KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

NOMOR HK.02.02.4.42.02.20.12

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,

SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

Menimbang : a. bahwa Tim Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.01.1.22.04.19.1370 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu disesuaikan dengan perubahan organisasi dan tata kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokraso Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;

Mengingat

: 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tat Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pegawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT

TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

Kesatu : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik , yang selanjutnya disebut Tim RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Kedua : Tim RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri atas: a. Tim Pengarah; b. Tim Pelaksana; dan c. Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB) serta Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Ketiga : Tim RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua memiliki susunan keanggotaan dan melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

Keempat : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b terdiri

atas; a. Kelompok Kerja, yang selanjutnya disebut dengan Pokja; dan b. Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja, yang selanjutnya disebut

dengan Tim RB Unit Kerja.

Kelima : Pokja sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat huruf a terdiri atas: a. Pokja 1 Bidang Manajemen Perubahan; b. Pokja 2 Bidang Penguatan Sistem Pengawasan; c. Pokja 3 Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja; d. Pokja 4 Bidang Penguatan Kelembagaan; e. Pokja 5 Bidang Penguatan Tata Laksana; f. Pokja 6 Bidang Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya

Manusia Aparatur Sipil Negara; g. Pokja 7 Bidang Penguatan Peraturan Perundang-undangan; dan h. Pokja 8 Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Keenam : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim RB Deputi

Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 21 Februari 2020 Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dra. Mayagustina Andarini,M.Sc.,Apt

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Sekretaris Utama Badan POM; 2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK NOMOR HK.02.02.4.42.02.20.12 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

A. TIM PENGARAH 1. Susunan Keanggotaan Tim Pengarah

Ketua : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Sekretaris : Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Anggota : a. Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan

Kosmetik b. Direktur Pengawasan Kosmetik c. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

2. Tugas Tim Pengarah

a. Memberikan arahan dalam penyusunan dan menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

b. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan damoak oada masyarakat; dan

c. Memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan road map, dan berkelanjut.

B. TIM PELAKSANA Ketua : Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan

Kosmetik Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Penilaian Uji Praklinik/Klinik Obat Tradisional,

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan Dokumen Informasi Produk Kosmetik Anggota : 1. Kelompok Kerja 1 – Bidang Manajemen Perubahan.

a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 1 Koordinator : Direktur Pengawasan Kosmetik Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pengawasan Informasi dan Promosi Kosmetik Anggota :

1) Purnama Dwi T, S.Farm., Apt 2) Mellia Rahmi, S.E 3) Elin Novia Sembiring, S.Si, Apt 4) Noviati Panca Sari, S.F., M.Si., Apt 5) Maya Zulfa Kamila, A.Md 6) Rizka Ayu Kusuma W., S.Farm., Apt 7) Fithra Indah Nuranisa, S.Farm, Apt 8) Melinda Anggita Setiyadi, S.Farm., Apt

b. Tugas Kelompok Kerja 1 – Bidang Manajemen Perubahan

Mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi, dengan cara antara lain:

1) Mengoordinasi peningkatan komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, melalui: a) Meyusun Tim Reformasi Birokrasi; b) Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi; dan c) Melakukan pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi.

2) Mengoordinasi terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan

3) Menurunkan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

2. Kelompok Kerja 2 – Bidang Penguatan Sistem Pengawasan.

a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 2 Koordinator : Direktur Pengawasan Kosmetik Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pengawasan Keamanan dan

Mutu Kosmetik Anggota :

1) Pujiati, S.Si, Apt. 2) Wiwin Widya Prastiwi, S.Si, Apt 3) Atik Fitriyani S.Farm, Apt 4) Wahyudi Martomo, S.A.P 5) Lis Ermawati, S.Farm., Apt 6) Yogaswara Tawang Gumbara, S.Farm, Apt 7) Mia Permawati, S.Farm., Apt.

b. Tugas Kelompok Kerja 2 – Bidang Penguatan Sistem Pengawasan

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan cara anatara laian : 1) Meningkatkan kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan

keuangan negara melalui: a) Pembuatan kebijakan, sosialisasi, penanganan,evaluasi

penanganan gratifikasi di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;

b) Mengelola Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan

c) Mengelola Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;

2) Meningkatkan status opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan negara melalui koordinasi pencanangan, pengembangan, monitoring dan evaluasi atas pembangunan zona integritas di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan

3) Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui:

a) Pembuatan kebijakan, penanganan, evaluasi penanganan atas pengaduan masyarakat terhadap Deputi Bidang

Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;

b) Mengelola pelaksanaan whistle blowing system dan melakukan evaluasinya; dan

c) Melakukan sosialisai, penanganan, dan evaluasi atas benturan kepentingan di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

3. Kelompok Kerja 3 – Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja. a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 3

Koordinator : Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pengawasan Informasi dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Anggota :

1) Ari Novianti N.B, SP 2) Ria Krisna M,S.Farm., Apt 3) Hanief Ridhowati, S.Si., Apt 4) Lisa Anisa, S.E 5) Frida Musyarofah 6) Kristyawan Hadiyanto Dwiputra. S.E 7) Wijiasih SF., M.Si, Apt

b. Tugas Kelompok Kerja 3 – Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan cara antara lain: 1) Koordinasi keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan

kinerja dan pemantauan penyampaian kinerja secara berkala; 2) Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM yang menangani

akuntabilitas kinerja; 3) Menyusun pedoman akuntabilitas kinerja; 4) Melakukan pengukuran kinerja berbasis elektronik; dan 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala.

4. Kelompok Kerja 4 – Bidang Penguatan Kelembagaan.

a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 4 Koordinator : Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen

Kesehatan

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Pengawasan Sarana Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Anggota : 1) Lusiana Nofita Yusra, S.Farm., Apt 2) Ambar Setyorini, S.Si, Apt 3) Suhartatik, ST 4) Wiwin Herwiyati, STP, M.Food St 5) Teguh Adhi Wijaya, S.Farm, Apt

b. Tugas Kelompok Kerja 4 – Penguatan Kelembagaan Meningkatkan efisiensi dan efektivitas oraganisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran, antara lain dengan cara:

1) Melakukan evaluasi terkait penilaian ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi, pengukuran jenjang organisasi, analis kemungkinan duplikasi dan tumpang tindih fungsi, penilaian kesesuaian struktur organisasi dengan mandat maupun kinerja yang dihasilkan, serta analisis oraganisasi telah adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis; dan

2) Melakukan penataan dengan mengajukan usulan perubahan organisasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai tindak lanjut hasil evaluasi yang telah dilakukan.

5. Kelompok Kerja 5 – Bidang Penguatan Tata Laksana.

a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 5 Koordinator : Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik Sekretaris :Kepala Sub Direktorat Standardisasi Suplemen Kesehatan Anggota :

1) Ernani Dewi Kusumawati, S.Farm., Apt 2) Andry Sulistyowati, S.Si, Apt 3) Dewi Kurniasari, SF, M.Farm., Apt 4) Tety Herawaty, SP 5) Sari Indira Setyowati, S.Farm., Apt 6) Ari Kurniawaty, S.Si 7) Dewi Febriana Nugrahani P, S.Farm, Apt 8) Sulistyowati, S.Farm, Apt

9) Sella Agustine Dwi Nur Pamungkas, A.Md.

b. Tugas Kelompok Kerja 5 – Bidang Penguatan Tata Laksana Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur, antara lain dengan cara:

1) Menyusun peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta dijabarkan dalam Standard Operasional Prosedur (SOP);

2) Mengoordinasi penerapan Sistem Manajemen Mutu atau Quality Management System (QMS) di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;

3) Melakukan evaluasi dan penyesuaian peta proses bisnis dan SOP terhadap perkembangan tuntutan efisiensi dan efektivitas birokrasi;

4) Mengoordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;

5) Mengoordinasi penerapan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik; dan

6) Mengoordinasi penerapan, monitoring, dan evaluasi manajemen kearsipan yang handal.

6. Kelompok Kerja 6 – Bidang Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya

Manusia Aparatur Sipil Negara. a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 6

Koordinator : Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Penilaian Uji Praklinik/Klinik

Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan Dokumen Informasi Produk Kosmetik

Anggota : 1) Pulan Widyanati, S.Si., Apt, M.Si 2) Aprizal, S.Kom 3) Alfina Nur Fitriani, A.Md, S.I 4) Sri Puji Astuti, S.Hum 5) Dra. Joelianti Diastoetiningsih 6) Kiki Kartika Putri, SE

7) Aprilla Paskarika Kuswara, S.Kom.

b. Tugas Kelompok Kerja 6 – Bidang Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan, antara lain dengan cara:

1) Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui melakukan perencanan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;

2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui :

a) Proses penerimaan pegawai secara transparan, objektif, akuntabel, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

b) Promosi jabatan dilaukan secara terbuka; 3) Meningkatkan disiplin SDM Aparatur di lingkungan Deputi

Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;

4) Meningkatkan efektivitas manajemen SDM Aparatur di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui:

a) Penetapan kinerja individu; b) Pelaksanaan evaluasi jabatan; c) Pengembangan sistem informasi kepegawaian; dan d) Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di

lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui pengembangan pegawai berbasis kompetensi.

7. Kelompok Kerja 7 – Bidang Penguatan Peraturan Perundang-undangan.

a. Susunan Kenaggotan Kelompok Kerja 7 Koordinator : Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik

Sekretaris : Kepala Sub Direktorat Standardisasi Obat Tradisional Anggota :

1) Dra. Yurita Amarya Sariwating, Apt., MKM 2) Anto Sujono, SF., Apt 3) Lies Sugiarti, S.Si., Apt, M.Biomed 4) Lili Amelia, S.Si., M.Si., Apt 5) Widha Dianasari, S.Si, Apt 6) Mia Permawati, S.Farm., M.Farm., Apt 7) Dra.Yuniar Marpaung, Apt 8) Yoana Mirna, S.Si., Apt 9) Rima Dwi Pratiwi, S.Farm, Apt 10) Dewi Nurjanah, S. Farm, Apt 11) Rachel Irene M. Simatupang, S.TP.

b. Tugas Kelompok Kerja 7 – Bidang Penguatan Peraturan Perundang-

undangan Meningkatkan efektivitas pengelolaan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu antara lain dengan cara:

1) Melakukan identifikasi, analisis, pemetaan, dan revisi Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mempunyai resiko tindih/tidak harmonis/tidak sinkron;

2) Menyusun sistem dan melakukan evaluasi pengendalian penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan

3) Melakukan deregulasi peraturan terkait pelayanan publik.

8. Kelompok Kerja 8 – Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. a. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja 8

Koordinator : Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

a) Sub Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pre-Market (Sebelum Beredar). Koordinator : Kepala Sub Direktorat Penilaian Obat Tradisional Sekretaris : Kepala Seksi Penilaian Obat Tradisional

Anggota : 1) Iin Muthmainnah, S.Farm., Apt 2) Diatri M. Heryana, S.Farm, Apt 3) Lina Fauziati, S.Farm., Apt

b) Sub Tim Perkuatan Sistem Pengawasan Post-Market (Selama Beredar). Koordinator : Kepala Sub Direktorat Pengawasan Sarana

Kosmetik Sekretaris : Kepala Seksi Inspeksi Sarana Produksi dan

Distribusi Kosmetik Anggota : 1) Rahma Yulianti, S.Si, Apt 2) Mayang Ambarsari, S.Si 3) Aziz Jihaduddin, S.Farm, Apt 4) Oktianti Alifanisa Kuswardana, S.Farm.,Apt

c) Sub Tim Rebranding Pelayanan Publik

Koordinator : Kepala Sub Direktorat Registrasi Kosmetik Sekretaris : Kepala Seksi Registrasi Kosmetik Dekoratif Anggota : 1) Indah Septiana Dewi, S.Farm., Apt 2) Aprilya Tri Susanti, S.Farm, Apt 3) Rugun Clara Samosir, S.Farm, Apt 4) Lukysanita Muliana, S.Farm., Apt

d) Sub Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Koordinator : Kepala Sub Direktorat Pengawasan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional dan Suplemen

Kesehatan Sekretaris : Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Obat

Tradisional dan Suplemen Kesehatan Anggota : 1) Yoga Setiady, A,Md 2) Randi Hari Putra, S.Farm., Apt 3) Alfian Nasir Maidin, S.Si.,M.Si

b. Tugas Kelompok Kerja 8 – Bidang Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perkuatan Sistem Pengawasan Pre-Market (Sebelum

Beredar) dan Post-Market (Selama Beredar), Rebranding Pelayanan Publik, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat), dengan cara antara lain:

1) Memperkuat dan mengembangkan best practices peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan, dan sistem pemberdayaan masyarakat melalui melakukan review dan perbaikan kebijakan/pedoman standar pelayanan dan pengawasan;

2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan yang berbasis sistem manajemen mutu yang diakui secara internasional melalui:

a) Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya meningkatkan penerapan budaya pelayanan prima;

b) Meningkatkan sarana layanan terpadu/terintegrasi dan kemudahan pengaksesan informasi;

c) Melakukan inovasi layanan; 3) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui:

a) Meningkatkan pengelolaan pengaduan pelayanan; b) Melakukan penilaian kepuasan pelayanan; c) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi;

4) Melakukan promosi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pemberdayaan masyarakat, berdasarkan data yang didapat dari hasil monitoring maupun data dari Tim PMPRB melalui media informasi.

9. Tim Pelaksana selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 8, Tim Pelaksana juga mempunyai tugas:

a. Merumuskan Road Map Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;

b. Merumuskan quick wins; c. Menjadi agen perubahan; d. Melaksanakan koordinasi, kerja sama, dan fasilitasi kepada semua

pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;

e. Melakukan internalisasi dan sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;

f. Mengikutsertakan dan/atau bekerjasama dengan para pakar dan pemangku kepentingan;

g. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Ketua Tim Pelaksana serta menembuskan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan; dan

h. Meyiapkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan penilaian PMPRB bagi Tim Asesor PMPRB.

