syahied aryolaksono-skripsi-fakultas ilmu sosial politik

1

ANALISIS EKONOMI POLITIK ATAS DAMPAK KEANGGOTAAN TIONGKOK DI DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) TERHADAP

PERKEMBANGAN EKONOMI DAN POLITIK DOMESTIK 2001-2010

Syahied Aryo Laksono

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Indonesia

[email protected]

ABSTRAK

Skripsi ini membahas pengaruh dari keanggotaan Tiongkok di WTO terhadap perkembangan ekonomi dan politik domestiknya, periode 2001-2010. Tiongkok merupakan negara komunis pertama yang meliberalisasikan perekonomiannya dan ingin bergabung dengan rejim perdagangan internasional tersebut. WTO yang merupakan suatu institusi internasional memiliki prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang bersifat mengikat bagi setiap anggotanya. Bergabungnya Tiongkok ke dalam WTO menimbulkan dampak yang menarik untuk dipelajari. Skripsi ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis seberapa besar dampak positif keanggotaan di WTO terhadap perkembangan ekonomi dan politik Tiongkok. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis dalam penyajiannya dan didukung studi pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan WTO bagi Tiongkok memberikan beberapa dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan politik Tiongkok khususnya dalam ekspansi pasar, peningkatan interdependensi dan munculnya transparansi di Tiongkok.

Kata Kunci: Ekonomi Politik, Perubahan Struktural, Reformasi, Tiongkok, WTO.

ABSTRACT

This thesis discusses the effects of WTO membership on China's economic and political development throughout 2001-2010. China is the first country to liberalize its economy among communists and was in need for WTO membership. As a multilateral trade organization, WTO has a series of binding regulation and rules which demands total compliance from all of its members. Chinese membership’s effects on domestic politics and economy is not only interesting, but also provides important lessons for studies in the political economy of development. The objective of this study is to discuss and analyze how does Chinese entry into the WTO affect its domestic economic and political transformation. This research employs qualitative research methodology with explanatory type of researh and supported by relevant literature studies as its data collecting method. It concludes that China's WTO accession provides some positive impacts on China's economic and political development, especially on the development of socialist market economy, developing interdependence and increasing economic and government transparency in China.

Keywords:, China, Reformation, Structural adjustments, Political economy, WTO.

Analisis ekonomi..., Syahied Aryolaksono, FISIP UI, 2014

2

Pendahuluan

Hampir seluruh negara pada saat ini menerapkan sistem perekonomian yang terbuka,

sehingga hubungan antara negara satu dengan yang lainnya semakin terbuka seluas-luasnya

baik dalam menjalin perdagangan barang dan jasa, investasi, dan aliran arus modal dalam

hubungan internasional. Begitu pula dengan Tiongkok yang merupakan negara komunis

dapat menjadi sangat sukses dalam perdagangan internasional serta perekonomiannya. Alasan

utama di balik pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang mengesankan adalah disebabkan oleh

reformasi dan kebijakan yang terbuka. Selama periode 26 tahun reformasi dan membuka diri,

berdasarkan karakteristik dari era baru dan situasi dalam negeri, Tiongkok telah menemukan

jalan perkembangan baru untuk menghadapi globalisasi ekonomi.

Pada tahun 1990-an Tiongkok dapat dikatakan mengalami transformasi yang amat

dramatis.1 Segala aspek kehidupan di Tiongkok berubah mulai dari aspek ekonomi, politik,

sosial, hingga kesenian meskipun masih ada beberapa hal yang masih dipertahankan dalam

transformasi yang terjadi. Perubahan Tiongkok diawali dengan adanya slogan Gaige Kaifang

yang berarti "Reformasi dan Membuka Diri". Gaige Kaifang tersebut muncul pada bulan

Desember 1978 dari Deng Xiaoping yang merombak Tiongkok lama menjadi ke arah yang

lebih baik karena diterapkan sebagai basis pembuatan kebijakan politik2 oleh para elit politik

Tiongkok.3

Tiongkok kini menjadi salah satu kekuatan utama dunia dengan pertumbuhan

ekonomi yang sangat besar dan peningkatan pengaruh politik dalam berbagai bentuk institusi

internasional. Transformasi Tiongkok yang pada awalnya menjalankan praktik isolasionisme

menjadi politik pintu terbuka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berbagai

perkembangan tersebut menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan yang hadir sebagai lawan

utama hegemoni dunia, Amerika Serikat.

Pada masa kepemimpinan Deng Xioping, Tiongkok mulai mengadopsi kebijakan

yang pragmatis dengan menjadikan ekonomi domestik sebagai fokus utama politik luar

1 Wibowo, I. Belajar Dari Cina : Bagaimana Cina merebut peluang dalam Era Globalisasi. (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2004), hlm. 2. 2 Kebijakan (policy) merupakan kumpulan keputusan yang diambil oleh kelompok politik sebagai usaha memilih dan mencapai tujuan tertentu. Kebijakan merupakan sebuah proses politik yang diformulasikan di lembaga legislatif dan diimplementasikan oleh lembaga eksekutif. Sebuah negara memiliki berbagai kebijakan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Lihat, Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Gramedia: Jakarta, 2008), hlm. 20. 3 Wibowo, I. Op Cit, hlm. 2.


3

negerinya, melalui penerapan open door policy.4 Pada awal tahun 1990-an, Tiongkok

membangun perekonomiannya melalui perdagangan, bantuan luar negeri, serta investasi

asing langsung (Foreign Direct Investment, FDI). Hingga akhir tahun 1990-an, Tiongkok

tercatat sebagai negara tujuan FDI terbesar di kawasan Asia. Peningkatan perekonomian ini

didukung dengan manifestasi baru dari kapitalisme Tiongkok, seperti: perusahaan-perusahaan

swasta, pabrik-pabrik ekspor, bursa saham dan lain-lain.5

Tahun 1978 Deng Xiaoping membangkitkan kembali Tiongkok dengan slogannya

yaitu setelah gaige (perubahan) dan kaifang (keterbukaan). Ia mengungkapkan slogan

“sosialisme tidak berarti melarat”, dan “menyebabkan sebagian kecil orang menjadi kaya

untuk kemudian menjadikan semua orang juga kaya”. Ia mengenalkan ekonomi pasar dan

memperkenalkan xiahai (terjun ke lautan) di mana orang boleh melakukan ekonomi bebas.

