81

STRATEGI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kota Tidore Kepulauan dipengaruhi

secara berturut-turut dari yang paling penting atau dominan dari faktor yang

mempengaruhi kinerja penyuluh yaitu; (1) kompetensi penyuluh pada aspek

pelaksanaan program penyuluhan, (2) intensitas pemanfaatan media-media

penyuluhan, (3) persepsi posistif penyuluh terhadap tugas/ pekerjaan, (4) intensitas

pelatihan penyuluhan, dan (5) partisipasi aktif masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan

penyuluhan.

Tabel 19 Koefisien regresi pengaruh karakteristik internal, eksternal, dan kompetensi penyuluh terhadap tingkat kinerja penyuluh pertanian

Sub PeubahTingkat Kinerja Penyuluh Pertanian

Koefisien Regresi Probability (p-value)Pelaksanaan Program (X3.2) 0.563** 0.000Pemanfaatan Media (X1.7) 0.470** 0.000Persepsi terhadap Pekerjaan (X1.6)

0.359** 0.001

Pelatihan (X1.4) 0.328** 0.002Partisipasi Aktif Masyarakat (X2.7)

0.306* 0.022

Keterangan: **) nyata pada α = 0.01 *) nyata pada α = 0.05

Kompetensi Pelaksanaan Program Penyuluhan

Pelaksanaan program penyuluhan berdasarkan indikator Kementrian Pertanian

adalah sejauh mana penyuluh mampu menyediakan materi-materi penyuluhan yang

sesuai dengan kebutuhan petani, menerapkan berbagai metode penyuluhan sesuai

keadaan petani, meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani, membangun

kemitraan usaha dengan stakeholder terkait, dan menumbuhkan swadaya petani

secara mandiri. Kompetensi penyuluh dalam pelaksanaan program penyuluhan sesuai

data penelitian tergolong kurang kompeten (Lihat kembali Tabel 12).

Kondisi sebagaimana telah digambarkan tersebut, tidak hanya dipengaruhi

oleh terbatasnya kompetensi penyuluh, tetapi secara eksternal dipengaruhi juga oleh

kebijakan-kebijakan pemerintah. Fakta menunjukkan selama ini penyuluh dijadikan

alat pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang bersifat top down dan

terkesan menutupi ruang gerak penyuluh dalam melaksanakan tugas dilapangan.

Sumardjo (1999), menyatakan selama ini kompetensi yang dimiliki penyuluh lebih

82

banyak diperuntukan untuk mengawal program-program pemerintah, dengan

demikian kompetensi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah

direncanakan kurang dimanfaatkan.

Penyuluhan pertanian harus mengacu kepada perbaikan kualitas hidup dan

kesejahteraan sasaran, dan tidak mengutamakan target-target fisik yang sering kali

tidak banyak manfaatnya bagi perbaikan kualitas hidup sasarannya. Dalam pengertian

lain penyuluh harus di beri kewenangan seluas luasnya dalam melaksanakan tugas,

sebagaimana pendapat Sumardjo (1999) penyuluh harus mampu mengembangkan

suasana bebas, untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam hal berfikir dan

berdiskusi untuk menyelesaikan masalahnya.

Pemanfaatan Media Penyuluhan

Intensitas penyuluh dalam memanfaatkan media-media penyuluhan yang

tersedia merupakan bagian terpenting dari suatu upaya untuk meningkatkan

kompetensi dan kinerja penyuluh. Data penelitian menunjukkan intensitas penyuluh

memanfaatkan media hanya sebesar 22 persen, sebaliknya sekitar 78 persen tergolong

jarang memanfaatkan media tersebut. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan fakta di

lapangan yang menunjukkan media-media tersebut hanya menjadi pajangan di lemari-

lemari perpustakaan.

Rendahnya frekuensi pelatihan termasuk salah satu penyebab secara ektsernal

lain yang ikut mempengaruhi minat penyuluh memanfaatkan media cetak/elektronik

sebagai upaya memotivasi diri untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi

penyuluh. Secara kognitif intensitas pelatihan kompetensi dapat meningkatkan

motivasi sesorang penyuluh dalam mencari informasi. Penyuluh yang mampu

memanfaatkan media baik cetak/ elektronik dengan baik, sama halnya dengan

berupaya memperbaiki kualitas kerjanya (kinerja).

