PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

1

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA DANPENATAAN RUANG PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)huruf d angka 3 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ProvinsiSulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ProvinsiSulawesi Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernurtentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Margadan Penataan Ruang Provinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentangPembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengahdan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara denganMengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ISulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat ISulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadiUndang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1964 Nomor 94, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

SALINAN

2

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah ProvinsiSulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, TambahanLembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor74);

MEMUTUSKAN :Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI

DAN TATA KERJA KERJA DINAS BINA MARGA DANPENATAAN RUANG PROVINSI.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi

Tengah.3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah.6. Dinas adalah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Provinsi Sulawesi Tengah.7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan

Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut

UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yangmelaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ataukegiatan teknis penunjang tertentu.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunankedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab,wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipildalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaantugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB IISUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :a. Kepala Dinas;b. Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Program;2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

3

c. Bidang Bina Teknik membawahi :1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis

Jalan dan Jembatan;2. Seksi Lingkungan dan Keselamatan Jalan; dan3. Seksi Pembinaan dan Fasilitasi Jalan

Kabupaten/Kota;d. Bidang Jalan dan Jembatan membawahi:

1. Seksi Jalan;2. Seksi Jembatan; dan3. Seksi Peralatan dan Perbekalan;

e. Bidang Bina Jasa Konstruksi membawahi :1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi;

f. Bidang Penataan Ruang membawahi :a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;b. Seksi Pemanfaatan Ruang; danc. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

g. UPT Dinas; danh. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IIIURAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian KesatuDinas

Pasal 3(1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan daerah di Bidang Bina Marga danPenataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerahdan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepadaDaerah Provinsi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :a. perumusan kebijakan di bidang Bina Teknik,

Jalan, Jembatan, Bina Jasa Konstruksi danPenataan Ruang;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Teknik,Jalan, Jembatan, Bina Jasa Konstruksi danPenataan Ruang;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang BinaTeknik, Jalan, Jembatan, Bina Jasa Konstruksidan Penataan Ruang;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang BinaTeknik, Jalan, Jembatan, Bina Jasa Konstruksidan Penataan Ruang;

e. penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional;dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olehGubernur.

4

Bagian KeduaSekretaris

Pasal 4(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan

pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset,kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan dinas.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana

kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset,kepegawaian dan umum;

b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusanrencana kerja, pengelolaan keuangan, aset,kepegawaian dan umum;

c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasionalpelayanan administrasi keuangan, aset sertakepegawaian, rumah tangga dan umum;

d. pelaksanaan urusan penyusuna rencanapengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumahtangga dan umum;

e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauanpenyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan,aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaDinas; dan

g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporanpelaksanaan urusan kesekretariatan.

Pasal 5(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan teknis pengumpulan data, identifikasi,analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalamrangka penyiapan bahan penyusunan program, danmelakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi danpelaporan.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan

penyusunan program kerja Sub Bagian Program;b. melaksanakan penghimpunan peraturan

perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknispelaksanaan penyusunan rencana program,monitoring, evaluasi dan pelaporan;

c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasipelaksanaan kegiatan penyusunan programdengan pihak dan unit kerja terkait;

d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknispelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerjameliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis,pengolahan dan penyajian informasi;

e. melaksanakan penyiapan tugas teknispengumpulan data, identifikasi, analisis,pengolahan dan penyajian informasi;

f. melaksanakan penyiapan laporan seluruh prosesperencanaan program;

5

g. melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ,LPPD,RPJMD dan Renstra di lingkungan Dinas;

h. melaksanakan peyiapan bahan monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerjadi lingkungan Sub Bagian Program;

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh pimpinan; dan

j. melaksanakan penyiapan bahan dan data,menyusun dan menyampaikan laporanpelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Dinas.

Pasal 6(1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan teknis administrasi,pengelolaan keuangan dan aset;

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sub bagian keuangan dan aset meliputi:a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan

penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangandan Aset;

b. menghimpun peraturan perundang-undangan,pedoman, petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;

c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasipelaksanaan kegiatan keuangan dan aset denganpihak lain dan unit kerja terkait;

d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaankegiatan pengelolaan keuangan dan aset;

e. melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi danadministrasi pengelolaan keuangan dan aset;

f. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan,aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;

g. melaksanakan administrasi dan penyetoranpenerimaan bukan pajak daerah;

h. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;i. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil

pemeriksaan;j. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan

keuangan dan aset;k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh pimpinan; danl. melaksanakan penyiapan bahan dan data,

menyusun dan menyampaikan laporanpelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Asetserta Dinas.

Pasal 7(1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai

tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaanurusan kepegawaian, rumah tangga dan suratmenyurat.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan

menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaiandan Umum;

6

b. menghimpun peraturan perundang-undangan,pedoman, petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian,rumah tangga, umum, dan Korpri;

c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusanKorpri di lingkungan Dinas;

d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasipengelolaan urusan kepegawaian dan umum;

e. melaksanakan/menyiapkan bahan usulankenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,penetapan status kepegawaian, pembuatan KartuPegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri,SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip,perpustakaan, dan hukum;

f. melaksanakan/mengelola Angka Kredit JabatanFungsional Tertentu;

g. melaksanakan penyusunan Nominatif dan DaftarUrut Kepangkatan serta mengelola SistemInformasi Manajemen Kepegawaian;

h. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapanpelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu,kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasilpenyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaiandan Umum;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh pimpinan.

k. melaksanakan penyiapan bahan dan data,menyusun dan menyampaikan laporanpelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian danUmum serta Dinas.

Bagian KetigaBidang Bina Teknik

Pasal 8(1) Bidang Bina Teknik Mempunyai tugas penyiapan

bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi,fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadappenyelenggaraan fungsi Perencanaan, PengawasanTeknis Jalan, Jembatan, Lingkungan, KeselamatanJalan, dan Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Teknikmempunyai fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang

Perencanaan, Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan,Lingkungan, Keselamatan Jalan, dan PembinaanJalan Kabupaten/Kota;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di BidangPerencanaan, Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan,Lingkungan, Keselamatan Jalan, dan PembinaanJalan Kabupaten/Kota;

7

c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis diBidang Perencanaan, Pengawasan Teknis Jalan,Jembatan, Lingkungan, Keselamatan Jalan, danPembinaan Jalan Kabupaten/Kota;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaDinas; dan

e. penyiapan bahan evaluasi dan laporanpenyelenggaraan tugas dan fungsi di Bidang BinaTeknik.

Pasal 9(1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan

Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapanbahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan danmelakukan bimbingan teknis penyelenggaraankegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalandan Jembatan.

(2) Uraian tugas Seksi Perencanaan dan PengawasanTeknis Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi :a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan

menyusun program kerja Seksi Perencanaan danPengawasan Teknis Jalan dan Jembatan;

b. menghimpun peraturan perundang-undangan,pedoman dan petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan kegiatan Perencanaan danPengawasan Teknis Jalan dan Jembatan;

c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukanpembinaan pelaksanaan kegiatan Perencanaan danPengawasan Teknis Jalan dan Jembatan;

d. melaksanakan penyusunan kerangka acuan kerja,spesifikasi teknik serta petunjuk teknik lainnya;

e. melakukan koordinasi kegiatan Perencanaan danPengawasan Teknis Jalan dan Jembatan;

f. melakukan pengawasan kegiatan Perencanaan danPengawasan Teknis Jalan dan Jembatan;

g. melakukan evaluasi kegiatan Perencanaan danPengawasan Teknis Jalan dan Jembatan;

h. melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaankegiatan pembinaan dalam Perencanaan danPengawasan Teknis Jalan dan Jembatan;

i. melaksanakan pengelolaan sistem manajemenpenyusunan rencana, program dan anggaran dibidang jalan dan jembatan antar kabupaten/kota;

j. memberikan bahan pertimbangan teknik danoperasional pembinaan dan penyelenggaraan jalandan jembatan kabupaten/perkotaan dan desa;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh pimpinan; dan

l. melaksanakan penyiapan bahan dan data,menyusun dan menyampaikan laporanpelaksanaan tugas Seksi Perencanaan danPengawasan Teknik Jalan dan Jembatan.

8

Pasal 10(1) Seksi Lingkungan dan Keselamatan Jalan mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusandan pelaksanaan kebijakan dan melakukanbimbingan teknis penyelenggaraan kegiatanPengelolaan Lingkungan dan Keselamatan Jalan.

(2) Uraian Tugas Seksi Lingkungan dan KeselamatanJalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan

menyusun program kerja Seksi Lingkungan danKeselamatan Jalan;

b. menghimpun peraturan Perundang-undangan,pedoman, petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan pengelolaan Lingkungan danKeselamatan Jalan;

c. menghimpun bahan dan data usulan rencanakegiatan seksi Lingkungan dan Keselamatan Jalan;

d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan danmemberikan petunjuk teknis PengelolaanLingkungan dan Keselamatan Jalan;

e. melakukan urusan verifikasi dan administrasiPengelolaan Lingkungan dan Keselamatan Jalan;

f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasipengelolaan Lingkungan dan Keselamatan Jalan;

g. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaanpengelolaan lingkungan dan keselamatan jalan;

h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaankegiatan pengelolaan Lingkungan dan KeselamatanJalan;


j. melaksanakan penyiapan bahan dan data,menyusun dan menyampaikan laporanpelaksanaan tugas Seksi Lingkungan danKeselamatan Jalan.

Pasal 11(1) Seksi Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota mempunyai

tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan,pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi sertapelaporan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan JalanKabupaten/Kota.

(2) Uraian tugas Seksi Pembinaan Jalan Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan

menyusun program kerja Seksi Pembinaan JalanKabupaten/Kota;

b. menghimpun peraturan Perundang-undangan,pedoman, petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota;

c. menghimpun bahan dan data usulan rencanakegiatan Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota;

d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan danmemberikan petunjuk teknis kegiatan PembinaanJalan Kabupaten/Kota;

e. melakukan verifikasi atas usulan perubahan statusjalan;

9

f. melaksanakan penyiapan bahan koordinasikegiatan Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota;

g. melakukan pembinaan penyelenggaraan jalankabupaten/kota;

h. melakukan evaluasi dan pengendalian terhadappelaksanaan kegiatan dibidang Jalan danJembatan;

i. melakukan pemantauan penyelenggaraan jalankabupaten/kota;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh pimpinan; dan

k. melaksanakan penyiapan bahan dan data sertamenyusun laporan pelaksanaan tugas SeksiPembinaan Jalan Kabupaten/Kota.

Bagian KeempatBidang Jalan dan Jembatan

Pasal 12(1) Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas

merumuskan kebijakan teknis operasional,melakukan pembinaan dan evaluasi terhadappenyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umumdan pembangunan dan pemeliharaan dibidang Jalan,Jembatan, peralatan dan perbekalan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Bidang Jalan dan Jembatanmempunyai fungsi:a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

dibidang Jalan, Jembatan, dan peralatan danperbekalan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidangJalan, Jembatan, dan peralatan dan perbekalan;

c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis dibidang Jalan, Jembatan, peralatan dan perbekalan;

d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugasdi bidang Jalan, Jembatan, peralatan danperbekalan;

e. penyiapan bahan evaluasi dan laporanpenyelenggaraan tugas dibidang Jalan, Jembatan,peralatan dan perbekalan;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaDinas; dan

g. penyiapan bahan dan data serta menyusun danmenyampaikan laporan pelaksanaan tugas danfungsi di Bidang Jalan dan Jembatan.

Pasal 13(1) Seksi Jalan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaankebijakan teknis dan memberikan bimbingan teknispenyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaanJalan.

10

(2) Uraian tugas Seksi Jalan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi:a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan

menyusun program kerja Seksi Jalan;b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan,

pedoman dan petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaandan peningkatan Jalan;

c. melaksanakan penyiapan analisa penyusunanpedoman dan metode pelaksanaan kegiatanpembangunan, pemeliharaan dan peningkatanJalan;

d. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukanpembinaan pelaksanaan kegiatan pembangunan,pemeliharaan dan peningkatan Jalan;

e. melaksanakan penyiapan bahan, melakukankoordinasi dan rapat pra pelaksanaan dan evaluasikegiatan pembangunan, pemeliharaan danpeningkatan Jalan dengan unit kerja terkait;

f. melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaankegiatan pembangunan dan pemeliharaan Jalan;

g. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatanpembangunan, pemeliharaan dan peningkatanJalan;

h. melakukan pertimbangan teknik dan operasionalpelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaandan peningkatan Jalan;


j. melaksanakan penyiapan bahan dan data,menyusun dan menyampaikan laporanpelaksanaan tugas Seksi Jalan.

