STRATEGI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI ...repository.fisip-untirta.ac.id/561/1/2. STRATEGI DINAS... · Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Kata Kunci: Strategi,

STRATEGI DINAS PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN DAN KOPERASI BAGI USAHA

MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

KOTA TANGERANG MENGHADAPI

PERSAINGAN GLOBAL

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh Diana

Pusvita NIM

6661110605

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SERANG, Agustus 2015

ABSTRAK

Diana Pusvita. NIM. 6661110605 2015. Skripsi. Strategi Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global. Program Studi Ilmu

Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I Drs. Oman Supriyadi, M.Si.

Pembimbing II Maulana Yusuf, M.Si.

Fokus penelitian ini adalah Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang Menghadapi

Persaingan Global. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini

diantaranya adalah modal usaha pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) Kota Tangerang masih rendah, kurangnya promosi produk-produk Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang, pemberdayaan yang

dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang belum

optimal. Penelitian ini menggunakan teori J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen

dalam manajemen strategis 2003: Pengamatan Lingkungan, Perumusan Strategi,

Implementasi Strategi, dan Evaluasi dan Pengendalian. Penelitian ini menggunakan

metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global sudah baik, namun

masih perlu pembenahan dalam berbagai aspek. Hal ini disebabkan oleh beberapa

faktor, seperti: tidak adanya pusat oleh-oleh Kota Tangerang produksi UMKM

sebagai wadah promosi dan publikasi kepada masyarakat dan pendatang baik

nasional maupun mancanegara, kurangnya sumber daya manusia yang ada di Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Kata Kunci: Strategi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

iii

ABSTRACT

Diana Pusvita. NIM. 6661110605 2015. Minithesis. Strategy of the Department

of Industry, Trade and Cooperatives for Micro Businesses Small and Medium

Enterprises (UMKM) Tangerang City facing the Global competition. Public

Administration Department, Social and Politic Faculty, Sultan Ageng Tirtayasa

University. First Advisor Drs. Oman Supriyadi, M.Si. Second Advisor Maulana

Yusuf, M.Si.

The research focus is Strategy of the Department of Industry, Trade and

Cooperatives for micro businesses small and medium enterprises (UMKM)

Tangerang City facing the global competition. The problems identified by the

reseachers in this research are venture capital principals micro, small and medium

enterprises (UMKM) Tangerang City still low, the lack of promotion of the products

of micro, small and medium enterprises (UMKM) Tangerang City, empowerment

conducted Department of Industry, Trade and Cooperatives Tangerang City hasn’t

been optimal. This research uses theories of J. David Hunger and Thomas I.

Wheelen in Manajemen Strategis 2003: Environmental Observation, the

Formulation of Strategy, Implementation of the Strategy, and Evaluation and

Control. This research uses qualitative method. The result showed that the strategy

of the Department of Industry, Trade and Cooperatives for Micro Small and

Medium Enterprises (UMKM) Tangerang City Facing the Global Competition is

already good, but it still needs improvements in various aspects. This is due to

several factors, such as: the absence of a gift center in Tangerang City by the

production of UMKM as promotions and publication to the expat community and

both national and international tourists, the lack of human resources existing in the

Department of Industry, Trade and Cooperatives.

Keywords: Strategy, Micro Businesses Small and Medium Enterprises

iv

Hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha

berusaha semaksimal mungkin

lampaui apa yang orang lain kira tidak mungkin dilakukan

Buat tujuan, mimpi, harapan, setinggi mungkin dan jangan

pernah berhenti hingga mendapatkannya

Skripsi ini aku persembahkan untuk

Bapak, Mama, Kakak, Adik dan seluruh keluarga tercinta

Terimakasih untuk motivasi yang selama ini diberikan

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah

memberikan Rahmat dan KaruniaNya sehingga penyusunan skripsi ini dapat

diselesaikan dengan baik. Penelitian ini merupakan salah satu syarat skripsi untuk

memperoleh gelar sarjana Strata I (satu) pada Program Studi Ilmu Administrasi

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Adapun isi dari penelitian ini akan membahas mengenai “Strategi Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Bagi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global.”

Diharapkan dapat memberikan sedikit pengetahuan bagi pembaca mengenai

Bagaimana Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Bagi Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang Menghadapi Persaingan

Global.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan penelitian skripsi ini masih

banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik

yang membangun sebagai perbaikan dan untuk menambah wawasan dimasa datang.

Disadari penuh selama pembuatan penelitian skrisi ini peneliti mendapatkan

bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada pihak

yang telah memberikan pengajaran, dukungan, bantuan serta bimbingan dalam

vi

upaya menyelesaikan penelitian skripsi ini. Maka dari itu penulis mengucapkan

terimakasih banyak kepada:

1. Yth. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd. sebagai Rektor Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa.

2. Yth. DR. Agus Sjafari, M.Si. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Yth. Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si. sebagai Wakil Dekan I Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan juga

selaku pembimbing akademik yang selalu senantiasa memberikan arahan,

bimbingan serta dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Yth. Mia Dwiana, M.Si. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

5. Yth. Ismanto, S.Sos, M.Si. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

6. Yth. Rahmawati, S.Sos, M.Si. sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa.

7. Yth. Ipah Ema Jumiati, S.Sos, M.Si. sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Sultan Ageng Tirtayasa.

8. Yth. Drs. Oman Supriyadi, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing I yang

senantiasa memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan

skripsi.

vii

9. Yth. Maulana Yusuf, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing II yang senantiasa

memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi.

10. Seluruh dosen dan staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali

penulis dengan ilmu pengetahuan dan menjadi fasilitator selama

perkuliahan.

11. Kedua orangtuaku tercinta Bapak Taslim Duli dan Ibu Maruyah, yang telah

menjadi motivator terbesar selama perjalanan hidupku. Dan juga kakakku

Chandra Utama dan adikku Muhamad Arnaldo. Terimakasih atas segala

bimbingan, kasih sayang, doa serta motivasi, yang tak henti-hentinya selalu

diberikan untukku.

12. Untuk pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota

Tangerang yang telah menjadi informan dan memberikan banyak informasi

dan data yang saya butuhkan selama penyusunan skripsi.

13. Untuk pelaku UMKM dan masyarakat Kota Tangerang terimakasih telah

menjadi informan dan memberikan data dan informasi yang saya butuhkan

selama penyusunan skripsi.

14. Terimakasih untuk dukungan dan motivasinya, sepupu-sepupuku Alzero

Faqih Anugrah, Nandhersyah Syahputra, Syella Clarah dan Vera Oktarina.

15. Sahabat-sahabat terbaikku, Dwi Anggara, Amalia Kusumadiani, Aletta

Silviani, Sri Antika Murni, Dawami Khasanah, Ardy Nugraha Putra, Ira

Triadara, Ivan Aryo. Terimakasih atas segala doa dan dukungan, serta

motivasi yang kalian berikan untukku.

viiiviiiviii

16. Untuk senior-senior Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih atas setiap

bantuan, saran, kritik dan dukungan selama penyusunan skripsi.

17. Teman-teman tersayang, Yunita, Lilla Mujiani, Meliyana Agustina,

Firstyana Gusti Ayu, Indri Selianawati, Desy Hartining, Dhani Chairani,

Nita Retnasari, Naomi Laura Sinurat, Risdayanti Sinaga, Deddy Rusady,

Muhammad Rohyadi, Gema Nugraha, Ariawan Lesmana, Inge Yulistya

Dewi, Rexy Fajrin Ismail, Antoni Budi Mulya, Beny Fajar Ramadhan, Budi

Sumitra, Yudha Wiranata. Terimakasih atas semangat dan motivasinya.

18. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2011

selama menuntut ilmu. Terimakasih atas semua kenangan dan pembelajaran

selama empat tahun perkuliahan.