Hasil analisis (Lihat kembali Tabel 17) yang menunjukkan pengaruh nyata

aspek pemanfaatan media terhadap kinerja penyuluh. Artinya, rendahnya penyuluh

memanfaatkan media-media penyuluhan yang tersedia, menyebabkan menurunnya

kinerja penyuluh pertanian. Tersedianya sarana perpustakaan yang memadai

merupakan salah satu kekuatan yang harus dimaksimalkan, sehingga penyuluh lebih

tertarik untuk memanfaatkannya.

Agar kondisi tersebut dapat tercipta, maka penyuluh harus diarahkan pada

pembuatan materi-materi penyuluhan yang berkaitan dengan potensi-potensi

83

sumberdaya alam yang menjadi unggulan di wilayah kerja. Dengan demikian

penyuluh akan selalu tergerak minatnya untuk membaca dan selalu memanfaatkan

media-media yang telah disediakan. Langkah tersebut perlu ditempuh karena data

penelitian (Lihat kembali Tabel 9) menunjukkan rata-rata penyuluh jarang

memanfaatkan media-media penyuluhan (Tabloid Sinar Tani) sebagai sumber

informasi dan teknologi yang dibutuhkan petani.

Persepsi Penyuluh terhadap Tugas/Pekerjaan

Hasil penelitian menunjukkan 82 persen persepsi penyuluh terhadap tugas/

pekerjaan tergolong tinggi (Lihat kembali Tabel 9). Artinya, secara psikologi

sebagian besar penyuluh menyatakan bangga menjadi seorang penyuluh yang oleh

banyak pihak diapresiasikan sebagai ujung tombak pembangunan pertanian. Secara

sosial ada perasaan nyaman dan aman dalam membangun hubungan sosial, dimana

penyuluh merasa memiliki relasi sosial dengan kelompok tani maupun dengan tokoh-

tokoh masyarakat.

Fakta di lapangan menunjukkan tingginya persepsi penyuluh tersebut, ternyata

tidak berbanding lurus dengan kinerja yang dihasilkan. Fakta tersebut

menggambarkan bahwa persepsi positif penyuluh tidak diimbangi dengan kompetensi

yang dimiliki, terutama kompetensi-kompetensi fungsional dibidang penyuluhan.

Penyuluh perlu dibekali dengan nilai-nilai dasar filosofi penyuluhan yaitu;

penyuluhan sebagai proses pendidikan, demokrasi, dan kontinyu (Sumardjo, 2010).

Penyuluh yang telah memahami filosofi penyuluhan sebagai proses pendidikan,

demokrasi, dan kontinyu (Sumardjo, 2010) akan mampu meningkatkan motivasi

seorang penyuluh dalam melaksanakan tugas. Penyuluhan sebagai proses pendidikan

bertujuan meningkatkan kemampuan petani secara kognitif, afektif, maupun

psikomotorik.

Intensitas Pelatihan

Data penelitian menunjukkan sebagian besar (71 persen) penyuluh mengakui

jarang dipanggil mengikuti pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh kantor BP4K

maupun oleh lembaga-lembaga diklat lain. Minimnya anggaran yang dikelola institusi

penyuluhan berdampak pada kuantitas dan kualitas pelatihan. Dalam satu tahun

anggaran yang tersedia di institusi penyuluhan hanya melaksanakan satu kali kegiatan

kegiatan pelatihan, selebihnya merupakan kegiatan forum-forum penyuluhan biasa

yang bersifat koordinasi antar instansi teknis lingkup pertanian.

84

Fakta di lapangan menunjukkan selama ini pelatihan cenderung kurang

mampu menyediakan kurikulum yang sungguh-sungguh berisikan kompetensi yang

dibutuhkan penyuluh maupun petani. Penyelenggaraan pelatihan selama ini hanya

sebagai kegiatan rutin tahunan bagi penyuluh, sehingga ketika penyuluh kembali ke

lapangan pengetahuan yang pelajari saat pelatihan hilang kembali dan penyuluh

terpaksa mencari sumber informasi lain untuk memecahkan masalah yang mereka

hadapi. Pelaksanaan pendidikan dan latihan hanya dikemas dalam suatu paradigma

kewajiban bagi penyuluh agar memperoleh angka kredit untuk proses kenaikan

pangkat dan belum menjadikannya sebagai paradigma kebutuhan.

