SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN...~ 5 ~ KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 12 Juli 2019 GUBERNUR SULAWESI

~ 1 ~

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 1253/VII/TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH

DENGAN PERJANJAIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Ayat (15),

Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 Ayat (6), Pasal 20 Ayat (3), Pasal 21 Ayat (3), Pasal 31 Ayat (5), Pasal 37 huruf h, Pasal 38 Ayat (3) huruf

a, huruf b dan huruf c, Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Dalam

Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur yang merupakan pedoman untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Bagi

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah

Dengan Perjanjian Kerja Dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Tentang Penetapan Standar Satuan Harga

Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan

Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

~ 2 ~

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);


Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4712);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun

Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 511)

~ 3 ~

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3);

13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 27 Tahun 2019

tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri

Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dan

Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2019 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan rincian terdiri atas: a. uang harian, berupa:

1. Satuan uang harian untuk perjalanan dinas luar daerah; 2. Satuan uang harian untuk perjalanan dinas dalam daerah;

dan 3. Satuan uang harian dan biaya transport perjalanan dinas

dalam kota (lebih dari 8 jam).

b. biaya transport, berupa: 1. Satuan biaya transport perjalanan dinas dalam kota

(kurang dari 8 jam). 2. Satuan biaya transport perjalanan dinas luar daerah (pergi-

pulang).

3. Satuan biaya transport perjalanan dinas dalam daerah melalui udara (pergi-pulang);

4. Satuan biaya transport perjalanan dinas dalam daerah

melalui darat (pergi-pulang); 5. Satuan biaya transport perjalanan dinas dalam daerah

melalui laut (pergi-pulang); dan c. biaya bahan bakar minyak (BBM), berupa:

Satuan biaya bahan bakar minyak (BBM) perjalanan dinas

dalam daerah berdasarkan jarak Ibukota Provinsi ke kabupaten/kota (PP) dan berdasarkan kota tujuan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (pergi-pulang).

d. biaya taksi, berupa: Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah.

e. biaya penginapan, berupa: 1. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah; dan 2. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah.

f. uang representasi, berupa: 1. Satuan uang representasi perjalanan dinas luas daerah;

dan 2. Satuan uang representasi perjalanan dinas dalam daerah.

~ 4 ~

g. uang sewa kendaraan, berupa: Satuan uang sewa kendaraan perjalanan dinas luar daerah

bagi pejabat negara dan pimpinan DPRD. h. biaya sewa/rental kendaraan, berupa:

Satuan biaya sewa/rental kendaraan perjalanan dinas dalam

daerah.

KEDUA : Besaran komponen standar satuan harga perjalanan dinas

sebagaimana dimaksud diktum KESATU, merupakan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran VII sampai dengan Lampiran XIV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Biaya transport sebagaimana dimaksud diktum KESATU huruf b merupakan estimasi biaya transport sarana angkutan perjalanan

dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan

Lampiran VI Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT : Satuan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana dimaksud diktum KESATU huruf c, merupakan perhitungan biaya BBM

berdasarkan jarak tempuh dari kota asal ke kota tujuan perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Satuan biaya taxi sebagaimana dimaksud diktum KESATU huruf d, merupakan biaya taxi untuk perjalanan dinas luar daerah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan Gubernur ini.

KEENAM : Satuan uang penginapan sebagaimana dimaksud diktum

KESATU huruf e, merupakan satuan uang penginapan untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IX dan Lampiran X Keputusan Gubernur ini.

KETUJUH : Satuan uang representasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU huruf f, merupakan satuan uang representasi untuk

perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan Lampiran XII Keputusan Gubernur ini.

KEDELAPAN : Satuan uang sewa kendaraan sebagaimana dimaksud diktum

KESATU huruf g, merupakan satuan uang sewa kendaraan perjalanan dinas luar daerah bagi pejabat negara dan pimpinan

DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Keputusan Gubernur ini.

KESEMBILAN : Satuan biaya sewa/rental sebagaimana dimaksud diktum

KESATU huruf h, merupakan satuan biaya sewa/rental kendaraan perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XIV Keputusan Gubernur ini.

KESEPULUH : Format tentang masing-masing : Fasilitas Transport Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah; Surat Tugas; Surat

Perintah Perjalanan Dinas; Rincian Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Format Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; Daftar Pengeluaran Riil; Surat Pernyataan Pembatalan/

Penundaan Pelaksanaan Perjalanan Dinas; Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan/Penundaan Pelaksanaan

Perjalanan Dinas; dan Surat Pernyataan Pelampauan Biaya Transportasi Luar Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV sampai dengan Lampiran XXIII yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

~ 5 ~

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar pada tanggal 12 Juli 2019

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; 2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; 3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di

Makassar; 4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

5. Para Kepala SKPD/Unit Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masing-masing di Tempat.

~ 6 ~

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 1253/VII/TAHUN 2019 TANGGAL : 12 Juli 2019 TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

SATUAN UANG HARIAN UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

SATUAN UANG HARIAN UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH



NO. PROVINSI SATUAN JUMLAH

UANG HARIAN

1 GUBERNUR DAN KETUA DPRD O/H 6.000.000

2 WAKIL GUBERNUR DAN WAKIL KETUA DPRD O/H 5.000.000

3 SEKRETARIS DAERAH O/H 4.000.000

4 ANGGOTA DPRD O/H 2.500.000

5 PEJABAT ESELON II.A O/H 2.500.000

6 PEJABAT ESELON II.B O/H 2.000.000

7 PEJABAT ESELON III.A O/H 1.750.000

8 PEJABAT ESELON III.B O/H 1.450.000

9 PEJABAT ESELON IV O/H 1.350.000

10 PNS GOLONGAN IV O/H 1.200.000

11 PNS GOLONGAN III O/H 1.100.000

12 PNS GOLONGAN II, I DAN PPPK O/H 900.000


UANG HARIAN

1 GUBERNUR DAN KETUA DPRD O/H 2.750.000

2 WAKIL GUBERNUR DAN WAKIL KETUA DPRD O/H 2.500.000

3 SEKRETARIS DAERAH O/H 2.000.000

4 ANGGOTA DPRD O/H 1.500.000

5 PEJABAT ESELON II.A O/H 1.500.000

6 PEJABAT ESELON II.B O/H 1.400.000

7 PEJABAT ESELON III.A O/H 1.200.000

8 PEJABAT ESELON III.B O/H 1.200.000

9 PEJABAT ESELON IV O/H 1.100.000

10 PNS GOLONGAN IV O/H 950.000

11 PNS GOLONGAN III O/H 900.000

12 PNS GOLONGAN II, I DAN PPPK O/H 800.000

- 1 -

~ 7 ~

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 1253/VII/TAHUN 2019 TANGGAL : 12 Juli 2019 TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