19. Seluruh pengurus dan anggota BEM FISIP Tahun 2012-2014 dan UKM

JURNALISTIK Untirta yang telah menjadi kawan dalam pembelajaran

berorganisasi selama di Untirta.

Dengan ini penelitian skripsi telah selesai disusun. Penulis meminta maaf

apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam pembuatan skripsi ini. Maka dari itu

kritik dan saran saya harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan skripsi

berikut. Penulis pun berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat,

mahasiswa dan peneliti sendiri.

Serang, Agustus 2015

Diana Pusvita

ix

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................

ABSTRAK ................................................................................................... iii

ABSTRACT ................................................................................................. iv

LEMBAR PERSETUJUAN .......................................................................

LEMBAR ORISINALITAS .......................................................................

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .......................................................

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN ...........................................

KATA PENGANTAR................................................................................. v

DAFTAR ISI................................................................................................ ix

DAFTAR TABEL ....................................................................................... xiv

DAFTAR GAMBAR................................................................................... xv

BAB I PENDHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.......................................................................... 1

1.2 Identifikasi Masalah ................................................................................ 12

1.3 Batasan Masalah ..................................................................................... 13

1.4 Rumusan Masalah ................................................................................... 13

1.5 Tujuan Penelitian .................................................................................... 13

x

1.5.1 Tujuan Operasional .................................................................. 13

1.5.2 Tujuan Fungsional ................................................................... 14

1.5.3 Tujuan Individual ..................................................................... 14

1.6 Manfaat Penelitian .................................................................................. 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori........................................................................................ 16

2.1.1 Konsep Strategi ........................................................................ 16

2.1.2 Manajemen Strategi ................................................................. 19

2.1.2.1 Proses Manajemen Strategi ........................................ 23

2.1.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .......................... 33

2.1.3.1 Konsep dan Definisi UMKM ..................................... 33

2.1.3.2 Kriteria UMKM .......................................................... 34

2.1.3.3 Daya Saing UMKM.................................................... 35

2.1.3.4 Kriteria Produk Unggulan .......................................... 36

2.1.4 Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kota Tangerang Tahun 2014 – 2018........................................ 36

2.1.4.1 Tujuan dan Sasaran ................................................... 36

2.1.4.2 Strategi dan Kebijakan .............................................. 38

2.1.4.3 Program dan Kegiatan............................................... 44

2.2 Penelitian Terdahulu ............................................................................... 47

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian............................................................... 48

2.4 Asumsi Dasar .......................................................................................... 51

xi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian ......................................................... 52

3.2 Fokus Penelitian ...................................................................................... 54

3.3 Lokasi Penelitian..................................................................................... 55

3.4 Instrumen Penelitian ............................................................................... 55

3.5 Informan Penelitian................................................................................. 59

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .................................................... 60

3.6.1 Sumber Pengolahan Data ............................................................. 60

3.6.1.1 Sumber Data Primer ......................................................... 61

3.6.1.2 Sumber Data Sekunder ..................................................... 63

3.6.2 Teknik Analisis Data .................................................................... 64

3.7 Uji Keabsahan Data ................................................................................ 67

3.7.1 Triangulasi .................................................................................... 68

3.7.2 Member Check ............................................................................. 70

3.8 Jadual Penelitian ..................................................................................... 70

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian ..................................................................... 72

4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Tangerang ............................................... 72

xii

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kota Tangerang ............................................................................ 76

4.1.2.1 Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi Kota Tangerang ................................................ 77

4.1.2.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang .................... 78

