Upload
gumbert-maylda-pratama
View
105
Download
7
Embed Size (px)
DESCRIPTION
contoh bagan organisasi
Citation preview
Struktur Organisasi Proyek
General Superintendent
Site Engineer (struktur &
arsitektural)
Pelaksana
Surveyor
Quality Control
Mekanik
Drafter
Site Engineer (ME & Plumbing)
Pelaksana
Quality Control
Drafter
Site Administration
Manager
Adm. Kontrak
Adm. Keuangan
Adm. Akutansi
Sekertaris
Logistik
Gudang
Sekuriti
Deputi General Superintendent
Pengendali SMMK3L
Uraian Tugas (Job Description)
General Superintendent
Wewenang1. Menetapkan harga satuan bahan, upah, alat, subkontraktor maupun biaya tak langsung2. Menunjuk subkontraktor pada batas nilai tertentu dengan kuasa dari Direksi3. Mengesahkan bukti pembayaran4. Berhubungan dengan pihak luar dalam rangka pelaksanaan tugsanya
Tanggung Jawab1. Tercapainya tujuan proyek, yaitu tepat waktu, mutu, dan dapat memberikan keuntungan yang
optimal kepada perusahaan dengan tidak melampaui ARP yang sah.2. Menjaga agar selama pelaksanaan tidak terjadi menyimpang dari ARP, dan bila tetap terjadi
penyimpangan maka penyimpangan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan.
3. Menjaga agar selama pelaksanaan pekerjaan, kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
4. Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Wilayah.
Tugas Pokok1. Mengkoordinir bidang, bagian, dan urusan yang ada dan terlibat dalam proyek.2. Melakukan evaluasi atas laporan yang dibuat oleh bagian-bagian yang terlibat sesuai dengan
ketentuan perusahaan.3. Mengevaluasi realisasi pelaksanaan terhadap ARP, RKK & SMK3L.4. Mewakili perusahaan menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan Pihak Luar (Direksi
Proyek, Konsultan dan Pemilik).5. Menyelesaikan urusan-urusan dengan Pihak berwenang/Pemerintah.6. Melaksanakan instruksi yang diberikan oleh Kepala Divisi yang berkaitan dengan pelaksanaan
pekerjaan dan kebijakan perusahaan.7. Melakukan pengawasan mutu dan keselamatan kerja.8. Memantau dan mengarahkan pelaksanaan mutu di proyek.9. Menjamin bahwa sistem mutu telah dilaksanakan secara efektif di Proyek.10. Menyelesaikan keluhan pelanggan yang diterima di Proyek dan memastikan bahwa keluhan
pelanggan telah ditangani secara baik.11. Memonitor pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen di Proyek.12. Memeriksa dan menyetujui Review Rencana Mutu Proyek dan Rencana Kegiatan dimasa
pemeliharaan.
13. Menetapkan pengendali sistem mutu di Proyek.14. Meneliti perubahan-perubahan terhadap kontrak dan meng-evaluasi akibatnya.15. Mengembangkan kemampuann personil dan penempatannya selama masa pelaksanaan dan
pemeliharaan proyek.16. Memelihara bukti-bukti kerja.
Deputy General Superintendent
Tugas Pokok1. Menggantikan tugas Kepala Proyek bila yang bersangkutan tidak berada di Lokasi Pekerjaan.2. Melakukan evaluasi atas laporan yang dibuat oleh seluruh bagian yang ada di proyek.3. Mengevaluasi realisasi pelaksanaan terhadap ARP, RMP, RKK, dan APDU dan mengusulkan
alternatif tindak turun tangan agar mendapatkan hasil yang optimal.4. Mewakili Kepala Proyek menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan Pihak Luar
(Direksi Proyek, Konsultan dan Pemilik).5. Membantu Kepala Proyek dalam menyelesaikan urusan-urusan dengan Pihak berwenang atau
Pemerintah.6. Melaksanakan instruksi yang diberikan oleh Kepala Proyek yang berkaitan dengan pelak-sanaan
pekerjaan dan kebijakan perusahaan.7. Membantu Kepala Proyek dalam melakukan pengawasan mutu dan keselamatan kerja.8. Membantu Kepala Proyek dalam menjamin bahwa sistem mutu telah dilaksanakan secara efektif
di Proyek.9. Membantu Kepala Proyek dalam menyelesaikan keluhan pelanggan yang diterima di Proyek dan
memastikan bahwa keluhan pelanggan telah ditangani secara baik.10. Memimpin pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen di Proyek.11. Bersama-sama dengan bidang lainnya membuat dan mengusulkan Review Rencana Mutu
Proyek dan Rencana Kegiatan dimasa Pemeliharaan.12. Berperan sebagai Pengendali Sistem Mutu di Proyek.13. Meneliti perubahan-perubahan terhadap kontrak dan meng-evaluasi dan melaporkannya
kepada Kepala Proyek.14. Membantu Kepala Proyek dalam mengembang-kan kemampuan personil yang ada di Proyek.15. Membantu Kepala Proyek dalam memelihara bukti-bukti kerja.
Wewenang1. Membantu Kepala Proyek dalam menetapkan harga satuan bahan, upah, alat, subkontraktor
maupun biaya tak langsung2. Membantu Kepala Proyek dalam menunjuk subkontraktor pada batas nilai tertentu dengan
persetujuan dari Kepala Proyek.3. Mengesahkan bukti pembayaran.
4. Berhubungan dengan pihak luar dalam rangka pelaksanaan tugsanya.
Tanggung Jawab1. Tercapainya tujuan proyek, yaitu tepat waktu, mutu, dan dapat memberikan keuntungan yang
optimal kepada perusahaan dengan tidak melampaui ARP yang sah.2. Membantu Kepala Proyek dalam menjaga agar biaya pelaksanaan tidak menyimpang dari ARP,
dengan menberikan informasi yang cepat dan akurat atas penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan.
3. Memberi masukan kepada kepala proyek agar selama pelaksanaan pekerjaan, kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
4. Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Proyek.
Pengendali SMMK3L
Wewenang dan Tanggung Jawab1. Menjamin agar Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkunagn diproyek tersedia, memadai dan
diimplementasikan dengan benar dan efektif serta selalu dimutakhirkan sesuai keadaan yang terbaru berdasarkan standar ISO 9001:2000; OHSAS 18001:1999; ISO41001:2004.
2. Tersedianya dokumen (prosedur & instruksi kerja) Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan di proyek yang memadai dan diimplementasikan dengan status terkendali.
3. Memutakhirkan dokumen Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan di proyek.4. Menentukan pihak-pihak di proyek yang seharusnya menerima dokumen Sistem Manajemen
Mutu, K3 dan Lingkungan dengan status terkendali.5. Mengaudit pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan di proyek.6. Mengajukan revisi instruksi kerja sesuai dengan perkembangan yang terjadi.7. Memberikan masukan untuk menghentikan kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan Sistem
Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan berdasarkan masukan dari ahli Sistem Manajemen Mutu, K3, dan Lingkungan kepada Kepala Proyek.
Tugas Pokok1. Menjamin agar Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan diproyek tersedia, memadai dan
diimplementasikan dengan benar dan efektif di proyek.2. Melaporkan dan memberi input kepada Kepala Proyek dan WMW tentang kinerja Sistem
Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan untuk kepentingan perbaikan dan peningkatan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan yg ada di proyek.
3. Menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan pemilihan metode/media komunikasi/konsultasi diproyek.
4. Mengkoordinir pelaksanaan uji coba kesiagaan tim tanggap darurat dalam menangani kondisi-kondisi mungkin terjadi di proyek.
5. Mengkoordinir pelaksanaan aktivitas-aktivitas pemantauan dan pengukuran yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan di proyek.
6. Mengendalikan dan mengevaluasi kecelakaan, insiden, dan ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan dan yang terjadi di proyek.
7. Menyusun laporan K3 dan Lingkungan ke instansi terkait.8. Mengusulkan Program Kerja dan Anggaran Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan
proyek.9. Menyusun agenda dan risalah rapat tinjauan manajemen proyek.10. Mengkoordinir penyelesaiantindak lanjut auditee atas hasil audit diproyek & mengecek
kebenarannya.11. Memonitor pelaksanaan audit Internal Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan diproyek
dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Proyek & WMW.12. Menyimpan dan memelihara bukti-bukti kerja.13. Melakukan pembinaan pengurus Manajemen Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan
Proyek.
Site Engineer
Tugas Pokok1. Mengkoordinir unit - unit kerjanya dalam penyediaan kepentingan engineering baik struktur
maupun ME.2. Menyiapkan kajian teknis bila diperlukan seperti usulan untuk perubahan disain.3. Menganalisa metode kerja yang paling mudah dikerjakan dan efisien, serta memenuhi kriteria
teknis.4. Memberikan masukan inovasi dalam hal metode kerja.5. Memelihara bukti-bukti kerjanya.
Wewenang1. Menetapkan kriteria keterimaan hal-hal teknis yang memenuhi standar struktur, standard
eksternal.
Tanggung Jawab1. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan sudah sesuai dengan perencanaan ataupun kriteria
engineering dan dipastikan sudah melalui kajian engineering yang tepat.
Site Administration Manager
Tugas Pokok2. Mengkoordinir unit - unit kerjanya dalam penyediaan kepentingan administrasi proyek secara
keseluruhan.3. Menyiapkan kajian teknis bila diperlukan seperti usulan untuk perubahan disain.4. Menganalisa metode kerja yang paling mudah dikerjakan dan efisien, serta memenuhi kriteria
teknis.
5. Memberikan masukan inovasi dalam hal metode kerja.6. Memelihara bukti-bukti kerjanya.7. Wewenang dan Tanggung Jawab8. Menetapkan kriteria hal-hal administrasi proyek secara keseluruhan.
Pelaksana
Wewenang1. Memimpin item pekerjaan di lapangan2. Mengatur dan mengkoordinir unit kerjanya3. Menjalankan metode pelaksanaan yang telah di tentukan
Tugas Pokok & Tanggung Jawab1. Menyiapkan laporan tentang progress pekerjaan2. Memastikan pekerjaan dikerjakan sesuai metode kerja3. Memastikan pekerjaan dikerjakan sesuai kontrak4. Memelihara bukti kerjanya
Administrasi Kontrak
Tugas Pokok1. Memahami dan meresume klausul kontrak baik syarat-syarat teknis maupus syarat non teknis2. Menyiapkan addendum kontrak setiap ada perubahan3. Meng-update manajemen resiko4. Wewenang dan Tanggung Jawab5. Bertanggung jawab terhadap pengakuan proses kepada pihak 1, tidak menyalahi klausul
kontrak.6. Memelihara bukti pekerjaannya
Surveyor
Tugas Pokok :1. Melakukan pengukuran awal bersama dengan konsultan, owner.2. Melakukan pengukuran setiap akan ada tahapan pekerjaan.3. Men-check ulang hasil pekerjaan pelaksana.4. Mencatat , mengolah dan menyajikan data ukur dari awal pekerjaan sampai akhir proyek.5. Memelihara bukti-bukti kerjanya.
Quality Control
Tugas Pokok :1. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil kerja pelaksana, dan memberikan status pemeriksaan.2. Melakukan joint survei dengan pihak konsultan setiap tahapan pekerjaan sehingga pekerjaan
berikutnya bisa dilanjutkan3. Mencatat semua hasil pemeriksaan untuk dijadikan dokumen quality yang digabung dengan
hasil test labolatorium.4. Memelihara bukti-bukti kerjanya.
Administrasi Keuangan
Tugas Pokok :1. Mempersiapkan daftar biaya berkaitan dengan rancangan dalam bentuk batas biaya dan target
biaya untuk setiap bagian pekerjaan.2. Menyelenggarakan sistem administrasi umum dan teknis dalam rangka memperlancar
pengelolaan proyek.3. Membuat pembukuan arsip-arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek.4. Melaksanakan pengendalian biaya selama pelaksanaan proyek.
Drafter
Tugas Pokok :1. Menyiapkan Shop Drawing, gambar-gambar metode kerja.2. Menyiapkan bahan visualisasi untuk presentasi.3. Membuat As Built Drawing.4. Memelihara bukti-bukti kerjanya.
Wewenang dan Tanggung Jawab :1. Bertanggung jawab terhadap kebenaran angka-angka dalam gambar dan skala yang benar,
sehingga tidak membingungkan.
Mekanik
Tugas Pokok :2. Maintenance semua alat-alat proyek
3. Merekomendasikan alat yang cocok untuk proyek4. Menginventarisir peralatan yang perlu perbaikan.5. Inventarisir spare part yang perlu diganti dan tentukan skala prioritas.6. Melakukan perbaikan alat setelah mendapat persetujuan.
Wewenang dan Tanggung Jawab :1. Bertanggung jawab atas perbaikan alat dan alat bisa operasi sesuai schedule pemakaian alat.
Sekretaris
Tugas Pokok :2. Mencatat surat masuk dan membuat disposisi.3. Membuat surat keluar bila diperlukan.4. Membuat undangan rapat.
Wewenang dan Tanggung Jawab :1. Bertanggung jawab atas tertib surat menyurat proyek , penyampaian informasi.
Logistik
Tugas Pokok :2. Memproses SPB dari pelaksana.3. Melakukan order barang sesuai wewenang proyek.4. Melengkapi bukti2 akuntansi dan data pendkung kelogistikan., BKTBI, LP-10, LT-3.
Wewenang dan Tanggung Jawab :1. Bertanggung jawab tertib administrasi pergudangan , sesuai dengan data transaksi.
Gudang
Tugas Pokok :2. Mencatat barang keluar - masuk.3. Melakukan opname periodik terhadap stok fisik material.4. Wewenang dan Tanggung Jawab :5. Bertanggung jawab kebenaran saldo gudang antara stok fisik dan catatan buku gudang.
Sekuriti
Tugas Pokok :1. Menjaga kondisi lapangan proyek tetap kondusif2. Menerima tamu di awal konstruksinya
Tata Aturan Jam Kerja dan Disiplin Kerja
Pendahuluan
Perancangan tata aturan jam kerja dan disiplin kerja dibuat berdasarkan UU No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan KEPMEN No.233/MEN/2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan
Secara Terus Menerus.
Beberapa poin yang diperhatikan dalam pembuatan tata aturan kerja antara lain :
Proyek ini dilaksanakan selama 360 hari kalender, sehingga pekerjaan berlangsung secara terus
menerus sampai batas akhir kontrak.
Perusahaan atau penyedia jasa harus menjalin kesepakatan kerja sesuai dengan undang-undang
No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan KEPMEN No.233/MEN/2003 dengan seluruh
tenaga kerja sehingga tidak ada kecurangan dalam pekerjaan.
Tenaga kerja mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan bekerja dari pihak perusahaan
atau penyedia jasa.
Hak dan kewajiban pekerja ditentukan dengan cara kesepakatan antara perusahaan atau
penyedia jasa dengan tenaga kerja melalui kontrak kerja.
Sanksi-sanki yang berlaku ditentukan juga dengan cara kesepakatan antara perusahaan atau
penyedia jasa dengan tenaga kerja melalui kontrak kerja.
Dari poin-poin di atas dapat disusun tata aturan jam kerja dan disiplin kerja sebagai berikut :
BAB I
Tata Aturan Jam Kerja
Pasal 1HARI KERJA
1. Hari kerja tenaga kerja ditentukan selama 6 hari dalam seminggu,
2. Ketentuan hari kerja tenaga kerja ditentukan oleh perusahaan / penyedia atau ditentukan
berdasarkan kesepakatan kerja,
3. Ketentuan shift harian kerja selanjutnya ditentukan antara tenaga kerja dan perusahaan /
penyedia jasa sehingga ketentuan kontrak kerja selama 360 hari kalender terpenuhi,
4. Setiap kelebihan hari kerja yang sesuai dengan ayat satu (1) ditentukan sebagai hari lembur,
Pasal 2JAM KERJA
1. Jam kerja pegawai ditentukan tidak melebihi 8 jam sehari, dan 40 jam dalam seminggu,
2. Ketentuan jam kerja tenaga kerja ditentukan oleh perusahaan / penyedia atau ditentukan
berdasarkan kesepakatan kerja,
3. Ketentuan shift kerja ditentukan oleh perusahan / penyedia jasa yaitu :
a. Shift 1 : 07.00 s.d. 15.00
b. Shift 1 : 15.00 s.d. 23.00
c. Shift 1 : 23.00 s.d. 07.00
Pasal 3KERJA LEMBUR
1. Pada dasarnya kerja lembur adalah sukarela bagi pegawai kecuali hal-hal berikut:
a. Dalam hal-hal yang bersifat force majeur seperti kebakaran dan sebagainya.
b. Dalam hal ada pekerjaan-pekerjaan yang apabila tidak segera diselesaikan akan
membahayakan kesehatan atau keselamatan orang.
c. Dalam hal-hal apabila pekerjaan tidak diselesaikan akan menimbulkan kerugian bagi
perusahaan atau dapat mengganggu kelancaran pelayanan.
d. Dalam hal terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan dengan segera, karyawan harus
bekerja atas panggilan darurat, dan bagi karyawan yang mengabaikan perintah lembur
dapat dikenai sanksi.
2. Perhitungan upah lembur adalah sebagai berikut :
a. Pada hari kerja biasa
i. 1 (satu) jam pertama dibayar 1 ½ (satu setengah) kali tarif lembur sejam
ii. Setiap jam berikutnya dibayar 2 (dua) kali tariff lembur sejam
b. Pada hari istirahat, minggu atau hari libur Nasional :
i. Untuk tiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah
sejam
ii. Jam pertama dan seterusnya setelah 7 (tujuh) jam dibayar 3 (tiga) kali upah
sejam
3. Perhitungan upah per jam akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
4. Bagi pegawai yang melakukan kerja lembur 4 jam berturut-turut akan memperoleh hak
tambahan uang makan atau ekstra fooding.
BAB II
Pedoman dan Ketentuan Mengenai K3
Pasal 4KETENTUAN ALAT K3
1. Peralatan K3 ditentukan sesuai standar yang telah ada sesuai undang-undang, dan ditambahkan
peralatan tambahan sesuai metode pekerjaan yang akan dilaksanakan,
2. Perusahaan / penyedia jasa wajib menyediakan APD (alat pelindung diri) sebagai peralatan K3
yang diperlukan untuk seluruh tenaga kerjanya,
3. Perusahaan / penyedia jasa wajib memberikan instruksi tentang penggunaan APD,
Pasal 5PELAKSANAAN PENGGUNAAN
1. Setiap orang yang masuk dan berada di lokasi proyek wajib menggunakan peralatan K3 juga APD
tanpa terkecuali,
2. Perusahaan / penyedia jasa wajib memberikan instruksi awal sebelum jam kerja (awal shift)
tentang penggunaan peralatan K3
3. Semua orang yang tidak mengikuti peraturan penggunaan instrument K3 akan mendapatkan
sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,
BAB III
Peraturan dan Tata Tertib
Pasal 6KEWAJIBAN BAGI PEGAWAI
1. Kewajiban yang harus ditaati oleh setiap pegawai antara lain:
a. Mentaati ketentuan jam kerja.
b. Melakukan check in pada waktu masuk kerja dan check out pada waktu pulang kerja.
c. Melaksanakan tugas/pekerjaan dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian, kesadaran
dan bertanggung jawab.
d. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan.
e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan dan persatuan untuk
menciptakan suasana kerja yang baik sesuai dengan harapan perusahaan.
f. Menyimpan rahasia perusahaan dan/atau rahasia-rahasia jabatan dengan sebaik-
baiknya.
g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik perusahaan dengan sebaik-baiknya,
serta menjaga pemborosan waktu dan material.
h. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan perusahaan, terutama dibidang keamanan, keuangan
dan materiil.
i. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannnya.
j. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya.
k. Memberikan bimbingan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.
l. Memberikan kesempatan dan dorongan kepada bawahannya untuk meningkatkan
prestasi kerja dan mengembangkan kariernya.
m. Berpakain rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap
masyarakat dan sesama pegawai.
n. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang dan/atau orang lain yang
ditunjuk olehnya.
o. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan PT Karya
Bersama.
p. Memperhatikan dengan sebaik-baiknya setiap tindakan disipliner yang diterima.
q. Datang ditempat kerja sebelum jam kerja dan mulai bekerja tepat pada waktu yang
telah ditentukan.
r. Menggunakan/melalui pintu yang telah ditentukan untuk masuk atau keluar kompleks
perusahaan.
s. Harus memperlihatkan isi dari bungkusan yang dibawa masuk atau keluar kompleks
perusahaan.
t. Selalu menggunakan atau membawa kartu tanda pengenal pegawai dan harus dapat
menunjukkan jika diminta oleh petugas keamanan.
u. Bersikap sopan, jujur dan selalu mentaati perintah atasan dalam melakukan
pekerjaannya serta selalu meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja.
v. Selalu menggunakan alat-alat keselamatan kerja dan selalu mencegah terjadinya
tindakan atau keadaan yang dapat menimbulkan bahaya seperti misalnya kebakaran,
kecelakaan kerja dan sebagainya dalam perusahaan.
w. Tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak atau merugikan nama baik
perusahaan, pimpinan atau teman sekerja dan harus memelihara kerjasama yang baik
diantara pegawai untuk menciptakan ketenangan kerja dan memelihara ketertiban
dalam perusahaan.
x. Menggunakan, menjalankan atau menyimpan dengan baik semua peralatan atau mesin-
mesin, bahan-bahan atau surat-surat berharga milik perusahaan yang dipercayakan
kepadanya.
y. Bertanggung jawab atas semua barang atau harta milik perusahaan yang dipercayakan
kepadanya dan harus segera melaporkan kehilangan atau kerusakan yang terjadi
terhadap barang-barang atau harta milik perusahaan tersebut kepada kepala kerjanya
untuk dipertimbangkan penggantinya.
z. Tetap berada ditempat kerja masing-masing selama jam kerja, kecuali untuk keperluan
dinas yang telah mendapat persetujuan dari kepala unit kerjanya dan harus melaporkan
diri kepada kepala unit kerjanya masing-masing bila datang terlambat atau apabila
hendak pulang lebih awal.
Pasal 7HAK-HAK PEGAWAI
1. Pegawai berhak mendapatkan upah dan dibayarkan tepat pada waktunya.
2. Pegawai berhak mendapatkan perlindungan hukum secara adil.
3. Pegawai berhak menolak pekerjaan yang diberikan apabila membahayakan pekerja itu sendiri
atau orang lain.
4. Pegawai berhak atas jenjang karir yang ada di perusahaan sesuai dengan kemampuan dan
prestasi kerjanya.
5. Pegawai berhak mangajukan pendapat yang bersifat membangun/positif yang bertujuan untuk
memajukan perusahaan dan kesejahteraan pegawai melalui prosedur yang baik dan benar.
Pasal 8LARANGAN BAGI PEGAWAI
1. Larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap pegawai antara lain:
2. Lebih dari 5 (lima) kali datang terlambat, dan/atau dispensasi non dinas lebih dari 20 jam/bulan.
3. Meninggalkan perusahaan atau pekerjaannya selama jam kerja dan/atau pulang cepat tanpa ijin
atasan (yang dalam hal ini kepala seksi, kepala bagian atau yang lebih tinggi).
4. Melanggar kesopanan maupun sopan santun dalam pergaulan dan/atau minum-minuman yang
sifatnya memabukkan dilingkungan perusahaan.
5. Melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain.
6. Menyimpan, menjual atau memperdagangkan barang-barang apapun dalam perusahaan tanpa
ijin pimpinan perusahaan.
7. Mengadakan rapat-rapat/pertemuan-pertemuan dilingkungan perusahaan tanpa ijin dari
pimpinan perusahaan.
8. Membawa orang lain/luar masuk dalam lingkungan perusahaan tanpa ijin pihak atasan yang
berwenang.
9. Mangkir (tidak masuk bekerja tanpa alasan).
10. Mengedarkan daftar sokongan, menempel/memasang poster/spanduk dilingkungan perusahaan
tanpa ijin pimpinan perusahaan.
11. Mempengaruhi pegawai lain untuk tidak melakukan kewajibannya.
12. Menggunakan alat-alat perusahaan tanpa ijin atasan yang berwenang dan menyerahkan tugas
kerja kepada orang lain tanpa persetujuan atasan.
13. Menjalankan kendaraan perusahaan tanpa memiliki ijin mengemudi dan atau tanpa persetujuan
perusahaan.
14. Menjalankan kendaraan/alat-alat perusahaan dengan mengabaikan syarat-syarat keselamatan
kerja.
15. Membawa keluar barang-barang milik perusahaan atau barang-barang milik orang lain/ ketiga
tanpa ijin atasan yang berwenang.
16. Menyalahgunakan waktu kerja untuk kepentingan komersial pribadi.
17. Mempengaruhi pegawai lain untuk melanggar ketentuan-ketentuan perusahaan.
18. Membuat isu-isu yang dapat menimbulkan terjadinya kerusakan dalam lingkungan perusahaan
dan atau merugikan perusahaan.
19. Mengabaikan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh perusahaan.
20. Menjalankan kendaraan perusahaan secara kebut-kebutan/tidak mengindahkan sopan santun
baik di jalan raya, maupun di area pabrik PT Karya Bersama.
21. Menggunakan kemudahan, perkakas dan keterangan-keterangan perusahaan untuk
kepentingan diri sendiri atau pihak lain.
22. Dengan sengaja atau karena lalai mengakibatkan dirinya dalam keadaan sedemikian, sehingga ia
tidak dapat menjalankan perusahaannya.
23. Berkelahi dilingkungan perusahaan.
24. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan dan memalsukan dokumen yang
berhubungan dengan kepentingan perusahaan.
25. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika atau obat terlarang lainnya di lingkungan
perusahaan.
26. Melakukan perbuatan asusila di lingkungan perusahaan.
27. Melakukan tindakan kejahatan misalnya: mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan
barang-barang terlarang baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan
perusahaan.
28. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam atasan, keluarga atasan atau teman
sekerja termasuk dalam pengertian menganiaya adalah siapapun yang menyerang terlebih dulu
seorang karyawan dalam waktu dinas apapun persoalannya, begitu pula mereka yang hendak
menghindari tindakan disipliner melakukan diluar perusahaan.
29. Membujuk atasan atau teman sekerja untuk melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan
hukum dan kesusilaan.
30. Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkannya dalam keadaan bahaya
milik perusahaan.
31. Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkan diri atau teman sekerjanya
dalam keadaan bahaya.
32. Membongkar/membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik perusahaan dan
keluarganya yang seharusnya dirahasiakan.
33. Melakukan/mengadakan permainan judi dalam lingkungan perusahaan.
34. Pegawai yang menyalahgunakan kepercayaan perusahaan dengan menerima sesuatu suapan
baik dalam bentuk uang maupun barang atau jasa yang merugikan kepentingan perusahaan
atau diluar pengetahuan perusahaan.
35. Menjalankan kendaraan perusahaan dalam keadaan mabuk.
36. Mencemarkan nama baik perusahaan.
37. Mengambil bagian atau menganjurkan setiap penghentian kerja, mogok atau memperlambat
pekerjaan.
38. Berniaga, menjalankan pekerjaan untuk pihak ketiga dan atau menjalankan pekerjaan lain
bersifat apapun juga tanpa ijin direksi.
39. Menyelenggarakan langsung atau tidak langsung pembelian untuk perusahaan dan usaha-usaha
lain di segala lapangan yang bersangkutan dengan usaha perusahaan dan oleh karenanya bisa
mendapat keuntungan bagi diri sendiri.
40. Membuka usaha yang sejenis dengan usaha yang dijalankan oleh perusahaan sehingga
merugikan perusahaan.
41. Berambut panjang melebihi krah seragam kerja.
42. Merokok dan atau menyalakan api pada semua tempat yang ada tanda larangannya.
43. Membawa senjata tajam, senjata api atau barang berbahaya lainnya didalam lingkungan
perusahaan.
44. Menyalahgunakan kedudukan /jabatan untuk kepentingan pribadi.
Pasal 9TINDAKAN DISIPLIN
Termasuk pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan memperbanyak, mengedarkan,
mempertontonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan atau rekaman yang berisi
anjuran atau hasutan untuk melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I dan bab II diatas
1. Setiap pegawai yang melakukan pelanggaran peraturan dan tata tertib perusahaan dapat
dikenakan tindakan disiplin.
2. Tingkatan hukuman disiplin (tindakan disipliner)
3. Tegoran tertulis
4. Peringatan tertulis I (pertama)
5. Peringatan tertulis II (kedua)
6. Peringatan tertulis III (ketiga) atau hukuman administratif
7. Skorsing
8. Pemutusan hubungan kerja
Jenis pelanggaran disiplin yang dapat dikenakan hukuman disiplin, ketentuan pelaksanaannya
ditetapkan sebagai berikut:
1. Tegoran Tertulis
2. Karyawan diberikan pengarahan dan dicatat oleh perusahaan.
3. Karyawan diberitahu bahwa ia akan dikenakan tindakan disipliner tingkat selanjutnya, apabila ia
melakukan pelanggaran lain.
4. Peringatan ini akan dihapuskan apabila selama 3 (tiga) bulan ia tidak melakukan pelanggaran.
5. Tindakan ini digunakan untuk pelanggaran sejenis tidak terbatas pada contoh-contoh dibawah
ini :
a. Lebih dari 5 (lima) kali datang terlambat dan atau dispensasi non dinas total lebih dari
20 jam/bulan.
b. Meninggalkan perusahaan atau pekerjaannya selama jam kerja dan atau pulang cepat
tanpa ijin atasan (yang dalam hal ini kepala seksi, kepala bagian atau yang lebih tinggi).
c. Melanggar kesopanan atau sopan santun dalam pergaulan dan atau minum-minuman
yang sifatnya memabukkan dilingkungan perusahaan.
d. Melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain.
e. Tidak memelihara dengan baik alat-alat yang menjadi tanggung jawabnya.
f. Menyimpan/menjual/memperdagangkan barang-barang apapun dalam perusahaan
tanpa ijin pimpinan perusahaan.
g. Lebih dari 2 (dua) kali dalam satu bulan tidak melakukan check in atau check out.
h. Mengadakan rapat-rapat/pertemuan-pertemuan dalam lingkungan perusahaan tanpa
seijin pimpinan perusahaan.
i. Tidak melaporkan kepada atasan, adanya hal-hal yang tidak wajar.
j. Membawa orang lain/luar masuk dalam lingkungan perusahaan tanpa ijin pihak atasan.
k. 1.4.11 Menimbulkan pemborosan waktu kerja dan material perusahaan.
Peringatan Tertulis I (Pertama)
1. Karyawan diberikan peringatan tertulis I, dan dicatat oleh perusahaan.
2. Karyawan diberitahukan bahwa peringatan ini akan dihapuskan apabila selama 6 (enam) bulan
ia tidak melakukan pelanggaran.
3. Tindakan ini digunakan untuk pelanggaran ringan berikutnya sesudah karyawan mendapat
tegoran tertulis. Juga dapat dikenakan langsung untuk pelanggaran sejenis, tidak terbatas pada
contoh-contoh dibawah ini :
4. Berkali-kali merusak/menghilangkan perkakas kerja
5. Mangkir
6. Tidak melaksanakan tugas dengan baik
7. Mengedarkan daftar sokongan, menempel/memasang poster atau spanduk di lingkungan
perusahaan tanpa ijin pimpinan perusahaan
8. Mempengaruhi karyawan lain untuk tidak melakukan kewajiban
9. Menggunakan alat-alat perusahaan tanpa ijin atasan yang berwenang
10. Menjalankan kendaraan perusahaan tanpa memiliki ijin mengemudi dan tanpa persetujuan
perusahaan
11. Menjalankan kendaraan/alat-alat milik perusahaan dengan mengabaikan syarat-syarat
keselamatan kerja (kecuali pelanggaran 4.4.4)
12. Membawa keluar barang-barang milik perusahaan atau barang-barang milik orang lain/ketiga
tanpa ijin atasan yang berwenang
13. Menyalahgunakan waktu kerja untuk kepentingan komersiil pribadi
14. Mempengaruhi karyawan lain untuk melanggar ketentuan-ketentuan perusahaan
15. Membuat isu-isu yang dapat menimbulkan terjadinya keresahan dalam lingkungan perusahaan
dan atau merugikan perusahaan
Peringatan Tertulis II (Kedua)
1. Karyawan diberikan peringatan tertulis II, dan dicatat oleh perusahaan
2. Karyawan diberitahu bahwa peringatan ini akan dihapuskan apabila selama 9 (sembilan) bulan ia
tidak melakukan pelanggaran.
3. Dalam hal yang menyangkut karyawan tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, pada
karyawan akan diberitahukan bahwa pelanggaran sejenis berikutnya sebagai sanksi akan
dikenakan hukuman administrative.
4. Tindakan ini dipakai untuk pelanggaran ringan berikutnya apabila karyawan berada pada tingkat
peringatan tertulis I.
Peraturan Tertulis III (Ketiga) atau Hukuman Administratif
1. Karyawan diberikan peringatan tertulis ketiga, dan dicatat oleh perusahaan.
2. Karyawan diberitahukan bahwa ini adalah peringatan terakhir dan pelanggaran berikutnya akan
mengakibatkan ia diskorsing atau bahkan diberhentikan.
3. Dalam hal pelanggaran yang menyangkut hal karyawan yang tidak melaksanakan tugas-tugas
dengan baik, ia akan dijatuhi hukuman administratif.
4. Peringatan tertulis ketiga ini digunakan untuk pelanggaran ringan berikutnya sesudah karyawan
berada pada tingkat peringatan tertulis kedua. Juga dapat dikenakan langsung pada pelanggaran
sejenis tidak terbatas pada contoh-contoh dibawah ini:
5. Menolak perintah yang layak dari atasan dan atau orang lain yang ditunjuk olehnya.
6. Mengabaikan kewajiban-kewajiban seperti:
a. Berulang-ulang datang terlambat walaupun telah diperingatkan tentang kemungkinan
pemecatan
b. Berkali-kali mangkir tanpa alasan yang kuat
c. Menolak melakukan pemeriksaan kesehatan
9. Tidak cakap melakukan pekerjaan walaupun sudah dicoba untuk ditempatkan/dipekerjakan
pada bagian lainnya.
10. Menjalankan kendaraan perusahaan secara kebut-kebutan/tidak mengindahkan sopan santun di
jalan raya.
11. Menggunakan kemudahan, perkakas dan keterangan-keterangan perusahaan untuk
kepentingan diri sendiri atau pihak lain.
12. Dengan sengaja atau karena lalai mangakibatkan dirinya dalam keadaan sedemikian sehingga ia
tidak dapat menjalankan pekerjaannya.
13. Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja,
sedangkan kepadanya telah diberikan peringatan I (pertama) dan II (kedua)
14. Berkelahi dilingkungan perusahaan
Skorsing (Pembebasan Tugas)
Skorsing (pembebasan tugas) dapat dikenakan pada:
1. Pegawai yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan pemutusan
hubungan kerja. Dalam hal ini juga untuk menunggu proses ijin pemutus hubungan kerja.
2. Pegawai yang melakukan pelanggaran mempunyai tingkat yang sama dengan peringatan
terakhir, dengan pertimbangan bahwa dengan pemberian sanksi ini diharapkan lebih efektif
untuk memperbaiki disiplin kerja.
3. Lamanya masa skorsing maksimal 6 (enam) bulan dengan upah 75%.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Pemutusan hubungan kerja dapat digunakan untuk pelanggaran yang tidak terbatas pada contoh-contoh
dibawah ini:
1. Pada saat melamar pekerjaan atau waktu mengadakan perjanjian kerja, memberikan
keterangan palsu atau dipalsukan.
2. Mabuk, madat, memakai dan mengedarkan obat bius atau narkotika/psikotropika dilingkungan
perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan.
3. Melakukan perbuatan asusila dilingkungan perusahaan.
4. Melakukan tindakan kejahatan misalnya: mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan
barang terlarang baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan.
5. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam atasan, keluarga atau teman kerja.
Termasuk dalam pengertian menganiaya adalah siapapun yang menyerang terlebih dulu seorang
karyawan dalam waktu dinas apapun persoalannya, begitu pula mereka yang hendak
menghindari tindakan disipliner perusahaan melakukan di luar dinas.
6. Membujuk atasan atau teman sekerja untuk melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan
hukum atau kesusilaan.
7. Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkannya dalam keadaan bahaya
barang milik perusahaan.
8. Dengan sengaja atau ceroboh merusak atau membiarkan diri atau teman sekerjanya dalam
keadaan bahaya.
9. Membongkar/membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik atasan atau
teman sekerja dan keluarganya yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan
Negara.
10. Melakukan/mengadakan permainan judi dalam lingkungan perusahaan.
11. Karyawan yang menyalahgunakan kepercayaan perusahaan dengan menerima sesuatu suapan
baik dalam bentuk uang maupun barang atau jasa yang merugikan kepentingan perusahaan
atau diluar pengetahuan perusahaan.
12. Bagi pengemudi truk yang mengalami kecelakaan sehingga menimbulkan kerugian terhadap
perusahaan minimal 10 (sepuluh) kali gaji pengemudi yang bersangkutan, dan dalam kasus
tersebut pengemudi di pihak yang salah.
13. Menjalankan kendaraan perusahaan dalam keadaan mabuk.
14. Mencemarkan nama baik perusahaan.
15. Mengambil bagian atau menganjurkan setiap penghentian kerja mogok atau memperlambat
pekerjaan.
16. Berniaga, menjalankan pekerjaan untuk pihak ketiga dan atau menjalankan pekerjaan lain
bersifat apapun juga tanpa ijin direksi.
17. Menyelenggarakan langsung atau tidak langsung pembelian untuk perusahaan dan usaha-usaha
lain di segala lapangan yang bersangkutan dengan usaha perusahaan dan oleh karenanya bisa
mendapat keuntungan bagi diri sendiri.
18. Menyalahgunakan kedudukan/jabatan untuk kepentingan pribadi.
19. Membuka usaha yang sejenis dengan usaha yang dijalankan oleh perusahaan sehingga
merugikan perusahaan.
20. Pengendara yang mengalami perampokan atas hasil produksi perusahaan atau barang angkutan
yang menjadi tanggung jawabnya sampai 3 (tiga) kali kejadian dan atau yang terbukti ikut
terlibat baik secara langsung/tidak langsung dalam kejadian tersebut.
21. Pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Republik Indonesia.
Pasal 10GANTI RUGI
Karyawan diwajibkan membayar ganti rugi kepada perusahaan apabila:
1. Menghilangkan/merusak barang-barang milik perusahaan.
2. Karena kurang hati-hati atau karena kesalahan karyawan yang bersangkutan menimbulkan
kerugian bagi perusahaan.
3. Karyawan tidak mentaati kewajiban/peraturan perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian
bagi perusahaan.
4. Pelaksanaan/pembayaran ganti rugi akan dilakukan oleh perusahaan.
5. Dalam hal karyawan telah berkali-kali menimbulkan kerugian bagi perusahaan ia tidak terlepas
dari kemungkinan dikenakan tindakan disiplin.
Pasal 11SANKSI
Bentuk hukuman yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tersebut diatas ditetapkan sebagai berikut :
1. Tegoran tertulis
Berupa pemotongan tunjangan jabatan sebesar 10% (sepuluh persen) berlaku selama 3 (tiga) bulan.
2. Peringatan Tertulis I
Berupa pemotongan tunjangan jabatan sebesar 20% (dua puluh persen) berlaku selama 6 (enam) bulan.
3. Peringatan Tertulis II
Berupa pemotongan tunjangan jabatan sebesar 30% (tiga puluh persen) berlaku selama 9 (sembilan)
bulan.
4. Peringatan Tertulis III
Berupa pemotongan tunjangan jabatan sebesar 50% (limapuluh persen) berlaku 12 (dua belas) bulan
atau pemberian sanksi administratif berupa penundaan kenaikan tingkat golongan selama masa
peringatan dan akan dievaluasi pada periode penilaian berikutnya
Pejabat yang berwenang memberikan hukuman adalah:
1. Direksi
Berwenang menghukum karyawan yang menjabat tenaga pelaksana sampai dengan kepala divisi dan
staf (sederajt kepala divisi) sepanjang mengenai hukuman disiplin (tindakan indisipliner) antara lain:
a. Hukuman administratif
b. Skorsing
c. Pemutusan hubungan kerja
2. Kepala Sumber Daya Manusia atas nama Direksi
Apabila dipandang perlu juga mengikutsertakan atasan langsung dan tidak langsung dari karyawan yang
bersangkutan berwenang menghukum karyawan yang menjabat tenaga pelaksana sampai dengan
kepala seksi dan staf (sederajat seksi), sedangkan untuk karyawan yang menjabat kepala bagian dan staf
sederajat kepala bagian yang berwenang menghukum adalah direksi sepanjang mengenai hukuman
disiplin (tindakan indisipliner):
a. Tegoran tertulis
b. Peringatan tertulis I (pertama)
c. Peringatan tertulis II (kedua)
d. Peringatan tertulis III (ketiga)
3. Hukuman disiplin yang berupa hukuman administratif, skorsing dan pemutusan hubungan kerja
ditetapkan dengan surat keputusan direksi.
Sistem Komunikasi
– Kepala Proyek - - - - - - m - - -
– PSMMK3L / P2K3 m - - - - - - - - -
– Administrasi Proyek - m m m - - - - - m– Logistik - - - - m - - - - -
– Peralatan - - - - - m - - - -
IND
US
TR
I S
EK
ITA
R
MA
SY
AR
AK
AT
S
EK
ITA
R
DE
PN
AK
ER
R.S
./
PU
SK
ES
MA
S
JAM
SO
ST
EK
SU
BK
ON
.
TABEL MEDIA KONSULTASI & KOMUNIKASI (EKSTERNAL)
AS
OS
IAS
I A
2 K
4
PO
LIS
I
PE
LA
NG
GA
N
NO. URAIAN
INSTANSI PEMERINTAH
SU
PP
LIE
R
Tabel di atas menjelaskan bagaimana tugas komunikasi dari internal proyek yang di sampaikan kepada eksternal proyek menjadi tanggung jawab
dari beberapa jabatan proyek. Sebagai contoh :
Kepala proyek berkewajiban untuk menjelaskan dan berkomunikasi segala hal tentang proyeknya kepada pelanggan (owner) tentang
bagaimana kemajuan, progress, dan permasalahan yang muncul saat pelaksanaan yang memerlukan persetujuan untuk penyelesaian
masalahnya.
PSMMK3L /P2K3 berkewajiban untuk menjelaskan dan berkomunikasi tentang jaminan keselamatan kerja bagi para pekerja di proyek ini
melalui rencana-rencana manajemen K3 yang telah di susun dan di rencanakan.
Bagian administrasi proyek berurusan dengan pihak Polisi, R.S/Puskesmas, Jamsostek, juga masyarakat sekitar tentang surat-menyurat, baik itu
pemberitahuan, permohonan ijin, atau kerja sama. Dst.
1 m m m m - - - m m m m2 - - - - m m m - - - m3 m m m m m - - m m m m4 - - - - - - - - - -
5 m m - - - - - - - - -
6 - m - - - - - - - - -
7 m m m m - - - m m m -
TU
JU
AN
, SA
SA
RA
N &
P
RO
GR
AM
KE
CE
LA
KA
AN
/ IN
SID
EN
Diklat
HA
RI B
IAS
A
MA
LA
M H
AR
I / H
AR
I L
IBU
R
Poster
Sign Board
PR
OS
ED
UR
INS
TR
UK
SI K
ER
JA
Memo / Surat Edaran
Hand Phone / HT
Meeting
ID Card
TABEL MEDIA KONSULTASI & KOMUNIKASI (INTERNAL)
NO. URAIAN
KE
BIJ
AK
AN
UN
DA
NG
-UN
DA
NG
&
PE
RS
YA
RT
AN
LA
INN
YA
IDE
NT
IFIK
AS
I BA
HA
YA
&
AS
PE
K E
VA
LU
AS
I D
AM
PA
K L
ING
KU
NG
AN
MA
SA
LA
H E
KS
TE
RN
ALKONDISI DARURAT
MA
NU
AL
Tabel di atas menjelaskan bagaimana sebuah informasi beredar di lingkungan internal proyek. Penjelasannya sebagai berikut :
Pemberitahuan mengenai kebijakan proyek, baik itu tentang item pekerjaan maupun ketenaga kerjaan, diberitahukan kepada seluruh
orang-orang proyek dengan media berupa memo/surat edaran, poster, diklat, atau meeting.
Pemberitahuan mengenai identifikasi bahaya & aspek evaluasi dampak lingkungan diberitahuan dengan media memo/surat edaran,
meeting, poster, sign board, dan diklat.
Pemberitahuan mengenai tujuan, sasaran, dan program diberitahuan melalui media memo/surat edaran, meeting, dan diklat. Dst.