C. TIM ASESOR PMPRB DAN MONEV RB 1. Susunan Keanggotaan Tim Asesor PMPRB dan Monev RB

Koordinator : Dra. Frida Tri Hadiati, Apt Ketua : Dr.. Fadjar Aju Tofiana, Apt, MT Sekretaris : Dra. Arnida Roesli, Apt Anggota :

a. Bidang Manajemen Perubahan Koordinator : Meiske Lucie Tumbol, S.Si, Apt Anggota :

1) Veratrisna, S.Si., Apt 2) Subhan Asfari, S.Farm., Apt 3) Okta Festi Amanda, S.Farm, Apt

b. Bidang Penguatan Sistem Pengawasan Koodinator : Anita Kembaren, S.Si, Apt Anggota :

1) Dian Handayani, S.Farm, Apt 2) Angelia Puspita N., S.Farm, Apt

c. Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Koordinator : Astini Riani, S.Si, Apt Anggota :

1) Anastasia Novyc Vernanda, S.Farm, Apt 2) Devi Sofawati,S.Farm,Apt 3) Elpina Yunisa, S.Farm., Apt 4) Alfina Nur Fitriani, A. Md., S. I

d. Bidang Penguatan Kelembagaan Koordinator : Drs. Slamet Sukarno, Apt, MP Anggota :

1) Dewi Febriana NP, S.Farm., Apt 2) Edi Kurniawan, S.Farm., Apt 3) Dinny Anggraini, S.Si, Apt

e. Bidang Penguatan Tata Laksana Koordinator : Masruroh, S.Si., Apt., MKM Anggota :

1) Drs. Ronaldi Zainoeddin Ilyas, Apt 2) Pranita Kusumawarni, S.Farm., Apt 3) Etyk Yunita Anjarsari, S.Farm., Apt 4) Dwi Handayani, S.F, Apt (M.Si)

f. Bidang Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Koordinator : Dra. Arnida Roesli, Apt Anggota :

1) Citra Gusti Lestari, S.Si., Apt 2) Virza Aviralda Ramadhani, S.Kom 3) Anthia Dinti Sorgani, S.Farm., Apt 4) Faradilla Mauliddini, S.Farm, Apt

g. Bidang Penguatan Peraturan Perundang-undangan Koordinator : Dr.. Fadjar Aju Tofiana, Apt, MT Anggota :

1) Ni Wayan Satriani, S.Farm., Apt 2) L. Venita Kusumaningrum, M.Si., Apt 3) Dany Dwi Agistia, S.Farm, Apt 4) Anisa Budi Suswandari, S.Farm., Apt

h. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Koordinator : Meiske Lucie Tumbol, S.Si, Apt Anggota :

1) M. Gama Ramadhan, S.Farm, Apt 2) Marina Tata Ulina, S.Si., Apt

2. Tugas Tim Asesor PMPRB dan Monev RB sebagai berikut: a. Koordinator

1) Mengoordinasikan pelaksanaan PMPRB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;

2) Memperbarui data profil sebelum melakukan penilaian; 3) Melakukan review terhadap kertas kerja Asesor sebelum menyusun

kertas kerja instansi; 4) Menginput data hasil PMPRB ke dalam aplikasi PMPRB online dan

menyampaikan kepada Sekretaris Utama;

5) Menyampaikan secara online hasil penilaian dan rencana perbaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang sebelumnya telah diperiksa oleh Sekretaris Utama; dan

6) Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Ketua Tim Pelaksana, paling sedikit 3 (tiga) bulan.

b. Sekretaris 1) Membantu pelaksanaan tugas Koordinator PMPRB Deputi Bidang

Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; dan

2) Mengarsipkan data dan atau dokumen terkait PMPRB. c. Anggota

1) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses penilaian;

2) Melakukan penilaian mandiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

3) Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil penilaian mandiri untuk perbaikan pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai masing-masing area perubahan;

4) Melakukan pengolahan data hasil PMPRB masing-masing area perubahan;

5) Melakukan penyusunan Laporan Hasil PMPRB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;

6) Melakukan konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi;

7) Menyampaikan laporan PMPRB ke Ketua/Koordinator PMPRB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik:

8) Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana pada setiap area perubahan;

9) Mengkoordinir percepatan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada setiap area perubahan; dan

10) Melaporkan perkembangan hasil kerja setiap area perubahan kepada ketua Tim Monev, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dra. Mayagustina Andarini, M.Sc., Apt