UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIAPRAKTIK KEDOKTERAN

Surat Keterangan DokterTugas profesi dokter se-hari2 sering membuat surat keterangan dokter, hrs berpedoman:Pasal 7 Kodeki: seorg dokter hanya memberi keterangan dan pendapat yg telah diperiksa sendiri kebenarannyaPasal 12 Kodeki: Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yg diketahuinya ttg seorang pasien, bahkan pasien tsb meninggalParagrap 4, ps 48 UU.No 29/2004 ttg Pradok: Kepentingan kes pasien, rahasia kedokteran hanya dpt dibuka utk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum, atas permintaan pasien atau ketentuan UU.

Surat keterangan dokter sering diminta:Surat keterangan lahir: berisi ttg waktu, kelamin, BB, PB, nama kedua org tua, alamat. Kdg pasien minta SK lahir anak pungut (adopsi) sbg anak kandungnya sendiri, hal berpengaruh thd warisan, wali nikah, kemungkinan kawin consanguin. Adapula anak lahir LN, minta Sk lahir di Indonesia, tujuan kewarganegaraan.

2. Surat Keterangan Meninggala.Surat keterangan untuk penguburanb.Surat keterangan (laporan)kematianSurat ini harus diisi sebab kematiannya dg pengetahuan dokter (sebab kematian secara klinik) krn bedah mayat klinik blm dpt dilakukan.Lama sakit hingga meninggal dan adanya penyakit menular hrs diperhatikan terutama jika jenazah akan ke luar daerah atau keluar negeri.

3.Surat keterangan sehata.Untuk asuransi jiwaLaporan dokter harus objektifSebaiknya jangan menguji kesehatan yg masih/pernah menjadi pasien sendiriJangan diberitahukan ttg kesimpulan dari hasil pemeriksaan medikDokter keluarga harus hati-hati utk menguji kesehatan pasien krn dapat melanggar rahasia pekerjaannya

b.Untuk SIM (darat,laut,udara)Surat keterangan ini biasanya diminta oleh perusahaan yg bertanggung jawab thd keselamatan penumpang, utk hindari supir bukan derita epilepsic.Untuk NikahDahulupermintaan hanya dari ABRIsekarangtermasuk penduduk sipilDokter tetap merahasiakan penyakit pada masing2 pasangan/tergantung keputusan calon pengantin (catin).

4.Surat keterangan sakit untuk istirahatDokter harus hati-hati memberikan cuti sakit krn seringdisalahgunakan. Surat keterangan sakit palsu seorang dokter dapat dituntut pasal 263 dan 267 KUHP5.Surat keterangan cacatDokter harus hati-hati memberikan keterangan mengenai tingkat cacat pekerja akibat kecelakaan di tempat kerja krn berhubungan dg tunjangan/ pensiun yg diberikan.

6.Surat keterangan penggantian biaya dari Asuransi Kesehatan; ada identitas atau surat kuasaPernyataaan pasien/wali: Dengan ini saya bertanda tangan dibawah ini,sbg pasien/wali pasien yg sah,memberi izin pada pihak penyedia pelayanan kesehatan utk menjelaskan semua tindakan yg diperlukan, demi kesehatan saya kepada PT Asuransi X dan utk mendapatkan semua informasi lain yg diperlukan dari penyedia pelayanan kesehatan/pihak lain sehubungan dg verifikasi dan penggantian biaya dari pelayanan kesehatan yg diberikan kpd saya/pasien yg saya wakilkan.

7.Surat Keterangan cuti melahirkanHak cuti melahirkan adl 3bulan (1bln sebelum dan 2bln setelah persalinan)Tujuannya: agar ibu cukup istirahat, mempersiapkan diri dlm persalinan dan mulai bekerja kembali setelah habis nifasKenyataannya: mulai cuti sejak kelahiran Bolehtergantung instansi/perusahaan; PNS hanya sampai anak ke 2 yang ditanggung

8.Surat Keterangan ibu hamil bepergian dengan pesawat udaraSesuai dg peraturan International Aviation, ibu hamil tidak dibenarkan bepergian dg pesawat udara,jika mengalami :Hiperemesis /emesis gravidarumHamil dg komplikasi; (perdarahan, preeklamsi, dsb)Hamil 36mg/lebihHamil dg penyakit lain yg berisiko

9.Visum et RepertumAdl : surat keterangan yg dikeluarkan dokter utk polisi dan pengadilan.VeR mempunyai daya bukti dan alat bukti yg sah dlm perkara pidana.VeR berisi laporan tertulis ttg apa yg dilihat dan ditemukan pd korban/ benda diperiksa VeR utk org hidup; mis: ruda paksa krn kekerasan, keracunan, perkosaan, kasus psikiatri. VeR utk jenazah dibedakan atas visum pemeriksaan luar dan visum dg pemeriksaan luar dan dalam.perkosaan; sulit bila korban dikirim terlambat, hsl pemeriksaan tdk menunjukkan keadaan sebenarnya, mis: luka pd tubuh/ genitalia eksterna sembuh, sperma negatif dsbBedah mayat kedokteran kehakiman: hrs objektif tanpa pengaruh dari mereka yg berkepentingan dlm perkara.

10. Laporan Penyakit MenularKewajiban melapork peny menular diatur UU No 6 thn 1962 ttg wabah. Ini mudah dipahami krn kepentingan umum hrs diutamakanPada psl 50 KUHP berbunyi: Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan utk menjalankan aturan UU. Bila ada yg melarang, ia melanggar psl ini, tapi juga membahayakan masy krn membiarkan peny menular berlangsung tanpa tindakan yang diperlukan

11. Kuitansi: Dokter sering buat kuitansi sbg bukti telah berobat dan besarnya biaya yg dikeluarkan sesuai keadaan dg sebenarnya, dpt diganti ditempat ia bekerja(aturan t.kerja). Ada masalah mis; perusahan hanya mengganti 50%, pasien minta pd kuitansi 2 kali imbalan yg diterima; atau biaya lain dimasukk dlm kuitansi (built in), tak boleh. Hal ini dpt dituduh/ merupakan malpraktek etik atau malpraktek kriminil.

