Sumatera SelatanLampung

BantenJawa Barat

Jawa TengahJawa Timur

Bali

Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Timur

Maluku

Sulawesi TenggaraSulawesi Selatan

Kalimantan Selatan

Sulawesi Barat

Sulawesi Tengah

GorontaloSulawesi Utara

Maluku Utara

Kalimanatan Barat

Kalimantan Tengah

PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN

KABUPATEN/KOTA

MODUL 5 WDD SERI E REGULASI PENDIDIKAN

PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

TUJUAN

Setelah sesi berakhir, peserta mampu:

• Mengidentifikasi dan menghimpun permasalahan pendidikan di Kabupaten/Kota yang memerlukan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan

• Menyusun program legislasi bidang pendidikan Kabupaten/Kota

PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

LANGKAH KEGIATAN

Pengantar & Curah Pendapat

10’

Diskusi Kelompok 40’

Presentasi & Diskusi 20’

Refleksi & Penguatan

10’

RTL & Evaluasi Sesi 10’

PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

• Setiap kelompok kabupaten/kota menuliskan kembali hasil identifikasi pasal /ayat dari LK 2, LK 3, dan LK 4 pada lembar kerja program legislasi (LK5)

• Setiap kelompok menetapkan waktu legislasi

DISKUSI KELOMPOK (40’)

PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

LK5: PROGRAM LEGISLASI

No Sumber Rujukan Materi yang perlu dibuat regulasi

Waktu penyelesaian

A SNP

1 Isi

2 Kompetensi Lulusan

3 Pendidik dan tenaga kependidikan

Penyebaran tenaga pendidik di sekolah

Akhir 2010

4 Sarana Prasarana

5 Pengelolaan

6 Proses

7 Penilaian

8 Pembiayaan

B PUG

C Pendidikan Inklusif

PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

PRESENTASI & DISKUSI (20’)

Salah satu kelompok Kabupaten/Kota mempresentasikan hasil kerja kelompoknya (LK 5), kelompok lain menanggapi /memberi masukan

PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

REFLEKSI (5’)

• Fasilitator meminta salah satu peserta menyampaikan refleksi dari sesi yang berlangsung

• Refleksi difokuskan pada upaya yang telah dilakukan selama ini untuk menyusun program legislasi bidang pendidikan di Kabupaten/Kota?

PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

PENGUATAN (5’)

• Fasilitator memberikan penguatan hasil diskusi

PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

MATERI PENGUATAN

• Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 Ayat 10:

Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis

PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

• Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Pasal 7 Ayat 1)

• UUD 1945

• UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU

• Peraturan Pemerintah (PP)

• Peraturan Presiden (Perpres)

• Peraturan Daerah (Perda)PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

PASAL 7 AYAT 2B

• Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Pasal 7 Ayat 2b)

Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat

oleh dewan perwakilan rakyat daerah

kabupaten/kota bersama bupati/walikota;

PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

PERDA

• Disahkan DPRD

• Harus dilaksanakan kepala daerah

• Kuat, hanya dapat dibatalkan atas persetujuan DPRD

• Diperjelas dengan Perbup/Perwalikota

PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

RTL (5’)

• Fasilitator meminta salah satu peserta menyampaikan RTL dari sesi yang telah berlangsung

• RTL difokuskan pada prioritas dan rencana tindak lanjut apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan program legislasi bidang pendidikan di Kabupaten/Kota

PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

EVALUASI SESI (5’)

• Peserta mengisi lembar evaluasi sesi

• Fasilitator mengumpulkan lembar evaluasi terisi dan tugas kelompok

• Fasilitator menutup sesi

PROGRAM LEGISLASI PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA