Sustainable Groundwater Management System (Heru Hendrayana)

7/26/2019 Sustainable Groundwater Management System (Heru Hendrayana)

1/41

Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air Bawah Tanah Yang Berkelanjutan

SISTEM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR

BAWAH TANAH YANG BERKELANJUTAN

Dr. Heru Hendrayana

Geological Engineering Dept., Faculty of Engineering, Gadjah Mada UniversityEmail : [email protected]

Website : www.heruhendrayana.staff.ugm.ac,id

Tahun : 2003

PENDAHULUAN

Air bawah tanahmerupakan sumberdaya alam yang terbarukan(renewal natural

resources), dan memainkan peranan penting pada penyediaan pasokan kebutuhan air

untuk berbagai keperluan. Mengingat peranan air bawah tanahyang semakin vital,

maka pemanfaatan air bawah tanahharus memperhatikan keseimbangan dan

pelestarian sumberdaya itu sendiri, atau dengan kata lain yang sekarang populer,

pemanfaatan air bawah tanahharus berwawasan lingkungan.

Air bawah tanahsebagai salah satu sumberdaya air, saat ini telah menjadi

permasalahan nasional yang cukup komplek, sehingga mutlak dituntut perlunya

langkah-langkah nyata untuk memperkecil dampak negatif yang ditimbulkan oleh

kegiatan eksploitasi air bawah tanahyang tidak terkendali.

Pengelolaan air bawah tanahharus dilakukan secara bijaksana yang bertumpu

pada aspek hukum, yakni peraturan perundangan yang berlaku di bidang air bawah

tanah, serta aspek teknis yang menyangkut pengetahuan ke-air bawah tanah-an

(groundwater knowledge) di suatu daerah.

Pengelolaan air bawah tanahdalam arti luas adalah segala upaya yang

mencakup inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perijinan, pengendalian serta

pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah. Pengelolaan air bawah

tanahpada hakekatnya melibatkan banyak pihak dan harus dilakukan secara bijaksana

dengan mendasarkan aspek hukum dan aspek teknis. Pengelolaan air bawah

tanahharus didasarkan pada konsep pengelolaan cekungan air bawah tanah

(Groundwater Basin Management). Secara umum pengelolaan air bawah tanah yang

berwawasan lingkungan mencakup kegiatan untuk pelaksanaan konservasi air bawah

tanahdan pemantauan keseimbangan pemanfaatan air bawah tanah.


2/41

Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air Bawah Tanah Yang Berkelanjutan 2

Pada saat ini pengelolaan air bawah tanahdan kegiatan konservasi air bawah

tanahtelah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, baik Instansi Pemerintah maupun

Swasta, tetapi pada kenyataannya hasil pengelolaan maupun konservasi air bawah

tanahbelum dapat mencapai sasaran dan masih relatif jauh dari titik optimal.

Pada ayat (3) pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, dituliskan, bahwa "Bumi danair dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat", maka keberadaan

sumberdaya air di bumi Indonesia ini harus dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai

kebutuhan air baku, bagi kemakmuran seluruh masyarakat. Pada kenyataan selama ini,

penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya air masih belum mencapai tujuan tersebut.

Hanya sebagian kecil masyarakat yang terpenuhi kebutuhan air bersih, sementara itu

bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, air bersih merupakan barang langka dan

mahal.

Sebagai gambaran di daerah Bandung dan sekitarnya, terdapat sekitar 2000

sumur bor untuk memenuhi keperluan industri (Soetrisno, 2002a), dengan rata-rata

pemompaan sekitar 200 lt/menit setiap sumur dengan lama pemompaan rata-rata 8

jam/hari, maka untuk keperluan industri di Bandung sebesar 0.2 juta m3 per hari yang

berasal dari air bawah tanahdengan mutu prima. Sementara masyarakat miskin di

daerah Bandung, dengan mengacu pada angka nasional penduduk yang hidup di

bawah garis kemiskinan, sebesar 400.000 jiwa. Apabila diperkirakan rata-rata 70%

mempunyai akses ke air bawah tanah, maka jumlah air bawah tanahdengan mutu

rendah yang diambil masyarakat miskin kota adalah sebesar 14.000 m3 per hari.

Dengan demikian bila dibandingkan kedua pemanfaatan tersebut di atas, maka kaum

miskin perkotaan hanya menikmati air bawah tanahsebesar 7% (kurang dari 10%) dari

yang digunakan untuk sektor industri (Soetrisno, 2000b).

Di samping itu, pengambilan air bawah tanahyang berlebihan pada beberapa

cekungan di daerah perkotaan, seperti Jakarta dan Bandung dalam satu dekade

terakhir telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, misalnya degradasi

muka air bawah tanahantara 2 hingga 4,6 m /tahun; intrusi air asin yang telah

mencapai 6 hingga 10 km ke arah daratan, dan amblesan tanah tercatat maksimum

34 cm/tahun. Kondisi seperti ini telah banyak terjadi di daerah-daerah perkotaan di

Jawa, Sumatra, dan Bali (Soetrisno, 2002b). Gambaran tersebut merupakan indikasi,

bahwa pengelolaan sumberdaya air, khususnya air bawah tanah, yang bertumpu pada

pada aspek hukum/kelembagaan yang ada dan aspek teknis, belum mampu

mengatasi dampak negatif yang timbul.


3/41


Aspek teknis dan aspek hukum serta kelembagaan merupakan dasar dari

penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya air bawah tanah. Oleh sebab itu kedua

aspek tersebut mutlak dibutuhkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan

sumberdaya air bawah tanah yang menjamin kemakmuran bagi seluruh rakyat dalam

memanfaatkan air bawah tanah sekaligus menjamin keberlanjutan sumberdaya air itusendiri. Kebutuhan tersebut semakin mendesak dengan diberlakukannya Undang-

Undang No. 22 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan dan

tanggung jawab Daerah secara otonom untuk mengelola sumberdaya alam (termasuk

sumberdaya air) yang ada di wilayahnya. Pada era otonomi dan desentralisasi,

pengelolaan sumberdaya air menjadi semakin rumit. Aspek hukum dan kelembagaan

pengelolaan sumberdaya air harus disesuaikan dengan paradigma pemerintahan yang

baru tersebut, sehingga menjamin pemanfaatan yang lebih adil bagi seluruh

masyarakat di setiap derah otonom, serta keberlanjutan keterdapatan dan

kemanfaatannya.

Tulisan singkat ini bermaksud membahas konsep dasar pengelolaan sumberdaya

air bawah tanahyang berkelanjutan pada aspek teknis yang merupakan dasar

pelaksanaan aspek hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya air

bawah tanah. Di samping itu, akan ditinjau aspek hukum dengan kaitannya pada

penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu telaah terhadap pelaksanaan peraturan serta

masalah yang timbul dalam pelaksanaan tersebut. Dan, tindakan-tindakan yang perlu

dilakukan dari aspek teknis dan aspek hukum agar pengelolaan sumberdaya air bawah

tanahpada era otonomi daerah dapat mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat dan

kemanfaatan air yang berkelanjutan.

PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DI INDONESIA

Pengelolaan air bawah tanahdi Indonesia pada dasarnya bertumpu pada aspek

hukum dan aspek teknis. Aspek hukum merupakan peraturan dan perundangan yang

digunakan untuk melandasi upaya pengelolaan air bawah tanah, baik yang dikeluarkan

oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan dan perundangan yang

dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebenarnya merupakan pranata hukum yang

bertindak sebagai ujung tombak pelaksanaan upaya pengelolaan dan perlindungan air

bawah tanah, dengan demikian peraturan daerah sangat menentukan dalam


4/41


pelaksanaan konservasi sumberdaya air bawah tanah. Karena sifatnya demikian, maka

peraturan dan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seharusnya

disesuaikan dan mengacu pada kondisi fisik sumberdaya air bawah tanah di daerah

tersebut. Aspek teknis pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah tidak mendasarkan

pada batas administrasi suatu daerah, tetapi harus tetap mengacu pada konfigurasicekungan air bawah tanah dengan memperhatikan kondisi batas hidrogeologi yang

ada.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan air bawah tanah mencakup kegiatan

inventarisasi, peruntukan pemanfaatan, perijinan, pengendalian serta pemantauan

pengambilan air bawah tanah, yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya

keseimbangan pemanfaatan air bawah tanahdan konservasi air bawah tanah secara

optimal. Atas dasar pengertian tersebut di atas, maka VISI Pengelolaan air bawah tanah

di Indonesia adalah: KELESTARIAN KETERSEDIAAN AIR BAWAH TANAH DEMI KESINAMBUNGAN

PEMANFAATANNYA. Atas dasar hal tersebut, maka penyelenggaraan pengelolaan

sumberdaya air bawah tanah didasarkan, bahwa:

Sumberdaya air bawah tanah adalah karunia Tuhan yang terkandung di

dalam bumi Indonesia, dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-

besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sumberdaya air bawah tanah mempunyai fungsi sosial. Pola pengaturan air

bawah tanah didasarkan atas asas kemanfaatan, keseimbangan dan

kelestarian,

Hak atas air bawah tanah adalah semata-mata hak guna air, yakni hak

untuk memperoleh air bagi keperluan tertentu.

Air bawah tanahuntuk keperluan air minum merupakan prioritas utama diatas

keperluan lain.

Perlu memperhatikan kondisi alam (hidrogeologi) termasuk yang di atas

permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah.

Perlu mempertimbangan hal-hal lain, yaitu :

o Keterpihakan kepada masyarakat atau kepentingan yang lebih luas

yang tercermin pada prioritas peruntukannya

o Tuntutan kebutuhan PAD perlu diimbangi dengan peningkatan upaya

konservasi atau pelestarian air bawah tanah dan pelayanan

kebutuhan masyarakat terhadap air bersih.


5/41


Sedangkan perwujudan kebijakan dalam pengelolaan air bawah tanah oleh

Menteri Pertambangan dan Energi, adalah:

Mengkoordinasi segala inventarisasi sumberdaya air bawah tanah dengan

memperhatikan kepentingan umum, departemen dan lembaga lain terkait

Mengatur peruntukan pemanfaatan air bawah tanah

Melakukan pengendalian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah

dalam rangka ijin pengambilan dan konservasi

Mengelola data air bawah tanah sebagai sumber informasi air bawah tanah

Memberi ijin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah

Sampai saat ini upaya pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin

keberlanjutan pemanfaatan dan pelestarian air bawah tanah terus menerus diterapkan

di lapangan, baik yang mencakup aspek teknis maupun aspek hukum. Tetapi pada

kenyataannya, meskipun upaya pengelolaan air bawah tanah telah dilakukan oleh

semua unsur terkait, di lapangan masih menunjukkan adanya degradasi sumberdaya air

bawah tanah, baik kuantitas maupun kualitasnya, di samping terhadap lingkungan di

sekitarnya. Hal ini menunjukkan, bahwa pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah

dalam rangka konservasi air bawah tanah belum mencapai sasaran secara optimal.

Seperti dijelaskan di atas, bahwa pada dasarnya pengelolaan air bawah tanahdi

Indonesia bertumpu pada dua aspek, yaitu (1). Aspek hukum dan (2). Aspek Teknis.

Aspek Hukum

Perioda Sebelum Otonomi Daerah

Beberapa peraturan tentang air bawah tanah pada masa kolonial tetap dipakai

selama masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, walaupun pada beberapa kasus

sudah tidak sesuai lagi dengan situasi pada saat itu. Adapun beberapa peraturan

perundangan yang menyangkut tentang air bawah tanah pada masa sebelum

otonomi daerah, antara lain adalah (Soetrisno, 2002b dan Hendrayana, 2002a-b):

Keputusan Presiden No. 64 Tahun 1972

Keputusan Presiden No. 64 tahun 1972 tentang "Pengaturan Penguasaan dan

Pengurusan Uap Geothermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mataair Panas". Pada pasal

1 dari keputusan tersebut tercantum, bahwa tanggungjawab pengurusan administrasi

atas geothermal, sumber air bawah tanah dan mataair panas yang terdapat di

Indonesia ada pada Menteri Pertambangan.


6/41


Undang-Undang No. 11 Tahun 1974

Sebagai perwujudan ayat (3) pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, maka pada

tahun 1974 dikeluarkan Undang-Undang No. 11 tentang Pengairan. Undang-Undang ini

menitik-beratkan fungsi sosial sumberdaya air, oleh sebab itu penguasaan atas

penggunaan sumberdaya tersebut dilakukan oleh Negara bagi kemakmuran rakyat.

Peraturan yang ada mengenai air dan atau sumber-sumber air, sebelum Undang-

Undang ini ditetapkan, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat itu dan

tidak memenuhi cita-cita yang diharapkan seperti pada Pancasila dan Undang Undang

Dasar 1945.

Algemen Waterreglement (AWR) Tahun 1936 yang dipakai dasar pengaturan

sebelum undang-undang tersebut ditetapkan, tidak memberikan dasar yang kuat untukusaha pengembangan pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air guna

meningkatkan taraf hidup rakyat. Selain itu AWR hanya berlaku di P. Jawa dan Madura.

Khusus tentang air bawah tanah pasal 5 ayat (2) pada undang-undang tersebut,

ditetapkan sebagai berikut :

"Pengurusan administratif atas sumber air bawah tanah dan mataair panas sebagai

sumber mineral dan tenaga adalah di luar wewenang dan tanggung jawab Menteri

yang disebut dalam ayat (1) pasal ini" (maksudnya Menteri yang diserahi tugas urusan

pengairan).

Dengan pasal tersebut jelas, bahwa air bawah tanah memerlukan pengaturan

tersendiri oleh Menteri yang diserahi tugas urusan air bawah tanah.

Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982

Untuk pelaksanaan undang-undang tersebut di atas, kemudian ditetapkan

Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 1982, tentang Tata Pengaturan Air. Pada ayat (2)

pasal 5 Undang-Undang No. 11 dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 22, makapengurusan administratif atas sumber air bawah tanah, mataair panas sebagai sumber

mineral dan sumber tenaga menjadi wewenang Menteri yang bertanggung jawab

dalam bidang pertambangan. Selanjutnya pasal 6 ayat (2) dan (3) peraturan

pemerintah tersebut menetapkan :


7/41


Ayat (2) :

Pengambilan air bawah tanah untuk penggunaan airnya pada batas kedalaman

tertentu hanya dapat dilaksanakan dengan izin Gubernur yang bersangkutan setelah

mendapat petunjuk-petunjuk teknis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

pasal ini.

Karena kedudukan lapisan pembawa air bawah tanah (akuifer) pada tiap

daerah berbeda-beda kedalamannya, maka pengaturan pengambilan air bawah

tanah harus disesuaikan dengan kondisi hidrogeologi setempat. Batas-batas kedalaman

ini ditetapkan oleh Menteri yang diatur dalam suatu peraturan tersendiri.

Pengambilan air bawah tanah memerlukan izin dari pejabat yang diberi

wewenang oleh Menteri yang berwewenang dalam bidang pertambangan yang

pelaksanaannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang khusus

mengatur hal tersebut, sedang penggunaannya tunduk pada ketentuan-ketentuan

tersebut pada Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan lain dalam bidang

pengairan.

Ayat (3) :

Pelaksanaan ketentuan pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Dengan demikian kewenangan dalam pengaturan air merupakan kewenangan

Pemerintah Pusat, sedangkan dalam batas-batas tertentu kewenangan tersebut

dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka tugas pembantuan.

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 03/P/M/Pertamben/1983

Mengingat ketentuan pada pasal 6 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 22

Tahun 1982, maka ditetapkan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.

03/P/M/Pertamben/1983, tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah. Pada dasarnya

peraturan Menteri tersebut menetapkan, bahwa pengurusan administratif air bawah

tanah adalah pengelolaan air bawah tanah dalam arti luas yang mencakup segalausaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan dan pengendalian serta

pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah.

Peraturan ini lebih lanjut mengatur wewenang dan tanggung jawab Menteri

dalam melaksanakan pengurusan administratif atas sumber air bawah tanah yang


8/41


dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral, yang dapat

melimpahkan pelaksanaannya kepada Direktur Geologi Tata Lingkungan.

Pengambilan air bawah tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari

Gubernur, yaitu setelah mendapat saran teknik yang mengikat dari Direktur Geologi Tata

Lingkungan. Selain kewenangan dalam pemberian izin, Pemerintah Daerah dilibatkan

dalam pelaksanaan pengawasan air bawah tanah bersama-sama dengan Direktorat

Geologi Tata Lingkungan dan Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi.

Dengan demikian Pemerintah Daerah melakukan tugas pembantuan pada

pengurusan administratif air bawah tanah. Meskipun di dalam Peraturan Menteri tersebut

tidak diatur secara khusus mengenai masalah pungutan/biaya pengelolaan, namun

untuk melaksanakan tugas pembantuan tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan

sendiri pungutan/biaya pengelolaan air bawah tanah di daerah masing-masing

berdasarkan Peraturan Daerah di bidang air bawah tanah.

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 08.P/03/M.PE/1991

Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 menetapkan: Penggunaan air

dan/atau sumber air untuk kegiatan usaha industri dan pertambangan, termasuk

kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi diatur bersama oleh Menteri dan

Menteri yang bersangkutan.

Oleh itu penggunaan air untuk masing-masing kegiatan tersebut, seperti

dinyatakan pada penjelasan pasal di atas, perlu diatur tersendiri dengan

memperhatikan aspek teknis maupun administratif bidang bersangkutan dan tata

pengaturan air secara keseluruhan. Untuk keperluan itu, pasal tersebut menjelaskan,

bahwa Menteri bersama Menteri yang bersangkutan ditugaskan untuk menetapkan

peraturan dan persyaratan penggunaan air untuk masing-masing bidang teknis yang

bersangkutan.

Atas dasar penjelasan tersebut ditetapkan Peraturan Menteri Pertambangan dan

Energi No. 08.P/03/M.PE/1991 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan

Energi No. 03/P/M/Pertamben/1983 tanggal 15 Desember 1983 yang menetapkan,

bahwa : Izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan mataair untuk

kegiatan usaha industri dan pertambangan diberikan oleh Menteri yang

pelaksanaannya dilakukan Direktur Jenderal (Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya

Mineral), sementara izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan mataair

untuk kegiatan di luar usaha industri dan pertambangan tetap dapat diberikan oleh


9/41


Gubernur sesuai dengan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.

03/P/M/Pertamben/1985.

Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Pertambangan dan

Energi No 04/KPTS/1991 & No. 0076/101/MPE/1991

Keputusan bersama ini dibuat sebagai tindak lanjut Pasal 22 Peraturan

Pemerintah No. 22 Tahun 1982. Kepurtusan ini mengatur tentang Penggunaan Air dan

atau Sumber Air untuk Kegiatan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, serta

Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi.

Dalam keputusan bersama ini tata cara pelaksanaan penggunaan air

permukaan dan air bawah tanah, untuk kegiatan dimaksud, persyaratan teknis

penggunaan air, serta iuran jasa pemanfaatan air.

Peraturan ini mencerminkan pemanfaatan bersama sumberdaya air, meskipun

sebatas dalam bentuk keputusan bersama dan hanya mengatur beberapa kegiatan

manajemen (pemberian izin pemanfaatan) air untuk kegiatan tertentu.

Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02.P/101/M.PE/1994

Pada pelaksanaan di lapangan dari kedua peraturan di atas ditemui adanya

pemahaman yang berbeda tentang kewenangan pemberian izin pengambilan air

bawah tanah untuk kegiatan usaha industri oleh Pemerintah Daerah, sehingga

pengelolaan air bawah tanah di beberapa daerah kurang dapat berjalan dengan

lancar.

Oleh sebab itu, di samping untuk menunjang kebijaksanaan Pemerintah di

bidang deregulasi dan debirokratisasi, terutama berkaitan dengan pengambilan dan

pemanfaatan air bawah tanah, maka Menteri memandang perlu mencabut Peraturan

Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertamben/83 dan Nomor

08.P/03/M.PE/1991 dan menetapkan Peraturan Menteri Pertambangan dan EnergiNomor 02.P/101/M.PE/1994 tanggal 26 Desember 1994 tentang Pengurusan Administratif

Air Bawah Tanah.

Di dalam peraturan baru tersebut yang paling mendasar adalah, bahwa izin

pengeboran dan izin pengambilan air bawah tanah untuk kegiatan di luar kegiatan

usaha pertambangan dan energi diberikan oleh Gubernur. Sementara izin pengeboran


10/41


dan pengambilan air bawah tanah untuk kegiatan usaha pertambangan dan energi

diatur tersendiri oleh Menteri.

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1945.K/102/M.PE/1995

Berkaitan dengan penyerahan sebagian urusan pemerintahan di beberapa

bidang kepada Daerah Tingkat II Otonomi Percontohan seperti diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995, maka di bidang air bawah tanah, Menteri

Pertambangan dan Energi menetapkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi

No.1945.K/102/M.PE/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang Pedoman Pengelolaan

Air Bawah Tanah untuk Daerah Tingkat II.