Pasal 14(1) Seksi Jembatan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaankebijakan teknis dan memberikan bimbingan teknispenyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaanJembatan.

(2) Uraian tugas Seksi Jembatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi:a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan

menyusun program kerja Seksi Jembatan;b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan,

pedoman dan petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaandan peningkatan Jembatan;

c. melaksanakan penyiapan analisa penyusunanpedoman dan metode pelaksanaan kegiatanpembangunan, pemeliharaan dan peningkatanJembatan;

d. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukanpembinaan pelaksanaan kegiatan pembangunan,pemeliharaan dan peningkatan Jembatan;

11

e. melaksanakan penyiapan bahan, melakukankoordinasi dan rapat pra pelaksanaan dan evaluasikegiatan pembangunan, pemeliharaan danpeningkatan Jembatan dengan unit kerja terkait;

f. melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaankegiatan pembangunan dan pemeliharaanJembatan;

g. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatanpembangunan, pemeliharaan dan peningkatanJembatan;

h. melakukan pertimbangan teknik dan operasionalpelaksanaan kegiatan pembangunan, pemelihraandan peningkatan Jembatan;


j. melaksanakan penyiapan bahan dan data,menyusun dan menyampaikan laporanpelaksanaan tugas Seksi Jembatan.

Pasal 15(1) Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan danpelaksanaan kebijakan dan melakukan bimbinganteknis Peralatan dan Perbekalan.

(2) Uraian tugas Seksi Peralatan dan Perbekalansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan

menyusun program kerja Seksi Peralatan danPerbekalan;

b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan,pedoman dan petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan kegiatan Peralatan dan Perbekalan;

c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukankoordinasi pelaksanaan Peralatan dan Perbekalan;

d. melaksanakan analisa penyusunan pedoman danmetode pelaksanaan kegiatan Peralatan danPerbekalan;

e. melakukan pertimbangan atas pelaksanaankegiatan Peralatan dan Perbekalan;

f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaankegiatan Peralatan dan Perbekalan;

g. melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraanpemeliharaan jalan dan jembatan;

h. melaksanakan penyiapan peralatanpenyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan;

i. melakukan pemeliharaan peralatan; danj. melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diperintahkan oleh pimpinan; dank. melaksanakan penyiapan bahan dan data,

menyusun dan menyampaikan laporanpelaksanaan tugas Seksi Peralatan dan Perbekalan.

12

Bagian KelimaBidang Bina Jasa dan Konstruksi

Pasal 16(1) Bidang Bina Jasa dan Konstruksi mempunyai tugas

penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan,koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporanterhadap penyelenggaraan fungsi pengaturan JasaKonstruksi, pemberdayaan Jasa Konstruksi, danpengawasan Jasa Konstruksi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Jasa danKonstruksi mempunyai fungsi :a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di

bidang Pengaturan Jasa Konstruksi, pengaturanJasa Konstruksi, pemberdayaan Jasa Konstruksi,dan pengawasan Jasa Konstruksi;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidangPengaturan Jasa Konstruksi, pemberdayaan JasaKonstruksi, dan pengawasan Jasa Konstruksi;

c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis dibidang Pengaturan Jasa Konstruksi, pengaturanJasa Konstruksi, pemberdayaan Jasa Konstruksi,dan pengawasan Jasa Konstruksi;

d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugasdi bidang Pengaturan Jasa Konstruksi,pemberdayaan Jasa Konstruksi, dan pengawasanJasa Konstruksi;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaDinas; dan

f. penyiapan bahan dan data serta menyusun danmenyampaikan laporan pelaksanaan tugas danfungsi di Bidang Bina Jasa dan Konstruksi.

Pasal 17(1) Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan danpelaksanaan kebijakan dan memberikan bimbinganteknis penyelenggaraan kegiatan Pengaturan JasaKonstruksi.

