Upload
ngokien
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Bunga Rampai Administrasi Publik
Lembaga Administrasi Negara, 2014 | 27
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET SPM BIDANG KETAHANAN
PANGAN DI KABUPATEN SAMOSIR1
Samiaji Peneliti Muda Pusat Inovasi Pelayanan Publik
Email : [email protected]
LATAR BELAKANG
Dalam rangka desentralisasi, Pemerintah Pusat telah menyerahkan
urusan pemerintahan tertentu kepada Pemerintah Daerah sehingga
kewajiban untuk menyediakan pelayanan terssebut beralih ke daerah.
Namun dengan prinsip otonomi daerah dalam negara kesatuan, otonomi
dalam pelaksanaan urusan tersebut tentulah dibatasi oleh keberadaan
negara sebagai insitusi tertinggi yang terbentuk dari konsensus masyarakat
dalam teritori tertentu, dengan konstitusi dan pengaturan tertentu yang
disusun dan disepakati bersama untuk mengatur kehidupan bersama.
Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan melakukan kontrol atas
pelaksanaan urusan tersebut. Sehingga Negara menetapkan regulasi
tertentu untuk tujuan tersebut adalah hal yang umum. Hal ini karena pada
dasarnya Negara, secara moral maupun legal mempunyai kewajiban
kewajiban untuk menjamin warganya, di setiap wilayah bagian negara ,
mendapat pelayanan dengan kualitas dan standar tertentu melalui berbagai
regulasi.
1 Tulisan ini merupakan hasil kegiatan pendampingan dalam penyusunan strategi
pencapaian SPM pada 8 (delapan) SPM di Kabupaten Samosir, kerjasama PKKOD-
LAN dan Pemerintah Kabupaten Samosir pada tahun 2013, dengan anggota Tim :
Adi Suryanto, Elly Fatimah, Suryanto, Pujiatmo Subarkah, Samiaji, Erna Irawati,
Hartoto, Renny Savitri, Widya Puspitaayu Sutisna dan Meita Ahadiyati Kartikaningsih.
Bunga Rampai Administrasi Publik
28 | Lembaga Administrasi Negara, 2014
Jaminan untuk mendapat pelayanan dengan kualitas dan standard
tertentu tersebut salah satunya dapat dicapai dengan menerapkan Standar
Pelayanan Minimal. Secara logis, standar pelayanan minimal dapat
diterapkan untuk mencapai berbagai tujuan. Pertama, untuk dapat
memberikan definisi yang jelas tentang pelayanan yang dimaksud. Kedua,
memberikan informasi untuk melakukan perencanaan dalam memberikan
pelayanan bagi masyarakat di tingkat lokal. Di samping itu informasi
tersebut juga dapat menjadi patok banding (benchmark) dalam melakukan
monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik. Selanjutnya, dengan
adanya standar ini juga memungkinkan Pemerintah Pusat untuk
memberikan penekanan pada pelayanan yang menjadi prioritas nasional.
Terakhir, standar yang ada dapat menjadi elemen yang diperlukan untuk
memperkirakan kebutuhan pembiayaan untuk menyediakan pelayanan.
Dalam implementasi SPM dimaksud, Pemerintah Daerah dihimbau
agar segera melakukan setidaknya lima langkah sebagai berikut: Pertama,
menjadikan SPM yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam dokumen
perencanaan dan penganggaran di daerah, dengan tujuan menjamin
optimalisasi penerapan dan pencapaian indikator SPM dimaksud. Kedua,
menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan
pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM
sesuai dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Non Kementerian
dimaksud; Ketiga, rencana pencapaian SPM tersebut, perlu disinkronkan
dan diintregrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra SKPD); Keempat, target tahunan pencapaian SPM dituangkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan
Bunga Rampai Administrasi Publik
Lembaga Administrasi Negara, 2014 | 29
perundang-undangan. Kelima, dalam rangka penerapan SPM di daerah
Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat melakukan koordinasi dengan
Kementerian/LPNK dan Kementerian Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal
Otonomi Daerah.
Oleh karena itu, dalam upaya mendukung percepatan pencapaian
SPM, diperlukan suatu strategi pencapaian standar pelayanan minimal.
Dengan adanya strategi ini diharapkan akan memudahkan sinkronisasi dan
intregrasi pencapaian standar pelayanan minimal dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Dengan adanya strategi ini
dapat memudahkan pemerintah kabupaten/kota untuk memperkirakan
kebutuhan pembiayaan untuk penyediaan pelayanan dasar.
Terkait dengan penyelenggaraan SPM, khususnya Bidang Ketahanan
Pangan di Kabupaten Samosir, pada tahun 2013, Lembaga Administrasi
Negara c.q Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah melakukan pendampingan
dalam penyusunan strategi pencapaian target Standar Pelayanan Minimal di
delapan bidang, dimana salah satunya adalah Bidang Ketahanan Pangan.