Sanksi Hukum:Para dokter memberi berbagi jenis surat2 tsb, sebaiknya berdsrkan keadaan yg sebenarnya dan dpt dibuktikan kebenarannya.Pemberian surat keterangan dokter tersbt menyimpang, selain tdk etis jg melanggar psl 267 KUHP:

1. seorg dokter sengaja memberi surat keterangan palsu ttg ada/ tdk ada penyakit, kelemahan atau cacat diancam 4 thn penjara.2. jika keterangan diberikan dg maksud utk memasukan seseorg dlm RS gila/ menahannya disitu, dijatuhkan penjara 8 thn.3. Diancam pidana sama, brg siapa dg sengaja beri surat keterangan palsu, se-olah2 isinya sesuai kebenaran.

Selanjutnya dlm pasal 179 KUHAPtercantum sbb :1. Setiap org yang diminta pendapatnya sbg ahli kedokteran kehakiman atau dokter/ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

2. Semua ketentuan tersebut diatas utk saksi berlaku jg bagi mereka yg memberikan keterangan ahli, dgn ketentuan bhw mereka mengucapkan sumpah/janji akan memberikan keterangan yg se-baik2nya dan se- benar2nya menurut pengetahuan dlm bidang keahliannya.

UU.RI No. 29 thn 2004 ttg PradokKomposisi UU Praktek Dokter:- 5 butir menimbang- 2 pasal dasar hukum (mengingat)- 12 BAB- 88 pasal- disahkan : 6 Oktober 2004- L N. RI. Thn 2004 No. 116- T.LN. RI No. 4431

Substansi UU.No 29 Thn 2004BAB: I. Ketentuan UmumBAB II. Asas dan TujuanBAB III. Konsil Kedokteran IndonesiaBAB IV.Standar Pendidikan Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi BAB V. Pendidikan dan Pelatihan Kedokteran dan kedokteran GigiBAB VI. Registrasi Dokter & Dokter GigiBAB VII Penyelenggaraan Praktek KedokBAB VIII.Disiplin Dokter dan dokter GigiBAB IX . Pembinaan dan PengawasanBAB X. Ketentuan PidanaBAB XI. Ketentuan PeralihanBAB XII Ketentuan Penutup

Dasar Menimbang :Bhw pembangunan kesehatan ditunjuk utk tingkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dlm rangka mewujudkan derajat kes optimal sbg salah satu unsur kesejahteraan umum sbgmana dimaksud dlm pembukaan UUD 45Bhw kes sbg HAM hrs diwujudkan dlm bentuk pemberian berbgai upaya kes pd seluruh masy mll penyelenggaraan pembanguna kes berkualitas dan terjangkau masy.Bhw penyelenggaraan praktek kedoktran merp inti dari berbagai kegiatan dlm penyelenggaraan upaya kes hrs dilakukan oleh dr dan drg yg memiliki etik dan moral yg tinggi, keahlian dan kewenangan yg secara terus menerus hrs ditingkatkan mutunya mll pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi serta pembinaan, pengawasan dan pemantauan agar penyelenggaraan pradok sesuai dgn perkembangan IPTEK

d. Bahwa utk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kpd penerima yankes, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktek kedokterane. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu dibentuk Undang-Undang Praktek Kedokteran

BABI : Ketentuan UmumPradok adalah rangkaian kegiatan oleh dokter dan drg thd pasien dlm upaya kesDr dan drg ; dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan drg spesialis lulusan pendidikan dokter atau drg baik didlm maupun luar negeri diakui oleh Pemerintah RI sesuai aturanKKI yi; suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural dan bersifat independen yg terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran GigiSertifikat kompetensi yi; surat tanda pengakuan thd kemampuan seorang dr atau drg utk menjalankan praktek kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi

5. Registrasi adl pencatatan resmi thd dokter dan dokter gigi yg telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya6.Registrasi ulang adl pencatatan ulang thd dokter dan dokter gigi yg telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yg berlaku

7.Surat izin praktikadl bukti tertulis yg diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yg akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan

8 Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi adl bukti tertulis yg diberikan konsil kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yg telah diregistrasi

9.Sarana pelayanan kesehatanadl tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yg dapat digunakan utk praktik kedokteran / kedokteran gigi10.Pasien adl setiap orang yg melakukan konsultasi masalah kesehatannya utk memperoleh pelayanan kesehatan yg diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter/dokter gigi 11.Menteri kesehatan adl menteri yg tugas dan tanggungjawab dibidang kesehatan

12. Profesi kedokteran/kedokteran gigiAdl suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yg dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yg diperoleh melalui pendidikan yg berjenjang,dan kode etik yg bersifat melayani masyarakat 13. Organisasi profesi adl Ikatan Dokter Indonesia(IDI) utk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) utk dokter gigi

14. Kolegium kedokteran indonesia dan kolegium kedokteran gigi indonesiaadl badan yg dibentuk oleh organisasi profesi utk masing-masing cabang disiplin ilmu yg bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut15. Majelis Kehormatan disiplin Kedokteran Indonesia adl lembaga yg berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yg dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi

BAB IIASAS dan TUJUANPradok dilaksanakan berasakan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasienTujuan pengaturan PradokMemberikan perlindungan kpd pasienMempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yg diberikan dokter dan dokter gigiMemberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi

BAB IIIKonsil Kedokteran Indonesia ps 4- 25Bagian: kesatu; nama & kedudukanUntuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia yg terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran GigiKonsil Kedokteran Indonesia bertanggung jawab kepada PresidenKonsil Kedokteran Indonesia berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia

Bagian Kedua: Fungsi, Tugas & wewenangKKI fungsinya: pengaturan,pengesahan, penetapan serta pembina dr & drg yg jlank praktek kedokteranTugas Konsil Kedokteran IndonesiaMelakuk registrasi dokter dan dokter gigiMengesahkan standar pendidik profesi dokter dan dokter gigiMelakukan pembinaan thd penyelengg praktik kedokteran yg dilaksanak brsama lembaga terkait sesuai dgn fungsi masing-masing. Standar ditetapk KKI bersama kolegium dr/drg, Aipki dr/drg, dan asosiasi RS Pendidikan

Wewenang Konsil KedokteranIndonesia- Menyetujui/menolak registrasi dokter dan dokter gigiMenerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigiMengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigiMelakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi

Mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi

Melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi

Melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya krn melanggar ketentuan etika profesi

Bagian ketiga: Susunan Organisasi dan keanggotaanSusunan KKI;- Konsil Kedokteran Konsil Kedokteran GigiDivisi: - Divisi registrasi Divisi standar pendidikan profesi - Divisi pembinaanPimpinan KKI : terdiri 3 org merangkap anggotaPimpinan konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi masing2 terdiri 1 orang dan merangkap anggotaPimpinan divisi pada kedokteran dan kedokteran gigi masing2 terdiri 1 orang merangkap anggota

Unsur-unsur Konsil Kedokteran IndonesiaOrganisasi profesi kedokteran 2 orangOrganisasi profesi kedokteran gigi 2 orangAsosiasi institusi pendidikan kedokteran 1orgAsosiasi institusi pendidikan kedok gigi 1 orgKolegium kedokteran 1 orgKolegium kedokteran gigi 1 orgAsosiasi rumah sakit pendidikan 2 orgTokoh masyarakat 3 orangDepartemen kesehatan 2 orgDepartemen pendidikan Nasional 2 org

Tata cara pemilihan tokoh masyarakat diatur dengan peraturan Konsil Kedokteran IndonesiaKeanggotaannya ditetapkan presiden atas usulan menteri berdasarkan usulan dari organisasi dan asosiasi dan ketentuan tata cara pengangkatan keanggotaan diatur dengan peraturan presiden Masa bakti keanggotaan 5 tahun bisa 2 kali masa jabatan (psl 16)

Pimpinan KKI, pimpinan KKGI, pimpinan divisi pada KKI dan KKGI dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh rapat pleno anggotaAnggota KKI wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan PresidenSyarat anggota KKI (psl 18):WNISehat jasmani dan rohaniBertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia

Berkelakuan baikUsia minimal 40 th maks 65 th pada wkt menjadi anggota KKIPernah praktik kedokteran minimal 10 th dan memiliki tanda STR kecuali utk wakil dari masyarakatCakap,jujur, moral,etika, dan integritas tinggi serta reputasi baikMelepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya saat diangkat dan selama menjadi anggota KKI

Anggota KKI berhenti/diberhentikan :Berakhir masa jabatan sbg anggotaMengundurkan diri atas permintaan sendiriMeninggal duniaBertempat tinggal di luar wilayah RITidak mampu melakukan tugas secara terus menerus selama 3bulanDipidana krn melakukan tindak pidana kejahatan bdasrkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukm tetap

Bila anggota KKI jadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya yg ditetapkan oleh Ketua KKI Pemberhentian anggota dg putusan tindak pidana diajukan Menteri kepada Presiden

Psl 20 Dalam melaksanakan tugas dan wewenang KKI dibantu sekretariat yg dipimpin sekretaris yg diangkat oleh menteri sekretaris bukan anggota KKI

Dalam menjalankan tugasnya sekretarisnya bertanggungjawab kepada pimpinan KKI Ketentuan fungsi dan tugas sekretaris ditetapkan oleh Ketua KKI Ps 21Pelaksanaan tugas sekretariat dilakukan pegawai KKI Pegawai tunduk pada peraturan perundang-undangan ttg kepegawaian

Bagian keempat: Tata kerja(Ps22)1.Setiap keputusan KKI yg bersifat mengatur diputuskan oleh rapat pleno anggota2.Rapat pleno KKI dianggap sah jikadihadiri oleh plg sedikit 1/2jml anggota + 1 3.Keputuan diambil dg cara musyawarah utk mufakat4.Pemungutan suara dilakukan bila musyawarah tdk berhasil

Ps23Pimpinan KKI melakukan pembinaan thd pelaksanaan tugas anggota dan pegawai konsil agar pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dg ketentuan peraturan perundang2an

Ps24Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerjaKKI diatur dg peraturan KKI

Bagian KelimaPembiayaan (Ps 25)Biaya utk pelaksanaan tugas2 KKI dibebankan kpd APBN

BAB IVSTANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGIPs 26Standar pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi disahkan KKI

Standar pendidikan profesi kedokterandan kedokteran gigia.Untuk pendidikan profesi dokter/dokter gigi disusun oleh asosiasi institusi pendidikan dokter atau kedokteran gigib.Untuk pendidikan profesi kedokteran spesialis dan kedokteran gigi spesialis disusun oleh kolegium kedokteran atau kedokteran gigi

Asosiasi institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi dalam menyusun standar pendidikan profesi berkoordinasi dg organisasi profesi, kolegium,asosiasi rumah sakit pendidikan, Depdiknas dan Depkes

Kolegium Kedokteran/kedokteran gigi dlm menyusun standar pendidikan profesi berkoordinasi dg organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran/ kedokteran gigi,asosiasi rumah sakit pendidikan, Depdiknas dan Depkes

BAB VPENDIDIKAN DAN PELATIHANKEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI

Ps27 Pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi untuk memberikan kompetensi dilaksanakan sesuai standar pendidikan profesi

Ps 28Setiap dokter/dokter gigi yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan yg diselenggarakan oleh organisasi profesi an lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/ kedokteran gigi

(2) Pendidikan dan pelatihan kedokteran dan kedokteran gigi berkelanjutan dilaksanakan sesuai standar yg ditetapkan oleh organisasi profesi kedokteran dan kedokteran gigiBAB VIREGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI(1)Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki STR dokter dan dokter gigi