4.2 Deskripsi Data......................................................................................... 85

4.2.1 Deskripsi Informan Penelitian ...................................................... 85

4.2.2 Data Informan Penelitian.............................................................. 88

4.3 Deskripsi dan Data Temu Lapangan ....................................................... 90

4.3.1 Pengamatan Lingkungan................................................................ 91

4.3.1.1 Analisis Eksternal .............................................................. 91

4.3.1.1 Analisis Internal ................................................................. 104

4.3.2 Perumusan Strategi ........................................................................ 119

4.3.2.1 Misi .................................................................................... 119

4.3.2.2 Tujuan ................................................................................ 122

4.3.2.3 Strategi ............................................................................... 126

4.3.2.4 Kebijakan ........................................................................... 129

xiii

4.3.3 Implementasi Strategi .................................................................... 131

4.3.3.1 Program ..............................................................................

131

4.3.3.2 Anggaran ............................................................................

140

4.3.3.3 Prosedur .............................................................................

142

4.3.4 Evaluasi dan Pengendalian.............................................................

144

4.4 Pembahasan.............................................................................................

147

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan .............................................................................................

157

5.2 Saran .......................................................................................................

158

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................

LAMPIRAN-LAMPIRAN .........................................................................

xiv

DAFTAR TABEL

1.1 Human Development Index (HDI) 2012 ................................................. 2

1.2 Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2008 ........................ 4

1.3 Data Jumlah Usaha Kecil Menengah Menurut UMKM Berdasarkan Kriteria

Usaha Perkecamatan di Kota Tangerang Tahun 2014 ............................ 8

1.4 Program Kegiatan dan Indikasi Pendanaan ............................................ 9

2.1 Matrik SWOT ......................................................................................... 31

2.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Mengah................................................ 34

2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang Tahun 2014 -2018 ............ 42

2.4 Indikator Sasaran dan Indikator Program Pembangunan Daerah Kota

Tangerang di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bagi Usaha

Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi Tahun 2014 – 2018 .............. 46

3.1 Informan Penelitian................................................................................. 59

3.2 Jadual Penelitian ..................................................................................... 71

4.1 Daftar Informan ...................................................................................... 89

4.2 Matriks SWOT Analisis.......................................................................... 156

xv

DAFTAR GAMBAR

2.1 Proses Manajemen Strategis ................................................................... 24

2.2 Model Manajemen Strategis ................................................................... 27

3.1 Proses Analisis Data ............................................................................... 65

4.1 Peta Kota Tangerang ............................................................................... 74

4.2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota

Tangerang ............................................................................................... 84

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi terus berlangsung dengan laju yang semakin cepat didorong

oleh kemajuan teknologi khususnya dibidang transportasi dan komunikasi, serta

perubahan pola kebutuhan masyarakat dunia yang semakin banyak dan

berkembang. Implementasinya terjadi dibidang ekonomi, diawali oleh perdagangan

barang, jasa dan faktor produksi dan kemudian diikuti oleh integrasi ekonomi antar

Negara. Berbicara persaingan global tidak terlepas dari kesepakatan perdagangan

bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area (AFTA), China ASEAN Free Trade

Area (CAFTA) dan juga Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic

Community (AEC).

Persaingan global menjadikan semakin terbukanya pasar dan tajamnya

persaingan sehingga harus segera mungkin mempersiapkan diri, mulai dari sumber

daya manusia, memproduksi dan memasarkan produk dalam negeri yang memiliki

nilai jual dan menarik banyak konsumen agar tidak kalah saing dengan Negara-

negara lain, serta membuat inovasi-inovasi dan strategi-strategi baru. Indonesia

dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak akan dapat

2

tumbuhkembang bila tidak diiringi dengan sumber daya manusia berkualitas yang

dapat menciptakan produk-produk siap pakai dalam negeri yang memiliki nilai jual

lebih tinggi jika dibandingkan dengan menjual barang mentah.