Penyelenggaraan SPM ketahanan pangan mencakup tiga aspek
penting ketahanan pangan, yang dapat digunakan sebagai indikator
pencapaian standar pelayanan ketahanan pangan, yaitu (a) ketersediaan
pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi
kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman, (b)
distribusi pangan, adalah pasokan pangan yang dapat menjangkau ke
seluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tanggan
dan (c) konsumsi pangan, adalah setiap rumah tangga dapat mengakses
pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi
dan seimbang serta preferensinya.
Permasalahan yang ada dalam penerapan dan pencapaian target SPM
Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Samosir adalah : 1) belum
Bunga Rampai Administrasi Publik
30 | Lembaga Administrasi Negara, 2014
tersedianya hasil analisis ketersediaan pangan sebagai dasar perencanaan
dan pelaksanaan program, 2) pemahaman dan komitmen pemerintah
daerah masih rendah dalam kelembagaan pangan sebagai unit kerja dan
DKP sebagai lembaga koordinatif dalam penanganan ketahanan pangan di
daerahnya, 3) terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM penyuluh, 4) pola
pikir dan perilaku petani masih berorientasi pada produksi sehingga kualitas
dan harga yang diterima petani masih relative rendah dan 5) masih
rendahnya kesadaran petani untuk berkelompok.
TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk :
1. Memberikan arah percepatan pencapaian SPM bidang ketahanan
pangan di Kabupaten Samosir
2. Menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders terkait
3. Mensinergikan sumber daya (resources) dalam percepatan pencapaian
SPM bidang ketahanan pangan di Kabupaten Samosir
Adapun Sasaran dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Strategi
pencapaian target SPM pada Kabupaten Samosir dalam bidang ketahanan
pangan.
METODE PERUMUSAN
Perumusan strategi percepatan pencapaian SPM dibangun
berdasarkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari
responden dengan melalui diskusi terbatas. Sedangkan data sekunder
diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan kajian penelitian, data
sekunder dikeluarkan oleh dinas/intansi terkait yang ada di Kabupaten
Samosir, Renstra, APBD, RPJM, Kabupaten Dalam Angka, dan
sebagainya. Data sekunder ini dijaring dengan menggunakan instrumen
pedoman review dokumen (document review).
Bunga Rampai Administrasi Publik
Lembaga Administrasi Negara, 2014 | 31
Analisis data dilakukan melalui beberapa tehnik, yakni :
1. Analisis Perkembangan Pencapaian SPM
Analisis perkembangan pencapaian SPM dilakukan dengan menampilkan
tren pencapaian SPM berbagai bidang dari tahun ke tahun yang dikaji
secara deskriptif analitik. Analisis perkembangan pencapaian dilengkapi
dengan analisa gap (kesenjangan) antara pencapaian yang ada dan
kesesuaian dengan target yang ditetapkan dalam SPM.
2. Analisis SWOT
Perumusan strategi juga mempertimbangkan hasil analisis SWOT yang
umum digunakan untuk memperhitungkan alternatif strategi dan
kebijakan. Pengumpulan data dilakukan dengan Focus Group Discussion
(FGD) guna mengelaborasi masukan – masukan terkait penerapan SPM
pada Kabupaten Samosir. Di samping itu, FGD juga dilakukan untuk
mendapatkan survei internal tentang strengths (kekuatan) dan
weaknesses (kelemahan), serta survei eksternal atas opportunities
(peluang/kesempatan) dan threats (ancaman).
KONSEP STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Dalam konteks pelayanan publik di daerah, kebijakan desentralisasi
dan otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah, kesejahteraan rakyat dan
pemberdayaan masyarakat. Karena itu pemerintah daerah harus
menyediakan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintah Pusat
menyelenggarakan urusan pemerintahanan yang meliputi politik luar negeri,
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
Pada ayat (5) Undang-Undang tersebut dinyatakan pula bahwa
pemerintah juga menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar enam
urusan pemerintahan tersebut. Sedangkan pada Pasal 11 Undang-Undang
Bunga Rampai Administrasi Publik
32 | Lembaga Administrasi Negara, 2014
ini dinyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi
berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan
memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan
daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas,
akuntabilitas dan efisiensi terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
Urusan wajib didefinisikan sebagai urusan daerah otonom yang
penyelenggaraannya diwajibkan oleh pemerintah. Hal ini berarti pemerintah
menetapkan urusan mana yang merupakan urusan dasar yang menjadi
prioritas penyelenggaraan dan mana yang merupakan urusan pilihan.
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
propinsi merupakan urusan dalam skala propinsi, sedangkan urusan wajib
yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota
merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota. Penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang bersifat wajib, baik untuk pemerintahan propinsi
maupun untuk pemerintahan kabupaten dan kota sebagaimana disebutkan
di atas harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Urusan yang bersifat pilihan adalah urusan-urusan yang dapat dipilih
untuk diselenggarakan oleh pemerintahan daerah berdasarkan kriteria
pembagian urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas. Urusan
yang bersifat pilihan tersebut meliputi urusan pemerintahan yang secara
nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang
bersangkutan. Dalam penyelenggaraan urusan pilihan tersebut,
pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota
dapat memilih bagian urusan pemerintahan pada bidang-bidang tertentu
seperti pertanian, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan
perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, kesehatan,
pendidikan, ketenagakerjaan, dan berbagai bidang lainnya.