(2)STR dokter dan dokter gigi diterbitkan KKI(3)Syarat untuk memperoleh STR dokter dan dokter gigi :- Memiliki ijazah dokter,dokter spesialis, dokter gigi,dokter gigi spesialis- Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter/dokter gigi- Memiliki sertifikat kompetensi- Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi

(4)STR dokter/dokter gigi berlaku 5 tahun dan diregristrasi ulang setiap 5 tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan(5)Ketua Konsil Kedokteran dan Ketua Konsil Kedokteran Gigi dalam melakukan registrasi ulang harus mendengar pertimbangan ketua divisi registrasi dan ketua divisi pembinaan (6)Ketua Konsil Kedokteran dan Ketua Konsil Kedokteran Gigi berkewajiban memelihara dan menjaga registrasi dokter dan dokter gigi

Ps 30(1)Dokter dan dokter gigi lulusan luar negeri yg akan melaksanakan praktik kedokteran di Indonesia hrs dievaluasi(2)Evaluasi meliputi :-Kesahan ijazah-Kemampuan utk melakukan praktik kedokteran yg dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi

- Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter/dokter gigi- Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mentalMembuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan etika profesi(3)Dokter dan dokter gigi WNA selain memenuhi ketentuan juga harus melengkapi surat izin kerja sesuai dg ketentuan peraturan perundang- undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia

(4)Dokter dan dokter gigi yg telah memenuhi ketentuan diberikan STR oleh KKI Ps 31(1)STR sementara dapat diberikan kpd dokter dan dokter gigi WNA yg melakukan kegiatan dlm rangka pendidikan,pelatihan,penelitian, pelayanan kesehatan dibidang kedokteran/ kedokteran gigi yg bersifat sementara di Indonesia

(2)STR sementara berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya(3)STR sementara diberikan apabila telah memenuhi ketentuan

Ps32(1)STR bersyarat diberikan kpd peserta program pendidikan spesialis atau dokter gigi spesialis WNA yg mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia

(2)Dokter/dokter gigi WNA yg akan memberikan pendidikan dan pelatihan dlm rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi utk wkt tertentu,tidak memerlukan STR bersyarat(3)Dokter/dokter gigi WNA harus mendapat persetujuan dari KKI(4)STR dan persetujuan diberikan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

Ps33STR tidak berlaku karena:-dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan-habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftar ulang-atas permintaan yg bersangkutan-yang bersangkutan meninggal dunia-dicabut KKIPs 34Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi,registrasi ulang,registrasi sementara,dan registrasi bersyarat diatur dg Peraturan KKI

Ps 35(1)Dokter/dokter gigi yg telah memiliki STR mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dg pendidikan dan kompetensi yg dimiliki,terdiri atas:-mewawancarakan pasien-Memeriksa fisik dan mental pasien-Menentukan pemeriksaan penunjang-Menegakkan diagnosis-Menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien-Melakukan tindakan kedokteran/kedokteran gigi-Menulis resep dan alat kesehatan-Menerbitkan surat keterangan dokter/dokter gigi-Menyimpan obat dlm jml dan jenis yg diizinkan-Meracik dan menyerahkan obat kpd pasien,bagi yg praktik di daerah terpencil yg tdk ada apotek

(2)Selain kewenangan lainnya diatur dg Peraturan KKI

BAB VIIPENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERANSurat Izin Praktik (Ps36)Setiap dokter dan dokter gigi yg melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktikPs 37(1)Surat izin praktik dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yg berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran/kedokteran gigi dilaksanakan

(2)Surat izin praktik (SIP)dokter/dokter gigi hanya diberikan plg byk 3 tempat(3)SIP hanya berlaku utk 1 tmp praktikPs38(1)Syarat utk mendapatkan SIP:-Memiliki STR dokter/dokter gigi yg masih berlaku (Ps29,Ps30,Ps31)-Mempunyai tempat praktik-Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi

(2)SIP masih tetap berlaku:-STR dokter dokter gigi masih berlaku-Tempat praktik masih sesuai yg tercantum dalam SIP(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai SIP diatur dengan Peraturan Menteri

Pelaksanaan Praktik(Ps39)Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan kesepakatan antara dokter/ dokter gigi dg pasien dlm upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit,peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan

Ps40(1)Dokter/dokter gigi yg berhalangan menyelenggarakan praktik kedokteran hrs membuat pemberitahuan/menunjuk dokter atau dokter gigi pengganti(2)Dokter/dokter gigi pengganti harus yg mempunyai SIP

Ps 41(1)Dokter/dokter gigi yg telah mempunyai SIP dan menyelenggarakan praktik kedokteran wajib memasang papan nama praktik kedokteran(2)Dokter/dokter gigi berpraktik di sarana pelayanan kesehatan,pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib membuat praktik kedokteran

Ps42Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter/dokter gigi yg tidak memiliki SIP utk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tsbPs43Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan praktik kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri

Pemberian PelayananStandar pelayanan (Ps44)(1)Dokter/dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran/kedokteran gigi(2)Standar pelayanan dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan(3)Standar pelayanan utk dokter/dokter gigi diatur dg Peraturan Menteri

Persetujuan Tindakan Kedokteran/Kedokteran gigi (Ps45)(1)Setiap tindakan kedokteran/kedokteran gigi yg akan dilakukan oleh dokter/dokter gigi thd pasien hrs mendapat persetujuan(2)Persetujuan diberikan pasien mendapat penjelasan secara lengkap(3)Penjelasan:-diagnosis dan tata cara tindakan medis-tujuan tindakan medis yg dilakukan-alternatif tindakan lain dan risikonya-risiko dan komplikasi yg mgkn terjadi-Prognosis thd tindakan yg dilakukan

(4)Persetujuan dpt diberikan secara tertulis maupun lisan(5)Setiap tindakan kedokteran/ kedokteran gigi yg mengandung resiko tinggi hrs diberikan dg persetujuan tertulis yg ditandatangani oleh yg berhak memberikanpersetujuan(6)Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran/ kedokteran gigi diatur dg persetujuan menteri