Urusan bidang air bawah tanah yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II

Otonomi Percontohan meliputi:

a. penerbitan izin pengeboran dan izin pengambilan air bawah tanah

b. penetapan tarif dan retribusi air bawah tanah

c. pembinaan dan pengawasan operasional terhadap pengelolaan air bawah tanah

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1946.K/102/M.PE/1995

Sebagai pelaksanaan pasal 7 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi

Nomor 02.P/101/M.PE/1994, maka ditetapkan Keputusan Menteri Pertambangan dan

Energi No. 1946.K/102/M.PE/1995 tanggal 26 Desember 1995 tentang Perizinan

Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah untuk Kegiatan Usaha Pertambangan

dan Energi.

Dalam keputusan tersebut ditetapkan, bahwa pengeboran dan pengambilan air

bawah tanah untuk kegiatan usaha pertambangan dan energi hanya dapat

dilaksanakan setelah mendapat izin dari Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya

Mineral.

Peraturan Daerah tentang Air Bawah Tanah

Berdasarkan peraturan-perundangan di atas, setiap propinsi menerbitkan

peraturan daerah tentang air bawah tanah. Pada dasarnya peraturan tersebut

mengatur bagaimana pemerintah propinsi membantu (tugas pembantuan) pemerintah

pusat melaksanakan pengelolaan air bawah tanah yang ada di wilayahnya. Peraturan


11/41


tersebut terutama mengatur masalah perizinan, retribusi pengambilan air, pengawasan,

dan pengendalian.

Dari sisi kelembagaan daerah, umumnya di setiap propinsi, kewenangan tugas

pembantuan pengelolaan air bawah tanah dilaksanakan oleh lembaga Dinas

Pertambangan. Sedangkan air permukaan dilaksanakan oleh Dinas Pengairan.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Air Bawah Tanah

Apabila dikaji semua peraturan-perundangan yang ada di bidang air bawah

tanah, maka jelas bahwa wewenang pengurusan administratif air bawah tanah adalah

pada Menteri Pertambangan dan Energi sebagai Menteri yang bertanggungjawab

dalam urusan pertambangan {Undang-undang No. 11 tahun 1974 pasal 5 ayat (2) jo

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1982 pasal 6 ayat (1)}. Artinya, bahwa pengurusan

administratif merupakan wewenang Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah Tingkat I c/q Gubernur Kepala Daerah berwewenang pada

pemberian izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah berdasarkan petunjuk

teknis Menteri, dalam hal ini Menteri yang bertanggungjawab dalam urusan

pertambangan {Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1982 pasal 6 ayat (2)}.

Dengan demikian, peran Pemerintah Daerah adalah melakukan tugas

pembantuan terhadap pemerintah pusat pada pengurusan administratif air bawah

tanah; termasuk juga bagi Daerah Tingkat II Otonomi Percontohan sesuai PeraturanPemerintah No. 8 Tahun 1995 jo Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.

1945.K/102/M.PE/95.

Tugas-tugas pembantuan tersebut secara garis besar mencakup:

1. Pemberian izin pengeboran dan izin pengambilan air bawah tanah

2. Pengawasan

3. Pengendalian

Perioda Otonomi Daerah

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, maka beberapa peraturan

perundangan yang menyangkut tentang air bawah tanah telah ditetapkan untuk

disesuaikan dengan semangat otonomi dan desentralisasi kewenangan. Adapun


12/41


beberapa peraturan tentang air bawah tanah pada masa perioda otonomi daerah,

antara lain (Soetrisno, 2002b dan Hendrayana, 2002a-b):

UndangUndang No. 22 Tahun 1999

Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berlaku efektif

mulai 1 Januari 2001. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, maka Daerah

berwenang untuk mengelola sumberdaya alam (termasuk air) yang ada di wilayahnya,

seperti tercantum pada Pasal 10 Ayat (1); Daerah berwenang mengelola sumberdaya

nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian

lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumberdaya nasional dimaksudkan adalah sumberdaya alam, sumberdaya

buatan, dan sumberdaya manusia yang tersedia di Daerah, seperti diuraikan dalam

penjelasan undang-undang tersebut. Mengacu pada penjelasan tersebut, maka

sumberdaya air termasuk di dalamnya.

Undang-undang tersebut merupakan semangat otonomi dan desentralisasi

semua urusan pemerintahan yang telah diserahkan Pemerintah (Pusat) kepada Daerah.

Pemerintah Daerah mengatur setiap urusan pemerintahan sendiri, termasuk

pengelolaan air bawah tanah.

Undang-undang ini menjadi sumber bagi pranata hukum dan kelembagaan

pengelolaan air bawah tanah setelah otonomi diberlakukan. Dengan demikian setiap

peraturan-perundangan yang berkaitan dengan air, khususnya air bawah tanah yang

bertentangan dengan undang-undang tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 11 tahun 1974 serta peraturan turunannya, menjadi

usang (obsolete), karena beberapa pasal tentang kewenangan tidak lagi sesuai, dan

semangat desentralisasi tidak pernah ada dalam undang-undang tersebut serta

peraturan turunannya.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi diterbitkan sebagai peraturan

pelaksanaan dari ketentuan Pasal 12, Undang-Undang No.22 Tahun 1999.


13/41


Peraturan ini mengatur kewenangan di setiap bidang pemerintahan yang ada di

Pemerintah Pusat dan Propinsi. Sementara kewenangan bidang pemerintahan yang

tidak diatur dalam peraturan tersebut dengan sendirinya adalah kewenangan

Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan tersebut pada dasarnya berupa penetapan,

pengaturan, pembinaan, dan pengawasan. Khusus tentang air bawah tanah, peraturantersebut menetapkan kewenangan Pemerintah (Pasal 2, Ayat 3) meliputi:

Penetapan standar penyelidikan umum dan standar pengelolaan air bawah

tanah;

Pengaturan survei air bawah tanah skala lebih kecil atau sama dengan

1:250.000;

Penetapan pedoman, kriteria, dan standar; pelayanan dalam bidang yang

wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah.

Sedangkan kewenangan Propinsi mencakup (Pasal 3, Ayat 5) :

Penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan air bawah tanah;

Pelatihan dan penelitian air bawah tanah.

Peraturan Daerah tentang Air Bawah Tanah

Dengan pemberlakuan otonomi daerah, maka beberapa daerah

Kabupaten/Kota telah menerbitkan peraturan daerah tentang air bawah tanah, tetapi

sebagian besar masih mengandalkan peraturan daerah yang lama. Hal tersebut antara

lain disebabkan karena belum adanya undang-undang yang baru tentang sumberdaya

air setelah pemberlakukan otonomi daerah. Kelembagaan yang berwenang

melaksanakan pengelolaan air bawah tanah beragam dari satu daerah otonom ke

daerah otonom yang lain.

Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor : 1451

K/10/MEM/2000

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, dalam

rangka memberikan pembinaan dan membantu Daerah pada penyelenggaraan

pengelolaan air bawah tanah di wilayahnya, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral


14/41


sesuai dengan kewenangannya menetapkan Keputusan Menteri Energi dan

Sumberdaya Mineral Nomor : 1451 K/10/MEM/2000 tanggal 3 November 2000, tentang

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air

Bawah Tanah.

Keputusan tersebut berisi berbagai pedoman dan prosedur pada pengelolaan

air bawah tanah di daerah otonom, yang dimaksudkan sebagai acuan pada

pelaksanaan pengelolaan. Pedoman dan prosedur tersebut meliputi:

1. Pedoman Teknis Evaluasi Potensi Air Bawah Tanah.

2. Pedoman Teknis Perencanaan Pendayagunaan Air Bawah Tanah.

3. Pedoman Teknis Penentuan Debit Pengambilan Air Bawah Tanah.

4. Prosedur Pemberian Izin Eksplorasi Air Bawah Tanah.

5. Prosedur Pemberian Izin Pengeboran dan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah.

6. Prosedur Pemberian Izin Penurapan dan Izin Pengambilan Mata air.

7. Prosedur Pemberian Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah.

8. Prosedur Pemberian Izin Juru Bor Air Bawah Tanah.

9. Pedoman Teknis Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Sumur Produksi Air Bawah

Tanah.

10.Pedoman Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air dan Pemanfaatan Air Bawah

Tanah dalam Penghitungan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

11.Pedoman Pelaporan Pengambilan Air Bawah Tanah.

Diskusi Peraturan Yang Ada

Berdasarkan prinsip dasar hukum Romawi, air bawah tanah ditetapkan oleh

hukum sebagai harta dari pemilik lahan di atasnya. Negara-negara yang menganut

kode Napoleonic, seperti halnya negara-negara pengikut tradisi hukum Anglo-Saxon,

memberlakukan prinsip yang sama. Negara Republik Indonesia, seperti halnya tradisi

Muslim, menetapkan air/air bawah tanah sebagai suatu komoditi umum atau

masyarakat, merupakan anugerah Tuhan yang tak dapat dimiliki secara pribadi (Burchi,

1999 dan Soetrisno, 2002a)

Seorang pribadi atau komunitas tertentu hanya dapat memiliki bangunan sumur,

tetapi tidak mempunyai hak kepemilikan atas air bawah tanah yang ada di dalam

sumur tersebut. Demikian juga sesorang pribadi atau komunitas tertentu tidak

mempunyai hak kepemilikan atas mata air yang berada di lahan miliknya.


15/41


Dengan prinsip kepemilikan seperti itu, serta dengan memahami asal-usul dan

sifat-sifat air bawah tanah, maka pada dasarnya air bawah tanah adalah sebuah

common pool atau public property, yaitu setiap orang berhak mendapatkannya.

Hukum atau peraturan yang ada harus mengatur secara adil dan seimbang antara

pengakuan hak pribadi dan kekuasaan negara, sehingga orang atau komunitas pemiliklahan di atasnya, serta masyarakat di sekitarnya mempunyai prioritas utama untuk

mendapatkan keadilan dan kemakmuran atas setiap pemanfaatan mata air atau air

bawah tanah tersebut.

Keberadaan peraturan perundangan tentang sumberdaya air dan air bawah

tanah pada dasarnya menunjukkan, bahwa air mempunyai nilai ekonomi dan

lingkungan yang strategis, oleh sebab itu perlu diatur, bahkan dimasukkan dalam

konstitusi. Prinsip dasar hukum air bawah tanah seperti diuraikan di atas, seharusnya

menjadi dasar peraturan perundangan air bawah tanah di Indonesia.

Beberapa pandangan atau diskusi terhadap peraturan perundangan yang ada

sebelum masa otonomi daerah (Soetrisno, 2002a dan Hendrayana, 2002a-b):

Pengaturan yang bersifat terfragmentasi dan sektoral. Pengelolaan air bawah tanah

dan pengelolaan air permukaaan diatur oleh dua lembaga yang berbeda, tanpa

adanya keterpaduan dalam perencanaan, pendayagunaan, dan pelestariannya.

