STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN HAR TA …/Studi... · Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 35-37 undang-undang nomor 1 tahun 1974 Selain itu terdapat Kompilasi Hukum Islam,

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN HAR TA BERSAMA

DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO (STUDI PUTUSAN

NO.0910/PDT.G/2010/PA.SKH )

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan diajukan untuk

Melengkapi sebagian persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana SI

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh

Burhanudin H.A

NIM. E0008129

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2013


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA


NO.0910/PDT.G/2010/PA.SKH )

Oleh

Burhanudin H.A

NIM. E0008129

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 3 Januari 2013

Dosen Pembimbing


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum

STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO (STUDI PUTUSAN

NO.0910/PDT.G/2010/PA.SKH)

Oleh

Burhanudin H.A

NIM. E0008129

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 5 Februari 2013

DEWAN PENGUJI

1. Harjono, S.H.,MH ( )

ketua

2. Safrudin Yudowibowo, S.H.,MH ( )

Sekretaris

3. Dr.Soehartono, S.H.,M.Hum ( )

Anggota


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Burhanudin H.A

Nim : E0008129

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul

“STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERASAMA


NO.0910/PDT.G/2010/PA.SKH” adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang

bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan

ditujukan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya

tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan

penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum

(skripsi) ini.

Surakarta , 5 Februari 2013

Yang membuat pernyataan

Burhanudin H.A

NIM. E0008129


commit to user

v

MOTTO

“Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil’’

“jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia,

tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; dan pada kematianmu semua orang

menangis sedih, tetapi kamu sendiri yang tersenyum (Mahatma Gandhi)”

“Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal

yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali.

Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah

tempat meminta dan memohon”


commit to user

vi

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT atas segala rahmat, nikmat,

dan rizkiNYA.

2. Nabi Muhammad SAW.

3. Bapak Ibu, adik dan keluarga besarku

untuk cinta, doa dan kepercayaan yang

diberikan.

4. Sahabat-sahabat, teman-teman, dan

teman dekatku yang selalu

memberikan dukungan dan doa yang

begitu besar.

5. Dan untuk semua yang telah

memberiku semangat dan bantuan

hingga skripsi ini terwujud.

6. Pembaca yang budiman.

7. Almamater.


commit to user

vii

ABSTRAK

Burhanudin H.A. 2012. STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO. Fakultas Hukum UNS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo dan hambatan-hambatan proses pemeriksaan gugatan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari data primer yaitu hasil wawancara dengan hakim di pengadilan agama sukoharjo dan panitera di pengadilan agama sukoharjo. sumber data sekunder berasal dari literature, buku-buku ilmiah, makalah/hasil ilmiah para sarjana, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 35-37 undang-undang nomor 1 tahun 1974 Selain itu terdapat Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 KHI. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembagian harta bersama dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak 1/2 (setengah) dari harta tersebut. Kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap tentang harta bersama.

Kata kunci : Perceraian, Pelaksanaan pembagian harta bersama, Hambatan,

Pengadilan Agama Sukoharjo


commit to user

viii

ABSTRACT

Burhanudin H.A. Of 2012. STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF MUTUAL PROPERTY SHARING IN SUKOHARJO RELIGON COURT. Faculty of Law UNS.

Burhanudin H.A ABSTRACT

This research aims to find out obviously how the implementation of Mutual Property Sharing is in Sukoharjo Religion Court and what obstacles do emerge in the implementation of Mutual Property Sharing in Sukoharjo Religon Court.

This study employed an empirical law research method that was descriptive in nature with qualitative approach. The data source derived from primary data including the result of interview with the judge of Sukoharjo Religion Court and registrars of Sukoharjo Religion Court. The secondary data source derived from literature, scientific books, scholars’ scientific paper/work, and documents relevant to the object of research.

The mutual property sharing is governed in articles 35-37 of Law Number 1 of 1974. In addition there is Islamic Law Compilation concerning the mutual property sharing as governed in the Articles 96 and 97 of KHI. Considering the result of research, it could be concluded that the Mutual property sharing was done based on the Law Number 1 of 1974 about Marriage and Islamic Law Compilation; therefore the property obtained, from either husband or wife, becomes the shared right unless determined otherwise in the marriage agreement and if the marriage is broken, each party is entitled for ½ (a half) of the property. The obstacles frequently arising in the implementation of mutual property sharing is that the parties frequently do not have complete evidence about the mutual property.

Keywords: Divorce, Implementation of Mutual property sharing, obstacle,

Sukoharjo Religion Court.


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillahirobbil alamin atas kehadirat Allah SWT atas

segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis dalam

pembuatan skripsi ini dari awal dan akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi berjudul “STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN

HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO (STUDI

PUTUSAN NO.0910/PDT.G/2010/PA.SKH )”.

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pembagian harta bersama di

Pengadilan Agama Sukoharjo dan hambatan-hanbatan pelaksanaan pembagian

harta bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak mengalami hambatan dan

kesulitan, tetapi atas bantuan, dorongan dan dukungan dari semua pihak yang

telah banyak membantu, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S, selaku Rektor Universitas Sebelas

Maret.

2. Ibu Prof. Dr. Hartiniwingsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret.

3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara

4. Bapak Dr.Soehartono,S.H.,M.Hum dan Bapak Safrudin Yudowibowo,

S.H.,MH selaku pembimbing skripsi dalam penelitian hukum ini yang

telah menyediakan waktu, pikiran, dan petunjuk, bimbingan maupun

motivasinya kepada penulis hingga terselaikannya skripsi ini.

5. Bapak Muhammad Jamin, S.H.,M.Hum selaku pembimbing akademik

yang telah memberikan bimbingan selama menjalani kuliah di Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret.


commit to user

x

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan

memberikan inspirasi kepada Penulis.

7. Karyawan dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang telah membantu kelancaran perkuliahan.

8. Bapak Abdul Basyir, bapak Munjid Lughowi, bapak Ahmad Baidlhowi

selaku hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo dan Drs.amir selaku

Panitera Hukum di Pengadilan Agama Sukoharjo yang selalu bersedia

memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis

serta bersedia membimbing penulis.

9. Seluruh staff karyawan di Pengadilan Agama Sukoharjo yang telah

mendukung berlangsungnya penelitian oleh penulis.

10. Bapak Miyadi dan ibu Widayati tercinta, serta adik dan keluarga besar

penulis atas dorongan moril maupun spirituil dan sumber inspirasi serta

motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman seluruh Fakultas Hukum : Abdul, Bambang, Rizky, Toni,

Imron, Bagus, Maulana, Rinof, Khrisna, Yoga, Warih Adi, Wawan, Lisa,

Retno, Ardani, Anisa, Bowo, Jaber, Riko, Edo, serta seluruh angkatan,

terima kasih atas semangat dan dorongan bagi penulis sehingga dapat

menyelasikan penulisan skripsi ini.

12. Sahabat-sahabat karibku : Doel, Yudek, Boncu, Gogon, Junet, Gemboel,

Yunan, Simbah, Kancil, Emo, Pandu, Jack, Catur, Menik, Briliant, Giselle,

dan AriCaping yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

13. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak

dapat penulis sebutkan satu per satu, Semoga Allah SWT membalas

kebaikan pada kita semua. Amin.


commit to user

xi

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat

pada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan demi kesempurnaan penulisan

Skripsi ini, segala sumbangan pemikiran dan kritik yang membawa kebaikan

dengan senang hati penulis perhatikan.

Surakarta, 5 Februari 2013

BURHANUDIN H.A

E0008129


commit to user

xii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.............................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN............................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN............................................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN.............................................................................. iv

HALAMAN MOTTO........................................................................................... v

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................ .. vi

ABSTRAK............................................................................................................. vii

KATA PENGANTAR.......................................................................................... ix

DAFTAR ISI........................................................................................................ xii

DAFTAR GAMBAR............................................................................................ xiv

DAFTAR LAMPIRAN......................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN..................................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah………………………………………………… 1

B. Rumusan Masalah………………………………………………………. 6

C. Tujuan Penelitian………………………………………………………... 6

D. Manfaat Penelitian………………………………………………………. 7

E. Metode Penelitian……………………………………………………….. 7

F. Sistematika………………………………………………………………. 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA………………………………………………... 13

A. KerangkaTeori…………………………………………………………… 13

1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan………………………………. 13

a. Pengertian Perkawinan………………………………………….. 13

b. Dasar Hukum Perkawinan………………………………………. 14

c. Tujuan Melakukan Perkawinan…………………………………. 17

2. TinjauanUmumTentangPerceraian…………………………………… 17

a. Pengertian Perceraian…………………………………………… 17

b. Alasan Perceraian……………………………………………..... 18

c. Macam-macam/klasifikasi perceraian………………………….. 19


commit to user

xiii

d. Tata Cara Perceraian ………………....………………………… 21

e. Akibat Perceraian……………………………………………..… 23

3. Tinjauan Harta Bersama……………………………………………… 28

a. Pengertian Harta Bersama……………………………………... 28

b. Macam-macam Harta Bersama………………………………… 29

c. Terbentuknya Harta Bersama……………………………….…. 30

d. Pembagian Harta Bersama……………………………………… 30

e. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama……………………. 31

B. Kerangka Pemikiran..................................................................................... 32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN......................................... 34

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo 34

1. Perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo 34

2. Prosedur Pemeriksan Perkara dalam Pelaksanaan Pembagian Harta

Bersama................................................................................................ 35

3. Penyelesaian Perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama

Sukoharjo............................................................................................. 36

B. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di

Pengadilan Agama Sukoharjo................................................................... 61

BAB IV PENUTUP............................................................................................. 65

A. Kesimpulan............................................................................................... 65

B. Saran.......................................................................................................... 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Teknik Analisa Data…………………………………………… 10

Gambar 2 : Kerangka Pemikiran………………………………………........ 33

Gambar 3 : Perkara Pembagian Harta Bersama……………………………. 35


commit to user

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Ijin Penelitian Dari Fakultas Hukum

Universitas Sebelas maret Surakarta kepada Pengadilan

Agama Sukoharjo.

Lampiran 2: Surat Keterangan Telah Mengadakan Penelitian di Pengadilan

Agama Sukoharjo Nomor: W11-A28/2852/PB.00/XI/2012.


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu,

dalam perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap

bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah

satunya meninggal dunia. Perkawinan dianggap penyatuan antara dua jiwa

yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri, begitu gerbang perkawinan sudah

dimasuki, masing-masing individu tidak bisa lagi memikirkan diri sendiri akan

tetapi harus memikirkan orang lain yang bergantung hidup kepadanya. Dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria

dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari

pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari

perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sampai ajal

memisahkan pasangan suami istri itu dengan berlandaskan kepada Ketuhanan

Yang Maha Esa.

Berawal dari perkawinan inilah terbentuk sebuah keluarga yang

beranggotakan ayah, ibu dan anak-anak, dimana seorang ayah bertindak

sebagai pemimpin keluarga dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan

semua anggota keluarga. Ibu bertindak lebih banyak dalam fungsi pengawasan

kepada anak-anak dan membantu suami memenuhi kebutuhan yang

diperlukan untuk menjalankan organisasi kecil yang disebut keluarga.

Dalam keluarga suami dan istri merupakan bagian inti, hubungan mereka

mencerminkan bagaimana satu manusia dengan manusia yang lainnya berbeda

jenis kelamin bersatu membentuk kesatuan untuk mempertahankan hidup dan

menciptakan keturunan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia,

sehingga bisa dibayangkan jika tanpa suami ataupun istri keluarga tidak dapat

terbentuk dan masyarakatpun tidak akan pernah ada untuk membentuk


commit to user

2

kesatuan yang lebih besar yaitu suatu Negara hal ini memperlihatkan kepada

kita betapa pentingnya perkawinan dalam tatanan kehidupan manusia.

Semua individu yang sudah memasuki kehidupan berumah tangga pasti

mengiginkan terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan

batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya.

Tentu saja dari keluarga yang bahagia ini akan tercipta suatu masyarakat yang

harmonis dan akan tercipta masyarakat rukun, damai, adil dan makmur.

Tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan

suatu tujuan yang luhur dari perkawinan sehingga diperlukan perjuangan

untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai ajal menjemput

nantinya, hal ini dikarenakan dalam keluarga akan selalu muncul

permasalahan yang sangat bisa menggoyahkan persatuan yang dibina tadi,

bahkan keutuhan keluarga yang kuat bisa terancam dan berakibat kepada

perceraian. Dalam jurnalnya Betsey Stevenson dan Justin Wolfers

“berpendapat bahwa keluarga adalah hasil dari sebuah perkawinan dan bukan

merupakan lembaga yang statis. Di mana suami dan istri adalah mempunyai

tugas dan tanggung jawab masing-masing dan pada bidang masing-masing.

Saling melengkapi dan bekerjasama dalam pemeliharaan anak-anak” (Betsey

Stevenson and Justin Wolfers, 2007: 27–52).

Untuk menjalin hubungan perkawinan atau membangun rumah tangga

yang harmonis tidaklah mudah, karena dengan perkawinan telah

mempertemukan dua kebiasaan, pemikiran, bahkan kebudayaan dan adat yang

berbeda. Perkawinan bukanlah untuk mempertentangkan perbedaan itu atau

untuk menyatukan perbedaan itu, namun dalam perkawinan hendaknya

menumbuhkan rasa toleransi dan saling pengertian atas perbedaan-perbedaan

tersebut. Pada kenyataannya banyak dari perkawinan yang justru berakhir

dengan perceraian karena ketidakmampuan untuk saling memahami dan

toleransi terhadap perbedaan-perbadaan tersebut. Perceraian merupakan cara

yang sah untuk memutus perkawinan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam


commit to user

3

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 38

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi:

Perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian;

b. Perceraian; dan

c. atas keputusan Pengadilan.

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian, kalau perceraian

itu lebih baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan tersebut, Pada

prinsipnya perceraian adalah terlarang, banyak larangan Allah dan Rasul

mengenai perceraian antara suami istri. Tidak ada sesuatu yang halal yang

paling dimarahi oleh Allah selain dari talak. (Al Hadis Rawahul abu Daud,

Hadis sahih dan diriwayatkan Nail al authar oleh hakim yang menyahihkan).

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah

tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya, makanya proses

untuk menuju perceraian itu tidaklah gampang bahkan dipersulit, suami tidak

bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada istri demikianpun sebaliknya istri

tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya. Baik suami ataupun istri

diberikan kesempatan untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni

dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa

tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak

bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang

terbaik. Dalam Journal of Economic Perspectives, Paul Amarto and Denise

Previti “perceraian adalah peristiwa kompleks yang dapat dilihat dari berbagai

perspektif. Mantan suami dan istri lebih cenderung menyalahkan mantan

pasangan mereka daripada diri mereka sendiri untuk masalah yang

menyebabkan perceraian. Mereka cenderung melihat faktor-faktor eksternal

daripada melihat faktor penyebab perceraian yang berasal dari diri mereka

sendiri” (Paul Amarto and Denise Previti, 2003:602-626).

Upaya terakhir yang ditempuh seandainya tidak mendapat jalan keluar

yang sesuai melalui musyawarah adalah meminta kepada pengadilan untuk

menyelesaikan permasalahan suami istri tadi. Pengadilan akan membuka


commit to user

4

kembali pintu perdamaian kepada para pihak dengan cara musyawarah

memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang beragama Islam akan

membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk

agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri tempat mereka tinggal.

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, akan berpengaruh pula

dalam harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, yang

biasanya disebut dengan harta bersama suami-istri atau harta gono-gini, baik

yang berupa harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35-37 mengatur masalah

harta benda dalam perkawinan, sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

(1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

(1) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam penjelasan Pasal 37 ditegaskan hukum masing-masing ini ialah

hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan

dengan pembagian harta bersama tersebut. Ketentuan pasal-pasal tersebut,

telah memberi batasan bahwa, masing-masing suami-istri berhak menguasai

sendiri harta bawaan sebagaimana sebelum mereka menjadi suami-istri. Harta

yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama,

sedangkan bagian harta yang diperoleh dari hasil warisan, hadiah serta harta

yang diperoleh dari hasil kerja sendiri sebelum adanya ikatan perkawinan

menjadi milik pribadi.


commit to user

5

Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa

bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun

cerai mati. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan

pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97

Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama

baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah

dari harta bersama tersebut.

Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

(1) Apabila terjadi cerai mati, maka setengah harta bersama menjadi hak

pasangan yang hidup lebih lama.

(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau

suaminya hilang harus ditanguhkan sampai adanya kepastian matinya

yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan

Agama.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari

harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian

perkawinan”

Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa keberadaan harta bersama

dalam suatu keluarga sangat diperlukan, baik itu selama masih dalam ikatan

perkawinan maupun setelah putusnya hubungan perkawinan yang ditandai

dengan adanya perceraian. Dalam pelaksanaannya setelah terjadinya

perceraian, harta itu akan menjadi sangat penting artinya bagi suami maupun

istri, sehingga mereka menghendaki agar pembagian harta tersebut dilakukan

secepatnya. Hal ini dilakukan karena antara suami dan istri sama-sama

membutuhkan dan berkepentingan dengan adanya harta bersama tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui tentang keberadaan

harta bersama dalam suatu keluarga dalam masyarakat, khususnya setelah

terjadinya perceraian, apakah pembagiannya sudah sesuai dengan peraturan


commit to user

6

perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang - Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan, terutama Pasal 35-37 yang mengatur tentang harta

benda dalam perkawinan. Selain itu, untuk mengetahui prosedur pembagian

harta bersama akibat terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo,

berkaitan dengan harta bersama akibat perceraian ini, maka penulis ingin

mengkaji lebih mendalam dan menyusun penulisan hukum yang berjudul:

“STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA

BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO (Studi kasus di

Pengadilan Agama Sukoharjo)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, yang menjadi pokok

masalah dalam pembahasan skripsi ini, adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam perkara

No.0910/Pdt.G/2010/PA.SKH di Pengadilan Agama Sukoharjo?

2. Apakah Hambatan-Hambatan Proses Pemeriksaaqn Gugatan Pembagian

Harta Bersama dalam Perkara No.0910/Pdt.G/2010/PA.SKH di

Pengadilan Agama Sukoharjo ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, pastilah ada tujuan yang hendak dicapai. Tujuan

ini tidak terlepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui pembagian harta bersama di wilayah yuridis

Pengadilan Agama Sukoharjo.

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pembagian

harta bersama serta upaya penyelesaiaannnya di Pengadilan Agama

Sukoharjo.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk mendapatkan data dan informasi sebagai bahan utama dalam

penyususan penelitian.


commit to user

7

b. Untuk memperoleh bahan hukum sebagai bahan utama penyusunan

penulisan hukum guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu bentuk proses untuk mendapatkan aturan-

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk

mendapatkan jawaban dari isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud

Marzuki 2010 : 35). Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam

penulisan hukum ini akan mempunyai manfaat bagi penulis dan orang lain.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian hukum ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

a. Dapat melukiskan tentang hambatan-hambatan dalam pelaksanaan

Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama

Sukoharjo.

b. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai acuan

untuk penelitian sejenis secara lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan bahan masukan, saran dan gagasan pemikiran kepada

semua pihak khususnya Pengadilan Agama Sukoharjo.

b. Memperluas dan mengembangkan pola pemikiran dan penalaran

sekaligus untuk mengimplementasikan ilmu penulis yang diperoleh.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk memahami dan

memecahkan masalah, sehingga didapatkan kebenaran ilmiah (Muhammad

Idrus, 2009: 9). Metode pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-

cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-

lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 2006: 6).

Dalam Penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah :


commit to user

8

1. Jenis Penelitian

Pada Penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang tergolong

dalam penelitian hukum empiris. Penelitian empiris artinya penelitian

yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan

dengan penelitian data primer di lapangan terhadap masyarakat (Soerjono

Soekanto, 2006: 52).

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian hukum ini adalah penelitian deskriptif.

Maksudnya untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang

manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama

mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-

teori lama, atau di dalam kerangka penyusun teori baru (Soerjono

Soekanto, 2006: 10).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian empiris salah satu model penelitian kualitatif. Ada dua jenis

pendekatan dalam penelitian kualitatif, yaitu :

a. Pendekatan holistik, yang mengarahkan studi pada subyeknya secara

menyeluruh dengan berbagai aspeknya, tanpa memilih (etnografis,

grounded).

b. Pendekatan terpancang, yang memutuskan studi pada aspek yang

dipilih berdasarkan kepentingan, tujuan, dan minat penelitiannya,

yang sering disebut dengan studi kasus (HB. Sutopo, 2002: 90).

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan

terpancang, penulis akan melakukan studi kasus di Pengadilan Agama

Sukoharjo. Penulis memilih pendekatan terpancang berdasarkan untuk

mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama setelah perceraian dan

hambatan pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkara

perceraian.

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis mengambil lokasi di

Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo. Alasan memilih lokasi di


commit to user

9

Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai obyek penelitian karena di

Pengadilan Agama Sukoharjo penulis dapat memperoleh data yang

diperlukan guna membantu penelitian ini.

5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data yang diperoleh dari keterangan atau fakta langsung dan

segera diperoleh dari sumber-sumber data di lapangan. Data ini

diperoleh di Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo .

2) Data Sekunder

Data yang tidak diperoleh secara langsung yaitu data yang

mendukung dan menunjang kelengkapan data primer melalui

bahan kepustakaan, majalah, buku-buku ilmiah dan lain

sebagainya.

b. Sumber Data

1) Sumber data primer

Pihak yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam

penelitian ini pihak yang terkait yaitu : Pengadilan Agama

Sukoharjo, hakim di lingkungan Pengadilan Agama Sukoharjo.

2) Sumber data sekunder

Jenis data yang mempunyai hubungan erat dan secara langsung

mendukung sumber data primer yang diperoleh dari literatur, buku-

buku ilmiah, makalah/hasil ilmiah para sarjana,dokumen-dokumen

yang berhubungan dengan objek penelitian dan putusan Pengadilan

Agama.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan

data yang diinginkan. Dengan ketetapan penggunaan teknik pengumpulan

data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan.

Sebagaimana telah diketahui, di dalam penelitian ini teknik pengumpulan


commit to user

10

data yang digunakan penulis, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka,

pengamatan atau observasi, wawancara.

a. Studi dokumen atau bahan pustaka

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-

bahan dari dokumen, buku-buku, atau bahan pustaka lainnya berbentuk

data tertulis yang menyangkut dengan objek yang diteliti.

b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan

wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan responden, baik

lisan maupun tertulis atas sejumlah data yang diperlukan.

7. Teknik Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, metode (analisis) kualitatif adalah

suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu

apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga

perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dengan kata lain bahwa seorang peneliti yang menggunakan metode

kualitatif tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan

kebenaran belaka, akan tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan model

interaktif yaitu model analisa yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, maka data-data diproses

melalui tiga komponen tersebut (HB. Sutopo, 1988: 37). Selain itu

dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga

data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara

sistematis (HB. Sutopo, 2002: 96).

Gambar 1 : Teknik Analisis Data

PENGUMPULAN DATA

SAJIAN DATA REDUKSI DATA

KESIMPULAN


commit to user

11

Analisis Interaksi

Dengan model analisis ini, maka peneliti harus bergerak diantara empat

sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bolak balik

diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan selama sisa

waktu penelitian. Aktivitas yang dilakukan dengan proses itu komponen-

komponen tersebut akan didapat yang benar-benar mewakili dan sesuai

dengan permasalahan yang diteliti. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya

akan disajikan secara diskriptif, yaitu dengan jalan apa adanya sesuai dengan

masalah yang diteliti dan data yang diperoleh.

Setelah semua data dikumpulkan, kemudian diambil kesimpulan dan

langkah tersebut tidak harus urut tetapi berhubungan terus menerus sehingga

membuat siklus (HB, Sutopo, 2002 : 13).

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum memberikan gambaran secara menyeluruh

dari penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari

empat bab. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan berisi anatara lain : latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode

penelitian, sitematika penelitian, jadwal penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab tinjauan pustaka pada sub pertama kerangka teori berisi

tentang : tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang

perceraian, tinjauan umum tentang harta bersama, Pada sub bab kedua

berisi tentang kerangka pemikiran.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pembahasan dan hasil

yang diperoleh dari proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah

yang dibahas dalam bab ini yaitu pelaksanaan pembagian harta bersama

di pengadilan agama sukoharjo dan hambatan-hambatan bagi hakim


commit to user

12

dalam pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian

di Pengadilan Agama Sukoharjo.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab penutup menguraikan secara singkat tentang kesimpulan

akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan permasalahan, dan

diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas hasil keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti asli adalah hubungan seksual tetapi

menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian)

yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara

seorang pria dengan seorang wanita.

Perkawinan juga didefinisikan sebagai hubungan yang diakui

secara sosial antara pria dan wanita yang di dalamnya terdapat hubungan

seksual, hak membesarkan anak secara legal dengan membangun suatu

divisi pekerjaan dengan pasangan (Quroyzhin Kartika Rini dan

Retnaningsih, 2007: 158).

Adapun beberapa pengertian perkawinan itu sendiri sebagai berikut

1) Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa, ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihatdan

merupakan ikatan yang dapat mengungkapkan adanya hubungan

antara seorang wanita dengan seorang laki-laki untuk hidup bersama

sebagai suami istri, ikatan lahir sangat diperlukan untuk melindungi

arti penting perkawinan itu, baik ditinjau dari mereka yang

bersangkutan maupun bagi masyarakat, dengan demikian

perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan

hukum (M. Idris Ramulyo, 2000 : 20)


commit to user

14

2) Hukum Islam

Pernikahan (perkawinan) adalah akad yang sangat kuat atau

mistaqaan ghalizaan untuk mentaaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan dalam islam selain

untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga

sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta

meneruskan keturunan dalam menjalankan hidup di dunia ini, juga

mencegah perzinahan agar tercapai ketenangan dan ketentraman jiwa

bagi kedua suami istri, ketentraman keluarga dan masyarakat(H.

Helmy Masdar : 12)

3) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan

perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

sakinah, mawadah dan rahmah. Sakinah berarti suasana dalam

kehidupan rumah tangga senantiasa dalam keadaan aman dan

tentram tidak terjadi perselisihan paham yang prinsipil. Mawadah

dan rahmah yaitu kehidupan rumah tangga selalu harus dijamin,

saling mencintai dikala masih muda dan dipupuk terus agar saling

menyantuni dikala sudah tua.

4) Menurut Ibrahim Hosein

Nikah (kawin) menurut arti asli adalah dapat juga berati aqad

dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita,

sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh (Hosein Ibrahim,

1971:65).

b. Dasar Hukum Perkawinan

1) Menurut syariat Islam

2) Sumber-sumber hukum perkawinan dalam Al-Qur’an dapat dilihat

dalam ayat-ayat berikut:


commit to user

15

a) QS An Nisaa ayat (1)

“Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu” (Depag RI, 2005: 77).

b) QS An nisaa ayat (3)

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kau menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim” (Depag RI, 2005: 77).

c) QS An Nisaa ayat (127)

“Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur`an (juga memfatwakan) tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan (tentang) anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui” (Depag RI, 2005: 77).

d) Qs Al Nuur ayat (32)

“Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kememampuan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”(Depag RI, 2005: 77).


commit to user

16

e) QS Al Ruum ayat (21)

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasanganmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadannya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”(Depag RI, 2005: 77).

Di samping itu juga terdapat beberapa hadist Rasulullah yang

berhubungan dengan perkawinan:

a) Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yang

terjemahannya:

“Nikah itu sunnahku, maka barang siapa yang tidak mengikuti

sunnahku, dia bukan umatku” (Slamet Abidin dan Aminudin.

1999: 16).

b) Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim

“Wahai para pemuda, barangsiapa mempunyai kemampuan

untuk menikah, hendaklah segera menikah. Sebab pernikahan itu

akan lebih menjaga kemaluanmu dan menundukkan pandangan”

(Mustafa Husein Atthar, 2003: 109).

3) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

a) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang - undang Nomor 1 tahun 1974;

c) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam;

d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama;

e) Peraturan Menteri agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali

Hakim.


commit to user

17

c. Tujuan Melakukan Perkawinan

1) Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2) Menurut Filosof Islam Imam Ghazali, Tujuan perkawinan adalah

sebagai berikut:

(1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan

keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa

manusia;

(2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan;

(3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;

(4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis

pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan

kasih sayang;

(5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki

penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa

tanggungjawab.

2. Tinjauan Tentang perceraian

a. Pengertian Perceraian

Secara harfiah, perceraian adalah pemutusan terhadap ikatan

pernikahan secara agama dan hukum (Mardiana Kappara: definisi

perceraian (http://seputarpernikahan.com/favorit/definisi-perceraian-

dalam-islam/ di akses pada 26 maret 2012 pukul 11.00).

Beberapa pengertian tentang perceraian:

1) Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai

akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-

masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu

ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian

hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku

(http://sukanitha.blogspot.com/2011/01/perceraian.html di akses

pada 7 agustus 2012 pukul 20.11) );


commit to user

18

2) Perceraian adalah berpisahnya suami dan istri, Dalam hal ini

perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan

perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah

dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Dan biasanya

diakibatkan karena suami maupun istri tidak berperan baik dalam

perannya masing-masing

(AjengKomala_http://www.definisi.info/definisiperceraian.html di

akses pada 7 agustus 2012 pukul 20.11) );

3) Dalam Pasal 38 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

menyebutkan perkawinan dapat putus karena :

a. Kematian;

b. perceraian dan;

c. atas keputusan Pengadilan.

Berdasarkan Undang–undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perceraian diatur dalam Pasal 39.

Pasal 39:

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara

suami istri itu tidak dapat hidup sebagai suami istri.

(3) Tata cara perceraian di depan pengadilan diatur dalam peraturan

perundangan sendiri.

b. Alasan Perceraian (Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam)

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar dissembuhkan;

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang di luar kemampuannya;

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;


commit to user

19

5) Salah satu pihak mendapat cacat bahan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tannga;

7) Suami melanggar taklik talak; 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya

ketidakrukunan dalam rumah tangga.

c. Macam-macam/klasifikasi perceraian

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri agama Nomor 3

Tahun 1975, klasifikasi perceraian adalah sebaagai berikut:

1) Kematian

Kematian suami atau istri dalam arti hukum adalah putusnya ikatan

perkawinan. Jika istri yang meninggal dunia, maka seorang suami

boleh kawin lagi dengan segera, tetapi seorang janda karena yang

meninggal suami, harus menunggu lewat jangka waktunya tertentu

sebelum dapat kawin lagi. Jangka waktu tersebut disebut iddah.

Iddah karena kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari dari

meninggalnya suami dan jika pada akhir waktu ini istri hamil,

maka jangka waktu untuk dapat kawin lagi sampai dia melahirkan

anaknya. Putusnya perkawinan dengan matinya salah satu pihak

dari suami atau istri menimbulkan hak saling waris-mewarisi atas

harta peninggalan yang mati manurut hukum waris (faraid), kecuali

matinya salah satu pihak itu karena dibunuh oleh salah satu pihak

lain.

2) Perceraian

a) Cerai-thalaq (permohonan)

Cerai Talak, adalah perceraian yang terjadi sebagai akibat

dijatuhkannya talak oleh suami terhadap istrinya dimuka sidang

pengadilan. Cerai talak ini hanya khusus untuk yang beragama


commit to user

20

Islam, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975:

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk itu.

b) Cerai- gugatan

Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan oleh

salah satu pihak kepada Pengadilan. Dalam penjelasan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan bahwa

gugatan perceraian dapat dilakukan oleh istri yang

melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh

seseorang yang suami atau istri yang melangsungkan

perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu

selain agama Islam

(http://eprints.undip.ac.id/18035/1/KALANG_JAYADI.pdfdi

akses pada 7 agustus 2012 pada pukul 20.11)

c) Keputusan Pengadilan

Pasal 38 butir (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan yaitu atas Putusan Pengadilan berbeda dengan

keputusan pengadilan dalam rangka perceraian. Putusnya

perkawinan dimaksud, yaitu tanpa adanya permohonan

pembatalan atau gugat cerai dari pihak suami istri atau

keluarganya atau yang diatur dalam Pasal 22 sampai dengan

Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang batalnya

Perkawinan, sedangkan menurut Pasal 23 Undang - undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan permohonan

pembatalan perkawinan ini di samping dapat diajukan oleh

keluarga dari suami istri atau masing-masing suami istri

bersangkutan, dapat pula diajukan oleh pemerintah yang


commit to user

21

berwenang. Sehingga dengan demikian, mungkin saja suami

istri tidak ingin bercerai atau membatalkan perceraian tersebut,

tetapi oleh pejabat pemerintah yang berwenang dapat

mengajukan permohonan pembatalan tersebut. Jika memang

perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat suatu perkawinan,

sesuai dengan bunyi Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun

1974 tentang Perkawinan yaitu, perkawinan dapat dibatalkan

apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk

melangsungkan perkawinan, misalnya melanggar larangan

perkawinan Pasal 8 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan, yaitu suami istri ternyata masih saudara

kandung dan perkawinan juga berdasarkan suatu agama

tertentu, mungkin pasangan tersebut tidak ingin bercerai tetapi

perkawinan tersebut tidak sah lagi, sehingga pihak yang

berwenang perlu mengusahakan melakukan pembatalan

(http://eprints.undip.ac.id/17794/1/INDRA_ADITAMA.pdf di

akses pada 7 agustus 2012 pada pukul 20.11)

d. Tata Cara Perceraian

Mengenai tata cara perceraian ini diatur oleh Pasal 39 dan 40

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan:

Pasal 39 berbunyi:

1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri

Pasal 40 menyatakan:

1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. 2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal

ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.


commit to user

22

berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan

bahwa perceraian hanya terjadi dengan sah jika gugatannya

diajukan kepada Pengadilan, untuk yang beragama Islam

dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama, sementara

agama yang lain ke Pengadilan Negeri. Sementara Kompilasi

Hukum Islam Pasal 129-131 memuat tentang bagaimana tata

cara dan pelaksanaan jika suami dan istri akan bercerai, antara

lain:

a) Seorang suami akan menjatuhkan talak kepada istrinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang;

b) Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi;

c) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya tigapuluh hari memanggil pemohon dan istri untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak;

d) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan talak;

e) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya;

f) Bila suami tidak mengucapkan talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan Agama tentang ijin talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan perkawinan tetap utuh;

g) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri, helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah tempat tinggal suami diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga


commit to user

23

masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan Pengadilan Agama.

e. Akibat perceraian

1) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan

tentang akibat putusnya pekawinan karena perceraian :

a) Mengenai hubungan suami istri

Akibat pokok dari perceraiaan, maka persetubuhan tidak

diperbolehkan antara suami istri, tetapi mereka boleh

kawin kembali sepanjang ketentuan hukum masing-

masing agama dan kepercayaan yang mengaturnya,

dalam perceraiaan diperbolehkan rujuk menurut

ketentuan-ketentuan hukum agama islam. Tetapi

menurut pasal 41 ayat (3) Undang-Undang No.1 tahun

1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami

untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau

menentukan suatu kewajiban pada bekas isteri

berdasarkan hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya.

b) Mengenai anak

Menurut pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang

Nomor 1 Tahun 1974, baik ibu atau bapak berkewajiban

memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata

berdasarkan kepentingan anak, yaitu bapak yang

bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan

pendidikan yang diperlukan anak-anak itu. Akan tetapi

bilamana bapak dalam kenyataannya tidak memenuhi

kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa

ibu dapat ikut memikul biaya tersebut, kecuali itu

pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang

siapa di antara mereka berdua yang berkewajiban


commit to user

24

memelihara dan mendidiknya apabila ada perselisihan di

antara keduanya.

c) Mengenai harta benda

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

harta dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama,

yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan

berlangsung. Di samping itu ada pula yang disebut harta

bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan

sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena itu

Pasal 36 menentukan bahwa mengenai harta bersama,

suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah

pihak, sedangkan mengenai harta bawaan dan harta yang

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan,

suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk

perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut penjelasan Pasal 35, apabila perkawinan putus,

maka harta bersama itu diatur menurut hukumnya

masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 35 yang

dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah

agama, hukum adat dan hukum lainnya. Apa yang di

maksud dengan hukumnya masing-masing pada

penjelasan Pasal 37. Jelasnya, baik perkawinan putus

karena perceraian maupun karena kematian salah satu

pihak, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-

masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum

lainnya.

2) Menurut Hukum Islam

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut

hukum islam adalah sebagai berikut:

a) Mengenai hubungan bekas suami isteri


commit to user

25

(1) Pada perceraian yang telah memasuki tingkat tidak

mungkin dicabut kembali (talak ba’in),

persetubuhan tidak di perbolehkan lagi, tetapi

mereka boleh rujuk kembali asal belum lebih dari

dua pernyataan talak.

(2) Dalam hal talak tiga dijatuhkan, perkawinan hanya

dapat dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat

terentu yang berat, sedangkan dalam perceraian

karena li’an, perkawinan kembali tidak mungkin

lagi dilakukan untuk selamanya.

(3) Suami isteri yang meninggal dalam waktu iddah-

talak yang dapat dicabut kembali (talak raj’i),

berhak mendapat warisan dari harta peninggalan

yang meninggal.

(4) Pada perceraian yang tidak dapat dicabut kembali

(talak ba’in) tidak seorang pun dari suami/isteri

berhak mendapat warisan dari harta peninggalan

yang meninggal dunia dalam iddah tersebut.

b) Mengenai anak-anak

Kalau perceraian suami isteri telah memasuki tingkat

yang tidak mungkin dicabut kembali, maka yang

menjadi persoalan adalah anak-anak di bawah umur

yaitu, anak yang belum dewasa. Keempat imam

madzhab sepakat bahwa ibunyalah yang berhak

memelihara dan mengasuh anak tersebut, yang dalam

hukum islam disebut hak hadlanah. Hanya mereka

berbeda pendapat tentang batas hadlanah ibu terhadap

umur si anak. Menurut Syafi’i : ‘’ibu berhak sebelum si

anak itu berumur 7 tahun’’, baik anak laki-laki maupun

anak perempuan. Tetapi Maliki, Hambali dan Hanafi

membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan.


commit to user

26

Menurut Maliki : “anak laki-laki sebelum baligh dan

anak perempuan sebelum kawin dan telah dicampuri

oleh suaminya”, demikian juga hanafi. Dengan

berakhirnya hak hadlanah ibu, maka anak tersebut

bebas memilih sendiri di mana ia suka tinggal. Hadis

nabi mengatakan : ‘’Engkaulah yang lebih berhak

memelihara dan mengasuh anak sebelum engkau

bersuamikan orang lain”, adalah sebagai dalil bahwa

ibu lebih berhak atas hadlanah anak jika ada sengketa

tentang hak tersebut. Walaupun anak itu dipelihara dan

diasuh oleh ibunya, biaya pemeliharaan dan pendidikan

menjadi tanggungan ayahnya. Semua ulama sepakat

bahwa nafkah, kiswah (pakaian) untuk seorang anak

dari lahir sampai umur 21 tahun ditanggung oleh

ayahnya.

c) Mengenai Harta Benda

Berbeda dengan sistem hukum perdata barat (Pasal 119

BW), maka dalam islam tidak dikenal percampuran

harta kekayaan antara suami atau isteri karena

pernikahan. Harta kekayaan isteri menjadi milik isteri

dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta

kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai

penuh olehnya. Menurut Hukum Islam perempuan yang

bersuami tetap diangggap cakap untuk melakukan

perbuatan hukum, sehingga ia dapat melakukan segala

perbuatan hukum dalam masyarakat. Perempuan yang

bersuami menurut hukum barat tidak cakap untuk

melakukan perbuatan hukum dan hanya dapat

melakukan perbuatan hukum secara sah, jika dibantu

atau dikuasakan secara tertulis oleh suaminya (Pasal

108 ayat 2 BW).


commit to user

27

3) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut kompilasi hukum islam Pasal 156, akibat putusnya

perkawinan karena perceraian ialah :

a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat

hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah

meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh :

(1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;

(2) Ayah;

(3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

(4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

(5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis

samping dari ibu;

(6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis

samping dari ayah.

b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk

mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibu;

c) Apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat

menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak,

meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi,

maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan

Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah

kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah

pula;

d) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi

tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-

kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat

mengurus diri sendiri (21 tahun);

e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan

nafkah anak Pengadilan Agama memberikan keputusan

memberikan keputusan berdasarkan huruf (a), (b), (c)

dan (d);


commit to user

28

f) Pengadilan dengan menginggat kemampuan ayahnya

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharan dan

pendidikan anak-anaknya yang tidak turut padanya.

3. Tinjauan Harta Bersama

a. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama

perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang

diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan

Perkawinan. Harta yang ada baik dari suami dan istri sebelum

pernikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing. Harta

bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat

(1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan

bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperolah selama

perkawinan berlangsung. harta bawaan dari masing-masing suami

isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah

atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang

para pihak tidak menentukan lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam

juga terdapat pengaturan tentang harta bersama ini, antara lain terdapat

pada pasal:

1) Pasal 85 yang menyatakan harta bersama dalam perkawinan itu

tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing

suami atau istri.

2) Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai

penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami

dan dikuasai penuh olehnya.

3) Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah

dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak

menentukan lain dalam perjanjian kawinnya.

4) Pasal 87 ayat (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya

untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing


commit to user

29

berupa hibah,hadiah sodakah atau lainnya.

Dengan melihat kedua peraturan tersebut, yakni Kompilasi Hukum

Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dapat disimpulkan bahwa kedua aturan tersebut sejalan dalam

pengaturan tentang harta bersama ini.

b. Macam-macam Harta Bersama

Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta

bersama itu antara lain :

1) Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda

berwujud atau tidak berwujud.

2) Harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak

bergerak dan surat-surat berharga lainnya.

3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun

kewajiban.

4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah

satu pihak atas persetujuan pihak lain.

Sementara Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Suami atau

istri tanpa persetujuan para pihak lain tidak diperbolehkan menjual

atau memindahkan harta bersama”. Terhadap harta bersama ini, pihak

suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama dan harta

bersama itu akan dibagi sama apabila perkawinan tersebut sudah putus

akibat kematian ataupun perceraian dan karena putusan pengadilan.

Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan

inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena

perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan. Pentingnya

ditetapkan harta bersama dalam suatu perkawinan adalah untuk

penguasaan dan pembagiannya, penguasaan terhadap harta bersama

dalam hal perkawinan masih berlangsung, pembagian harta bersama

dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan. Harta bersama atau

gono-goni ini diatur secara seimbang dalam artian, suami atau istri

menguasai harta secara bersama-sama, masing-masing pihak bertindak


commit to user

30

atas harta tersebut dengan persetujuan pihak lain dan jika perkawinan

putus maka menurut Kompilasi Hukum Islam harta itu akan dibagi

sama banyak antara suami dan istri.

c. Terbentuknya Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan

bahwa harta bersama suami isteri hanyalah meliputi harta – harta yang

diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan

sampai perkawinan tersebut putus, baik karena cerai mati maupun

cerai hidup. Dengan demikian harta yang dipunyai pada saat dibawa

masuk kedalam perkawinan terletak di luar harta bersama. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa harta bersama suami isteri bersumber dari :

1) Harta yang dibeli selama perkawinan;

2) Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai

dari harta bersama;

3) Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, kecuali

berupa harta pribadi suami atau isteri;

4) Penghasilan yang diperoleh dari harta bersama dan harta bawaan /

pribadi suami isteri;

5) Segala penghasilan suami;

6) Segala penghasilan isteri dan/atau;

7) Segala penghasilan harta bersama suami isteri, kecuali dibuktikan

sebaliknya.

Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta

persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara

suami dan istri berlangsung, barang menjadi harta bersama kecuali

harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak,

harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

d. Pembagian Harta Bersama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37

menyatakan “bila perkawinan putus kerena perceraian harta bersama

diatur menurut hukumnya masing-masing,” yang dimaksud dengan


commit to user

31

hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah

“hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya,”. Dalam Pasal

37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa

bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun

cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97

mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai

mati, yaitu masing-masing mendapat separo dari harta bersama

sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin.

Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

1) Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak

pasangan yang hidup lebih lama.

2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri

atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian

matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan

Pengadilan Agama.

Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Janda atau duda yang

cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama

sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”. Berdasarkan

kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau

syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami

dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan

pengadilan.

e. Tugas dan wewenang Pengadilan Agama

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang:

1) perkawinan;

2) waris;

3) wasiat;


commit to user

32

4) hibah;

5) wakaf;

6) zakat;

7) infaq;

8) shadaqah; dan

9) ekonomi syari'ah.

Kewenangan Peradilan Agama memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di bidang perdata, sekaligus dikaitkan dengan

asas personalita keislaman yakni yang dapat ditundukkan ke dalam

kekuasaan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama islam. Yang

melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam lingkup peradilan agama

yang bertindak sebagai peradilan tingkat pertama, bertempat kedudukan

di Kotamadya atau Kabupaten. Peradilan tingkat banding dilakukan

oleh Pengadilan Tinggi Agama yang bertempat kedudukan di Ibu Kota

provinsi. Kemudian Mahkamah Agung adalah sebagai peradilan tingkat

kasasi atau tingkat peradilan terakhir untuk semua lingkungan

peradilan, termasuk Peradilan Agama (M. Yahya Harahap, 2003: 99-

101).


commit to user

33

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 2: Kerangka Pemikiran

Percampuran harta bersama

Dapat Diselesaikan

Tidak Dapat diselesaikan

Muncul Konflik

Permohonan Talak/ Gugatan

Cerai Alasan Perceraian Berdasarkan :

· Pasal 116 KHI

Hambatan hakim dalam pelaksanaan pembagian harta

bersama

Putusan

Pengadilan Agama

Putusan cerai dan pembagian harta bersama

Perkawinan


commit to user

34

Keterangan:

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perjalanan rumah tangga tersebut sering kali diwarnai dengan konflik.

Apabila konflik tersebut berkepanjangan dan tidak bisa diselesaikan, maka konflik

tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 harus

diselesaikan di depan persidangan.

Berdasarkan Pasal 116 KHI cukup alasan untuk dapat mengajukan perceraian

tersebut ke Pengadilan Agama. Dalam upaya untuk memutus perkara perceraian

tersebut para pihak akan berupaya dalam memperjuangkan hak-haknya antara lain

adalah hak harta bersama, sehingga muncul hambatan-hambatan, terutama

hambatan bagi hakim dalam pelaksanaan pembagian harta bersama dalam

memutus perkara perceraian tersebut.


commit to user

35

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama

Sukoharjo

Perkawinan merupakan peristiwa yang sakral bagi pemahaman masyarakat

Indonesia, suatu perkawinan diharapkan senantiasa dapat berjalan langgeng

sampai hari tua, namun didalam kehidupan perkawinan sering kali terjadi

sesuatu hal yang menyebabkan kehidupan perkawinan menjadi tidak

harmonis, Seperti perkawinan yang selalu diharapkan berjalan dengan baik

dapat saja berakhir dengan suatu perceraian. Perceraian dalam kaca mata

hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang tentunya akan menimbulkan

serangkaian akibat-akibat hukum, termasuk salah satunya dalam ruang

lingkup harta kekayaan dalam perkawinan. Pembagian harta bersama dalam

perkawinan senantiasa merupakan bagian yang krusial dari suatu perceraian.

1. Perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo

Pengadilan Agama Sukoharjo mempunyai wilayah yuridis hukum

meliputi 12 kecamatan, dimana berdasarkan sumber yang diperoleh dari

hasil penelitian di Pengadilan Agama Sukoharjo, perkara Pembagian

Harta Bersama yang diterima dan diputus pada tahun 2010 dan tahun

2011 adalah sebagai berikut:

Gambar 3 (grafik)

Tahun 2010 Tahun 2011

3 3 3

1

Perkara Pembagian Harta Bersama Perkara yang diterima Perkara yang diputus


commit to user

36

Gambar 3 : Jumlah Perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan

Agama Sukoharjo

Dari data yang penulis sajikan dapat diketahui bahwa di tahun 2010

terdapat 3(tiga) perkara Pembagian Harta Bersama yang telah diterima

dan diputus oleh Pengadilan Agama Sukoharjo, dan di tahun 2011

terdapat 2 (dua) perkara yang diterima dan 1(satu) perkara yang telah

diputus oleh Pengadilan Agama Sukoharjo, dari data tersebut

menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di

Pengadilan Agama Sukoharjo cukup sedikit karena disebabkan oleh

banyak faktor dan juga karena Pembagian harta bersama lewat

Pengadilan Agama, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan

perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus

perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun

memakai jasa pengacara.

Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif

dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai, apabila gugatan cerainya

ditolak, maka pembagian harta bersamanya biasanya juga di tolak,

Karena Pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan cerai,

Kecuali apabila salah satu pihak meminta pemisahan harta bersama,

karena salah satu pihak dikuatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan

harta bersama dengan permohonan tersendiri.

2. Prosedur pemeriksaan Perkara dalam Pelaksanaan Pembagian Harta

Bersama

Semua perkara yang diterima di Pengadilan Agama bermula dari

adanya suatu sengketa antara para pihak yang satu dengan pihak yang

lainnya, hal ini terjadi karena pihak satu dengan pihak lainnya merasa

adanya suatu hak yang dilanggar oleh pihak lainnya sehingga salah satu

pihak mengajukan gugatan di Pengadilan Agama, maka pengadilan

Agama sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 pengadilan Agama mempunyai


commit to user

37

kedudukan untuk Memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang

masuk di Pengadilan Agama termasuk Pembagian Harta Bersama.

Didalam proses persidangan dan pelaksanaan Pembagian Harta

Bersama diawali dengan proses persidangan yang dapat memberikan

suatu gambaran yang jelas terhadap suatu peristiwa yang terjadi di

persidangan sehingga Hakim dapat menemukan bukti-bukti /atau fakta –

fakta untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dalam

pelaksanaan pembagian harta bersama.

Pada prinsipnya proses pemeriksaan perkara perceraian dengan

pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo adalah sama

dengan proses pemeriksaan perkara perdata lainnya yang dilakukan di

depan sidang Pengadilan Umum, Proses pemeriksaan perkara perceraian

dengan pembagian harta bersama dilakukan melalui tahap-tahap sebagai

berikut :

a. Pembacaan gugatan;

b. Jawaban gugatan;

c. Replik penggugat;

d. Duplik tergugat;

e. Pembuktian;

f. Kesimpulan;

g. Putusan hakim.

Pemeriksaan perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Mengapa dilakukan dalam sidang tertutup, karena menyangkut masalah

kesusilaan (wawancara dengan Wakil Panitera PA Sukoharjo, pada

Tanggal 23 Nopember 2012 pukul 09.30 – 11.00 ).

3. Penyelesaian Perkara Perceraian dan Pelaksanaan Pembagian Harta

Bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo.

Untuk lebih mengetahui proses terjadinya putusan dalam perkara

gugatan harta bersama, perlu kiranya dikemukan contoh putusan gugatan

harta bersama yang diperoleh dari putusan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap. Putusan yang disampaikan di maksudkan sebagai


commit to user

38

gambaran secara khusus tentang pembagaian harta bersama, yaitu:

Putusan Nomor : 0910/PDT.G/2010/PA.SKH. Antara Penggugat

berinisial B binti BG umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan STM,

pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Grogol,

Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon", Tergugat

berinisial A binti ST umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan

Grogol, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

yang menikah pada tanggal 13 agustus 1993 bertempat di kantor Urusan

Agama kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo (kutipan Akta Nikah

Nomor : 230/52/VIII/1993).

Dalam gugatannya (posita) Penggugat menyebutkan bahwa selama

pernikahan dengan tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai

berikut:

a. Tanah pekarangan kaplingan seluas ± 100 m2 Serlifikat No. 3087 di

Kwarasan Grogol, Sukoharjo;

b. Sepeda motor Suzuki AD 6486 AK warna merah tahun 2005;

c. Sepeda motor Yamaha AD 3714 KK warna hitam tahun 1996;

d. Sepeda motor Yamaha AD 2629 ZB warna hijau tahun 2009.

a. Duduk Perkaranya

Pada tanggal 13 Agustus 1993 pemohon dan Termohon

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah

di kantor Urusan Agama kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo

(kutipan Akta Nikah Nomor : 230/52/VIII/1993, selanjutnya pemohan

dan termohan hidup bersama selama 7 tahun dan dikaruniai 2 (dua)

orang anak yaitu Vendi Permata Putra, Oldri Permata Sari.

Bahwa kemudian karena tidak ada kecocokan dalam bahtera

rumahtangga akhirnya sering kali terjadi perselisihan dan

pertengkaran karena termohon sering berhutang kepada orang lain

tanpa sepengetahuan Pemohon dan penggunaan uang hutang tersebut


commit to user

39

tidak jelas, pada bulan agustus 2010 termohon pergi meninggalkan

rumah selama 2 bulan selam itu termohon tidak memperdulikan

Pemohon, dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin.

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon agar ketua

Pengadilan Agama Sukoharjo memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

(a) Mengabulkan permohonan Pemohon;

(b) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu

kepada Termohon;

(c) Membebankan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Putusan yang seadil-adilnya;

1) Usaha Perdamaian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memilih

Drs.Munjid Lughowi, Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo untuk

menjadi Mediator dalam perkaranya tersebut, selanjutnya Majelis

Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk

menempuh proses mediasi dan mediasi telah dilaksanakan,namun

gagal sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 29

Nopember 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha

dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon,

namun tidak berhasil kemudian dibacakan permohonan Pemohon

dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap

dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban

secara tertulis tertanggal 29 Nopember 2010, yang isi pokoknya

sebagai berikut :

a) Bahwa dalil pemohon untuk menceraikan termohon pada


commit to user

40

poin 1 dan 2 betul adanya, Termohon nikah tanggal 14

Agustus 1993 setelah itu Termohon bertempat tinggal di

SUKOHARJO Selama perkawinan, telah dikaruniai seorang

anak lahir tanggal 23 Mei 1994. Pemohon sudah bekerja tapi

belum mapan, dalam kehidupan sehari-hari kami jalani

dengan bahagia, tapi lama-lama hubungan kami sering retak,

karena waktu itu kami sama-sama masih muda, Pemohon

sering mencari kesenangan sendiri, sering keluar rumah, judi,

mabuk, bahkan pacaran. Termohon sendiri hanya buruh

pabrik, buat beli susu aja zaman dulu sudah, akhirnya

Termohon punya hutang, tapi setelah Pemohon tahu

Termohon punya hutang Pemohon marah, kemudian tahun

2004 keluarga Termohon mengalami kehancuran, rumah

orang tua dan Termohon dijual lalu pindah dari Desa

Kwarasan, tapi waktu hutang-hutang Termohon yang

melunasi orangtua Termohon, bukan dari Pemohon;

b) Dalil nomor 3 bahwa Termohon sering hutang yang

penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan keluarga adalah

tidak benar, karena sejak April 2004 termohon tidak pernah

mendapat uang belanja dari pemohon. Tepat 18 April 2004

Termohon pindah ikut suami di KWARASAN semenjak

Termohon tinggal disana Termohon sudah punya anak 2

waktu itu masih kecil-kecil. Pemohon sudah bekerja mapan.

Termohon bekerja di rumah dengan jualan es jus tapi lama-

lama Termohon kepingin meningkat, lalu dengan dorongan

kakak Pemohon,Termohon disuruh mencari pinjaman di bank

dan Pemohon setuju, dari situ Termohon mulai berdagang,

Termohon juga tidak pernah minta uang gaji karena

Termohon pikir Termohon bisa cari uang sendiri, tapi sebagai

suami seharusnya memberi nafkah bukan hanya nafkah batin,

tapi semua itu tak Termohon permasalahkan,tapi lama-lama


commit to user

41

Termohon tidak kuat sampai akhirnya sekarang ini. Dalam

keadaan seperti inilah dapat menimbulkan hutang, karena

pengeluaran harian dan angsuran bank. Pada saat angsuran

bank jatuh tempo padahal belum ada uang, teraksa pinjam

ke rentenir, inilah yang membuat hutang semakin menumpuk.

Termohon dan Pemohon juga mempunyai harta atau barang

yang diperoleh semasa hidup bersama suami istri. Adapun

barang tersebut terbagi dalam barang bergerak dan tidak

bergerak;

Barang tidak bergerak berupa sebidang tanah di Desa

Kwarasan seluas 100 M2;

Sedangkan barang bergerak berupa:

Sebuah mobil Daihatsu Espas tahun 1996 Nopol AD 9332

NB;

Sebuah Motor Yamaha Crypton Tahun 1996 Nopol AD 3714

KK;

Sebuah Motor Yamaha Jupiter Tahun 2009 Nopol AD 2629

ZB

c) Dalil nomor 4,termohon pergi meninggalkan rumah karena

sudah tidak ada komunikasi.

Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas, dengan ini

termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo

sebelum mengabulkan permohonan Pemohon menjatuhkan

talak satu kepada tennohon untuk diingatkan :

(1) Pemohon menjadi kepada rumah tangga yang bertanggung

jawab atas hutang-hutang Isterinya, atau memberikan uang

belanja sejak April 2004;

(2) Pemohon juga memberikan separuh dari kekayaan

bersama kepada Termohon;

(3) Atau sesuai kebijksanaan dan keadilan dari Ketua

Pengadilan Agama Sukoharjo.


commit to user

42

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut,

Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis

tertanggal 21 Desember 2010, yang isi pokoknya sebagai

berikut :

(1) Bahwa tingkah laku penggugat sebenarnya cek cok /

bertengkar pada malam hari ketika anak tidur. Paginya

orang tua tergugat ikut campur tangan rumah tangga

penggugat. Jarak antara tempat tinggal penggugat dengan

orang tua tergugat ± 1km;

(2) Bahwa dalam kehancuran ekonomi orang tua tergugat

tidak benar penyebab dari Penggugat;

(3) Bahwa dalam ekonomi rumah tangga penggugat cukup

mapan bisa memperbaiki rumah tempat tinggal pemberian

waris dari orang tua tergugat;

(4) Bahwa pihak penggugat terhadap tergugat telah diberi gaji

mingguan maupun bulanan tidak mau;

(5) Bahwa pihak tergugat kebutuhan hidup sehari-hari cukup

minta kepada pihak penggugat;

(6) Bahwa pemberian waris,tanah pekarangan dan rumah dari

pemberian orang tua tergugat telah diminta kembali dijual

oleh orang tua tergugat;

(7) Bahwa pihak penggugat menegaskan pada pihak tergugat

bila mempunyai hutang lebih dari Rp. 10.000.000,00

pihak penggugat tidak bertanggung jawab;

(8) Bahwa pihak penggugat bertanggung jawab melaksanakan

kewajiban pada pihak tergugat hutang di BRI lunas;

(9) Bahwa pihak penggugat telah diminta ijin oleh pihak

tergugat pinjam BRI lagi. Bahwa pihak penggugat

mengijinkan pinjaman BRI pada pihak tergugat, pesannya

kurang dari Rp. 10.000.000,00 untuk beli sepeda motor;

(10) Bahwa pihak penggugat menyerahkan BPKB Daihatsu


commit to user

43

tahun 1996 kepada pihak tergugat menanyakan langsung

angsurannya apakah mampu ? jawab tergugat mampu;

(11) Pihak penggugat memberikan 1 angsuran BRI dan 1

angsuran BPKB kepada orang tua tergugat;

(12) Bahwa pihak penggugat telah memberikan 1 angsuran

BRI melalui pihak tergugat tetapi tidak dibayarkan;

(13) Bahwa pihak penggugat telah memberikan peringatan

berkali-kali terhadap pihak tergugat tentang hutang bahwa

pihak penggugat melunasi hutang pihak tergugat:

(14) Bahwa pihak penggugat menjual mobil Daihatsu AD

9332 NB warna hitam silver tahun 1996 untuk melunasi

hutang BRI yang dilakukan oleh pihak tergugat;

Kami selaku pihak penggugat memohon kepada

Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Jawa Tengah

mengabulkan putusan perkara No.0910/Pdt. 6/2010/PA.Skh

mengabulkan :

(1) Putusan cerai sesuai syariat agama islam yang dianut oleh

penggugat;

(2) Harta gono-gini :

(a) Tanah pekarangan kaplingan seluas ± 100 m2 Serlifikat

No. 3087 di Kwarasan Grogol, Sukoharjo;

(b) Sepeda motor suzuki AD 6486 AK warna merah tahun

2005;

(c) Sepeda motor Yamaha AD 3714 KK warna hitam

tahun 1996;

(d) Sepeda motor Yamaha AD 2629 ZB warna hijau

tahun 2009.

(3) Sisa hutang-hutang bukan tanggung jawab pihak

penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut,

Termohon telah menyampaikan duplik tertanggal 07 Januari


commit to user

44

2011;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil

permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti

berupa :

2) Bukti – Bukti

a) Bukti Surat :

(1) Foto copy bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas

nama Pemohon, Nomor : 3311091708720005, tertanggal

16 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Camat Grogol,

Kabupaten Sukoharjo, tanda P.1;

(2) Foto copy bermeterai cukup Duplikat Kutipan Akta Nikah

Nomor : 230/52/VIII/1993 tanggal 26 Oktober 2010, yang

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Grogol, Kabupaten Sukoharjo, tanda P.2;

(3) Foto copy bermeterai cukup Slip Penyetoran uang

sejumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah)

oleh Pemohon ke rekening Termohon, tertanggal 25

Oktober 2010, tanda P.3;

(4) Foto copy bermeterai cukup kwitansi pelunasan oleh

Pemohon kepada Sri Mulyani senilai Rp. 2.000.000,00

(dua juta rupiah) tertanggal Agustus 2010, kepada

Sarwanto senilai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus

ribu rupiah) tertanggal September 2010 dan kepada Harjo

Sisri senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal

September 2010, tanda P.4;

(5) Foto copy bermeterai cukup Slip Setoran Angsuran 9

dan 10 oleh Pemohon kepada Koperasi Makmur Adana

senilai Rp.867.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh

ribu rupiah) tertanggal 24 Nopember 2010, kepada Ilik

senilai Rp.4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu

rupiah) tertanggal Juli 2010 dan kepada Siti Sulastri


commit to user

45

senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal Juli

2010, tanda P.5;

b) Saksi-saksi:

SAKSI 1, bersumpah dan memberikan keterangan yang isi

pokoknya sebagai berikut :

(1) Bahwa saksi berumur 31 tahun, bertempat tinggal di ,

Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, mengenal

Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga

Pemohon;

(2) Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun

1993 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah

orangtua Pemohon dalam keadaan rukun dan telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak;

(3) Bahwa sejak bulan Agustus 2010, Termohon

meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah

orangtua Termohon, Bahwa penyebab kepulangan

Termohon ke rumah orangtuanya adalah kebiasaan

Termohon yang sering berhutang kepada orang lain tanpa

sepengetahuan Pemohon;

(4) Bahwa saksi pernah meminjami utang Termohon sejumlah

Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan jaminan

sertifikat saksi, ternyata Termohon hanya mengangsur

sebanyak 4 (empat) dan selebihnya saksi yang

mengangsur tanpa sepengetahuan Pemohon;

SAKSI 2,bersumpah dan memberikan keterangan yang isi

pokoknya sebagai berikut:

(1) Bahwa saksi berumur 56 tahun, bertempat tinggal di

Dusun Soko, Desa Madegondo, Kecamatan Grogol,

Kabupaten Sukoharjo,mengenal Pemohon dan Termohon

karena sebagai ibu kandung Termohon;

(2) Bahwa sejak 15 September 2010,Termohon meninggalkan


commit to user

46

kediaman bersama dan pulang ke rumah saksi disebabkan

Termohon terbelit utang;

(3) Bahwa belitan utang Termohon tersebut untuk keperluan

modal usaha namun gagal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut

Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang,bahwa membuktikan dalil-dalil bantahannya,

Termohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

(1) Foto copy bermeterai cukup surat pemberian pinjaman

uang dari Umriyah kepada Termohon, sejumlah Rp.

5.000.000,00 (lima juta rupiah), tertanggal 20 Januari

2010, tanda T.1;

(2) Foto copy bermeterai cukup surat pemberian pinjaman

uang dari Umriyah kepada Termohon, sejumlah Rp.

5.000.000,00 (lima juta rupiah), tertanggal 7 Maret

2010, tanda T.2;

(3) Foto copy bermeterai cukup surat keterangan pinjaman

uang (dengan jaminan BPKB) dan setoran bulan Juli dan

Agustus 2010, atas nama Suparti yang dikeluarkan oleh

BFI Finance Solo, tanda T.3;

(4) Foto copy bermeterai cukup pinjaman senilai

Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), atas

nama Rizal Hartono, yang dikeluarkan oleh KSU ” Sari

Harta Waluya” tertanggal 1 Juli 2010, tanda T.4;

(5) Foto copy bermeterai cukup surat keterangan sisa

pinjaman senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), atas

nama Termohon, yang dikeluarkan oleh KSP ” Sejahtera

Abadi” tertanggal 28 Januari 2011, tanda T.5;

(6) Foto copy bermeterai cukup pernyataan pengakuan

piutang oleh Narsih terhadap Termohon senilai Rp.

100.000,00 (seratus ribu rupiah), tanda T.6;


commit to user

47

(7) Copy bermeterai cukup Perjanjian Kredit antara

Termohon dengan PT Bank Tabungan Pensiunan

Nasional, Nomor : 0000443-SPK-7031-0609 tertanggal 2

Juni 2009, senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

tanda T.7;

(8) Foto copy bermeterai cukup Slip Setoran Tunai oleh

Termohon kepada Bank Danamon untuk bulan Maret,

April, Juni dan Juli 2010, senilai Rp. 2.415.000,00 (dua

juta empat ratus lima belas ribu rupiah), tanda T.8;

(9) Foto copy bermeterai cukup pinjaman senilai

Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), atas nama

Termohon, tertanggal 19 Januari 2010 dan

Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas nama Sri Indiati,

tertanggal 13 Pebruari 2010, yang dikeluarkan oleh KSU

” Makmur Adana ” , tanda T.9;

(10) Foto copy bermeterai cukup pinjaman senilai Rp.

600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), atas nama

Termohon, tertanggal 27 Januari 2011, yang dikeluarkan

oleh Yayasan Gotong Royong Penyandang Cacat

ABRI/TNI-POLRI PURNA YUDHA,tanda T.10;


pinjaman senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atas

nama Termohon, yang dikeluarkan oleh KSP ”Subur

Makmur” tertanggal 25 Januari 2011, tanda T.11;


pinjaman senilai Rp. 1.292.000,00 (satu juta dua ratus

sembilan puluh dua ribu rupiah), atas nama Termohon,

yang dikeluarkan oleh KSP ”Artha Jaya Makmur”

tertanggal 04 Pebruari 2011, tanda T.12.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah

menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 21


commit to user

48

Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di

persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara

persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan

ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara

tersebut.

b. TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon secara lengkap adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di

persidangan dan Pengadilan telah memerintahkan Pemohon dan

Termohon untuk menempuh mediasi, mediasi mana telah

dilaksanakan namun gagal sebagaimana surat keterangan tertanggal

29 Nopember 2010, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat

dilanjutkan dan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian

secara maksimal namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada

permohonannya, dengan demikian maksud ketentuan Peraturan

Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008

dan pasal 65 juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor

50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara cerai talak yang termasuk

dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam,

sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a vide penjelasan

pasal 49 huruf a angka 8 dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan

Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sukoharjo secara absolut

berwenang untuk mengadili perkara ini;


commit to user

49

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan surat

bukti P.1,ternyata Pemohon dan Termohon berada di wilayah hukum

Pengadilan Agama Sukoharjo, maka Pengadilan Agama Sukoharjo

secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara ini sesuai

ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah cerai talak

dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 ayat (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam yaitu : “antara suami isteri terus-menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil dari

permohonan Pemohon,namun demikian karena perkara ini termasuk

bidang perkawinan dan untuk memastikan permohonan Pemohon

tersebut beralasan serta tidak melawan hak, maka perlu adanya

pembuktian dari pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon

dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang,bahwa surat bukti P.2 merupakan akta autentik,

karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh

Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian

sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR),

dan sesuai pasal 7 ayat (1) dari Kompilasi Hukum Islam harus

dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah

terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon

mempunyai alasan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang,bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi disampaikan

dengan di bawah sumpah, sesuai dengan kejadian yang disaksikan

sendiri dan telah bersesuaian satu dan lainnya serta mendukung dalil


commit to user

50

permohonan Pemohon, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut telah

memenuhi syarat minimal pembuktian dan harus dikabulkan dengan

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi dengan talak

maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum

Islam, Pemohon wajib memberikan kepada Termohon, Mut’ah dan

nafkah, kiswah dan maskan selama masa Iddah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c

Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis

Hakim secara ex-officio karena jabatannya dapat mewajibkan kepada

Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut’ah dan nafkah

iddah tersebut di atas. Untuk itu Majelis Hakim menilai layak dan

mampu jika Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon,

mut’ah berupa uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus

ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.2.250.000,00 (dua juta dua

ratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

selengkapnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat jawaban/

gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat

adalah agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah terhutang

(madhiyah) Penggugat selama 6 (enam) tahun atau sejak tahun 2004,

secara bersama-sama Penggugat menanggung hutang-hutang

Tergugat yang seluruhnya senilai Rp.80.700.000,00 (delapan puluh

juta tujuh ratus ribu rupiah), dan membagi sesuai ketentuan hukum

terhadap harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa sebidang

tanah yang terletak di Desa Kwarasan RT 02 RW 01 seluas 100 M2

Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebuah Mobil Daihatsu

Espas, sebuah sepeda motor Yamaha Crypton Tahun1996 Nopol AD


commit to user

51

3714 KK, sebuah sepeda motor Zusuki Shogun Tahun 2005 Nopol

AD 6486 AK, dan sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Tahun 2009

Nopol AD 2629 ZB;

Menimbang,bahwa gugatan Penggugat tentang pembayaran nafkah

lampau (madhiyah) telah dibantah oleh Tergugat dan Penggugat tidak

pernah mengajukan bukti-bukti dalil gugatnya aquo;

Menimbang, bahwa perihal gugatan pembayaran nafkah madhiyah

selama 6 (enam) tahun,sesuai dengan fakta dipersidangan dari

keterangan saksi-saksi dalam konpensi, ternyata Penggugat

meninggalkan kediaman bersama sejak September 2010. Oleh karena

itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dinilai tidak dapat

membuktikan dalil-dalil gugatnya tentang adanya kelalaian Tergugat

tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, oleh karena itu Majelis

Hakim sepakat untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang,bahwa perihal gugatan Penggugat agar Tergugat

bersama-sama Penggugat menanggung hutang-hutang Tergugat yang

seluruhnya senilai Rp.80.700.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus

ribu rupiah), sesuai dengan fakta di persidangan Tergugat telah

mengakui sebagaimana dalam Replik rekonpensi tertanggal 07

Januari 2011 nomor 20 ”Tergugat (Pemohon) tidak tahu menahu soal

hutang Penggugat (Termohon)” dengan demikian hutang-hutang

tersebut terjadi tanpa sepengetahuan (tanpa persetujuan Tergugat);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti Penggugat berupa surat-

surat T.1 sampai dengan T.15, tidak terdapat satupun surat bukti

yang terindikasi melibatkan Tergugat dalam transaksi hutang-hutang

aquo, maka sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 vide pasal 92 Kompilasi Hukum Islam,

kepada Tergugat tidak layak untuk dibebani tanggungan hutang

dilakukan Penggugat tanpa ada persetujuan Tergugat, oleh karena itu

Majelis Hakim sepakat untuk menolak gugatan Penggugat aquo;

Menimbang, bahwa perihal gugatan Penggugat agar Tergugat


commit to user

52

membagi sesuai ketentuan hukum terhadap harta bersama Penggugat

dengan Tergugat berupa sebidang tanah yang terletak di Desa

Kwarasan RT 02 RW 01 seluas100 M2 Kecamatan Grogol,Kabupaten

Sukoharjo, sebuah Mobil Daihatsu Espas, sebuah sepeda motor

Yamaha Crypton Tahun 1996 Nopol AD 3714 KK, sebuah sepeda

motor Zusuki Shogun Tahun 2005 Nopol AD 6486 AK, dan sebuah

sepeda motor Yamaha Jupiter Tahun 2009 Nopol AD 2629 ZB,

sesuai dengan pengakuan Tergugat sebegaimana tersebut pada

jawaban, maka gugatan terhadap objek selain sebuah mobil Daihatsu

Espas, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat

aquo, sehingga terhadap harta-harta aquo akan ditetapkan sebagai

harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap objek berupa

sebuah mobil Daihatsu Espas, sesuai dengan pengakuan Tergugat

telah dijual untuk membayar hutang dengan BRI dan Penggugat tidak

pernah mengajukan bukti apapun berkaitan dengan keberadaan objek

aquo, maka Majelis Hakim sepakat untuk menolak gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi

Hukum Islam, terhadap harta-harta bersama tersebut di atas, perlu

ditetapkan bahwa seperdua dari harta tersebut di atas menjadi hak

Penggugat dan seperdua lagi menjadi hak Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan ternyata

Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga harta

bersama di atas ada dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis

Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat agar menyerahkan

setengah dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat, dan

jika tidak dapat dilaksanakan secara natural, maka Penggugat berhak

atas setengah dari hasil lelang atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis

Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak


commit to user

53

untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon

Konpensi / Tergugat Rekonpensi nantinya akan dihukum untuk

membayar biaya akibat perkara ini; Memperhatikan ketentuan Hukum

Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan

perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI ;

1) Mengabulkan permohonan Pemohon;

2) Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama

Sukoharjo;

3) Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:

a) Mut’ah berupa uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima

ratus ribu rupiah);

b) Nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah sebesar Rp.

2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM REKONPENSI ;

1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;

2) Menetapkan bahwa harta-harta berikut ini:

a) Tanah pekarangan kaplingan seluas ± 100 m2 Serlifikat

No.3087 terletak di RT02 RW 01 Desa Kwarasan,

Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

b) Sepeda motor Suzuki Shogun dengan Nomor Polisi AD 6486

AK warna merah tahun 2005;

c) Sepeda motor Yamaha Cripton dengan Nomor Polisi AD

3714 KK warna hitam tahun 1996;


commit to user

54

d) Sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi AD 2629

ZB warna hijau tahun 2009, merupakan harta bersama

Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

3) Menetapkan bahwa seperdua dari harta tersebut di atas menjadi

hak penggugat Rekonpensi dan seperdua lagi menjadi hak

Tergugat Rekonpensi;

4) Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerah setengah dari

harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi, dan

jika tidak dapat dilaksanakan secara natural, maka Penggugat

Rekonpensi berhak atas setengah dari hasil lelang atas harta

tersebut;

5) Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi

untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan

sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan pada hari Senin tanggal 21

Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi’ul Akhir

1432 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Sukoharjo oleh kami Drs.MUNJID LUGHOWI yang

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai Ketua

Majelis, Drs.H.ADIB SANTOSA,S.H dan MAWARDI,

S.Ag.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,serta

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

UMI BASYIROH, S.Ag., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon

Konpensi/ Penggugat Rekonpensi.


commit to user

55

Berkaitan dengan putusan tersebut, Dalam Pelaksanaan Pembagian

Harta Bersama sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

pengadilan Agama mempunyai kedudukan untuk Memeriksa, mengadili

dan menyelesaikan perkara Pembagian Harta Bersama yang masuk di

Pengadilan Agama, Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama

berpedoman Pada undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi

Hukum Islam.

Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Perkara Nomor:

0910/Pdt.G/2010/PA.Skh, adalah masing – masing pihak mendapatkan

bagian setengah – setengah (50:50) dari harta bersama selama tidak

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Perkara Nomor: 0910/Pdt.G/2010/PA.Skh tersebut terdapat Pembagian

harta bersama, putusan hakim menetapkan harta – harta berikut :

a) Tanah pekarangan kaplingan seluas ± 100m2 Sertifikat No.3087

terletak di RT02 RW 01 Desa Kwarasan, Kecamatan Grogol,

Kabupaten Sukoharjo;

b) Sepeda motor Suzuki Shogun dengan Nomor Polisi AD 6486 AK

warna merah tahun 2005;

c) Sepeda motor Yamaha Cripton dengan Nomor Polisi AD 3714 KK

warna hitam tahun 1996;

d) Sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi AD 2629 ZB

warna hijau tahun 2009, adalah merupakan harta bersama, berdasarkan

ketentuan hukum pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perkawinan jo

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam maka diadakan pembagian harta

bersama yaitu masing-masing pihak mendapatkan setengah dari harta

bersama dengan pelaksanaan sesuai dengan dan ketentuan Pasal 37

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 88 Kompilasi Hukum

Islam.


commit to user

56

Menurut para Hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo yang

memeriksa dan memutus Perkara Nomor : 0910/Pdt.G/2010/PA.Skh,

tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama, yaitu:

a. Menurut Munjid Lughowi selaku Hakim Ketua

Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam perkara

Nomor: 0910/Pdt.G/2010/PA.Skh akan berakibat pula terhadap harta

bersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan, ada juga harta

benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing sebelum terjadi

perkawinan ataupun yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa

perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya

menerima warisan, hibah, hadiah dan lainnya dalam hal yang demikian

maka harta tersebut tetap dikuasai masing-masing kecuali ditentukan

menjadi harta bersama. Sesuai Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam

bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup

kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Masalah harta bersama ini baik suami atau isteri dapat

mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak, Bahkan

sepanjang tidak ada perjanjian yang disahkan sebelum perkawinan

berlangsung, maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan

menjadi harta bersama. Tetapi apabila sebelumnya terdapat suatu

perjanjian perkawinan yang dibuat dengan persetujuan kedua belah

pihak, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian perkawinan

yang sah dan berlaku.

Dalam pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkara

Nomor: 0910/Pdt.G/2010/PA.Skh, mengacu pada Kompilasi Hukum

Islam terdapat pada Pasal 1 huruf (f) sebagai berikut : Pasal 1 Huruf (f)

menyebutkan :

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun."


commit to user

57

Sehingga Status dari harta bersama tetap sebagai harta bersama milik

penggugat dan tergugat tanpa harus memperhatikan atas nama siapa

barang-barang tersebut berada, Hal ini sesuai dengan Pasal 1 sub f

Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama adalah harta yang

diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik harta itu terdaftar atas

nama suami atau isteri. Serta sesuai Putusan MA tanggal 30 Juli 1974

No. 806 K/Sip/ 1974 mengatakan bahwa masalah atas nama siapa harta

terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta

menjadi obyek harta bersama, asal harta yang bersangkutan dapat

dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal

dari harta bersama maka harta tersebut termasuk obyek harta bersama.

(wawancara pada Tanggal 23 Nopember 2012 pukul 09.30 – 11.00 di

Pengadilan Agama Sukoharjo).

b. Menurut Abdul Basyir selaku Hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo

Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor :

0910/Pdt.G/2010/PA.Skh terdapat adanya harta bersama mengingat

pernikahan antara penggugat dan tergugat tergolong cukup lama. Jadi

dalam kasus ini terdapat harta yang merupakan usaha bersama. Dalam

penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan

bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur

menurut hukumnya masing-masing. Bilamana penjelasan ini

dihubungkan dengan Pasal 37 dan penjelasannya, maka dapat

disimpulkan bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, maka

pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,

yaitu hukum agama, adat dan hukum-hukum lainnya. Sedangkan harta

kekayaan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam

Pasal 86 (2) sebagai berikut : Pasal 86 (2), “Harta isteri tetap menjadi

hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap

menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”.

Dari uraian di atas, Abdul basyir menyimpulkan bahwa

berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi


commit to user

58

Hukum Islam dapat dikatakan sejalan, dengan melihat Pasal di atas

dapat disimpulkan bahwa harta yang dipunyai baik harta pribadi

maupun harta bawaan tetap dikuasai oleh masing-masing pihak

sekalipun perkawinan telah putus kecuali jika ditentukan lain dalam

perjanjian perkawinan. Hasil Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo

Nomor : 0910/Pdt.G/2010/PA.Skh seperti yang telah diuraikan dalam

Amar Putusannya terdapatnya harta bersama. Mengenai akibat hukum

dari perceraian terhadap harta bersama yaitu bahwa setelah adanya

perkawinan maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami

atau isteri menjadi harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain

dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-

masing berhak 1/2 (setengah) dari harta tersebut, karena selama

perkawinan terdapat adanya harta bersama maka Hakim disini

memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing.

Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut 1/2

(setengah) bagian untuk penggugat, dan 1/2 (setengah) bagian untuk

tergugat (wawancara pada Tanggal 23 Nopember 2012 pukul 09.30 –

11.00 di Pengadilan Agama Sukoharjo).

c. Menurut Amir selaku Wakil Panitera di Pengadilan Agama Sukoharjo

Beliau mengatakan Pembagian harta bersama dapat dilakukan

dengan 3 (tiga) cara:

1) Pengadilan secara penuh berkuasa memutus pembagian harta

bersama: Yaitu bahwa Kekuasan Pengadilan Agama dalam

memutus pembagian harta bersama ini berkuasa penuh karena

pihak-pihak yang berperkara mengajukan pembagian harta

bersamanya dan memohon kepada majelis hakim untuk mengadili

perkara ini.

2) Kesepakatan kedua belah pihak yang diikatkan dengan putusan

Pengadilan Agama: Pembagian harta bersama pada perkara ini

bisanya terjadi bersamaan dengan sidang perceraian, dalam proses

persidangan itu terdapat tuntutan perceraian dan tuntutan


commit to user

59

pembagian harta bersama, namun dalam proses persidangan itu

pada akhirnya telah terjadi kesepakatan mengenai pembagian harta

bersama, dengan kesepakatan itu maka pihak Pengadilan Agama

memerintahkan kedua belah pihak dalam putusan untuk mentaati

kesepkatan itu. Dalam hal ini putusan terhadap pembagian harta

bersama harus didahului dengan dikabulkannya tuntutan cerai.

3) Musyawarah yang dilakukan diluar jalur persidangan: Pembagian

harta bersama dapat dilakukan oleh para pihak diluar jalur

persidangan sehingga terjadi kesepakatan oleh para pihak untuk

membagi harta bersama secara bersama tanpa harus diputus oleh

majelis hakim, dengan hal tersebut maka terjadi kesepakatan oleh

para pihak tanpa harus adanya tekanan oleh masing-masing pihak

sehingga kesepakatan tersebut sesuai yang diinginkan oleh masing-

masing pihak.

Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam

perkara Nomor : 0910/Pdt.G/2010/PA.Skh dilaksanakan dengan

jalur Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pengadilan

Agama berhak Memeriksa dan memutus semua perkara yang

masuk di Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama dalam

memutus pembagian harta bersama ini berkuasa penuh karena

pihak-pihak yang berperkara mengajukan pembagian harta

bersamanya dan memohon kepada majelis hakim untuk mengadili

perkara ini, Amir juga berpendapat sama dengan Abdul Basyir

bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama dilaksanakan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi

Hukum Islam, masing-masing berhak 1/2 (setengah) dari harta

tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama

maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya

bagian masing-masing.


commit to user

60

a) Tanah pekarangan kaplingan seluas ± 100 m2 Serlifikat

No.3087 terletak di RT02 RW 01 Desa Kwarasan, Kecamatan

Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

b) Sepeda motor Suzuki Shogun dengan Nomor Polisi AD 6486

AK warna merah tahun 2005;

c) Sepeda motor Yamaha Cripton dengan Nomor Polisi AD 3714

KK warna hitam tahun 1996;

d) Sepeda motor Yamaha Jupiter dengan Nomor Polisi AD 2629

ZB warna hijau tahun 2009, merupakan harta bersama.

Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut

1/2 (setengah) bagian untuk penggugat, dan 1/2 (setengah) bagian

untuk tergugat (wawancara pada Tanggal 23 Nopember 2012 pukul

09.30 – 11.00 di Pengadilan Agama Sukoharjo).

Berdasarkan uraian tersebut bahwa putusan Nomor :

0910/Pdt.G/2010/PA.Skh dalam pelaksanaan Pembagian Harta Bersama

sudah tepat dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum Islam dimana pelaksanaan Pembagian Harta Bersama

didasarkan atas Hukum Islam, Majelis Hakim dalam memutus dan

melaksanakan Pembagian Harta Bersama didasarkan atas fakta – fakta

yang terdapat didalam persidangan dan diperkuat oleh bukti-bukti dan

saksi-saksi dari kedua belah pihak.

Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama sejak

diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009 pengadilan Agama mempunyai kedudukan untuk

Memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara Pembagian Harta

Bersama yang masuk di Pengadilan Agama, Pembagian Harta Bersama di

Pengadilan Agama berpedoman Pada undang-undang nomor 1 Tahun

1974 dan kompilasi Hukum Islam. Dalam pelaksanaan Pembagian Harta

Bersama pada putusan Nomor : 0910/Pdt.G/2010/PA.Skh sesuai dengan

Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa


commit to user

61

“apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur

menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan hukumnya

masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya jadi

apabila penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

dihubungkan dengan ketentuan Pasal 96 dan 97 Kompilasi hukum Islam,

penerapan hukum islam dalam hal Pembagian Harta Bersama baik cerai

mati maupun carai hidup sudah mendapat kepastian positif. Karena jika

perkawinan putus baik karena cerai mati maupun cerai hidup, janda atau

duda masing-masing berhak setengah dari harta bersama sepanjang tidak

ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan.


commit to user

62

B. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di

Pengadilan Agama Sukoharjo

Didalam Pelaksanaan Pembagaian Harta bersama Perkara Nomor:

0910/Pdt.G/2010/PA.Skh Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan

pembagian harta bersama dapat berupa teknis administratif meliputi tata cara

pengajuan perkara sampai dengan pemanggilan para pihak, sedangkan teknis

yudisial meliputi proses pemeriksaan perkara perceraian dan pembagian harta

bersama sampai dengan eksekusi putusan hakim. Dalam proses persidangan

ada hambatan antara lain tidak cukup bukti yang diajukan oleh penggugat

maupun tergugat, para pihak saling mempertahankan pendapatnya masing-

masing dan hambatan bagi hakim saat melakukan pembuktian harta bersama

di lapangan karena harta bersama yang berupa rumah atau tanah harus

dibuktikan kebenarannya sesuai dengan bukti yang diajukan di persidangan

dan hakim akan melakukan peninjauan dilapangan untuk membuktikan data-

data tentang ukuran rumah /atau tanah, besar, kecil dan luas bangunan di

sesuaikan dengan data-data yang diajukan oleh para pihak.

Menurut para Hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa

dan memutus perkara Nomor : 0910/Pdt.G/2010/PA.Skh, yaitu:

1) Menurut Abdul Basyir (hakim Pengadilan Agama Sukoharjo)

Beliau mengatakan dalam hal Pembagian Harta Bersama terdapat

berbagai macam kendala sehingga pada saat berlangsungnya persidangan

hakim selalu menyarankan kepada para pihak untuk saling melakukan

mediasi baik diluar pengadilan maupun didalam pengadilan, Untuk

pembagian harta bersama yang berbentuk rumah maka hakim akan

menyerahkan kepada para pihak untuk diselesaikan secara musyawarah

terlebih dahulu bila terjadi kesepakatan maka salah satu pihak harus

mengalah dan ditetapkan dalam amar putusan majelis hakim, tetapi bila

tidak terjadi kesepakatan maka majelis hakim akan secara adil

memutuskan pembagin harta bersama bersama berupa rumah tersebut

yaitu rumah tersebut dibagi dua yaitu setengah untuk pemohon dan

setengah untuk termohon, dan untuk harta bersama berupa tanah yang


commit to user

63

berbidang-bidang dan di tempat yang berbeda-beda, sangat sulit

menentukan bagian masing-masing, tanah yang berbidang-bidang yang

letaknya berbeda-beda tersebut sangat sulit, meskipun telah dilakukan

pembagian masing-masing 1/2 (seperdua) tapi para pihak tidak puas

terhadap pembagian tersebut maka hakim akan tetap menetapkan

pembagian secara adil dan merata.

Dalam kondisi dan keadaan tertentu, terjadi kesulitan dalam

membuktikan harta bersama Sebagai contoh: sebelum perkawinan suami

telah memiliki sebidang tanah, maka apabila merujuk kepada Pasal 35

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini

merupakan harta bawaan. Namun kemudian dalam perkawinan tanah

tersebut dijual dan dibelikan rumah atas nama isteri, maka dalam kasus

ini kedudukan harta menjadi rumit karena apabila mengacu kepada Pasal

35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama, tanpa

mempersoalkan asal harta tersebut. Apabila hal ini dipermasalahkan oleh

suami sewaktu terjadi pembagian harta bersama akan sangat susah untuk

melakukan pembuktian atas harta tersebut dan harta tersebut bisa

dikatakan sebagai harta bersama karena pembelian rumah tersebut

dilakukan setelah terjadi pernikahan.

Dalam acara pembuktian dipersidangan diperlukan pemeriksaan

setempat apabila terdapat barang sengketa yang dilakukan penyitaan

dimana barang tersebut berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan

Agama Sukoharjo. Sehingga perkara tersebut dalam hal ini memakan

waktu lama, tempat dan biaya yang tidak sedikit. Dalam hal kelengkapan

bukti-bukti mengenai suatu Harta Bersama Banyak sekali terjadi ketidak

lengkapan terhadap spesifikasi harta contoh : ukuran luas tidak jelas,

batas-batas tidak jelas, sehingga sulit bagi hakim dalam menetapkan

pembagian harta bersama (wawancara pada Tanggal 23 Nopember 2012

pukul 09.30 – 11.00 di Pengadilan Agama Sukoharjo).


commit to user

64

2) Menurut Amir (Wakil Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo)

Pembagian harta bersama yang berbentuk tanah/atau rumah menurut

Amir selaku Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo memang akan cukup

rumit apabila hanya berupa putusan pengadilan yang menyatakan bahwa

harta bersama tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besarnya,

dalam hal ini masalah penentuan luas tanah yang akan menjadi bagian

masing-masing pihak. Kondisi ini menurut beliau bisa diatasi dengan 2

(dua) hal, yaitu:

a) berdasarkan putusan pengadilan para pihak mengajukan kepada

kantor pertanahan setempat untuk melakukan pemecahan bidang

tanah yang semula merupakan 1 (satu) bidang menjadi 2 (dua) bidang

yang sama besarnya, untuk kemudian diterbitkan sertipikat baru atas

bidang-bidang tanah tersebut;

b) Menjual bidang tanah tersebut dengan persetujuan kedua belah pihak

dan hasil penjualan tersebut dibagi untuk bagian yang sama besarnya.

(wawancara pada Tanggal 23 Nopember 2012 pukul 09.30 – 11.00 di

Pengadilan Agama Sukoharjo).

Berdasarkan putusan Nomor : 0910/Pdt.G/2010/PA.Skh, Pembuktian

harta bersama merupakan suatu hal lain yang cukup rumit dalam proses

pembagian harta bersama. Pembuktian mengenai tanah/atau rumah dapat

dilakukan dengan melihat bukti dokumen-dokumen penting, keterangan

saksi-saksi dan melihat bagaimana proses pendaftaran tanah tersebut ke

pejabat Badan Pertanahan Nasional, setelah dirasa baik maka barulah Hakim

memutuskan sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan. Sistem

pembuktian yang dianut di pengadilan Agama tidak bisa dilepaskan dari

Hukum Acara Perdata, tidak bersifat Stelsel negative menurut undang-

undang, seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menurut pencarian

kebenaran yaitu :

a) Harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal

pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam

arti memenuhi syarat formil dam materiil.


commit to user

65

b) Harus didukung oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian

kesalahan terdakwa. Sistem inilah yang dianut oleh Pasal 183 Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pengadilan Perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran

materiil, namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan

perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan

kebenaran formil. Dalam rangka mencari kebenaran formil, perlu

diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun para

pihak yang berperkara.

Berdasarkan atas keterangan dan pendapat dari para Hakim dalam

Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama terhadap putusan putusan Nomor :

0910/Pdt.G/2010/PA.Skh, hambatan-hambatan yang dihadapi adalah bahwa

penyelesaian kasus atau perkara pembagian harta bersama sebagai akibat

dari perceraian yang telah diputus, Hakim mengalami suatu permasalahan-

permasalahan sebagai berikut : Dalam proses persidangan ada hambatan-

hambatan antara lain tidak cukup bukti yang diajukan oleh penggugat

maupun tergugat, para pihak saling mempertahankan pendapatnya masing-

masing dan hambatan bagi hakim saat melakukan pembuktian harta bersama

di lapangan karena harta bersama yang berupa rumah atau tanah harus

dibuktikan kebenarannya sesuai dengan bukti yang diajukan di persidangan

dan hakim akan melakukan peninjauan dilapangan untuk membuktikan data-

data tentang ukuran rumah /atau tanah, besar, kecil dan luas bangunan di

sesuaikan dengan data-data yang diajukan oleh para pihak. Untuk mengatasi

hambatan-hambatan yang ada, Pengadilan Agama Sukoharjo melakukan

upaya dengan sungguh–sungguh mempertimbangkan keterangan saksi serta

menilai alat bukti lain agar putusan yang diambil nanti tidak merugikan

salah satu pihak, Selain itu para pihak yang saling mempertahankan

pendapatnya hakim berusaha menengahi dengan tidak memihak salah satu

pihak.


commit to user

66

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembagian Harta Bersama dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta

kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak

bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan

jika perkawinan putus, masing-masing pihak berhak atas ½ (setengah) dari

harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama,

maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian

masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut

½ (setengah) bagian untuk penggugat dan ½ (setengah) bagian untuk

tergugat.

2. Kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta

bersama Dalam acara pembuktian dipersidangan diperlukan pemeriksaan

setempat apabila terdapat barang sengketa yang perlu dilakukan

pemeriksaan secara mendetail, dan untuk pemeriksaan bukti-bukti seperti

tanah dan bangunan-bangunan yang menjadi Harta Bersama hakim harus

memeriksa langsung dimana tempat Harta bersama tersebut berada dan

memastikan tentang kebenaran terhadap bukti-bukti yang diajukan

sehingga sering kali memakan waktu yang tidak singkat karena hakim

harus meninjau langsung ke tempat Harta Bersama tersebut berada, dan

seringkali bukti yang diajukan kurang lengkap /atau data-data yang

diajukan kurang lengkap seperti sertifikat /atau bukti-bukti tertulis lainnya

tentang luas tanah dan bangunan tidak jelas, kalau tanah batas-batas tidak

jelas dan saksi-saksi yang ada tidak memberikan keterangan dengan detail.


commit to user

67

B. Saran:

Dari hasil penelitian dan pembahasan, beberapa saran dapat penulis

sampaikan sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar

masyarakat awam dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama

hukum Perkawinan, dan perlu peningkatan peranan BP4 terutama dalam

memberikan nasehat kepada pasangan suami isteri yang akan bercerai agar

memikirkan kembali niat mereka untuk melakukan perceraian dan

perlunya ketetapan yang jelas bagaimana jaminan yang harus diberikan

kepada bekas isteri dan anak-anak agar hidupnya tidak terlantar. Bagi

mereka yang menjalani kehidupan berumah tangga, apabila mengalami

suatu masalah segera selesaikan secara kekeluargaan, jangan sampai

masalah itu dibawa berlarut-larut sehingga akan berakibat terjadi

perceraian, karena meskipun di dalam Agama Islam melakukan perceraian

itu dibolehkan oleh Allah SWT, tetapi hal itu merupakan dosa besar.

2. Hakim di dalam memutus suatu perkara harus tetap berlandaskan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengutamakan keadilan,

hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus semua perkara yang

masuk pada Pengadilan Agama.

Documents

STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN HAR TA …/Studi... · Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 35-37 undang-undang nomor 1 tahun 1974 Selain itu terdapat Kompilasi Hukum Islam,