Prinsip tersebut menyebabkan rakyat Tiongkok tidak lagi terisolir seperti di zaman Mao yang

menerapkan sistem ekonomi komando. Wilayah-wilayah yang dulu dikuasai asing

berkembang lebih cepat kemakmurannya, karena menjadi daerah ekonomi bebas, dan daerah

selatan seperti Guangdong, Fujian, Zhijiang bisa menyamai daerah Hongkong dan Taiwan.6

Kondisi tersebut memantapkan Tiongkok untuk semakin meluaskan pasar dalam

perekonomian global, melalui keanggotaan dalam organisasi internasional yaitu World Trade

Organization (WTO).7 Transformasi ekonomi dan integrasi Tiongkok dalam pasar global

menjadi salah satu perkembangan ekonomi dunia yang sangat dramatis. Perekonomian

Tiongkok kini menduduki peringkat ke-2 terbesar di Dunia, di bawah Amerika Serikat.

Tiongkok berhasil menggeser Jepang yang sudah 40 tahun menjadi negara dengan

perekonomian terbesar ke-2 di dunia.8

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh masuknya

Tiongkok menjadi anggota WTO terhadap perkembangan ekonomi dan politik domestik

Tiongkok pada periode 2001 hingga 2010. Reformasi dan liberalisasi sebagai bagian dari

4 Martin Jacques. When China Rules The World. (England: Penguin Books. 2012), hlm. 37-44. 5 Ibid. 6 Poltak Partogi Nainggolan. Reformasi Ekonomi RRC era Deng Xiao Ping, Pasar Bebas dan Kapitalisme Dihidupkan Lagi. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 37. 7 Robert G Sutter. Chinese Foreign Relations: Power and Policy since Cold War. (Maryland: Rowman & Littlefield Publisher Inc, 2008), hlm. 21. 8 China's economy grew 10.3% in 2010 diakses dari http://www.bbc.co.uk/news/business-12235625 pada 28 Februari 2014 22.10.


4

aksesi WTO telah berkembang menjadi instrumen yang penting dalam pembangunan

ekonomi Tiongkok.

Tiongkok yang merupakan sebuah negara berhaluan komunis merupakan negara

pertama yang melakukan liberalisasi ekonomi untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan

politiknya. Isu liberalisasi ekonomi penting untuk dibahas pada era globalisasi yang sedang

terjadi saat ini. Liberalisasi merupakan kata yang banyak disanjung sekaligus dihujat oleh

berbagai kelompok masyarakat. Disanjung karena liberalisasi dipercaya dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan dihujat sebab liberalisasi juga yang meminggirkan sebagian

anggota masyarakat khususnya masyarakat ekonomi lemah. Maka dari itu poin penting dalam

penulisan skripsi ini adalah untuk mendalami liberalisasi ekonomi yang dilakukan oleh

Tiongkok.

Kerangka Teori

Dari beberapa alternatif perspektif ekonomi politik internasional yang dapat

dipergunakan dalam penelitian ini, penulis akan mempergunakan perspektif liberalis.

Liberalisme sebagai salah satu pilar globalisasi membawa arus perubahan dan meningkatkan

hubungan interdependensi antar negara. Dasar pada perspektif liberalis adalah pemfokusan

pada sifat manusia yang mampu bekerjasama, kompetitif dalam hal konstruktif, yang

didasari oleh logika. Di sini individu dan negara memiliki sifat yang dipengaruhi faktor-

faktor tersebut. Sehingga walaupun tingkat kompetisi tinggi, namun akan memberi

keuntungan bagi semua pihak dengan cara yang damai dan kooperatif.9

Robert Keohane, dalam bukunya yang berjudul International Institutions and State

Powers, mengatakan bahwa ketika terdapat suatu derajat interdependensi yang tinggi, negara-

negara akan membentuk suatu institusi internasional untuk menghadapi masalah-masalah

bersama. Menurut tradisi liberalis, contohnya seperti yang dikemukakan Robert Keohane,

rezim/institusionalis yang dilandasi oleh kerja sama adalah “Institutions possesing norms,

decision rules, and decision making procedures which facilitate a convergence of

expectations.10 Institusi memajukan kerjasama internasional dengan menyediakan informasi

9 David. N Balaam dan Michael Veseth. “Introduction to International Political Economy”, (New Jersey: Prentice Hall, 1996), hlm. 42. 10 Robert O. Keohane, After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, (United Kingdom: Princeton University Press, 1984), hlm. 59.


5

dan dengan mengurangi biaya. Institusi internasional tersebut dapat berupa organisasi formal,

seperti WTO.11

Untuk membantu memahami aplikasi teori institusionalis dalam konteks masuknya

Tiongkok ke dalam WTO dapat diperhatikan dari tinjauan integrasi ekonomi. Munculnya

Institusi Internasional akan mendorong terjadinya integrasi ekonomi, dan integrasi ekonomi

yang terbentuk dari masuknya Tiongkok ke dalam keanggotaan WTO adalah integrasi

internasional. Integrasi internasional adalah proses dimana segala kebijakan yang semula

ditangani oleh pemerintah nasional beralih ke unit-unit politik yang lebih besar.12 Sepanjang

sejarahnya, bidang ekonomi merupakan bidang yang paling sering diintegrasikan. Bentuk

organisasi integrative yang paling umum adalah “pasar bebas” dimana seluruh negara yang

berpartisipasi di dalamnya akan mengkonsolidasikan semua atau sebagian aktivitas ekonomi

mereka melalui suatu badan organisasi internasional. Ada dua instrumen khusus yang

digunakan dalam integrasi ekonomi internasional. Pertama, setiap negara harus

menghapuskan hambatan perdagangan di antara mereka sehingga barang-barang bisa

mengalir secara bebas dalam perdagangan internasional. Kedua, seluruh negara sepakat

memperlakukan negara lain dengan satu kebijakan ekonomi tunggal.13

Pembahasan

World Trade Organization merupakan organisasi internasional utama dalam mengatur

perdagangan internasional, yang memiliki tujuan untuk meliberalisasikan perdagangan

internasional dan menjadikan perdagangan bebas sebagai landasan perdagangan internasional

untuk memberikan pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan umat manusia di

dunia.14 Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui persetujuan yang berisikan

aturan-aturan dasar perdagangan intenasional yang dihasilkan oleh para negara anggota WTO

melalui proses negosiasi. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antar negara anggota

yang mengikat pemerintah negara anggota untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan

perdagangan mereka. 15

11 Robert O. Keohane. International Institutions and State Power, (Boulder : Westview Press, 1989), hlm. 9. 12 Walter S. Jones. Logika Hubungan Internasional : Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional, dan tatanan dunia, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 1988), hlm 427. 13 Ibid, hlm. 429-430. 14 Daniel S. Ehrenberg, "The Labor Link: Applying the International Trading System To Enforce Violation of Forced and Child Labor", (20 Yale Journal of International Law., 1991), hlm.391. 15 Departemen Luar Negeri, Sekilas WTO (World Trade Organization), ed. 4, (Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual, 2007), hlm. 1.


