Surat Ketetapan Pajak Nur’ain Isqodrin, SE., Ak., M.Acc

Isqodrin.wordpress.com

Surat ketetapan pajak

• UU Nomor 28 tahun 2007

• Surat ketetapan meliputi

– Surat ketetapan pajak kurang bayar

– Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan

– Surat ketetapan pajak lebih bayar

– Surat ketetapan pajak Nihil

• Surat ketetapan ini sebagai suatu ketetapan tertulis yang

menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang

pajak pada tahun tertentu bagi wajib pajak yang nama dan

alamatnya tercantum dalam surat ketetapan pajak

Pembagian surat ketetapan pajak

• Surat ketetapan pajak sementara

Dikeluarkan otoritas pajak pada awal tahun yang memuat

besarnya pajak terutang sementara yang harus dibayar

• Surat ketetapan pajak primitif

Didasarkan pada data yang diberikan wajib pajak tanpa adanya

koreksi atau perubahan dari pihak otoritas pajak

• Surat ketetapan pajak rampung

Surat ketetapan ini kebalikan dari surat ketetapan sementara, jadi

surat ini diterbitkan pada akhir tahun yang jumlahnya dapat

lebih besar atau lebih kecil, sehingga wajib pajak dapat

mengajukan keberatan

• Surat ketetapan pajak tambahan

Diterbitkan sehubungan dengan pemungutan pajak. Sebagai

contoh, pajak yang dipotong oleh pemberi kerja

• Surat ketetapan tagihan susulan

Diterbitkan apabila dikemudian hari ternyata ada hal baru yang

diketahui atau hal yang belum terungkap pada saat diterbitkan

surat ketetapan rampung

Surat ketetapan pajak kurang bayar

• Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah

pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan

jumlah pajak yang masih harus dibayar

• Surat ketetapan pajak kurang bayar diterbitkan jika,

– Hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang

tidak atau kurang bayar

– Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu

sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 3 ayat (3) UU Pajak

penghasilan dan ditegur secara tertulis

– Hasil pemeriksaan atau kurang lain mengenai pajak

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah

yang tidak harus dikompensasikan atau tidak seharusnya

tarifnya 0%

– Kewajiban pembukuan sebagaimana diatur, tidak dipenuhi

sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang

– Kepada wajib pajak diterbitkan NPWP atau dikukuhkan

sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan

Surat ketetapan kurang bayar

tambahan • Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas

jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Dasar penerbitan SKPKBT adalah :

• Hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap data

baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang

terutang termasuk data yang semula belum terungkap

• Hasil penelitian atas putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap wajib pajak

yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Surat ketetapan pajak lebih bayar • Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran pajak lebih besar daripada pajak yang terutang

atau seharusnya tidak terutang

Dasar penerbitan SKPLB adalah :

• Hasil penelitian ini terhadap kebenaran pembayaran pajak

atas permohonan wajib pajak terhadap kelebihan

pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang

• Hasil pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan terhadap

jumlah kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada

jumlah pajak yang terutang

• Hasil pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian

kelebihan pembayaran pajak terhadap jumlah kredit pajak

atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada

jumlah pajak yang terutang

Surat ketetapan pajak nihil

• Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak

sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak

terutang dan tidak ada kredit pajak

Surat tagihan pajak

• Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi

administrasi berupa bunga dan/atau denda

STP diterbitkan karena :

• Sebelum memiliki NPWP, tetapi diperoleh data yang

menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum

dipenuhi

• Sebelum dihapuskan NPWP, diperoleh data yang

menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum

dipenuhi wajib pajak

• Pasal 14 UU KUP STP memiliki kekuatan hukum yang sama

dengan SKP. Dengan demikian STP juga dapat diterbitkan

jika,

– Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang

bayar

– Hasil penelitian diketahui adanya salah tulis atau salah hitung

terhadap pembayaran pajak

– WP dikenai sanksi administrasi

– Dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak

membuat faktur pajak, atau mengisi faktur tidak lengkap

– Melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan

faktur pajak

Keberatan dan banding

• Keberatan dan banding diajukan kepada direktur jenderal

pajak atas suatu :

– SKPKB

– SKPKBT

– SKPLB

– SKPN

• Pengajuan keberatan diungkapkan dalam bentuk surat

keberatan dengan syarat :

– Diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia

– Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak

yang dipotong atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib

pajak

– 1 surat keberatan diajukan hanya untuk 1 SKP, untuk 1

pemotongan pajak atau 1 pemungutan pajak.

– dll

• Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian

WP dikenai sanksi administrasi sebesar 50%

• Contoh :

untuk tahun pajak tahun 2008, SKPKB dengan jumlah yang

masih harus dibayar sebesar Rp. 1.000.000.000 diterbitkan

kepada PT.ABC. Dalam pembahasan akhir hasil

pemeriksaan, wajib pajak hanya setuju membayar Rp.

400.000.000, wajib pajak telah melunasi sebagian SKPKB

tersebut sebesar Rp. 400.000.000 dan kemudian

mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Dirjen pajak

mengabulkan sebagian keberatan WP dengan jumlah pajak

yang masih harus dibayar menjadi Rp. 700.000.000

dalam hal ini WP dikenai sanksi berupa denda sebesar 50%

X (700.000.000 – 400.000.000) = Rp. 150.000.000

Banding

• Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya

kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan

keberatan

• Putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan

khusus dilingkungan peradilan tata usaha negara

• Permohonan banding diajukan paling lama 3(tiga) bulan

sejak surat keputusan keberatan diterima :

– Tertulis dalam bahasa indonesia

– Mengemukakan alasan-alasan yang jelas

– Melampirkan salinan surat keputusan keberatan

• dll

• Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur

untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan

yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan

biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan

barang/jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan

keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi setiap

tahun pajak berakhir (pasal 1 angka 26 UU KUP)

• Pengumpulan data secara teratur tentang peredaran

bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk

menghitung pajak yang terutang termasuk penghasilan

yang bukan obyek pajak dan atau yang dikenakan

pajak yang bersifat final (pasal 28 ayat (9) KUP)

WAJIB PAJAK

OP

BADAN

PEMBUKUAN PENCATATAN

Siapa yang wajib pembukuan?

(pasal 28 ayat (1) KUP)

Semua wajib pajak Badan

Semua wajib pajak OP yang melakukan pekerjaan bebas ( kecuali yang diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netto)

(peredaran usaha tidak lebih Rp 600 jt,mulai tahun pajak 2007 1,8 M)

Harus memperhatikan itikad baik

Mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya

Diselenggarakan di Indonesia

Huruf latin

Angka Arab

Satuan mata uang Rupiah

Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing yang diizinkan Menteri Keuangan

yaitu bahasa Inggris

Diselenggarakan dgn prinsip taat asas dan dgn stelsel akrual atau stelsel

kas

Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta,kewajiban, modal,

penghasilan & biaya, serta penjualan & pembelian (sehingga dapat

dihitung besarnya pajak yang terutang)

SYARAT PEMBUKUAN Pasal 28 ayat (3), (4), (5), (7) UU KUP jo.

KMK No.533/KMK.04/2000

Siapa yang diperbolehkan melakukan

pencatatan?

WP OP yang tidak melakukan pekerjaan bebas

WP OP yang melakukan pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan norma penghitungan ( peredaran bruto setahun kurang Rp 600 jt, skrg 1,8 M)

(pasal 28 ayat (2) KUP)

Pembukuan dalam bhs asing dan mata

uang selain rupiah

• Dapat diselenggarakan oleh WP dengan persetujuan

Menteri Keuangan, yaitu WP PMA, dalam rangka kontrak

karya pertambangan,kontrak karya bagi hasil

pertambangan/pengeboran, BUT, dan WP yang berafiliasi

dengan perusahaan induk di luar negeri

Apa syaratnya?

Bahasa asing dan mata uang asing yang dipergunakan

adalah bhs Inggris dan mata uang dollar AS

Mendapat izin Menteri Keuangan

Permohonan izin dilampiri fc SPT Tahunan Badan tahun

terakhir,fc NPWP dan fc Akte Pendirian

Pembetulan Surat Pemberitahuan

(SPT)

PEMBETULAN SPT

PERNYATAAN TERTULIS (dengan SPT pembetulan ybs atau beserta lampiran sendiri)

DALAM JANGKA WAKTU 2 TAHUN

BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN

APABILA KURANG BAYAR HARUS DILUNASI TERLEBIH DAHULU, TAMBAHAN SANKSI 2% DAPAT DILUNASI BERSAMA DENGAN KURANG BAYAR ATAU MENUNGGU DITAGIH DENGAN STP

DENGAN KEMAUAN SENDIRI

WP DAPAT MELAKUKAN PEMBETULAN

Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU KUP

SPT YG PENGISIANNYA

TERDAPAT KEKELIRUAN

SYARAT

TELAH DIPERIKSA, TETAPI BELUM DISIDIK, sehubungan TINDAK PIDANA PASAL 38

PENGUNGKAPAN KETIDAK-BENARAN SPT ATAS KEMAUAN

SENDIRI

APABILA WP :

Mengungkapkan ketidakbenaran atas kemauan sendiri

Melunasi pajak yg kurang dibayar + denda 2 kali dari jumlah pajak yang

kurang dibayar

SPT TELAH DISAMPAIKAN

TIDAK DISIDIK

Pasal 8 ayat ( 3 ) UU KUP

PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DENGAN LAPORAN TERSENDIRI

SEKALIPUN JANGKA WAKTU

PEMBETULAN 2 TAHUN TELAH LEWAT

DAN BELUM DITERBITKAN SKP (belum diperiksa)

WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN

SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN TERSENDIRI

PAJAK YG HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR ATAU

RUGI FISKAL MENJADI LEBIH KECIL ATAU

JUMLAH HARTA MENJADI LEBIH BESAR ATAU

JUMLAH MODAL MENJADI LEBIH BESAR

MELUNASI PAJAK YG KURANG DIBAYAR + KENAIKAN 50 %

SYARAT

Pasal 8 ayat (4) dan (5) UU KUP

PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh KARENA KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU

PUTUSAN BANDING

Pasal 8 ayat 6 UU KUP

WP Menerima Keputusan Keberatan

atau Putusan Banding yang menyatakan

rugi fiskal yang berbeda dari yang diajukan

Dapat menyampaikan

pembetulan SPT sekalipun jangka

waktu 2 tahun telah terlampaui

Selama belum dilakukan tindakan pemeriksaan

dan disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah

Keputusan Keberatan atau Putusan Banding diterima

PERUBAHAN KETENTUAN PEMBETULAN SPT (PASAL

8)MULAI TAHUN PAJAK 2008

PERUBAHAN:

1. Sampai dengan daluwarsa, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih

Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum

dilakukan pemeriksaan.

2. Sanksi administrasi atas pengungkapan ketidakbenaran dengan

kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum

dilakukan penyidikan 150%.

3. Walaupun sudah diperiksa tetapi belum terbit SKP 50%

KETENTUAN UU KUP Lama:

1. Paling lama 2 (dua) tahun setelah Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, Tahun Pajak, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.

2. Sanksi administrasi pengungkapan ketidakbenaran dengan kemauan Wajib Pajak sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan 200%.

TERIMA KASIH