK-D, PJOK ,
perangkat dinas/instansi terkait BKM, kelurahan dan Pemda memiliki
kesamaan konsep perekrutan T Pendamping Kelurahan dan BKM mampu
mengelola T Pendamping agar dapat mendukung program sepenuhnya
Minggu34-36Penyusunan rencana kerja pemasaranPelaksana: Tim
Pemasaran.Peserta : Warga masyarakat desa/ kelurahan, warga miskin,
perangkat kelurahan, kelompok/orang-orang peduli setempat
Fasilitator : Tim Fasilitator & Lurah/Kades Tersusunnya Rencana
Pemasaran kawasan prioritas dan Rencana Pengembangan Kelurahan
Minggu36-37Pengajuan pencairan BLM Tahap ke-2Pelaksana: BKM/LKM
& Lurah/Kades Fasilitator : PJOK , Satker Propinsi Pengajuan
BLM 2 untuk melaksanakan rencana pemasaran & pelaksanaan
kegiatan fisik skala kecil Terverifikasinya usulan rencana
pemasaran dan pelaksanaan kegiatan fisik skala kecil yang diajukan
sebagai syarat pencairan BLM-2
Minggu37-38Proses Pencairan BLM -2Pelaksana : PJOKPeserta :
BKM/LKMFasilitator : KMW, Satker BLM-2 cair masuk dalam rekening
BKM/LKM
Minggu38-39Sosialisasi masyarakat terhadap Rencana Kerja
Pemasaran Kawasan Prioritas,Pelaksana : Tim Pemasaran Peserta :
Warga masyarakat dan kelompok peduliFasilitator : Tim Fasilitator
BKM/LKM & Lurah/Kades. Rencana kerja pemasaran sesuai dengan
aspirasi masyarakat
Minggu40-47Pelaksanaan pembangunan subproyek skala kecil dgn
pola manajemen komunitasPelaksana : Tim Pelaksana
PembangunanPeserta : Pokja-pokajaFasilitator : Tim Fasilitator, UPL
Sub proyek terpilih selesai dibangunan dgn pola manajemen
komunitas.
Minggu40-55Pelaksanaan Pemasaran kawasan prioritasPelaksana :
Tim PemasaranFasilitator : Tim Fasilitator BKM/LKM &
Lurah/Kades. RTBL dan Rencana Pengembangan kelurahan terpasarkan
kepada stakeholder pemerintah dan swasta Diperolehnya dana
investasi pembangunan sesuai RTBL dan Rencana Pengembangan
Lingkungan Permukiman kelurahan Evaluasi setiap kegiatan pemasaran
oleh Tim RTBL
Minggu50-51Pelaporan & pertanggungjawaban kemajuan pekerjaan
dan keuanganPelaksana : BKM/LKM .Fasilitator : Tim Fasilitator
& Lurah/Kades. Pemanfaatan dana dan seluruh progress 75 %
pelaksanaan kegiatan (100% pelaksanaan subproyek & pemasaran )
terlaporkan dan dipertanggunggawabkan sebagai syarat pengajuan
pencairan BLM tahap berikutnya
MONITORING
Pemantauan
Pemantauan adalah kegiatan untuk melihat apakah kegiatan yang
dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur program atau tidak.
Kegiatan ini dilakukan di seluruh tahapan kegiatan program, sejak
pelatihan dan sosialisasi, perencanaan, pemasaran sosial,
pelaksanaan dan pemeliharaan. Pelaku pemantauan adalah masyarakat,
perangkat pemerintah di berbagai tataran, konsultan, fasilitator,
lembaga donor, dan lain-lain.Manfaat dari pemantauan adalah:Untuk
memperbaiki kualitas pelaksanaan kegiatan.Input untuk evaluasi dan
perbaikan terhadap pelaksanaan programDasar pembinaan atau dukungan
teknis kepada pelaku program dan masyarakat.Jenis kegiatan
pemantauan dalam program ini meliputi:a. Pemantauan Partisipatif
oleh MasyarakatAdalah pemantauan terhadap pelaksanaan program yang
dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik
program dan mereka bertanggungjawab memantau proses kegiatan
program tersebut. Dalam rembug masyarakat kelurahan, masyarakat
dapat memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan
pemantauan secara sukarela demi kepentingan masyarakat
kelurahannya.b. Pemantauan oleh Pemerintah yang BerwenangAdalah
kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang
berwenang. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan
bahwa program berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai
sebagaimana mestinya. Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam
program (Tim Koordinasi, Walikota/Bupati, Camat, Lurah, dll)
mempunyai tugas mengunjungi lokasi pelaksanaan program, baik secara
rutin maupun berkala untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan
membantu memfasilitasi penyelesaian masalah.c. Pemantauan oleh
Konsultan dan FasilitatorAdalah kegiatan pemantauan yang dilakukan
oleh konsultan atau fasilitator. Konsultan pusat, konsultan
provinsi, konsultan tingkat kota/kabupaten, dan fasilitator
mempunyai tanggung jawab untuk memantau kegiatan Pengembangan
Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat. Mereka wajib melakukan
pengecekan untuk mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan
kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana, dan apakah prinsip
maupun prosedur program juga diterapkan dengan benar.Catatan:
Secara umum Pedoman Pelaksanaan ini menginduk pada Petunjuk Operal
Umum PNPM Mandiri Perkotaan 2008
Organisasi Pengelolaan ProyekPengelolaan pelaksanaan kegiatan
PLP-BK dilakukan oleh konsultan manajemen pusat yang bertanggung
jawab kepada PMU/SNVT Pusat P2KP. Secara operasional, pelaksanaan
pengendalian di lapangan akan dibantu oleh sejumlah KMW. Di tingkat
pusat (KMP), kegiatan PLP-BK ini akan dikelola oleh satu divisi
tersendiri yang secara khusus bertanggung jawab pada perencanaan
dan pengendalian kegiatan, melalui monitoring dan evaluasi. Untuk
lebih jelas dapat dilihat pada Gambar .6.Gambar 6: Struktur
Organisasi Pelaksanaan PLP-BK
Di tingkat wilayah (KMW) kegiatan PLP-BK akan difasilitasi oleh
TA Kebijakan Publik dan di tingkat kota akan difasilitasi oleh
Koordinator Kota dengan pendampingan khusus Asisten Korkot Urban
Planner. Sedangkan di tingkat lokasi sasaran (lokasi kelurahan)
akan didampingi oleh satu orang Senior fasilitator khusus PLP-BK
dan Tenaga Pendamping PLP-BK.Secara khusus uraian detaill
pelaksanaan perencanaan dan pemasaran kegiatan PLP-BK akan
dijelaskan dalam Pedoman Teknis.
PelaporanPelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau
informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari
pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi,
penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan program.Mekanisme
pelaporan dilakukan melalui jalur struktural pemerintahan dan jalur
fungsional konsultan, sebagai upaya untuk mempercepat proses
penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau kelurahan ke
tingkat Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi dan Pusat.Sistem
laporan dibuat sesederhana mungkin. Materi laporan berupa data dan
atau informasi yang benar dan akurat jauh lebih diutamakan daripada
bentuk laporannya.Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan
informatif, maka materi yang disajikan minimal harus memperlihatkan
6 (enam) hal penting yaitu :a Kegiatan-kegiatan yang sedang
dilaksanakan,b Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan
yang sedang dilaksanakan,c Gambaran kemajuan dari pelaksanaan
kegiatan pada saat laporan dibuatd Target dan realisasi biaya dari
kegiatan yang sedang dilaksanakan,e Kendala dan permasalahan yang
dihadapi, termasuk tindak lanjutnya,f Gambaran dan atau tingkatan
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.Pemeriksaan /Audit
EksternalBKM/LKM dengan unit-unitnya harus selalu siap untuk
dilakukan audit oleh pihak luar (audit external) yang mendapat
tugas dari proyek. Audit eksternal ini adalah pemeriksaan yang
dilakukan oleh pihak luar, seperti dari BPKP, misi supervisi dari
program, dll. Mekanisme audit dilakukan baik secara acak maupun
diarahkan pada lokasi/ kejadian tertentu.Pengaduan dan Penanganan
MasalahSetiap pengaduan dan keluhan yang muncul dari masyarakat
atau pelaku program di daerah harus segera ditanggapi secara serius
dan proposional serta tidak terlalu lama dibiarkan. Munculnya
pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud kontrol
sosial atau pengawasan oleh masyarakat. Pengaduan terhadap
pelaksanaan program dapat dilakukan melalui :a Websitewww.p2kp.org,
dan SMS 0817 148 048b Surat/berita langsung kepada fasilitator dan
konsultan.c Surat/ berita kepada aparat pemerintahan yang terkait,
seperti: PjOK atau Tim Koordinasi program.d Pemantau
lainnya.Pengamanan Sosial dan LingkunganPada intinya pengamanan
sosial dan lingkungan ini dimaksudkan untuk melindung masyarakat
dari kemungkinan dampak negatif dari proyek, mencegah peluang
terjadinya konflik sosial dan juga mencegah terjadinya degradasi
lingkungan tetapi sebaliknya meningkatkan dampak positif dari
lingkungan. Secara detail uraian pengamanan sosial dan lingkungan
ini dapat dilihat dipedoman teknik.EvaluasiEvaluasi dilakukan untuk
menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh
kelurahan-kelurahan dan di tingkat kota/kabupaten, termasuk
didalamnya adalah kinerja para pelaku program. Pada tahun pertama
pelaksanaan (kegiatan Pilot) Pengembangan Lingkungan permukiman
Berbasis Masyarakat, maka kegiatan evaluasi secara nasional akan
dilakukan oleh PMU Pusat dengan melibat para pemangku kepentingan
di tingkat lokal/daerah untuk mendapatkan masukan perbaikan dalam
penyelenggaraan program secara lebih luas dan
berkelanjutan.Pemantauan tahunan penilaian keberhasilan. Rangkaian
pelaksanaan kegiatan Pengembangan Permukiman Berbasis Komunitas
yang dimulai sejak tahap persiapan, perencanaan, pemasaran sosial
hasil perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan fisik secara mandiri
memerlukan indikator yanga dapat mengukur minimal capaian yang
diharapkan setiap proses dalam kurun waktu tertentu. Penilaian
kegiatan dilakukan untuk melihat apakah dengan kegiatan-kegiatan
yang dilakukan bisa memenuhi target pencapaian minimal ukuran
keberhasilan. Penilaian kegiatan akan dilaksanakan setahun
sekali.Adapun indikator yang dijadikan alat bantu untuk mengukur
kinerja capaian pelaksanaan kegiatan disampaikan pada tabel berikut
ini :
PELAKSANAAN4. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 4.1.
Pelaksanaan Fisik BLM-3 (22 Minggu)WaktuKegiatanPelakuHasil
A. Persiapan Konstruksi
Minggu52-53Pelatihan dan bimbingan teknik konstruksiPelaksana :
Tim Inti Perencanaan PartisipatifPeserta : TPP dan relawan
peduliFasilitator : KMW & Lurah/Kades. Anggota TPP telah
dilatih dan dibimbing melaksanakan proses konstruksi TPP mampu
mendukung kegiatan melalui bengkel-bengkel konstruksi agar mampu
berpraktek kerja konstruksi
Minggu53-54Pelatihan dan bimbingan pengelolaan keuanganPelaksana
: Tim Inti Perencanaan Partisipatif Peserta : TPP dan relawan
peduliFasilitator : KMW & Lurah/Kades. Anggota TPP yg ditujuk
telah dilatih dan dibimbing pengelolaan dan pelaporan keuangan
Minggu54-56Penyiapan Usulan Teknis pelaksanaan per sub
proyekPelaksana : TPP, pokja, KSMPeserta : Pokja/KSMFasilitator :
Tim Fasilitator & TIPP. Usulan teknis per sub proyek tersedia
(DTPL)
Minggu57-58Verifikasi Usulan Teknis per sub proyekPelaksana :
KMWPeserta : TIPP, pokja, KSMFasilitator: Tim Fasilitator,
Terverifikasinya Usulan Teknis per sub proyek Dana cair dari LKM ke
TPP/KSM/Pokja pelaksana
Minggu59Proses Pencairan BLM-3Pelaksana PJOK Peserta :
BKM/LKMFasilitator: KMW, Satker Pengajuan Pencairan BLM Tahap ke-3
untuk melaksanakan kegiatan fisik program PLP Terverifikasinya
proposal kegiatan yang diajukan oleh BKM/LKM sebagai syarat
pencairan BLM tahap ke-3
B. Pelaksanaan Konstruksi
Minggu60-71Pelaksanaan dan pelaporan kemajuan pekerjaan
Fisik-Pelaksana : TPP/pokja/KSM-Fasilitator : Tim Fasilitator
Pekerjaan fisik per sub proyek selesai sesuai rencana
Minggu72-73Pelaporan keuangan dan pertanggung jawaban
kegiatan-Pelaksana : TPP dan BKM/LKM-Fasilitator : Tim Fasilitator
& Lurah/Kades. Pemanfaatan dana dan seluruh progress
pelaksanaan kegiatan terlaporkan dan dipertanggunggawabkan sebagai
syarat pengajuan pencairan BLM tahap berikutnya
C. Pengelolaan dan pemeliharaan hasil pembangunan
Minggu72-73Pelatihan Pemeliharaan kegiatan bagi masyarakat pokja
pemeliharaan Pelaksana: TA dan dinas-dinas terkait Peserta : Tim
O&P dan masyarakat peduli-Fasilitator : Tim Fasilitator
Terlatihnya masyarakat dan kelompok peduli untuk memelihara hasil
hasil pembangunan
Mulai Minggu 74Pelaksanaan pemeliharaan hasil kegiatan
fisik-Pelaksana : Masyarakat luas, Pokja pokja, kelompok
peduli-Fasilitator : Tim Fasilitator , UP-UP BKM & Lurah/Kades
Diperolehnya dukungan dari masyarakat luas agar umur manfaat
fasilitas terbangun dapat lebih lama
4.2. Pelaksanaan Fisik BLM-4 (22
Minggu)WaktuKegiatanPelakuHasil
A. Persiapan Konstruksi
Minggu74-75Pelatihan dan bimbingan teknik konstruksiPelaksana :
Tim Inti Perencanaan PartisipatifPeserta : TPP dan relawan
peduliFasilitator : KMW & Lurah/Kades. Anggota TPP telah
dilatih dan dibimbing melaksanakan proses konstruksi TPP mampu
mendukung kegiatan melalui bengkel-bengkel konstruksi agar mampu
berpraktek kerja konstruksi
Minggu75-76Pelatihan dan bimbingan pengelolaan keuanganPelaksana
: Tim Inti Perencanaan Partisipatif Peserta : TPP dan relawan
peduliFasilitator : KMW & Lurah/Kades. Anggota TPP yg ditujuk
telah dilatih dan dibimbing pengelolaan dan pelaporan keuangan
Minggu76-78Penyiapan Usulan Teknis pelaksanaan per sub
proyekPelaksana : TPP, pokja, KSMPeserta : Pokja/KSMFasilitator :
Tim Fasilitator & TIPP. Usulan teknis per sub proyek tersedia
(DTPL)
Minggu79-80Verifikasi Usulan Teknis per sub proyekPelaksana :
KMWPeserta : TIPP, pokja, KSMFasilitator: Tim Fasilitator,
Terverifikasinya Usulan Teknis per sub proyek Dana cair dari LKM ke
TPP/KSM/Pokja pelaksana
Minggu81Proses Pencairan BLM-3Pelaksana PJOK Peserta :
BKM/LKMFasilitator: KMW, Satker Pengajuan Pencairan BLM Tahap ke-3
untuk melaksanakan kegiatan fisik program PLP Terverifikasinya
proposal kegiatan yang diajukan oleh BKM/LKM sebagai syarat
pencairan BLM tahap ke-3
B. Pelaksanaan Konstruksi
Minggu82-93Pelaksanaan dan pelaporan kemajuan pekerjaan
Fisik-Pelaksana : TPP/pokja/KSM-Fasilitator : Tim Fasilitator
Pekerjaan fisik per sub proyek selesai sesuai rencana
Minggu94-95Pelaporan keuangan dan pertanggung jawaban
kegiatan-Pelaksana : TPP dan BKM/LKM-Fasilitator : Tim Fasilitator
& Lurah/Kades. Pemanfaatan dana dan seluruh progress
pelaksanaan kegiatan terlaporkan dan dipertanggunggawabkan sebagai
syarat pengajuan pencairan BLM tahap berikutnya
C. Pengelolaan dan pemeliharaan hasil pembangunan
Minggu94-95Pelatihan Pemeliharaan kegiatan bagi masyarakat pokja
pemeliharaan Pelaksana: TA dan dinas-dinas terkait Peserta : Tim
O&P dan masyarakat peduli-Fasilitator : Tim Fasilitator
Terlatihnya masyarakat dan kelompok peduli untuk memelihara hasil
hasil pembangunan
Mulai Minggu 96Pelaksanaan pemeliharaan hasil kegiatan
fisik-Pelaksana : Masyarakat luas, Pokja pokja, kelompok
peduli-Fasilitator : Tim Fasilitator , UP-UP BKM & Lurah/Kades
Diperolehnya dukungan dari masyarakat luas agar umur manfaat
fasilitas terbangun dapat lebih lama
RENC PPLampiran 1Uraian Singkat Penyusunan Rencana Pengembangan
Permukiman (RPP)A.Ketentuan Umum(1) Rencana Pengembangan Permukiman
(RPP) adalah upaya peningkatan kualitas permukiman yang dilakukan
secara holistic dan terpadu pada tingkat kawasan/lingkungan
permukiman melalui pemberdayaan manusia dengan memperhatikan
tatanan sosial kemasyarakatan, pengembangan ekonomi masyarakat,
serta penataan lingkungan dan kualitas hunian.(2) RPP diharapkan
mampu mendukung transformasi menuju masyarakat madani melalui
sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara
Pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli setempat serta kegiatan
membangun kemitraan sebagai upaya untuk mengakses berbagai peluang
dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat.(3) RPP tidak hanya
menghasilkan perencanaan Makro (pengembangan lingkungan permukiman
kelurahan) dan perencanaan Mikro (Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan Kawasan Prioritas berbasis Komunitas) namun juga
dilakukan Pemasaran Kawasan Prioritas yg telah memiliki RTBL
berbasis komunitas.(4) RPP disusun sebagai langkah pelaksanaan
pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas yang tidak
hanya mendukung pelaksanaan pembangunan fisik lingkungan semata
namun juga diharapkan mampu mengembangkan komunitas yang berbasis
nilai sehingga mendorong pengembangan ekonomi masyarakat.(5) RPP
akan berisi informasi dasar yang terkait dengan aspek lingkungan
seperti penataan ruang, pengelolaaan dan pengadaan prasarana dan
sarana lingkungan, kemudian aspek sosial berupa kondisi pelayanan
sosial masyarakat dan kelembagaan pelayanan public serta aspek
ekonomi yang akan menggali potensi dan komoditi ekonomi yang
sejalan dengan kebutuhan prasarana pendukung dan lembaga
pengelolanya.(6) Serangkaian program pembangunan yang dimuat dalam
RPP harus dilengkapi dengan estimasi besaran dan biaya yang
diperlukan, sumber dana, serta koordinasi lembaga-lembaga terkait
baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan
pengawasan.(7) Dinas terkait (seperti: Dinas Tata Kota, Dinas Tata
bangunan dan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup/ BAPPEDALDA,
BAPPEDA, dsb) yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan
pengelolaan utilitas kota/kabupaten memberikan arahan dan masukan
agar RPP dapat menghasilkan perencanaan tata ruang kelurahan/desa
yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan sistem pengembangan