6

Kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan baru dunia kontemporer, membawa

ketertarikan terhadap perdebatan tentang hubungan luar negeri Tiongkok, terutama pada

tujuan politik luar negeri negara ini dan prioritasnya. Di satu sisi, beberapa ahli mengatakan

bahwa Tiongkok memiliki prioritas utama untuk mendapatkan status superpower dan

pemimpin Asia serta dunia dengan pengaruh pertumbuhan ekonominya dan diplomasi.

Morrison mengatakan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dan

peningkatan ekonomi yang besar menyebabkan Tiongkok disebut-sebut sebagai the next

superpower.16

A. Penyesuaian struktural Tiongkok pasca masuk ke dalam WTO

Setelah masuk ke dalam WTO, dengan berbagai prinsip dan peraturan yang terdapat

di dalamnya, Tiongkok perlu melakukan penyesuaian struktural dengan melakukan

perubahan kebijakan atau mereformasi beberapa peraturan dalam sektor perekonomiannya.

Selain itu, dengan masuknya Tiongkok ke dalam WTO yang peraturannya disusun oleh

berbagai negara di dunia, diharapkan Tiongkok juga bisa turut mempengaruhi perumusan

kebijakan yang akan datang seiring dengan perkembangan Tiongkok sebagai salah satu

negara yang diperhitungkan di dunia karena kekuatan ekonominya.

Penyesuaian struktural yang dilakukan oleh Tiongkok ini juga turut berperan

membawa perkembangan ekonomi maupun politik Tiongkok karena, seiring dengan

berjalannya proses integrasi dengan WTO, pemerintah Tiongkok melakukan perubahan

regulasi ke arah yang lebih baik. Dengan mengikuti peraturan internasional dan prinsip-

prinsip WTO, penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok membawa negera

mereka berintegrasi dengan dunia internasional dan menuju keterbukaan demi tercapainya

negara Tiongkok yang lebih berkembang.

A.1 Liberalisasi Harga

Dalam hal liberalisasi harga, pemerintah Tiongkok melakukan sejumlah langkah

untuk mencapai tujuan tersebut, seperti pengurangan besar tarif bea cukai, penghapusan

sistem kontrol harga dan penghapusan kuota impor serta pembatasan hak dagang. Sejak

masuk ke dalam WTO mekanisme kontrol harga mulai dihapuskan. Kontrol harga hanya

berlaku bagi beberapa sektor tertentu seperti tembakau yang komoditas pengelolaannya

16 Wayne M, Morrison. CRS Report for Congress – China’s Economic Condition. Diakses dari : http://fpc.state.gov/documents/organization/194783.pdf pada 16 Februari 2014 pukul 22.30.


7

dikontrol langsung oleh pemerintah. Pada tahun 2003 tercatat bahwa hampir 90 persen

transaksi dagang yang dilakukan telah menggunakan harga pasar internasional.17

Penyesuaian yang selanjutnya dalah penurunan tarif bea cukai bagi barang impor.

Sejak menjadi anggota WTO, telah terdapat penurunan tarif bea cukai dari 15,6 persen pada

tahun 2001 menjadi sebesar 9,7 persen pada tahun 2005. Tiongkok juga telah menghapuskan

kebijakan kuota impor dan pembatasan hak dagang suatu negara tertentu untuk bisa

beroperasi di Tiongkok. Hal tersebut dilakukan karena salah satu prinsip perdagangan bebas

WTO yaitu prinsip non-diskriminasi harus mulai diterapkan oleh pemerintah Tiongkok.18

A.2 Perubahan Institusional

Sistem pasar membutuhkan sistem regulasi yang baik dan transparan agar

dapat berjalan dengan baik. Tercatat sejak sebelum maupun setelah Tiongkok masuk menjadi

anggota WTO, pemerintah Tiongkok telah meninjau kembali 2300 undang-undang, regulasi

administratif serta peraturan departemen negara. Pasca masuk menjadi anggota WTO,

pemerintah Tiongkok akhirnya merevisi sebanyak 325 regulasi dan menghapus 830 regulasi

lain yang bersifat kontradiktif dengan sistem pasar internasional dan bisa sesuai dengan

prinsip sistem perdagangan WTO.19

Pemerintah Tiongkok juga melakukan amandemen terhadap Undang-undang Dasar

RRC pada Maret 1994 dan Maret 2004. Pasal 11 dari UUD menetapkan bahwa sektor

ekonomi non-publik merupakan komponen penting dalam sistem pasar maka, pemerintah

perlu melindungi kepentingan dan hak dari sektor ekonomi non-publik.20 Kemudian, pada

tahun 2005 pemerintah Tiongkok juga melakukan sejumlah langkah untuk menjamin

transparansi sistem ekonomi dan perdagangan dengan mengesahkan peraturan formulasi

peraturan administratif (regulations on procedures for the formulation of administrative

17 Organization for economic co-operation and development (OECD) OECD economic surveys – China volume 2005/12, hlm 12-14. Diakses dari http://www.oecd.org/regreform/facilitation/42024340.pdf pada 27/04/14 pukul 21.30. 18 Ibid. 19 Regulasi yang direvisi pemerintah Tiongkok mencakup berbagai hal, seperti perdagangan barang dan jasa, proteksi hak intelektual yang terkait dengan perdagangan, transparansi, serta implementasi aktivitas perdagangan yang seragam. Lihat, Long Guoqiang “China Accession to the WTO: Experience and Lessons (Beijing: WBI, 2006) diakses dari : www.siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/WBITraining/China_Accesion_To_WTO_LGuoqiang_eng.ppt pada 28/04-14 pukul 22.10. 20 Trade Policy Review, Report by the WTO secretariat “People Republic of China”, 26 June 2006, hlm 34. Diakses dari http://www.eastlaw.net/wto/Chinatrade%20WTO%20Report.pdf pada 28/04/14 pukul 23.40.