(2) Uraian tugas Seksi Pengaturan Jasa Konstruksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan

menyusun program kerja Seksi Pengaturan JasaKonstruksi;

b. menghimpun peraturan perundang-undangan,pedoman dan petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan kegiatan Pengaturan Jasa Konstruksi;

c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukankoordinasi pelaksanaan kegiatan Pengaturan JasaKonstruksi dengan unit kerja terkait;

d. melaksanakan perumusan kebijakan teknispembinaan dan pengaturan jasa konstruksi;

13

e. melaksanakan pembinaan dalam aspek pengaturanterhadap penyedia jasa, pengguna jasa, danmasyarakat jasa konstruksi meliputi mengaturkebijakan penyelenggaraan jasa konstruksi, sistemjasa konstruksi, mengatur tentang standarketeknikan jasa konstruksi;

f. melakukan pertimbangan teknik dan operasionalyang meliputi penyedia jasa, pengguna jasa, danmasyarakat jasa konstruksi;

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh pimpinan; dan

h. melaksanakan penyiapan bahan dan data,menyusun dan menyampaikan laporanpelaksanaan tugas Seksi Pengaturan JasaKonstruksi.

Pasal 18(1) Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusandan pelaksanaan kebijakan dan memberikanbimbingan teknis penyelenggaraan kegiatanPemberdayaan Jasa Konstruksi.

(2) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan

menyusun program kerja Seksi PemberdayaanJasa Konstruksi;

b. menghimpun peraturan perundang-undangan,pedoman dan petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan kegiatan Pemberdayaan JasaKonstruksi;

c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukanpembinaan pelaksanaan kegiatan PemberdayaanJasa Konstruksi;

d. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukankoordinasi pelaksanaan kegiatan PemberdayaanJasa Konstruksi dengan unit kerja terkait;

e. melaksanakan analisa penyusunan pedoman danmetode pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan JasaKonstruksi;

f. melaksanakan pengembangan sumber dayamanusia jasa konstruksi;

g. melaksanakan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia jasa konstruksi, penerapan teknologikonstruksi, sistem informasi;

h. melaksanakan koordinasi penelitian jasakonstruksi, dengan unit kerja terkait;

i. melaksanakan penyiapan bahanpembinaan/bimbingan teknis, penyuluhan danpelatihan tenaga ahli, dan pelatihan tenagaterampil jasa konstruksi;

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh pimpinan; dan

k. melaksanakan penyiapan bahan dan data,menyusun dan menyampaikan laporanpelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan JasaKonstruksi.

14

Pasal 19(1) Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan danpelaksanaan kebijakan dan melakukan bimbinganteknis penyelenggaraan kegiatan Pengawasan JasaKonstruksi.

(2) Uraian tugas Seksi Pengawasan Jasa Konstruksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan

menyusun program kerja Seksi Pengawasan JasaKonstruksi;

b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan,pedoman dan petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan kegiatan Pengawasan JasaKonstruksi;

c. melaksanakan analisa penyusunan pedoman danmetode pelaksanaan kegiatan Pembinaan JasaKonstruksi;

d. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukanpembinaan pelaksanaan kegiatan Pengawasan JasaKonstruksi;

e. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukankoordinasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan JasaKonstruksi dengan unit kerja terkait;

f. melaksanakan pengawasan terhadap BadanUsaha, Penyelenggaraan, Pemanfaatan JasaKonstruksi;

g. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatanPembinaan Jasa Konstruksi;

h. melakukan pertimbangan teknik dan operasionalpelaksanaan kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi;


j. melaksanakan penyiapan bahan dan data,menyusun dan menyampaikan laporanpelaksanaan tugas Seksi Pengawasan JasaKonstruksi.