infrastruktur atau jaringan utilitas kota/kabupaten secara
keseluruhan serta mampu menjadi bagian dari RPIJM dan RTBL dalam
lingkup yang lebih luas.(8) RPP harus disepakati oleh warga
masyarakat dan kesepakatan tersebut disahkan oleh BKM, Fasilitator
PLP, serta TA PLP. Sebelum disahkan oleh ketiga pihak tersebut, RPP
perlu dikonsultasikan dengan Dinas Tata Kota, Bappeda dan Dinas
LH/Bappedalda untuk memastikan bahwa RPP tersebut telah selaras dan
terintegrasi dengan rencana tata ruang dan rencana pembangunan
kota/kabupaten secara keseluruhan dan untuk mengelola lingkungan
secara baik.B. Persyaratan Penyusunan RPP1. Ada kemauan masyarakat
untuk memiliki kelurahan/desa yang dibangun secara lebih terencana
dan lebih baik dari sebelumnya2. Adanya komitmen Pemda untuk
mendukung Kegiatan Pengembangan Permukiman Berbasis Komunitas.3.
Adanya komitmen Lurah untuk mendukung Kegiatan Pengembangan
Permukiman Berbasis Komunitas.4. BKM yang ada merupakan BKM
Mandiri/BKM Berdaya menuju Mandiri.5. Tersedianya data-data tata
ruang, prasarana dan sarana, kondisi sosial dan ekonomi serta data
kelembagaan pengelola pembangunan.6. Peta topografi dan penggunaan
tanah serta kepemilikan tanah eksisting berskala 1 : 5000.7.
Dokumen hasil pemetaan swadaya yang dihasilkan melalui siklus
P2KP/PNPM.8. Dokumen PJM Pronangkis yang dihasilkan melalui siklus
P2KP/PNPM C. Langkah-Langkah Penyusunan RPPLANGKAH 1:PENGUMPULAN
INFORMASI DASAR DAN ANALISIS KONDISI EKSISTING KELURAHAN/DESA(1)TA
PLP, Fasilitator PLP, Askot Urban Planner bersama TIPP (Tim Inti
Perencanaan Partisipatif) berserta pokja mengumpulkan :a.Peta
penggunaan lahan (land use) , dengan skala ketelitian 1: 5.000 dan
memuat informasi lengkap yang menggambarkan kondisi saat ini.b.Peta
topografi dan kemiringan lerengc.Jenis penggunaan, status
kepemilikan dan luas lahan pada peta penggunaan lahan (land use)
harus teridentifikasi secara jelas dan perlu dituangkan kedalam
tabel yang informatif.d.Peta sebaran lokasi dan kondisi kawasan
lindung/konservasi diwilayah desa/kelurahan dan wilayah sekitarnya,
seperti: Kawasan sempadan sungai, sekitar mata air, sekitar
danau/situ, sempadan pantai, hutan lindung dan lain
sebagainya.e.Peta kondisi dan lokasi ruang terbuka hijau (jalur
hijau, taman lingkungan, hutan kota, arena bermain, lapangan olah
raga dll)f.Peta lokasi fasilitas sosial (pendidikan, kesehatan,
peribadatan, balai warga, kantor pelayanan umum dll)g.Kondisi
kelembagaan pengelolaan kawasan berfungsi lindung dan kawasan
budidaya(2)Fasilitator PLP bersama-sama dengan TIPP dan Pokja
mengumpulkan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kegiatan
Ekonomi masyarakat. Data dan informasi tersebut adalah :a.Jenis
kegiatan ekonomi potensial (dominan kegiatan usaha) yang dikelola
oleh masyarakat secara individual dan kelompok, seperti industri
kecil, pertanian, perdagangan dan jasa, sektor informal, dllb.Jenis
komoditi atau barang/produk unggulan, seperti: barang/produk
kerajinan, konveksi, makanan, buah-buahan, tanaman hias, perikanan,
perdagangan, dllc.Jumlah produksi setiap kegiatan usaha (per bulan
dan per tahun)d. Dukungan sarana dan prasarana produksie.Lokasi dan
luas lahan kegiatan ekonomi yang lengkapi peta-peta tematikf.Lokasi
pasar (market) dan bentuk jejaring pemasarang.Kondisi kelembagaan
pengelolaan dan pengembangan kegiatan ekonomi berbasis
masyarakat(3)Fasilitator PLP bersama-sama dengan TIPP dan Pokja
mengumpulkan berbagai hal yang terkait dengan pengelolaan air
bersih dan sanitasi serta pengembangan jaringan jalan dan saluran
seperti :a.Kondisi jaringan jalan, saluran (drainase) dan jembatan
(baik, sedang dan buruk) yang dilengkapi peta dengan skala
ketelitian 1: 5.000b.Fungsi/manfaat dan status jalan (jalan desa,
jalan kabupaten dan jalan non status)c. Kondisi kelembagaan
pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan jaland.Kondisi penyediaan
dan pelayanan air bersih dan pengelolaan sanitasi (persampahan dan
pengelolaan limbah cair/MCK) yang dilengkapi peta dengan skala
ketelitian 1: 5.000e. Peta potensi sumber daya air (air tanah,
sungai, danau/waduk dll) yang dilengkapi informasi kondisi air,
kedalaman air tanah dan kapasitas/debit airf.Kondisi kelembagaan
pengelolaan dan pengembangan air bersih dan sanitasi(4)Fasilitator
PLP bersama-sama dengan TIPP dan Pokja mengumpulkan berbagai hal
yang terkait dengan Peningkatan Pelayanan Sosial/Publik seperti
:a.Kondisi pelayanan sosial masyarakat, terutama pada bidang
pendidikan dasar, kesehatan, air bersih dan sanitasi, pelayanan
umum (keamanan dan ketertiban, perijinan, retribusi, dll)b. Kondisi
kelembagaan pelayanan sosial/publik.(5)Fasilitator PLP bersama-sama
dengan TIPP dan Pokja mengumpulkan berbagai hal yang terkait dengan
Kelembagaan Pengelolaan Pembangunan Kelurahan seperti
:a.Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, tentang Kelembagaan
pengelola pembangunan kelurahanb.Kondisi kelembagaan pemerintah
kelurahan dalam mengelola pembangunan kelurahanc.Kondisi
kelembagaan non pemerintah yang terlibat dalam kegiatan pembangunan
kelurahan dan komunitas (RW/RT)d.Kondisi kelembagaan masyarakat
yang terlibat dalam kegiatan pembangunan pada tingkat komunitas
(RW/RT)(6)Fasilitator PLP bersama-sama dengan Tim Inti Perencanaan
Partisipatif (TIPP) dan Pokja menggali informasi kebijakan dan
rencana-rencana pembangunan pemerintah Kota/KabupatenLANGKAH
2:PERENCANAAN LINGKUNGAN MAKRO (PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN KELURAHAN)Rencana pengembanganpermukiman berbasis
komunitas, berisi rencana alokasi pemanfaatan ruang, rencana
pengembangan kegiatan ekonomi, rencana jaringan jalan, saluran dan
jembatan, rencana pengembangan air bersih dan sanitasi serta
rencana peningkatan pelayanan sosial/pelayanan publik dan rencana
pengembangan kelembagaan pengelolaan pembangunan kelurahan. Proses
perencanaan yang dilakukan, adalah:(1) Menyusun rencana alokasi
pemanfaatan ruang yang berisi : rencana pengelolaan kawasan
lindung/konservasi dan rencana pengembangan kawasan budidaya/fungsi
kegiatan perkotaan. Mengenali kondisi pemanfaatan ruang/peruntukan
lahan saat ini Melakukan analisis pengembangan pemanfaatan ruang
Menyepakati rencana alokasi pemanfaatan ruang wilayah kelurahan(2)
Menyusun rencana pengembangan kegiatan ekonomi dengan
langkah-langkah : Mengenali kondisi kegiatan ekonomi masyarakat
saat ini Melakukan analisis pengembangan kegiatan ekonomi
Menyepakati rencana pengembangan kegiatan ekonomi kelurahan(3)
Menyusun rencana jaringan jalan, saluran drainase dan jembatan
dengan langkah langkah: Mengenali kondisi jaringan jalan, saluran
drainase dan jembatan saat ini Melakukan analisis pengembangan
jaringan jalan, saluran drainase dan jembatan Menyepakati rencana
pengembangan jaringan jalan, saluran drainase dan jembatan(4)
Menyusun rencana pengembangan air bersih dan sanitasi dengan
langkah langkah: Mengenali kondisi air bersih dan sanitasi saat ini
Melakukan analisis pengembangan air bersih dan sanitasi Menyepakati
rencana pengembangan air bersih dan sanitasi(5) Menyusun rencana
peningkatan pelayanan sosial dengan langkah langkah : Mengenali
kondisi pelayanan sosial saat ini Melakukan analisis pengembangan
pelayanan sosial Menyepakati rencana pengembangan pelayanan
sosial(6) Menyusun rencana pengembangan kelembagaan pengelola dan
pembangunan kelurahan dengan langkah langkah: Mengenali kondisi
kelembagaan pengelola dan pembangunan kelurahan saat ini Melakukan
analisis pengembangan kelembagaan pengelola dan pembangunan
kelurahan Menyepakati rencana pengembangan kelembagaan pengelola
dan pembangunan kelurahan (Jika diperlukan maka dapat dibentuk Unit
Pengelola Kegiatan yang didukung oleh UP-UP BKM dan kelompok
pemerhati lainnya)LANGKAH 3:PERENCANAAN LINGKUNGAN MIKRO
(PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN PRIORITAS
BERBASISKOMUNITAS)Pada dasarnya rencana tata bangunan dan
lingkungan merupakan bagian dari rencana pengembangan permukiman
desa/kelurahan. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dilakukan pada
kawasan-kawasan yang diprioritaskan pengembangannya, seperti:
kawasan bantaran sungai, kawasan permukiman kumuh perkotaan,
kawasan pusat perdagangan dan jasa, kawasan bersejarah, kawasan
perkampungan industri kecil, kawasan pariwisata, kawasan sentra
pertanian, dll.(1) Menyepakati kawasan prioritas . Hal-hal yang
perlu dilakukan adalah : Merumuskan dan menyepakati kriteria
kawasan prioritas, seperti : kawasan yang memiliki
persoalan/permasalahan yang perlu ditangani segera(urgent),kawasan
potensial yang diperkirakan mampu menggerakkan kegiatan ekonomi
masyarakat, kawasan pelestarian khusus, kawasan rawan bencana, dll.
Melakukan identifikasi kawasan-kawasan yang akan diprioritaskan
pengembangannya. Kegiatan ini merujuk pada hasil rencana tata ruang
wilayah kelurahan. Menyepakati kawasan-kawasan prioritas yang
terpilih untuk pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan
lingkungan(2) Mengenali kondisi kawasan prioritas. Tahapan
pengenalan kondisi kawasan yang perlu dilakukan adalah : Melakukan
kegiatan FGD untuk menyepakati informasi penting yang perlu
diamati, mempersiapkan peta survei (peta peruntukan lahan dan
bangunan, jaringan jalan dan saluran, air bersih dan sanitasi
dengan skala ketelitian 1:1000), mempersiapkan peralatan survei
(GPS, alat ukur/meteran, alat tulis, dll), menyepakati penugasan
dinas/instansi terkait (mempersiapkan peta dan peralatan survei
serta mengkoordinir pelaksanaan pengukuran situasi lapangan dan
penggambaran peta kerja) dan menyepakati waktu pelaksanaan survei
pengamatan lapangan. Melakukan survei pengamatan lapangan, untuk
mengenali, memahami dan sekaligus mencatat hasil temuan
persoalan-persoalan, permasalahan dan potensi pengembangan kawasan
prioritas. Informasi penting yang perlu diamati dan dicermati,
antara lain:(3) Melakukan analisis penataan bangunan dan lingkungan
. Tahapan analisis yang perlu dilakukan adalah Mempersiapkan data,
peta dan informasi kondisi kawasan prioritas yang diperoleh dari
hasil pengematan lapangan Melakukan penilaian dan selajutnya
menyepakati isi kebijakan dan rencana-rencana pembangunan
Kota/Kabupaten dalam konteks penataan bangunan dan lingkungan pada
kawasan prioritas Mengkaji dan menyepakati upaya penanganan
persoalan-persoalan dan permasalahan pembangunan setiap blok
peruntukan lahan dan bangunan pada kawasan prioritas dalam rangka
mewujudkan lingkungan yang teratur, bersih, sehat dan berjatidiri
Mengkaji dan menyepakati pemanfaatan potensi lahan untuk
pengembangan blok peruntukan perumahan, industri kerajinan,
pelestarian kawasan bersejarah, pariwisata dll. Melakukan analisis
kebutuhan dasar dan kebutuhan program pembangunan setiap blok
peruntukan pada kawasan prioritas, seperti kebutuhan penanganan
sampah, penanganan lokasi genangan/banjir, peningkatan jalan
lingkungan dan saluran, pemenuhan kebutuhan air bersih, penataan
bangunan, peremajaan kawasan, penanganan dan pemulihan kerusakan
lingkungan, pengamanan area konservasi, dll. Kegiatan analisis ini
perlu mengacu pada standar-standar teknis perencanaan pembangunan
kawasan. Melakukan analisis kebutuhan pembentukan kelembagaan baru,
sebagai pengelola pembangunan pada tingkat komunitas Merumuskan
laporan hasil kegiatan analisis di atas yang disajikan kedalam
tulisan ringkas dan dilengkapi berita acara kesepakatan. Perumusan
laporan kegiatan dilakukan oleh tenaga ahli profesional bersama BKM
dan pokja PLP.(4) Menyepakati rencana rencana penataan bangunan dan
lingkungan khusus seperti antara lain :a.Rencana pengembangan
kawasan bantaran sungai, berisi: Rencana pengelolaan area
konservasi, menguraikan aturan-aturan kesepakatan dalam melindungi
fungsi lindung aliran sungai melalui penetapan batas sempadan
sungai, pengembangan buffer zone/jalur hijau pada area sempadan
sungai, normalisasi aliran sungai, pengaturan pola jaringan jalan
dan saluran, membatasi kegiatan pembangunan yang dapat menimbulkan
dampak negatif terhadap kerusakan kawasan bantaran sungai dan
menyepakati pemberian sanksi bagi pelanggar aturan-aturan
pelestarian bantaran sungai. Rencana blok(block plan)peruntukan
lahan dan bangunan, berisi rencana blok perumahan, rencana
pengaturan kepadatan, kerapatan dan ketinggian bangunan, rencana
relokasi dan rehabilitasi bangunan rumah, dll. Rencana ini
disajikan pada peta dengan skala ketelitian 1:1000. Rencana
pengembangan ruang terbuka hijau, berisi: rencana lokasi dan luas
lahan pengembangan jalur hijau, taman lingkungan, lapangan olah
raga, arena bermain anak-anak, rencana pengembangan vegetasi dan
merumuskan aturan-aturan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan
ruang terbuka hijau Rencana pengembangan jaringan jalan lingkungan
dan saluran, berisi aturan kesepakatan pengembangan jaringan jalan
dan saluran yang dapat mengamankan fungsi konservasi aliran sungai,
pengaturan dimensi jalan dan saluran serta menyepakati
aturan-aturan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan
saluran Rencana pengembangan air bersih dan sanitasi, berisi
aturan-aturan kesepakatan pemanfaatan air tanah maupun air
permukaan/sungai, aturan dan kesepakatan pengelolaan sampah
lingkungan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan tidak
menimbulkan dampak negatif terhadap kerusakan area konservasi
(sempadan sungai) Rencana pengembangan kelembagaan pengelola
pembangunan kawasan bantaran sungaib.Rencana pengembangan kawasan
kumuh pusat kota, berisi: Rencana pengelolaan area konservasi,
menguraikan aturan-aturan kesepakatan dalam rangka mengamankan
fungsi lindung yang ada (lokasi rawan longsor, sekitar mata air,
waduk/situ, sungai, pantai dll) melalui penetapan batas area
konservasi, area pengembangan buffer zone/jalur hijau, pengaturan
pola jaringan jalan dan saluran, membatasi kegiatan pembangunan
yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kerusakan area
konservasi dan menyepakati pemberian sanksi bagi pelanggar
aturan-aturan pelestarian bantaran sungai. Rencana blok(blok
plan)peruntukan lahan dan bangunan, berisi rencana blok perumahan,
rencana pengaturan kepadatan, kerapatan dan ketinggian bangunan,
rencana relokasi dan rehabilitasi bangunan rumah, dll. Rencana ini
disajikan pada peta dengan skala ketelitian 1:1000. Rencana
pengembangan ruang terbuka hijau, berisi: rencana lokasi dan luas
lahan pengembangan jalur hijau, taman lingkungan, lapangan olah
raga, arena bermain anak-anak, rencana pengembangan vegetasi dan
merumuskan aturan-aturan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan
ruang terbuka hijau Rencana pengembangan jaringan jalan lingkungan
dan saluran, berisi aturan kesepakatan pengembangan jaringan jalan