SATUAN UANG HARIAN DAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

(LEBIH DARI 8 JAM)

SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

(KURANG DARI 8 JAM)




TRANSPORT DALAM KOTA

JUMLAH UANG HARIAN DALAM KOTA

TOTAL

1 GUBERNUR DAN KETUA DPRD O/H - - -

2 WAKIL GUBERNUR DAN WAKIL KETUA DPRD O/H - - -

3 SEKRETARIS DAERAH O/H - - -

4 ANGGOTA DPRD O/H 150.000,- 200.000,- 350.000,-

5 PEJABAT ESELON II.A O/H 150.000,- 200.000,- 350.000,-

6 PEJABAT ESELON II.B O/H 150.000,- 200.000,- 350.000,-

7 PEJABAT ESELON III.A O/H 150.000,- 170.000,- 320.000,-

8 PEJABAT ESELON III.B O/H 150.000,- 170.000,- 320.000,-

9 PEJABAT ESELON IV O/H 150.000,- 150.000,- 300.000,-

10 PNS GOLONGAN IV O/H 100.000,- 150.000,- 250.000,-

11 PNS GOLONGAN III O/H 100.000,- 100.000,- 200.000,-

12 PNS GOLONGAN II, I DAN PPPK O/H 100.000,- 80.000,- 180.000,-


TRANSPORT DALAM KOTA

1 GUBERNUR DAN KETUA DPRD O/H -

2 WAKIL GUBERNUR DAN WAKIL KETUA DPRD O/H -

3 SEKRETARIS DAERAH O/H -

4 ANGGOTA DPRD O/H 150.000,-

5 PEJABAT ESELON II.A O/H 150.000,-

6 PEJABAT ESELON II.B O/H 150.000,-

7 PEJABAT ESELON III.A O/H 150.000,-

8 PEJABAT ESELON III.B O/H 150.000,-

9 PEJABAT ESELON IV O/H 150.000,-

10 PNS GOLONGAN IV O/H 150.000,-

11 PNS GOLONGAN III O/H 150.000,-

12 PNS GOLONGAN II, I DAN PPPK O/H 150.000,-

- 2 -

~ 8 ~

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 1253/VII/TAHUN 2019 TANGGAL : 12 Juli 2019 TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (PERGI-PULANG)

NO ASAL TUJUAN BISNIS

(Rp) EKONOMI

(Rp) KETERANGAN

1 MAKASSAR AMBON 6.022.000 3.455.000 DIRECT

2 MAKASSAR BALIKPAPAN 12.664.200 6.150.000 DIRECT

3 MAKASSAR BANDA ACEH 12.760.000 6.781.000 VIA JAKARTA

4 MAKASSAR BANDAR LAMPUNG 8.161.000 4.162.000 DIRECT

4 MAKASSAR BANDUNG 9.508.000 5.305.000 VIA JAKARTA

5 MAKASSAR BANJARMASIN 8.702.200 3.831.400 VIA BALIKPAPAN

6 MAKASSAR BATAM 10.375.000 5.337.000 VIA JAKARTA

7 MAKASSAR BAU-BAU - 2.389.200 DIRECT

8 MAKASSAR BENGKULU 11.808.000 6.450.000 VIA JAKARTA

9 MAKASSAR BIAK 8.493.000 4.931.000 DIRECT

10 MAKASSAR BIMA *) - 5.008.400 DIRECT

11 MAKASSAR DENPASAR 4.182.000 2.631.000 DIRECT

12 MAKASSAR GORONTALO 9.022.200 3.487.000 DIRECT

13 MAKASSAR JAKARTA 12.509.200 4.362.600 DIRECT

14 MAKASSAR JAMBI 9.659.000 4.952.000 VIA JAKARTA

15 MAKASSAR JAYAPURA 10.193.000 5.787.000 DIRECT

16 MAKASSAR KENDARI 2.663.000 1.786.000 DIRECT

17 MAKASSAR KUPANG 7.637.000 4.311.000 VIA DENPASAR

18 MAKASSAR LAMPUNG 8.161.000 4.161.000 VIA JAKARTA

19 MAKASSAR LUWUK - 3.938.000 DIRECT

20 MAKASSAR MALANG 10.129.000 5.166.000 VIA JAKARTA

21 MAKASSAR MAMUJU - 2.046.000 DIRECT

22 MAKASSAR MANADO 5.327.000 2.909.000 DIRECT

23 MAKASSAR MANOKWARI 10.914.200 4.932.400 DIRECT

24 MAKASSAR MATARAM *) 4.717.000 2.909.000 DIRECT

25 MAKASSAR MEDAN 12.514.000 6.172.000 VIA JAKARTA

26 MAKASSAR PADANG 10.974.000 5.402.000 VIA JAKARTA

27 MAKASSAR PALANGKARAYA *) 12.428.000 6.813.000 DIRECT

28 MAKASSAR PALEMBANG 9.466.000 4.781.000 DIRECT

29 MAKASSAR PALU 4.268.000 2.578.000 DIRECT

30 MAKASSAR PANGKAL PINANG 9.060.000 4.663.000 DIRECT

31 MAKASSAR PEKANBARU 13.027.000 6.845.000 VIA JAKARTA

32 MAKASSAR POMALA - 2.219.800 DIRECT

33 MAKASSAR PONTIANAK 9.915.000 5.241.000 VIA JAKARTA

34 MAKASSAR SAMARINDA *) - - TDK ADA PENERBANGAN

35 MAKASSAR SEMARANG 11.305.000 6.011.000 DIRECT

36 MAKASSAR SOLO 9.466.000 4.845.000 DIRECT

37 MAKASSAR SORONG 7.937.600 3.667.400 DIRECT

38 MAKASSAR SURABAYA 5.936.000 3.433.000 DIRECT

39 MAKASSAR TANJUNG PINANG (KEPRI) 17.821.200 6.880.600 DIRECT

40 MAKASSAR TERNATE 8.718.600 3.718.000 DIRECT

41 MAKASSAR TIMIKA 11.723.000 6.567.000 DIRECT

42 MAKASSAR YOGYAKARTA 6.525.000 3.893.000 DIRECT



- 3 -

~ 9 ~

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 1253/VII/TAHUN 2019 TANGGAL : 12 Juli 2019 TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA


SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

MELALUI UDARA (PERGI – PULANG)

NO ASAL TUJUAN BIAYA (Rp)

KETERANGAN

1 MAKASSAR BONE 1.000.000

2 MAKASSAR MASAMBA 1.400.000

3 MAKASSAR PALOPO 1.300.000

4 MAKASSAR SELAYAR 1.300.000

5 MAKASSAR SOROWAKO*) 3.500.000 PENERBANGAN KHUSUS

6 MAKASSAR TANA TORAJA 1.100.000



- 4 -

~ 10 ~

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 1253/VII/TAHUN 2019 TANGGAL : 12 Juli 2019 TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA


SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

MELALUI DARAT (PERGI – PULANG)


(Rp)

EKONOMI

x 1

(Rp)

EKONOMI

x 2

(Rp)

KET.

1 MAKASSAR MAROS disesuaikan 170.000 340.000

2 MAKASSAR PANGKAJENE KEPULAUAN disesuaikan 200.000 400.000

3 MAKASSAR BARRU disesuaikan 210.000 420.000

4 MAKASSAR PARE PARE disesuaikan 225.000 450.000

5 MAKASSAR PINRANG disesuaikan 230.000 460.000

6 MAKASSAR SIDRAP disesuaikan 230.000 460.000

7 MAKASSAR ENREKANG disesuaikan 250.000 500.000

8 MAKASSAR TORAJA UTARA disesuaikan 350.000 700.000

9 MAKASSAR TANA TORAJA disesuaikan 350.000 700.000

10 MAKASSAR PALOPO disesuaikan 350.000 700.000

11 MAKASSAR LUWU disesuaikan 350.000 700.000

12 MAKASSAR LUWU UTARA disesuaikan 365.000 730.000

13 MAKASSAR LUWU TIMUR disesuaikan 375.000 750.000

14 MAKASSAR SOPPENG disesuaikan 235.000 470.000

15 MAKASSAR WAJO disesuaikan 230.000 460.000

16 MAKASSAR BONE disesuaikan 240.000 480.000

17 MAKASSAR GOWA disesuaikan 175.000 350.000

18 MAKASSAR TAKALAR disesuaikan 190.000 380.000

19 MAKASSAR JENEPONTO disesuaikan 230.000 460.000

20 MAKASSAR BANTAENG disesuaikan 235.000 470.000

21 MAKASSAR BULUKUMBA disesuaikan 240.000 480.000

22 MAKASSAR SINJAI disesuaikan 235.000 470.000



- 5 -

~ 11 ~

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 1253/VII/TAHUN 2019 TANGGAL : 12 Juli 2019 TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

SATUAN BIAYA TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH MELALUI LAUT (PERGI – PULANG)


(Rp) EKONOMI

(Rp) KETERANGAN

1 MAKASSAR SELAYAR 1.000.000 650.000



- 6 -

~ 12 ~

LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 1253/VII/TAHUN 2019 TANGGAL : 12 Juli 2019 TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

SATUAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PERJALANAN DINAS DALAM

DAERAH BERDASARKAN JARAK IBUKOTA PROVINSI KE KAB/KOTA (PP) DAN BERDASARKAN KOTA TUJUAN DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO ASAL TUJUAN

JARAK IBUKOTA PROVINSI KE

KAB/KOTA (PP)

(Km)

TAMBAHAN BIAYA BBM PADA KOTA

TUJUAN PER HARI

(Rp)

KET.

1 MAKASSAR MAROS 60 50.000,-

2 MAKASSAR PANGKAJENE KEPULAUAN 102 50.000,-

3 MAKASSAR BARRU 204 100.000,-

4 MAKASSAR PARE PARE 310 100.000,-

5 MAKASSAR PINRANG 364 100.000,-

6 MAKASSAR PANGKAJENE IBUKOTA SIDRAP 376 100.000,-

7 MAKASSAR RAPPANG (SIDRAP) 376 100.000,-

8 MAKASSAR ENREKANG 472 150.000,-

9 MAKASSAR KALOSI 542 150.000,-

10 MAKASSAR RANTEPAO 680 200.000,-

11 MAKASSAR MAKALE 620 200.000,-

12 MAKASSAR PALOPO (VIA SIWA) 752 200.000,-

13 MAKASSAR PALOPO (VIA RANTEPAO) 780 200.000,-

14 MAKASSAR BELOPA/LUWU 752 200.000,-

15 MAKASSAR MANGKUTANA 1.162 300.000,-

16 MAKASSAR LAMASI 832 250.000,-

17 MAKASSAR MASAMBA (VIA CAMBA) 880 250.000,-

18 MAKASSAR WOTU 1.000 300.000,-

19 MAKASSAR MALILI 1.130 300.000,-

20 MAKASSAR SOROAKO 1.218 300.000,-

21 MAKASSAR BONE-BONE 968 250.000,-

22 MAKASSAR WATANSOPPENG (VIA PAREPARE) 484 150.000,-

23 MAKASSAR WATANSOPPENG (VIA CAMBA) 384 100.000,-

24 MAKASSAR SENGKANG (VIA PAREPARE) 480 150.000,-

25 MAKASSAR SENGKANG (VIA CAMBA) 484 150.000,-

26 MAKASSAR SENGKANG (VIA BULUDUA) 348 100.000,-

27 MAKASSAR UJUNG LAMURU 236 100.000,-

28 MAKASSAR WATAMPONE (VIA CAMBA) 348 100.000,-

29 MAKASSAR WATAMPONE (VIA WT.SOPPENG) 608 200.000,-

30 MAKASSAR WATAMPONE (VIA SENGKANG) 634 200.000,-

31 MAKASSAR WATAMPONE (VIA SINJAI) 578 150.000,-

32 MAKASSAR GOWA 22 50.000,-

33 MAKASSAR TAKALAR 90 50.000,-

34 MAKASSAR JENEPONTO 182 50.000,-

35 MAKASSAR MALINO 140 50.000,-

36 MAKASSAR BANTAENG 246 100.000,-

37 MAKASSAR BULUKUMBA 306 100.000,-

38 MAKASSAR TANETE (BULUKUMBA) 366 100.000,-

39 MAKASSAR SINJAI 440 150.000,-

40 MAKASSAR SINJAI (VIA MALINO) 326 100.000,-

41 MAKASSAR SELAYAR 526 150.000,-

KETERANGAN :

Cara Menghitung Biaya BBM berdasarkan jarak ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota = (Jarak Antar Kota (PP) : 5 Km) x Harga BBM yang berlaku = Biaya BBM antar kota



- 7 - - 7 -

~ 13 ~

LAMPIRAN VIII : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 1253/VII/TAHUN 2019 TANGGAL : 12 Juli 2019 TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH



NO. URAIAN SATUAN BIAYA TAXI

x 1 (Rp)

BIAYA TAXI

x 2 (Rp)

1 ACEH Orang/Kali 123.000 246.000

2 SUMATERA UTARA Orang/Kali 232.000 464.000

3 RIAU Orang/Kali 94.000 188.000

4 KEPULAUAN RIAU Orang/Kali 137.000 274.000

5 JAMBI Orang/Kali 147.000 294.000

6 SUMATERA BARAT Orang/Kali 190.000 380.000

7 SUMATERA SELATAN Orang/Kali 128.000 256.000

8 LAMPUNG Orang/Kali 167.000 334.000

9 BENGKULU Orang/Kali 109.000 218.000

10 BANGKA BELITUNG Orang/Kali 90.000 180.000

11 BANTEN Orang/Kali 446.000 892.000

12 JAWA BARAT Orang/Kali 166.000 332.000

13 DKI JAKARTA Orang/Kali 256.000 512.000

14 JAWA TENGAH Orang/Kali 75.000 150.000

15 DI YOGYAKARTA Orang/Kali 118.000 236.000

16 JAWA TIMUR Orang/Kali 194.000 388.000

17 BALI Orang/Kali 159.000 318.000

18 NUSA TENGGARA BARAT Orang/Kali 231.000 462.000

19 NUSA TENGGARA TIMUR Orang/Kali 108.000 216.000

20 KALIMANTAN BARAT Orang/Kali 135.000 270.000

21 KALIMANTAN TENGAH Orang/Kali 111.000 222.000

22 KALIMANTAN SELATAN Orang/Kali 150.000 300.000

23 KALIMANTAN TIMUR Orang/Kali 450.000 900.000

24 KALIMANTAN UTARA Orang/Kali 102.000 204.000

25 SULAWESI UTARA Orang/Kali 138.000 276.000

26 GORONTALO Orang/Kali 240.000 480.000

27 SULAWESI BARAT Orang/Kali 313.000 626.000

28 SULAWESI SELATAN Orang/Kali 145.000 290.000

29 SULAWESI TENGAH Orang/Kali 165.000 330.000

30 SULAWESI TENGGARA Orang/Kali 171.000 342.000

31 MALUKU Orang/Kali 240.000 480.000

32 MALUKU UTARA Orang/Kali 215.000 430.000

33 PAPUA Orang/Kali 431.000 862.000

34 PAPUA BARAT Orang/Kali 182.000 364.000

- 8 - - 8 -

~ 14 ~

LAMPIRAN IX : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 1253/VII/TAHUN 2019 TANGGAL : 12 Juli 2019 TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

SATUAN UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH



NO. URAIAN SATUAN

PEJABAT NEGARA,

PIMPINAN DPRD &

PEJABAT ESELON I

(Rp)

ANGGOTA DPRD DAN

PEJABAT ESELON II

(Rp)

PEJABAT ESELON

III DAN GOL.IV

(Rp)

PEJABAT ESELON

IV DAN GOL.III

(Rp)

PNS GOL.I

DAN GOL.II

(Rp)

1 ACEH O/H 4.420.000 3.526.000 1.294.000 556.000 556.000

2 SUMATERA UTARA O/H 4.960.000 1.518.000 1.100.000 530.000 530.000

3 RIAU O/H 3.820.000 3.119.000 1.650.000 852.000 852.000

4 KEPULAUAN RIAU O/H 4.275.000 1.854.000 1.037.000 792.000 792.000

5 JAMBI O/H 4.000.000 3.337.000 1.212.000 520.000 520.000

6 SUMATERA BARAT O/H 5.236.000 3.332.000 1.353.000 650.000 650.000

7 SUMATERA SELATAN O/H 5.850.000 3.083.000 1.571.000 861.000 861.000

8 LAMPUNG O/H 4.491.000 2.067.000 1.140.000 400.000 400.000

9 BENGKULU O/H 2.071.000 1.628.000 1.546.000 572.000 572.000

10 BANGKA BELITUNG O/H 3.827.000 2.838.000 1.957.000 622.000 622.000

11 BANTEN O/H 5.725.000 2.373.000 1.000.000 718.000 718.000

12 JAWA BARAT O/H 5.381.000 2.755.000 1.006.000 570.000 570.000

13 DKI JAKARTA O/H 8.720.000 1.490.000 992.000 610.000 610.000

14 JAWA TENGAH O/H 4.242.000 1.480.000 954.000 486.000 486.000

15 DI YOGYAKARTA O/H 5.017.000 2.695.000 1.384.000 845.000 845.000

16 JAWA TIMUR O/H 4.400.000 1.605.000 1.076.000 664.000 664.000

17 BALI O/H 4.890.000 1.946.000 990.000 910.000 910.000

18 NUSA TENGGARA BARAT O/H 3.500.000 2.648.000 1.418.000 580.000 580.000

19 NUSA TENGGARA TIMUR O/H 3.000.000 1.493.000 1.355.000 550.000 550.000

20 KALIMANTAN BARAT O/H 2.654.000 1.538.000 1.125.000 538.000 538.000

21 KALIMANTAN TENGAH O/H 4.901.000 3.391.000 1.160.000 659.000 659.000

22 KALIMANTAN SELATAN O/H 4.000.000 1.679.000 816.000 500.000 379.000

23 KALIMANTAN TIMUR O/H 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 804.000

24 KALIMANTAN UTARA O/H 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000 804.000

25 SULAWESI UTARA O/H 4.919.000 2.290.000 924.000 782.000 782.000

26 GORONTALO O/H 4.168.000 2.549.000 1.431.000 764.000 764.000

27 SULAWESI BARAT O/H 4.076.000 2.581.000 1.075.000 704.000 704.000

28 SULAWESI SELATAN O/H 4.820.000 1.550.000 1.020.000 665.000 665.000

29 SULAWESI TENGAH O/H 2.309.000 2.027.000 1.567.000 951.000 951.000

30 SULAWESI TENGGARA O/H 2.475.000 2.059.000 1.297.000 786.000 786.000

31 MALUKU O/H 3.467.000 3.240.000 1.048.000 667.000 667.000

32 MALUKU UTARA O/H 3.440.000 3.175.000 1.073.000 480.000 480.000

33 PAPUA O/H 3.859.000 3.318.000 2.521.000 829.000 829.000

34 PAPUA BARAT O/H 3.872.000 3.212.000 2.056.000 600.000 600.000

- 9 - - 9 -

~ 15 ~

LAMPIRAN X : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 1253/VII/TAHUN 2019 TANGGAL : 12 Juli 2019 TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

SATUAN UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH



NO. KABUPATEN/KOTA SATUAN

PEJABAT NEGARA, PIMPINAN

DPRD& PEJABAT ESELON I

(Rp)

ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II

(Rp)

PEJABAT ESELON III DAN GOL.IV

(Rp)

PEJABAT ESELON IV DAN GOL.III

(Rp)

PNS GOL.I DAN

GOL.II

(Rp)

1 MAROS O/H 1.000.000 700.000 500.000 450.000 350.000

2 PANGKEP O/H 1.000.000 700.000 500.000 450.000 350.000

3 BARRU O/H 1.000.000 700.000 500.000 450.000 350.000

4 PINRANG O/H 1.000.000 700.000 500.000 450.000 350.000

5 SIDRAP O/H 1.000.000 700.000 500.000 450.000 350.000

6 SOPPENG O/H 1.000.000 700.000 500.000 450.000 350.000

7 SENGKANG O/H 1.000.000 700.000 500.000 450.000 350.000

8 ENREKANG O/H 1.000.000 700.000 500.000 450.000 350.000

9 TANA TORAJA O/H 1.000.000 700.000 500.000 450.000 350.000

10 TORAJA UTARA O/H 1.000.000 700.000 500.000 450.000 350.000

11 LUWU O/H 1.000.000 700.000 500.000 450.000 350.000

12 LUWU TIMUR O/H 1.000.000 700.000 500.000 450.000 350.000

13 LUWU UTARA O/H 1.000.000 700.000 500.000 450.000 350.000

14 GOWA O/H 1.000.000 700.000 500.000 450.000 350.000

15 TAKALAR O/H 1.000.000 700.000 500.000 450.000 350.000

16 JENEPONTO O/H 1.000.000 700.000 500.000 450.000 350.000

17 BANTAENG O/H 1.000.000 700.000 500.000 450.000 350.000

18 BULUKUMBA O/H 1.000.000 700.000 500.000 450.000 350.000

19 SINJAI O/H 1.000.000 700.000 500.000 450.000 350.000

20 BONE O/H 1.000.000 700.000 500.000 450.000 350.000

21 SELAYAR O/H 1.000.000 700.000 500.000 450.000 350.000

22 KOTA PAREPARE O/H 1.000.000 700.000 500.000 450.000 350.000

23 KOTA PALOPO O/H 1.000.000 700.000 500.000 450.000 350.000

24 KOTA MAKASSAR O/H 1.000.000 700.000 500.000 450.000 350.000

- 10 - - 10 -

~ 16 ~

LAMPIRAN XI : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 1253/VII/TAHUN 2019 TANGGAL : 12 Juli 2019 TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

SATUAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH



NO. URAIAN SATUAN

PEJABAT NEGARA

DAN PIMPINAN

DPRD

(Rp)

PEJABAT ESELON I

(Rp)

ANGGOTA DPRD

(Rp)

PEJABAT ESELON

II

(Rp)

1 ACEH O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

2 SUMATERA UTARA O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

3 RIAU O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

4 KEPULAUAN RIAU O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

5 JAMBI O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

6 SUMATERA BARAT O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

7 SUMATERA SELATAN O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

8 LAMPUNG O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

9 BENGKULU O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

10 BANGKA BELITUNG O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

11 BANTEN O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

12 JAWA BARAT O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

13 DKI JAKARTA O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

14 JAWA TENGAH O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

15 DI YOGYAKARTA O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

16 JAWA TIMUR O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

17 BALI O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

18 NUSA TENGGARA BARAT O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

19 NUSA TENGGARA TIMUR O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

20 KALIMANTAN BARAT O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

21 KALIMANTAN TENGAH O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

22 KALIMANTAN SELATAN O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

23 KALIMANTAN TIMUR O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

24 KALIMANTAN UTARA O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

25 SULAWESI UTARA O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

26 GORONTALO O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

27 SULAWESI BARAT O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

28 SULAWESI SELATAN O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

29 SULAWESI TENGAH O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

30 SULAWESI TENGGARA O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

31 MALUKU O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

32 MALUKU UTARA O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

33 PAPUA O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

34 PAPUA BARAT O/H 1.500.000 1.000.000 750.000 500.000

- 11 - - 11 -

~ 17 ~

LAMPIRAN XII : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 1253/VII/TAHUN 2019 TANGGAL : 12 Juli 2019 TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

SATUAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH



NO. URAIAN SATUAN

PEJABAT NEGARA DAN

PIMPINAN DPRD

(Rp)

PEJABAT ESELON I

(Rp)

ANGGOTA DPRD

(Rp)

PEJABAT ESELON II

(Rp)

1 MAROS O/H 1.000.000 750.000 500.000 300.000

2 PANGKEP O/H 1.000.000 750.000 500.000 300.000

3 BARRU O/H 1.000.000 750.000 500.000 300.000

4 PINRANG O/H 1.000.000 750.000 500.000 300.000

5 SIDRAP O/H 1.000.000 750.000 500.000 300.000

6 SOPPENG O/H 1.000.000 750.000 500.000 300.000

7 SENGKANG O/H 1.000.000 750.000 500.000 300.000

8 ENREKANG O/H 1.000.000 750.000 500.000 300.000

9 TANA TORAJA O/H 1.000.000 750.000 500.000 300.000

10 TORAJA UTARA O/H 1.000.000 750.000 500.000 300.000

11 LUWU O/H 1.000.000 750.000 500.000 300.000

12 LUWU TIMUR O/H 1.000.000 750.000 500.000 300.000

13 LUWU UTARA O/H 1.000.000 750.000 500.000 300.000

14 GOWA O/H 1.000.000 750.000 500.000 300.000

15 TAKALAR O/H 1.000.000 750.000 500.000 300.000

16 JENEPONTO O/H 1.000.000 750.000 500.000 300.000

17 BANTAENG O/H 1.000.000 750.000 500.000 300.000

18 BULUKUMBA O/H 1.000.000 750.000 500.000 300.000

19 SINJAI O/H 1.000.000 750.000 500.000 300.000

20 BONE O/H 1.000.000 750.000 500.000 300.000

21 SELAYAR O/H 1.000.000 750.000 500.000 300.000

22 KOTA PAREPARE O/H 1.000.000 750.000 500.000 300.000

23 KOTA PALOPO O/H 1.000.000 750.000 500.000 300.000

24 KOTA MAKASSAR O/H 1.000.000 750.000 500.000 300.000

- 12 - - 12 -

~ 18 ~

LAMPIRAN XIII : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 1253/VII/TAHUN 2019 TANGGAL : 12 Juli 2019 TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

SATUAN UANG SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BAGI

PEJABAT NEGARA DAN PIMPINAN DPRD

NO PROVINSI SATUAN RODA 4 RODA 6/BUS

SEDANG RODA 6/BUS

BESAR

1 ACEH Per hari 930.000 3.282.000 4.638.000

2 SUMATERA UTARA Per hari 975.000 2.139.000 3.203.000

3 RIAU Per hari 978.000 2.606.000 3.908.000

4 KEPULAUAN RIAU Per hari 901.000 2.373.000 3.910.000

5 JAMBI Per hari 804.000 3.810.000 4.601.000

6 SUMATERA BARAT Per hari 783.000 2.124.000 3.409.000

7 SUMATERA SELATAN Per hari 1.212.000 2.200.000 4.097.000

8 LAMPUNG Per hari 846.000 3.594.000 5.052.000

9 BENGKULU Per hari 777.000 3.810.000 5.159.000

10 BANGKA BELITUNG Per hari 1.258.000 2.781.000 4.273.000

11 BANTEN Per hari 777.000 2.512.000 3.666.000

12 JAWA BARAT Per hari 932.000 2.563.000 3.403.000

13 DKI JAKARTA Per hari 911.000 2.221.000 3.439.000

14 JAWA TENGAH Per hari 1.016.000 2.206.000 4.237.000

15 DI YOGYAKARTA Per hari 905.000 2.207.000 3.565.000

16 JAWA TIMUR Per hari 966.000 2.446.000 3.222.000

17 BALI Per hari 925.000 2.658.000 3.536.000

18 NTB Per hari 882.000 2.532.000 3.369.000

19 NTT Per hari 857.000 2.548.000 3.468.000

20 KALIMANTAN BARAT Per hari 868.000 2.611.000 3.644.000

21 KALIMANTAN TENGAH Per hari 1.177.000 3.716.000 5.573.000

22 KALIMANTAN SELATAN Per hari 778.000 2.630.000 3.452.000

23 KALIMANTAN TIMUR Per hari 1.100.000 2.750.000 3.863.000

24 KALIMANTAN UTARA Per hari 1.100.000 2.713.000 3.863.000

25 SULAWESI UTARA Per hari 956.000 2.205.000 3.722.000

26 GORONTALO Per hari 792.000 2.086.000 3.230.000

27 SULAWESI BARAT Per hari 772.000 2.464.000 3.282.000

28 SULAWESI SELATAN Per hari 796.000 2.708.000 3.434.000

29 SULAWESI TENGAH Per hari 824.000 2.422.000 3.369.000

30 SULAWESI TENGGARA Per hari 839.000 2.609.000 3.433.000

31 MALUKU Per hari 947.000 2.872.000 4.021.000

32 MALUKU UTARA Per hari 965.000 3.013.000 4.170.000

33 PAPUA Per hari 1.107.000 4.082.000 5.248.000

34 PAPUA BARAT Per hari 1.059.000 3.499.000 4.547.000



- 13 - - 13 -

~ 19 ~

LAMPIRAN XIV : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 1253/VII/TAHUN 2019 TANGGAL : 12 Juli 2019 TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

SATUAN BIAYA SEWA/RENTAL KENDARAAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO ASAL TUJUAN

JARAK IBUKOTA

PROVINSI KE KAB/KOTA (PP)

(Km)

ESTIMASI BIAYA SEWA/RENTAL

KENDARAAN PER HARI

(Rp)

KET.

1 MAKASSAR MAROS 60 400.000

2 MAKASSAR PANGKAJENE KEPULAUAN 102 400.000

3 MAKASSAR BARRU 204 550.000

4 MAKASSAR PARE PARE 310 550.000

5 MAKASSAR PINRANG 364 550.000

6 MAKASSAR PANGKAJENE IBUKOTA SIDRAP 376 550.000

7 MAKASSAR RAPPANG (SIDRAP) 376 550.000

8 MAKASSAR ENREKANG 472 700.000

9 MAKASSAR KALOSI 542 700.000

10 MAKASSAR RANTEPAO 680 700.000

11 MAKASSAR MAKALE 620 700.000

12 MAKASSAR PALOPO (VIA SIWA) 752 700.000

13 MAKASSAR PALOPO (VIA RANTEPAO) 780 700.000

14 MAKASSAR BELOPA/LUWU 752 700.000

15 MAKASSAR MANGKUTANA 1.162 800.000

16 MAKASSAR LAMASI 832 800.000

17 MAKASSAR MASAMBA (VIA CAMBA) 880 800.000

18 MAKASSAR WOTU 1.000 800.000

19 MAKASSAR MALILI 1.130 800.000

20 MAKASSAR SOROAKO 1.218 800.000

21 MAKASSAR BONE-BONE 968 800.000

22 MAKASSAR WATANSOPPENG (VIA PAREPARE) 484 700.000

23 MAKASSAR WATANSOPPENG (VIA CAMBA) 384 550.000

24 MAKASSAR SENGKANG (VIA PAREPARE) 480 700.000

25 MAKASSAR SENGKANG (VIA CAMBA) 484 700.000

26 MAKASSAR SENGKANG (VIA BULUDUA) 348 550.000

27 MAKASSAR UJUNG LAMURU 236 550.000

28 MAKASSAR WATAMPONE (VIA CAMBA) 348 550.000

29 MAKASSAR WATAMPONE (VIA WT.SOPPENG) 608 700.000

30 MAKASSAR WATAMPONE (VIA SENGKANG) 634 700.000

31 MAKASSAR WATAMPONE (VIA SINJAI) 578 700.000

32 MAKASSAR GOWA 22 400.000

33 MAKASSAR TAKALAR 90 400.000

34 MAKASSAR JENEPONTO 182 400.000

35 MAKASSAR MALINO 140 400.000

36 MAKASSAR BANTAENG 246 550.000

37 MAKASSAR BULUKUMBA 306 550.000

38 MAKASSAR TANETE (BULUKUMBA) 366 550.000

39 MAKASSAR SINJAI 440 700.000

40 MAKASSAR SINJAI (VIA MALINO) 326 550.000

41 MAKASSAR SELAYAR 526 700.000



- 14 - - 14 -1

~ 20 ~

LAMPIRAN XV : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 1253/VII/TAHUN 2019 TANGGAL : 12 Juli 2019 TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

I. FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No. PELAKSANA

PERJALANAN DINAS

FASILITAS ALAT TRANSPORTASI

Pesawat Udara

Sewa Helikopter

Kapal Laut

Kereta Api/ Bus

Angkutan Lainnya

1 2 3 4 5 6 7

1. GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR BISNIS KHUSUS

VIP/ KELAS IA

SPECIAL/ EKSEKUTIF

DISESUAIKAN

2. PIMPINAN DPRD DAN SEKRETARIS DAERAH

BISNIS - KELAS IB EKSEKUTIF DISESUAIKAN

3. ANGGOTA DPRD DAN

PEJABAT ESELON II EKONOMI - KELAS IIA EKSEKUTIF DISESUAIKAN

4. PEJABAT ESELON III DAN PNS GOLONGAN IV

EKONOMI - KELAS IIA EKONOMI DISESUAIKAN

5. PEJABAT ESELON IV DAN

PNS GOLNGAN III EKONOMI - KELAS IIA EKONOMI DISESUAIKAN

6. PNS GOLONGAN II, PNS GOLONGAN I DAN PPPK

EKONOMI - KELAS IIA EKONOMI DISESUAIKAN

II. FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No. PELAKSANA

PERJALANAN DINAS

FASILITAS ALAT TRANSPORTASI

Pesawat Udara

Kapal Laut Kereta Api/

Bus Angkutan Lainnya

1 2 3 4 5 6

1. GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DPRD DAN SEKRETARIS

DAERAH BISNIS

VIP/ KELAS IA

SPECIAL/ EKSEKUTIF

DISESUAIKAN

2. ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II

EKONOMI KELAS IB EKSEKUTIF DISESUAIKAN

3. PEJABAT ESELON III DAN PNS GOLONGAN IV

EKONOMI KELAS IIA EKSEKUTIF DISESUAIKAN

4. PEJABAT ESELON IV DAN PNS GOLONGAN III

EKONOMI KELAS IIA EKONOMI DISESUAIKAN

5. PNS GOLONGAN II, PNS

GOLONGAN I DAN PPPK EKONOMI KELAS IIA EKONOMI DISESUAIKAN



- 15 - - 15 -

- 16 -

~ 21 ~

LAMPIRAN XVI : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 1253/VII/TAHUN 2019 TANGGAL : 12 Juli 2019 TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

SURAT TUGAS (ST)

NOMOR : ................

Dasar : 1. ......................................................................................................................

2.......................................................................................................................

MENUGASKAN :

Kepada:

1. Nama : NIP : Pangkat/Gol.Ruang : Jabatan :

2. Nama : NIP : Pangkat/Gol.Ruang : Jabatan :

Untuk : 1. Melaksanakan tugas khusus dalam rangka untuk : . . . . . . . . . . . di . . . . . . . . . . . 2. Surat Perintah ini mulai berlaku dari tanggal . . . hingga tanggal . . . Tahun . . . ,

dan hasil pelaksanaannya dilaporkan pada kesempatan pertama. 3. Biaya yang dipergunakan dalam pelaksanaan Surat Perintah ini, dibebankan pada

DPA SKPD . . . . . Tahun Anggaran . . . . . melalui Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Jenis Transportasi yang digunakan : pesawat udara/kapal laut/angkutan darat

Demikian Surat Perintah ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di pada tanggal

Kepala SKPD/Unit Kerja

(.............................................) Pangkat NIP

Tembusan : 1. . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . .



KOP DAERAH/SKPD

- 16 -

~ 22 ~

LAMPIRAN XVII : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 1253/VII/TAHUN 2019 TANGGAL : 12 Juli 2019 TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Nomor :

Lembar Ke :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(SPPD)

1. Pejabat yang memberi perintah :

2.

Nama/NIP Pegawai yang diperintahMengadakan perjalanan dinas

:

3. Jabatan, Pangkat dan Golongan dariPegawai yang diperintahkan

:

4. Perjalanan Dinas yang diperintahkan

: dari : ke : Transportasi yang digunakan :

5. Perjalanan Dinas direncanakan : Selama ( ) hari dari tanggal : s/d tanggal :

6. Maksud mengadakan perjalanan :

7. Perhitungan Biaya Perjalanan

: Atas beban : Pasal Anggaran :

8. Keterangan : Lihat sebelah

Dikeluarkan di : Pada tanggal :


(.............................................) Pangkat NIP

KOP

DAERAH/SKPD

- 17 - - 17 -

~ 23 ~

KETERANGAN I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN :

Tempat kedudukan

Pegawaiyang diberi perintah

Berangkat Kembali

Tanggal Tandatangan Tanggal Tandatangan

II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI :

Tempat kedudukan

Pegawaiyang diberi perintah

T i b a Kembali

Tanggal Tandatangan Tanggal Tandatangan



- 18 -

~ 24 ~

LAMPIRAN XVIII : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 1253/VII/TAHUN 2019 TANGGAL : 12 Juli 2019 TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Lampiran SPPD Nomor : Tanggal :

No. RINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN

JUMLAH Rp.

Makassar, .............. 20...

Telah dibayar sejumlah Telah menerima sejumlah

Rp. ............................... Rp. ..........................

Bendahara Pengeluaran, Pelaksana SPPD,

____________________ _______________________

PERHITUNGAN AKHIR SPPD

Telah dibayarkan biaya SPPD sejumlah : Rp.

Yang telah digunakan sejumlah : Rp.

Selisih kurang/lebih sejumlah : Rp.

PEJABAT YANG BERWENANG,

_________________________________



- 19 - - 19 -

~ 25 ~

LAMPIRAN XIX : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 1253/VII/TAHUN 2019 TANGGAL : 12 Juli 2019 TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN HASIL PERJALANAN DINAS

NOTA DINAS

Kepada : Yth . . . . . . . . . . .

Dari : . . . . . . . . . . . . . . Tembusan : (sesuai kebutuhan) Tanggal : . . . . . . . . . . . . . . Nomor : . . . . . . . . . . . . . . Sifat : . . . . . . . . . . . . . . Lampiran : . . . . . . . . . . . . . . Hal : . . . . . . . . . . . . . .

Dengan ini dilaporkan kepada Bapak/Ibu berupa hasil pelaksanaan

perjalanan dinas di . . . . ., hal sebagai berikut : A. PENDAHULUAN

1. Tujuan Perjalanan Dinas. 2. Dasar pelaksanaan.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 1. Nama Kegiatan yang dihadiri/dikunjungi. 2. Waktu perjalanan dinas. 3. Pelaksana Kegiatan/Pejabat/Instansi yang menerima ditujuan.

C. INFORMASI DAN HASIL YANG DICAPAI ...................................................................................................................................

D. KESIMPULAN/SARAN PERTIMBANGAN ...................................................................................................................................

E. PENUTUP

Demikian dilaporkan kepada Bapak/Ibu untuk mohon maklum dan bahan

pertimbangan lebih lanjut.

Makassar, ....................... 20...

Pelaksana SPPD,

____________________________________ Pangkat : NIP :



KOP DAERAH

/SKPD

- 20 - - 20 -

~ 26 ~

LAMPIRAN XX : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 1253/VII/TAHUN 2019 TANGGAL : 12 Juli 2019 TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIP : Jabatan : Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor ... Tanggal ... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 1. Biaya Uang Harian, Biaya Transport, Biaya Penginapan, Uang Representasi, dan Biaya

Taksi Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No. Uraian Jumlah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

UANG HARIAN (Rp... x .. hari)

BIAYA TRANSPORT (Rp... x .. hari) (khusus Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang tidak memiliki bukti pengeluaran yang sah)

BIAYA BBM (Rp… x .. hari) (BBM tambahan bagi Kendaraan Dinas yang digunakan dalam Perjalanan Dinas Dalam Daerah)

BIAYA TAKSI

Tempat Kedudukan (Rp… x 2) Kota Tujuan (Rp… x 2)

BIAYA PENGINAPAN (Rp... x .. hari x 30%)

UANG REPRESENTASI (Rp... x .. hari)

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

JUMLAH Rp.

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu) diatas benar-benar dikeluarkan untuk perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Makassar, ............ 20.... Pelaksana SPPD _______________________ NIP. xxxxxxxxxxxxxxxx



- 21 - - 21 -

~ 27 ~

LAMPIRAN XXI : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 1253/VII/TAHUN 2019 TANGGAL : 12 Juli 2019 TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN/PENUNDAAN

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

NOMOR : ................. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NIP. : Jabatan : SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa pelaksanaan tugas Perjalanan Dinas atas nama:


Ditunda/dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya pertimbangan dan kepentingan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat dihindari yaitu : .............................................................................................................................. ......................................................................................................................................... Dan alasan pembatalan tersebut didasari pula pertimbangan bahwa pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri sipil lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata tidak benar, maka saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

........................................


(.............................................) Pangkat

NIP



KOP DAERAH

/SKPD

- 22 - - 22 -

~ 28 ~

LAMPIRAN XXII : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 1253/VII/TAHUN 2019 TANGGAL : 12 Juli 2019 TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN/PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

NOMOR : ........................................



Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Perintah/Surat Perintah Tugas Nomor: .............. tanggal ......... dan SPPD Nomor:............ tanggal .... atas nama:


Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan/Penundaan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Nomor ........................... tanggal ...........................................................

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa ............. dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA/DPPA-SKPD tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp. .................................................

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

..................................


(.............................................)

Pangkat NIP



KOP

DAERAH/SKPD

- 23 - - 23 -

~ 29 ~

LAMPIRAN XXIII : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR : 1253/VII/TAHUN 2019 TANGGAL : 12 Juli 2019 TENTANG : PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PERSONIL LAINNYA DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

SURAT PERNYATAAN PELAMPAUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NOMOR : ........................................



Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Biaya Tranportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah berdasarkan Surat Perintah/Surat Perintah Tugas Nomor: .............. tanggal ......... dan SPPD Nomor:............ tanggal .... atas nama:


Melampaui harga standar yang telah ditetapkan Lampiran …. Peraturan Gubernur Nomor …. Tahun 2019 tentang ………………………………………………………………………… Dengan alasan : …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………… Berkenaan dengan hal tersebut, maka biaya transportasi yang telah dibayarkan atas beban DPA/DPPA-SKPD dapat dipertanggungjawabkan (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp. .................................................

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar, ................ 20….

Mengetahui Kepala SKPD/Unit Kerja Pelaksana SPPD,

(.............................................) (.............................................)

Pangkat Pangkat : NIP NIP



KOP

DAERAH/SKPD

- 24 - - 24 -

Documents

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN...~ 5 ~ KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 12 Juli 2019 GUBERNUR SULAWESI