Pemerintah daerah cenderung membatasi kegiatan pelatihan penyuluhan

dengan alasan kekurangan dana. Akibatnya, kegiatan pelatihan yang dilaksanakan

oleh institusi penyuluhan terkesan asal-asalan dan belum menjadikan pelatihan

sebagai suatu paradigma kebutuhan. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan pelatihan

tidak dasarkan atas kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan penyuluh maupun

petani. Setiap kali dilakukan pelatihan semua penyuluh dipanggil sebagai peserta,

padahal belum tentu antara penyuluh yang satu dan lainnya membutuhkan kompetensi

yang sama dalam waktu yang bersamaan. Tidak adanya pemisahan kelas belajar

sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, menyebabkan hasil pelatihan tidak

memberikan dampak terhadap peserta pelatihan.

Tingkat Partisipasi Aktif Masyarakat

Data penelitian (Lihat kembali Tabel 10), menunjukkan aspek partisipasi

masyarakat dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan persen tergolong tinggi. Hasil

penelitian memberikan gambaran bahwa aspek tersebut memberikan pengaruh secara

langsung terhadap tingkat kinerja penyuluh. Fakta penelitian tersebut sejalan dengan

hasil analisis yang menunjukkan aspek ini masih rendah sehingga mempengaruhi

kinerja penyuluh. Nilai koefisien aspek partisipasi aktif masyarakat sebesar 0.306.

Artinya, besarnya pengaruh aspek tersebut terhadap kinerja penyuluh sebesar 30.6

persen Kondisi tersebut masih perlu ditingkatkan, karena keberhasilan suatu program

pembangunan sangat bergantung pada seberapa besar sikap proaktif masyarakat

terhadap kegiatan tersebut.

Sumardjo (2010) mengatakan bahwa partisipasi rakyat dalam pembangunan

bukanlah dalam bentuk pengerahan tenaga rakyat secara sukarela, tetapi justru lebih

penting adalah tergeraknya kesadaran rakyat untuk mau memanfaatkan kesempatan-

85

kesemapatan memperbaiki kualitas kehidupan diri. Upaya membangun kesadaran

masyarakat tersebut, maka kegiatan penyuluhan harus sesuai dengan prinsip-prinsip

penyuluhan dalam arti yang sebenarnya, yang partisipatif, dialogis, konvergen dan

demokratis, sehingga memberdayakan dan bukannya praktek-praktek penyuluhan

yang bersifat top down, linier dan bertentangan dengan filosofi pembangunan kapital

manusia (Sumardjo, 1999)

Margono Slamet (2001), bahwa pentingnya kebijakan desentralisasi

penyuluhan pertanian adalah untuk menggantikan sistem penyuluhan yang bersifat

regulatif sentralistis ke arah sistem penyuluhan yang fasilitatif partisipatif.

Menurutnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian perlu lebih profesional, yang

antara lain memerlukan reorientasi : (1) dari pendekatan instansi ke pengembangan

kualitas kinerja individu penyuluh; (2) dari pendekatan top down ke bottom up; (3)

dari hierarkhi kerja vertikal ke horizontal; (4) dari pendekatan instruktif ke partisipatif

dan dialogis; dan (5) dari sistem kerja linier ke sistem kerja jaringan.

Untuk lebih memaksimalkan aspek partisipasi masyarakat yang sudah

tergolong baik tersebut, maka upaya-upaya ke arah proses penyadaran masyarakat

dari seorang penyuluh perlu terus dilakukan. Masyarakat yang semakin sadar akan

potensi yang dimilikinya lebih cenderung dalam melakukan kegiatan-kegiatan positif

ke arah perbaikan kualitas hidupnya yang lebih baik.

Strategi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Penetapan strategi penyuluhan pertanian yang dijalankan selama ini terlihat

adanya kelemahan, karena penetapan strategi hanya memusatkan pada kegiatannya

untuk menyuluh pelaku utama yaitu petani dan keluarganya. Padahal, keberhasilan

penyuluhan seringkali ditentukan oleh kualitas penyuluh, dukungan banyak pihak dan

komitmen politik pemerintah pusat, serta dukungan penuh pemerintah daerah selaku

penguasa tunggal sebagai administrator pemerintahan dan pembangunan. Leagens dan

Loomis, 1980 (Sumardjo, 1999) mengatakan bahwa strategi penyuluhan yang

digunakan selama ini lebih bersifat interpersonal, namun orientasinya untuk mencapai

target yang ditetapkan secara top down.