8

regulations). Peraturan tersebut memberikan akses kepada publik untuk memberikan

opininya terkait dengan rancangan UU yang dibahas melalui forum, seminar atau media

komunikasi tertulis, seperti internet maupun media berita. Hal tersebut menjadikan publik

atau masyarakat mendapatkan kesempatan untuk turut berperan dalam perumusan kebijakan

negara yang juga salah satu pendorong dalam proses demokratisasi.21

A.3 Reformasi BUMN Tiongkok

Salah satu prinsip WTO, yaitu non diskriminasi mengharuskan pemerintah Tiongkok

untuk mencabut subsidi mereka kepada perusahaan milik negara (state owned enterprise-

BUMN). Prime (2002) mengatakan bahwa dengan dibukanya berbagai sektor bagi kompetisi

yang mengizinkan perusahaan-perusahaan luar negeri masuk, diharapkan BUMN Tiongkok

bisa melakukan berbagai improvisasi untuk menghindari kekalahan dalam kompetisi

perekonomian global.22

Dampak aksesi Tiongkok ke dalam WTO pada masalah BUMN ini berkaitan dengan

sektor yang berkaitan langsung dengan masyarakat Tiongkok. Tiga hal yang perlu dicatat

sebagai implikasi aksesi WTO bagi BUMN di Tiongkok adalah mengenai subsidi bagi

perusahaan, kedua, pembukaan sektor finansial bagi perusahaan keuangan swasta dan asing,

serta yang terakhir, adalah sektor jasa yang mengizinkan perusahaan swasta dan asing

masuk.23

Dalam keanggotaan protokol WTO mengenai subsidi dalam agreement on subsidies

and countervailing measures (SCM), bahwa Tiongkok harus melaporkan segala bentuk

subsidi secara spesifik dan lengkap kepada WTO. SCM menyebutkan bahwa subsidi bagi

BUMN dikategorikan sebagai subsidi khusus karena, BUMN menerima dana yang tidak

proposional dengan sektor lain. Oleh karena itu, setelah masuk WTO, Tiongkok harus

menghapuskan subsidi untuk BUMN yang tidak efisien. Selain itu, WTO juga mereformasi

kebijakan finansial yang membuat bank-bank menjadi berorientasi pada keuntungan sehingga

lebih selektif dalam memberikan dana kredit, termasuk pada BUMN. Satu-satunya cara untuk

BUMN mendapatkan dana adalah melalui kredit bank. Namun untuk mendapatkannya

BUMN harus bersaing ketat dengan perusahaan lain dan meningkatkan performa kerjanya 21 Ibid. 22 Penelope B. Prime. China Joins the WTO: How, Why and What Now?, (Business Economics vol XXXVII, No. 2, 2002), hlm. 26-32. Diakses dari http://www.Chinacenter.net/resources/publications/pdf/WTOPrime3.pdf pada 28/4/14 pukul 23.30. 23 Ibid.


9

agar dapat dinilai sebagai perusahaan yang efisien dan menguntungkan. 24 Dengan kebijakan

tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi BUMN. 25

B. Dampak Keanggotaan WTO bagi Perubahan Ekonomi Tiongkok

Apabila Tiongkok ingin tetap menikmati pertumbuhan ekonomi nomor satu di dunia,

maka Tiongkok harus berusaha untuk masuk ke dalam keanggotaan WTO. Keanggotaan

WTO dapat mendorong para investor untuk mempercayai Tiongkok memiliki prospek yang

baik dan ingin mengubah perekonomian mengikuti peraturan internasional. Salah satu alasan

suatu negara untuk ingin masuk ke dalam WTO adalah untuk menarik investor asing. Para

investor asing biasanya mencari tempat dimana kondisi negara tersebut stabil dan

menjanjikan keuntungan yang besar. Investor ini cenderung tidak menyukai perubahan dan

ketidakstabilan yang bisa berakibat buruk terhadap bisnis mereka. Salah satu ukuran yang

dapat dipergunakan oleh para investor untuk mendapat kondisi tersebut adalah keanggotaan

di dalam WTO.26

Terdapat dua keuntungan ekonomis yang dapat diperoleh Tiongkok dari keanggotaan

WTO. Pertama, jaminan kesamaan tarif atas ekspor barang Tiongkok, khususnya dengan AS

yang menjadi negara tujuan ekspor Tiongkok. Peningkatan ekspor Tiongkok seperti tekstil,

otomotif, mainan dan sebagainya merupakan faktor pertumbuhan ekonominya, sehingga

melindungi ekspor Tiongkok adalah hal yang paling penting. Kedua, menghindari tindakan

proteksionis yang mungkin dilakukan terhadap ekspor barang Tiongkok. Dengan menjadi

anggota WTO, Tiongkok mendapatkan perlindungan dari WTO yang mengatur perdagangan

global bagi para anggotanya.27

Pada tahun 2001 keuntungan Tiongkok pada perdagangan internasional berada di

angka 23 miliar dolar dan meningkat menjadi 262 miliar dolar pada tahun 2007, bahkan pada

24 Perusahaan yang efisien disini diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan tersebut untuk menggunakan sumber daya yang ia miliki (manusia, modal, dan kondisi), dengan segala keterbatasannya untuk meraih keuntungan maksimal dengan menjalankan strategi-strategi yang fleksibel. 25 Claustre Bajona and Tianshu Chu. “China’s WTO Accession and its Effects on State-Owned Enterprise”. (East West Working Paper No. 70 April 2004, Hawaii) diakses dari: .http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs/ECONwp070.pdf pada 28/4/14 pukul 23.55. 26 Cobert Hugh, “Issues in the Accession of China to the WTO system”, Journal of Northeast Asian Studies, Fall, Vol XV, No 3, 1996, hlm. 26. 27 Stuart Harris, “China role in the WTO and APEC” dalam David S.G. Goodman & Gerald Segal, China Rising: Nationalism and Interdependence, (International Institutes for Strategic Studies, Routledge, New York, 1997).