Sebagai akibatnya tidak ada jaringan kerja yang bersifat institusional antar pengelola

masing-masing sumberdaya air, dan tidak dapat dilakukannya pemanfaatan kedua

sumberdaya air yang saling menunjang (conjuctive use).

Pengaturan yang bersifat sentralistik, kurang memberdayakan daerah, sebagai

akibatnya daerah lebih berkepentingan dalam memperoleh manfaat nilai ekonomi

air/air bawah tanah sebagai pendapatan asli daerah daripada usaha-usaha

konservasi atau perlindungannya.

Penetapan Pemerintah sebagai regulator, operator, dan juga penyedia data,

mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan menjadi rancu, bias, dan tidak adil,

karena Pemerintah mengutamakan kepentingan sendiri apabila terjadi konflik

kepentingan dengan pihak lain.

Pengaturan kewenangan yang multi tafsir, sehingga mengakibatkan terjadinya konflik

kewenangan antar sektor.

Pengaturan yang lebih menitik beratkan kepada pemanfaatan daripada

konservasinya. Izin pemanfaatan air merupakan instrumen utama pengendalian,


16/41


sementara retribusi atas pemanfaatan air merupakan sumber pendapatan asli

daerah yang tidak atau sedikit dikembalikan untuk upaya konservasinya.

Belum adanya pengaturan peran masyarakat, swasta, dan para pihak terkait pada

penyelenggaraan pengelolaan air bawah tanah.

Pengaturan yang kurang memberikan sanksi berat bagi pelanggar hukum di bidangsumberdaya air/air bawah tanah.

Peraturan perundangan yang khusus mengatur tentang sumberdaya air bawah

tanah pada era otonomi daerah masih sangat terbatas, sehingga peraturan

perundangan yang ada sebelum era otonomi daerah masih tetap diberlakukan

sepanjang ketentuan di dalamnya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan

otonomi daerah.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun2000 sebagai dasar pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan air bawah tanah daerah

otonom, dapat ditelaah bahwa penetapan masalah kewenangan di bidang

pemerintahan yang bersifat lintas batas Kabupaten dan Kota dapat menimbulkan

tafsiran yang berlainan, tergantung kepentingan Pemerintah, Propinsi, dan

Kabupaten/Kota. Hal ini berkaitan dengan karakteristik air yang mengalir tidak mengenal

batas kewenangan pemerintahan, khususnya pada suatu cekungan air bawah tanah

atau akuifer lintas batas (transboundary aquifer) kabupaten/kota.

Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dinyatakan antaralain Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ,

pendayagunaan sumberdaya alam... Ayat ini dapat ditafsirkan, bahwa

pendayagunaan sumberdaya air masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Sedangkan pada Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan Daerah berwenang mengelola

sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya .. dengan demikian kedua ayat

tersebut dapat ditafsirkan saling bertentangan.

Kewenangan dalam pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota,

seperti tercantum pada Pasal 9 Ayat (1) dari undang-undang tersebut di atas, dapat

menimbulkan penafsiran yang berbeda, yaitu: a) Apakah pengelolaan air/air bawah

tanah termasuk urusan pemerintahan yang bersifat lintas batas daerah otonom?; dan b)

Sumberdaya alam yang penyebarannya lintas batas daerah otonom, apakah urusan

pemerintahannya juga dengan sendirinya bersifat lintas daerah? (Soetrisno, 2002b)


17/41


Pada aspek kelembagaan di tingkat Pemerintah Pusat, meskipun dengan

kewenangan yang sebagian besar telah didesentralisasikan ke Propinsi, Kabupaten/Kota,

air bawah tanah dan air permukaan masih dikelola oleh dua lembaga yang berbeda.

Air permukaan menjadi tanggungjawab Departemen Permukiman dan Prasarana

Wilayah, sedangkan air bawah tanah masih menjadi tanggungjawab DepartemenEnergi dan Sumberdaya Mineral. Sementara itu di Propinsi dan Kabupaten/Kota,

lembaga yang mengelola sangat beragam, ada satu instansi yang mengelola kedua

sumberdaya air, dan ada dua instansi berbeda yang masing-masing mengelola air

bawah tanah dan air permukaan. Dengan adanya dua instansi/lembaga yang berbeda

baik di tingkat pusat maupun daerah yang mengelola sumberdaya air, maka pada iklim

birokrasi dan kultur kerja di Indonesia sangat kurang menguntungkan untuk

penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya air terpadu, serta hampir tidak

memungkinkan dilakukannya pemanfaatan air saling menunjang (conjungtive use).

Aspek Teknis

Setiap pengelola air bawah tanah mempunyai suatu kewajiban untuk

memahami hal paling mendasar mengenai pengetahuan air bawah tanah

(groundwater knowledge), yakni asal-usul dan karakteristik air bawah tanah. Dengan

pemahaman tersebut, maka setiap pranata hukum dan kelembagaan pengelolaan air

bawah tanah yang ada pada praktek pelaksanaanya tidak bertentangan dengan sifat-

sifat dasar tersebut, sehingga akan menjamin, bahwa air bawah tanah diperlakukan

sesuai dengan fungsi dan nilai ekonomi maupun lingkungannya. Oleh sebab itu, bagi

setiap penyelenggara pengelolaan air bawah tanah seharusnya memahami hal yang

paling mendasar terhadap ke-air bawah tanah-an tersebut, antara lain (Soetrisno,

2002a-b dan Hendrayana, 2002a-b):

Air bawah tanah adalah salah satu sumberdaya air yang sangat besar jumlahnya di

bumi ini, tetapi kurang dipahami keterdapatannya. Di bumi ini 97% berupa air tawar,

di luar tudung es kutub, adalah berupa air bawah tanah.

Air bawah tanah adalah benda yang tidak dapat dilihat secara langsung, sehingga

membutuhkan biaya yang relatif besar untuk menyelidikinya. Hanya sebagian kecil

wilayah Indonesia yang diketahui secara kuantitatif keterdapatan air bawah

tanahnya.


18/41


Air bawah tanah terbentuk berasal dari air hujan dan air permukan, yang meresap ke

zona tak jenuh dan kemudian meresap semakin dalam hingga mencapai zona

jenuh, dan menjadi air bawah tanah. Dengan demikian air bawah tanah merupakan

bagian dari daur hidrologi, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem ekologi.

Air bawah tanah berinteraksi dengan air permukaan serta komponen lain yangterlibat dalam daur hidrologi. Interaksi air bawah tanah dan air permukaan dapat

bersifat air bawah tanah memasok air permukaan sebagai aliran dasar (base flow)

ataupun sebaliknya air bawah tanah dipasok air permukaan.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pengelolaan, maka obyek pengelolaan

adalah semua air bawah tanah, baik air bawah tanah dangkal maupun dalam,

yakni semua air yang terdapat di bawah permukaan tanah, yang terkandung dalam

zona jenuh.

Air bawah tanah tersimpan dalam suatu wadah, yakni suatu formasi geologi yang

mempunyai kemampuan untuk menyimpan dan melalukan air bawah tanah dalam

jumlah yang cukup, dan tergantung pada tingkat kemampuannya, maka formasi

geologi tersebut dapat disebut sebagai akuifer, akuitard, akuiklud, dan akuifuge.

Sebaran akuifer serta pengaliran air bawah tanah tidak mengenal batas

kewenangan administratif pemerintahan. Sebaran akuifer yang melewati batas

administrasi pemerintahan disebut akuifer lintas batas (transboundary aquifer) dalam

pengertian lokal. Suatu wilayah yang dibatasi oleh batasan hidrogeologis dan yang

mengandung satu akuifer atau lebih dengan penyebaran luas, disebut cekungan air

bawah tanah.

Air bawah tanah terbentuk atau mengalir secara horisontal maupun vertikal dari

daerah recharge, seketika itu juga pada saat hujan turun, hingga membutuhkan

waktu harian, mingguan, bulanan, tahunan, puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan

ribuan tahun, berada di dalam akuifer sebelum muncul kembali secara alami di

daerah discharge. Dengan demikian bila dibandingkan dalam kerangka waktu umur

rata-rata manusia, maka air bawah tanah sesungguhnya adalah salah satu

sumberdaya alam yang tak terbarukan dalam waktu singkat. Sifat alami air bawah

tanah tetap merupakan sumberdaya alam yang terbarukan, tetapi memerlukan

waktu cukup lama, sehingga upaya konservasi tetap harus dilaksanakan untuk

menjamin keberlanjutan kemanfaatan dan keterdapatan air bawah tanah.

Air bawah tanah dapat muncul ke permukaan secara alami, sebagai mata air,

maupun karena budidaya manusia, melalui sumur bor.


19/41


Mata air adalah keluaran terpusat dari air bawah tanah yang muncul di permukaan

tanah sebagai suatu aliran air.

Pengambilan air bawah tanah dari suatu sistem akuifer dapat menyebabkan

penurunan muka air. Pengambilan yang melampaui jumlah rata-rata imbuhan,

dapat mengakibatkan penurunan muka air bawah tanah secara menerus, sertapengurangan cadangan air bawah tanah dalam akuifer. Hal tersebut dapat

menyebabkan terjadinya intrusi air laut di daerah pantai, penurunan kualitas air, serta

amblesan tanah.

Kualitas air bawah tanah secara alami sangat dipengaruhi oleh jenis litologi

penyusun akuifer, jenis tanah/batuan yang dilalui air bawah tanah, serta jenis air asal

air bawah tanah (=faktor geogen). Kualitas air tersebut dapat berubah apabila

terjadi pengaruh aktivitas manusia terhadap air bawah tanah, seperti pengambilan

air bawah tanah yang berlebihan, pembuangan limbah, dll. (=faktor anthropogen).

Pemulihan degradasi kualitas dan kuantitas air bawah tanah membutuhkan biaya

yang sangat mahal serta teknologi maju. Pengalaman menunjukkan, bahwa

pemulihan tidak dapat mengembalikan kondisi air bawah tanah seperti kondisi awal.

Dengan tinjauan aspek teknis, maka keterdapatan air bawah tanah tidak dibatasi

oleh batas administratif suatu daerah, sehingga pengelolaan air bawah tanah mengacu

pada cekungan air bawah tanah, yaitu suatu wilayah yang ditentukan oleh batasan-

batasan hidrogeologi, yang mengandung satu akuifer atau lebih dengan penyebaran

luas, dimana semua proses hidraulika (pengisian, pengaliran, pengambilan atau

pengeluaran) berlangsung. Batasan-batasan teknis hidrogeologi tersebut meliputi : (1)

waktu, (2) jumlah, (3) ruang/wadah dan (4) kualitas (Hendrayana, 2000b, 2002a-b)

Waktu : bahwa ketersediaan air bawah tanah dibatasi oleh dimensi waktu

yang menyangkut waktu pengaliran dan pembentukan air bawah

tanah, termasuk waktu tinggal air bawah tanah di dalam akuifer.

Ruang/wadah : tempat dimana air bawah tanah tersimpan, yaitu akuifer atau

wadah yang secara hidrogeologi memungkinkan menyimpan danmelepaskan air bawah tanah dalam jumlah berarti, sehingga

diperlukan pemahaman terhadap konfigurasi, geometri, dan

parameter akuifer di suatu cekungan untuk membantu menentukan

keterdapatan dan besaran sumberdaya air bawah tanah. Batas

akuifer (aquifer boundaries) dalam wadah tersebut ditentukan oleh

sifat-sifat hidraulika yang dimilikinya.


20/41


Jumlah : dengan mengetahui adanya batasan waktu dan ruang/wadah,

maka jumlah suatu sumberdaya air bawah tanah di suatu cekungan

(a) dapat dihitung dan diketahui dan (b) ditentukan skenario

pemanfaatannya.

Kualitas : dengan analisis hidrokimia air bawah tanah dapat diketahuikesesuaian peruntukannya, yaitu untuk air minum, industri, pertanian.

Beberapa upaya pengelolaan air bawah tanah dari aspek teknis yang telah

dilaksanakan di Indonesia dalam rangka pengendalian dampak negatif akibat

pemompaan air bawah tanah secara berlebihan, antara lain:

1. Pengaturan Penentuan Lokasi Penurapan

Mengingat keterdapatan lapisan pembawa air bawah tanah tidak merata, maka

penentuan lokasi pengambilan air bawah tanah sangat menentukan, agar sumberdayaair bawah tanah dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Disamping itu, pengaruh

pengambilan air bawah tanah melalui sumur-sumur yang berdekatan akan

mengakibatkan penurunan muka air bawah tanah yang lebih besar, maka penentuan

lokasi dan jarak antar sumur, akan dapat mencegah pengaruh dampak negatif tersebut

di atas (Hendrayana, 1993, 2000b).

2. Pengaturan Kedalaman Penyadapan

Suatu daerah sering mempunyai akuifer berlapis banyak (multi layer aquifers).

Kondisi yang demikian sangat memungkinkan untuk dilakukan pengaturan kedalaman

penyadapan pada lapisan akuifer tertentu. Dengan pengaturan kedalaman

penyadapan dapat dihindari terjadinya eksploitasi air bawah tanah yang terkonsentrasi

hanya pada satu lapisan akuifer tertentu, yang dampaknya tentu berbeda dengan

penyadapan yang dilakukan pada beberapa lapisan akuifer yang berlainan. Peruntukan

air bawah tanah untuk berbagai keperluan, diatur dengan mengambil air bawah tanah

dari berbagai kedalaman yang berbeda. Namun pada dasarnya pengaturan

kedalaman penyadapan air bawah tanah tetap mengacu pada prioritas pemanfaatan/

peruntukan air bawah tanah, di mana air minum merupakan prioritas utama.

3. Pembatasan Debit Penurapan

Pembatasan besarnya debit air bawah tanah yang disadap, bertujuan agar

penurunan muka air bawah tanah dapat dibatasi pada kedudukan yang aman.

Pengertian aman mempunyai arti dapat mencegah terjadinya intrusi air laut pada


21/41


pengambilan air bawah tanah di daerah pantai, maupun kemungkinan terjadinya

amblesan, serta untuk menyesuaikan dengan cadangan air bawah tanah yang

tersedia, yaitu menyeimbangkan antara jumlah pengambilan dan jumlah imbuhan.

Namun konsekuensi dari pembatasan ini adalah, harus dapat disediakan sumber-

sumber pasokan air yang lain, misalnya dari air permukaan. Kondisi hidrogeologi suatudaerah sangat menentukan besarnya cadangan dan kualitas air bawah tanah,

sehingga berapa batas yang aman jumlah debit pengambilan air bawah tanah, sangat

berbeda dari suatu daerah ke daerah yang lain. Tetapi secara kualitatif dapat

ditentukan, bahwa jumlah pengambilan air bawah tanah hendaknya tidak melebihi

jumlah imbuhan air bawah tanah.

4. Penambahan Imbuhan

Berdasarkan pada daur hidrologi, sumber utama air bawah tanah adalah

berasal dari air hujan. Indonesia yang beriklim tropis basah, umumnya mempunyai

curah hujan yang relatif tinggi, lebih dari 1000 mm/tahun, dengan hari hujan yang relatif

panjang. Kondisi ini sangat menguntungkan dalam imbuhan air bawah tanah secara

alami, dimana pada saat musim hujan terjadi pengisian dan penggantian dari defisit air

bawah tanah yang terjadi pada musim kemarau. Dengan demikian akuifer akan

mendapat penambahan cadangan air bawah tanah. Permasalahannya adalah di

daerah-daerah yang telah berkembang, terutama di kota-kota besar, peristiwa

pengisian kembali air bawah tanah pada musim hujan terhambat karena adanya

perubahan lingkungan atau fungsi lahan. Daerah-daerah yang sebetulnya merupakan

daerah imbuh air bawah tanah telah berubah fungsi, sehingga hanya sebagian kecil air

hujan yang meresap dan mengimbuh air bawah tanah.

5. Penentuan Kawasan Lindung

Kawasan lindung air bawah tanah mengarah kepada penataan ruang suatu

daerah dengan maksud untuk melindungi jumlah dan mutu sumberdaya air bawah

tanah. Oleh sebab itu, untuk menentukan kawasan lindung air bawah tanah, disamping

kondisi hidrogeologi, maka penggunaan lahan dan keberadaan infrastruktur harus

dipertimbangkan. Penentuan kawasan lindung ini merupakan suatu hal yang tidak

mudah untuk dilaksanakan, karena sering terjadi konflik kepentingan. Misalnya, di daerah

imbuh air bawah tanah, sering terjadi tuntutan pembangunan sebagai daerah

pemukiman, industri, buangan sampah, dan penggunaan lahan lain yang berdampak


22/41


negatif terhadap jumlah maupun mutu air bawah tanah. Oleh sebab itu banyak

kendala untuk memberlakukan secara efisien upaya perlindungan air bawah tanah.

Meskipun demikian usaha-usaha perlindungan air bawah tanah dapat ditetapkan dari

sudut pandang hidrogeologi dan geologi lingkungan (Hendrayana, 2001a).

PERMASALAHAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN AIR BAWAH

TANAH

Dengan mendasarkan pada kenyataan, bahwa di lapangan masih menunjukkanadanya gejala degradasi kuantitas dan kualitas terhadap sumberdaya air bawah tanah,

serta fakta sebagian besar masyarakat belum atau tidak mendapatkan pelayanan air

bersih untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, bencana banjir yang terjadi hampir

setiap tahun di beberapa daerah, dan kekurangan air di daerah yang sama pada

musim kemarau, membuktikan bahwa ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan

sumberdaya air pada umumnya dan air bawah tanah pada khususnya. Dengan

demikian jelas, bahwa masih banyak dijumpai permasalahan pada pelaksanaan

pengelolaan air bawah tanah yang berwawasan lingkungan. Meskipun hal tersebut

disebabkan oleh banyak faktor, serta permasalahan yang sangat kompleks, baik aspek

teknis, aspek hukum dan kelembagaan yang ada. Untuk mencapai hasil yang optimal

sesuai sasaran pengelolaan, maka perlu identifikasi permasalahan dan meminimalkan

kendala yang ada.

Berhubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, permasalahan yang

timbul selama ini dan mungkin akan timbul pada pelaksanaan pengelolaan

sumberdaya air bawah tanah perlu diidentifikasi dan dikaji agar pengelolaan air bawah

tanah di setiap daerah otonom dapat diselenggarakan secara benar, dan dapatmenjamin ketersediaan air serta kemanfaatan yang lebih adil bagi semua masyarakat,

serta kesinambungan keterdapatan air bawah tanah.

Pada pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air/air bawah tanah selama ini

dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai penyebab kurang optimalnya


23/41


pencapaian sasaran pengelolaan sumbersaya air bawah tanah, antara lain

(Hendrayana, 2002a-b, dan Soetrisno, 2002b):

Kebijakan pengelolaan yang mengingkari karakteristik air bawah tanah, kurang/tidak

menjamin hak dasar masyarakat mendapatkan akses penyediaan air, serta

kurang/tidak mengakomodasi keinginan masyarakat lokal, kurang/tidak melibatkan

partisipasi para pihak lain yang berkepentingan, daerah, dan masyarakat lokal,

kurang/tidak memberdayakan sumberdaya lokal.

Peraturan perundangan yang kurang efektif dan tidak cukup menunjang

pelaksanaan pengelolaan. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 dan peraturan-

peraturan turunannya, tidak secara tegas mengatur dan menetapkan kewenangan

dan tanggung jawab setiap lembaga yang berkaitan dengan pengumpulan data

dan sistem pengelolaanya, serta tidak mengatur secara tegas hubungan

kelembagaan antar institusi yang berkaitan dengan hal tersebut. Ketentuan, pasal,ayat yang ada berkaitan dengan hal tersebut bermakna ganda (ambiguity), yang

menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang

kepentingan masing-masing insitusi.

Fragmentasi sistem pengelolaan sumberdaya air, yang membedakan antara air

hujan, air permukaan dan air bawah tanah. Air bawah tanah dikelola secara terpisah

dengan air permukaan, oleh institusi yang berbeda, baik di tingkat pusat maupun

daerah. Hal ini menyebabkan pengelolaan pemanfaatan air saling menunjang tidak

dapat dilaksanakan.

Sentralisasi yang terlalu kuat, berakibat memperpanjang sistem pengambilan

keputusan. Di samping itu, kurang atau tidak memberdayakan organisasi di daerah,

yang menyebabkan daerah kurang atau tidak mempunyai rasa memiliki atas

sumberdaya air yang ada di wilayahnya.

Desentralisasi pengelolaan sampai tingkat kabupaten/kota cenderung mengabaikan

prinsip pengelolaan akuifer lintas batas. Kewenangan yang dimiliki daerah otonom

terbatas dalam lingkup wilayah administratif pemerintahan, sehingga daerah

cenderung hanya berkepentingan atas sumberdaya air yang ada di wilayahnya,

sedangkan sifat air tidak mengenal batas kewenangan tersebut.

Tidak adanya jaringan data dan informasi air bawah tanah antar lembaga

pengumpul atau pengelola data air bawah tanah, hal tersebut akibat keterbatasan

sumberdaya serta kurang diberdayakannya sumberdaya daerah.


24/41


Pemanfaatan air bawah tanah yang parsial, kurang berkeadilan, serta tidak/kurang

menjamin hak masyarakat, terutama masyarakat miskin untuk mendapatkan akses

penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemanfaatan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara yang tidak

mencerminkan nilai-nilai ekonomi dan lingkungan air bawah tanah. Pemanfaatanlebih menitikberatkan kepada eksploitasi untuk mendapatkan pendapatan bagi

daerah daripada konservasinya.

Data dan informasi air bawah tanah yang kurang memadai baik kuantitas maupun

kualitasnya. Data dan informasi yang ada kurang informatif dan tidak seragam

dalam format, belum tersusunnya standart sistem informasi air bawah tanah, yang

merupakan alat bantu pada dasar perencanaan pengelolaan dan pendukung

pengambilan keputusan.

Degradasi kuantitas, kuantitas, dan lingkungan air bawah tanah akibat pengambilan

air bawah tanah yang berlebihan, pencemaran, serta perubahan fungsi lahan,

terutama di cekungan perkotaan. Di sisi lain, telah terjadi peningkatan kebutuhan

sumber air baku yang sangat pesat, dan akhirnya terjadi konflik antar pengguna air

baku.

Keterbatasan sumberdaya (manusia, peralatan, biaya) baik di pusat maupun

daerah, menyebabkan pengelolaan air bawah tanah kurang efektif dilaksanakan.

Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah atas setiap pelanggaran yang

terjadi terhadap peraturan pengelolaan air bawah tanah yang ada.

Konsep pengelolaan dan konservasi air bawah tanah tidak didasarkan pada konsep

pengelolaan cekungan air bawah tanah, tetapi lebih mendasarkan pada

pengelolaan sumur (well management) dan juga mendasarkan pada batas

administrasi.

Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat awam terhadap pemahaman air

bawah tanah, sehingga kurang concern terhadap keberadaan air bawah tanah,

baik kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya.

Demikian juga adanya perubahan paradigma yang pada akhirnya berpengaruhpada penentuan kebijakan dan proses pelaksanaan pengelolaan sumberdaya air,

antara lain (Hendrayana, 2002a-b):

Perubahan fungsi status air dari Komoditas Sosial menjadi Komoditas Sosial-

Komersial

Pergeseran peran Pemerintah sebagai Provider menjadi Enabler.

Perubahan sistem pemerintahan dari Sentralisasi menjadi Desentralisasi.


25/41


Perubahan pola pengelolaan dan pengembangan sumberdaya air dari

Government Centrist menjadi Private-Public Participation.

Perubahan pelayanan pemerintah dari birocrative-normative menjadi

responsive-flexible

Perubahan sistem kebijakan Pemerintah dari top-down menjadi bottom-up

Banyaknya permasalahan dan kendala yang masih ada, baik yang bersifat teknis

maupun non teknis sangat berpengaruh pada sasaran pelaksanaan pengelolaan air

bawah tanah dan konservasinya. Dengan demikian dalam rangka penyelenggaraan

otonomi daerah, maka pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah menghadapi

beberapa TANTANGAN, antara lain seperti berikut (Hendrayana, 2002a-b, dan Soetrisno,

2002a):

Pengelolaan secara total dan menyatu antara air bawah tanah dan air permukaan,

hal ini dengan menyadari, bahwa air bawah tanah adalah bagian tak terpisahkan

dari ekosistem dan berinteraksi dengan air permukaan.

Menerapkan konsep dasar pengelolaan air bawah tanah secara total (Total

Groundwater Management) yang memadukan konsep pengelolaan Groundwater

Basin dan River Basin. Pendekatan pengelolaan air bawah tanah dengan

mendasarkan konsepRegional-, Intermediate- dan Local/Artificial Groundwater Flow

System guna memecahkan permasalahan kuantitas dan kualitas air bawah tanah

pada setiaprecharge areaatau pun discharge area.

Desentralisasi pengelolaan, yaitu memberdayakan daerah untuk mengelola air

bawah tanah dalam lingkup wilayahnya tanpa mengabaikan sifat keterdapatan dan

aliran air bawah tanah serta prinsip-prinsip pengelolaan akuifer lintas batas.

Pemenuhan hak dasar, yaitu menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air dari

air bawah tanah di daerah yang kondisi air bawah tanahnya memungkinkan, bagi

kebutuhan pokok sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan

produktif. Menjamin terselenggaranya pemanfaatan air bawah tanah yang adil bagi

setiap pengguna air.

Ketersediaan data dan informasi, yaitu membangun satu sistem informasi dan

jaringan informasi air bawah tanah yang terpadu didasari oleh data ke-air bawah

tanah-an yang andal, tepat, akurat, dan berkesinambungan, yang mencakup

seluruh wilayah Indonesia.

Keberlanjutan ketersediaan air bawah tanah, yaitu dengan menjamin keseimbangan

antara pemanfaatan nilai ekonomi air dan keterdapatan air bawah tanah sebagai

bagian dari ekosistem, mencegah dan merestorasi degradasi kuantitas, kualitas, dan


26/41


lingkungan air bawah tanah, mengendalikan pemanfaatan air bawah tanah sesuai

nilai ekonomi dan aspek lingkungannya.

Pemanfaatan air saling menunjang, yaitu menciptakan keterpaduan pemanfaatan

air bawah tanah, air permukaan, dan air hujan.

Ketersediaan sumberdaya (keahlian, peralatan, dan biaya) pengelolaan, yaitudengan memberdayakan sumberdaya dari masyarakat, swasta, para pihak

berkepentingan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

KONSEP PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

Kebutuhan Konsep Pengelolaan

Sebagai alat bantu utama pada penentuan kebijakan pada proses pengelolaan

sumberdaya air, maka diperlukan pemahaman konsep dasar pengelolaan sumberdaya

air. Konsep pengelolaan sumberdaya air harus dibedakan menjadi dua konsep

pendekatan pengelolaan pada dua macam sumberdaya air, yaitu : (1) Pengelolaan Air

Permukaan, dan (2) Pengelolaan Air bawah tanah . Namum demikian implementasi

kedua konsep pengelolaan sumberdaya air tersebut harus terintegrasi pada satu

kebijakan dan dilaksanakan secara simultan atau bersamaan (Hendrayana 2002a-b).

Pengelolaan air permukaan didasarkan pada pemahaman Daerah Aliran Sungai

(River Basin), dengan konsep: One River - One Plan One Management. Sedangkan

pengelolaan air bawah tanah didasarkan pada pemahaman Cekungan Air Bawah

Tanah (Groundwater Basin), dengan konsep One Basin One Plan One

Management, yaitu dengan mendasarkan pada konsep sistem aliran air bawah tanah

(Groundwater Flow System), yang dibedakan menjadi (1) sistem aliran airbawah tanah

regional, (2) intermediate dan (3) sistem aliran air bawah tanah lokal atau artificial

groundwater flow system (Hendrayana, 2002a-b).

Sinkronisasi konsep pengelolaan air permukaan dan pengelolaan air bawah

tanah tersebut di atas harus diimplementasikan secara benar dengan melibatkan

berbagai pihak atau instansi terkait dengan dukungan komitmen para pemegang

kebijakan.

Pengelolaan air bawah tanah berbasis cekungan air bawah tanah sampai saat

ini masih merupakan aktivitas atau kegiatan berorientasi proyek, dan implementasinya


27/41


belum mendasarkan pada konsep yang benar. Kenyataan ini mendorong perlu segera

diwujudkannya pendekatan konsep untuk pengelolaan air bawah tanah secara

menyeluruh (Total Groundwater Management).

Tahapan pada Konsep Pengelolaan

Implementasi pengelolaan sumberdaya air bawah tanah perlu didahului oleh

beberapa kegiatan awal, yaitu : (1) penentuan daerah/basin yang akan dikelola, (2)

penyusunan sistem informasi dan data base dan (3) evaluasi data yang tersedia.

Disamping itu mutlak perlu adanya dukungan komitmen semua pihak terkait pada

pelaksanaan pengelolaannya.

Penyusunan data base dan sistem informasi pada daerah yang akan dikelola

dilaksanakan melalui pengumpulan data primer maupun data sekunder, termasuk di

dalamnya aspek legal, manajerial dan aspek teknis. Melalui evaluasi ketiga aspek

tersebut, selanjutnya ditentukan variabel utama atau parameter-parameter yang

digunakan pada proses commitment building dari semua pihak terkait.

Hasil yang didapatkan pada proses commitment building tersebut digunakan

untuk menyusun kebijakan yang dimanifestasikan pada item-item tujuan dan target

yang diharapkan dari pelaksanaan pengelolaan. Bersamaan dengan proses tersebut

diperlukan pembentukan kelembagaan / pengorganisasian sesuai peraturan

perundangan yang berlaku. Item tujuan dan target pengelolaan yang telah ditentukan

di suatu daerah yang akan dikelola harus diikuti dengan penyusunan program-programpengelolaan yang nyata dan sesuai dengan kondisi fisik daerah yang akan dikelola.

Tahapan berikutnya pada proses siklus pengelolaan (management cycle) adalah proses

audit. Hasil proses audit pengelolaan didasarkan pada evaluasi kebijakan yang telah

dilaksanakan dan semua kegiatan dalam rangka pengelolaan. Hal tersebut sangat

penting, karena hasil audit tersebut diharapkan sebagai control dari berbagai pihak

terkait. Kontrol, saran dan kritik perbaikan dari semua pihak sangat diperlukan untuk

peningkatan proses pengelolaan berkelanjutan (gambar 5 dan 6).

PENGELOLAAN CEKUNGAN AIR BAWAH TANAH


28/41


Cekungan air bawah tanah didefinisikan sebagai suatu cekungan hidrogeologi

pada suatu wilayah yang dibatasi oleh kondisi hidraulika berbeda, yang mengandung

satu akuifer atau lebih dengan penyebaran luas. Cekungan air bawah tanah secara

alamiah dibatasi oleh batas-batas hidraulika yang dikontrol oleh karakteristik kondisi

geologi dan hidrogeologi wilayah setempat. Suatu cekungan air bawah tanah dapatdibatasi oleh satu atau lebih tipe batas yang kondisi hidraulika pada setiap batasnya

berbeda-beda (Hendrayana, 1993). Suatu cekungan air bawah tanah dapat berada

dalam satu wilayah kabupaten/kota, lintas kabupaten/kota, lintas provinsi, atau bahkan

lintas Negara, dengan demikian batas cekungan air bawah tanah tidak selalu berimpit

denga batas administrasi pemerintahan.