Rekam MedisPs 46(1)Setiap dokter/dokter gigi dlm menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis(2)Rekam medis harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan(3)Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan petugas yg memberikan pelayanan atau tindakan

Ps 47(1)Dokumen rekam medis merupakan milik dokter,dokter gigi,/sarana pelayanan kesehatan,sdkn isi rekam medis merupakan milik pasien(2)Rekam medis hrs disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter/dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan(3)Ketentuan mengenai rekam medis diatur dg Peraturan Menteri

Rahasia KedokteranPs 48(1)Setiap dokter/dokter gigi dlm melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran(2)Rahasia kedokteran dpt dibuka hanya utk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dlm rangka penegakan hukum,permintaan pasien sendiri/ berdasarkan ketentuan perundang2an(3)Ketentuan lbh lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dg Peraturan Menteri

Kenali Mutu dan Kendali BiayaPs 49(1)Setiap dokter/dokter gigi dlm melaksanakan praktik kedokteran/kedokteran gigi wajib menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya(2)Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dapt diselenggarakan audit medis(3)Pembinaan dan pengawasan ketentuan dilaksanakan oleh organisasi profesi

Hak dan Kewajiban Dokter/Dokter GigiPs 50Dokter/dokter gigi dlm melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:-Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dg standar profesi dan standar prosedur operasional-Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional-Memperoleh informasi yg lengkap dan jujur dari pasien/keluarganya-Menerima imbalan jasa

Ps 51 (Kewajiban Dr/Drg)

-Memberikan pelayanan medis sesuai dg standar profesi dan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien-Merujuk pasien ke Dr/Drg lain yg mempunyai keahlian/kemampuan yg lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan/ pengobatan-Merahasiakan sgl sesuatu yg diketahuinya ttg pasien bahkan jg setelah pasien itu meninggal dunia-Melakukan pertologan darurat atas dasar perikemanusiaan kecuali bila ia yakin ada org lain yg bertugas dan mampu melakukannya-Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran/kedokteran gigi

Hak dan Kewajiban Pasien

Ps 52 (Hak Pasien)-Mendapatkan penjelasan scr lengkap ttg tindakan medis -Meminta pendapat doketr/dokter gigi lain-Mendapatkan pelayanan sesuai dg kebutuhan medis -Menolak tindakan medis-Mendapatkan isi rekam medis

Ps 53 (Kewajiban pasien)-Memberikan informasi yg lengkap dan jujur ttg masalah kesehatannya-Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter/dokter gigi-Mematuhi ketentuan yg berlaku di sarana pelayanan kesehatan-Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yg diterimaPembinaan (Ps 54)(1)Dlm terselenggaranya praktik kedokteran yg bermutu dan melindungi masyarakat,perlu dilakukan pembinaan thd Dr/Drg yg melakukan praktik kedokteran(2)Pembinaan dilakukan oleh KKI bersama2 dg organisasi profesi

DISIPLIN DOKTER dan DOKTER GIGIMajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran IndonesiaPs 55(1)Utk menegakkan disiplin dan dokter gigi dlm penyelenggaraan praktik kedokteran, dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia(2)Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembaga otonom dari KKI(3)Majelis Kehormatan disiplin Kedokteran Indonesia dala menjalankan tugasnya bersifat independen

Ps 56Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertanggung jawab kpd KKIPs 57(1) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesiaberkedudukan di ibukota negara RI(2) Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di tingkat provinsi dpt dibentuk oleh KKI atas Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia

Ps 58Pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia terdiri atas seorang ketua,seorang wakil ketua dan seorang sekretarisPs 59(1)Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tdd 3 org dokter dan 3 org dokter gigi dari organisasi profesi msg2,seorang dokter dan seorang dokter gigi mewakili asosiasi rumah sakit dan 3 org sarjana hukum

(2)Syarat diangkat mjd anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia :

a.WNIB.Sehat jasmani dan rohanic.Bertakwa kpd Tuhan YME dan berakhlak muliad.Berkelakuan baike.Berusia min 40th maks 65th saat diangkatf.Bagi Dr/Drg pernah melakukan praktik kedokteran min 10 th dan memiliki STR g.Bagi sarjana hukum pernah melakukan praktik di bidang hukum min 10th dan memiliki pengetahuan di bidang hukum kesehatanh.cakap,jujur,memiliki moral,etika dan integritas yg tinggi serta memiliki reputasi yg baik

Ps 60Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Menteri atas usul organisasi profesiPs 61Masa bakti keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adl 5th dan dpt diangkat kembali utk 1 kali masa jabatanPs 62(1)Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dg agama msg2 di hadapan Ketua KKI

(2)Bunyi Sumpah/janji:Saya bersumpah/berjanji dg sunggung2 bhw saya utk melaksanakan tugas ini,lgs/tdk lgs dg menggunakan nama/cara apapun jg,tdk memberikan/menjanjikan sesuatu apapun kpd siapapun jgSaya bersumpah/berjanji bhw saya utk melakukan/ tdk melakukan sesuatu dlm tugas ini,tdk sekali2 akan menerima lgs/tdk lgs dari siapapun jg suatu janji/pemberianSaya bersumpah/berjanji dlm menjalankan tugas ini,senantiasa menjunjung tinggi ilmu kedokteran/kedokteran gigi dan mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan dokter/dokter gigiSaya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara RI Thn 1945,serta peraturan perundang-undangan yg berlaku bagi Negara RI

Saya bersumpah/berjanji bhw saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dg sungguh2 seksama, objektif,jujur,berani,adil, tdk membeda2kan jabatan,suku,agama,ras, jender dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dg sebaik2nya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan YME, masyarakat,bangsa dan negaraSaya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak/tidak menerima/tdk mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun jg dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yg di amanatkan Undang-undang kpd saya

Ps 63(1)Pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dipilih dan ditetapkan oleh rapat pleno anggota(2)Ketentuan lbh lanjut mengenai tatacara pemilihan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia diatur dg Peraturan KKIPs 64Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bertugas:-menerima pengaduan,memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter/dokter gigi yg diajukan-menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter/dokter gigiPs 65Segala pembiayaan kegiatan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dibebankan kepada anggaran KKI

Pengaduan Ps 66(1)Setiap org mengetahui kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter/dokter gigi dlm menjalankan praktik kedokteran dpt mengadukan scr tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (2)Pengaduan sekurang2nya hrs memuat:-Identitas pengadu-Nama dan alamat tempat praktik Dr/Drg dan wkt tindakan dilakukan-alasan pengaduan(3)Pengaduan tidak menghilangkan hak setiap org utk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kpd pihak yg berwenang dan/ menggugat kerugian perdata ke pengadilan

Pemeriksaan Ps 67Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa dan memberikan keputusan thd pengaduan yg berkaitan dg disiplin dokter dan dokter gigiPs 68Apabila dlm pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia meneruskan pengaduan pada organisasi profesi

KeputusanPs 69(1)Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter,dokter gigi dan KKI(2)Keputusan dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin(3)Sanksi disiplin dapat berupa:-Pemberian peringatan tertulis-Rekomendasi pencabutan STR/SIP-kewajiban mengikuti pendidikan/pelatihan di institusi pendidikan kedokteran/ kedokteran gigi

Pengaturan Lebih LanjutPs 70Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia,tata cara penanganan kasus,tata cara pengaduan,tatacara pemeriksaan srta pemberian keputusan diatur dg peraturan KKI

Pembinaan dan PengawasanPs 71Pemerintah pusat,KKI,Pem.daerah, organisasi profesi membina serta mengawasi praktik kedokteran sesuai dg fungsi dan tugas msg2Ps 72Pembinaan dan pengawasan utk:-Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yg diberikan Dr/Drg-Melindungi masy.atas tindakan yg dilakukan dokter/dokter gigi-Memberikan kepastian hukum bagi masy, dokter, dan dokter gigi

Ps 73(1)Setiap org dilarang menggunakan identitas berupa gelar/btk lain yg menimbulkan kesan masy.seolah2 yg bersangkutan adl dokter/dokter gigi yg telah memiliki STR(2)Setiap org dilarang menggunakan alat,metode atau cara lain dlm memberikan pelayanan kpd masy. Yg menimbulkan kesan seolah2 yg bersangkutan adl dokter/dokter gigi yg telah mempunyai STR(3)Ketentuan tsb tidak berlaku bg tenaga kesehatan yg diberi kewenangan oleh peraturan perundang2anPs 74Dlm rangka pembinaan dan pengawasan Dr/Drg yg menyelenggarakan praktik kedokteran dpt dilakukan audit medis

Ketentuan PidanaPs 75(1)Setiap Dr/Drg yg dg sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki STR (dlm Ps 29 ayat 1) dipidana dg penjara plg lama 3th/ denda maks Rp100.000.000(2)Setiap Dr/Drg WNA yg dg sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki STR (Ps31 ayat 1) dipidana penjara maks 3th/ denda plg byk Rp100.000.000(3)Setiap Dr/Drg WNA yg dg sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki STR (Ps32 ayat 1) dipidana penjara maks 3th/denda maksRp100.000.00,00

Ps 76Setiap dokter/dokter gigi yg dg sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memilki SIP (Ps 36) dipidana penjara maks 3 th atau denda Rp.100.000.000,00Ps 77Setiap org dg sengaja menggunakan identitas berupa gelar/bentuk lain yg menimbulkan kesan bagi masy. Seolah2 yg bersangkutan adl dokter/dokter gigi yg telah memiliki SIP (Ps73 ayat 1)di penjara maks 5th atau denda Rp.150.000.000,00

Ps 78Setiap org yg dg sengaja menggunakan alat, metode atau dg cara lain dlm memberikan pelayanan kpd masy. Yg menimbulkan kesan seolah2 yg bersangkutan adl dokter/dokter gigi yg telah memiliki SIP (Ps73 ayat 2) dipidana penjara maks 5th atau denda Rp.150.000.000

Ps 79Dipidana dg pidana kurungan maks 1th/denda maks Rp50.000.000,00 :-dg sengaja tdk memasang papan nama (Ps 41ayat 1)-dg sengaja tdk membuat rekam medis (Ps46 ayat 1)-dg sengaja tdk memenuhi kewajiban (Ps 51)

Ps 80(1)Setiap org yg dg sengaja mempekerjakan Dr/Drg (Ps 42), dipidana penjara plg lama 10th atau denda maks Rp.300.000.000(2)Dalam hal tindak pidana pd ayat 1 dilakukan korporasi,mk pidana yg dijatuhkan adl pidana denda pd ayat 1 ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin

Ketentuan PeralihanPs 81Pada saat diundangkannya UU ini semua peraturan perundang2an yg merupakan pelaksanaan UU No.23 Th 1992 tetap berlaku sepanjang tdk bertentangan dan/belum diganti berdasarkan UU iniPs82(1)Dokter dan Drg yg telah memiliki surat penugasan dan/ SIP, dinyatakan telah memiliki STR dan SIP berdasarkan UU(2)Surat penugasan dan SIP pd ayat 1 hrs disesuaikan dg STR,dan SIP berdasarkan UU ini plg lama 2th setelah KKI terbentuk

Ps 83(1)Pengaduan atas adanya pelanggaran disiplin pd saat blm terbentuknya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di tingkat Pertama dan Menteri pd tk banding(2)Kepala dinas Kesehatan Provinsi dlm menangani pengaduan (ayat1) membentuk Tim yg tdr dari unsur2 profesi utk memberikan pertimbangan(3)Putusan berdasarkan pertimbangan Tim dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Menteri sesuai dg fungsi dan tugasnyaPs 84(1)Untuk pertama kali anggota KKI diusulkan oleh Menteri dan diangkat oleh Presiden(2)Keanggotaan KKI (ayat1) berlaku utk masa jabatan 3th sejak diangkat

Ketentuan PenutupPs 85Dg disahkannya UU ini maka Ps 54 UU No.23 Th 1992 ttg kesehatan yg berkaitan dg dokter dan dokter gigi dinyatakan tdk berlaku lgPs 86KKI sbgmn dimaksud dlm Ps84 ayat 2 hrs dibentuk plg lama 6bln sjk UU ini diundangkanPs 87KKI sbgmn dimaksud dlm Ps 4 hrs dibentuk plg lambat 1bln sblm masa jabatan keanggotaan KKI sbgmn pd Ps 84 ayat 2 berakhirPs 88UU ini mulai berlaku 1th sjk diundangkan.Agar setiap org mengetahuinya,memerintahkan pengundangan UU ini dg penempatannya dlm Lembaran Negara RI

MKDKIMAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI) NORMA (KAIDAH) DISIPLIN KEDOKTERAN

UU PRADOK NO. 29 THN 2004PASAL 55 AYAT 1MENEGAKKAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI DALAM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN

MKDKIADALAH LEMBAGA YANG BERWENANG UNTUK : MENENTUKAN ADA TIDAKNYA KESALAHAN YANG DILAKUKAN DOKTER DAN DOKTER GIGI DALAM PENERAPAN DISIPLIN ILMU KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI DANMENETAPKAN SANKSI

NORMADalam Praktik KedokteranKeterangan:Merah : disiplinHitam : hukumkuning : etika

ETIKA DOKDISIPLIN DOKHUKUM DOK1.Norma Moral - masalah moral

2.Pelanggaran: dilema norma internal (baik-buruk)3.Dampak-kualitas moral-kehormatan profesi4.Lingkup-perilaku etik1.Norma disiplin std profesi (kompetensi,yankes, perilaku)2.PelanggaranLanggar standar profesi (benar-salah)3.Kualitas profesi (layanan, perilaku) kehormatan profesi

4.Kompetensi yanmedik perilaku prof1.Norma hukum

2.Pelanggaran norma hukum (benar-salah)

3.Penyelesaian konflik/kedamaian

4.Peraturan hk ttg yan kedokteran

ETIKA DOKDISIPLIN DOKHUKUM DOK5.BENTUK: KODE ETIK PROFESI

6.DISUSUN :ORG, PROFESI

7.SANKSI-MORAL/HATI NURANI-NASEHAT/ TEGURAN PENGUCILAN8.YG MEMERIKSA-MKEKMKEKGANGG PROFESI5.ATURAN DISIPLIN KEDOKTERAN

6.KOMPILASi OLEH KKI

7.SANKSI-TEGURAN-REEDUKASI-CABUT STR/SIP

8.MKDKI:-DOKTER-DOKTER GIGI-SARJANA HUKUM5.UU,PP,PERMEN,KEPRES,dll

6.NEGARA(DPR+PEMERINTAH)

7.SANKSI-PID:DENDA/PENJARA-PDT:GANTI RUGI

8.PENGADILAN:-NEGERI-TUNANGGOTA :HAKIM

PELANGGARAN DAN CARA PENANGANAN ETIKAMKEK

DISIPLINMKDKIDRDRG SENGKETA HUKUMPERADILAN PIDANAPERADILAN PERDATAPERADILAN TUN

SENGKETA NON HUKUMLEMBAGA MEDIASI (ADR)

DISIPLIN KEDOKTERANKEPATUHAN MENERAPKAN ATURAN-ATURAN/KETENTUAN PENERAPAN KEILMUAN DLM PELAKSANAAN PELAYANAN.LEBIH KHUSUS: KEPETUHAN MENERAPANKAN KAIDAH2 PENATALAKSANAAN KLINIS Asuhan medis) YG MENCAKUP:- PENEGAKAN DIAGNOSIS- TINDAKAN PENGOBATAN (TREATMENT)- MENETAPKAN DIAGNOSIS DENGAN STANDAR/ INDIKATOR: - STANDAR KOMPETENSI, STD PERILAKU ETIS, STD ASUHAN MEDIS DAN STANDAR KLINIS

DALAM PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN, HARUS DILAKUKAN SESUAI DENGAN: 1. STANDAR PELAYANAN2. STANDAR PROFESI3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

DISIPLIN KEDOKTERAN MERUPAKAN KEPaTUHAN MEMENUHI- STANDAR OF CARE- CLICAL STANDARD- STANDARD OF COMPETENCE- STANDARD OF PROFESSIONAL ATTITUDE- DAN ATURAN/KETENTUAN TERKAIT DALAM ASUHAN MEDIS(PENATALAKSANAAN KLINIS PASIEN)

PELANGGARAN DISIPLIN (SERIOUS PROFESSIONAL MISCONDUCT) KEPUTUSAN KKI NO: 17/KKI/KEP.VIII/2006KEGAGALAN PENATALAKSANAAN PASIEN OK: - KETIDAK CAKAPAN (INCOMPETENCE)- KELALAIAN (GROSS NEGLIGENCE)PERILAKU TERCELA (MEN. UKURAN PROFESI)KETIDAKLAIKAN FISIK & MENTAL (UNFIT TO PRACTICE. ATAU DGN KATA LAIN:TIDAK MEMENUHI:- STANDARD OF CARE, CLINICAL STANDARD- STANDARD OF COMPETENCE- STANDARD OF PROFESSIONAL ATITUDE DAN ATURAN/ KETENTUAN TERKAIT

FILOSOFI PENEGAKAN DISIPLINTUJUAN PENEGAKAN DISIPLINUTAMA: PROTEKSI PASIENLAIN-LAIN:1. JAGA MUTU DR/DRG2. JAGA KEHORMATAN PROFESI KEDOKTERAN/ KEDOKTERAN GIGI

TAHAP PENEGAKAN DISIPLIN OLEH MKDKITAHAP 1: INVESTIGASIONAL STAGE (TAHAP INVESTIGASI)- PENGADUAN (ADMISSION). VERIFIKASI- PEMERIKSAAN AWAL OLEH MPA. INVESTIGASI(INGUIRY)TAHAP 2: ADJUDICATORY STAGE (PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN). PEMERIKS DISIPLIN OLEH MPD ; PEMBUKTIAN. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

TAHAP PENEGAKAN DISIPLIN OLEH MKDKITAHAP 3: DISPOSITIONAL STAGE (PENYAMPAIAN KEPUTUSAN)- PEMBACAAN KEPUTUSAN- PENGAJUAN KEBERATAN TERADU (JIKA ADA)- PENYAMPAIAN KEPUTUSAN KEPADA PIHAK TERKAIT

PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN (TAHAP MPA)

Setiap Orang atauKepentingan yg dirugikan

Pengaduan tertulis

VerifikasiPenetapanMajelisPemeriksaanawal

Oleh ketuaMKDKIPemeriksaan awal

KeputusanMPADITOLAKDILUAR DISIPLINPELANGGARAN ETIKPELANGGARAN DISIPLINKEPADA PENGADUSEKRETARIAT MKDKI/MKDKI-PPenetapan Majelis Pemeriksa DisiplinOleh ketua MKDKIORGANISASI PROFESIPELAKSANAAN KEPUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA AWAL

PENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERAN (TAHAP MPD)PEMERIKSAAN AWALPELANGGARAN DISIPLINPENETAPAN MAJELISPEMERIKSA OLEHKETUA MKDKIPEMERIKSAAN PROSES PEMBUKTIANKEPUTUSANBEBAS/TIDAK BERSALAHPERINGATAN TERTULISREKOMENDASI PENCABUTAN SIP/STRMENGIKUTI PENDIDIKAN/PELATIHANPELAKSANAAN KEPUTUSANSEKRETARIAT MKDKI/MKDKIPROVSEKRETARIAT MKDKI/MKDKIPROVSEKRETARIAT MKDKI/MKDKIPROVSEKRETARIAT MKDKI/MKDKIPROVDINKES KAB/KOTA

SIPKKI

STRKKIDOKTER/DOKTER GIGIDOKTER/DOKTER GIGIDOKTER/DOKTER GIGIINSTITUSIPENDIDIKANKOLEGIUM

PENGADUAN (PASAL 66 UU PRADOK)SETIAP ORANG YG MENGETAHUI ATAU KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN ATAS TINDAKAN DOKTER. DOKTER GIGI DALAM MENJALANKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DAPAT MENGADUKAN SECARA TERTULIS KPD KETUA MKDKIPENGADUAN SBGMANA DIMAKSUD AYAT 1 DAN AYAT 2 TDK MENGHILANGKAN HAK SETIAP ORG UNTUK MELAPORKAN ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA KEPADA PIHAK YANG BERWENANG DAN/ ATAU MENGGUGAT KERUGIAN PERDATA KE PENGADILAN

ALAT BUKTISURAT-SURAT/ DKUMEN TERTULISKETERANGAN SAKSIPENGAKUAN TERADUKETERANGAN SAKSI AHLIBARANG BUKTI

SIFAT SIDANGSIDANG MAJELIS PEMERIKSA DISIPLIN : TERTUTUPSIDANG PEMBACAAN AMAR KEPUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA DISIPLIN : TERBUKA

MACAM KEPUTUSANTIDAK BERSALAHBERSALAH DENGAN SANKSI:- PERINGATAN TERTULIS- REKOMENDASI PENCABUTAN STR ATAU SIP, SEMENTARA (MAX 1 THN) ATAU SELAMANYA- DAN ATAU KEWAJIBAN MENGIKUTI PENDIDIKAN/ PELATIHAN

SIFAT SANKSI DISIPLINKEPUTUSAN SANKSI DISIPLIN OLEH MKDKI MERUPAKAN KEPUTUSAN TUN (BESCHIKKING)KEPUTUSAN BERSIFAT FINALPENGAJUAN KEBERATAN BILA ADA BUKTI BARU

BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN KEDOKTERANTIDAK KOMPETEN/ CAKAPTIDAK MERUJUKPENDELEGASIAN KPD NAKES YG TDK KOMPETENDR/DRG PENGGANTI TDK BERITAHU KEPASIEN, TDK PUNYA SIPTDK LAIK PRAKTIK (KESEHAT FISIK & MENTAL)KELALAIAN DLM PENATALAKSANAAN PASIENPEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN BERLEBIHAN

8. TDK BERIKAN INFORMASI YG JUJUR9. TDK ADA INFORMED CONSENT10. TDK BUAT/ SIMPAN REKAM MEDIS11. PENGHENTIAN KEHAMILAN TANPA INDIKASI12. EUTHANASIA13 .PENERAPAN PELAYAN YG BLM DITERIMA KEDOKTERAN14.PENELITIAN KLINIS TANPA PERSETUJUAN ETIS15 .TDK MEMBERI PERTOLONGAN DARURAT16.MENOLAK/MENGHENTIK PENGOBAT TANPA ALASAN YG SAH17.MEMBUKA RAHASIA MEDIS TANPA IZIN18 .BUAT KETERANGAN MEDIS TIDAK BENAR19. IKUT SERTA TINDAKAN PENYIKSAAN

20. PERESEPAN OBAT PSIKOTROPIK NARKOTIKA TANPA INDIKASI21. PELECEHAN SEKSUAL, INTIMIDASI, KEKERASAN22. PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK/ SEBUTAN PROFESI, PALSU23. MENERIMA KOMISI THD RUJUKAN/ PERESEPAN24. PENGIKLANAN DIRI YG MENYESATK25. KETERGANTUNGAN NAPZA26. STR,SIP,SERTIFIKAT KOMPETENSI TDK SAH27. IMBAL JASA TDK SESUAI TINDAKAN28. TDK BERIKAN DATA/INFORMASI ATAS PERMINTAAN MKDKI