10

tahun 2008 meningkat hingga 295 miliar dolar.28 Menurut perhitungan tersebut juga,

Tiongkok akan menjadi trading nation nomor dua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat

(dengan andil sebesar 12%) dan melampaui Jepang (dengan andil sebesar 5%). Perdagangan

Tiongkok yang mengandalkan barang murah namun berkualitas baik dengan biaya tenaga

kerja yang murah menjadikan Tiongkok sebagai salah satu pemain utama di pasar global.29

Sebagai negara yang terus tumbuh dengan pesat, Tiongkok terus melakukan

kerjasama dengan berbagai negara sebagai mitra yang saling menguntungkan dari akses yang

diberikan oleh WTO. Pada tahun 2010, total ekspor Tiongkok mencapai 1743,3 miliar dolar

sedangkan total impornya mencapai 1520,3 miliar dolar. Secara keseluruhan, Tiongkok

mendapatkan surplus 273 miliar dolar dari rasio perbandingan ekspor-impornya.30 Pada tahun

2010, negara yang paling banyak menjadi sumber impor Tiongkok adalah Jepang yang

mencapai 13,3% dari total impor, Taiwan sebesar 9,2%, Amerika Serikat sebesar 7,2%,

diikuti Korea Selatan dengan persentase 5,2%, dan selanjutnya Jerman dengan persentase

4,9%. Sementara konsumen terbesar terhadap ekspor Tiongkok adalah Amerika Serikat

dengan persentase 17,7% dari total ekspor, Hong Kong sebesar 13,3% dari total ekspor,

Jepang sebesar 8,1% dari total ekspor, diikuti Korea Selatan sebesar 5,2% dari total ekspor,

dan yang terakhir Jerman sebesar 4,1% dari total ekspor.31 Pada tahun 2010, berdasarkan

data-data tersebut Tiongkok berhasil menjadi negara eksportir terbesar di dunia.32

Ekspansi perdagangan yang diperoleh Tiongkok melalui WTO juga memberikan

kesempatan bagi negara-negara anggota WTO lainnya. Hal ini juga menyebabkan Tiongkok

sebagai target pasar yang baik mengingat jumlah populasinya yang sangat besar. Tiongkok

kemudian diuntungkan dengan kehadiran dari komoditas dan pebisnis asing yang masuk ke

dalam pasar mereka. Pebisnis asing yang memiliki saham di perusahaan Tiongkok ataupun

mendirikan perusahaan mereka di Tiongkok akan memperbanyak investasi asing di

Tiongkok. Selain itu, kehadiran dari perusahaan asing juga membantu pemerintah Tiongkok

28 John dan Doris Naisbitt, China Megatrends, (New York: Harper Collins, 2010), hlm. 102. 29 Fan Zhai dan Shantong Li, The Implication of Accession to WTO on China’s Economy, diakses dari http://monash.edu.au/policy/conf/76FanZhai.pdf, hlm. 1. Diakses pada diakses pada 18/4 2014 pukul 22.10. 30 Op Cit, Martin Jacques, hlm. 37-44. 31 Ibid. 32The World factbook-China, diakses dari https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html pada18/4/14 pukul 23.45.


11

dalam mengentaskan pengangguran melaui perekrutan pegawai pada perusahaan asing

tersebut. 33

Untuk bisa memaksimalkan dampak yang diberikan WTO terhadap akses pasar yang

lebih luas, pemerintah Tiongkok kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi dan

perdagangan yang menunjukkan komitmennya terhadap liberalisasi pasar. Pada tahun 2003,

pemerintah Tiongkok mengeluarkan regulasi terkait kegiatan ekspor dan impor mereka yang

tercantum dalam Regulations of the People's Republic of China on Import and Export

Duties.34 Regulasi ini terdiri dari 6 pasal dan 67 ayat yang membahas ketentuan tarif ekspor

dan impor barang Tiongkok. Selain itu, pada 1 Juli 2004 pemerintah Tiongkok mengesahkan

hukum perdagangan asing Tiongkok yang mengatur bagaimana Tiongkok melakukan

hubungan perdagangan dengan pihak asing.35 Hukum perdagangan asing Tiongkok ini terdiri

dari 11 pasal dan 70 ayat yang membahas aturan-aturan perdagangan yang berlaku bagi

Tiongkok dan mitra dagangnya. Hukum perdagangan ini mencakup ekspor-impor barang dan

teknologi, perdagangan jasa dan kerjasama perdagangan dengan pihak asing. Pada pasal 1

tertulis bahwa Tiongkok diperbolehkan untuk melakukan perdagangan dengan pihak asing

yang didasarkan kepada prinsip keuntungan bersama, baik secara bilateral, multilateral,

maupun dalam berbagai jenis perjanjian kerjasama perdagangan.

Kemudian, untuk melihat apakah integrasi ekonomi yang dilakukan Tiongkok dengan

WTO dapat membawa dampak positif bagi perkembangan perekonomiannya, perlu ditinjau

data mengenai keadaan GDP di tahun Tiongkok pertama kali bergabung dengan WTO

sampai dengan 10 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2010. Yang

dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

33 Tony Saich, Governance and Politics of China. (New York: Palgrave Macmillan, 2004)., hlm. 5. 34 Diakses dari Ministry of Commerce People Republic of China pada : http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/internationalpolicy/200705/20070504715851.html 16/5/14 pukul 23.20. 35 Foreign Trade Law of The People's Republic of China dapat diakses dari Ministry of Commerce People Republic of China pada : http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/internationalpolicy/200705/20070504715845.html 16/5/14 pukul 23.46.


12

Grafik 1.3. GDP Tiongkok 2001-2010

Sumber: Trading Economics – World Bank Group 2014

Grafik tersebut menunjukkan tingkat GDP (balok biru) dalam satuan Billion USD

(miliar dolar). Tampak pada diagram tersebut pada tahun 2001 sewaktu Tiongkok mulai

masuk menjadi anggota WTO, GDP Tiongkok tercatat sebesar 1.320 miliar dolar, setahun

kemudian meningkat sebesar 8,1% menjadi 1.450 miliar dolar. Pada tahun 2003,

pertumbuhan GDP Tiongkok masih tetap meningkat 10,3% menuju angka 1.640 miliar dolar.

Lalu pada tahun 2004 GDP Tiongkok mengalami peningkatan sebesar 9,9% menjadi 1.930

miliar dolar, lalu meningkat kembali sebesar 10,5% menjadi 2.260 miliar pada tahun 2005.

Pada tahun 2006, GDP Tiongkok terus meningkat menyentuh angka 2.710 miliar dolar, dan

menuju tahun 2007, perkembangan GDP Tiongkok naik cukup pesat sebesar 13% menjadi

3.490 miliar dolar. Di tahun berikutnya GDP Tiongkok mulai mengalami penurunan

peningkatan yang disebabkan mulainya krisis ekonomi global, yaitu hanya meningkat 11,2%,

yaitu sebesar 1.027 miliar dolar menjadi 4.520 miliar dolar. Di tahun 2009, peningkatan

pertumbuhan GDP Tiongkok hanya meningkat 9% sebesar 470 miliar dolar, menjadi 4.990

miliar dolar karena dampak dari krisis ekonomi global yang terjadi. Dan terakhir pada tahun


13

2010 meningkat sebesar 11,9% menjadi 5930 miliar dolar. Pada tahun 2007 perkembangan

GDP Tiongkok tercatat mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu sebesar 13%

mencapai angka 3.490 miliar dolar. Dalam sepuluh tahun keanggotaannya dalam WTO, GDP

Tiongkok tumbuh dari 1200 miliar menjadi 5930 miliar, atau sekitar 450% dan rata-rata

peningkatan GDP tahunan sebesar 9.5%.36

Dilihat dari data perkembangan tahunan GDP Tiongkok sebelum dan sesudah masuk

ke dalam WTO, memang pasca masuk WTO pertumbuhan tertinggi yang tercatat adalah

hanya sebesar 13% pada tahun 2007, sedangkan pada data sebelum Tiongkok masuk WTO

tercatat mencapai 14,2% pada tahun 1992. Namun jika dilihat ke belakang peningkatan GDP

merupakan fokus utama bagi pemerintah Tiongkok mekanisme pasar mulai berjalan dan

kekuatan pasar yang lebih penting semakin menguat sehingga tingkat GDP Tiongkok

mengalami peningkatan yang luar biasa besar. Namun, dampak dari tingginya peningkatan

GDP tersebut, Tiongkok harus mulai menghadapi tingkat inflasi37 yang tinggi. Pemerintah

Tiongkok kemudian melakukan perubahan kebijakan kembali untuk menstabilkan

perekonomian Tiongkok dengan cara memotong investasi publik, pengetatan jumlah uang

yang beredar, kenaikan suku bunga dan langkah-langkah lainya. Setelah proses stabilisasi

tersebut dapat dilihat peningkatan GDP tahunan Tiongkok kembali menurun dengan rata-rata

pertumbuhan sebesar 8,1%.38

Perkembangan GDP periode 2001-2007 dapat dikatakan sebagai pertumbuhan

ekonomi Tiongkok yang paling stabil, meskipun kembali mengalami penurunan pada tahun

2008 akibat dari adanya krisis ekonomi global. Perkembangan ekonomi Tiongkok tersebut

dapat dikatakan stabil karena kebijakan ekonomi yang diterapkan telah memperhatikan

berbagai sektor ekonomi yang penting agar tidak terjadi inflasi. Prinsip-prinsip WTO yang

diadaptasi oleh Tiongkok pun turut berperan dalam proses perumusan kebijakan ekonomi

mereka.

Dapat dikatakan, perkembangan ekonomi Tiongkok sebenarnya sudah dimulai sejak

masa Deng Xiaoping merumuskan era keterbukaan bagi Tiongkok dan memajukan sektor

36 http://www.tradingeconomics.com/china/gdp diakses pada 18/4/14 pukul 23.58. 37 Proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, sampai akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. 38 Andhong Zhu dan David M. Kotz, “The Dependence of China's Economic Growth on Exports and Investment”, (Massachusets, 2010), diakses dari http://people.umass.edu/dmkotz/China_Growth_Model_%2010_09.pdf pada 13/5/14 pukul 23.50.


14

arus investasi asing sejak tahun 1992, namun peran WTO juga ikut membantu Tiongkok

sebagai suatu kendaraan yang memfasilitasi kepentingan nasional mereka yaitu era

keterbukaan dengan memberikan akses kepada ekspansi pasar mereka dengan negara-negara

anggota WTO.

Tiongkok pada tahun 2010 termasuk ke dalam 5 negara dengan tingkat GDP terbesar

di dunia. Jumlah GDP mengacu kepada nilai pasar yang dihasilkan dari setiap barang dan

jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Jumlah nominal GDP

pun menjadi suatu indikator bahwa negara-negara yang memiliki jumlah GDP yang lebih

tinggi akan termasuk ke dalam negara maju dengan masyarakat yang sejahtera.39 Dapat

dilihat perbandingan dari 5 negara di dunia dengan GDP terbesar di dunia pada tahun 2010

pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2. 5 Negara dengan GDP terbesar di dunia tahun 2010

No Negara GDP40 GDP Per Kapita Populasi di bawah garis kemiskinan

1 Amerika Serikat 14.66 USD 47200 15.10%

2 Tiongkok 5.878 USD 7600 2.80%

3 Jepang 5.549 USD 34000 15.70%

4 Jerman 3.316 USD35700 15.50%

5 Perancis 2.583 USD 33100 6.20%

Sumber : The World Factbook 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Tiongkok merupakan negara nomor 2

dengan GDP terbesar di dunia di bawah Amerika Serikat. Pada tahun 2010 ini juga Tiongkok

akhirnya melampaui Jepang menjadi negara dengan kekuatan perekonomian kedua terbesar

dunia setelah AS. Selain itu, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Tiongkok merupakan

yang paling rendah di antara negara-negara lainnya, ini merupakan nilai plus bagi Tiongkok

karena meskipun GDP per kapita Tiongkok hanya termasuk ke dalam upper middle income,

39 Stephen G Cecchetti, Mohanty and Zampolli, “The real effects of debt”, BIS Working papers No 352 (September, 2001) diakses dari http://www.bis.org/publ/work352.htm pada 29/04/14 pukul 00.10. 40 Dalam miliar dollar.


15

namun Tiongkok mampu mengatasi kemiskinan di Tiongkok atau dengan kata lain

pemerataan ekonomi telah tercapai di Tiongkok.41

Dari data di atas, dapat disimpulkan, bahwa semenjak Tiongkok masuk menjadi

anggota WTO dan mengintegrasikan perekonomian Tiongkok dengan dunia, ekonomi

Tiongkok mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jika dikaitkan dengan teori

liberalisme institusionalis, arah interaksi Tiongkok pada tingkat global yang semakin

meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan integrasi yang sangat kuat. Dimulai dengan

penyesuaian struktural, Tiongkok yang menerapkan prinsip-prinsip dan peraturan WTO

dalam merumuskan regulasi yang akan digunakan pemerintah Tiongkok untuk membangun

perekonomian ke arah yang lebih baik.

Dengan mengintegrasikan perekonomiannya dengan pasar bebas internasional,

Tiongkok terbukti mengalami kemajuan ekonomi yang sangat pesat jika dilihat dari GDP

Tiongkok yang pada tahun 2010 sebesar 5930 miliar dolar, berhasil menjadi negara kedua

dengan GDP terbesar di dunia. Dengan menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan dan

mulai membuka dirinya kepada dunia internasional, Tiongkok juga menjadi negara eksportir

terbesar di dunia dan menjadi target terbesar FDI menggantikan Amerika Serikat. Pemerataan

ekonomi juga merupakan salah satu tujuan Tiongkok untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Terbukti dari kebijakan redistribusi dari pemerintah Tiongkok dimana setengah dari hasil

keuntungan industri dialokasikan untuk pengembangan kesejahteraan rakyat. Akhirnya pada

tahun 2010, angka kemiskinan Tiongkok hanya sebesar 2.8 persen.