Bagian KeenamBidang Penataan Ruang

Pasal 20(1) Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas

menyelenggarakan pengkajian bahan danpelaksanaan pembinaan bidang Bina Konstruksi yangmeliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan tataruang, dan pengendalian tata ruang.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan Ruangmempunyai fungsi :a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di

bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tataruang, dan pengendalian tata ruang;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidangperencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang,dan pengendalian tata ruang;

15

c. penyelenggaraan pembinaan dalam aspekpengaturan terhadap penyedia jasa, pengguna jasadan masyarakat;

d. penyelenggaraan pembinaan dan aspekpemberdayaan meliputi pengaturan JasaKonstruksi, pemberdayaan Jasa Konstruksi, danpengawasan Jasa Konstruksi;

e. penyelenggaraan pembinaan dalam aspekpengawasan usaha, penyelenggaraan, pemanfaatanjasa konstruksi;

f. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis diBidang pengaturan Jasa Konstruksi,pemberdayaan Jasa Konstruksi, dan pengawasanJasa Konstruksi;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaDinas; dan

h. penyiapan bahan dan data serta menyusun danmenyampaikan laporan pelaksanaan tugas danfungsi di Bidang Penataan Ruang.

Pasal 21(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan danpelaksanaan kebijakan dan memberikan bimbinganteknis penyelenggaraan kegiatan Perencanaan TataRuang.

(2) Uraian tugas Seksi Perencanaan Tata Ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan

menyusun program kerja seksi perencanaan tataruang;

b. melaksanakan penyusunan peraturan gubernurdan petunjuk teknis pada aspek perencanaan tataruang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang;

c. melaksanakan penyusunan dan penetapanPeraturan Daerah tentang Rencana Umum TataRuang maupun Rencana Rinci Tata Ruangmeliputi:1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;2. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Provinsi;3. Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi;4. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan;5. Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan; dan6. Rencana Tata Ruang Kawasan Regional lintas

kabupaten/kota dan Rencana Tata RuangKawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

d. melaksanakan penyiapan bahan usulanpenyusunan dan peninjauan kembali terhadapRencana Tata Ruang Wilayah Nasional, RencanaTata Ruang Pulau Sulawesi dan Rencana TataRuang Kawasan Strategis Nasional di ProvinsiSulawesi Tengah;

16

e. melaksanakan pembinaan penataan ruang daerahterkait koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraaankegiatan penataan ruang daerah kabupaten/kotadalam 1 (satu) daerah provinsi/kota;

f. melaksanakan penyiapan bahan kajian danfasilitasi pembahasan terkait pelaksanaanrekomendasi Gubernur terhadap RTRW Provinsi /Kabupaten dan Kota serta melaksanakan evaluasidan klarifikasi RTRW Kabupaten / Kota, sertaRencana Detail Tata Ruang dan Rencana KawasanStrategis Kabupaten/kota;

g. melaksanakan penyiapan bahan kajian danfasilitasi pembahasan persetujuan substansi teknisRencana Detail Tata Ruang dan Rencana TataRuang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota;

h. melaksanakan penyiapan pertimbangan teknispenguatan kelembagaan kelompok kerjaPerencanaan Tata Ruang Badan KoordinasiPenataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

i. melaksanakan peninjauan kembali terhadaprencana tata ruang meliputi:1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;2. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Provinsi;3. Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi;4. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan;5. Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan;6. Rencana Tata Ruang Kawasan regional lintas

kabupaten/kota dan Rencana Tata RuangKawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;

7. RTRW Kabupaten/Kota; dan8. RDTR Perkotaan di Kabupaten/Kota maupun

RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota;j. melaksanakan penyusunan dan pemutakhiran

data base spasial provinsi berbasis GIS;k. melaksanakan penyediaan pusat layanan

penyedia informasi penataan ruang berupa GaleriTata Ruang yang dilengkapi dengan sarana websitedan perpustakaan;

l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporanperencanaan tata ruang meliputi progrespenyusunan dan penetapan RTRW KabupatenKota; RDTR Perkotaan Kabupaten dan Kotamaupun RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh pimpinan; dan

n. melaksanakan penyiapan bahan dan data,menyusun dan menyampaikan laporanpelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Tata Ruang.

Pasal 22(1) Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan danpelaksanaan kebijakan dan memberikan bimbinganteknis penyelenggaraan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

17

(2) Uraian tugas Seksi Pemanfaatan Ruang sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi :a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan

menyusun program kerja seksi pemanfaatanruang;

b. melaksanakan penyiapan bahan perumusankebijakan dan program pemanfaatan ruang wilayahProvinsi dan Kawasan Strategis Provinsi;

c. melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasiprogram SKPD Provinsi untuk mewujudkanindikasi program dalam Rencana Tata RuangWilayah Nasional, Rencana Tata Ruang PulauSulawesi dan Rencana Tata Ruang KawasanStrategis Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah,Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, RencanaTata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, ArahanPeraturan Zonasi Sistem Provinsi, Rencana TataRuang Kawasan Perkotaan, Rencana Tata RuangKawasan Perdesaan, Rencana Tata Ruang KawasanRegional lintas kabupaten/kota dan Rencana TataRuang Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

d. melaksanakan kegiatan audit pemanfaatan ruangprovinsi dan melaksanakan monitoring, evaluasidan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan ruang diwilayah provinsi dan kabupaten/kota;

e. melaksanakan penyiapan dokumen data daninformasi serta bahan komunikasi programpemanfaatan ruang meliputi:1. data ketaatan terhadap RTRW;2. luas wilayah produktif;3. luas wilayah industri;4. luas wilayah kebanjiran; dan5. rasio RTH per-satuan luas wilayah ber

HPL/HGB perkotaan serta rasio bangunan ber-IMB per-satuan bangunan maupun ruangpublik berubah peruntukkannya;

f. melaksanakan pembinaan pemanfaatan ruangdaerah meliputi sosialisasi, pemberian bimbinganteknis, pendidikan dan pelatihan, dan penyajianinformasi;

g. melaksanakan koordinasi kegiatan Penelitian danpengembangan dengan unit kerja terkait;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh pimpinan; dan

i. melaksanakan penyiapan bahan dan data,menyusun dan menyampaikan laporanpelaksanaan tugas Seksi Pemanfaatan Ruang.

Pasal 23(1) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusandan pelaksanaan kebijakan dan memberikanbimbingan teknis penyelenggaraan kegiatanPemanfaatan Ruang.

18

(2) Uraian tugas Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan

menyusun program kerja Seksi PengendalianPemanfaatan Ruang;

b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan,pedoman, petunjuk teknis dan petunjukpelaksanaan kegiatan Pengendalian PemanfaatanRuang;

c. melaksanakan pemberian pertimbangan teknisdalam rangka pemberian rekomendasi tata ruangsebagai dasar penerbitan izin maupun pembatalanizin pemanfaatan ruang berdasarkan RTRWProvinsi dan Kabupaten/Kota;

d. melakukan pengawasan dan pengendalianpemanfaatan ruang meliputi:1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;2. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis

Provinsi;3. Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi;4. RTR Kawasan Perkotaan;5. RTR Kawasan Perdesaan;6. RTR Kawasan Regional lintas kabupaten/kota

dan RTR Kawasan Pesisir dan Pulau-PulauKecil; dan

7. Rencana Detail Tata Ruang(RDTR)kabupaten/kota dan RTR KawasanStrategis Kabupaten/kota (KSK);

e. melakukan fasilitasi bagi kabupaten/kota dalammengendalikan pelanggaran pemanfaatan ruangberdasarkan penerapan peraturan zonasi,perizinan, insentif dan disinsentif serta pemberiansanksi (pidana dan administrasi);

f. memfasilitasi kegiatan yang meliputi urusanoperasionalisasi POKJA pengendalian pemanfaatanruang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah,operasionalisasi tugas PPNS penataan ruang dalamrangka penegakan hukum pelanggaranpemanfaatan ruang, dan operasionalisasipenertiban terhadap pelanggaran pemanfaatanruang Provinsi Sulawesi Tengah;

g. melaksanakan penyiapan data dan informasidalam rangka pemberian pertimbangan ataupenyelesaian permasalahan penataan ruang yangtidak dapat diselesaikan pada tingkatkabupaten/Kota;

h. melaksanakan pembinaan pengendalianpemanfaatan ruang daerah meliputi sosialisasi,pemberian bimbingan teknis, pendidikan danpelatihan, dan penyajian informasi;

i. melaksanakan pembentukan danmengoperasionalisasikan unit pelayananpengaduan masyarakat terkait pelanggaranpemanfaatan ruang;

19

j. melaksanakan pengawasan yang meliputi teknisterhadap keseluruhan proses dan permasalahankhusus (force major) penyelenggaraan penataanruang yang dilakukan secara berkala;

k. melakukan penindakan dan penertiban terhadappelanggaran pemanfaatan ruang oleh TimPenertiban Provinsi;

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikanoleh pimpinan; dan

m. melaksanakan penyiapan bahan dan data,menyusun dan menyampaikan laporanpelaksanaan tugas Seksi PengendalianPemanfaatan Ruang.

Bagian KetujuhKelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok JabatanFungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan menurut jenis danjenjang Jabatan Fungsional.

BAB IVTATA KERJA

Pasal 25(1) Untuk menyelenggarakan sebagian urusan

pemerintahan di bidang Bina Marga dan Tata Ruangyang menjadi tugas dan fungsi Dinas, disusunstandar prosedur kerja atau manual dan standarpelayanan minimal.

(2) Standar prosedur kerja atau manual dan standarpelayanan minimal sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Unit

Organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas wajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasidalam lingkungan masing-masing, antar satuanorganisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, sertadengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuaidengan tugas dan fungsi masing-masing danmenerapkan asas umum penyelenggaraan Negara.

(2) Asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi :a. asas kepastian hukum;b. asas tertib penyelenggaraan negara;c. asas kepentingan umum;d. asas keterbukaan ;e. asas proporsionalitas;f. asas profesionalitas; dang. asas akuntabilitas.

20

(2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkunganDinas wajib mengawasi, memimpin,mengkoordinasikan, membimbing serta memberikanpetunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(3) Dalam hal mengawasi, memimpin,mengkoordinasikan, membimbing serta memberikanpetunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadipenyimpangan bawahan maka dilakukan tindakansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkunganDinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk danbertanggungjawab kepada atasan masing-masing danmenyampaikan laporan berkala tepat pada waktunyadengan tembusan kepada satuan organisasi lain yangsecara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuanorganisasi dari bawahannya wajib diolah dandipergunakan sebagai bahan untuk penyusunanlaporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjukkepada bawahan.

(6) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahanmasing-masing setiap pimpinan satuan organisasiwajib mengadakan rapat berkala.

(7) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkunganDinas berhalangan maka tugas pimpinan satuanorganisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuanorganisasi setingkat dibawahnya.

BAB IVKEPEGAWAIAN

Pasal 27(1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

menjadi tugas dan fungsi Dinas diangkat sejumlahPNS sesuai dengan formasi dan syarat jabatan.

(2) Ketentuan mengenai formasi dan syarat jabatanstruktural dan fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28(1) Pengangkatan PNS dalam jabatan dilaksanakan

berdasarkan ketentuan perundang-undangan denganmemperhatikan senioritas dalam daftar urutkepangkatan dan syarat jabatan.

(2) Ketentuan mengenai pola karier PNS di lingkunganPemerintah Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

21

BAB VIKEUANGAN

Pasal 29(1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas,dialokasikan sejumlah anggaranyang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsidan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

(2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan oleh PNS yang diserahi tugas,wewenang, dan tanggung jawab secara khusus untukmengelola keuangan.

(3) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud padaayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atasusul Kepala Dinas dari PNS yang memenuhipersyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Masa kerja jabatan pengelola keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama5(lima) tahun terhitung sejak pengangkatannya.

BAB VIIPERLENGKAPAN KANTOR DAN ASET

Pasal 30(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan

yang menjadi tugas dan fungsi Dinas, masing-masingunit organisasi dan PNS, dilengkapi denganperlengkapan kantor yang meliputi alat, perkakas danperlengkapan kerja.

(2) Ketentuan mengenai penentuan kebutuhan danstandarisasi perlengkapan kantor sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan PeraturanGubernur.

Pasal 31(1) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor

dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuanperaturan perundang-undangan.

(2) Mutasi jabatan PNS tidak mengakibatkan mutasiperlengkapan kantor.

(3) Setiap PNS wajib menjaga dan memeliharaperlengkapan kantor yang berada dalampenguasaannya.

22

BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 32Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai ber1aku,Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DinasBina Marga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (BeritaDaerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor227) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 6Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Gubernur ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Provinsi SulawesiTengah.

Ditetapkan di Palupada tanggal 21 Desember 2016

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palupada tanggal 21 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSISULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY. B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 499

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BIRO HUKUM,

ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.SiPembina Utama Muda

NIP. 19610421 198401 1 004

Documents

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH