STUDI ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA SKRIPSIlibrary.walisongo.ac.id/.../jtptiain--ubaedulmus-6764-1-skripsi-a.pdf · Judul Skripsi : STUDI ANALISIS ... Sedangkan analisa

STUDI ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA

PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI UNIT MEGA MITRA

SYARI’AH (M2S) BANK MEGA SYARI’AH KALIWUNGU

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)

Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

UBAEDUL MUSTOFA

072311048

JURUSAN MUAMALAH

FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2012

ii

Drs. H. Muhyidin, M.Ag

Jl. Kanguru III/15.A Semarang

H. Tolkhah, M.A

Karonsih Baru Raya No. 87 Rt. 3/XII Ngaliyan Semarang

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (eksemplar)

Hal : Naskah Skripsi

An. Ubaedul Mustofa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo

di Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,

bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Ubaedul Mustofa

NIM : 072311048

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi :“STUDI ANALISIS PELAKSANAAN AKAD

MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN

MODAL KERJA DI UNIT MEGA MITRA SYARI’AH

(M2S) BANK MEGA SYARI’AH KALIWUNGU”

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat

segera dimunaqosahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan

terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 Juni 2012

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. Muhyidin, M.Ag Tolkah, M.A NIP.195502281983031003 NIP.196905071996031005

iv

v

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

suka sama-suka di antara kamu. (An-Nisa’: 29)

iv

v

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis

menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah

pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian

juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikaran orang

lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang

diajukan bahan rujukan.


Deklarator,

UBAEDUL MUSTOFA 072311048

vi

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Ayah dan bunda tercinta yang senantiasa dengan tulus mencurahkan kasih ـ

dan sayangnya serta pengorbanannya dengan penuh harapan dan

do’anya, karena dengan ketulusan dan perjuangan kalianlah penulis

dapat mengenal agama Islam dan dapat tumbuh menjadi insan yang

dewasa seperti ini.

Buat adik tercinta (Amin & Ana) yang senantiasa menjadi penyemangat ـ

bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Sahabat-sahabatku yang takkan terlupakan kebersamaan kita dalam ـ

mengarungi perjalanan hidup kita.

Para “Ekonom Robbani” yang telah banyak memberikan sumbangsih ـ

ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis.

vii

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu” ini merupakan penelitian lapangan (field research). Adapun perumusan masala adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu, 2). Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu, 2). Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer (secara langsung) adalah hasil dari feld research (penelitian lapangan) yaitu wawancara dengan officer Bank Mega Syari’ah Kaliwungu (Unit Manager, Account Officer, Financing Officer dan Teller). Serta data sekunder (tidak langsung) yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan interview, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisa data adalah deskriptif analisis yang bertujuan menggambarkan fenomena atau keadaan senyatanya dari pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu belum memenuhi ketentuan syari’ah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syari’ah, dikarenakan dalam pelaksanaan akad ada tambahan berupa akad wakalah yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan. Selain itu dari segi barang yang diperjual-belikan tidak jelas, karena yang membeli barang adalah pihak nasabah itu sendiri dan pihak bank hanya sebagai pemberi pinjaman uang saja. Dari segi penentuan keuantungan juga masih tergantung dengan lamanya waktu peminjaman dan tingkat plafon peminjaman, bukan bergantung pada pembelian barang yang riil sehingga menjadikan seperti riba.

Ketidak sesuaian beberapa syarat tersebut lebih dipengaruhi karena pihak Bank Mega Syari’ah tidak mengikuti prosedur pelaksanaan akad murabahah sebagaimana yang telah diatur oleh Dewan Syari’ah Nasional dalam fatwanya Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dimana seluruha aspek operasionalnya sebenarnya sudah diatur didalam fatwa tersebut. Kata Kunci : Akad, Murabahah, Pembiayaan, Modal Kerja, Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S)

viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa

memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada

Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa Islam sebagai agama dan

rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi yang berjudul “STUDI ANALISI PELAKSANAAN AKAD

MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI UNIT

MEGA MITRA SYARI’AH (M2S) BANK MEGA SYARI’AH UNIT

KALIWUNGU” ini disusun gunan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh

gelar strata satu (S.1) pada juruasan Muamalah/Hukum Ekonomi Islam Fakultas

Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan

saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat

terselesaikan. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Yth. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag (Rektor IAIN Walisongo Semarang)

yang telah memimpin IAIN selama menjabat dengan bijaksana demi masa

depan institusi yang lebih baik.

2. Yth Dr. Imam Yahya (Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo

Semarang) atas segala kebijakan teknis di tingkat fakultas dan sekaligus

sebagai bapak kami. Semoga bias membawa Fakultas Syari’ah semakin

maju.

ix

3. Yth Drs. H. Muhyidin, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak H. Tolkah,

M.A selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga

dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses

penggarapan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Yth. Jajaran Birokrasi Jurusan Muamalah: Ketua Jurusan (Bapak Muh.

Arifin M.Hum), Sekretaris Jurusan (Bapak Afif Noor, M.Hum) dan Staf

Jurusan (Bapak Raden Arfan Rifqiawan, S.Akt, M.E) yang telah bersedia

menjadi tempat curhatan untuk mahasiswa jurusan Muamalah. Semoga

kedepan jurusan Muamalah semakin maju.

5. Ayahanda Khaerudin dan Ibunda Fatimah, kedua orang tua yang telah

berkorban segalanya demi masa depan penulis. Ungkapan yang tidak dapat

terungkap dengan kata-kata, hanya do’a yang bisa penulis panjatkan untuk

kebahagiaan tanpa akhir bagi keduanya di dunia dan di akhirat. Serta adik-

adik tercinta I’anatul Latifah (Ana) dan Sakirul Amin (Amin) semoga

kelak menjadi anak yang shalih-shalihah untuk kebahagiaan orang tua.

6. Segenap keluaga jurusan Muamalah angkatan 2007 yang telah bersama-

sama melalui suka duka selama kuliah, semoga persaudaraan kita tidak

terbatas pada ruang dan waktu. Semoga kesuksesan menyertai kita semua.

7. Segenap keluarga pengurus HMJ Muamalah tahun 2010, terimakasih atas

kerjasamnya kalian semua. Semoga pengalaman selama kepengurusan

bermanfaat untuk kita semua.

8. Segenap keluarga besar ForSHEI (Forum Studi Hukum Ekonomi Islam)

IAIN Walisongo, semangat dan kekompakan kalian luar biasa. Banyak

x

ilmu dan pengalaman yang saya dapat dari kalian. Untuk para senior (Mas

Heri, Mba Elly, Mas Hasan, Mas Saefudin, Mas Adi dll) terimakasih

banyak atas masukan dan bimbinganya. Para Pejuang Ekonom Rabbani

(Irham, Khafid, Iqbal, Khudlori, Mujab, Jamil, Sofa, Endang, Salamah,

Nia, Ulin, Ana, Fitri, Riri, Tika, Caca, Icha, Amroh, dkk) tetap semangat

membumikan ekonomi syari’ah. ForSHEI is the best.

9. Keluarga besar FoSSEI (Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam)

Komisariat Semarang (ForSHEI IAIN Walisongo, KSEI Mizan UNDIP,

KSEI UNNES, COMES STIE BPD Jateng, KSEI UNISBANK, KSEI

Jazirah POLINES, LSEI UMM, KSEI STAIN Salatiga, HIMMAH FE

UNISSULA) terimakasih atas kerjasamanya dalam mensukseskan

kepengurusan periode 2010-2011. Semoga tetap istiqomah dalam

membumikan ekonomi syari’ah.

10. Keluarga besar FoSSEI (Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam)

Regional Jawa Tengah (Komsat Semarang, Surakarta, Pekalongan dan

Purwokerto) perjuangan kita masih panjang, jangan pernah lelah dalam

membumikan ekonomi syari’ah khususnya di bumi Jawa Tengah. Untuk

rekan pengurus periode 2011-2012, Akh Dzikri (Koreg), Akh Wendi

(Manajer Administrasi), Akh Bahtiar (Manajer Keuangan), Akh Ismail

(Manajer Internal) dan Ukhti Nina (Korwat) tetap kompak selalu dalam

mengemban amanah ini.

11. Keluarga besar KMBS (Komunitas Mahasiswa Batang di Semaarang)

undangannya kalau ada kegiatan ya.

xi

12. Sahabat-sahabat REVOLUTION dimanapun kalian berada, semoga

kesuksesan menyertai kalian semua.

13. Teman-teman kos (Ibu Kos Zubaidah, Dayat, Mas Sukoco, Adi, Sahal,

Mas Budi, Zu’am, Faisal, Mas Win, Mas Jojo, Mas Nadif) kebersaman

baik dalam suka maupun duka tidak akan bias terlupakan.

14. Tim KKN Posko 50 Desa Banyuringin Singorojo Kendal (Ais, Ocim,

Fauzi, Umy Alex, Sikha, Khofsoh, Erma, Roziqoh, Emi, Anis) kangen

suasana kebersamaan masa-masa itu. Khusus untuk Ibu dan Bapak posko,

terimakasih untuk semuanya, 45 hari yang sangat indah. Untuk dek Dita

cantik jalan masih panjang, raih cita-citamu setinggi mungkin.

15. Untuk Umy Alaik, terimakasih untuk semuanya, semoga Allah

memberikan kita yang terbaik.

Semoga menjadi amal baik yang dan menjadi amal yang berlipat ganda

dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai

kesempurnaan dalam arti sebenarnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat

bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.


Penulis,


xii

TRANSLITERASI

Huruf arab Nama Huruf latin Nama

Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

بBa b Be

تTa t Te

ثṠa ṡ es (dengan titik di atas)

جJim j Je

حḤa ḥ ha (dengan titik di bawah)

خKha kh ka dan ha

Dal d De د

Ẑal ẑ zet (dengan titik di atas) ذ

Ra r Er ر

Zai z Zet ز

سSin s Es

شSyin sy es dan ye

صṢad ṣ es (dengan titik di bawah)

ضḌad ḍ de (dengan titik di bawah)

طṬa ṭ te (dengan titik di bawah)

ظẒa ẓ zet (dengan titik di bawah)

ع‘ain ‘ koma terbalik (di atas)

غGain G Ge

Fa F ef ف

Qaf Q Ki ق

Kaf K Ka ك

Lam L El ل

Mim M Em م

Nun N En ن

Wau W We و

هـ Ha H Ha

Hamzah ' Apostrof ء

Ya Y Ye ى

xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL………………………………………………………… I

PERSETUJUAN PEMBIMBING…………………………………………. II

PENGESAHAN…………………………………………………………….. III

MOTTO……………………………………………………………………… IV

DEKLARASI……………………………………………………………….. V

PERSEMBAHAN…………………………………………………………... VI

ABSTRAK……………………………………………………....................... VII

KATA PENGANTAR…………………………………………………….... VIII

TRANSLITERASI…………………………………………………………. XII

DAFTAR ISI…………………………………………………….................... XIII

BAB.I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah………………………………………... 1

B. Rumusan Masalah………………………………………………. 5

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan…..……………………………... 6

D. Kajian Pustaka .............................................................................. 7

E. Kerangka Teori………………………………………………….. 9

F. Metode Penulisan……………………………………………….. 14

G. Sistematika Penulisan…………………………………………… 17

BAB.II KONSEP UMUM TENTANG MURABAHAH

A. Konsep Akad Murabahah Dalam Fiqh Muamalah........................ 20

xiv

1. Pengertian Murabahah………………………………………. 20

2. Landasan Hukum Murabahah………………………………. 22

3. Rukun dan Syarat Murabahah………………………………. 24

B. Konsep Akad Murabahah Dalam Praktek Perbankan Syari’ah..... 27

1. Konsep Umum Bank Syari’ah................................................. 27

2. Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari’ah.......................... 33

3. Murabahah Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor

04/DSN-MUI/IV/2000……………………………………… 39

BAB.III PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN

MODAL KERJA DI LAYANAN MIKRO SYARI’AH BANK

MEGA SYARI’AH UNIT KALIWUNGU

A. Profil Bank Mega Syari’ah……………………………………… 44

1. Gambaran Umum Bank Mega Syari’ah…………………….. 44

2. Visi dan Misi Bank M ega Syari’ah………………………… 46

3. Nilai-Nilai…………………………………………………… 46

4. Produk-Produk……………………………………………… 47

B. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah........................................... 48

1. Macam-Macam Pembiayaan Mikro Bank Mega Syari’ah….. 50

a) Mega Pembiayaan (MP) 50……………………………... 50

b) Mega Pembiayaan (MP) 500……………………………. 54

2. Mekanisme Pembiayaan.......................................................... 58

a) Pengajuan Permohonan dan Negosiasi.............................. 58

xv

b) Pelaksanaan Akad............................................................. 62

c) Pencairan Pembiayaan....................................................... 66

d) Pembelian Barang.............................................................. 67

e) Pembayaran Angsuran........................................................ 68

BAB.IV STUDI ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH

PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI LAYANAN MIKRO

SYARI’AH BANK MEGA SYARI’AH UNIT KALIWUNGU

A. Analisis Rukun Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja……. 72

B. Analisis Syarat Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja ...…. 75

1. Nasabah dan Bank (Pihak yang Berakad)……………...….... 75

2. Pembelian Barang Modal Kerja (Objek Akad)..…..………... 76

3. Harga Jual dan Harga Beli (Kesepakatan Harga)..…...……... 78

4. Penandatangan Perjanjian Murabahah (Ijab Qabul)………….. 84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan……………………………………………………… 90

B. Saran…………………………………………………………….. 91

C. Penutup………………………………………………………….. 93

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………….. 94

LAMPIRAN-LAMPIRAN…………………………………………………. 97

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan baru dalam dunia perbankan di Indonesia

menunjukkan prospek yang lebih baik sejak ditetapkannya Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Penyempurnaan landasan hukum

beroperasinya perbankan syari’ah nasional merupakan suatu proses yang

berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan penyempurnaan peraturan perbankan

syari’ah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang perbankan

dinyatakan dengan jelas mengenai penggolongan kegiatan usaha bank

menjadi dua jenis, yakni bank yang melakukan kegiatan usaha secara

konvensional dan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

syari’ah. Berdasarkan Undang-Undang ini dimungkinkan bagi bank

konvensional membuka kantor cabang syari’ah yang merupakan tonggak

penting dimulainya awal sistem perbankan di Indonesia, yaitu sebuah bank

yang dapat beroperasi dengan dua sistem yang berbeda (dual banking

system), namun dapat melengkapi pelayanan yang baik pada masyarakat.

Penyempurnaan tentang Undang-Undang tersebut tidak berhenti di situ,

dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur

secara terpisah tentang perbankan syari’ah telah memberikan angin segar

bagi perbankan yang beroperasi dengan sistem syari’ah untuk terus melaju

dalam dunia perbankan di Indonesia.

2

Lembaga keuangan syari’ah merupakan lembaga keuangan yang

tidak hanya mengedepankan profit oriented saja, melainkan suatu lembaga

keuangan yang juga mengedepankan kemaslahatan masyarakat sesuai

dengan tuntutan syari’ah yang menjadi landasan dari semua lembaga

keuangan syari’ah. Salah satu aplikasinya adalah menerapkan pelayanan

(service) yang berbasis moral dan spiritual.

Bank syari’ah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa

keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang

bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian

(maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (gharar), berprinsip keadilan,

dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya

merupakan prinsip-prinsip perbankan syari’ah. Bank syari’ah sering

dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan

konsep yang lebih sempit dari bank syari’ah, dimana sejumlah instrumen

atau operasinya bebas dari bunga. Bank syari’ah selain menghindari bunga,

juga secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari

ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.1

Dalam memberikan pelayanan lembaga keuangan syari’ah sudah

semakin lengkap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dari

produk penghimpunan dana (funding), pembiayaan (landing) sampai dengan

produk tambahan berupa jasa (service). Salah satu dari produk pembiayaan

yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan syari’ah adalah produk

1 Muhammad Fauzi, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keinginan Migrasi

Nasabah Bank Umum Syari’ah di Kota Semarang, (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), hlm. 11.

3

pembiayaan dengan akad murabahah yang dikeluarkan oleh seluruh bank

syari’ah termasuk Bank Mega Syari’ah. Pembiayaan dengan akad

murabahah sudah banyak diterapkan di perbankan syari’ah sebagai upaya

untuk memenuhi kebutuhan permodalan masyarakat.

Kajian penerapan prinsip syari’ah dalam operasi perbankan

syari’ah merupakan agenda penting bagi perbankan nasional. Bank

Indonesia telah mengkaji standarisasi akad produk perbankan syari’ah,

diawali dari akad mudharabah, musyarakah dan murabahah, yang ditujukan

untuk mengidentifikasi penerapan prinsip syari’ah dan kemungkinan

variasinya dalam praktek, di sisi lain masyarakat telah memiliki persepsi

bahwa bank syari’ah berbeda, lebih tinggi kualitas moralnya, etika dan

bisnisnya dibandingkan dengan bank konvensional.2

Dalam literatur ekonomi dan perbankan syari’ah yang di

publikasikan dengan rentang waktu antara 1960-an hingga 1970-an,

dijelaskan bahwa bank-bank Islam dikonsep sebagai "Lembaga Keuangan",

dimana keseluruhan pinjaman bisnis yang diberlakukan kepada pengusaha

(partner) berdasarkan prinsip bagi hasil (profit and lost sharing).

Usaha yang dilakukan oleh Bank Mega Syari’ah untuk

merealisasikan tujuan dari masyarakat adalah dengan menerapkan prinsip

bagi hasil dalam hal pembiayaan yang dapat dilakukan dengan

menggunakan akad murabahah. Bagi hasil dengan akad murabahah ini

merupakan salah satu ciri dari lembaga keuangan tanpa bunga atau bank

2 Muhammad Fauzi, Implementasi Prinsip Syari’ah Pada Perbankan Syari’ah di Kota

Semarang, (Semarang: IAIN Walisongo, 2007), hlm. 1-4.

4

Islam. Akan tetapi bagi hasil dengan akad murabahah tersebut sering juga

disebut pengganti nama ”bunga”.

Dalam dunia perbankan, murabahah biasanya diaplikasikan pada

produk pembiayaan seperti pembiayaan konsumtif, investasi maupun

produktif. Dana untuk kegiatan murabahah diambil dari simpanan tabungan

barjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat

dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah

untuk usaha tetentu.3

Bank Mega Syari’ah hadir di Kendal karena melihat pangsa

pasarnya yang besar dimana mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Bank

Mega Syari’ah sendiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan

idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya.

Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi

salah satu keunggulan Bank Mega Syari’ah, juga sebagai alternatif jasa

perbankan di Indonesia.

Dalam pelayanan produk pembiayaan yang ditawarkan di Unit Mega

Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu hanya menggunakan

akad murabahah, baik itu pembiayaan untuk keperluan konsumtif, investasi

maupun produktif. Sehingga keperluan pembiayaan untuk kebutuhan modal

usaha yang sifatnya produktif pun menggunakan akad murabahah. Dengan

adanya fenomena semacam itu tentunya menjadi suatu hal yang menarik,

karena pada umumnya pembiayaan modal usaha yang sifatnya produktif

3Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2005), hlm.184-185.

5

cenderung menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Dalam

prakteknya, akad murabahah yang diterapkan untuk produk Pembiayaan

Modal Kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah

Kaliwungu terkesan perlakuanya seperti akad mudharabah. Hal ini terjadi

karena adanya tambahan akad wakalah (perwakilan) pada produk

pembiayaan tersebut. Dari hasil pra-riset yang telah dilakukan, peneliti juga

menemukan adanya penentuan margin yang tidak fear, karena margin

ditentukan dari tingkat plafon pembiayaan, bukan dari pembiayaan barang

yang riil. Sedangkan besar-kecilnya plafon pembiayaan juga ditentukan oleh

besar kecilnya penyertaan jaminan oleh nasabah. Untuk itu penulis tertarik

untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan akad murabahah dalam

pembiayaan modal kerja tersebut, apakah sudah sesuai dengan konsep

murabahah ataukah belum.

Melihat permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian tentang STUDI ANALISIS PELAKSANAAN AKAD

MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI

UNIT MEGA MITRA SYARI’AH (M2S) BANK MEGA SYARI’AH

KALIWUNGU.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok

permasalahan yang akan dikembangkan dan dicari pangkal penyelesaiannya,

sehingga dapat di rumuskan sebagai berikut:

6

1. Bagaimana pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan

modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah

Kaliwungu?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad

murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra

Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa tujuan dan manfaat yang

ingin dicapai oleh penulis.

1. Tujuan penelitian adalah :

a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad murabahah pada produk

pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank

Mega Syari’ah Kaliwungu.

b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap

pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal

kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah

Kaliwungu.

2. Manfaat Penelitian adalah :

a Sebagai bahan masukan bagi pemerintah, lembaga keagamaan,

lembaga keuangan syari’ah dan masyarakat umum tentang akad

murabahah dilihat dari kajian teorits hukum Islam.

7

b Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan

ilmu hukum dan ekonomi Islam di lapangan.

c Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa karya yang penulis jumpai yang membahas

tentang penerapan akad murabahah dalam pembiayaan di bank syari'ah.

Diantaranya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Fauzi,

SE,MM dengan judul penelitiannya “Implementasi Prinsip Syari’ah Pada

Perbankan Syari’ah Di Kota Semarang“. Bahwa Bank Indonesia telah

mengkaji standarisasi produk perbankan syari’ah, diawali dari akad

mudharabah, musyarakah dan murabahah, yang ditujukan untuk

mengidentifikasi penerapan prinsip syari’ah dan kemungkinan variasinya

dalam praktek, yang hasil kesimpulan dijelaskan bahwa implementasi

prinsip syari’ah kurang efektif diterapkan dalam praktek pembiayaan bank

syari’ah.4

Dalam buku “Masalah Besar Bank Syari’ah” karya Hendy Hendarto

bahwasannya prinsip syari’ah dalam operasi perbankan syari’ah merupakan

agenda yang sangat penting bagi perbankan nasional. Standarisasi produk-

produk perbankan syari’ah diawali dengan mengkaji akad mudharabah,

musyarakah dan murabahah yang ditujukan untuk mengidentifikasi

penerapan prinsip syari’ah, dalam penerapan prinsip syari’ah tersebut

4 Muhammad Fauzi, Op.cit, hlm. 50.

8

perbankan syari’ah menerapkan pada semua produknya diantaranya dalam

produk pembiayaan.5

Dalam penelitiannya Hardiwinoto dengan judul “Analisis Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Minat Perusahaan Terhadap Beroperasinya

Perbankan Syari’ah di Kota Semarang”, Menyimpulkan bahwa dalam

perbankan syari’ah produk penghimpunan dan pmbiayaan dana harus bebas

dari unsur riba, unsur gharar dan maisir yang mengakibatkan unsur

meragukan (subhat), akan tetapi harus sesuai dengan akad mudharabahnya

(profit loss sharing) yang mendasari dalam setiap transaksi kerjasamanya.

Pada Pembiayaan di Bank Syari’ah didasari prinsip bagi hasil (profit and

loss sharing principle) yang penerapannya pada produk pembiayaan dan

pendanaan. Karena penerapan prinsip bagi hasil apabila dibandingkan

dengan penggunaan prinsip bunga yang ada selama ini memiliki perbedaan

yang signifikan. Salah satunya yaitu menyangkut resiko yang timbul dari

penerapan prinsip itu sendiri.6

Dalam penelitian Akhmad Shidqon dari Fakultas Syari'ah IAIN

Walisongo Semarang 2011 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang

Akad Murabahah Terhadap Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus

Pada Bank Syari’ah Mandiri Majapahit Semarang)", hasil penelitiannya

dapat disimpulkan bahwa penggunaan akad murabahah untuk KUR harus

5 Hendy Hendarto, Masalah Besar Bank Syari’ah, Republika: 2005, hlm. 15. 6 Hardiwinoto, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Perusahaan Terhadap

Beroperasinya Perbankan Syari’ah di Kota Semarang, Tesis Progam Magister Akuntansi Undip 2004, Tidak di Publikasikan.

9

lebih dipertegas agar lebih sesuai lagi dengan syari’ah agar tidak terjadi

kerugian yang mengakibatkan salah satu pihak.7

Dari beberapa hasil penelitian yang ada, terlihat bahwa di dalam

bank syari'ah itu lebih berorientasi pada pemenuhan kemaslahatan hidup

umat manusia, selain itu bank syari’ah juga sebagai badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat banyak.

Dari beberapa hasil penelitian yang ada juga terlihat bahwa ada

kedekatan judul dengan judul penelitian yang peneliti lakukan. Letak

perbedaannya ada pada titik tekan yang peneliti rumuskan. Peneliti menitik

beratkan pada implementasi akad murabahah pada produk pembiayaan


Kaliwungu.

E. Kerangka Teori

Hukum Islam dalam tinjauannya sebagai sebuah tasyri’ atau

perundang-undangan, sesungguhnya dapat dibedakan menjadi tasyri’ illahi

dan tasyri’ wad’i.8

Tasyri’ illahi adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah sebagai

syari’ah dalam al-Qur’an dan dijelaskan secara implementatif oleh Nabi

7 Ahmad Shidqon, Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Murobahah Terhadap

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus Bank Mandiri Syari’ah Majapahit Semarang), (Semarang, IAIN Walisongo, 2011)

8 Abdul Wahhab Khallaf, Khulasah Tarikh at-Tasyri’ al-Islami, cet. III, (Kuwait: Dar al-Fikr, 1968), hlm. 7.

10

SAW dalam as-Sunnah. Hukum dalam pengertian ini secara epistemologi

bernilai pasti dan tidak dapat berubah yang sering disebut dengan syari’ah,

kemudian tasyri’ wad’i berupa hukum yang dihasilkan oleh upaya ijtihad

manusia dan karenanya bernilai nisbi yang sudah barang tentu berubah

mengikuti pergerakan zaman. Dan pengertian yang kedua ini disebut

sebagai fiqh.9

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa syari’ah adalah sebagai

tujuan dan fiqh adalah sebagai proses memahami dan menyimpulkan. perlu

ditambahkan pula bahwa hukum yang kedua (wad’i) meskipun selalu

berubah tetapi ia harus tunduk di bawah hukum Ilahi oleh sebab itu nash al-

Qur’an banyak membicarakan prinsip-prinsip dasar dari pada

menyampaikan detail perbuatan manusia.

Al-Fikri dalam kitabnya Al-Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah,

menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:10

1. Al-Muamalah al-Madiyah adalah muamalah yang mengkaji objeknya

sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah

adalah muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah

adalah benda yang halal, haram, syubhat, untuk diperjual-belikan,

benda-benda yang memadharatkan dan benda yang mendatangkan

kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya.

9 Fazlur Rahman, Islam, alih bahasa Ahsin Muhammad, Cet II, (Bandung: Pustaka,

1994), hlm. 141-142. 10 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 4

11

2. Almu’amalah al-Adabiyah adalah muamalah yang ditinjau dari segi

cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia,

yang unsur penegakannya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban.11

Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan

sebagai berikut: 12

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang

ditentukan lain oleh al-Qur’an dan as-Sunnah rasul.

2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-

unsur paksaan.

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat

dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.

4. Muamala dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari

unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam

kesempitan.

Lebih lanjut Afzalur Rahman mengemukakan :

1. Muamalah dilaksanakan atas dasar saling rela dan tanpa ada unsur

paksaan dari pihak lain.13 hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-

Qur’an :

11 Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2008), pembagian muamalah tersebut dilakukan atas dasar kepentingan teoritis semata-mata, sebab dalam praktiknya kedua bagian muamalah tersebut tidak dapat dipisah-pisah.

12 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Edisi Revisi, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), hlm. 10.

13 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa. Soeroyo, Nastangin, (Jakarta: Dana Bahkti Wakaf, 1995),IV, hlm. 130.

12

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(An-Nisa’ : 29) 14

2. Melarang praktek riba yang secara mutlak diharamkan dalam

bertransaksi.15 Allah berfirman :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Ali-Imran: 130).16

3. Meniadakan unsur gharar atau ketidakpastian yang dikaitkan dengan

penipuan atau kejahatan dari satu pihak ke pihak lainnya yang akan

menimbulkan ketidakrelaan dari salah satu pihak atau dikarenakan

transaksi yang tidak bisa diserah terimakan atau tidak diketahui, seperti

menjual ikan yang masih di dalam air, menjual burung di udara atau

yang sejenisnya.17 Sebagaimana firman Allah :

14 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit J-ART,

2004), hlm. 84. 15 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa. Soeroyo, Nastangin, (Jakarta:

Dana Bahkti Wakaf, 1995),IV, hlm. 130. 16 Departemen Agama, Op. cit, hlm. 67 17 Afzalur Rahman, Op.cit. hlm. 161-165.

13

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.(Al-An’am: 152).18

4. Meniadakan unsur yang menghendaki untung-untungan yang

didasarkan pada sifat spekulatif.19 Hal ini untuk menjaga agar manusia

tidak terjatuh dalam kejahatan yang ada dalam praktek maysir,

sebagaimana celaan Allah yang membandingkan kemanfaatan yang

diperoleh lebih sedikit dari dosa yang diakibatkannya. Pelarangan

berdasarkan:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Al-Ma’idah: 90).20

5. Meniadakan unsur eksploitasi atau penindasan. 21 Islam melarang

umatnya mengambil keuntungan dan sesamanya dengan cara yang tidak

18 Departemen Agama, Op. cit. hlm. 150. 19 Afzalur Rahman, Op. cit. hlm. 173. 20 Departemen Agama, Op. cit. hlm. 124. 21 Afzalur Rahman, Op. cit. hlm. 186

14

dibenarkan dan dengan cara yang merugikan dan eksploitasi demi

mendapatkan keuntungan.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa’: 29). 22

F. Metode Penelitian

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka peneliti

akan fokuskan penelitiannya pada:

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada seputar mekanisme

pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di

Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu.

2. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari segi metodologi, penelitian ini merupakan jenis

penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian

kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong adalah

suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

22 Departemen Agama, Op. cit, hlm. 84.

15

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat

diamati.23

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti akan

menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Observasi

Metode ini diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit,

yakni memperhatikan sesuatu dengan mata. 24 Dalam kaitannya

dengan pengumpulan data, metode ini akan dilakukan dengan

pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada

obyek penelitian seperti dengan cara mengamati keadaan sekitar

Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu,

proses pelayanan pada nasabah, serta fasilitas yang ada di Unit

Mega Mitra Syari’ah (M2S)Bank Mega Syari’ah Kaliwungu

tersebut.

b. Wawancara (Interview)

Menurut Esterberg, dalam Sugiyono, wawancara

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam

suatu topik. Ia juga mengemukakan beberapa macam wawancara,

23 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2002), Cet. XVII, hlm. 6. 24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT.

Rineka Cipta, 1986), hlm128.

16

yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak

terstruktur.25

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara

semi terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak

wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.26 Dalam wawancara

ini peneliti langsung melakukan tanya jawab dengan nara sumber,

antara lain kepada pengelola seperti Account Officer (AO),

Financing Officer (FiO) dan Unit Manajer (UM) Bank Mega

Syari’ah Kaliwungu beserta beberapa nasabahnya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa baik

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. 27

Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah

didapatkan. Adapun dokumen-dokumen tersebut diperoleh dari

Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu

berupa dokumen-dokumen tertulis serta gambar kegiatan yang ada

di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah

Kaliwungu.

25 Sugiyono, Op,cit., hlm. 317. 26 Ibid., hlm. 320. 27 Ibid., hlm. 329.

17

4. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono, analisis data adalah proses

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat

mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang

lain.28

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data

deskriptif, dimana peneliti menggambarkan tentang gambaran kondisi

dan situasi di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah

Kaliwungu. Sedangkan teknik analisis data deskriptif yaitu suatu

analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena

yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-

buktinya.29

Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang

peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi maupun

dokumentasi, selama mengadakan penelitian di Unit Mega Mitra

Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Unit Kaliwungu.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terbagi dalam

beberapa sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

28 Ibid., hlm. 334. 29 Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, Cet.10, (Bandung: Angkasa, 1993),

hlm.161.

18

BAB I :Merupakan pendahuluan yang berisi: pertama, latar belakang

masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang

diteliti. Kedua, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa

yang terkandung dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan

yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan

tercapainya penelitian ini. Keempat, telaah pustaka sebagai

penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan

kaitannya dengan objek penelitian. Kelima, kerangka teoretik

menyangkut atau kerangka berfikir yang digunakan dalam

memecahkan masalah. Keenam, metode penelitian berupa

penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam

mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika

pembahasan sebagai upaya yang dilakukan untuk

mensistematiskan penyusunan.

BAB II:Mengulas tentang konsep murabahah. Bab ini terbagi menjadi

menjadi dua sub bab, Pertama, konsep akad murabahah dalam

fiqh muamalah. Kedua, konsep akad murabahah dalam teori

perbankan syari’ah serta penjelasan murabahab dalam fatwa

Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Hal ini

dimaksudkan untuk memahami secara utuh atau menyeluruh

terhadap konsep murabahah dalam fiqh muamalah maupun praktek

perbankan syari’ah.

19

BAB III:Membahas seputar pelaksanaan akad murabahah pada produk


Mega Syari’ah Kaliwungu. Bab ini terbagi atas dua sub bab, sub

pertama, profil tentang Bank Mega Syari’ah. Dalam sub bab ini

akan dijelaskan tentang sejarah serta perkembangan Bank Mega

Syari’ah, visi-misi, nilai-nilai, dan produk-produknya. Sub kedua,

pelaksanaan pembiayaan murabahah. Dalam sub bab ini

menggamabarkan ketentuan umum produk pembiayaan modal

kerja, macam-macam pembiayaan pada Unit Mega Mitra Syari’ah

(M2S) Bank Mega Syari’ah dan mekanisme pembiayaannya.

BAB IV:Dalam bab ini akan membahas tentang studi analisis akad

murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega

Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu.

BAB V:Sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan dan

berisi kesimpulan, saran dan penutup.

20

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG MURABAHAH

A. Konsep Akad Murabahah dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian Murabahah

Kata murabahah secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna:

saling) yang diambil dari bahasa Arab, yaitu ar-ribhu ( ُالِرْبح ) yang berarti

kelebihan dan tambahan (keuntungan). 1 Jadi, murabahah diartikan dengan

saling menambah (menguntungkan). Sedangkan dalam definisi para ulama

terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang

diketahui. Hakikatnya adalah menjual barang dengan harga (modal) yang

diketahui penjual dan pembeli dengan tambahan keuntungan yang jelas.

Jadi, murabahah artinya saling mendapatkan keuntungan. Dalam ilmu

fiqh, murabahah diartikan menjual dengan modal asli bersama tambahan

keuntungan yang jelas.2

Secara terminologi, yang dimaksud dengan murabahah adalah

pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 2

bulan, 3 bulan dan seterusnya tergantung kesepakatan). Pembiayaan

murabahah diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan

produksi (inventory).3

1Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, terj. Abu

Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 198. 2Ibid. 3Karanaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana

Bank Islam (Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hlm. 25.

21

Muhammad Syafi'i Antonio mengutip Ibnu Rusyd, mengatakan

bahwa murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan

tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus

memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat

keuntungan sebagai tambahannya.4

Ivan Rahmawan A. mendefinisikan murabahah sebagai suatu

kontrak usaha yang didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak atau

lebih dimana keuntungan dari kontrak usaha tersebut didapat dari mark-up

harga sebagaimana yang terjadi dalam akad jual beli biasa.5

Heri Sudarsono mendefinisikan murabahah sebagai jual beli

barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati

antara pihak bank dan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan

harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas

laba dalam jumlah tertentu.6

Abdullah Saeed mendefinisikan murabahah sebagai suatu bentuk

jual beli dengan komisi, dimana pembeli biasanya tidak dapat memperoleh

barang yang dia inginkan kecuali lewat seorang perantara, atau ketika

pembeli tidak mau susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga mencari

jasa seorang perantara.7

4Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Islam: Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema Insani

Press, 2001), hlm. 101. 5Ivan Rahmawan A., Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah (Yogyakarta: Pilar Media, 2005),

hlm. 112-113. 6 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi

(Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 62. 7Abdullah Saeed, Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum

Neo-Revivalis, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 119.

22

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan beberapa hal

pokok bahwa akad murabahah terdapat 1) pembelian barang dengan

pembayaran yang ditangguhkan. Dengan defenisi ini, maka murabahah

identik dengan ba'i bitsaman ajil. 2) Barang yang dibeli menggunakan

harga asal. 3) Terdapat tambahan keuntungan (komisi, mark-up harga,

laba) dari harga asal yang telah disepakati. 4) terdapat kesepakatan antara

kedua belah pihak (pihak bank dan nasabah) atau dengan kata lain, adanya

kerelaan di antara keduanya. 5) Penjual harus menyebutkan harga barang

kepada pembeli (memberi tahu harga produk).

2. Landasan Hukum Murabahah

Murabahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung

dari al-Qur’an dan Hadist, yang ada hanyalah referensi tentang

jual beli atau perdagangan. Untuk itu referensi yang dirujuk untuk

murabahah adalah nash al-Qur’an, Hadist maupun Ijma’ yang berkaitan

dengan jual-beli karena pada dasarnya murabahah adalah salah satu

bentuk jual beli. Adapun referensinya antara lain sebagai berikut:

a. Al - Qur’an

1) Firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 275:

…. …...

…..Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…8

8Departemen Agama, Op. cit, hlm. 48.

23

2) Firman Allah QS. An-Nisa ayat 29:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.9

b. Al-Hadist

Hadist Nabi riwayat Ibnu Majjah:

إلی البیع البركة∙ فیھن ثالث‚ وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول قال

10للبیع ال‚ لشعیر با البر ط وأخال‚ رضة والمقا‚ أجل

Rasulallah SAW bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan yaitu pertama jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk diperjual-belikan. (HR. Ibnu Majah)

c. Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional

Dewan Syari’ah Nasional menetapkan aturan tentang

murabahah sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN MUI Nomor

04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000.11

9Ibid, hlm. 84 10 Ibnu Majjah, Sunan Ibnu Majjah, Juz 2, Daarun Fikr, Nomor hadis: 2289, hlm. 768. 11Husein Umar, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI, Edisi Revisi Dewan

Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006

24

3. Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun Murabahah

Murabahah mempunyai beberapa rukun yaitu:12

1) Para pihak (al-'aqidaen, العاقدین );

2) Pernyataan kehendak (sigat al-'aqd, صیغة العقد);

3) Obyek akad (mahall al-'aqd, محل العقد);

4) Tujuan akad (maudu al-'aqd, موضوع العقد)

b. Syarat Murabahah

Terdapat delapan syarat terbentuknya akad murabahah, yaitu:13

1) Tamyiz (at-tamyiz);

2) Berbilang pihak (ta'addud at-tarfain);

3) Pertemuan kehendak atau kesepakatan (tatabuq al-iradatain);

4) Kesatuan majlis (ittihad at-tarfain)

5) Obyek ada pada waktu akad [dapat diserahkan] (wujud al-mal

'inda al-'aqd au al-qudrah 'ala at-taslim);

6) Objek dapat ditransaksikan (salahiyah al-mal li at-ta'amuli);

7) Objek tertentu atau dapat ditentukan (at-ta'yin au qabiliyyah al-

mahal li at-ta'amuli);

8) Tidak bertentangan dengan ketentuan syariah ('adamu mukhalafah

asy-syar'i).

Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa dalam jual beli

murabahah itu disyaratkan beberapa hal, yaitu: 14

12 Hufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 13

13Ibid

25

1) Mengetahui harga pokok

Dalam jual beli murabahah disyaratkan agar pembeli mengetahui

harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga merupakan

syarat sah jual beli. Syarat ini juga diperuntukkan bagi jual

beli attauliyyah dan al-wadhi'ah.

2) Mengetahui keuntungan

Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli,

karena margin keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga,

sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

3) Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan

ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual

dengan penjual yang pertama atau setelahnya.

Di samping syarat-syarat di atas, terdapat juga syarat-syarat

khusus, yaitu:15

1) Harus diketahui besarnya biaya perolehan komoditi.

2) Harus diketahui keuntungan yang diminta penjual.

3) Pokok modal harus berupa benda bercontoh atau berupa uang.

4) Murabahah hanya bisa digunakan dalam pembiayaan bilamana

pembeli murabahah memerlukan dana untuk membeli suatu

komoditi secara riil dan tidak boleh untuk lainnya termasuk

membayar hutang pembelian komoditi yang sudah dilakukan

14Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr,

1989), hlm. 705 15 Ibid, hlm 706

26

sebelumnya, membayar biaya over head, rekening listrik, dan

semacamnya.

5) Penjual harus telah memiliki barang yang dijual dengan

pembiayaan murabahah.

6) Komoditi bersangkutan harus telah berada dalam resiko penjual.

7) Komoditi obyek murabahah diperoleh dari pihak ketiga bukan dari

pembeli murabahah bersangkutan (melalui jual beli kembali)

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, syarat murabahah

adalah:16

1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah;

2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;

3) Kontrak harus bebas riba;

4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas

barang sesudah pembelian;

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian.

4. Ciri-Ciri Murabahah

Menurut Abdullah Saeed, ciri-ciri dasar kontrak murabahah adalah

sebagai berikut:17

1) Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait

dan tentang harga asli barang, batas laba (mark-up) harus

16Muhammad Syafii Antonio, Op. cit, hlm.101 17Abdullah Saeed, Op.cit, hlm. 119.

27

ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga beserta biaya-

biayanya.

2) Apa yang dijual adalah barang atau komoditi dan dibayar dengan

uang.

3) Apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan

penjual harus harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada

pembeli.

4) Pembayarannya ditangguhkan. Murabahah digunakan dalam setiap

pembiayaan di mana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk

dijual.

B. Konsep Akad Murabahah Dalam Praktek Perbankan Syari’ah

1. Konsep Umum Bank Syari’ah

a. Pengertian Bank Syari’ah

Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa

keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yang

mempunyai sifat khusus yakni bebas dari kegiatan spekulatif yang non-

produktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan

meragukan (tidak pasti), berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai

kegiatan usaha yang halal.18

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan, bank yang operasinya berdasarkan prinsip syari’ah tersebut

18 Diana Yumanita, Bank Syariah:Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan Nomor 14,

(Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2005) hlm.4

28

scara teknis yuridis disebut “bank berdasar prinsip bagi hasil”. Dengan

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, istilah yang

dipakai adalah “bank berdasarkan prinsip syari’ah”. Karena operasinya

berpedoman pada ketentuan-ketentuan syari’ah Islam, maka Bank Islam

disebut pula “Bank Syari’ah”. Adapun Pengertian Bank Syari’ah adalah

sebagai berikut:

“Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”19

Pengertian dari prinsip syari’ah sendiri adalah:

“Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari’ah”20

Sedangkan menurut Karnaen A. Perwataatmadja dan M. Syafi’i

Antonio, Bank Islam atau Bank Syari’ah adalah bank yang beroperasi

sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam dan tata cara beroperasinya

mengacu pada ketentuan-ketentuan al-Qur’an dan Hadits.21

b. Ciri-Ciri Bank Syari’ah

Bank syari’ah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank

konvensional. Adapun ciri-ciri bank syari’ah antara lain:22

19 Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah, Pasal

1 ayat 7 20 Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah, Pasal

1 ayat 12 21 Karnaen Paraatmadja dan M. Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaiman Bank Islam,

(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997) hlm. 14. 22 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah; Deskripsi dan Ilustrasi, Cet

ke-II, (Yogyakarta: EKONSIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), hlm. 41.

29

1) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian

diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku

dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam

batas wajar.

2) Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu kontrak,

sisa hutang selepas kontrak dilakukan kontrak baru.

3) Penggunaan persentase untuk perhitungan keuntungan dan biaya

administrasi selalu dihindarkan karena persentase mengandung

potensi melipat gandakan.

4) Pada bank syari’ah tidak dikenal keuntungan pasti (fixed return)

ditentukan kepastian sudah mendapat untuk bukan sebelumnya.

5) Uang dari jenis yang sama tidak bisa diperjual-belikan atau

disewakan atau dianggap barang dagangan. Oleh karena itu bank

syari’ah pada dasarnya tidak memberikan pinjaman berupa uang

tunai, tetapi pmbiayaan untuk mengadakan barang dan jasa.

c. Fungsi dan Peran: 23

1) Manajer investasi, bank syari’ah dapat mengelola investasi dana

nasabah.

2) Investor, menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana

nasabah yang dipercayakan kepadanya

23 Ibid, hlm. 40

30

3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syari’ah

dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan

sebagaiamana lazimnya.

4) Kegiatan sosial, sebagai ciri pada identitas keuangan syari’ah, bank

syari’ah berkewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat

serta dana-dana sosial lainnya.

d. Tujuan Bank Syari’ah :24

1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara

Islami, khususnya yang berhubungan dengan perbankan.

2) Agar tercipta keadilan di bidang ekonomi yang meratakan

pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan

yang besar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan

dana.

3) Untuk membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok

miskin diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju

terciptanya kemandirian usaha.

4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan

5) Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga

keuangan.

6) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter

24 Ibid.

31

7) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank

konvensional.

e. Kegiatan Usaha Bank Syari’ah

Dalam menjalankan usahanya, baik dari segi penghimpunan dan

penyaluran dana, bank syari’ah mempunyai beberapa prinsip

operasional yaitu:25

1) Penghimpunan dana

Penghimpunan dana di bank syari’ah dapat berbentuk giro,

tabungan dan deposito. Prinsip operasional yang digunakan dalam

penghimpunan dana masyarakat adalah wadiah, mudharabah dan

prinsip lain yang sesuai dengan syari’ah.

2) Penyaluran dana

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar

pembiayaan bank syari’ah terbagi dalam kategori yang dibedakan

berdasarkan tujuan penggunaan, yaitu:

a) Transaksi pembiayaan dengan prinsip jual beli.

b) Transaksi pembiayaan dengan sistem mark-up

c) Transaksi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

25Sugiwati, Analisis Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Murabahah di BNI

Syari’ah Cabang Medan, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010). hlm. 21-22

32

3) Jasa keuangan

Aktifitas dalam jasa keuangan ini merupakan kegiatan yang

meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang dilakukan bank.

Prinsip yang digunakan dalam aktifitas ini adalah prinsip fee (jasa).

f. Struktur Bank Syari’ah

Unsur yang membedakan bank syari’ah dengan bank

konvnsional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syari’ah (DPS)

yang berada dalam naungan Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI). Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) ini berfungsi

mengawasi beroperasinya bank dan produk-produk yang

dikeluarkannya agar tetap sesuai dengan ketentuan syari’ah.

Adapun fungsi Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) adalah sebagai

berikut:26

1) Mengawasi jalannya operasionalisasi bank sehari-hari, agar sesuai

dengan ketentuan syari’ah.

2) Membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap bulan) bahwa

bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan

syari’ah.

3) Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang

diawasinya.

26 Heri Sudarsono, Op. cit. hlm. 43

33

Gambar 1.1 Struktur Bank Umum Syari’ah:27

2. Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari’ah

Dalam menunjang kelangsungan usahanya, baik perorangan maupun

perusahaan memerlukan dana yang cukup untuk membiayai seluruh

kegiatan operasi dan pada akhirnya untuk mencapai salah satu tujuan usaha

berupa perolehan keuntungan. Dalam operasionalnya bank konvensional

memberikan kredit kepada peminjam atau debitur, sedangkan bank syari’ah

memberikan pembiayaan kepada nasabah yang akan dibiayai atau mitra.

Bank-bank syariah pada umumnya telah menggunakan murabahah

sebagai metode utama pembiayaan, yang merupakan hampir 75% asetnya.28

Sejak tahun 1984, di Pakistan pembiayaan jenis murabahah mencapai 87 %

dari total pembiayaan dalam investasi deposito PLS. Pada kasus Dubai

Islamic Bank, bank Islam paling awal pada sektor swasta, pembiayaan

27 Ibid, hlm. 45. 28 E.J Brill Leiden, Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba and

its Contemporery Interpretation, Alih Bahasa oleh Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontempore, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Prlajar, 2003), hlm. 139.

34

murabahah mencapai 82% dari total pembiayaan selama 1989. Bahkan,

bagi Islamic Development Bank (IDB), selama lebih 10 tahun periode

pembiayaan, 73 % pembiayaannya adalah murabahah, yaitu dalam

pembiayaan dagang luar negeri.29

Dalam perbankan syari'ah, ada dua bentuk murabahah yang

umumnya dipraktekkan, yakni murabahah modal kerja dan murabahah

investasi.30 Penjelasannya perbedaan dari keduanya adalah sebagai berikut:

a. Murabahah modal kerja adalah akad jual beli antara bank selaku

penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli

barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli

yang disepakati bersama. Atau menjual suatu barang dengan harga asal

(modal) ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.31

b. Murabahah investasi, yaitu suatu perjanjian jual beli untuk barang

tertentu antara pemilik dan pembeli, dimana pemilik barang akan

menyerahkan barang seketika sedangkan pembayaran dilakukan

dengan cicilan dalam jangka waktu yang disepakati bersama.32

Adapun rukun murabahah dalam perbankan adalah sama

dengan fiqh dan dianalogikan dalam praktek perbankan sebagai

berikut:33

29 Abdullah Saeed, Op. cit, hlm. 94 30 Arison Hendry, Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi, (Jakarta: Mu'amalat Institute,

1999), hlm.43 31 Tazkiah Institute, Murabahah, Makalah disampaikan pada Lokakarya

Perbankan Syari'ah, 14 Mei 1999, hlm. 1. 32 Arison Hendry, Loc, Cit 33Arison Hendry, Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi, (Jakarta: Mu'amalat Institute,

1999), hlm. 43.

35

a. Penjual (ba'i) dianalogikan sebagai bank.

b. Pembeli (musytari) dianalogikan sebagai nasabah.

c. Barang yang diperjualbelikan (mabi'), yaitu jenis pembiayaan seperti

pembiayaan investasi.

d. Harga (tsaman) dianalogikan sebagai pricing atau plafon

pembiayaan.

e. Ijab qabul dianalogikan sebagai akad atau perjanjian, yaitu pernyataan

persetujuan yang dituangkan dalam akad perjanjian.

Adapun syarat-syarat umum murabahah antara lain, yaitu :34

a. Pihak yang berakad :

1) Adanya kerelaan kedua belah pihak

2) Memiliki kemampuan untuk melakukan jual beli

b. Barang atau obyek :

1) Barang itu ada meskipun tidak di tempat, namun ada

pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.

2) Barang itu milik sah penjual atau seseorang

3) Barang yang diperjual-belikan harus berwujud

4) Barang itu tidak termasuk kategori yang diharamkan

5) Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual, apabila benda

bergerak maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli

dan harga barang dikuasai penjual. Sedangkan bila barang

34 Tazkia Institute, Op. cit, hlm. 2.

36

itu tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah dokumentasi

jual beli dan perjanjian atau akad diselesaikan.

c. Harga :

1) Harga jual bank adalah harga beli ditambah keuntungan.

2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

3) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

Sedangkan syarat-syarat khusus murabahah antara lain:35

a. Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya dari

barang yang hendak dijual.

b. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui besarnya

keuntungan yang ditetapkan sebagai tambahan terhadap modal

sehingga modal ditambah dengan untung merupakan harga barang

yang dijual.

c. Barang yang dijual secara murabahah dan harga barang itu bukan dari

jenis yang sama dengan barang ribawi yang dilarang diperjual-

belikan kecuali dengan timbangan atau takaran yang sama. Dengan

demikian tidak sah jual beli secara murabahah atas emas dengan emas,

perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras

dan bahan-bahan makanan lainnya yang jenisnya sama.

35 Ibid, hlm. 3

37

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah:36

Menurut Adiwarman Karim, murabahah dalam praktek perbankan

dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:37

a. Murabahah dengan pesanan

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa

pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan

pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah dan dapat

bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang

yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada

nasabah).

b. Murabahah tunai atau cicilan

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau

cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam

harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabahah muajjal

dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan

pembayarannya kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk

angsuran maupun dalam bentuk lump sum (sekaligus).

36 Heri Sudarsono, Op. cit, hlm. 63 37 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers,

2009), hlm.115-116

38

Dalam hal keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah,

secara fiqh belum diatur secara terperinci. Ulama sepakat bahwa apabila

terjadi keterlambatan pembayaran, pihak bank diperbolehkan mengenakan

sistem denda (ta’zir) dengan tujuan agar pihak nasabah lebih bertanggung

jawab atas dana pinjaman tersebut. Lebih terperinci peraturan tersebut

dijelaskan dalam restrukturisasi bank syari’ah. Adapun tahapan

restrukturisasi adalah sebagai berikut: 38

a. Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka

waktunya.

b. Persyaratan kembali (Reconditioning)

Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa

menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada

nasabah, meliputi:

- Perubahan jadwal pembayaran

- Perubahan jumlah angsuran

- Perubahan jangka waktu

- Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah.

- Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau

musyarakah.

- Pemberian potongan

c. Penataan kembali (Restructuring)

38 Restrukturisasai adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya (Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011).

39

Merupakan perubahan persyaratan pembiayaan, meliputi :

- Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank

- Konversi akad pembiayaan

- Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syari’ah berjangka

waktu dan menengah.

- Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal semetara pada

perusahaan nasabah.

3. Murabahah Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSN-

MUI/IV/2000

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSN-

MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, dipaparkan tentang ketentuan umum

murabahah sebagai berikut:39

a. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah adalah sebagai

berikut:

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas

riba.

2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.

3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang

telah disepakati kualifikasinya.

4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

39 Merupakan penjabaran dan penjelasan konsep murabahah dalam fatwa Dewan Swari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 40/DSN-MUI/IV/2000. Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 47-49.

40

5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.

6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)

dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam hal

ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada

nasabah berikut biaya yang diperlukan.

7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada

jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan

nasabah.

9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan

setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

b. Ketentuan murabahah kepada nasabah

1) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu

barang atau asset kepada bank.

2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih

dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan

nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan pernjanjian

yang telah disepakati, karena secara hukum, perjanjian tersebut

41

mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual

beli.

4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk

membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal

pemesanan.

5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil

bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung

oleh bank, bank dapat meminta kemnbali sisa kerugiannya kepada

nasabah.

7) Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang

muka, maka:

a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia

tinggal membayar sisa harga.

b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank

maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat

pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi,

nasabah wajib melunasi kekurangannya.

c. Jaminan dalam murabahah

1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan

pesanannya.

2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang

dapat dipegang.

42

d. Hutang dalam murabahah

1) Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi

murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan

nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah

menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian,

ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.

2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran

berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya.

3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap

harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak

boleh memperlambat pembayaran-pembayaran angsuran atau

meminta kerugian itu diperhitungkan.

e. Penundaan pembayaran dalam murabahah

1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda

penyelesaian hutangnya.

2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika

salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah

tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Bangkrut dalam murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan

hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup

kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

43

Terkait dengan adanya Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000,

terdapat pula pendapat tentang murabahah dari para fuqaha. Imam Malik

dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli murabahah itu sah menurut

hukum walaupun Abdullah Saeed mengatakan bahwa pernyataan ini tidak

menyebutkan referensi yang jelas dari Hadis. Imam Malik mendukung

faliditasnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah. Ia berkata

"Penduduk Medinah telah berkonsensus akan legitimasi orang yang

membeli pakaian di sebuah toko dan membawanya ke kota lain untuk

dijual dengan adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati. Imam

Syafi'i menyatakan pendapatnya bahwa jika seseorang menunjukkan

sebuah komoditi kepada seseorang dan berkata: "Belikan sesuatu

untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian dan orang itu

kemudian membelikan sesuatu itu untuknya, maka transaksi demikian ini

adalah sah.40

40 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi

Kontemporer Tentang Riba dan Bunga, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et. al, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 137.

44

BAB III

PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN

MODAL KERJA DI UNIT MEGA MITRA SYARI’AH (M2S)

BANK MEGA SYARI’AH KALIWUNGU

A. Profil Bank Mega Syari’ah

1. Gambaran Umum Bank Mega Syari’ah

Perjalanan PT. Bank Mega Syari’ah diawali dari sebuah bank

umum konvensional bernama PT. Bank Umum Tugu yang berkedudukan

di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Group (sekarang berganti nama menjadi

CT Corpora), kelompok usaha yang juga menaungi PT. Bank Mega, Tbk.,

TransTV, dan beberapa perusahaan lainnya, mengakuisisi PT. Bank

Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syari’ah. Hasil konversi

tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2004 PT. Bank Umum Tugu resmi

beroperasi secara syari’ah dengan nama PT. Bank Syari’ah Mega

Indonesia. Dan terhitung tanggal 23 September 2010 nama badan hukum

Bank ini secara resmi telah berubah menjadi PT. Bank Mega Syari’ah. 1

Komitmen penuh PT. Mega Corpora (dahulu PT. Para Global

Investindo) sebagai pemilik saham mayoritas untuk menjadikan Bank

Mega Syari’ah sebagai bank syari’ah terbaik, diwujudkan dengan

mengembangkan bank ini melalui pemberian modal kuat demi kemajuan

perbankan syari’ah dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya.

1 www.bsmi.co.id/profil-sekilasbsmi.php#nogo (Tanggal 10 Maret 2012)

45

Penambahan modal dari pemegang saham merupakan landasan utama

untuk memenuhi tuntutan pasar perbankan yang semakin meningkat dan

kompetitif. Dengan upaya tersebut, PT. Bank Mega Syari’ah yang

memiliki semboyan “Untuk Kita Semua” tumbuh pesat dan terkendali

serta menjadi lembaga keuangan syari’ah yang berhasil memperoleh

berbagai penghargaan dan prestasi.2

Seiring dengan perkembangan PT Bank Mega Syari’ah dan

keinginan untuk memenuhi jasa pelayanan kepada masyarakat khususnya

yang berkaitan dengan transaksi devisa dan internasional, maka tanggal 16

Oktober 2008 Bank Mega Syari’ah menyandang predikat sebagai Bank

Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai

Bank Syari’ah yang dapat menjangkau bisnis yang lebih luas lagi bagi

domestik maupun internasional.3

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang

disandangnya, PT. Bank Mega Syari’ah selalu berpegang pada azas

keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung oleh beragam produk dan

fasilitas perbankan terkini, PT. Bank Mega Syari’ah terus tumbuh dan

berkembang hingga saat ini memiliki 394 jaringan kerja dengan

komposisi: 8 kantor cabang, 13 kantor cabang pembantu, 49 Gallery Mega

Syari’ah, dan 324 kantor Mega Mitra Syari’ah (M2S) yang tersebar di

Jabodetabek, Pulau Jawa, Bali, Sumatera Kalimantan dan Sulawesi.

Dengan menggabungkan profesionalisme dan nilai-nilai rohani yang

2 Ibid 3 Ibid

46

melandasi kegiatan operasionalnya, PT. Bank Mega Syari’ah hadir untuk

mencapai visi menjadi “Bank Syari’ah Kebanggaan Bangsa”.4

2. Visi dan Misi Bank M ega Syari’ah

- Visi Bank Mega Syari’ah adalah:

“Bank Syariah Kebanggaan Bangsa” 5

- Misi Bank Mega Syari’ah adalah:

Memberikan jasa layanan keuangan syari’ah terbaik bagi

semua kalangan, melalui kinerja organisasi yang unggul, untuk

meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder dalam mewujudkan

kesejahteraan bangsa.6

3. Nilai-Nilai

Nilai-nilai yang diterapkan oleh Bank Mega Syari’ah terangkum

dalam VICTORY, yaitu:7

- Visioner: Berifikir dan melihat jauh ke depan, serta mampu

menginspirasi dan membangun peran serta orang lain untuk mencapai

hasil yang terbaik.

- Intrapreneur: Kemampuan mengelola sumber daya dan resiko secara

optimal & inovatif dengan berorientasi pada keuntungan dan nilai

tambah bagi perusahaan, serta tercapainya kepuasan nasabah.

4 Ibid. 5 www.bsmi.co.id/profil-visimisi.php/ (Tanggal: 10 Maret 2012) 6 Ibid. 7 www.bsmi.co.id/nilai-nilai.php/ (Tanggal: 10 Maret 2012)

47

- Consistent: Berpegang teguh pada prinsip kebenaran dan menjalankan

apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.

- Teamwork: Membangun sinergi yang bernilai tambah untuk mencapai

tujuan bersama, dengan penghargaan terhadap kemajemukan sebagai

suatu kekuatan.

- Profesional: Memiliki kompetensi untuk menyelesaikan tugas sesuai

standar yang di tetapkan dengan berlandaskan norma dan etika untuk

mencapai tujuan organisasi / perusahaan.

- Sharing: Sikap mental kelimpahruahan (abundance mentality) dan

saling ketergantungan (interdependence) secara tulus dan ikhlas dalam

membantu sesame.

- Trustworthy (amanah): Jujur, dapat dipercaya dan senantiasa

melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Amanah dari

pemegang saham adalah raihlah keuntungan secara maksimal dan

berkesinambungan serta taat pada peraturan perusahaan.

4. Produk-Produk

Sebagaiman seperti bank lainnya, Bank Mega Syari’ah memiiki

produk-produk baik berupa pendanaan (funding), pembiayaan (landing)

dan layanan (service). Adapun produk-produknya adalah sebagai berikut: 8

a. Produk Pendanaan

- Tabungan Utama iB - Tabungan Investasya iB

8 www.bsmi.co.id/produk-dan-layanan.php (Tanggal: 10 Maret 2012)

48

- Fleksi iB - Giro Utama iB

- Tabungan Rencan iB - Deposito Plus iB

- Tabungan Haji iB

b. Produk pembiayaan

- KPR Utama iB - Pembiayaan Bisnis iB

- KPM Utama iB - Modal Kerja iB

- Multi Guna iB - Gadai Syari’ah iB

- Multi Jasa iB - Bank Garansi iB

- Pembiayaan Bisnis Investasi iB - PRK Syari’ah iB

c. Layanan

- Mega Syari’ah CARD

- Mega Syari’ah SAFE

- Save Deposit Box

B. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah

Produk pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah pada Bank

Mega Syari’ah biasa disebut dengan Pembiayaan Modal Kerja iB, pembiayaan

ini adalah pembiayaan usaha produktif sesuai syari’ah. Produk pembiayaan

modal kerja ini disediakan oleh Bank Mega Syari’ah pada Unit Mega Mitra

Syari’ah (M2S). Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) adalah kantor unit yang

memberikan layananan khusus untuk pembiayaan usaha skala mikro.9

9 Wawancara dengan Bapak Muhammad Arifin selaku Unit Manager (UM) Bank Mega

Syari’ah Unit Kaliwungu (Tanggal: 6 Maret 2012)

49

Bank Mega Syari’ah mengklasifikasikan kegiatan usaha mikro dan

kecil berdasarkan atas kriteria sebagai berikut:10

a. Tidak ada sistem yang formal: tidak tercatat, tidak ada aturan baku,

semua dijalankan menurut pengalaman individu, yang bisa jadi sangat

berbeda antara satu dengan yang lain.

b. Emotional relationship: Lebih kepada hubungan saling percaya, sering

tidak berdasarkan hitung-hitungan secara rasional.

c. Hampir semua estimasinya sangat minim data

d. Bisnisnya campur, tidak ada batasan yang jelas bisa sangat berbeda

antara bidang yang satu dengan yang lain.

e. Sangat bergantung pada satu orang yaitu pemilik usaha (one man show)

f. Ingin yang simple bukan complicated

g. Masih nembutuhkan banyak modal

h. Inferiority kepada lembaga perbankan; tidak memiliki catatan keuangan

atau memiliki tetapi tidak rapi, tidak memiliki dokumen usaha secara

rapi, perencanaan usaha tidak tertulis.

Pembiayaan murabahah pada produk modal kerja mencapai 100%

dari total pembiayaan yang ada di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank

Mega Syari’ah Kaliwungu. Hal ini terjadi karena layanan Mega Mitra

Syari’ah (M2S) merupakan kantor unit dari Bank Mega Syari’ah yang

khusus melayani pembiayaan sekala mikro dengan akad murabahah.11

10 Lihat paper: M2S (Mega Mitra Syari’ah) Product Knowledge dalam Employee’s

Induction Training For Account Officer, Bank Mega Syari’ah. hlm. 8-9 11 Wawancara dengan Ibu Ratna selaku Teller Bank Mega syari’ah Unit kaliwungu.

(Tanggal 07 Maret 2012).

50

1. Macam-Macam Pembiayaan Modal Kerja Mega Mitra Syari’ah (M2S)

Dalam produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah

(M2S) tersebut, Bank Mega Syari’ah mengklasifikasikan pembiayaanya

kedalam dua jenis, yaitu MP (Mega Pembiayaan) 50 dan MP (Mega

Pembiayaan) 500. 12 Adapun perbedaan dari keduanya adalah sebagai

berikut:

a. Mega Pembiayaan (MP) 50

Adapun kriterianya dalam produk MP (Mega Pembiayaan) 50 ini,

diantaranya adalah sebagai berikut:13

1) Limit pembiayaan antara Rp 2.500.000,00 - Rp. 50.000.000,00

2) Skema pembiayaannya adalah jual-beli (murabahah)

3) Akad pembiayaan menggunakan akad murabahah un-notaril (bawah

tangan)

4) Akad pelengkap wakalah dan qard pada fasilitas Take over

5) Tenor / Jangka waktu pembiayaan :

- Pembiayaan untuk investasi (Ex:pembelian kios) : 12 - 60 bulan

- Pembiayaan untuk barang modal kerja : 6 - 48 bulan

- Untuk Account Maintenance : 60 bulan

6) Margin Bank

- Pembiayaan di atas Rp.30.000.000,00 - Rp.50.000.000,00,

perhitungan margin setara 2,2% - 1,4% flat perbulan.

12 Wawancara dengan Bapak Rahmat Sukoco (Account Officer) Bank Mega Syari’ah Unit

Kaliwung (Tanggal 5 Maret 2012) 13 Lihat paper: M2S (Mega Mitra Syari’ah) Product Knowledge dalam Employee’s

Induction Training For Account Officer, Bank Mega Syari’ah. hlm. 27-28

51

- Pembiayaan di atas Rp.10.000.000,00 - Rp.30.000.000,00




7) Manfaat / tujuan pembiayaan :

- Barang modal kerja

- Investasi

8) Target market:

- Wiraswasta pemilik usaha, memiliki agunan (tanah, tanah dan

bangunan, kendaran, deposito) membutuhkan pembiayaan untuk

kepentingan usahanya.

- Radius tempat usaha 10 (sepuluh) Km dari kantor Unit Mega

Mitra Syari’ah.

9) Usia calon debitur:

- Minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau

sama denga 18 tahun.

- Maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan diajukan dan usia

maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan.

10) Lama usaha minimal 2 (dua) tahun

11) Syarat dokumentasi (nasabah)

- Foto copy KTP

- Foto copy KK / Surat nikah

- Foto copy Surat izin / Surat Keterangan Usaha

52

- Foto copy dokumen jaminan

12) Jaminan berupa

- Tanah

- Tanah dan bangunan + IMB

- Kios, los, lapak, dasaran atau yang lainnya yang sejenis

- Sepeda motor

- Mobil

- Deposito dan tabungan (khusus deposito Bank Mega atau Bank

Mega Syari’ah).

13) Lokasi jaminan maksimum 50 Km dari lokasi Unit Mega Mitra

Syari’ah.

14) Rasio pembiayaan dengan jaminan

- Deposito 90 %

- Selain deposito 80%

15) Rasio pembiayaan dengan jaminan (Account Maintenance)

- Deposito 95 %


16) BI-Cecking wajib dilakukan untuk pembiayaan di atas Rp.

25.000.000,00

17) Peningkatan jaminan

- Dilakukan secara un-notaril dengan format standar Mega Mitra

Syari’ah (legalisasi notaris)

53

- Kuasa jual dan penyerahan jaminan sukarela (tanah, tanah dan

bangunan)

- Surat kuasa jual dan Cessie (kios/los – unnotaril)

- Surat kuasa jual dan Fiducia (kendaraan – unnotaril)

18) Lama menjalani usaha minimal 2 tahun

19) Jenis pembayaran

- Angsuran tetap: mingguan, dua mingguan, bulanan

- Pembayaran angsuran melalui Auto debet (pendebetan langsung)

dari tabungan Mega Mitra Syari’ah

20) Metode pencairan pembiayaan melalui Tabungan Wadi’ah Mega

Mitra Syari’ah.

21) Proses kredit selama 2-3 hari kerja, sejak dokumen yang

dipersyaratkan lengkap diterima oleh Mega Mitra Syari’ah.

22) Tenda keterlambatan (ta’zir) dituliskan dalam rupiah dengan cara

perhitungan biaya administrasi adalah 4% dari total cicilan

tertunggak perbulan.

23) Pelunasan sebagian dipercepat tidak diperbolehkan

24) Pelunasan dipercepat diperbolehkan dengan membayar sisa harga

jual/muqasah diatur sendiri dalam memo.

25) Take over facility

- Take over yang boleh dilakukan kepada nasabah bank non-

syari’ah, sepanjang ada ojek yang diperjual-belikan.

- Menggunakan qard

54

- Potongan margin = equivalen 0,1 % flat dari biaya existing

- Adm fee 0%

b. Mega Pembiayaan (MP) 500

Sedangkan untuk MP (Mega Pembiayaan) 500, kriterianya adalah

sebagai berikut:14

1) Limit pembiayaan antara Rp. 50.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00

2) Skema pembiayaan adalah jual-beli (murabahah)

3) Akad pembiayaan adalah murabahah notariil

4) Akad pelengkap:

- Akad wakalah

- Akad qard (Take over)

5) Tenor / jangka waktu pembiayaan :

- Pembiayaan untuk investasi (Ex:pembelian kios) : 12 - 60 bulan

- Pembiayaan untuk barang modal kerja : 6 - 48 bulan

- Untuk Account maintenance : 60 bulan

6) Margin bank:

- Pembiayaan di atas Rp.200.000.000,00 - Rp.500.000.000,00,





Induction Training For Account Officer, Bank Mega Syari’ah. hlm. 26-27

55



7) Biaya administrasi adalah 1% dari total plafon pembiayaan ditambah

Rp. 250.000,00

8) Manfaat / tujuan pembiayaan:

- Barang modal kerja

- Investasi

9) Target market:

- Wiraswasta pemilik usaha, punya agunan (tanah, tanah dan

bangunan, kendaraan, deposito) membutuhkan pembiayaan untuk

kepentingan usahanya.

- Radius tempat usaha maksimal 10 Km dari kantor Unit Mega

Mitra Syari’ah.

10) Usia calon debitur:

- Minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar atau

sama denga 18 tahun.

- Maksimal 60 tahun pada saat pembiayaan diajukan dan usia

maksimal 65 tahun pada saat akhir jangka waktu pembiayaan.

11) Lama usaha minimal 2 (dua) tahun

12) Jaminan:

- Tanah

- Tanah dan bangunan + IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)

- Kios, los, lapak, dasaran atau yang sejenisnya

56

- Deposito dan tabungan (khusus deposito Bank Mega atau Bank

Mega Syari’ah).

- Mobil (untuk fasilitas pembiayaan di atas Rp. 200.000.000,00,

usia kendaraan maksimal 3 tahun pada saat pengajuan

pembiayaan dan maksimal 8 tahun pada saat berakhirnya

pembiayaan).

13) Lokasi jaminan maksimal 50 Km dari kantor Unit Mega Mitra

Syari’ah

14) Rasio pembiayaan dengan jaminan:

- Deposito dan tabungan 90%

- Selain deposito mengikuti ketentuan kebijakan dan SOP DAO

15) Rasio pembiayaan dengan jaminan (Account maintenance):

- Deposito dan tabungan 95%


16) Syarat dokumentasi :

- Foto copy KTP

- Foto copy KK / Surat nikah

- Foto copy Surat izin / Surat Keterangan Usaha

- NPWP (untuk kredit di atas Rp. 50.000.000,00)

- Foto copy dokumen jaminan (asli diserahkan pada saat akad

pembiayaan)

17) BI-Cecking wajib dilakukan untuk pembiayaan di atas Rp.

25.000.000,00

57

18) Peningkatan jaminan mengikuti hukum positif :

- APHT (Notariil)

- Fiducia (Notariil)

- Cessie (Notariil)

- Gadai deposito (Notariil)

19) Lama menjalani usaha minimal 2 (dua) tahun

20) Asuransi:

- Asuransi jiwa kredit diwajibkan untuk mengikuti

- Asuransi kendaraan tidak dipersyaratkan untuk pembiayaan

dibawah Rp.100.000,00 dan wajib untuk pembiayaan lebih besar

atau sama dengan Rp. 100.000.000,00.

21) Jenis pembayaran:

- Angsuran tetap; mingguan, dua mingguan, bulanan

- Pembayaran angsuran melalui Auto debet (pendebitan lansung)

dari tabungan Unit Mega Mitra Syari’ah.

22) Metode pencairan pembiayaan melalui Tabungan Wadi’ah Mega

Mitra Syari’ah.

23) Proses kredit dilakukan 2-3 hari kerja sejak dokumen yang

dipersyaratkan lengkap diterima oleh Unit Mega Mitra Syari’ah.

24) Denda keterlambatan (ta’zir) adalah 4% dari total cicilan tertunggak

perbulan.

25) Pelunasan sebagian dipercepat tidak diperbolehkan

58

26) Pelunasan dipercepat diperbolehkan dengan membayar sisa harga

jual / muqasan marjin diberikan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

27) Take over facility :

- Dengan menggunakan akad qard

- Potongan margin equivalen dengan 0,1% flat dari fasilitas existing

- Adm fee 0%

2. Mekanisme Pembiayaan

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas tentang gambaran

umum produk pembiayaan modal kerja dengan skim murabahah di Unit

Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu, bahwa ada

beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak

nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Secara teknis pelaksanaan

kedua produk pembiayaan mikro MP 50 dan MP 500 adalah sama.

Adapun mekanisme dalam pembiayaan modal kerja dengan skim

murabahah pada Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah

Kaliwungu adalah sebagai berikut:15

a. Pengajuan Permohonan dan Negosiasi

Dalam proses pembiayaan murabahah pada Unit Mega Mitra

Syari’ah (M2M) Bank Mega Sari’ah Kaliwungu langkah awal yang

ditempuh adalah proses pengajuan permohonan. Dalam proses

15 Wawancara dengan Bapak Rahmat Sukoco (Account Officer) Bank Mega Syari’ah Unit

Kaliwung (Tanggal 5 Maret 2012).

59

pengajuan permohonan, seorang nasabah bertindak sebagai calon

debitur dan bank bertindak sebagai calon kreditur. Seorang nasabah

dapat melakukan pengajuan apabila memenuhi beberapa persayaratan

yang telah ditentukan oleh pihak Bank Mega Syari’ah, diantaranya:16

1) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah untuk usia lebih besar

atau sama denga 18 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat

pembiayaan diajukan dan usia maksimal 65 tahun pada saat akhir

jangka waktu pembiayaan.

2) Memiliki usaha (karena pembiayaan murabahah ini adalah

pembiayaan untuk usaha produktif) dengan ketentuan lama usah

minimal 2 (dua) tahun.

3) Memiliki agunan yang bisa menjadi jaminan. Adapun kriteria dari

agunan yang dapat dijaminkan telah dijelaskan diatas dalam

kriteria pembiayaan MP 50 dan MP 500.

Setelah seorang nasabah telah memenuhi persyaratan

administrasi dan dokumentasi, bank kemudian menerima permohonan

pengajuan tersebut dan bersama nasabah melakukan negosiasi terkait

nominal jumlah pembiayaan. Dalam roses negosiasi, pihak bank selaku

sahibul maal (pemilik modal) mempunyai hak mengabulkan

permohonan nasabah secara penuh maupun sebagian sesuai dengan

nilai agunan yang disertakan dalam proses pengajuan. Sehingga dalam

pengajuan pembiayaan murabahah tersebut, besar kecilnya

16 Lihat paper: M2S (Mega Mitra Syari’ah) Product Knowledge dalam Employee’s Induction Training For Account Officer, Bank Mega Syari’ah. Persyaratan tersebut berlaku untuk produk MP (Mega Pembiayaan) 50 maupun MP (Mega Pembiayaan) 500.

60

pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah

tergantung dari besar kecilnya nilai dari agunan yang disertakan.

Secara penuh adalah besar nominal yang diajukan oleh nasabah

dikabulkan seluruhnya karena nilai dari agunan yang disertakan

melebihi dari jumlah nominal pembiayaan yang diajukan, apabila nilai

agunan yang diajukan oleh nasabah lebih rendah dari nominal

pembiayaan yang diajukan, maka pihak bank hanya bisa memberikan

di bawah nilai agunan atau tidak sesuai dengan nominal pembiayaan

yang diajukan.

Dalam tahap negosiasi ini, sebelum bank memutuskan

permohonan, pihak bank melakukan tahap analisa terlebih dahulu

terkait nasabah yang mengajukan pembiayaan. Ada tujuh tahap yang

dilakukan Bank Mega Syari’ah dalam proses analisis, diantara adalah

sebagai berikut:17

1. Analisa dokumen

a) Nasabah masuk dalam coverange area unit yang telah

ditentukan dan telah disurvey oleh AO (Account Officer), FiO

(Financing Officer) dan UM (Unit Manager).

b) Dokumen pembiayaan lengkap

c) BI Cecking dan DNH positif

17 Lihat paper: Disiplin Proses Inisiasi dalam Employee’s Induction Training For

Account Officer, Bank Mega Syari’ah. hlm. 3-7

61

2. Analisa karakter

a) Analisa karakter dari dokumen pembiayaan, data pendukung

dan informasi dari AO (Account Officer).

b) Verifikasai tujuan pembiayan

c) Melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah

d) Melakukan trade cecking dan lingkungan cecking

3. Analisa kapasitas

a) Analisa kebutuhan dan kemapuan bayar dari dokumen

pembiayaan dan data pendukung.

b) Verifikasi jumlah aset dan nilai perolehannya selama masa

usaha.

4. Analisa jaminan

a) Identifikasi resiko usaha, analisa jaminan dilakukan oleh FiO

(Financing Officer)

b) Validitasi lokasi dan fisik jaminan dengan dokumen jaminan

c) Nilai taksir:

28) Tanah, tanah dan bangunan maksimal 80%

29) Ruko maksimal 80%

30) Kendaraan (mobil atau motor) maksimal 70%

31) Deposito maksimal 90%

Setelah semua proses pengecekan dilakukan oleh pihak bank

terhadap dokumen calon nasabah, dan pihak bank telah melakukan

kesimpulan, maka ada dua kemungkinan yaitu pengajuan pembiayaan

62

diterima atau ditolak.18 Jika diterima maka pihak nasabah dan pihak

Bank Mega Syari’ah melanjutkan kepada tahap berikutnya, yaitu

proses akad.

b. Proses Akad

Setelah proses pengajuran dan negosiasi selesai dan pihak bank

mengabulkan permohonan pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh

nasabah, maka selanjutnya adalah proses akad anatara kedua belah

pihak.

Akad yang digunakan dalam proses pembiayaan modal kerja di

Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu ini

adalah dengan akad murabahah (jual-beli) dimana nasabah sebagai

pembeli dan bank sebagai penjualnya. Dalam akad tersebut juga

menggunakan akad tambahan, yaitu akad wakalah (perwakilan)

dimana bank nantinya mewakilkan kepada nasabah atas pembelian

barang pesanan nasabah itu sendiri. Selain itu, untuk fasilitas take over,

pihak bank juga menyediakan akad tambahan yaitu akad qard

(pinjaman). 19 Sehingga bank hanya berposisi sebagai pemberi

pinjaman uang untuk pembelian suatu barang untuk modal kerja.

18 Wawancara dengan Bapak Rahmat Sukoco selaku AO (Account Officer) Bank Mega Syari’ah Unit Kaliwungu (Tanggal 06 Maret 2012)

19 Fasilitas Take Over adalah fasilitas yang diberikan kepada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dengan sistem pemindahan hutang dari lembaga keuangan lain. Bank melakukan analisa atas studi kelayakan keadaan nasabah, kemudian bank memberikan Fasilitas pinjaman kepada nasabah untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya (pelunasan) kepada lembaga keuangan tempat nasabah meminjam. Fasilitas Take Over hanya bisa dilakukan jika nasabah meminjam pada lembaga keuangan konvensional dan tidak berlaku pada sesama lembaga keuangan syari’ah.Wawancara denga Bapak Muhammad Arifin, UM (Unit Manager) Bank Mega Syari’ah Unit Kaliwungu (Tanggal 6 Maret 2012).

63

Dalam akad keduanya menggunakan standar perjanjian yang telah

disediakan bank, jadi seluruh aspek ketentuan dan legalitas perjanjian

sudah diatur di dalamnya sehingga pihak nasabah hanya cukup mengisi

data yang berkaitan dengan nasabah kemudian menandatanganinya.20

Untuk mekanisme pelaksanaan akad antara keduanya diawali

dengan akad murabahah (jual beli), setelah form aplikasi akad jual beli

telah diisi dan ditanda tangani oleh pihak nasabah, kemudian dilakukan

akad tambahan yaitu akad wakalah (perwakilan). Akad wakalah ini

adalah pelimpahan oleh bank untuk mewakilkan pembelian barang

kepada nasabah itu sendiri, sehingga posisi nasabah yang awalnya

sebagai penjual menjadi gugur dengan adanya akad kedua (wakalah).

Jadi yang melakukan transaksi jual beli barang modal kerja adalah

nasabah dengan pihak pemasok atau penjual. Sedangkan peran bank

tidak lagi sebagai penjual maupun pembeli dari pemasok kepada

nasabah, melainkan hanya sebagai sahibul mall (pemilik dana) yang

meminjamkan dananya kepada nasabah yang melakukan pengajuan

untuk membeli kebutuhan modal kerja.21

Dalam transaksi ini, Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank

Mega Syari’ah Kaliwungu memberlakukan adanya sistem Harga Beli

dan Harga Jual.22 Harga beli adalah sejumlah uang yang dikeluarkan

bank untuk membeli barang dari pemasok yang diminta oleh nasabah

20 Form aplikasi akad murabahah, wakalah dan qoard telah terlamipir dalam lampiran. 21 Wawancara dengan Bapak Muhammad Arifin, UM (Unit Manager) Bank Mega

Syari’ah Unit Kaliwungu (Tanggal 6 Maret 2012). 22 Wawancara dengan Bapak Rahmat Sukoco, AO (Account Officer) Bank Mega Syari’ah

Unit Kaliwungu (Tanggal 5 Maret 2012).

64

dan disetujui oleh bank berdasarkan SP3 dari bank kepada nasabah,

termasuk di dalamnya biaya-biaya langsung yang terkait dengan

pembelian barang tersebut. Sedangkan Harga Jual adalah harga beli

ditambah dengan sejumlah margin keuntungan (ribh) bank yang

disepakati oleh bank dan nasabah yang ditetapkan dalam akad ini.23

Besar-kecilnya Harga Beli (pokok pinjaman) tidak semata-mata

ditentukan pada jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli barang

riil yang dipesan atau dibutuhkan oleh nasabah, melainkan harga beli

ditentukan oleh jaminan yang disertakan oleh nasabah kepada pihak

bank. Pihak bank, yang diwakili oleh bagian FiO (Financing Officer)

menganalisis jaminan yang disertakan oleh nasabah untuk menentukan

besar-kecilnya kelayakan pemberian pembiayaan.

Sedangkan untuk harga jual sendiri adalah harga beli ditambah

dengan margin yang nantinya harus dibayarkan oleh nasabah kepada

bank. Sehingga yang menjadi barang jaminan adalah barang yang telah

dimiliki oleh nasabah (bangunan, tanah, kendaraan bermotor atau

deposito) dan bukan berupa surat atau dokumen dari barang yang

nantinya dibeli oleh nasabah.

Sedangkan dalam penentuan margin keuntungan yang harus

dibayar oleh nasabah kepada pihak bank, semuanya sudah dipatok atau

23 Lihat pada form aplikasi akad murabahah Bank Mega Syari’ah pada Pasal I tentang

Definisi. Dalam pelaksanaanya, Harga Beli lebih tepat dpahami sebagai jumlah pinjaman pokok yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Sedangkan harga jual lebih tepat dipahami sebagai jumlah pinjaman pokok yang diberikan kepada nasabah ditambah dengan margin keuntungan yang harus dibayarkan ke bank (harga beli ditambah margin). Hal ini terjadi karena dalam penentuan Harga Jual dan Harga Beli belum ada transaksi jual-beli barang yang dipesan oleh nasabah.

65

ditentukan persentasenya oleh pihak bank. Dan persentase bagi hasil

tersebut ditentukan sesuai dengan jumlah nominal pinjaman dan

lamanya waktu peminjaman. Penentuan margin dapat dilihat dalam

tabel berikut ini:24

Tabel 1.1 Persentase Margin MP (Mega Pembiayaan) 50

Pinjaman Margin > Rp.30.000.000,00 s/d Rp.50.000.000,00 > Rp.10.000.000,00 s/d Rp.30.000.000,00 > Rp.2.500.000,00 s/d Rp.10.000.000,00

2,2% - 1,4% flat/bulan 2,3% - 1,6% flat/bulan 2,5% - 1,8% flat/bulan

Tabel 1.2

Persentase Margin MP (Mega Pembiayaan) 500 Pinjaman Margin

> Rp.200.000.000,00 - Rp.500.000.000,00 > Rp.100.000.000,00 - Rp.200.000.000,00 > Rp.50.000.000,00 - Rp.100.000.000,00

1,2% - 0,9% flat/bulan 1,4% - 1,0% flat/bulan 1,6% - 1,1% flat/bulan

Hal ini bisa dilihat juga dalam tebel berikut ini: 25

Tabel 2.1 Daftar pinjaman dan angsuranya

menurut tingkat plafon dan lamanya pinjaman

Pinjaman Flate/Angsuran

12 bulan 24 bulan 36 bulan 48 bulan 501 juta 201 juta 101 juta 51 juta 31 juta 11 juta

46.013.510 18.862.510 9.739.767 5.020.100 3.144.433 1.126.767

25.138.510 10.487.510

5.531.433 2.895.100 1.852.767

668.433

18.180.177 7.695.843 4.128.656 2.186.767 1.422.211

515.656

14.701.010 6.300.010 3.427.267 1.832.500 1.206.933

439.267


Induction Training For Account Officer, Bank Mega Syari’ah. hlm. 26-27. Persentase margin juga sudah dijelaskan diatas dalam Macam-Macam Pembiayaan Mikro Bank Mega Syari’ah (Sub Bab B poin 2).

25 Lihat Brosur Pembiayaan Mega Mitra Bank Mega Syari’ah Unit Kaliwungu.

66

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam

penentuan margin keuntungan, Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank

Mega Syari’ah Kaliwungu telah menentukannya diawal sebelum

nasabah melakukan peminjaman. Seorang nasabah bisa melakukan

negosisasi terkait dengan besar kecilnya persentase margin yang harus

dibayar akan tetapi tidak bisa kurang dari persentase yang telah

ditentukan oleh pihak bank. Selain itu, penentuan tingkat margin

ditentukan oleh besar kecilnya plafon peminjaman dan lamanya jangka

waktu peminjaman.

Bila dilihat dari tingkat plafon peminjaman, maka persentase

margin akan lebih kecil bila peminjamannya semakin besar.

Sedangkan bila dilihat dari jangka waktu peminjaman maka semakin

lama jangka waktu peminjaman maka semakin besar persentase margin

yang harus dibayar oleh nasabah kepada pihak Bank Mega Syari’ah.

c. Pencairan Pembiayaan

Setelah terjadi kesepakatan anatara kedua belah pihak (bank dan

nasabah) dengan ditandatanganinya akad murabahah dan wakalah,

maka pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan bisa melakukan

pencairan dana pinjamam dari Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank

Mega Syari’ah Kaliwungu.

Proses dalam pencairan dana pembiayaan harus melalui

rekening tabungan / giro Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega

67

Syari’ah Kaliwungu. Jadi pihak nasabah harus membuka rekening

pembiayaan terlebih dahulu untuk pencairan dana pembiayaan

tersebut. Pembukaan rekening juga nantinya berfungsi sebagai

pembukuan pembiayaan atau pembayaran angsuran dari nasabah

kepada pihak Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah

Kaliwungu.26

d. Proses Pembelian Barang

Dalam proses pembelian barang, sesuai yang telah dijelaskan

pada bagian akad di atas bahwa untuk pembelian barang dilakukan

oleh pihak nasabah karena adanya akad wakalah (bank mewakilkan

nasabah untuk pembelian barang).

Untuk proses pembelian barang dilakukan setelah dana

pembiayaan yang diajukan oleh nasabah telah cair. Nasabah cukup

mendatangi pihak pemasok atau supplier untuk membeli barang sesuai

yang dibutuhkannya. Dari peraturan form aplikasi perjanjian akad

wakalah, tertulis nasabah wajib melaporkan dokumen (surat

pembelian) kepada pihak bank. Akan tetapi dalam prakteknya, setelah

dana pembiayaan cair, maka tidak ada tindak lanjut dari nasabah

maupun bank dalam pelaporan surat bukti pembelian atas suatu barang.

Sehingga nasabah terkadang bebas untuk menggunakan dana pinjaman

tersebut bahkan tidak sesuai pada ketentuan dalam perjanjian. Nasabah

26 Wawancara dengan Ibu Ratna, Teller Bank Mega syari’ah Unit kaliwungu. (Tanggal 07

Maret 2012).

68

bisa menggunakan dana pinjaman tersebut tidak untuk keperluan

pembelian barang modal kerja, akan tetapi juga terkadang digunakan

untuk keperluan konsumtif maupun keperluan yang lainnya.27

Dalam perjanjian wakalah juga telah disebutkan bahwa pemasok

atau supplier adalah pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh

bank untuk menyediakan barang yang dibeli oleh bank dan selanjutnya

akan dijual oleh bank kepada Nasabah berdasarkan fasilitas

pembiayaan murabahah.28 Namun dalam pelaksanaannya pihak bank

tidak menunjuk dan mengutus pemasok atau supplier sebagai tempat

nasabah untuk membeli suatu barang. Nasabah bisa melakukan jual-

beli barang yang dibutuhkan di tempat pemasok manapun sesuai

dengan keinginannya karena tidak adanya penunjukan pemasok atau

supplier oleh pihak bank.29

e. Pembayaran Angsuran

Setelah nasabah menerima dana pembiayaan dari pihak bank

dan telah melakukan pembelian atas suatu barang untuk keperluan

modal kerja, maka nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar

pinjaman modal dan margin (harga beli) kepada Unit Mega Mitra

Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu secara mengangsur

27 Wawancara dengan Bapak Solakhudin, nasabah Pembiayaan Modal Kerja di Bank

Mega Syari’ah Unit Kaliwungu. (Tanggal 08 Maret 2012). 28 Lihat form aplikasi akad murabahah dan aplikasi akad wakalah bagian Pasal 1 tentang

Definisi. 29 Wawancara dengan Bapak Solakhudin, nasabah Pembiayaan Modal Kerja di Bank

Mega Syari’ah Unit Kaliwungu. (Tanggal 08 Maret 2012).

69

selama jangka waktu yang telah ditentukan di awal akad. Sedangkan

waktu pembayaran angsuran dilakukan pada hari kerja bank.30

Nasabah wajib melakukan dan menyanggupi pembayaran yang

merupakan seluruh kewajiban atas Harga Jual dengan cara mengangsur

pada setiap bulannya sebagaimana tecatat dalam lampiran jadwal

angsuran.31 Pembayaran angsuran dilakukan setiap tanggal yang sama

dengan tanggal pencairan atau tanggal lain yang ditentukan bank dan

untuk pertama kali pada tanggal tersebut bulan berikutnya, demikian

seterusnya secara berturut-turut sampai dengan dilunasi seluruh

kewajiban oleh nasabah. Dalam hal pembayaran jatuh pada bukan hari

kerja bank dimana pembayaran harus dilaksanakan, maka nasabah

akan melakukan pembayaran tersebut pada tanggal sebelumnya yang

merupakan hari kerja bank.32 Apabila terjadi keterlambatan kewajiban

pembayaran (angsuran) nasabah kepada bank, maka bank akan

mengenakan denda (ta’zir) kepada nasabah terhadap setiap kewajiban

pembayaran yang terlambat. Besarnya denda (ta’zir) adalah 4% dari

total cicilan tertunggak perbulan dan denda tersebut digunakan untuk

dana sosial.33

30 Hari kerja adalah hari di mana Bank Indonesia beroperasional dan bank-bank di

Indonesia melaksanakan kegiatan transaksi kliring. Dijelaskan pada form aplikasi akad murabahah dan wakalah Bank Mega Syari’ah Pasal I tentang Definisi

31 Dari pihak Bank Mega Syari’ah memberikan jadwal angsuran kepada nasabah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pihak bank terhitung sejak awal pencairan pembiayaan.

32 Lihat form aplikasi akad murabahah Bank Mega Syari’ah Unit Kaliwungu pada Pasal 4 tentang Pembayaran Kembali dan Denda.

33 Lihat paper: M2S (Mega Mitra Syari’ah) Product Knowledge dalam Employee’s Induction Training For Account Officer, Bank Mega Syari’ah. Ketentuan denda (ta’zir) tersebut berlaku untuk produk MP (Mega Pembiayaan) 50 maupun MP (Mega Pembiayaan) 500.

70

Dalam hal pembayaran angsuran pihak bank tidak

memberlakukan sistem pelunasan sebagian dipercepat, hanya

memberlakukan pelunasan dipercepat dengan membayar sisa harga

jual / muqasan marjin diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

pada awal akad.

Dari Penjelasan mekanisme pembiayaan modal kerja Bank Mega

Syari’ah Unit Kaliwungu diatas, dapat digambarkan dalan gambar sebagai

berikut:

Gambar 3.1 Alur mekanisme pembiayaan murabahah produk modal kerja

Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu

Keterangan:

1. Pengajuan dan negosiasi

2. Akad (murabahah dan wakalah)

3. Penyerahan modal

4. Transaksi jual-beli (nasabah - supplier)

5. Pembayaran angsuran

Dari gambar alur mekanisme pembiayaan murabahah tersebut,

dapat dilihat adanya perubahan arus jual beli karena adanya akad

tambahan (wakalah) oleh pihak Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank

Mega Syari’ah Kaliwungu kepada pihak nasabah.

71

BAB IV

STUDI ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA

PRODUK PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI UNIT MEGA MITRA

SYARI’AH (M2M) BANK MEGA SYARI’AH KALIWUNGU

Perbankan konvensional sebagi pemain lama telah menawarkan berbagai

produk kredit untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya, sedangkan bank

syariah dalam hal tersebut juga memiliki produk untuk dapat mengakomodasi

keinginan dari para nasabahnya yaitu berupa produk pembiayaan salah satunya

adalah pembiayaan dengan akad murabahah.

Dalam perbankan syari'ah, ada dua bentuk murabahah yang umumnya

dipraktekkan, yakni:

1. Murabahah modal kerja adalah akad jual beli antara bank selaku

penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang.

Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang

disepakati bersama. Atau menjual suatu barang dengan harga asal (modal)

ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

2. Murabahah investasi, yaitu suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu

antara pemilik dan pembeli, dimana pemilik barang akan menyerahkan

barang seketika sedangkan pembayaran dilakukan dengan cicilan dalam

jangka waktu yang disepakati bersama.

Sedangkan dilihat dari segi pembayarannya, menurut Adiwarman Karim

murabahah dalam praktek perbankan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu

72

murabahah tunai atau cicilan. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara

tunai atau cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan

dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabahah muajjal

dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya

kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk

lump sum (sekaligus).

Dalam produk murabahah pada unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank

Mega Syari’ah Kaliwungu yang digunakan adalah murabahah modal kerja dengan

system pembayaran cicilan dimana produk tersebut untuk mengakomodir

kebutuhan pembiayaan bagi para nasabah untuk modal kerja.

A. Analisis Rukun Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja

Pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di Unit

Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu apakah sesuai

dengan ketentuan syari’ah atau tidak dapat dilihat dari analisis kesesuain

praktek dengan kaidah-kaidah fiqih tentang murabahah. Dalam fiqh

sebagaimana sudah dijelaskan bahwa rukun dari murabahah adalah sebagai

berikut:1

1. Para pihak (al-'aqidaen, العاقدین );

2. Pernyataan kehendak (sigat al-'aqd, صیغة العقد);

3. Obyek akad (mahall al-'aqd, محل العقد);

4. Tujuan akad (maudu al-'aqd, موضوع العقد)

1 Hufron A. Mas’adi, op. cit. hlm. 13

73

Adapun rukun murabahah dalam praktek perbakan syari’ah

sebgaimana yang disampaikan oleh Muhammad Syafi’i Antonio dan Arison

Hendri, adalah sebagai berikut:2

1. Adanya penjual (ba’i) dan pembeli (musytari)

2. Adanya objek atau barang (mabi’) yang diperjualbelikan,

3. Adanya kesepakatan harga (tsaman)

4. Adanya ijab qabul (sighat)

5. Tujuan Akad

Sehingga dapat di pahami bahwa murabahah dalam praktek

perbankan sama dengan rukun yang ditentukan dalam fiqih muamalah.

Sedangkan rukun akad murabahah dalam pelaksanaan pembiayaan

murabahah pada layanan Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega

Syari’ah Kaliwungu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Para pihak (العاقدین ) adalah sebagai berikut: Sebagai penjual (ba’i),

yaitu pihak Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah

Kaliwungu dan sebagai pembeli (musytari) adalah pihak nasabah yang

mengajukan pembiayaan modal kerja, itu adalah merupakan struktur

pada akad murabahah. Sedangkan struktur pada akad wakalah yang

menjadi penjual adalah produsen/supplier sedangkan pembelinya

adalah nasabah. Karena dalam produk pembiayaan modal kerja pada

Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu

terdiri dari dua akad yaitu murabahah dan wakalah.

2 Arison Hendri, op. cit, hlm. 43

74

2. Objek atau barang (محل العقد) yang diperjual belikan adalah kebutuhan

barang atau peralatan yang dibutuhkan nasabah dalam pengajuan

berupa alat-alat untuk modal kerja yang tentunya haruslah barang

yang halal.

3. Kesepakatan harga (tsaman) berupa adanya kesepakatan harga jual

dan harga beli

4. Ijab qabul ( یغة العقدص ) ditunjukan dengan adanya pengisian dan

penandatanganan formulir aplikasi akad murabhah dan akad tambahan

wakalah antara nasabah dengan pihak Bank Mega Syari’ah Unit

Kaliwungu.

5. Tujuan Akadnya (موضوع العقد) adalah untuk modal kerja nasabah yang

mengajukan pembiayaan.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ketentuan rukun murabahah

dalam fiqh muamalah maupun aplikasinya dalam perbankan syari’ah telah

terpenuhi. Hal ini bisa dilihat dari pelaksanaan murabahah pada Unit Mega

Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu, baik itu pihak yang

berakad, objek akad, harga, ijab qabul dan tujuan dari akad tersebut telah ada.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rukun akad murabahah pada pembiayaan

modal kerja Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah

Kaliwungu telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan syari’ah.

75

B. Analisis Syarat Murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja

Ketentuan adanya rukun dari sebuah akad tidak terlepas oleh adanya

syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan

syari’ah. Adapun analisis dari syarat rukun dari pelaksanaan akad murabahah

pada pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank

Mega Syari’ah Kaliwungu ini adalah sebagai berikut:

1. Nasabah dan Bank (Pihak yang berakad)

Dalam fiqh telah dijelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi

oleh orang yang berakat (العاقدین ) yaitu penjual dan pembeli adalah harus

tamyis yaitu sesorang tersebut sudah mengetahui mana yang baik dan

yang buruk serta dapat dikenai hukum. Dalam hal ini, kedua belah pihak

yaitu bank dan nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja

haruslah tamyis.3 Sebagai pihak penjual yaitu Unit Mega Mitra Syari’ah

(M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu, ini adalah berbentuk lembaga

maka ketentuan yang berlaku haruslah lembaga tersebut adalah lembaga

yang sah dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi. Dalam

hal ini Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu

adalah lembaga yang sah dan memiliki kemampuan untuk melakukan

transaksi, maka Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah

Kaliwungu tersebut sah sebagai penjual dalam transaksi murabahah pada

pembiayaan modal kerja.

3 Hufron A. Mas’adi, op.cit, hlm. 13

76

Sedangkan pihak pembeli yaitu nasabah disyaratkan sebagaimana

yang disyaratkan diatas yaitu tamzis, maka nasabah yang bisa

mengajukan pembiayaan modal kerja hanyalah nasabah yang sudah bisa

dijatuhi hukuman. Dalam pelaksanaan pada pembiayaan modal kerja di

Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu telah

disyaratkan bahwa nasabah haruslah sudah memiliki KTP (Kartu Tanda

Penduduk) yang berarti harus sudah berusia minimal 17 tahun atau sudah

menikah. Sehingga dari persyaratan tersebut sudah membuktikan bahwa

nasabah sudah memenuhi persyaratan baik secara hukum positif maupun

secara fiqh.

Dapat disimpulkan bahwa dari kedua belah pihak (العاقدین ) yaitu

Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu dan

nasabah sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad atau

transaksi akad murabahah dalam pembiayaan modal kerja tersebut.

2. Pembelian barang modal kerja (Objek akad)

Dalam ketentuan syarat dari objek ( محل العقد)dalam akad

murabahah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam fiqh maupun

konsep murabahah dalam perbankan yang dijabarkan dalam fatwa

Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSN-MUI/IV/2000, bahwa syarat

dari objek akad atau barang antara lain sebagai berikut:

a. Objek ada pada waktu akad (penjual harus telah memiliki yang

akan dijual), adapun yang mempunyai pendapat lain barang itu

77

ada meskipun tidak ditempat namun ada pernyataan kesanggupan

untuk mengadakan barang itu.

b. Barang adalah milik sah penjual

c. Barang dapat ditentukan

d. Barang harus berwujud dan dapat dipindah tangankan

e. Tidak bertentangan dengan ketentuan syari’ah (harus barang yang

halal)

Sedangkan dalam pelaksanaan murabahah pada pembiayaan


Kaliwungu, kondisi barang atau objek akad dapat digambarkan sebagai

berikut:

a. Barang atau objek akad pada dasarnya belum ada dan belum

dimiliki oleh Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega

Syari’ah Kaliwungu, hanya ada kesanggupan bahwa pihak Unit

Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu

bersedia untuk mengadakan barang sebagaimana yang dipesan

oleh pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan.

b. Barang yang dipesan oleh nasabah masih berada di supplier atau

pemasok dan masih menjadi hak milik supplier atau pemasok

tersebut.

c. Dengan adanya akad tambahan berupa akad wakalah

(perwakilan), sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya,

maka Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah

78

Kaliwungu menjadi gugur statusnya sebagai penjual, sehingga

statusnya hanya sebagai pmberi pinjaman dana.

d. Barang yang diperbolehkan dalam pembiayaan murabahah pada


tersebut adalah untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya

halal, hal ini telah diatur dalam pformulir perjanjian akad

murabahah. Akan tetapi dalam pengawasanya yang kuarang

seperti tidak adanya pelaporan hasil pembelian barang oleh

nasabah, maka itu memungkinkan pembiayaan tersebut bisa

keluar dari apa yang telah disepakati bersama serta bisa

memungkinkan pembiayaan tersebut dipergunakan untuk

membeli barang yang tidak sesuai dengan syari’ah.

e. Barang yang diperjual-belikan pada pembiayaan modal kerja di


sangat abstrak/tidak jelas, hal ini karena proses transaksi beralih

antara nasabah dengan supplier atau pemasok. Sehingga

memungkinkan nasabah apakah akan benar-benar membelanjakan

dana pembiayaan tersebut untuk membeli barang atau tidak.

3. Harga jual dan harga beli (Kesepakatan harga)

Adapun syarat dari murabahah lainnya adalah berkaitan dengan

harga ( ثمن ). Sebagaimana yang disampaikan oleh Wahbah az-

Zuhaili, murabahah itu disyaratkan beberapa hal, atara lain adalah:

79

Pertama, dalam jual beli murabahah disyaratkan agar pembeli

mengetahui harga pokok atau harga asal, karena mengetahui harga

merupakan syarat sah jual beli. Kedua, hendaknya margin keuntungan

juga diketahui oleh pembeli, karena margin keuntungan tersebut

termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga merupakan

syarat sah jual beli. Ketiga, harga pokok merupakan sesuatu yang dapat

diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli

dengan penjual dengan penjual yang pertama atau setelahnya.4

Di samping syarat-syarat di atas, terdapat juga syarat-syarat

khusus, yaitu:5

1) Harus diketahui besarnya biaya perolehan komoditi.

2) Harus diketahui keuntungan yang diminta penjual.

3) Pokok modal harus berupa benda bercontoh atau berupa uang.

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, syarat murabahah adalah:6

1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah;

2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;

3) Kontrak harus bebas riba;

4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas

barang sesudah pembelian;

5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian.

4Wahbah az-Zuhaili, Op. cit. hlm. 705 5 Ibid, hlm 706 6Muhammad Syafii Antonio, Op. cit, hlm.101

80

Dalam pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal

kerja pada Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah

Kaliwungu untuk penentuan harga serta keuntungan lebih tergantung

pada besar kecilnya agunan yang disertakan oleh nasabah.

Mekanisme akad murabahah pada produk pembiayaan modal

kerja Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu,

tahap awal yang dilakukan adalah pengajuan permohonan dan negosiasia

antara pihak nasabah dengan pihak Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S)

Bank Mega Syari’ah Kaliwungu.

Dalam pelaksanaan pengajuan dan negosisiasi tersebut ditentukan

juga tingkat plafon atau harga. Besar kecilnya plafon pembiayaan

ditentukan oleh besar-kecilnya jaminan yang disertakan oleh nasabah

kepada pihak Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah

Kaliwungu. Agunan yang disertakan merupakan barang agunan yang

telah dimiki oleh pihak nasabah baik itu berupa tanah, tanah dan

bangunan, kendaraan bermotor atau deposito.

Hal tersebut berbeda dengan konsep murabahah dalam fiqh

muamalah maupun konsep murabahah dalam perbankan syari’ah,

dimana besar-kecilnya plafon pembiayaan lebih ditentukan pada tingkat

kebutuhan nasabah dengan dibuktikan dari seberapa besar pembiayaan

untuk pembelian terhadap suatu barang yang riil atau nyata yang

dibutuhkan oleh nasabah. Sebagaimana menurut Wahbah az-

Zuhaili,bahwa murabahah hanya bisa digunakan dalam pembiayaan

81

bilamana pembeli murabahah memerlukan dana untuk membeli suatu

komoditi secara riil dan tidak boleh untuk lainnya termasuk membayar

hutang pembelian komoditi yang sudah dilakukan sebelumnya,

membayar biaya over head, rekening listrik, dan semacamnya.7

Dalam proses negosiasi, selain menegosiasikan plafon

pembiayaan juga menegosiasikan harga barang dan jangka waktu cicilan.

Sebelum proses negosiasi, pihak bank maupun nasabah sudah memiliki

informasi harga barang dari produsen. Berdasarkan informasi tersebut,

bank dan nasabah melakukan negosiasi harga yang bersedia dibayar oleh

nasabah dan bank.

Negosiasi kedua adalah jangka waktu pembayaran cicilan dimana

jangka waktu pembayaran cicilan tersebut harus disepakati sejak awal.

Hal ini dilakukan karena pada dasarnya lamanya jangka waktu

pembayaran cicilan tidak merubah harga barang yang harus dibayar oleh

nasabah. Sehingga keuntungan bank dalam membiayai pengadaan barang

yang dipesan nasabah tersebut juga tidak dipengaruhi oleh jangka waktu

pembayaran cicilan. Karena prinsip time value of money dalam konteks

perbankan syariah tidak berlaku.

Selain itu dalam penentuan margin keuntungan, sebagaimana

telah dijelasakan dalam mekanisme penetuan margin yang harus dibayar

oleh nasabah kepada pihak bank, telah ditentuan diawal akad dan

7 Wahbah az-Zuhaili, loc. cit

82

persentase margin talah ditentukan oleh pihak bank sesuai dengan tingkat

plafon pembiayaan.

Secara prinsip penentuan keuntungan diawal telah sesuai dengan

ketentuan syari’ah sebagaimana yang dikatakan oleh Wahbah az-Zuhaili

dan bahwa dalam jual beli murabahah itu disyaratkan hendaknya

margin keuntungan juga diketahui oleh pembeli, karena margin

keuntungan tersebut termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui

harga merupakan syarat sah jual beli.8

Akan tetapi penetuan persentase margin sesuai dengan tingakat

plafon pembiayaan yang dilakukan oleh Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S)

Bank Mega Syari’ah Kaliwungu menjadikan nasabah tidak bisa bebas

melakukan negosiasi terkait dengan margin yang harus dibayarkan oleh

nasabah kepada pihak Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega

Syari’ah Kaliwungu. Karna menjadikan nasabah mau tidak mau harus

menerima dan menyetujui margin yang telah ditentukan tersebut.

Sedangkan dalam konsep fiqh bahwa kesepakatan keuntungan (margin)

tidak boleh ditentukan secara sepihak, melainkan ditetenutkan oleh

kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak bank.9

Selanjutnya, pembayaran angsuran merupakan kewajiban yang

harus dilakukan oleh seorang nasabah kepada pihak bank yang telah

memberikan fasilitas pembiayaan berupa peminjaman modal. Dari pihak

8 Wahbah az-Zuhaili, Op.cit, hlm. 705, lihat juga Abdullah Saeed, Op.cit, hlm. 119 9 Ciri-ciri perbankan syari’ah anatar lain; beban biaya yang disepakati bersama pada

waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Heri Sudarsono, loc.cit, hlm. 41.

83

bank telah memberikan jadwal pembayaran agsuran secara jelas. Akan

tetapi dalam pelaksanaan dilapangan, gagal bayar atau penundaan bayar

sering dilakukan oleh nasabah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor

yang disebabkan oleh pihak nasabah baik itu disengaja maupun yang

tidak disengaja.

Dalam penanganan pembiayaan tertunda atau macet, Unit Mega

Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu memperlakukan

sistem denda (ta’zir) sebesar 4% dari jumlah angsuran. Hal ini secara

umum diperbolehkan untuk menjadikan nasabah displin dalam

melakukan kewajiban pembayaran, akan tetapi ada aspek yang perlu

dipertimbangkan oleh Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega

Syari’ah yaitu memberikan kelonggaran waktu terlebih dahulu sebelum

mengenakan denda (ta’zir). Sebagaimana yang telah diatur dalam

peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Pasal 5 bahwa bank

harus melakukan rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning

(persyaratan kembali) atau restructuring (penataan kembali).

Dari urain diatas dapat disimpulkan bahwa syarat berkaitan harga

perlu diperhatikan oleh pihak Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank

Mega Syari’ah agar lebih sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang

konsep murabahah dalam fiqih maupun dalam teori perbankan syari’ah

yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/ DSN-

MUI/IV/2000.

84

4. Penandatanganan perjanjian murabahah (Ijab qabul)

Sebagaimana yang telah diurakan di atas, dalam pelaksanaan

murabahah pada modal kerja di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank

Mega Syari’ah Kaliwungu menggunakan akan tambahan wakalah dan

qord (untuk fasilitas take over). Dengan adanya akad tambahan wakalah,

menjadikan skim ini berbeda dari skim murabahah dalam konsep fiqh.

Secara akad, keseluruhan akad baik murabahah, wakalah dan

qard (bagi fasilitas take over) dilakukan dalam satu kesatuan. Sedangkan

pernyataan kehendak/ijab qabul (صیغة العقد) telah dituangkan secara

tertulis dalam penandatangan perjanjian form aplikasi akad murabahah,

begitu juga dengan akad wakalah dan qard. Dengan demikian syarat

rukun dari sighat/ijab qabul telah sesuai dengan konsep syari’ah.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, penandatanganan akad

dilakukan bersamaan (murabahah dan wakalah) oleh pihak bank dan

nasabah, sehingga ini menyebabkan ketidak jelasan akad, mekanisme

pebelian dan kepemilikan barang yang diperjual belikan.

Pembelian objek murabahah tersebut dapat dilakukan oleh

pembeli murabahah tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad

wakalah (perwakilan). Setelah akad wakalah dimana pembeli murabahah

tersebut bertindak untuk dan atas nama bank untuk melakukan pembelian

objek murabahah tersebut. Seharusnya akad pertama yang dilakukan

adalah akad wakalah, bank mewakilkan nasabah untuk pembelian barang

yang telah ditentukan. Setelah akad wakalah selesai dan objek

85

murabahah tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik bank maka

selanjutnya bisa dilakukan akad kedua antara bank dengan pembeli

(nasabah) yaitu akad murabahah.10 Hal ini sesuai dengan fatwa Nomor

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, sebagai landasan syariah

transaksi murabahah dijelaskan pada bagian pertama angka 9 disebutkan

bahwa jika bank bendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli

barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan

setelah barang secara prinsip, menjadi milik bank.

Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian akad antara bank dan

nasabah harus lebih sistematis dan tidak semata-mata hanya sebatas

formalitas saja, sehingga tidak menyalahi ketentuan syari’ah

sebagaimana konsep murabahah dalam fiqh, maupun konsep murabahah

dalam perbankan syari’ah yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN

Nomor 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang murabahah.

Ditinjau dari aspek filososfi dan tujuan murabahah, bahwa Allah

menciptakan manusia makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan

satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki

waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, di sisi lain ada

yang memiliki skill kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan

berkumpulnya dua jenis orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan

10 Lihat fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

86

mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Dalam Islam,

urusan semacam itu telah diatur secara menyeluruh dalam fiqh muamalah.

Tujuan dari adanya akad murabahah adalah untuk memenuhi kebutuhan

nasabah dalam hal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja. Akan

tetapi jika kita melihat praktek murabahah dalam produk pembiayaan modal kerja

di Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu, penilaian

besar-kecilnya plafon yang diberikan kepada nasabah bergantung kepada besar-

kecilnya jaminan, maka akan menimbulkan diskriminasi terhadap nasabah yang

kurang atau tidak memiliki cukup jaminan. Semestinya yang menjadi tolak ukur

dari besar-kecilnya pembiayaan adalah kebutuhan permodalan seorang nasabah,

semagaimana yang telah dijelaskan dalam konsep murabahah pada perbankan

syari’ah. Hal tersebut juga akan memberikan dampak yang lebih adil bagi seluruh

nasabah.

Sehingga dengan praktek semacam itu, akan bertentangan dengan tujuan

dari perbankan syari’ah. Salah satu tujuan dari Perbankan Syari’ah yaitu sebagai

lembaga yang mampu menciptakan keadilan di bidang ekonomi yang meratakan

pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang besar

antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana. Selain itu untuk

membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin diarahkan

kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.11

Dengan adanya skim pembiayaan murabahah, seorang nasabah yang

kekurangan (minus) dana akan terpenuhi kebutuhanya dari pihak yang mempunyai

11 Heri Sudarsono, Loc.cit, hlm. 41.

87

kelebihan (surplus) dana, yaitu pihak bank. Itulah keuntungan dengan adanya

akad murabahah tersebut, yaitu untuk saling tolong-menolong (ta’awun).

Sedangkan dalam penentuan besar-kecilnya tingkat plafon pembiayaan modal

kerja dengan skim murabahah tersebut, hanya ditentukan pada besar-kecilnya

agunan/jaminan, maka hal ini tidak mewujudkan saling tolong menolong

(ta’awun) karena sama halnya yang bisa melakukan pembiayaan sesuai dengan

kebutuhan adalah nasabah yang memang memiliki aguna/jaminan yang cukup

bahkan besar. Bahkan seorang nasabah tersebutseharusnya sudah tidak termasuk

dalam golongan yang kekurangan dana, melainkan golongan yang termasuk

kelebihan dana.

Selain itu, bila dikaji lebih jauh dilihat dari syarat rukun serta maqashit as-

syari’ah akad tersebut, masih ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan

kesesuanya dengan konsep murabahah secara fiqh maupun teori dalam perbankan

syari’ah. Sebagaimana kita ketahui, fungsi bank dalam skim murabahah adalah

sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang

yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah

dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank dan

bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang

diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian

barang kepada nasabah. Namun demikian, sebagai penyedia barang dalam

prakteknya bank syariah tidak mau dipusingkan dengan langkah-langkah

pembelian barang. Karenanya bank syariah menggunakan media akad wakalah

dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut.

88

Langkah pemberian akad wakalah inilah yang menjadikan bank syari’ah

terkadang kurang bijak dan tidak hati-hati menerapkan media wakalah pembelian

barang ini. Karena Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000

telah menetapkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk

membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus

dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dengan kata lain,

pemberian kuasa (wakalah) dari bank kepada nasabah atau pihak ketiga manapun,

harus dilakukan sebelum akad murabahah terjadi.

Dengan adanya akad tambahan berupa wakalah, posisi bank bukan lagi

sebagai perantara pembeli dari pemasok dan menjualnya kepada nasabah,

melainkan hanya sebagai sahibul mal yang meminjamkan dananya untuk nasabah.

Dengan kata lain bank hanya memperjual belikan modal saja, bukan barang yang

dibutuhkan nasabah. Sedangkan pihak bank nantinya menuntut untuk

mendapatkan keuntungan (margin) hasil pembelian barang yang dilakukan oleh

nasabah. Maka kuntungan yang didapat pihak bank bukan lagi atas pemberian jasa

sebagai perantara pembelian barang dari pemasok/supplier kepada nasabah,

melainkan keuntungan tersebut atas dasar jasa pemberian pinjaman modal, maka

hal tersebut tidak ada bedanya dengan konsep bunga. Sedangkan dalam Islam

dengan jelas dan tegas telah mengharamkan bunga.12

Dalam surat Ali Imran : 130, Allah telah berfirman:

12 Kontrak dalam muamalah harus bebas dari riba, lihat Muhammad Syafi’i Antonio,

Loc.cit, hlm. 101. Lihat juga dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabaha, dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

89

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”13

Pembenaran pengambilan keuntungan dalam akad murabahah sebenarnya

karena atas dasar adanya jasa bank sebagai perantara pembelian barang dari

supplier/pemasok kepada nasabah.

13 Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa

Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Departemen Agama, Op. cit.

90

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa

dalam pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di

Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu belum

memenuhi ketentuan syari’ah. Hal ini dikarenakan ada beberapa aspek syarat

rukun yang tidak sesuai dengan ketentuan syari’ah, yaitu:

a. Berkaitan dengan objek atau barang yang diperjual-belikan pada


Mega Syari’ah Kaliwungu sangat abstrak atau tidak jelas, hal ini karena

proses transaksi beralih antara nasabah dengan supplier atau pemasok.

Sehingga memungkinkan nasabah apakah akan benar-benar

membelanjakan dana pembiayaan tersebut untuk membeli barang atau

tidak. Selain itu, kuarangnya pengawasan, seperti tidak adanya laporan

hasil pembelian barang oleh nasabah, memungkinkan pembiayaan

tersebut bisa keluar dari apa yang telah disepakati bersama serta bisa

memungkinkan pembiayaan tersebut dipergunakan untuk membeli

barang yang tidak sesuai dengan syari’ah.

b. Berkaitan dengan harga, dalam pelaksanaan akad murabahah pada

pembiayaan modal kerja pada Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank

Mega Syari’ah Kaliwungu untuk penentuan pembiayaan lebih

91

tergantung pada besar kecilnya agunan yang disertakan oleh nasabah,

padahal dalam murabahah dalam konsep fiqih maupun, harga harsulah

disesuaikan dengan pengeluaran untuk pembelian baran yang riil.

c. Penetuan persentase margin berdasarkan tingakat plafon pembiayaan yang

dilakukan oleh Unit Mega Mitra Syari’ah (M2S) Bank Mega Syari’ah

Kaliwungu menjadikan seperti bunga. Karena pada dasarnya besar

kecilnya keuntungan harus ditentukan bersama sesuai kesepakatan

bersama pula. Selain itu, tidak diperbolehkan menyesuaikan lamanya

jangka waktu pembiayaan karena dalam Islam melarang konsep time

value of money, karena jika itu yang terjadi maka akan sama halnya

denga bunga.

d. Penandatanganan akad dilakukan bersamaan (murabahah dan wakalah)

oleh pihak bank dan nasabah menyebabkan ketidak jelasan akad,

mekanisme pebelian dan kepemilikan barang yang diperjual belikan

serta menjadikan akad tersebut rusak.

B. Saran

1. Dalam perbankan syari’ah, tidak cukup memiliki label “syari’ah” saja,

melainkan harus benar-benar melaksanakan kegiatan baik itu yang

bersifat penghimpunan (funding), pembiayaan (landing) maupun jasa

(service) yang sesuai dengan ketentuan syari’ah dengan prinsip kehati-

hatian agar terwujud suasana bermuamalah yang bebas riba.

92

2. Jika Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu

hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak

ketiga, maka akad murabahah dilakukan setelah kepemilikan barang secara

prinsip dikuasai oleh Unit Mega Mitra Syari’ah (M2M) Bank Mega

Syari’ah Kaliwungu. Pemberian kuasa (wakalah) dari Unit Mega Mitra

Syari’ah (M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu kepada nasabah atau

pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad murabahah terjadi,

penyimpangan wakalah ini terjadi karena akad wakalah dilaksanakan

bersamaan atau mendahului akad murabahah tersebut.

3. Penentuan besar-kecilnya pembiayaan pada produk murabahah hendaknya

ditentukan berdasarkan besar-kecilnya pembiayaan atas barang modal kerja yang

riil, bukan berdasarkan pada besar-kecilnya nilai jaminan yang disertakan, karena

jaminan hanya sebatas pengikat dalam perjanjian.

4. Negosiasi perlu dilaksanakan sebagimana mestinya. Hal ini dimaksudkan agar

memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk melakukan proses tawar menawar

kepada pihak bank dalam penentuan persentase margin, sehingga margin tidak

bersifat kaku.

5. Perlua adanya ketegasan terutama oleh pihak Unit Mega Mitra Syari’ah

(M2M) Bank Mega Syari’ah Kaliwungu dalam pelaksanaan akad

murabahah pada pembiayaan modal kerja ini, terutama dalam

pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati bersama sebagaimana dalam

aplikasi perjanjian dan Fatwa DSN.

93

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Illahi, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih kepada

berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penggarapan penulisan

skripsi ini.

Tiada gading yang tak retak, begitu juga dengan skripsi ini. Tentu

masih banyak kekuarangan dan kesalahan yang ada dalam skripsi ini. Untuk

itu saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk perbaikan dimasa yang

akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

94

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam,

terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004).

Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Islam: Dari Teori ke Praktek (Jakarta: Gema

Insani Press, 2001).

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:

PT. Rineka Cipta, 1986).

Az-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Jilid IV, (Beirut: Dar al-

Fikr, 1989).

Basyir, Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Edisi

Revisi, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia, 1993).

Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit J-

ART, 2004).

Hendarto, Hendy, Masalah Besar Bank Syari’ah, Republika: 2005, hlm. 15.

Hendry, Arison, Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi, (Jakarta: Mu'amalat

Institute, 1999).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah,

Karim, Adiwarman, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali

Pers, 2009).

Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : PT Raja Grafindo

Persada, 2005).

95

Khallaf, Abdul Wahhab, Khulasah Tarikh at-Tasyri’ al-Islami, cet. III, (Kuwait:

Dar al-Fikr, 1968).

Leiden, E.J Brill, Islamic Banking and Interest A Study of The Prohibition of Riba

and its Contemporery Interpretation, Alih Bahasa oleh Abdullah Saeed,

Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi

Kontemporer, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Prlajar, 2003).

Mas’adi, Hufron, A., Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2002)

Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2002), Cet. XVII.

Muhammad, Manajemen Bank Syari'ah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1989).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011tentang Restrukturisasi.

Perwataatmadja, Karanaen A. dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan

Bagaimana Bank Islam (Yogyakarta: P.T. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999)

Rahman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam, IV, alih bahasa. Soeroyo, Nastangin,

(Jakarta: Dana Bahkti Wakaf, 1995).

______________, Islam, alih bahasa Ahsin Muhammad, Cet II, (Bandung:

Pustaka, 1994).

Rahmawan A, Ivan, Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah (Yogyakarta: Pilar Media,

2005).

Saeed, Abdullah, Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi

Kontemporer Tentang Riba dan Bunga, Terj. Muhammad Ufuqul Mubin, et.

al, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

96

______________, Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank

Kaum Neo-Revivalis, terj. Arif Maftuhin (Jakarta: Paramadina, 2004)..

Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah; Deskripsi dan Ilustrasi,

Cet ke-II, (Yogyakarta: EKONSIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004).

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan

R&D, Cet. IV, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008).

Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),

Umar, Husein, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI, Edisi Revisi

Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006

Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

Yumanita, Diana, Bank Syariah:Gambaran Umum, Seri Kebanksentralan Nomor

14, (Jakarta: Bank Indonesia Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan,

2005)

www.bsmi.co.id (Tanggal 10 Maret 2012)

hal.1

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH No: _________________________________

Akad Pembiayaan Murabahah ini dibuat dan ditanda-tangani pada hari __________ tanggal _______________ bulan ___________ tahun _________________ ( ____ - ____ - ______ ), yang diadakan oleh dan antara pihak-pihak: I. PT. BANK MEGA SYARIAH, beralamat di __________________________, dalam hal ini diwakili oleh,

____________________________ dan __________________________ masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagai ________________________ dan __________________________, berdasarkan surat kuasa dibawah tangan no.___________ tanggal ___________ bermeterai cukup dan surat kuasa dibawah tangan no_____________________ tanggal______________ bermeterai cukup, yang mewakili Direksi, oleh dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. BANK MEGA SYARIAH; -selanjutnya dalam Akad ini disebut sebagai BANK;

II. _____________________, Pekerjaan ______________________, beralamat di ____________________________

RT. ________ RW. _________ Kelurahan/Desa _____________________, Kecamatan __________________, Kabupaten / Kotamadya ________________________, Propinsi _____________________, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ______________________________ dan untuk melakukan tindakan hukum dalam Akad ini telah mendapat persetujuan dari Suami/Isterinya yaitu ___________________, Pekerjaan __________________, yang bertempat tinggal dan beralamat sama dengan Suami/Isterinya, pemegang KTP Nomor _____________________________, berdasarkan Surat Persetujuan Suami/Isterinya tertanggal _____________________ yang turut menandatangani Akad ini*); -selanjutnya dalam Akad ini disebut sebagai NASABAH;

MENIMBANG 1. Bahwa, NASABAH telah mengajukan permohonan Fasilitas Pembiayaan kepada BANK untuk membeli Barang (sebagaimana

didefinisikan dalam Akad ini) untuk tujuan (modal kerja / investasi / konsumtif*) berupa ________________ __________________ dan selanjutnya BANK setuju untuk menyediakan Fasilitas Pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dinyatakan dalam Akad ini.

2. Bahwa, pembiayaan yang diberikan BANK kepada NASABAH berlangsung sebagai berikut:

2.1. NASABAH atas kuasa BANK membeli Barang dari Pemasok untuk kepentingan BANK dengan Fasilitas Pembiayaan yang disediakan BANK (yang diatur terlebih dahulu dan terpisah dengan Akad ini yaitu dengan Akad Wakalah) dan selanjutnya BANK menjual barang tersebut kepada NASABAH dengan Harga Beli dan margin keuntungan jual beli yang disepakati oleh NASABAH dan BANK, harga tersebut belum termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini.

2.2. Penyerahan Barang tersebut dilakukan oleh Pemasok kepada NASABAH dengan seizin dan sepengetahuan BANK. 2.3. NASABAH membayar Harga Beli dan margin keuntungan jual beli ini kepada BANK selama jangka waktu tertentu dan

karenanya NASABAH berhutang kepada BANK. Selanjutnya kedua belah pihak setuju menuangkan kesepakatan ini di dalam Akad Pembiayaan Murabahah (selanjutnya disebut sebagai "Akad") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI Fasilitas Pembiayaan adalah : fasilitas pembiayaan murabahah dengan wakalah yang disediakan BANK kepada NASABAH; Barang adalah : barang-barang halal yang dibeli NASABAH dari BANK dimana Barang tersebut diperoleh BANK dari

Pemasok melalui NASABAH selaku kuasa BANK, dengan pendanaan yang bersumber dari Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh BANK, sebagaimana dicantum dalam Pasal 2 Akad ini.

Dokumentasi Jaminan adalah : daftar dokumen jaminan-jaminan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Akad ini. Hari Kerja adalah : hari di mana Bank Indonesia beroperasional dan bank-bank di Indonesia melaksanakan kegiatan

transaksi kliring. Jangka Waktu Akad adalah : masa berlakunya Akad ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Akad ini. Harga Beli adalah : sejumlah uang yang dikeluarkan BANK untuk membeli Barang dari Pemasok yang diminta oleh

NASABAH dan disetujui oleh BANK berdasarkan SP3 dari BANK kepada NASABAH, termasuk didalamnya biaya-biaya langsung yang terkait dengan pembelian Barang tersebut.

Cat : *) pilih salah satu disesuaikan dengan kondisi

hal.2

Margin Keuntungan (RIBH) adalah : jumlah uang sebagai keuntungan pihak BANK atas adanya Akad ini, yang harus dibayar NASABAH. Harga Jual adalah : Harga Beli ditambah dengan sejumlah Margin Keuntungan (RIBH) Bank yang disepakati oleh BANK

dan NASABAH yang ditetapkan dalam Akad ini. Surat Hutang adalah : Pengakuan hutang akibat pembelian Barang tidak secara tunai senilai Harga Jual. Masa berlakunya surat hutang adalah : masa berlakunya Surat Hutang dimana kewajiban pembayaran yang terutang oleh NASABAH pada

BANK menjadi jatuh tempo dan harus dibayar kembali pada BANK. Cidera Janji (Mukhalafatu Syuruth) adalah : peristiwa-peristiwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Akad ini yang menyebabkan BANK dapat

menghentikan seluruh Fasilitas Pembiayaan dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK sebelum Jangka Waktu Akad ini berakhir.

Pembukuan Pembiayaan adalah : Pembukuan atas nama NASABAH pada BANK yang khusus mencatat seluruh transaksi-transaksi

NASABAH sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan, yang merupakan bukti yang sah dan mengikat NASABAH atas segala kewajiban pembayaran itu.

Pemasok/ Supplier adalah : Pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh BANK untuk menyediakan Barang yang akan dibeli oleh

BANK dan selanjutnya akan dijual oleh BANK kepada NASABAH. Tanda Terima Pembelian Barang atau TTPB adalah : bukti penerimaan Barang yang diterima oleh NASABAH dari BANK;

PASAL 2 HARGA DAN FASILITAS PEMBIAYAAN

2.1 BANK menyetujui untuk menyediakan dana pembiayaan dalam rangka pembelian Barang sesuai permintaan NASABAH

berupa ______________________________ dengan spesifikasi __________________ dan dengan ini NASABAH mengakui telah menerima Barang, dimana kedua belah pihak sepakat bahwa Akad ini sebagai Tanda Terima Pembelian Barang (TTPB).

2.2. Sesuai dengan permintaan Nasabah, BANK telah menyediakan Barang dengan Harga Beli Barang Rp. _______________________ (_______________________________) dan atas penyediaan Barang tersebut BANK mengenakan Margin Keuntungan sebesar Rp. ______________________ (_________________), sehingga Harga Jual BANK kepada NASABAH sebesar Rp. ______________________(___________________________________________) dan dengan ini Nasabah mengaku dengan sebenarnya dan secara sah berhutang kepada BANK sejumlah Rp.______________________________________ (_______________________________________)

2.3. Harga Jual BANK sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan Akad ini, seperti biaya Notaris, meterai dan lain-lain sejenisnya, yang oleh kedua belah pihak telah disepakati dibebankan sepenuhnya kepada NASABAH.

PASAL 3

SYARAT DAN CARA PENARIKAN FASILITAS PEMBIAYAAN 3.1. Setiap kali NASABAH akan menarik Fasilitas Pembiayaan, NASABAH harus memenuhi prasyarat sebagai berikut :

A. NASABAH memenuhi semua prasyarat yang disyaratkan oleh BANK sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan dan Akad ini;

B. NASABAH telah menyerahkan kepada BANK, semua dan setiap dokumen-dokumen NASABAH, termasuk tetapi tidak terbatas dokumen-dokumen jaminan yang diminta oleh BANK sehubungan dengan Akad ini;

C. NASABAH telah menandatangani Akad ini serta perjanjian-perjanjian jaminan yang disyaratkan oleh BANK; D. Bukti-bukti pemilikan barang-barang jaminan telah diserahkan dan perjanjian-perjanjian pengikatan jaminan yang

berkaitan dengan barang-barang jaminan tersebut telah diterima oleh BANK; E. NASABAH telah membuka Rekening Pembiayaan pada BANK.

3.2 NASABAH memohon kepada BANK untuk mengirim Barang ke alamat NASABAH sebagaimana disebutkan pada Pasal 15 Akad

ini. 3.3 NASABAH dengan ini mengakui telah menerima Barang dan Akad ini dianggap sebagai Tanda Terima Pembelian Barang

(TTPB).

hal.3

PASAL 4

PEMBAYARAN KEMBALI DAN DENDA

4.1. Setiap kewajiban/ hutang dari sisa Harga Jual yang terhutang berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Akad ini wajib dibayar kembali dengan lunas seluruhnya secara mengangsur oleh NASABAH kepada BANK dalam jangka waktu ___ ( _________________ ) bulan.

4.2. NASABAH wajib melakukan dan menyanggupi pembayaran yang merupakan seluruh kewajiban atas Harga Jual dengan cara mengangsur pada setiap bulannya sebagaimana ternyata dalam Lampiran Jadwal Angsuran, angsuran mana harus dilakukan setiap tanggal yang sama dengan tanggal pencairan atau tanggal lain yang ditentukan BANK dan untuk pertama kali pada tanggal tersebut bulan berikutnya, demikian seterusnya secara berturut-turut sampai dengan dilunasi seluruh kewajiban oleh NASABAH.

4.3. Dalam hal pembayaran kembali kewajiban / hutang Fasilitas Pembiayaan jatuh pada bukan Hari Kerja Bank dimana pembayaran harus dilaksanakan, maka NASABAH akan melakukan pembayaran tersebut pada tanggal sebelumnya yang merupakan Hari Kerja Bank.

4.4 Atas keterlambatan kewajiban pembayaran NASABAH kepada BANK, maka BANK akan mengenakan denda kepada NASABAH terhadap setiap kewajiban pembayaran yang terlambat sebesar Rp __________________ ( _____________ ______________________ ) per hari, terhitung sejak pembayaran itu jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya. Dana yang berasal dari Denda tersebut diperuntukan untuk kegiatan sosial.

4.5 Nasabah akan melakukan pembayaran kembali atas Fasilitas Pembiayaan dan ganti rugi atas biaya-biaya lain jika ada secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban pembayaran kepada pihak lain

PASAL 5

PEMBUKAAN REKENING

5.1. Untuk keperluan penarikan Fasilitas Pembiayaan serta untuk keperluan Pembukuan Pembiayaan, NASABAH membuka rekening pembiayaan dan tabungan / giro pada BANK.

5.2. Semua pembayaran kembali pelunasan hutang/ kewajiban oleh NASABAH kepada BANK akan dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK atau dengan cara lain sebagaimana disetujui oleh BANK dan untuk maksud tersebut NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk mendebet rekening NASABAH guna pembayaran / pelunasan hutang/ kewajiban.

5.3. Kuasa untuk mendebet rekening NASABAH guna pembayaran/pelunasan hutang ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Akad ini dan karena itu tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 6

BIAYA DAN PAJAK

6.1. Nasabah wajib menanggung biaya administrasi sebesar Rp. _____________________________________ (________________ ____________________________________________) dan segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Akad ini termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa notaris, penasihat hukum, pengacara dan jasa lainnya.

6.2. Dalam hal NASABAH melakukan Cidera Janji dalam melaksanakan Akad ini dan atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh dan antara NASABAH dengan BANK dan atau NASABAH dengan pihak lain, maka segala biaya untuk mengadakan penagihan itu hingga selesai dibebankan kepada NASABAH.

6.3. Segala biaya yang telah atau akan dikeluarkan oleh BANK dalam melaksanakan Akad ini akan diberitahukan kepada NASABAH.

6.4. Segala pembayaran kembali sehubungan dengan Akad ini dan atau perjanjian lainnya yang dibuat antara NASABAH dan BANK, akan dilaksanakan oleh NASABAH kepada BANK tanpa potongan, pungutan, bea, pajak dan biaya lainnya, kecuali jika potongan tersebut diharuskan peraturan perundang-undangan.

6.5. Jika NASABAH diwajibkan oleh Undang-Undang untuk memotong atau menahan sebagian dari jumlah yang harus dibayar oleh NASABAH kepada BANK maka jumlah yang dipotong atau ditahan tersebut harus dibayarkan NASABAH kepada BANK.

PASAL 7

BARANG JAMINAN

7.1. Segala harta kekayaan NASABAH baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pelunasan Harga Jual dan biaya-biaya lain yang timbul karena adanya Akad ini.

7.2. Untuk kepastian jaminan guna ketertiban pembayaran lunas hutang / kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan Akad ini berikut setiap perubahannya dan sebab-sebab lainnya pada waktu dan menurut peraturan yang telah ditetapkan maka NASABAH menerangkan dengan ini menyerahkan pada BANK jaminan (-jaminan), berupa : _____________________________

7.3. NASABAH setuju untuk membuat akta pengikatan jaminan secara notaril dan/atau di bawah tangan dan menyerahkan asli dari Dokumen Jaminan kepada BANK berupa dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut di dalam Dokumentasi Jaminan.

7.3. Setelah seluruh kewajiban pembayaran NASABAH dinyatakan lunas oleh BANK atau berdasarkan pertimbangan BANK maka atas barang-barang jaminan pada Dokumentasi Jaminan sudah tidak diperlukan lagi sebagai jaminan, BANK wajib mengembalikan bukti kepemilikan dan barang jaminan tersebut kepada NASABAH.

hal.4

PASAL 8

CIDERA JANJI

NASABAH dinyatakan Cidera Janji apabila terjadi salah satu hal atau hal-hal dibawah ini: 8.1. Kelalaian NASABAH untuk melaksanakan kewajiban menurut Akad ini untuk membayar angsuran Harga Jual tersebut tepat

pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa NASABAH melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya.

Untuk hal ini BANK dan NASABAH sepakat untuk mengesampingkan pasal 1238 KUHPer. 8.2. NASABAH memberikan dokumen dan keterangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 Akad ini yang isinya tidak

benar. 8.3. NASABAH tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 11 Akad ini. 8.4. Jika terjadi keadaan menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku NASABAH menjadi tidak berwenang

untuk menjadi NASABAH. 8.5. Jika Barang yang dibeli dan atau yang dijaminkan NASABAH dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa mendapat

persetujuan tertulis dari BANK. 8.6. NASABAH melanggar suatu ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan lainnya yang telah ada atau nantinya akan dibuat oleh

dan diantara BANK dan NASABAH berikut dengan segenap perubahan (addendum), penambahan, perpanjangan dan pembaharuan dari padanya.

PASAL 9

AKIBAT DARI PERISTIWA CIDERA JANJI 9.1 Dalam hal terjadi cidera janji seperti tercantum dalam pasal 8 Akad ini, maka BANK akan memberitahukan secara tertulis

kepada NASABAH mengenai Cidera Janji tersebut dan BANK memberi kesempatan kepada NASABAH untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan dari BANK tersebut.

9.2 Jika ayat 1 pasal ini tidak dilaksanakan dan dipenuhi oleh NASABAH, maka BANK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada NASABAH, akan menjual barang jaminan didepan umum ataupun dengan cara mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu, yang sesuai dengan prinsip syariah.

9.3 Jika hasil penjualan tersebut pada ayat 2 pasal ini tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban pembayaran hutang NASABAH pada BANK, maka NASABAH tetap bertanggung jawab atas sisa hutang yang belum dibayar sampai seluruh hutang lunas dibayar.

9.4 Dalam hal tersebut diatas Para Pihak sepakat melepaskan diri dari Pasal 1266 KUH Perdata. 9.5 Jika setelah hutang/ kewajiban itu dilunasi dari hasil penjualan tersebut, ternyata masih terdapat sisa maka BANK akan

mengembalikan sisa itu tersebut kepada NASABAH, tanpa dikenakan biaya apapun juga.

PASAL 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN

NASABAH dengan ini menerangkan dan menyatakan kepada BANK bahwa: 10.1 NASABAH berhak dan berwenang untuk menjalankan usahanya, memiliki kewenangan untuk menandatangani Akad ini dan

seluruh dokumen yang bersangkutan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Akad ini. 10.2 Segala akta/dokumen yang ditandatangani oleh NASABAH berkenaan dengan Akad ini adalah sah, memiliki kekuatan hukum

dan mengikat NASABAH, sehingga oleh karenanya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan hal-hal lain yang dapat menghalangi pelaksanaan Akad ini.

10.3 NASABAH menjamin dirinya tidak sedang menghadapi gugatan pihak lain yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kemampuan NASABAH untuk melaksanakan semua kewajiban terhadap Akad ini.

10.4 NASABAH menjamin bahwa setiap pembelian barang dari pihak ketiga, barang tersebut dibebaskan dari segala tuntutan, sitaan atau hal apapun atau hak untuk menebus kembali.

10.5 NASABAH menjamin akan menyampaikan suatu jaminan tambahan dan/atau jaminan lainnya yang dipandang perlu oleh BANK dari waktu ke waktu selama kewajiban pembayaran NASABAH masih terhutang.

PASAL 11

PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN NASABAH

Selama berlangsungnya Akad ini, NASABAH dilarang, kecuali telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BANK, melakukan hal-hal sebagai berikut: 11.3 NASABAH dilarang membuat hutang lain kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari BANK. 11.4 NASABAH dilarang memindahkan barang jaminan dimana barang tersebut sepatutnya berada atau berlokasi, yang telah

dijaminkan kepada BANK pada pihak lain. 11.5 NASABAH dilarang mengajukan permohonan kepada yang berwenang untuk menunjuk seorang eksekutor, kurator,

likuidator atau pengawas untuk sesuatu bagian dari pada harta kekayaan.

PASAL 12 RISIKO

hal.5

NASABAH wajib melakukan pemeriksaan secara fisik dan keabsahan Barang yang dibeli dan sejak ditanda tanganinya Akad ini seluruh risiko atas Barang menjadi tanggung jawab NASABAH dan BANK bebas dari hal itu.

PASAL 13 ASURANSI

NASABAH wajib mengasuransikan segala harta kekayaan NASABAH yang merupakan jaminan dari Pembiayaan berdasarkan Akad ini terhadap bahaya kebakaran, kehilangan dan lain-lain bahaya sebagaimana dianggap perlu oleh BANK pada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk atau disetujui dan hingga jumlah nilai pertanggungan yang ditentukan oleh BANK, dengan menujuk BANK sebagai penerima uang hasil tagihan/klaim asuransi (Banker’s Clause). NASABAH berkewajiban untuk menyerahkan kepada BANK asli polis asuransi tersebut.

PASAL 14

PENGAWASAN NASABAH menyetujui serta mengijinkan wakil dari BANK yang diberi wewenang untuk melaksanakan inspeksi terhadap harta kekayaan yang merupakan jaminan, memeriksa pembukuan dan catatan NASABAH setiap waktu selama Akad ini berlangsung dan wakil tersebut berhak membuat copy dari pembukuan dan catatan itu.

PASAL 15 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Akad ini dianggap telah disampaikan secara baik apabila dikirim per-surat tercatat, berperangko atau disampaikan pribadi dengan tanda terima kepada, alamat dibawah ini dan sewaktu-waktu dapat diubah oleh salah satu pihak dan memberitahukan kepada pihak lainnya. NASABAH : __________________________________________________________ Alamat : __________________________________________________________ __________________________________________________________ Telp./ Fax : __________________________________________________________ BANK : PT. BANK MEGA SYARIAH Alamat : __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Telp./ Fax : __________________________________________________________

PASAL 16 HUKUM YANG MENGATUR

Pelaksanaan Akad ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan syariah yang berlaku bagi BANK, termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

PASAL 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 17.1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau

terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

17.2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui mediasi.

17.3. Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri ______________.

PASAL 18 PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

18.1. Perubahan dan Penambahan yang diadakan pada Akad ini dan Akad tambahan lainnya merupakan satu kesatuan dan

karena itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. 18.2. Jika satu atau lebih ketentuan dari pada Akad ini tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat diperlakukan sama sekali

karena peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka keabsahan dan berlakunya ketentuan lain di dalam Akad ini, dan Akad tambahan lainnya dalam segala hal tidak terganggu.

hal.6

PASAL 19 JANGKA WAKTU AKAD

Akad ini berlaku untuk jangka waktu ____ bulan terhitung sejak tanggal ________________________ sampai dengan tanggal _________________________.

PASAL 20

LAIN-LAIN 20.1. BANK dan NASABAH dengan ini, sepakat dan setuju untuk memberlakukan seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam

Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No. ________________________ tanggal _______________ karenanya SP3 tersebut mengikat NASABAH dan BANK serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Akad ini.

20.2. Seluruh Lampiran dari Akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini. Demikianlah Akad ini dibuat dengan I’tikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. PT. BANK MEGA SYARIAH NASABAH Menyetujui, Suami/Istri Nasabah (Nama)

(Nama)

Meterai Rp. 6.000,- (Nama)

(Nama)

(Jabatan)

(Jabatan)

hal.7

AKAD WAKALAH Tentang PEMBELIAN BARANG DALAM RANGKA PEMBIAYAAN MURABAHAH

No.__________________________

Pada hari ini ______________ tanggal _______________________ telah ditanda-tangani Akad Wakalah tentang Pembelian Barang Dalam Rangka Pembiayaan Murabahah (selanjutnya disebut Akad) antara:

1. PT. BANK MEGA SYARIAH, beralamat di ____________________, dalam hal ini diwakili oleh, ___________________ dan ____________________ masing-masing bertindak dalam jabatannya sebagai ____________________________ dan _______________________, berdasarkan surat kuasa dibawah tangan no.___________ tanggal ___________ dan surat kuasa dibawah tangan no.___________ tanggal ___________ keduanya bermeterai cukup, yang mewakili Direksi, oleh dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. BANK MEGA SYARIAH;

-selanjutnya dalam Akad ini disebut sebagai Bank; 2. _____________________, Pekerjaan ______________________, beralamat di

____________________________ RT. ________ RW. _________ Kelurahan/Desa _____________________, Kecamatan __________________, Kabupaten / Kotamadya ________________________, Propinsi _____________________, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ______________________________ dan untuk melakukan tindakan hukum dalam Akad ini telah mendapat persetujuan dari Suami/Isterinya yaitu ___________________, Pekerjaan __________________, yang bertempat tinggal dan beralamat sama dengan Suami/Isterinya, pemegang KTP Nomor _____________________________, berdasarkan Surat Persetujuan Suami/Isterinya tertanggal _____________________ yang turut menandatangani Akad ini*);

-Selanjutnya disebut sebagai ”Penerima Kuasa” atau ”Nasabah”. Bank dan Penerima Kuasa atau Nasabah selanjutnya secara bersama-sama disebut ”Para Pihak”.

Sebelumnya Para Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut : a. Bahwa Bank merupakan Perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha jasa perbankan dengan prinsip

Syariah yang salah satu usahanya adalah penyaluran fasilitas pembiayaan. b. Bahwa Penerima Kuasa atau Nasabah bermaksud untuk mengajukan permohonan Pembiayaan Murabahah

untuk pembelian barang berupa _______________________ (Selanjutnya disebut Barang). c. Bahwa dalam rangka pembelian Barang, Bank bermaksud untuk menunjuk Penerima Kuasa atau Nasabah untuk

membeli Barang dari Pemasok berkaitan dengan Pembiayaan Murabahah yang akan diberikan Bank.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam Akad ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI

Kecuali ditentukan lain, maka definisi dari istilah-istilah berikut ini adalah : 1. Barang : adalah barang-barang yang dibeli Bank dengan spesifikasi dan jenis sebagaimana

diuraikan dalam Pasal 2 Akad ini. 2. Bukti Penerimaan Uang : adalah Surat bukti penerimaan uang Nasabah dari Bank, selaku wakil Bank untuk

membeli Barang. 3. Dana Pembelian : adalah dana BANK sebagai pokok pembiayaan yang diserahkan kepada Penerima Kuasa

atau Nasabah untuk membeli Barang. 4. Hari Kerja : adalah hari dimana Bank Indonesia beroperasional dan bank-bank di Indonesia

melakukan transaksi kliring. 5. Harga Beli : adalah harga pembelian Barang dari Pemasok berdasarkan permintaan Nasabah dan disetujui oleh

BANK berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) dari BANK kepada Nasabah, termasuk didalamnya biaya-biaya langsung yang terkait dengan pembelian barang tersebut.

6. Jangka Waktu Penyerahan : adalah Jangka waktu bagi Penerima Kuasa atau Nasabah untuk menyerahkan Barang kepada Bank.

7. Pemasok/ Supplier : adalah pihak ketiga yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank untuk menyediakan Barang yang dibeli oleh Bank dan selanjutnya akan dijual oleh Bank kepada Nasabah berdasarkan fasilitas Pembiayaan Murabahah.

8. Pembiayaan Murabahah : Fasilitas Pembiayaan dengan konsep jual beli berdasarkan prinsip syariah. 9. Wakalah : Dalam Akad ini, pengertian Wakalah hanya diartikan sebagai Pemberian kuasa dan

kewenangan oleh Bank kepada Penerima Kuasa atau Nasabah untuk membeli Barang.

Cat : *) pilih salah satu sesuaikan dengan kondisi

hal.8

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Bank dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Penerima Kuasa atau Nasabah untuk membeli

Barang berupa ______________________dengan spesifikasi _____________________ . Penerima Kuasa atau Nasabah dengan ini menerima pemberian kuasa dan kewenangan dari Bank untuk membeli Barang guna kepentingan Bank.

2. Para Pihak senantiasa menjaga agar penggunaan dana tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 3

DANA PEMBELIAN BARANG

1. Maksud dan tujuan Akad ini adalah Bank memberikan Wakalah kepada Nasabah untuk membeli Barang dengan Harga Beli sebesar Rp ___________________________(________________________________).

2. Dengan telah diterimanya Dana Pembelian Barang tersebut, maka Akad ini dianggap sebagai Bukti Penerimaan Uang dan bukti telah diterimanya Dana Pembelian Barang dari Pihak Pertama kepada Penerima Kuasa.

PASAL 4

KUASA DAN KEWENANGAN PEMBERI KUASA

Bank dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Penerima Kuasa atau Nasabah untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut : a. melakukan analisa atas kondisi Barang sehingga Barang dibeli sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan Bank dan

dalam keadaan yang baik tanpa cacat tersembunyi. b. Melakukan dan mengamankan transaksi pembelian Barang secara tunai kepada pihak pemilik Barang (Pemasok)

sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. c. Memberikan pembayaran, menerima kwitansi, dokumen pemilikan Barang dan dokumen perijinannya, menerima

dokumen yang berkaitan dengan Barang, serta menandatangani dokumen-dokumen berkaitan dengan pembelian Barang serta perbuatan hukum lain yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa.

d. Menyerahkan Barang dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembelian Barang kepada Bank dalam Jangka Waktu Penyerahan selambat-lambatnya 3 Hari Kerja Bank setelah ditanda tangani Akad ini atau sejak diterimanya Barang dari Pemasok

e. Memberikan laporan tertulis mengenai perkembangan pembelian dan penyediaan Barang bilamana terdapat kesulitan dalam hal penyediaan Barang.

PASAL 5 SANKSI

1. Dalam hal Penerima Kuasa atau Nasabah tidak dapat menyediakan dan menyerahkan Barang dalam jangka waktu

yang telah disepakati bersama sebagaimana pasal 4 Akad ini, maka Penerima Kuasa atau Nasabah dengan ini setuju untuk menerima sanksi dari Bank baik sebagian maupun seluruh sanksi berupa : a. Mengembalikan seluruh Pokok Pembiayaan kepada Bank secara sekaligus dan seketika ditambah denda

sebesar Rp ______________________ (________________________ rupiah) per hari keterlambatan. Dana denda diperuntukan sebagai dana sosial.

b. Memberi ganti rugi atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan Bank berkaitan dengan pembelian Barang. 2. Dalam hal menurut pertimbangan Bank sendiri, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya Jangka Waktu

Penyerahan Barang, pihak Penerima Kuasa atau Nasabah tidak dapat menyediakan dan menyerahkan Barang kepada Bank dan Penerima Kuasa atau Nasabah tidak juga mengembalikan Dana Pembelian Barang dalam jangka waktu 10 hari sejak lewatnya Jangka Waktu Penyerahan Barang, maka Bank berhak untuk : a. Melakukan teguran baik secara tertulis maupun melalui media massa kepada Penerima Kuasa atau Nasabah

untuk segera memenuhi kewajibannya. b. Melakukan tindakan hukum apapun kepada Penerima Kuasa atau Nasabah oleh karena Penerima Kuasa atau

Nasabah dianggap telah melakukan tindak pidana dan/atau wanprestasi baik secara pribadi maupun secara kelembagaan.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

17.4. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad

ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

17.5. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui mediasi.

hal.9

17.6. Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri ________________.

PASAL 7 KETENTUAN PENUTUP

1. Setiap perubahan dan/atau penambahan dan/atau Lampiran atas Akad ini harus dibuat dan disetujui oleh Para

Pihak, dibuat secara tertulis dan ditanda-tangani oleh masing-masing pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad ini.

2. Akad ini berakhir bilamana segala hak dan kewajiban Bank dan Penerima Kuasa atau Nasabah telah dilaksanakan seluruhnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Akad ini.

3. Setiap pemberitahuan permintaan atau pemberian persetujuan antara kedua belah pihak yang dapat dilakukan menurut Akad ini harus dilakukan secara tertulis melalui korespodensi dengan alamat para pihak sebagai berikut :

NASABAH : ________________________________________________________ Alamat : __________________________________________________________

__________________________________________________________ Telp./ Fax : __________________________________________________________ BANK : PT. BANK MEGA SYARIAH Alamat : ________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Telp./ Fax : __________________________________________________________

4. Akad ini dibuat bermeterai cukup .

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas serta dilandasi dengan itikad baik dari kedua belah pihak, maka Akad ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua pihak di __________________, pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di awal Akad ini.

PT. BANK MEGA SYARIAH NASABAH Menyetujui, Suami/Istri Nasabah

(Nama)

(Nama)

Meterai Rp.6000,- (Nama)

(Nama)

(Jabatan) (Jabatan)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Ubaedul Mustofa

NIM :072311048

TTL : Batang, 22 Mei 1989

Alamat : Kalangsono 06/01 - Kec. Banyuputih - Kab. Batang

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Islam

Pendidikan : 1. SD Negeri 01 Kalangsono Lulus Tahun 2003

2. SMP Negeri 01 Limpung Lulus Tahun 2005

3. SMA Pondok Modern Selamat Kendal Lulus Tahun 2007

4. S.1 IAIN Walisongo Fakultas Syari’ah Lulus Tahun 2012

Organisasi : 1. President ForSHEI IAIN Walisongo tahun 2009-2010

2. Ketua HMJ-Muamalah IAIN Walisongo tahun 2010

3. Ketua FoSSEI Komisariat Semarang tahun 2010-2011

4. Manajer Eksternal FoSSEI Jawa Tengah tahun 2011-2012



Documents

STUDI ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA SKRIPSIlibrary.walisongo.ac.id/.../jtptiain--ubaedulmus-6764-1-skripsi-a.pdf · Judul Skripsi : STUDI ANALISIS ... Sedangkan analisa