Dalam rangka menjaga kelangsungan ketersediaan sumberdaya air bawah

tanah, maka diperlukan langkah-langkah sistematis untuk pelaksanaan pengelolaan air

bawah tanah, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dalam suatu cekungan air bawah

tanah. Pengelolaan cekungan air bawah tanah harus dilaksanakan dengan

mendasarkan pada efektifitas pemanfaatan air bawah tanah untuk meminimalkan

dampak negatif, seperti penurunan muka air bawah tanah, degradasi kualitas maupun

terjadinya penurunan muka tanah/amblesan.

Tidak tercapainya hasil yang optimal pada proses pengelolaan air bawah tanah

selama ini, antara lain disebabkan adanya kesalahan konsepsi (misconception) pada

pendekatan teknis pengelolaannya, yaitu (Hendrayana, 2000b, 2002a-b) :

(1)implementasi pengelolaan air bawah tanah didasarkan hanya pada

konsep well management;

(2)batas administrasi dijadikan batas daerah pengelolaan air bawah tanah ;

(3)pengelolaan kuantitas dan kualitas air bawah tanah dilaksanakan dengan

menggunakan konsep pendekatan pengelolaan yang sama;

(4)belum adanya integrasi pengelolaan antara air bawah tanah dan air

permukaan;

(5)dan beberapa penyebab lainnya seperti yang telah dijelaskan pada sub

bab terdahulu.

Secara umum pengelolaan cekungan air bawah tanah dilaksanakan melalui tiga

tahapan utama, yaitu :

1. Tahapan penelitian, untuk memperoleh gambaran karakteristik fisik

cekungan air bawah tanah, identifikasi rona awal kuantitas dan kualitas air

bawah tanah, inventarisasi permasalahan atau problem air bawah tanah,

dll.


29/41


2. Tahapan observasi, untuk memantau perkembangan atau perubahan

kuantitas dan kualitas air bawah tanah, analisa data dan

mengumpulkannya pada sistem data base.

3. Tahapan pengelolaan, implementasi program pelaksanaan pengelolaan

air bawah tanah berbasis cekungan air bawah tanahPada kenyataan di alam, satu daerah aliran sungai (River Basin) di permukaan

dapat mencakup satu atau lebih cekungan air bawah tanah, dan terdapat juga satu

cekungan air bawah tanah di bawah permukaan dapat mencakup satu atau lebih

daerah aliran sungai. (lihat gambar ). Masing-masing cekungan air bawah tanah dan

daerah aliran sungai dapat berada pada satu atau lebih daerah administrasi. Pada

kasus kenyataan di alam seperti di atas, maka regulasi pemanfaatan sumberdaya air

tidak ditentukan oleh batas administrasi, tetapi tetap mendasarkan pada batas

cekungan air bawah tanah atau pun batas daerah aliran sungai (untuk air permukaan).

Pada dasarnya pengelolaan cekungan air bawah tanah di setiap wilayah

mempunyai karakteristik dengan kata kunci, sebagai berikut (Hendrayana, 2002a-b) :

a. Bersifat spesifik pada setiap daerah yang dikelola

b. Evaluasi bersifat spatial berdasar cekungan air bawah tanah

c. Evaluasi Sebab-Akibat

d. Implementasi program bersifat integrasi

e. Memerlukan komitmen dari pemegang kebijakan

f. Didukung oleh peraturan perundangan

g. Memerlukan partisipasi PemerintahMasyarakatSwasta

h. Demokrasi-HAM-Lingkungan Hidup

A. Dua DAS pada Satu Cekungan Air bawah tanah


30/41


Gambar 1 : Hubungan antara Cekungan Air Bawah Tanah dan Daerah Aliran Sungai

(Hendrayana, 2002a)

Sumberdaya air bawah tanah baik secara kuantitas dan kualitas harus dikelola

bersamaan, dengan menggunakan pendekatan konsep pengelolaan yang berbeda,

sehingga dapat dicapai sasaran atau hasil pengelolaan yang lebih optimal dan nyata.

Konsep dasar sistem pola aliran air bawah tanah secara regional, intermediate dan

local sangat berperan pada pendekatan konsep pengelolaan cekungan air bawah

tanah di suatu daerah, yaitu untuk pendekatan konsep pengelolaan kuantitas dan

kualitas air bawah tanah (Hendrayana, 2002b)

Aliran air bawah tanah regional(Regional Groundwater Flow System) adalah air

bawah tanah yang mengalir secara regional dari satu wilayah ke wilayah lain dalam

satu atau antar cekungan air bawah tanah. Pola aliran air bawah tanah regional

didapatkan dari hasil pemetaan pada skala regional 1 : 100.000 atau lebih kasar (1 :

250.000 dan seterusnya). Pola aliran ini merupakan kondisi aliran air bawah tanah secara

alamiah, yang dikontrol oleh kondisi geologi dan hidrogeologi daerah setempat(=faktor

geogen). Konsep aliran air bawah tanah regional ini sangat efektif untuk digunakan

pada konsep pendekatan pengelolaan kuantitas air bawah tanah (lihat gambar 2, 3

dan 4)


31/41


Aliran air bawah tanah intermediate (Intermediate Groundwater Flow System)

adalah air bawah tanah yang mengalir secara sub regional/intermediate/menengah

dari satu tempat ke tempat lain dalam satu cekungan air bawah tanah. Pola aliran air

bawah tanah intermediate didapatkan dari hasil pemetaan pada skala intermediate 1 :

50.000 atau 1 : 25.000. Pola aliran ini sebagian besar merupakan kondisi aliran airbawah tanah alamiah (dikontrol oleh kondisi geologi dan hidrogeologi = faktor geogen),

tetapi di beberapa tempat tertentu dapat dipengaruhi pula oleh kegiatan manusia

(=faktor anthropogen). Konsep aliran air bawah tanah intermediate ini dapat digunakan

pada konsep pendekatan pengelolaan kuantitas air bawah tanah, dan pada kondisi

tertentu dapat pula diterapkan untuk pendekatan pengelolaan kualitas air bawah tanah

(lihat gambar 2, 3 dan 4).

Aliran air bawah tanah lokal (Local Groundwater Flow System = Artificial

Groundwater Flow System) adalah air bawah tanah yang mengalir secara lokal dari satu

lokasi ke lokasi lain dalam satu cekungan air bawah tanah. Pola aliran air bawah tanah

lokal didapatkan dari hasil pemetaan pada skala rinci 1 : 12.500 atau lebih detil 1 :

10.000 dan seterusnya. Pola aliran ini sebagian besar merupakan kondisi aliran air

bawah tanah yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia (=faktor anthropogen), tetapi di

beberapa tempat tertentu merupakan kondisi alamiah (dikontrol oleh kondisi morfologi

lokal/setempat (=faktor geogen). Konsep aliran air bawah tanah lokal ini sangat efektif

untuk digunakan pada konsep pendekatan pengelolaan kualitas air bawah tanah (lihat

gambar 2, 3 dan 4).

Gambar 2 : Sistem aliran air bawah tanah Regional-, Intermediate-, dan Lokal dalam

Cekungan Air Bawah Tanah (Domenico, 1990 )


32/41


Gambar 3 : Sistem aliran air bawah tanah Regional-, Intermediate-, dan Lokal pada

skala pemetaan yang berbeda (Domenico, 1990)

Groundwater Basin

Regional GwFlowSystem

Intermediate GwFlow System Local GwFlow System

Regionalhydrostratigraphical

units

(Regionalhydrogeological

System)

Intermediatehydrostratigraphical

units

(Intermediatehydrogeological

System)

Localhydrostratigraphical

units

(Microhydrogeological

System)


33/41


Gambar 4 : Klasifikasi sistem aliran air bawah tanah dan penerapannya pada

pemecahan masalah air bawah tanah (Hendrayana,, 2002a-b)

Pendekatan konsep pengelolaan KUANTITAS air bawah tanah

Langkah awal pada proses pengelolaan kuantitas air bawah tanah dalam

cekungan air bawah tanah adalah penentuan batas dan karakterisasi cekungan air

bawah tanah yang akan dikelola. Pada pengelolaan kuantitas air bawah tanah dalam

cekungan ini didasarkan pada pemahaman konsep aliran air bawah tanah secara

regional atau intermediate tergantung luas penyebaran cekungan air bawah tanah.

Analisis sistem aliran airtanah regional/intermediate digunakan untuk menentukan

daerah recharge dan discharge air bawah tanah. Selanjutnya pada daerah-daerah

tersebut dilakukan analisis neraca air bawah tanah dengan menggunakan evaluasi data

numerik sistem aliran air bawah tanah dan bantuan dari sistem data base.

Pada pendekatan konsep ini harus diintegrasikan dengan konsep pengelolaan

air permukaan pada suatu daerah aliran sungai. Deliniasi dan karakterisasi daerah aliransungai dilakukan untuk analisis sistem aliran sungai regional/intermediate dan karakterisasi

daerah recharge dan discharge aliran air permukaan. Dengan demikian selanjutnya

dapat dihitung neraca air permukaan.

Berdasarkan pada hasil analisis neraca air bawah tanah pada cekungan air

bawah tanah dan neraca air permukaan pada daerah aliran sungai, serta didukung


34/41


oleh sistem data base dan sistem informasi sumberdaya air, maka pengelolaan

kuantitas air bawah tanah dapat diimplementasikan dengan menggunakan sistem siklus

pengelolaan (management cycle) (lihat gambar 5)

Pendekatan konsep pengelolaan KUALITAS air bawah tanah

Konseptualisasi secara kuantitatif dari suatu proses pergerakan massa yang

komplek dalam air bawah tanah relatif lebih rumit dibandingkan dengan analisis neraca

air pada pengelolaan kuantitas air bawah tanah dalam suatu cekungan. Proses

kontaminasi atau pencemaran air bawah tanah yang terjadi di suatu tempat harus

diketahui secara akurat dengan melakukan penelitian dan pemantauan secara detil,

yaitu untuk mengetahui proses dan pergerakan kontaminan dalam air bawah tanah.

Proses pencemaran air bawah tanah berlangsung lambat dan komplek, sehingga

memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan pemecahan masalah

pada kuantitas air bawah tanah.

Berdasar uraian di atas, maka pemahaman konsep pola aliran air bawah tanah

secara lokal sangat berperan pada pendekatan konsep pengelolaan kualitas air bawah

tanah dalam cekungan, yaitu pemahaman terhadap interaksi air permukaan dan air

bawah tanah secara lokal, pola aliran air bawah tanah akibat kegiatan manusia dan

akibat pengaruh morfologi daerah setempat.

Pada pendekatan konsep pengelolaan kualitas air bawah tanah ini, maka perlu

dilakukan pembagian cekungan air bawah tanah dan daerah aliran sungai menjadi

satuan-satuan yang lebih kecil, sesuai sub daerah yang akan dikelola kualitas air bawah

tanah nya.

Konsep MikroHidrogeologi dapat diterapkan pada cekungan air bawah tanah

untuk mengetahui sistem aliran air bawah tanah secara lokal (Local and artificial

groundwater flow system), yang pada dasarnya sangat berpengaruh pada proses dan

pergerakan massa / kontaminan dalam air bawah tanah. Demikian juga pada suatu

aliran sungai di dalam daerah aliran sungai seharusnya dibagi menjadi segmen-segmenyang lebih pendek untuk mengetahui interaksi antara air permukaan dan air bawah

tanah secara lokal di setiap tempat.

Dengan berbasis pada konsep aliran air bawah tanah secara lokal tersebut di

atas, maka data hidrokimia air bawah tanah dan air permukaan yang sangat berkaitan

dalam cekungan air bawah tanah dan daerah aliran sungai, serta dengan dukungan


35/41


sistem database, maka dapat diimplementasikan konsep pengelolaan kualitas air

bawah tanah dengan memanfaatkan sistem siklus pengelolaan (gambar 6)

CHARACTERIZATION

RECHARGE AND DISCHARGEAREA OF GROUNDWATER

DELINEATION ANDCHARACTERIZATION

GROUNDWATER BASIN

ANALYSISREGIONAL AND INTERMEDIATE

GWFLOW SYSTEM

GROUNDWATERQUANTITYMANAGEMENT

Commitment Buildin

Polic Decision


RIVER BASIN

ANALYSIS

GROUNDWATER BALANCE

CHARACTERIZATION

RECHARGE AND DISCHARGEAREA OF SURFACE WATER

ANALYSIS

WATER BALANCE

ANALYSIS

SURFACE WATER FLOW SYSTEM

DEVELOPMENT

OF

DATABASE

SYSTEM


36/41


Gambar 5 : Pendekatan konsep pengelolaan KUANTITAS air bawah tanah secara total

(Hendrayana, 2002a-b)

CHARACTERIZATION

LOCAL RECHARGE ANDDISCHARGE AREA


GROUNDWATER BASIN

ANALYSIS

LOCAL AND ARTIFICIALGWFLOW SYSTEM

GROUNDWATERQUALITYMANAGEMENT

Commitment Buildin

Polic Decision


RIVER BASIN

ANALYSIS

LOCAL SURFACE WATER FLOW

ANALYSIS

HYDROGEOCHEMICAL DATA

CHARACTERIZATION

INTERACTION OF SURFACEWATER AND GROUNDWATER

ANALYSIS

HYDROCHEMICAL DATA

DEVELOPMENT

OF

DATABASE

SYSTEM


37/41


Gambar 6 : Pendekatan konsep pengelolaan KUALITAS air bawah tanah secara total

(Hendrayana, 2002a-b)

PENUTUP

Sesuai dengan kenyataan, bahwa hasil pelaksanaan pengelolaan air bawah

tanah di Indonesia masih jauh dari sasaran yang diharapkan, dan dengan jelasterindikasikan adanya permasalahan yang sangat kompleks, sehingga perlu untuk

mewujudkan tantangan-tantangan yang ada menjadi peluang (opportunities). Dengan

demikian perlu perwujudan pranata hukum pengelolaan air bawah tanah dari tindakan

yang bersifat kebijakan, pengaturan, dan penetapan dalam pengelolaan air bawah

tanah.

Pranata hukum yang mengacu pada aspek teknis tersebut akan menjadi dasar

yang baru dalam setiap pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah dalam

penyelenggaraan otonomi daerah. Semangat reformasi, serta visi air dunia

menciptakan paradigma baru pengelolaan sumberdaya air di Indonesia. Paradigma

baru ini harus menjadi dasar dalam menciptakan pranata hukum yang baru dalam

pengelolaan air bawah tanah (Soetrisno, 2002a)

Berkaitan dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat atas

pemanfaatan air akibat peningkatan pembangunan dan kenaikan jumlah penduduk,


38/41


sementara di sisi lain tuntutan terhadap kelestarian lingkungan, meningkatnya

kelangkaan (scarcity) sumber air baku, serta tuntutan keterlibatan masyarakat, telah

mengubah secara radikal pola pikir (paradigm) tentang pengelolaan sumberdaya air.

Paradigma tersebut bergaung secara global sejak International Conference on Water

and the Environment di Dublin, Irlandia,Tahun 1992, dan United Nations Conference onEnvironment and Development di Rio de Janeiro, Brazil, serta yang terakhir World Water

Forum 2000 di The Hague, Netherland.

World Water Forum 2000, menetapkan visi air dunia Making Water Everybodys

Business, serta tujuh tantangan terhadap kebutuhan air baku, yaitu : i) memenuhi

kebutuhan pokok penduduk; ii) menjamin penyediaan pangan; iii) melindungi ekosistem;

iv) membagi sumberdaya air antar wilayah berkaitan; v) menanggulangi resiko; vi)

memberi nilai air; dan vii) menguasai air secara bijaksana. Untuk menjawab tantangan

tersebut disepakati: 1) inovasi di bidang klembagaan, teknologi, dan finansial; 2)pengelolaan sumberdaya air dan sumberdaya lahan secara terpadu, yang mencakup

perencanaan dan pengelolaan sumberdaya manusia; 3) kerjasama dan kemitraan di

semua tingkat; 4) melaksanakan prinsip-prinsip yang telah disepakati berupa tindakan

nyata berdasarkan kemitraan semua pihak untuk mewujudkan keamanan terhadap air

baku dengan berbagai cara.

Di Indonesia, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan kewenangan dalam

pengelolaan sumberdaya air, dan dengan diilhami rekomendasi dari konferensi di atas,maka perlu reformasi pengelolaan sumberdaya air yang bertumpu pada paradigma

baru pengelolaan sumberdaya air seperti yang disarankan pada konferensi di atas.

Paradigma baru dalam pengelolaan sumberdaya air di Indonesia dapat

dirangkum sebagi berikut (Soetrisno, 2000)

Pengelolaan yang terpadu antar setiap jenis sumberdaya air (air hujan, air

permukaan, dan air bawah tanah), tidak lagi terfragmentasi.

Desentralisasi pengelolaan, tidak lagi sentralisasi, di mana daerah kabupaten/kotaberwenang mengelola sumberdaya nasional (termasuk sumberdaya air) yang

tersedia di wilayahnya.

Peran pemerintah pusat dari regulator dan sekaligus operator yang sentralistik

menjadi sebagai regulator, pembuat kebijakan, perencanaan nasional, pembinaan,

konservasi dan standarisasi nasional, dan menyerahkan pelaksanaan kebijakan dan


39/41


pengambilan keputusan pengelolaaan kepada pemerintah daerah, serta

melibatkan para stake holders, akar rumput di daerah, dan sektor swasta.

Pengelolaan yang tidak hanya menitikberatkan pada pemanfaatan sumberdaya air,

tetapi juga menjamin keberlanjutan (sustainability) ketersediaan sumberdaya air

dalam ruang dan waktu tertentu, baik jumlah maupun mutunya.

Pengelolaan sumberdaya air bawah tanah harus dilakukan secara bijaksana oleh

semua pihak dengan bertumpu pada aspek teknis dan aspek hukum dan

kelembagaan yang benar. Secara teknis, penerapan konsep dasar pengelolaan air

bawah tanah secara total harus segera dimulai, yaitu dengan memadukan konsep

pengelolaan air permukaan yang berbasis daerah aliran sungai dan konsep

pengelolaan air bawah tanah berbasis cekungan air bawah tanah, yang mendasarkan

pada analisis sistem aliran airtanah regional, intermediate dan lokal, guna memecahkan

permasalahan kuantitas dan kualitas air bawah tanah secara lebih nyata.

Aspek hukum dan kelembagaan memegang peran sangat penting dalam

penyelenggaraan pengelolaan air bawah tanah. Pranata hukum dan kelembagaan

yang baik adalah yang tidak mengingkari asal-usul dan sifat alamiah air bawah tanah.

Dukungan komitmen yang nyata dari semua pihak terkait, kelembagaan, aspek

hukum, pemerintah, swasta dan masyarakat serta dukungan teknis yang memadai

menjamin terlaksananya konsep pengelolaan air bawah tanah secara total ( total

groundwater basin management concept). Siklus pengelolaan seharusnya tetap

diimplementasikan untuk evaluasi efektivitas pengelolaan air bawah tanah.

PUSTAKA

Anonymous, 1993, Water Resources Management. A World Bank Policy Paper, The World

Bank, Washington D.C.

Anonymous, 2000, Tinjauan Umum dan Pokok-Pokok Pikiran Konservasi dan Pelestarian

Sumberdaya Air, Deputi Bidang Sumberdaya Air, Kantor Menteri Negara

Pekerjaan Umum, Jakarta.

Anonymous, 2001, Internationally Share/Transboundary Aquifer Resources Management,

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris.

Bedient, P.B., Rifai, H.S., Newell, C.J., 1999, Groundwater Contamination, Transport and

Remediation, 2ndedition, Prentice Hall PTR, Singapore, 604 p.

BMZ-GTZ, 2000, Water Framework Planning, Prosiding Sistem Pengelolaan Terpadu DAS,

Program LH Indonesia-Jerman, Kantor Menteri Negara LH/Bapedal-GTZ,

Jakarta


40/41


Burchi S., 1999, National Regulations for Groundwater: Options, Issues and Best Practices,

dalam Grounwater, Legal and Policy Perspectives, World Bank Technical

Paper # 456, The World Bank, Washington D. C.

Domenico, S., and Schwartz, F.W., 1990, Physical and Chemical Hydrogeology, John

Wiley & Sons, Canada, 824p.

Hehanussa P.E., 1999, Ketersediaan Air dalam Perspektif Abad-21, Kaitannya dengan

Hak Asasi Manusia, Makalah dalam Seminar Sehari Air Bersih dan Hak Asasi

Manusia, Bogor, 25 Februari 1999.

Hendrayana, H., 1993, Hydrogeologie und Groudwassergewinnung Im Yogyakarta-

Becken, Indonesien, Disertai (tidak dipublikasikan).

Hendrayana, H., 2000a, Hasil Zonasi Kawasan Perlindungan Sumber Airbaku di Kab.

Sleman, Makalah Desiminasi Informasi Hasil Penelitian Perlindungan

Sumber Air Baku, Yogyakarta.

Hendrayana, H., 2000b, Konservasi Airtanah dalam rangka Pemanfaatan

Documents

Sustainable Groundwater Management System (Heru Hendrayana)