Berdasarkan fakta-fakta penelitian dan hasil analisis serta hasil pengamatan di

lapangan yang menunjukkan kinerja penyuluh pertanian tergolong rendah, maka

diperlukan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah (BP4K), untuk memperbaiki

86

kinerja penyuluh pertanian di Kota Tidore Kepulauan, melalui rumusan strategi

penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang tepat.

Seiring dengan terus bergulirnya era reformasi dan otonomi daerah, maka

penyelenggaraan penyuluhan pertanian pun terus mengalami banyak perubahan yang

cukup signifikan. Pelaksanaan penyuluhan yang mengacu pada teknologi anjuran

secara nasional maupun regional berangsur-angsur ditinggalkan dan diganti dengan

teknologi anjuran yang spesifik lokasi.

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang mengacu kepada pemerintah

pusat telah diserahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, sehingga praktis

seluruh perangkat keras dan lunak dalam mendukung penyelenggaraan penyuluhan

pertanian seperti; penyusunan programa penyuluhan pertanian, penyiapan anggaran,

penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyuluhan, pembinaan kelompok tani,

dan beberapa kewenangan lainnya menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah

daerah.

Fakta menunjukkan sampai saat ini kewenangan yang diberikan pemerintah

pusat belum berjalan secara baik, bahkan beberapa diantaranya tidak berjalan.

Akibatnya, dijumpai banyak penyuluh yang meninggalkan wilayah kerja, karena

tugas-tugas penyuluh lebih banyak berkaitan dengan tugas-tugas kantor, bahkan

pemanfaatan tenaga penyuluh lebih banyak digunakan untuk menyelesaikan

pekerjaan diluar tugas pokoknya sebagai penyuluh. Oleh karena itu, diperlukan

strategi penyelenggaraan penyuluhan pertanian ke depan agar menjadi lebih baik.

Penyelenggaraan penyuluhan harus melibatkan seluruh stakeholder terkait seperti;

lembaga penelitian (BPTP), perguruan tinggi, swasta maupun pihak-pihak lain yang

peduli dengan penyelenggaraan penyuluhan.

Penyelenggaraan penyuluhan ke depan harus menyesuaikan dengan

permintaan dan kebutuhan sasaran penyuluhan. Dengan demikian sasaran akan

melakukan reorientasi masalah yang bersifat teknis ke masalah yang bersifat ekonomi

produktif, reorientasi dari usaha untuk memenuhi kubutuhan bahan pangan ke usaha

komiditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan mempunyai peluang pasar.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa, penyelenggaraan penyuluhan pertanian tidak

dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus melibatkan semua aspek yang

berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Untuk meningkatkan kinerja penyuluh pertanian di Kota Tidore Kepulauan,

maka diperlukan strategi-strategi penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang tepat

87

melalui upaya peningkatan terhadap tiga aspek penting yaitu; (1) peningkatan peran

organisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian; (2) jenjang karier dan

kesejahteraan penyuluh pertanian, dan (3) peningkatan peran lembaga pendukung

penyuluhan pertanian. Gambaran tentang kondisi ketiga aspek tersebut dapat dibaca

pada bab kinerja penyuluh dan faktor yang mempengaruhi.

Peningkatan Peran Organisasi Penyuluhan Pertanian

Peningkatan peran organisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian

bertujuan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh dalam melaksanakan program

penyuluhan dan perbaikan menajemen pelatihan. Upaya tersebut mencakup perbaikan

visi dan misi organisasi penyuluhan pertanian, pemberdayaan kelembagaan

penyuluhan pertanian, pemberdayaan personil penyuluh, pemberdayaan kelompok

tani, serta peningkatan kerjasama antara sistem penyuluhan pertanian dan agribisnis.

Selama ini visi dan misi organisasi penyuluhan pertanian cenderung mengikuti

kebijakan pembangunan pertanian yang menekankan pada peningkatan produksi

pangan nasional (swasembada pangan nasional). Hal tersebut berdampak pada

kegiatan penyuluhan yang lebih berorientasi pada kebijakan top down yang

menekankan pada pencapaian target-target fisik keproyekan (Sumardjo, 2010), tetapi

kurang mengembangkan penyuluhan kearah kemandirian petani dalam mengelola

usahataninya, sehingga perilaku petani dalam menerapkan inovasi cenderung

tergantung pada anjuran, arahan dan dorongan aparat pertanian.

Visi dan misi organisasi penyuluhan pertanian seperti ini tentunya

menyimpang dari falsafah dasar penyuluhan pertanian, yakni menolong orang-orang

untuk menolong dirinya sendiri, melalui suatu upaya pendidikan untuk memperbaiki

tingkat hidup mereka (to help people them selves through educational means to

improve their level of living), sehingga visi penyuluhan pertanian perlu diperbaharui

dan dipertegas ke arah pengembangan kemandirian petani dengan pendekatan dari

bawah (bottom-up) dan desentralisasi penyuluhan (Margono Slamet 2001).

Visi dan misi penyuluhan harus diarahkan pada upaya pemberdayaan petani

dalam konteks meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup petani melalui

proses yang lebih humanis. Visi dan misi harus mengacu pada konsep penyuluhan

yang sebenarnya yakni, penyuluhan pertanian adalah sistem pendidikan non formal di

bidang pertanian untuk petani-nelayan dan keluarganya serta anggota masyarakat.

Dengan mengacu pada definisi penyuluhan tersebut maka dalam penyelenggaraan

88

penyuluhan diperlukan adanya kesetaraan gender (gender mainstreaming). Hal ini

perlu dilakukan karena pembangunan pertanian berkelanjutan mengisyaratkan adanya

kesetaraan jender baik dalam keluarga maupun masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan rendahnya kinerja penyuluh pertanian di Kota

Tidore Kepulauan berhubungan erat dengan tingkat kompetensi yang dimiliki

penyuluh. Aspek-aspek kompetensi penyuluh yang diteliti dalam penelitian ini,

seluruhnya masih tergolong sedang atau kurang kompeten. Peran organisasi dalam

merancang strategi untuk meningkatkan kompetensi penyuluh ke depan adalah

melalui kegiatan pelatihan. Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa proses

pelatihan berbanding lurus dengan peningkatan kompetensi (Padmowihardjo, 2010).

Rendahnya kinerja penyuluh pertanian di Kota Tidore Kepulauan juga

disebabkan oleh faktor umur dan masa kerja. Hasil penenlitian yang menunjukkan 45

persen penyuluh berusia muda, sehingga dari segi pengalaman kerja sebagai penyuluh

tersebut masih minim. Hal ini terutama dialami oleh penyuluh-penyuluh baru yang

berpendidikan sarjana pertanian umum, sehingga kompetensi mereka dalam bidang

penyuluhan pun sangat terbatas. Sedangkan pada penyuluh yang berusia tua dan

berpendidikan rendah sudah merasa jenuh dan cenderung pasrah dengan kompetensi

yang dimiliki saat ini. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah

meningkatkan kompetensi fungsional penyuluh-penyuluh tersebut melalui kegiatan-

kegiatan pelatihan, terutama terhadap penyuluh-penyuluh baru yang masih produktif.

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan selama ini kurang didasarkan pada

pemenuhan kebutuhan penyuluh pertanian. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan

anggaran pelatihan dan kompetensi serta kemampuan instruktur pelatihan. Kondisi

tersebut membutuhkan peran organisasi secara maksimal untuk penyelenggaraan

pelatihan, yakni dengan mengembangkan sistem menajemen dan jenjang pelatihan

bagi penyuluh pertanian yang lebih selaras dengan kebutuhan kerja penyuluh dan

kebutuhan petani di lapangan.

Peningkatan intensitas kurikulum pelatihan dapat dikembangkan melalui

upaya berikut: (1) meningkatkan wawasan dan keterampilan instruktur pelatihan dan

penyuluh melalui pola kemitraan partisipatif dengan berbagai lembaga/ instansi

terkait di lingkup pemerintahan, perguruan tinggi, LSM, dan tokoh masyarakat petani

(KTNA), (2) materi pelatihan selain mencakup aspek komoditas dan teknologi, perlu

disenergikan juga dengan materi pelatihan tentang metode penelitian dan metode

penyusunan programa secara partisipatif dan berperspektif jender.

89

Hasil penenlitian juga menunjukkan bahwa rendahnya kinerja penyuluh juga

ada hubungannya dengan aspek internal seperti dukungan penghargaan dan supervisi

monitoring. Kedua aspek tersebut sesuai pengakuan penyuluh masih tergolong

kurang, sehingga diperlukan perhatian serius dari organisasi. Peran organisasi

terhadap kedua aspek tersebut dapat dilakukan melalui (1) meningkatkan koordinasi

dengan Badan Kepegawaian Daerah terkait dalam rangka pemberian penghargaan

kepada penyuluh yang berkinerja baik dan pemberian sanksi bagi penyuluh yang lalai

atau tidak disiplin menjalankan tugas. Penghargaan yang diberikan dapat

dilakukanbertepatan dengan peringatan hari-hari besar nasional maupun pada agenda-

agenda penting lainnya di daerah seperti pada peringatan HUT Kota Tidore

Kepulauan.

Peningkatan Jenjang Karier dan Kesejahteraan Penyuluh

Strategi peningkatan jenjang karier dan kesejahteraan penyuluh diperlukan

untuk meningkatkan kinerja penyuluh melalui peningkatan intensitas penyuluh dalam

memanfaatkan media penyuluhan sebagai sumber informasi dan teknologi dan

peningkatan persepsi penyuluh terhadap tugas/ pekerjaan. Fakta di lapangan

menunjukkan selama ini kemampuan teknis dan independensi (kebebasan bertindak)

penyuluh pertanian semakin terbatas, sehingga kurang sesuai lagi dengan kebutuhan

petani dan pengembangan penyuluhan interaktif yang menekankan pada upaya

pemberdayaan masyarakat tani.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan penyuluh kurang mampu

menjalankan tugasnya secara rutin karena faktor luas cakupan wilayah binaan

penyuluh, keterbatasan honor (insentif), dan rendahnya dana operasional penyuluh

(BOP). Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut ditempuh melalui penambahan

biaya operasional dari APBD, atau upaya memperoleh insentif dari bank pemberi

kredit sebagai reward atas keberhasilannya dalam pendampingan terhadap kelompok

tani yang mengelola program dana bergulir.

Mengingat jenjang karir dan insentif bagi penyuluh pertanian masih belum

mampu menjadi faktor pendorong yang dapat memotivasi bagi tercapainya kinerja

penyuluh pertanian yang baik, tercermin antara lain oleh adanya penyuluh pertanian

yang bekerja di luar lingkup penyuluhan seperti berbisnis, menjadi aparat desa atau

guru. Upaya untuk mengatasi pendapatan penyuluh yang memang belum memadai

tersebut, dapat dilakukan dengan cara mengembangkan sistem karier penyuluh

90

pertanian agar dapat lebih menjanjikan, misalnya dengan kegiatan sertifikasi profesi

penyuluh.

Peningkatan jenjang karier penyuluh secara teratur dan tepat waktu akan

berdampak pada peningkatan kesejahteraan penyuluh. Kenyataan yang selama

dialami oleh penyuluh adalah masalah Inpassing bagi penyuluh-penyuluh baru dan

keterlambatan SK kenaikan pangkat regular dengan penyesuaian tunjangan jabatan

fungsional. Kondisi tersebut secara tindak langsung sangat mengganggu aktivitas

penyuluh di lapangan. Di satu sisi pemerintah daerah menginginkan kinerja penyuluh

meningkat, tetapi disisi yang lain kesejahteraan penyuluh tidak diperhatikan.

Sertifikasi profesi penyuluh pertanian menjadi suatu keharusan karena di

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan (SP3K) disebutkan bahwa penyuluh pertanian adalah suatu

profesi. Secara umum sertifikasi penyuluh pertanian bertujuan untuk meningkatkan

mutu dan proses penyuluhan pertanian serta meningkatkan profesionalisme penyuluh

pertanian.

Sertifikasi penyuluh pertanian sangat penting karena mempunyai manfaat

dalam melindungi profesi penyuluh pertanian dari praktek-praktek yang tidak

kompeten yang dapat merusak citra penyuluh pertanian dan melindungi masyarakat

dari praktek-praktek penyuluhan pertanian yang tidak bertanggungjawab serta

menjamin mutu penyelenggaraaan penyuluhan pertanian. Sebagai sebuah profesi

maka penyuluh pertanian harus mempunyai suatu standard kompetensi sebagaimana

dengan profesi lainya.

Jumlah penyuluh PNS di Kota Tidore Kepulauan saat ini berjumlah 67 orang

yang tersebar di 72 wilayah binaan (desa/kelurahan). Dari jumlah tersebut baru 3

orang penyuluh (4 persen) yang memiliki kinerja tinggi berdasarkan standar

kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI). Terhadap ketiganya Kementrian

Pertanian melalui lembaga sertifikasi telah diikutkan pada kegiatan pelatihan seleksi

sertifikasi profesi penyuluh pertanian.

Peningkatan Peran Kelembagaan Pendukung Penyuluhan

Peningkatan peran kelembagaan pendukung penyuluh yang bertujuan untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan. Hakekat

dasar penyuluhan pertanian adalah peningkatan kualitas sumberdaya petani dan

91

nelayan dengan cara mengembangkan situasi belajar yang kondusif dalam

pengembangan kemandirian petani dalam berusahatani.

Seperti daerah lainnya di Indonesia, kegiatan penyuluhan pertanian di Kota

Tidore kepulauan juga masih menempatkan petani sebagai objek pelaksanaan

program-program pemerintah yang ditetapkan dari atas (top down). Sehubungan

dengan itu, strategi penyelenggaraan penyuluhan pertanian ke depan harus

dikembangkan untuk memandirikan petani melalui : (1) keberpihakan terhadap

kepentingan petani sebagai isu sentral dan komitmen keseluruhan penyelenggaraan

penyuluhan pertanian dengan menempatkan petani sebagai subyek sasaran dengan

orientasi pada humanisasi petani dan keluarganya yang berfokus pada

penumbuhkembangan kemandirian petani dalam berusahatani dan berbisnis;

(2)kebijakan sektoral program penyuluhan pertanian diarahkan pada farmer

participation dengan dukungan kelembagaan desa yang dapat menumbuhkembangkan

kemandirian petani; (3) mekanisme komunikasi penyuluhan yang bersifat linear

(searah) dan top-down ke komunikasi interaktif dan dialogis, sehingga terjadi

konvergensi antara petani dan pemerintah yang sekaligus dapat mewujudkan aliran

informasi yang simultan dan sinergis.

Penyelenggaran penyuluhan pertanian yang lebih banyak menekankan aspek

produksi dan kurang menyentuh sub sistem agribisnis lainnya sehingga tidak dapat

memunculkan keterpaduan pengembangan inovasi yang akhirnya berdampak pada

stagnasi inovasi. Dalam hal kelembagaan kelompok tani, kuatnya intervensi pihak

luar dalam pembentukan kelompok tani menyebabkan kelompok tani kurang dinamis

dan tidak mengakar pada masyarakat tani.

Oleh karena itu, strategi penyelenggaraan penyuluhan yang tepat dalam

pengembangan kelompok tani sebaiknya diarahkan untuk membentuk wadah bersama

bagi petani melalui upaya-upaya antara lain : (1) pembentukan kelompok tani yang

dikembangkan dan ditumbuhkan berdasarkan minat petani dan memperhatikan

kategori usia dan jender; (2) pembinaan kelompok tani ditekankan pada

pengembangan kemampuan individu anggota kelompok tani di dalam mengelola

usahatani yang berorientasi bisnis dan pengembangan kemampuan dalam membina

kehidupan berorganisasi dan berkelompok.

Hasil penelitian menunjukkan rendahnya kinerja penyuluh pertanian di Kota

Tidore Kepulauan berhubungan erat dengan aspek partisipasi masyarakat terhadap

kegiatan-kegiatan penyuluhan. Artinya, tingkat partisipasi masyarakat sangat

92

menentukan kinerja penyuluh. Secara sosial budaya/ kultur, sikap ramah masyarakat

dalam menerima kehadiran seorang penyuluh mungkin masih baik, akan tetapi jika

kehadirannya hanya untuk mengeksploitasi hak-hak masyarakat yang berkaitan

dengan pengamanan-pengamanan program pemerintah yang ditetapkan secara top

down, justru membuat masyarakat semakin jauh dari penyuluh.

Strategi ke depan yang harus dilakukan seorang penyuluh dalam

meningkatkan peran masyarakat (kelompok tani) adalah pemerintah harus

memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk berusaha. Untuk mewujudkan hal

tersebut, maka masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan program

pembangunan pertanian. Minimnya anggaran yang dikelola institusi penyuluhan

menyebabkan kegiatan penyusunan programa penyuluhan selama ini hanya bisa

dilakukan di tingkat Kota. Seharusnya kegiatan tersebut harus dilakukan secara

bertahap dan dimulai dari tingkat wilayah kerja penyuluh, sehingga keterlibatan

masyarakat (kelompok tani) bisa lebih besar.