dan saluran yang dapat mengamankan fungsi konservasi aliran sungai,
pengaturan dimensi jalan dan saluran serta menyepakati
aturan-aturan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan
saluran Rencana pengembangan air bersih dan sanitasi, berisi
aturan-aturan kesepakatan pemanfaatan air tanah maupun air
permukaan/sungai, aturan dan kesepakatan pengelolaan sampah
lingkungan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan tidak
menimbulkan dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan Rencana
pengembangan kelembagaan pengelola pembangunan kawasan kumuh pusat
kotac.Rencana pelestarian kawasan bersejarah, berisi: Aturan-aturan
kesepakatan penetapan bangunan dan kawasan bersejarah, yaitu:
bangunan kuno dan situe-situs yang disepakati oleh pemerintah
kota/kabupaten sebagai bangunan bersejarah serta kawasan khusus
yang perlu dilestarikan, seperti: kawasan keraton, pecinan,
pesantren tradisional, komunitas suku tradisional, dll. Rencana
pelestarian bangunan dan kawasan bersejarah, menguraikan
aturan-aturan kesepakatan lokasi pengembangan, luas lahan dan
bangunan, pelestarian arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan
khusus Rencana pengembangan sarana dan prasarana pendukung kawasan
khusus, menguraikan aturan-aturan kesepakatan pengembangan jaringan
jalan, saluran, air berih dan sanitasi. Rencana pengembangan
kelembagaan pengelola bangunan dan kawasan bersejarah. Rencana
pengembangan kegiatan pariwisata, berisi: Aturan-aturan kesepakatan
pemanfaatan sungai, danau/situ, kampung tradisional, kawasan
bersejarah, pantai sebagai lokasi pengembangan obtek wisata Rencana
blok peruntukan pengembangan obyek wisata, menguraikan aturan
kesepakatan lokasi dan luas lahan serta kesepakatan pengembangan
kegiatan/atraksi wisata (memancing, berenang, camping ground,
budaya, religius, dll) Rencana pengembangan fasilitas pendukung
wisata (Akomodasi, restoran, kios suvenir dll) Rencana pengembangan
sarana dan prasarana (jaringan jalan, saluran, air bersih dan
sanitasi. Rencana pengembangan kelembagaan pengelola kawasan
pariwisata berbasis masyarakat dan sumber daya lokald.Rencana
pengembangan kegiatan industri kecil/rumah tangga, berisi:
Aturan-aturan kesepakatan pengembangan kegiatan industri
kecil/rumah tangga, yaitu pengembangan sentra industri, jenis
komoditi dan skala kegiatan industri Rencana pengembangan sentra
kegiatan industri, menguraikan aturan-aturan kesepakatan lokasi,
luas lahan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi Rencana
penyediaan fasilitas pendukung kegiatan industri, menguraikan
aturan-aturan kesepakatan pengembangan kios-kios pemasaran hasil
produksi, BLK dan fasilitas pendukung lainnya. Rencana pengembangan
sarana dan prasarana dasar, menguraikan aturan-aturan kesepakatan
penyediaan jaringan jalan, saluran, air bersih dan sanitasi Rencana
pengendalian dampak negatif kegiatan industri terhadap lingkungan
sekitarnya, baik dampak positif maupun dampak negatif.(5) Menyusun
Rencana Program Investasi Jangka Menengah Pembangunan
KelurahanRencana ini merupakan tindak lanjut dari rencana tata
ruang kelurahan dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Pada
intinya berisi program-program investasi pembangunan kelurahan,
sebagai penjabaran dari hasil perencanaan.Rencana program investasi
ini disusun sesuai jangka waktu perencanaan, yaitu selama 5 tahun
(2008-2013) dan dirinci kedalam rencana program investasi
pembangunan tahunan. (6) Konsultasi Publik Produk RencanaPada tahap
konsultasi publik ini, produk perencanaan pengembangan lingkungan
permukiman berbasis komunitas di atas, perlu disebarluaskan
keseluruh lapisan masyarakat, antara lain melalui kegiatan Bazar,
seminar, lokakarya, dll. Produk rencana yang disebarluaskan antara
lain, Peta-peta dan gambar rencana tata ruang kelurahan dan rencana
penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan prioritas. Tujuannya
adalah untuk mendapatkan respon/tanggapan, masukan, kritikan dan
saran secara tertulis(7) Finalisasi Rencana Pengembangan Lingkungan
Permukiman Berbasis KomunitasMerupakan tahap finalisasi produk
perencanaan yang disempurnakan berdasarkan hasil masukan,
tanggapan, kritikan dan saran dari masyarakat pada saat pelaksanaan
uji publik.LANGKAH 4:TAHAP PEMASARAN KAWASAN PRIORITAS YG TELAH
DIBUAT RTBL-NYA BERBASIS KOMUNITASTahap pemasaran kawasan prioritas
dan pengembangan desa/kelurahan ini adalah sebagai tindak lanjut
dari rangkaian kegiatan pengembangan RTBL yang telah dilakukan,
dimana pada tahap ini akan diuraikan secara rinci mengenai
tahapan-tahapan kegiatan pemasaran yang harus dilakukan.Ada 3
(tiga) pokok tahapan dalam pemasan RTBL yaitu1)Penyusunan Rencana
Kerja Pemasarana. Pembentukan Tim Pemasaran dan Kelompok Kerja
Pemasaran. TP dibantu pokja akan melalukan hal-hal sebagai berikut
: Strategi dan rencana kerja pemasaran Sosialisasi strategi dan
rencana kerja pemasaran Identifikasi pelaku pembangunan yang
potensial baik dari sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat
(sosial mapping) Pelaksanaan pemasaranb. TP dan Kelompok Kerja
terkait dibantu Tenaga Pendamping Pemasaran menyusun strategi
pemasaran yang menguraikan : Tujuan yg akan dicapai, Kelompok
sasaran yang akan dituju Langkah-langkah rinci mencapai tujuan
tersebut diatas Siapa dan bagaimana mengerjakannya Bagaimana tiap
langkah akan dibiayai termasuk besaran anggaran biaya yg
dibutuhkan2)Sosialisasi strategi dan rencana kerja pemasaranTP dan
Kelompok Kerja terkait dibantu Tenaga Pendamping Pemasaran
mensosialisasikan tokoh tokoh masyarakat setempat terhadap strategi
dan rencana kerja pemasaran3)Identifikasi pemangku
kepentingan/stakeholder pembangunanIdentifikasi stakeholder yang
dimaksudkan adalah semua pihak yang mempunyai keterkaitan dengan
pengembangan dan pembangunan kawasan prioritas maupun
desa/kelurahan. Ada 3 (tiga) kelompok yang bisa diidentifikasi
sebagai stakeholder pembangunan, yaitu : pemerintah, swasta dan
masyarakat. Dalam melakukan identifikasi ini BKM/LKM harus mampu
mengidentifikasi pihak-pihak dari ke 3 sektor tersebut yang
berpotensi dan peduli dalam mengisi pembangunan kawasan maupun
pengembangan desa/kelurahan, langkah-langkah tersebut adalah :
Identifikasi stakeholder pemerintahYang dimaksud dengan stakeholder
pemerintah adalah:-Pemerintah Pusat adalah instansi pusat dan
departemen2-Pemerintah Propinsi adalah instansi dan dinas-dinas
propinsi-Pemerintah kota/Kabupaten adalah instansi dan dinas-dinas
di Kota/KabupatenKegiatan yang harus dilakukan adalah memadukan
kegiatan yang didanai melalui APBN/APBD dgn rencana tata bangunan
dan lingkungan kawasan prioritas melalui para pemeduli dari tiap
sector tersebut. Identifikasi stakholder swastaYang dimaksud dengan
stakeholder swasta adalah:-Para pengusaha baik nasional maupun
lokal-Perusahaan/pabrik, dsb-Asosiasi usaha sejenis-Asosiasi
profesi-Lembaga pendidikanKegiatan yang harus dilakukan adalah
memadukan kegiatan pembangunan yang biasa mereka didanai dgn
rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan prioritas melalui para
pemeduli dari tiap sector tersebut. Identifikasi stakeholder
masyarakatYang dimaksud dengan stakeholder masyarakat
adalah:Individu-individu/para tokoh yang tertarik dan peduli dengan
pembangunan permukiman, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, kota
maupun nasional.4)Pelaksanan Pemasaran Promosi kawasan prioritas
Serangkaian lobby dan negosiasi dengan para peminat Penyiapan
dokumen kerjasama Kesepakatan stakeholder untuk pembangunan kawasan
prioritas dan pengembangan kelurahanLANGKAH 5:TAHAP PELAKSANAAN
PEMBANGUNANTahap pelaksanaan mandiri adalah proses pelaksanaan
pembangunan fisik hasil perencanaan mikro (RTBL) sebagai bentuk
penyelesaian permasalahan serta penggalian potensi yang dimiliki
kelurahan. Proses ini pun dilakukan untuk menumbuh kembangkan
kemampuan serta proses bekerja dan belajar masyarakat dalam
pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan konstruksi.(1) Persiapan :
penyusunan rencana kerja pembangunan dan pencairan dana(2)
Pelaksanaan : peleksanaan konstruksi, supervisi(3) Pasca konstruksi
: pelaksanaan pemeliharaan bangunan
RTBLLampiran 2Uraian SingkatPenyusunan Rencana Tata Bangunan Dan
Lingkungan (RTBL)1.PengertianRencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan untuk
mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program
bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan,
rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman
pengendalian pelaksanaan pengembangan
lingkungan/kawasan.2.MaksudDokumen Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL) disusun dengan maksud sebagai panduan spesifik
yang menyeluruh dan memiliki kepastian hukum mengenai suatu
perencanaan penataan bangunan dan lingkungan dari kawasan tertentu
baik di perkotaan maupun di perdesaan.3.TujuanDokumen Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan (RTBL) disusun dengan tujuan sebagi
pengendali pembangunan, yatu mengendalikan penyelenggaraan penataan
bangunan dan lingkungan suatu kawasan tertentu. Perencanaan
penataan bangunan dan lingkungan meliputi pemenuhan persyaratan
tata bangunan dan lingkungan, peningkatan taraf hidup masyarakat
melalui kualitas lingkungan dan ruang publik, perwujudan
pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, serta peningkatan
vitalitas ekonomi lingkungan.4.KedudukanSeluruh rencana, rancangan,
aturan dan mekanisme dalam penyusunan Dokumen RTBL, harus merujuk
pada pranata pembangunan yang lebih tinggi, baik pada lingkup kota,
kawasan, maupun wilayah.5.Prinsip-Prinsip UtamaPrinsip-prinsip
utama penyusunan Dokumen RTBL adalah:a.berorientasi pada aspek
kemampuan daya dukung sosial budaya dan lingkungan dari lokasi
setempat, bukan pada aspek tuntutan kebutuhan ekonomis
semata;b.melibatkan peran masyarakat pengguna dan/atau pelaku
pembangunan (stakeholder) dalam proses penyusunannya untuk
menghasilkan kesepakatan dan bersifat mengikat;c.berdasar
pertimbangan efektivitas pemanfaatan ruang yang ada, prediksi
kontuinitas pelaksanaan program, dan peluang manfaat yang akan
dicapai;d.mempunyai kejelasan kelembagaan pengelola dan pemantau
pelaksanaan program6.Area PenataanPenentuan batas dan luasan area
penataan diatur berdasarkan:a.administratif, yaitu wilayah
kelurahan, kecamatan, kota/desa, dan lain-lainb.non administratif
berupa unit ruang yang ditentukan secara kultural tradisional
(tradisional cultural spasial units), seperti: desa adat, gampong,
nagari, dan lain-lain;c.kawasan yang memiliki keutuhan dan kesamaan
karakter tematis;seperti; kawasan kota lama, lingkungan sentra
perindustrian rakyat, kawasan sentra mahasiswa, dan
lain-lain;d.kawasan yang memiliki sifat campuran,yaitu kawasan
campuran antara fungsi hunian, kawasan fungsi usaha, kawasan fungsi
sosial budaya dan keagamaan serta kawasan fungsi khusus, seperti
kawasan pusat bisnis kota (central business district),kawasan
industri, kawasan bersejarah, dan lain-lain;e.jenis kawasan,seperti
pembangunan kawasan baru yang berkembang cepat, kawasan yang
terbangun yang memerlukan penataan, kawasan yang dilestariakan,
kawasan rawan bencana, kawasan gabungan atau campuran.Dalam konteks
pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Permukiman Berbasis Komunitas,
Masyarakat beserta perangkat pemerintah kelurahan/desa dan kelompok
peduli setempat dengan memperhatikan berbagai peraturan yang ada,
menetapkan kesepakatan mengenai visi kawasan permukiman yang akan
dituju bersama.7.Struktur dan Sistematika Dokumen RTBLDokumen RTBL
disusun dengan materi pokok sebagai berikut:BAGIAN 1: PROGRAM
BANGUNAN DAN LINGKUNGANMerupakan proses untuk mengidentifikasi,
menganalisis, memetakan dan mengapresiasi konteks lingkungan dan
nilai lokal dari kawasan perencanaan dan wilayah sekitarnya. Proses
ini akan didukung oleh adanya analisis pengembangan pembangunan
berbasis peran masyarakat. Kedua proses diharapkan dapat mendukung
visi pembangunan sebagai konsep dasar perencanaan tata bangunan dan
lingkungan.Fokus utama adalah membangun komitmen dan kesepakatan
warga mengenai peran aktif masyarakat untuk mengatur dan mengelola
sendiri pembangunan lingkungan dan permukiman di wilayahnya dengan
berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Termasuk dalam
hal ini juga adalah penguatan peran dan kapasitas pelayanan UP-UP
BKM sebagai pusat pelayanan masyarakat (community center) dalam
bidang penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.BAGIAN 2: RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGANMerupakan
ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan pada suatu
lingkungan/kawasan yang bersifat melengkapi dan menjelaskan secara
lebih rinci rencana umum yang telah ditetapkan sebelumnya. Ulasan
akan mencakup struktur peruntukan lahan, intensitas pemanfaatan
lahan, tata bangunan, sistem sirkulasi dan jalur penghubung, sistem
ruang terbuka dan tata hijau, tata kualitas lingkungan, sistem
prasarana dan utilitas lingkungan, serta pelestarian bangunan dan
lingkungan.BKM bersama perangkat kelurahan, relawan dan kelompok
peduli setempat menggerakan dan mengkoordinir serangkaian
musyawarah warga untuk membangun kesepakatan bersama konsep umum
perancangan. Dalam hal ini masyarakat akan didampingi oleh tenaga
ahli perencanaan yang direkrut BKM melalui BLM RTBL dan juga
mendapat bantuan teknis secara intensif dari Dinas PU atau yang
terkait di pemda setempat. BAGIAN 3: RENCANA INVESTASIRencana akan
disusun berdasarkan dokumen RTBL yang diharapkan menjadi rujukan
serta alat mobilisasi dana investasi bagi masing-masing pemangku
kepentingan sehingga dapat mengatur upaya percepatan penyediaan dan
peningkatan kualitas pelayanan prasarana/sarana dari suatu
lingkungan/kawasan.BKM bersama perangkat kelurahan, relawan dan
kelompok peduli setempat membuat perencanaan investasi sebagai
bagian dari pemasaran sosial RTBL.BAGIAN 4: KETENTUAN PENGENDALIAN
RENCANAKetentuan akan mengendalikan berbagai rencana kerja, program
kerja maupun kelembagaan kerja, serta mengatur pertanggung jawaban
semua pihak yang terlibat. Aspek ketentuan administratif dan arahan
yang bersifat antisipatif terhadap perubahan ditentukan untuk
mendukung strategi pengendalian yang diatur dengan rencana
kelembagaan untuk mengelola pelaksanaan RTBL.Pengendalian rencana
sebagai bagian dari penyusunan RTBL akan melibatkan masyarakat
secara individu maupun pihak yang dapat mewakili seperti BKM dan
Dewan kelurahanBAGIAN 5: PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAANUlasan
penetapan program kelengkapan administrasi pengendali pelaksanaan
penataan agar memenuhi persyaratan pembangunan di wilayahnya.