Pengaruh positif yang diberikan dari WTO terhadap perkembangan ekonomi

Tiongkok adalah membantu pasar mereka untuk berekspansi lebih luas lagi, khususnya

dengan negara-negara anggota WTO. WTO juga memberikan akses bagi negara-negara lain

untuk berinvestasi dengan Tiongkok sehingga memberikan keuntungan bagi modal asing

yang masuk. Pemberian akses pasar yang lebih luas selaras dengan kebijakan pintu terbuka

yang berasal dari pemerintah Tiongkok. Oleh karena itu, WTO merupakan suatu peran

pendukung yang sangat penting bagi kemajuan perkembangan perekonomian Tiongkok.

41 Data diolah dari: The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2195.html dan http://blog.microplace.com/2011/10/which-10-countries-have-highest-gdp.html diakses pada 29/04/14 pukul 00.20.


16

B. Dampak Keanggotaan WTO bagi Perubahan Politik Tiongkok

Selain itu WTO juga memberikan dampak bagi perubahan perpoltikan domestik

Tiongkok. Masuknya Tiongkok ke dalam WTO yang merupakan organisasi internasional

akan menyebabkan perubahan pada sistem politik Tiongkok. Kerjasama antara negara-negara

dalam suatu organisasi internasional ini akan menimbulkan keuntungan timbal balik. Sebagai

akibat dari hasil kerjasama Tiongkok dan organisasi internasional, terjadi suatu

interdependensi ekonomi. Interdependensi ekonomi akan memberikan kontribusi terhadap

perkembangan integrasi politik dan mewujudkan perdamaian.42

Sesuai dengan pandangan teori institusionalis bahwa Tiongkok cenderung untuk

membuka diri dan tidak menolak untuk bergabung dengan institusi internasional. Sebaliknya,

Tiongkok justru berkeinginan untuk bekerjasama atau berintegrasi dengan institusi

internasional. Kerjasama yang dilakukan oleh Tiongkok tersebut sangat penting dilakukan

bagi keamanan dan kesejahteraan Tiongkok.

Tiongkok yang kemudian melaksanakan politik terbuka terhadap dunia luar secara

menyeluruh, bersedia di atas dasar prinsip persamaan derajat dan saling menguntungkan

mengembangkan hubungan perdagangan. Kerjasama ekonomi dan teknik serta pertukaran

ilmu dan budaya secara luas dengan berbagai negara dan daerah di dunia, untuk mendorong

kemakmuran bersama.43 Hal ini juga sesuai dengan salah satu teori institusionalis bahwa

perkembangan integrasi politik dapat terdorong karena pada saat ini dunia bukan lagi zero

sum game, yaitu dengan satu aktor menang dan aktor yang lainnya kalah, namun berupa

positive sum game, yaitu melalui kerjasama maka semua aktor akan mendapatkan keuntungan

bersama.44

Setelah berbagai pengaruh yang diperoleh pasca aksesinya ke WTO, Tiongkok juga

mendapatkan dampak positif dalam kondisi perpolitikan mereka. Konteks positif dalam

perkembangan politik di Tiongkok ini diartikan sebagai perkembangan menuju ke arah yang

lebih baik yang berhasil mensejahterakan masyarakat Tiongkok. Parameter yang digunakan

di sini untuk menganalisis, sejauh mana WTO mempengaruhi perpolitikan Tiongkok dilihat

42 James Burton, “World Society”, (Cambridge: Cambridge University Press , 1972), hlm. 63. 43 Zheng, Yongnian, Discovering Chinese Nationalism in China, Joseph Fewsmith Political Science Quarterly Vol. 115, No. 2. Summer, 2000. 44 John T. Rourke. International Politics on the World Stage, (New York, Dushkin publication, 1991), hlm. 442.


17

dari segi transparansi dan proses pengambilan keputusan yang sudah mulai melibatkan unsur

masyarakat.

Tiongkok yang sekarang adalah Tiongkok yang berbeda dibandingkan dengan masa

pemerintahan Mao Zedong. Secara ekonomi, Tiongkok telah mendapatkan berbagai

pencapaian yang dapat dikatakan sebagai raksasa ekonomi baru di dunia. Meskipun masih

mempertahankan kekuasaan partai komunisnya, Tiongkok bisa mengangkat strata ekonomi

sebagian besar masyarakatnya. Komunisme di Tiongkok tetap memegang kekuasaan baik

dalam kekuatan ekonomi maupun politik. Walaupun Tiongkok masih dianggap sebagai

negara otoriter karena kekuasaan tunggal partai komunis, tetapi pada kenyataanya dalam

kurun waktu 10 tahun terakhir pasca aksesi WTO, diketahui ada munculnya suatu kebebasan

dalam diri bangsa Tiongkok. Kebebasan berbicara, informasi, bergerak serta kebebasan

dalam mencari pekerjaan adalah suatu hasil yang tidak pernah dicapai sebelumnya oleh

pemerintahan Tiongkok.45

Tiongkok memang secara terencana membuka dirinya kepada dunia internasional.

Namun, ketika ekonomi mereka berkembang, masalah mulai muncul. Sebab pada kondisi

seperti itu, kemampuan pemerintah pusat untuk memantau perilaku pejabat pemerintah di

level bawah menjadi tidak sebanding. Di satu sisi, kompleksitas masalah akibat pergerakan

ekonomi makin tinggi. Di sisi lain, ada desakan agar pemerintah membuka diri karena

masyarakat yang makin terinformasikan. Oleh karena itu, transparansi mulai diperoleh

masyarakat Tiongkok dan memberikan hak untuk mengkritik dan memberi komentar pada

kebijakan pemerintah.46 Dengan kata lain, meskipun Tiongkok tidak bisa mencapai

demokrasi, transparansi yang didapatkan oleh masyarakat dapat membantu meningkatkan

stabilitas politik Tiongkok. Terbukti dengan penggabungan dua konsep tersebut, Tiongkok

melahirkan suatu konsep baru dimana pemerintah kuat dan semi otoriter yang dibantu oleh

kebebasan masyarakat dalam berpendapat namun dalam koridor tertentu saja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari awal keterbukaan Tiongkok pada dunia

internasional, juga menyebabkan dorongan terhadap akan adanya keterbukaan informasi

dalam negeri Tiongkok sendiri meskipun masih memegang prinsip-prinsip komunisme. Hal

tersebut dapat dikatakan merupakan suatu kemajuan dalam perubahan politik Tiongkok

karena dengan menyediakan saluran kepada masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya 45 F.X. Sutopo, China: Sejarah Singkat, (Jakarta: Arruzz Media, 2009)., hlm. 117. 46 Ann Florini, Hairong Lai, dan Yeling Tan, China Experiments: From Local Innovations to National Reform. (Wasington DC: Brookings Institution Press, 2012)., hlm. 162-163.