Bunga Rampai Administrasi Publik
Lembaga Administrasi Negara, 2014 | 33
Adanya pembagian urusan pemerintahan memberi petunjuk bahwa
terdapat urusan-urusan pemerintahan tertentu yang penyelenggaraannya
dibagi-bagi antara pemerintah, pemerintahan daerah propinsi, dan
pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dengan demikian penyelenggaraan
urusan pemerintahan tersebut melibatkan pemerintah, pemerintahan
daerah propinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota secara bersama-
sama. Pembagian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut
merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah dan
pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota atau antar
pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai
satu sistem pemerintahan.
Sesuai dengan deskripsi di atas, UU No. 32 Tahun 2004
mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
bersifat wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada SPM yang
dilaksanakan secara bertahap. SPM dimaksud akan dijabarkan oleh masing-
masing kementrian/lembaga terkait untuk menyusun SPM masing-masing.
SPM didefinisikan sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja
penyelenggaraan urusan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan
dasar kepada masyarakat.
SPM merupakan alat untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah
dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Tingkat kesejahteraan
masyarakat akan sangat tergantung pada tingkat pelayanan publik yang
disediakan oleh pemerintah daerah. SPM sangat diperlukan oleh
pemerintah daerah dan masyarakat sebagai konsumen pelayanan itu
sendiri. Bagi pemerintah daerah suatu SPM dapat dijadikan sebagai tolok
ukur (benchmark) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk
menyediakan pelayanan tertentu. Sedangkan bagi masyarakat SPM akan
menjadi acuan dalam menilai kinerja pelayanan publik, yakni kualitas dan
kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Bunga Rampai Administrasi Publik
34 | Lembaga Administrasi Negara, 2014
Berkenaan dengan penyelenggaraan SPM sebagai turunan dari PP
Nomor 65 Tahun 2005, maka diterbitkan Permendagri Nomor 6 Tahun
2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar
Pelayanan Minimal, dimana ruang lingkup dari Permendagri tersebut
meliputi: a) Jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM, b) Indikator
SPM, c) nilai SPM, d) Batas waktu pencapaian SPM, dan e)
Pengorganisasian penyelenggaraan SPM.
Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PP No. 65 Tahun 2005, penyusunan
SPM oleh masing-masing Menteri/Pimpinan LPND dilakukan melalui
konsultasi yang dikoordinasi oleh Menteri Dalam Negeri. Konsultasi tersebut
dilakukan dengan tim konsultasi yang terdiri dari unsur-unsur Departemen
Dalam Negeri, Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas, Departemen Keuangan, Kementrian Negara
Pemberdayaan Aparatur Negara, dengan melibatkan Menteri/Pimpinan
LPND terkait, yang dibentuk dengan Kepmendagri. Hasil konsultasi tersebut
dikeluarkan oleh masing-masing Kemtenterian/Lembaga sebagai Peraturan
Menteri yang bersangkutan.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN
Pelayanan dasar bidang ketahanan pangan adalah pelayanan dasar
untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu,
bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan
terjangkau oleh daya beli masyarakat. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
bidang ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah
kabupaten/kota terdiri atas : 1) ketersediaan dan cadangan pangan, 2)
distribusi dan akses pangan, 3) penganekaragaman dan keamanan pangan
dan 4) penanganan kerawanan pangan.
Untuk indikator dan target capaian standar pelayanan minimal bidang
ketahanan pangan menurut Petaturan Menteri Pertanian Nomor
Bunga Rampai Administrasi Publik
Lembaga Administrasi Negara, 2014 | 35
65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai
berikut :
Table.1
Indikator dan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal
Bidang Ketahanan Pangan Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.
65/Permentan/OT.140/12/2010
Sumber : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010
PERKEMBANGAN PENCAPAIAN SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN KURUN
WAKTU 2009-2012
Target capaian indikator SPM Bidang Ketahanan Pangan dalam kurun
waktu 2009-2012 dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Pelayanan ketersediaan dan cadangan pangan
Pencapaian pelayanan dasar ketersediaan pangan dan cadangan
pangan dioperasionalkan melalui indicator ketersediaan energi dan
protein per kapita, dan indicator penguatan cadangan pangan. Capaaian
masing-masing indicator dalam penerapan SPM Bidang Ketahanan
Pangan sebagaimana uraian berikut :
No. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator Target SPM
Tahun Nilai
1. Pelayanan Ketersediaan dan Cadangan Pangan
Ketersediaan energi dan protein per kapita 2015 90%
Penguatan Cadangan Pangan 2015 60%
2. Pelayanan Distribusi dan Akses Pangan
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan
akses pangan di daerah
2015 90%
Stabilitas harda dan pasokan pangan 2015 90%
3. Pelayanan Penganekaragaman dan keamanan pangan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 2015 90%
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan
Pangan
2015 80%
4. Pelayanan Penanganan Kerawanan Pangan
Penanganan Kerawanan pangan 2015 60%
Bunga Rampai Administrasi Publik
36 | Lembaga Administrasi Negara, 2014
a. Ketersediaan energi dan protein per kapita
Ketersediaan energi dan protein perkapita adalah tingkat
ketersediaan energi dan protein per kapita. Tingkat ketersediaan
energi adalah sebesar 2.200 Kkal/kapita/hari dan protein sebesar
57 gram/kapita/hari.
Capaian indicator ketersediaan energi dan protein kurun waktu
2009-2012 sebagaimana diagram berikut :
Diagram. 1
Capaian Indicator Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita
Tahun 2009-2012
sumber: PKKOD, data diolah (2013)
Meskipun target untuk indicator ketersediaan energi dan protein per
kapita pada tahun 2015 sebesar 90%, akan tetapi capaian indicator
ini dari 2009-2012 telah melampaui target nasional, dimana pada
tahun 2009 capaiannya adalah 117,5%, tahun 2010 tingkat capaian
120,8%, tahun 2011 tingkat capaian 121,65% dan tahun 2012
tingkat capaiannya sebesar 129,23%.
b. Penguatan cadangan pangan
Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam
Bunga Rampai Administrasi Publik
Lembaga Administrasi Negara, 2014 | 37
ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber
pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan
dalam negeri atau daerah dari waktu-ke waktu.
Capaian indicator penguatan cadangan pangan dapat dilihat pada
diagram berikut :
Diagram. 2
Capaian Indicator Penguatan Cadangan Pangan
Tahun 2009-2012
sumber : PKKOD (data diolah) 2013
Hingga tahun 2012, capaian untuk indicator penguatan cadangan
pangan SPM Bidang Ketahanan Pangan masih jauh dibawah capaian
target nasional. Tahun 2009 capaian indicator ini adalah 35%, tahun
2010 sebesar 39,87%, tahun 2011 sebesar 42,87% dan tahun 2012
adalah sebesar 41,07%.
2. Pelayanan distribusi dan akses pangan
Pencapaian standar pelayanan minimal distribusi pangan dan akses
pangan di operasionalkan melalui indicator ketersediaan informasi
pasokan, harga dan akses pangan serta indicator stabilisasi dan
pasokan harga.
Bunga Rampai Administrasi Publik
38 | Lembaga Administrasi Negara, 2014
a. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
Informasi pasokan, harga dan akses pangan adalah kumpulan data
harga pangan, pasokan pangan dan akses pangan yang dipantau dan
dikumpulkan secara rutin atau periodic oleh provinsi maupun
kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk
membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah
distribusi pangan.
Capaian target untuk indicator ketersediaan pasokan, harga dan
akses pangan di daerah sebagaimana diagram berikut :
Diagram.3
Capaian Indicator Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan
Akses Pangan di Daerah Tahun 2009-2012
sumber : PKKOD, data diolah, 2013
Diagram diatas dapat disimpulkan bahwa capaian indicator
ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
pada kurun waktu 2009-2012 telah melampaui target nasional
sebesar 90% pada tahun 2015. Tahun 2009, capaian targetnya
sebesar 152%, tahun 2010, 2011 dan 2012 capaian indicator ini
adalah sebesar 156,04%.
Bunga Rampai Administrasi Publik
Lembaga Administrasi Negara, 2014 | 39
b. Stabilitas harga dan pasokan pangan
Guna mencegah terjadinya gejolah harga pangan dan penurunan
pasokan pangan disuatu wilayah, maka pemerintah akan melakukan
pemantauan dan melakukan intervensi secara cepat dan tepat.
Harga dinyatakan stabil jika gejolah harga pangan di suatu wilayah
kurang dari 25% dari kondisi normal. Sedangkan pasokan pangan
dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan disuatu wilayah
berkisar antara 5% - 40%.
Capaian target untuk indicator ini dapat dilihat pada diagram berikut:
Diagram. 4
Capaian Indicator Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Tahun
2009-2012
sumber : PKKOD, data diolah, 2013
Untuk indicator stabilitas harga dan pasokan pangan kurun waktu
2009-2012 tingkat capaiannya masih jauh dibawah target nasional.
Pada tahun 2009, tingkat capaiannya adalah 45%, tahun 2010
capaiannya sebesar 63,75%, tahun 2011 capaiannya sebesar
44,52% dan tahun 2012 target capaian indicator ini sebesar 36,15%.
3. Pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
Pelayanan panganekaragaman dan keamanan pangan terdiri dari dua
Bunga Rampai Administrasi Publik
40 | Lembaga Administrasi Negara, 2014
indicator, yaitu indicator skor pola pangan harapan (PHH) dan indicator
pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.
a. Pencapaian skor pola pangan harapan (PHH)
Nilai capaian peningkatan skor pola pangan harapan (PHH) adalah
komposisi sekelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat
memenuhi energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin
tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam,
bergizi dan seimbang.
Capaian untuk indicator skor pola pangan harapan (PHH)
sebagaimana diagram berikut :
Diagram. 5
Capaian Indicator Skor Pola Pangan Harapan (PHH)
Tahun 2009-2012
sumber : PKKOD, data diolah, 2013
Secara umum capaian untuk indicator pola pangan harapan masih
jauh dibawah target nasional. Untuk tahun 2009, tingkat capaian
sebesar 42%. Tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi sebesar
43,2%, tahun 2011 menjadi sebesar 45,3% dan untuk tahun 2012
mencapai 47,1%.
Bunga Rampai Administrasi Publik
Lembaga Administrasi Negara, 2014 | 41
b. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan
untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia
dan benda lain yang mengganggu,merugikan dan membahayakan
manusia.
Capaian indicator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
kurun waktu 2009-2012 dapat dilihat pada diagram berikut :
Diagram.6
Capaian Indicator Pengawasan dan Pembinaan
Keamanan Pangan Tahun 2009-2012
sumber : PKKOD, data diolah, 2013
Jika merujuk pada target nasional pencapaian SPM Bidang
Ketahanan Pangan terutama untuk indicator pembinaan dan
pengawasan keamanan pangan masih jauh dari target nasional yang
telah ditetapkan yaitu sebesar 80%. Capaian tahun 2009 sebesar
43%, tahun 2010 capaiannya sebesar 50%, tahun 2011 besaran
capaianya adalah 55% dan tahun 2012 capaian target nya sebesar
60%
Bunga Rampai Administrasi Publik
42 | Lembaga Administrasi Negara, 2014
4. Pelayanan Penanganan Kerawanan Pangan
Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan
kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu
wilayah sedini munkin dan kedua melakukan penanggulangan
kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-
program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani
dan penanggulangan daerah rawan pangan transien melalui bantuan
sosial.
Untuk capaian indicator penanganan daerah rawan pangan dapat dilihat
pada table berikut :
Diagram.7
Capaian Indicator Penanganan Daerah Rawan Pangan
Tahun 2009-2012
sumber : PKKOD, data diolah, 2013
Tabel diatas memperlihatkan capaian dari indicator penanganan daerah
rawan pangan pada kurun waktu 2009-2012. Target nasional untuk
indicator ini adalah 60% pada tahun 2015. Pada tahun 2009 dan 2010
capaian untuk indicator ini adalah sebesar 50%. Namun pada tahun
2011 dan 2012 capaian indicator ini sudah melampaui target nasional,
yaitu sebesar 100%.
Bunga Rampai Administrasi Publik
Lembaga Administrasi Negara, 2014 | 43
GAP CAPAIAN SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN
Sampai dengan kurun waktu 2012, realisasi capaian SPM bidang
Ketahanan Pangan dan gap nya di Kabupaten Samosir sebagaimana
tergambar pada tabel berikut ini :
Tabel. 2
Realisasi Capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan
dan Gap nya
No. Indikator Capaian
Tahun 2012
Target/Tahun
Capaian Gap
1. Ketersediaan energi dan
protein per kapita
129,23% 90%/2015 +39,23%
Penguatan cadangan
pangan
41,06% 60%/2015 -18,93%
2 Ketersediaan informasi
pasokan, harga dan akses
pangan di daerah
156,04% 90%/2015 +66,04%
Stabilitas harga dan
pasokan pangan
36,15% 90%/2015 -53,85%
3 Skor Pola Pangan Harapan
(PPH)
47,10% 90%/2015 --42,90%
Pengawasan dan
pembinaan keamanan
pangan
60% 80%/2015 -20%
4. Penanganan daerah rawan
pangan
100% 60%/2015 +40%
sumber : PKKOD, 2013 (data diolah)
Tabel diatas memperlihatkan capaian target SPM terhadap indikator-
indikator didalam SPM Bidang Ketahanan Pangan. Untuk indikator
ketersediaan energi dan protein per kapita, capaian tahun 2012 adalah
129,23%, hal ini telah melampaui target nasional yang dicanangkan
sebesar 90% tahun 2015. Indikator penguatan cadangan pangan, capaian
tahun 2012 adalah 41,06% dari target nasional sebesar 60%, sehingga
terdapat gap sebesar 18,93% yang harus dicapai sampai dengan tahun
2015.
Bunga Rampai Administrasi Publik
44 | Lembaga Administrasi Negara, 2014
Untuk indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses
pangan di daerah, capaian tahun 2012 adalah 156,04% atau sudah
melampaui target nasional sebesar 90% pada tahun 2015. Tingkat capaian
untuk indikator stabilitas harga dan pasokan pangan pada tahun 2012
adalah 36,15%, dengan demikian masih ada gap sebesar 53,85% untuk
mencapai target nasional tahun 2015 sebesar 90%.
Untuk indikator skor pola pangan harapan (PHH) tingkat capaian pada
tahun 2012 adalah 47,10%, dengan demikian ada gap sebesar 42,90%
untuk mencapai target nasional 90% tahun 2015. Sementara itu tingkat
capaian untuk indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan,
capaian tahun 2012 adalah 60% sedangkan target nasional adalah 80%,
dengan demikian masih ada gap sebesar 20%.
Untuk indikator penauggulangan daerah rawan pangan tingkat
capaian pada tahun 2012 adalah 100%, sedangkan target nasional yang
harus dicapai pada tahun 2015 adalah 60%. Dengan demikian gap nya
adalah +40%.
ANALISIS STRATEGI PENCAPAIAN SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN
Analisis SWOT dilakukan untuk mengatahui peta kekuatan (strength),
kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan (threath)
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Samosir
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Analisis diawali dengan
mengkaji faktor internal sebagaimana terangkum pada table dibawah ini.
1. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan atau IFAS (Internal Factors Analysis
Summary)
Hasil survei internal tentang Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan
(Weaknesses) yang mempengaruhi pencapaian SPM bidang ketahanan
di Kabupaten Samosir terangkum pada tabel berikut:
Bunga Rampai Administrasi Publik
Lembaga Administrasi Negara, 2014 | 45
Tabel 3.
Internal Factors Summary (IFAS)
No. IFAS Bobot Nilai Skor Peringkat rata-
rata
Kekuatan
1. UU No. 7 Tahun 1996
tentang Ketahanan
Pangan
0,2 3 0,6 3 1,00
2. Program kerja Badan
Ketahanan Pangan
dan Pelaksana
Penyuluhan
0,3 4 1,2 2
3. Adanya penyuluh yang
memiliki kemampuan
dan pengalaman
dalam pengembangan
ketahanan pangan
melalui penyuluhan
pertanian, perikanan
dan kehutanan
0,4 5 2,0 1
4. Adanya dukungan dari
legislatif dan eksekutif
maupun tokoh
masyarakat
0,1 2 0,2 4
Kelemahan
1. Terbatasnya jumlah
penyuluh pertanian,
peternakan,
perikanan dan
kehutanan
0,4 - 3 - 1,2 2 -
0,92
2. Pada umumnya
penyuluh masih
membutuhkan
peningkatan
kemampuan dan
keterampilan alam
penguasaan sistem
perencanaan,
pemrograman dan
teknis pelaksanaan
0,2 - 4 - 0,8 3
3. Belum tersedianya
sumber informasi
tentang potensi
daerah yang akurat
0,1 - 2 - 0,2 4
Bunga Rampai Administrasi Publik
46 | Lembaga Administrasi Negara, 2014
No. IFAS Bobot Nilai Skor Peringkat rata-
rata
4. Belum lengkapnya
pedoman umum dan
teknis pelaksanaan
kegiatan
0,3 - 5 - 1,5 1
Dari tabel di atas terdapat 4 (empat) faktor Kekuatan (Strength) yang
diidentifikasi. Secara keseluruhan, factor Kekuatan mendapat nilai rata-
rata 1,00. Kekuatan diantaranya adalah : (1) Adanya penyuluh yang
memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengembangan
ketahanan pangan melalui penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan, (2) Program kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan, (3) UU No. 7 Tahun 1996 tentang Ketahanan Pangan dan
(4) Adanya dukungan dari legislatif dan eksekutif maupun tokoh
masyarakat.
Sementara untuk faktor kelemahan memperoleh skor rata-rata 0,92.
Beberapa kelemahan yang teridentifikasi dalam pencapaian SPM bidang
Ketahanan Pangan di Kabupaten Samosir dalam kurun 2009-2012
yakni: (1) Belum lengkapnya pedoman umum dan teknis pelaksanaan
kegiatan, (2) Terbatasnya jumlah penyuluh pertanian, peternakan,
perikanan dan kehutanan, (3) Pada umumnya penyuluh masih
membutuhkan peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam
penguasaan sistem perencanaan, pemrograman dan teknis pelaksanaan
dan (4) Belum tersedianya sumber informasi tentang potensi daerah
yang akurat.
2. Identifikasi Peluang dan Ancaman atau EFAS (Eksternal Factors Analysis
Summary)
Identifikasi terhadap factor eksternal dilakukan melalui pengkajian
peluang dan tantangan yang melingkupi Badan Ketahanan Pangan dan
Bunga Rampai Administrasi Publik
Lembaga Administrasi Negara, 2014 | 47
Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Samosir. Faktor eksternal yang
mencakup Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) termuat pada
table berikut.
Tabel. 4
External Factors Analysis Summary (EFAS)
No. IFAS Bobot Nilai Skor Peringkat rata-
rata
Peluang
1. Tersedianya peraturan
pendukung
0,4 5 2,0 1 0,97
2. Terbukanya jaringan
kerja global
0,2 4 0,8 3
3. Tersedianya program
pelatihan manajemen
dan teknis
0,1 2 0,2 4
4. Otonomi daerah yang
memberikan
kesempatan bagi
daerah untuk dapat
berkreasi dan inovatif
0,3 3 0,9 2
Ancaman
1. Munculnya badan atau
usaha swasta yang
menguasai pasar
pertanian, perikanan
dan peternakan
0,4 5 2,0 1 1,00
2. Tuntutan dan desakan
masyarakat akan
pengembangan
pertanian, perikanan
dan peternakan yang
unggul dan bersaing
0,1 2 0,2 4
3. Tuntutan
pengembangan
pertanian, perikanan
dan peternakan dan
kehutanan yang
bertaraf internasional
0,2 3 0,6 3
4. Iklim yang kurang
mendukung
0,3 4 1,2 2
Bunga Rampai Administrasi Publik
48 | Lembaga Administrasi Negara, 2014
Secara keseluruhan untuk faktor peluang mendapat skor rata-rata 0,97.
Beberapa peluang yang dimiliki Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan antara lain: (1) Tersedianya peraturan pendukung, (2)
Otonomi daerah yang memberikan kesempatan bagi daerah untuk dapat
berkreasi dan inovatif, (3) Terbukanya jaringan kerja global dan
(4)Tersedianya program pelatihan manajemen dan teknis.
Sedangkan untuk faktor ancaman mendapat skor rata-rata 1,00.
Beberapa ancaman/tantangan yang dihadapi Badan Ketahanan Pangan
dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Samosir diantaranya (1)
Munculnya badan atau usaha swasta yang menguasai pasar pertanian,
perikanan dan peternakan, (2) Iklim yang kurang mendukung, (3)
Tuntutan pengembangan pertanian, perikanan dan peternakan dan
kehutanan yang bertaraf internasional dan (4) Tuntutan dan desakan
masyarakat akan pengembangan pertanian, perikanan dan peternakan
yang unggul dan bersaing.
3. Pemilihan Faktor Kunci Yang Penting
Langkah pertama, dalam pemilihan faktor kunci ini telah dilakukan pada
saat identifikasi faktor internal dan eksternal sebagaimana tersebut di
atas. Hasil skoring untuk keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut:
S = 1,00, W = 0,92, O = 0,97 dan T = 1,00.
Langkah kedua, dari hasil scoring tersebut digunakan untuk menentukan
peta kekuatan badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan.
Dari hasil skoring diketahui S > W dan O < T. Peta kekuatan Ketahanan
Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Samosir dapat
digambarkan sebagai berikut:
Bunga Rampai Administrasi Publik
Lembaga Administrasi Negara, 2014 | 49
Dari gambar di atas maka dapat disimpulkan bahwa posisi kekuatan
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten
Samosir berada dalam Kuadran II, artinya meski menghadapi berbagai
ancaman, organisasi masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi
yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk
memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi
diversifikasi;
Langkah ketiga adalah merumuskan strategi pencapaian SPM Badan
Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan yang dapat digambarkan
dalam matriks sebagai berikut:
IFAS
EFAS
KEKUATAN (S)
KELEMAHAN (W)
PELUANG (O) Asumsi S-O
Memanfaatkan adanya
penyuluh yang
memiliki kemampuan
dalam pengembangan
Asumsi W-O
memanfaatkan peluang
tersedianya peraturan
pendukung untuk
mengatasi munculnya
badan usaha swasta yang
P E T A K E K U A T A N S T R A T E G I S
O
W
T
Kuadran I
(SO, Agresif)
Kuadran II
(ST, Diversifikasi)
Kuadran IV
(WT, Defensif)
Kuadran III
(WO, turn-Around)
S = 1,00 W = 0,92
O = 0,97
T = 1,00
1.00 1,00
Bunga Rampai Administrasi Publik
50 | Lembaga Administrasi Negara, 2014
ketahanan pangan
melalui penyuluhan
pertanian, perikanan
dan kehutanan
Memanfaatkan
program kerja Badan
Ketahanan Pangan
dan Pelaksana
Penyuluhan
menguasa pasar
pertanian, perikanan dan
peternakan
ANCAMAN (T) Asumsi S-T
Memanfaatkan program
kerja Badan Ketahanan
Pangan dan Pelaksana
Penyuluhan guna
merespons tuntutan dan
desakan masyarakat
akan pengembangan
pertanian, perikanan dan
peternakan yang unggul
dan bersaing
Asumsi W-T
Meningkatkan jumlah
penyuluh pertanian,
peternakan, perikanan
dan kehutanan
Mengoptimalkan
ketersediaan sumber
informasi tentang
potensi daerah yang
akurat
Pilihan strategi yang dipilih adalah menggunakan asumsi S-T, yakni
strategi memanfaatkan program kerja Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan guna merespons tuntutan dan desakan
masyarakat akan pengembangan pertanian, perikanan dan peternakan
yang unggul dan bersaing. Peluang yang dimiliki BKPP diantaranya
adalah tersedianya peraturan pendukung dan terbukanya jaringan
global. Adapun kelemahannya antara lain, terbatasnya jumlah penyuluh
pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan serta belum
tersedianya sumber informasi tentang potensi daerah yang akurat.
STRATEGI PENCAPAIAN SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN
Setelah mengetahui gap capaian kinerja SPM yang harus diraih, maka
langkah selanjutnya adalah menyusun strategi untuk mencapai visi dan misi
Bunga Rampai Administrasi Publik
Lembaga Administrasi Negara, 2014 | 51
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Samosir.
Adapun strategi yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian standar
pelayanan minimal di bidang Ketahanan Pangan meliputi :
1. Peningkatan Kesejahteraan Petani
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dalam
mendorong pelayanan aparat pemerintah di bidang pertanian, perikanan
dan kehutanan maka perlu dilakukan revitalisasi penyuluh pertanian
maupun pelatihan untuk meningkatkan kemampuan petugas penyuluh
pertanian, perikanan dan kehutanan.
Tujuan :
Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan daya
saing masyarakat pertanian, terutama petani yang tidak dapat terjangkau
akses terhadap sumberdaya usaha pertanian.
2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan pada
program pokok intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi maupun
rehabilitasi.
Tujuan :
Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan usaha
pengembangan dan produksi komoditas dalam memfasilitasi
peningkatan dan keberlanjutan Ketahanan Pangan untk menambah
penghasilan petani.
3. Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Pertanian/Pekebunan
Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan yang meningkat
menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan pembangunan pertanian.
Bunga Rampai Administrasi Publik
52 | Lembaga Administrasi Negara, 2014
Tujuan :
Tujuan dari kegiatan/program ini adalah untuk memfasilitasi pemasaran
hasil produksi pertanian/ perkebunan sehingga petani mendapatkan
hasil dari secara maksimal.
4. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Modern
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
diharapkan mampu meningkatkan usaha agribisnis petani.
Tujuan :
Tujuan dari program ini adalah untuk memfasilitasi berkembangnya
usaha agribisnis yang mencakup usaha di bidang agribisnis hulu, on
farm, hilir dan usaha jasa serta pendukungnya.
5. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Penyuluhan Lapangan
Pembangunan pertanian hanya akan berhasil apabila didukung oleh
ketersediaan data dan informasi pertanian. Oleh karena itu, keberadaan
penyuluh pertanian lapangan dalam menyediakan data dan informasi
pertanian sangat dibutuhkan
Tujuan :
Program ini bertujuan untuk pemberdayaan penyuluh pertanian yang
diwujudkan dalam suatu pengembangan sistem informasi pertanian
untuk masyarakat yang meliputi serangkaian kegiatan pengumpulan data
potensi lahan, komoditi, panen, iklim dan informasi pasar pertanian yang
up to date sehingga penyuluhan lebih maksimal.
6. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Untuk meningkatkan produksi peternakan perlu adanya penerapan
teknologi peternakan.
Bunga Rampai Administrasi Publik
Lembaga Administrasi Negara, 2014 | 53
Tujuan :
Tujuan dari kegiatan ini adalah agar terwujud produksi peternakan yang
dapat mendukung ketahanan pangan masyarakat.
7. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Guna meningkatkan produksi pengembangan sistem penyuluhan
perikanan perlu adanya penerapan teknologi perikanan.
Tujuan :
Tujuan dari program ini adalah guna meningkatkan produksi pertanian
oleh masyarakat petani/peternak ikan.
8. Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan
Agar kesejahteraan petani dapat tercapai, maka salah satu langkah
adalah dengan meningkatkan produksi hasil pertanian/perkebunan.
Tujuan :
Tujuan dari program ini adalah agar produksi pertanian/perkebunan
dapat meningkat dan seiring dengan itu, kesejahteraan petani akan ikut
meningkat.
9. Program Peningkatan Informasi Penyuluhan
Untuk peningkatan informasi penyuluhan kepada masyarakat petani
perlu dilakukan dengan penyuluhan yang optimal dengan berbagai
media.
Tujuan :
Tujuan dari program ini adalah agar masyarakat petani tidak tertinggal
informasi yang terkait dengan pertanian, perikanan, peternakan,
perkebunan dan kehutanan.
Bunga Rampai Administrasi Publik
54 | Lembaga Administrasi Negara, 2014
Penutup
Pelaksanaan urusan bidang ketahanan pangan di lingkungan
pemerintahan daerah didasarkan pada PP No. 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, PP No. 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM, dan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/
Kota.
Di Pemerintah Kabupaten Samosir, urusan ketahanan pangan
dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.
Sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang relatife baru, Badan
Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan memang masih terkendala
dengan beberapa hal menyangkut minimnya SDM baik jumlah maupun
kualitas, minimnya sarana-parsarana serta keterbatasan alokasi anggaran
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Namun demikian, kendatipun dihadapkan pada kelemahan dan
tantangan yang demikian, keberadaan Badan Ketahanan Pangan dan
Pelaksana Penyuluhan memiliki kekuatan dan peluang yang cukup besar.
Salah satu kekuatan (strength) yang menjadikan SKPD ini kuat adalah
adanya perintah konstitusi (UUD) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996
tentang Pangan yang mengamanatkan pembangunan pangan
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang
memberikan manfaat secara adil dan merata.
Berdasarkan analisis SWOT dan skoring yang telah dilakukan, maka
peta kekuatan Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
berada pada Kuadran II, artinya meski menghadapi berbagai ancaman,
organisasi masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus
Bunga Rampai Administrasi Publik
Lembaga Administrasi Negara, 2014 | 55
diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi;
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1996 tentang Pangan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/210
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan
Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal
Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Samosir
Lembaga Administrasi Negara, 2003, Standard Pelayanan, Pusat Kajian
Manajemen Pelayanan, Jakarta.
Bunga Rampai Administrasi Publik
56 | Lembaga Administrasi Negara, 2014