Tercakup didalamnya seluruh ketetapan administrasi kota,
administrasi atas insentif pengembangan, ataupun administrasi yang
menyangkut peraturan/adat. Pengelolaan kawasan menjadi bagian dari
pengendalian pelaksanaan yang akan meliputi aset properti yang
dikelola, pelaku pengelolaan serta aspek-aspek
pengelolaan.Masyarakat, BKM, perangkat kelurahan dan kelompok
peduli setempat menyepakati ketentuan pengendalian pelaksaaan.
Termasuk kesepakatan bersama mengenai aturan-aturan yang terkait
dengan pengembangan lingkungan permukiman di wilayahnya, dengan
berpedoman pada peraturan yang berlaku. dalam upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat miskin di wilayahnya.Prinsip dasar
keberhasilan pelaksanaan dokumen RTBL adalah apabila menjadi
kebutuhan dan milik masyarakat sendiri beserta perangkat kelruahan
dan kelompok peduli setempat. Bila ini terwukud, maka potensi
keberlanjutan akan semakin tinggi karena masyarakat yang akan
bertanggungjawab sepenuhnya pada pengelolaan properti pasca
pelaksanaan).
[1]Pedoman Umum Penyusunan RTBL, Departemen Pekerjaan UmumPEDO
LINGKLampiran 3Uraian Singkat Pedoman Pengelolaan LingkunganPrinsip
Dasar1.Prinsip-prinsip dasar dalam penilaian kelayakan lingkungan
adalah sebagai berikut :a.Usulan yang diajukan sedapat mungkin
menghindari atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Usulan tersebut harus telah mengkaji alternatif desain lainnya yang
tepat untuk memperkecil dampak negatifnya;b.Usulan tersebut harus
mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata
Ruang (RTDR), serta menghindari kawasan lindung yang telah
ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, kecuali jika
usulan kegiatan tersebut untuk mengembangkan kawasan lindung;
danc.Usulan yang membawa dampak negatif terhadap lingkungan, harus
dilengkapi dengan suatu perencanaan pengelolaan dampak lingkungan
untuk mengurangi dampak negatifnya.Kriteria Pemeriksanaan
Lingkungan2.Setiap proposal kegiatan program (proyek/sub-proyek)
akan diperiksa dengan kriteria pemeriksaan lingkungan Pemerintah
Indonesia untuk memastikan tidak ada sub-proyek/proyek yang
membutuhkan pemeriksaan lingkungan secara penuh. Pada pemeriksaan
awal, tipe proyek, skala, lokasi, sensitifitas dan potensi dampak
terhadap alam dan lingkungan hidup akan diidentifikasi untuk
menentukan proposal tersebut masuk dalam yang mana dari 4 kategori
berikut ini::a)Proposal yang membutuhkan Analisis Dampak Lingkungan
(ANDAL) secara menyeluruh yang untuk itu Kantor Menteri Negara
Lingkungan telah menetapkan kriterianya (lihat Tabel 1).
Proyek/subproyek semacam ini tidak akan didanai oleh BLM PLP
P2KP;b)Proposal yang membutuhkan UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan)
dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) berdasarkan kajian yang
terbatas dan spesifik lokasi sub-proyek. Menteri PU telah
menetapkan kriteria untuk menentukan sub-proyek yang membutuhkan
UKL/UPL dan Menneg LH telah menetapkan kriteria untuk ANDAL
(Analisis Dampak Lingkungan); Diharapkan tidak ada proposal yg
masuk kategori ini.c)Usulan-usulan yang cukup ditangani dengan
prosedur operasi standar (standard operation procedure), dimana
praktek yg baik(good practice)cukup menyelamatkan lingkungan.
Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menetapkan pedoman/prosedur
operasi standar utk proyek/sub proyek jenis itu (termasuk
pengendalian debu, kebisingan, lalulintas di lokasi k0onstruksi,
spesifikasi pengisian tanah dan penghijauan dilahan kritis,
prosedur mengendalikan dampak negatif pengangkutan sampah, dsb).
Diharapkan sebagian proposal akan masuk kategori inid)Usulan-usulan
yang tidak memerlukan studi lingkungan, karena jenis kegiatan yang
diusulkan bukan merupakan kegiatan konstruksi, tidak menimbulkan
gangguan atas tanah atau air dan tidak melibatkan pembuangan
limbah. Diharapkan sebagian proposal akan masuk kategori iniTabel
1. Kriteria Pemeriksaan
LingkunganSektor/ProyekUnitANDAL>UKL/UPL< ->
Penyediaan Air Bersih
Pengambilan Air BakuLiter/ Detik250-250 50
Transmisi (kota besar)Km1010 2
Distribusi (kota besar)Ha500-500 100
Jalan Kota
Pembangunan baru :
a. kota besarKm; atau ha55 1 atau 5 2
b. kota sedangKm; atau ha1010 3 atau 10 - 5
c. kota kecilKm3030 5
Pelebaran (kota besar)Km; atau ha5>/= 10 (jika pembebasan
tanah)
Jembatan di kota besarM->/= 20
Jembatan di kota kecilM->/= 60
Limbah Cair dan Sanitasi
IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah TerpaduHa2< 2 ha
Sistem Perpipaan Air LimbahHa500< 500
IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)Ha3< 3
Persampahan
Timbunan (sanitary landfill)/TPAha atau ton1000< 10 atau <
10000
TPA (Tempat Pembuangan Akhir) didaerah pasang surutha atau
ton5000< 5 atau < 5000
Transfer station ton1000< 1000
Drainase & Pengendalian Banjir
a. kota besarKm5< 5 atau 5 1
b. kota sedangKm10< 10 atau 2 10
c. kota kecil (desa)Km25> 5
Perbaikan kampong
Kota besarHa200>/= 1
Kota sedangHa>/= 2
UpgradingHa5>/= 1
(Sumber: KEP-17/MENLH/2001 untuk ANDAL (Jenis) dan KEPMEN
PU-17/KPTS/M/2003 untuk UKL-UPL)3.Pemeriksaan khusus akan
diterapkan pada kasus-kasus berikut ini : Perikanan : standar dari
Dinas Perikanan akan diterapkan pada seluruh proposal subproyek
perikanan. Pestisida, pengikisan ozon, tembakau atau produknya:
seluruh kegiatan program yang mengandung unsur ini tidak akan
didanai atau ditolak. Asbes : subproyek/proyek yang menggunakan
asbes atau komponen yang mengandung asbes tidak akan didanai.
Tatacara penanggulangan khusus penggunaan asbes untuk perbaikan
bangunan yang sudah menggunakan asbes (seperti renovasi gedung
sekolah yang menggunakan atap asbes) akan diterapkan. Keluaran atau
emisi yg menyebabkan polusi:Subproyek yang memproduksi keluaran
atau emisi baik cair atau gas yang dapat menyebabkan polusi tidak
akan didanai, kecuali :(a) penggunaannya sangat kecil dan (b)
Bapedalda melakukan peninjauan dan sertifikasi bahwa proyek
tersebut memenuhi standar pengendalian polusi air dan udara.
Material berbahaya dan limbah: proyek yang menggunakan,
memproduksi, menyimpan atau mengirimkan bahan berbahaya (racun,
bahan peledak dan korosif) atau tergolong dalam B3 (Bahan Baku
Berbahaya) tidak akan didanai. Penebangan: Sub-proyek yang
melakukan operasi penebangan atau pembelian alat-alat penebangan
tidak akan didanai. Pembangunan di wilayah yang dilindungi: Surat
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.
KEP-17/MENLH/2001 berjudul : Jenis aktivitas pekerjaan yang
diharuskan melakukan ANDAL, menjelaskan bahwa setiap pekerjaan atau
aktivitas di lokasi yang dilindungi atau dapat menyebabkan
perubahan peruntukan lokasi yang dilindungi harus melakukan ANDAL.
Termasuk didalamnya adalah: hutan yang dilindungi, bantaran sungai,
situ, danau, konservasi laut dan sungai, taman wisata alam, area
padat penduduk, daerah sekitar sumber air/reservoir, area hutan
bakau (mangrove), area serapan air, taman nasional, pinggiran
pantai, taman hutan, area budaya yang dilindungi, area seputar mata
air, area penelitian ilmiah, wilayah konservasi alam dan area yang
rawan bencana alam.Tidak boleh ada permukiman baru atau perluasan
permukiman di wilayah yang dilindungi yang termasuk dalam usulan
proyek yang akan didanai. Kecuali jika permukiman sudah ada di
wilayah tersebut dan kebijakan pemerintah mengijinkannya, proposal
untuk pendanaan melalui P2KP dapat dilakukan oleh masyarakat
permukiman tersebut asal sesuai dengan prosedur P2KP dan sejalan
dengan peraturan setempat yang secara jelas tercantum dalam rencana
manajemen kawasan yang dilindungi. Tidak diperkenankan membuat
proposal untuk membangun atau merehabilitasi jalan yang berada
dalam kawasan yang dilindungi4.Rencana spesifikasi termasuk
pertimbangan pengelolaan lingkungan untuk air bersih, jamban umum,
jalan kota, TPS dan jembatan akan diterapkan dalam program ini
dalam bentuk POS (prosedur operasi standar).5.Setiap KSM harus
menyiapkan proposal subproyek dalam format standar yang disediakan
oleh fasilitator, ditandatangani oleh para anggota kelompok. Format
standar akan mencakup hal-hal tersebut diatas yang tidak dapat
dibiayai sebagai bagian dari daftar negatif. Proposal-proposal
tersebut mencakup uraian tentang kegiatan yang diusulkan dan harus
memenuhi semua aturan pengelolaan dampak lingkungan yg disyaratkan
(termasuk pembebasan tanah/aset dan dampak terhadap
masyarakat/penduduk asli). Semua proposal akan dinilai oleh staf
proyek untuk kelayakannya, persyaratan teknik dan kesesuaiannya
dengan berbagai aturan yang berlaku, sebelum kemudian di nilai oleh
BKM/LKM. Tenaga ahli proyek secara teliti akan menyaring proposal
terkait dgn dampak lingkungan berdasarkan pada pedoman diatas, yg
menjadi bagian dari Panduan Pelaksanaan ini. Hal ini termasuk
penyaringan khusus untuk semua subproyek yang melibatkan perubahan
tanah dan air (seperti reklamasi, irigasi); kegiatan ekonomi yang
memberikan dampak lingkungan harus dijamin memenuhi persyaratan/
standar yang ditetapkan. BKM/LKM dengan bantuan fasilitator harus
memastikan tindakan pengurangan dampak lingkungan dilakukan.
Pemilihan proposal yang menggunakan dana BLM oleh BKM/LKM akan
dilakukan dalam suatu pertemuan yang diumumkan sebelumnya dan
terbuka untuk umum.Pelaporan6.Fasilitator dan KMW akan mengumpulkan
dan meninjau laporan lingkungan dan menandai dgn bendera pada
laporan tigabulanan mereka. Pedoman akan mencakup matriks dari
kemungkinan dampak lingkungan yang negatif dan langkah-langkah
untuk menangulanginya. Tenaga ahli KMW dan KMP akan merangkum semua
perkembangan, memonitor dan mengukur dampak lingkungan dari program
sebagai bagian dari evaluasi kinerja program.Pendekatan
Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam BLM PLP P2KP7. Prinsip dasar
yang melandasi pengendalian dampak lingkungan dalam BLM PLP P2KP
adalah meminimumkan efek negatif dan memaksimumkan dampak positif
dari setiap kegiatan konstruksi. Dalam proses perencanaan digunakan
daftar periksa (checklist) kemungkinan/potensi persoalan lingkungan
(lihat Tabel 2) yang kemudian harus ditindak lanjuti selama dan
sesudah konstruksi oleh kelurahan/desa dan Tim Fasilitator. Setiap
subproyek harus diperiksa oleh fasilitator teknik untuk menentukan
berbagai tindakan yang harus dilakukan dalam rangka mencegah atau
memperbaiki persoalan lingkungan. Pada pertengahan proses kontruksi
daftar yang sama di cocokkan lagi disaat peluang untuk memperbaiki
masih dapat dilakukan. Di akhir konstruksi daftar yang sama
dicocokkan lagi dibandingkan dengan rencana aslinya. Ahli
Lingkungan di KMP harus selalu memutakhirkan daftar periksa
kemungkinan persoalan lingkungan untuk menemukenali perkara
lingkungan dan usulan mitigasinya.8. Untuk setiap subproyek,
disediakan standar teknik dalam pedoman. Contoh; saluran drainasi
untuk jalan harus dipasang dengan gorong-gorong dilintasan masuk
agar menjamin kelancaran aliran air, rembesan untuk latrine atau
tanki septik harus berjarak sekurang-kurangnya 10 m dari sumber air
bersih dan diletakkan di bawah aliran air dan penampungan air
bersih tidak boleh dekat dgn semua sumber kontaminasi.Berdasarkan
pengalaman P2KP sebelumnya maka dibawah ini adalah daftar periksa
dari perkara lingkungan dan tindakan mitigasi yang harus dilakukan
dalam BLM PLP P2KP.
Tabel 2 Daftar Periksa Perkara Lingkungan dan MitigasinyaPotensi
Dampak NegatifTindakan Mitigasi
Jalan, Jembatan dan Saluran Drainasi
Erosi dari jalan yang sedang dilakukan cut and fills dan
menyebabkan sedimentasi di saluran Batasi kegiatan memindahkan
tanah hanya pada waktu musim kering/panas Lindungi permukaan tanah
yang rentan dengan jerami Lindungi saluran drainasi dgn pembatas
atau berm Instalasi ruang sedimentasi, tanami permukaan yg rawan
erosi secepat mungkin Pilih jalur yang lebih aman dari gangguan
Lakukan pemeliharaan tepat waktu
Terjadinya genangan air yang menjadi tempat pertumbuhan nyamuk
dan vektor penyakit lainnyaLakukan tindakan untuk mencegah dengan
perbaikan pertamanan, pengisian dan drainasi
Jalan dan jembatan di lokasi yang rawan erosi dan longsor Ubah
jalur untuk menghidari kemiringan yg curam Bangun turap penyangga
dinding tanah Gunakan tanaman untuk mencegah erosi dan longsor pada
kemiringan Gunakan teknologi khusus seperti sistem pengeringan
(drain)
Saluran yg tersumbat karena kesalahan perencanaan dan
pemeliharaan yg menyebabkan genangan air yg berdampak ke kesehatan
Pemeliharaan harus membersihkan sumbatan secara berkala Gunakan
saluran dari beton atau tembokan, saluran tanah membutuhkan tempat
lebih banyak pemeliharaan yg lebih intensif. Gunakan kemiringan
alami yg lebih tanah terhadap erosi
Kakus Umum, Sanitasi dan Penyediaan air bersih
Permukaan air sumur hampir sama dengan rembesan, sumur terlalu
dekat dgn tangki septik Cek arah aliran air tanah. Sumur harus
diletakkan hulu aliran Bangun rembesan sejauh mungkin dari
sumur
Sumur dalam kakus yang pasti rawan kontaminasi Bangun bak air yg
diisi dari melalui pipa atau ember Jaga agar kakus tetap bersih dan
jauh dari sumur
Pipa sanitasi dipermukaan tanah yang sangat rawan thd sinar
matahari, terinjak, dan kenakalan manusia Tanam pipa sanitasi dari
kakus ke tangki septik Buat lubang kontrol dan pipa udara utk
tangki septik
Tangki septik yang tidak bagus strukturnyaTangki septik yang
bagus paling tidak terdiri dari: Ada lubang kontrol dgn penutup
Pipa masuk kotoran Bilik yang terbagi dgn dinding pembatas Pipa
luapan disambung dgn rembesan Pipa udara (ventilasi)
MCK yang tidak memenuhi syarat Semua unsur utama MCK harus ada;
Kakus Ventilasi kakus Bak air dgn kran air/sambungan air dan lubang
pembuangan Ada tempat untuk mencuci yg lebih tinggi Ada kran air
utk isi ember Ada parit sekeliling lantai untuk membuang air ke
saluran pembuangan
Saluran limbah manusia yg mengandung libah patogen harus
dilakukan pengolahan sebelum dibuang ke badan air yang ada Saluran
libah manusia harus disalurkan ke tempat pengolahan/tangki septik
Tangki septik juga berfungsi sebagai pengolah