18

secara lebih besar dan akuntabilitas, stabilitas politik dan pemerataan kekuasaan di Tiongkok

juga akan semakin berkembang.

Kesimpulan

WTO memiliki peran suportif dalam perkembangan ekonomi Tiongkok. Dalam

melanjutkan era keterbukaannya, pemerintah Tiongkok mengintegrasikan diri dengan WTO

untuk bisa melakukan ekspansi pasar. Dengan bergabung ke dalam WTO, Tiongkok

kemudian mendapatkan akses untuk memperluas pasar mereka dengan negara-negara

anggota WTO. Dengan tersedianya akses pasar yang luas ini juga dapat memfasilitasi upaya

ekspansi bisnis perusahaan Tiongkok. Dengan masuk ke dalam WTO, Tiongkok berhasil

dianggap sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru di dunia. Hal tersebut terbukti dengan

Tiongkok berhasil mendapatkan berbagai pencapaian yang sangat baik seperti peringkat 2

GDP terbesar di dunia, memiliki cadangan devisa negara terbesar di dunia yang bisa

membantu mengatasi krisis ekonomi global, eksportir utama dunia dan negara yang

merupakan target utama modal asing untuk di investasikan dalam suatu negara. Pencapaian

tersebut tidak terlepas dari peran WTO yang berperan penting dalam melakukan ekspansi

pasar bagi Tiongkok dan mempermudah diplomasi ekonominya dengan negara-negara

anggota WTO yang lainya. Setelah berbagai dampak positif yang didapatkan oleh Tiongkok

pasca aksesinya ke dalam WTO, Tiongkok juga mendapatkan dampak positif dalam

perkembangan politiknya. Dari lahirnya integrasi ekonomi dengan dunia internasional

khususnya dengan negara-negara anggota WTO, Tiongkok berhasil melakukan berbagai

resolusi terhadap permasalahan-permasalahan politiknya, khususnya dalam hal transparansi

politik domestiknya.

Daftar Referensi

Sumber Buku dan Jurnal

Balaam, David. N dan Michael Veseth. “Introduction to International Political

Economy” New Jersey: Prentice Hall, 1996

Burton, James, “World Society”, (Cambridge: Cambridge University Press, 1972.

Ehrenberg, Daniel S. "The Labor Link: Applying the International Trading System To

Enforce Violation of Forced and Child Labor", 20 Yale J.Int'l L.,1991.


19

Florini, Ann, Hairong Lai, dan Yeling Tan, China Experiments: From Local

Innovations to National Reform. Wasington DC: Brookings Institution Press,

2012.

Harris, Stuart, “China role in the WTO and APEC” dalam David S.G. Goodman &

Gerald Segal, China Rising: Nationalism and Interdependence, International

Institutes for Strategic Studies, Routledge, New York, 1997.

Hugh Cobert, “Issues in the Accession of China to the WTO system”, Journal of

Northeast Asian Studies, Fall, Vol XV, No 3, 1996

I, Wibowo. Belajar Dari Cina : Bagaimana Cina merebut peluang dalam Era

Globalisasi. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara. 2004.

Jacques, Martin. When China Rules The World. England: Penguin Books. 2012.

Jones, Walter S. Logika Hubungan Internasional : Kekuasaan, Ekonomi-Politik

Internasional, dan tatanan dunia. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 1988.

Keohane, Robert O. International Institutions and State Power. Boulder : Westview

Press, 1989.

Nainggolan, Poltak Partogi. Reformasi Ekonomi RRC era Deng Xiao Ping, pasar

bebas dan kapitalisme dihidupkan lagi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Naisbitt, John dan Doris, China Megatrends, New York: Harper Collins, 2010.

Prime, Penelope B. China Joins the WTO: How, Why and What Now?,

Business Economics vol XXXVII, No. 2, 2002

Rourke, John T. International Politics on the World Stage. New York, Dushkin

publication, 1991.

Saich, Tony. Governance and Politics of China. New York: Palgrave Macmillan,

2004.

Sutopo, F.X., China: Sejarah Singkat, Jakarta: Arruzz Media, 2009.

Sutter, Robert G. Chinese Foreign Relations: Power and Policy since Cold War.

Maryland: Rowman & Littlefield Publisher Inc, 2008


20

Zheng, Yongnian, Discovering Chinese Nationalism in China, Joseph Fewsmith

Political Science Quarterly Vol. 115, No. 2. Summer, 2000

Sumber Internet

China's economy grew 10.3% in 2010 diakses dari http://www.bbc.co.uk/news/business-

12235625 pada 28 Februari 2014 22.10.

Wayne M, Morrison. CRS Report for Congress – China’s Economic Condition. Diakses dari :

http://fpc.state.gov/documents/organization/194783.pdf pada 16 Februari 2014

pukul 22.30.

Organization for economic co-operation and development (OECD) OECD economic surveys

– China volume 2005/12, hlm 12-14. Diakses dari

http://www.oecd.org/regreform/facilitation/42024340.pdf pada 27/04/14 pukul

21.30.

Trade Policy Review, Report by the WTO secretariat “People Republic of China”, 26 June

2006, hlm 34. Diakses dari

http://www.eastlaw.net/wto/Chinatrade%20WTO%20Report.pdf pada

28/04/14 pukul 23.40.

Claustre Bajona and Tianshu Chu. “China’s WTO Accession and its Effects on State-Owned

Enterprise”. (East West Working Paper No. 70 April 2004, Hawaii) diakses

dari: .http://www.eastwestcenter.org/fileadmin/stored/pdfs/ECONwp070.pdf

pada 28/4/14 pukul 23.55.

The World factbook-China, diakses dari https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ch.html pada18/4/14 pukul 23.45.

Foreign Trade Law of The People's Republic of China dapat diakses dari Ministry of

Commerce People Republic of China pada :

http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/internationalpolicy/20070

5/20070504715845.html 16/5/14 pukul 23.46.

The World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/fields/2195.html dan http://blog.microplace.com/2011/10/which-10-

countries-have-highest-gdp.html diakses pada 29/04/14 pukul 00.20.


Documents

syahied aryolaksono-skripsi-fakultas ilmu sosial politik