Tabel 1.1

Human Development Index (HDI) 2012

No

Human Development

Index (HDI)

Rank

HDI Value

Life

ecpectacy

at birth

Mean

years of

schooling

Expected

years of

schooling

Gross

national

income

(GNI)/capita

very high human development

1 18 Singapore 0,895 81,2 10,1 14,4 52.613

2

30 Brunei Darussalam

0,855

78,1

8,6

15,0

45.69

high human development

3 64 Malaysia 0,769 74,5 9,5 12,6 13.676

medium human development

4 103 Thailand 0,690 74,3 6,6 12,3 7.722

5 114 Philippines 0,654 69,0 8,9 11,7 3.752

6 121 Indonesia 0,629 69,8 5,8 12,9 4.154

7 127 Vietnam 0,617 75,4 5,5 11,9 2.97

8 134 Timor-Leste 0,576 62,9 4,4 11,7 5.446

9 138 Cambodia 0,543 63,6 5,8 10,5 2.095

low human development

10 149 Myanmar 0,498 65,7 3,9 9,4 1.817

(Sumber: Human Development Report 2013 UNDP/ diolah Sutrisno Budiharto)

Seperti yang terlihat pada table di atas, pada persaingan ASEAN, Indonesia

berada pada urutan ke-6 pada Human Development Index (HDI) 2012 dengan

masuk kedalam kategori Medium Human Development. Padahal jika dibandingkan

dengan 9 negara ASEAN lainnya kemungkinan Indonesia untuk tumbuhkembang

sangat besar. Di lihat dari luas wilayah, Indonesia memiliki luas wilayah yang jauh

3

lebih luas dibanding ke-9 negara ASEAN lainnya. Luas wilayah berbanding lurus

dengan sumber daya alam yang dimiliki, Indonesia kaya akan bahan tambang, dan

hasil laut sudah seharusnya dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin.

Selain itu letak geografis Indonesia yaitu dilewati garis khatulistiwa yang

menjadikan Indonesia memiliki tanah yang subur dan iklim yang hanya terdapat 2

musim.

Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1993 tentang Pembentukan Kota Tangerang. Kota Tangerang memiliki letak

strategis yaitu sebelah barat berbatasan langsung dengan Ibu Kota DKI Jakarta

memiliki peran aktif untuk menopang kemajuan Negara. Bandara Internasional

Soekarno Hatta yang terletak di wilayah Kota Tangerang dengan berakses ke ruas

jalan tol Jakarta-Merak dan tol Serpong-dalam Kota DKI Jakarta yang memberi

akses kemudahan arus lalulintas manusia dan barang, Sesuai dengan Instruksi

Presiden (Inpres) RI No. 13 Tahun 1976 Kota Tangerang ditetapkan menjadi daerah

penyanggah DKI Jakarta, sejak saat itu Kota Tangerang tumbuh-kembang secara

pesat dengan mengunggulkan perekonomian yang bertulang punggung

perindustrian, perdagangan dan koperasi. Sebagai daerah penyanggah Ibu Kota

Negara DKI Jakarta gerak maju perekonomian Kota Tangerang sangat berkolerasi

dengan gerak maju perekonomian nasional.

Selain itu, sesuai dengan pernyataan walikota Tangerang Bapak H. Arief

Rachadiono Wismansyah yang mengatakan Tangerang tidak hanya menjadi pusat

4

industri tetapi juga menjadi kota bisnis, perdagangan dan jasa. Hal ini

memperlihatkan kesiapan pemerintah Kota Tangerang untuk menghadapi arus

globalisasi khususnya peningkatan dibidang perekonomian dalam menghadapi

persaingan global diantaranya perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade

Area (AFTA), China ASEAN Free Trade Area (CAFTA) dan juga Masyarakat

Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC). Seiring dengan

tumbuh kembangnya Kota Tangerang mendapatkan julukan garda terdepan

perekonomian Provinsi Banten. Julukan ini berdasarkan hasil pendataan

Pemerintah Kota Tangerang pada oktober 2008 sebagai berikut:

Tabel 1.2

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun 2008

No. Tingkatan Usaha Jenis Usaha Jumlah

1. Usaha Mikro Industri 2.005

2. Perdagangan 43.376

3. Jasa 56.755

4. Usaha Kecil Industri 1.581

5. Perdagangan 9.777

6. Jasa 14.030

7. Usaha Menengah Industri 78

8. Perdagangan 130

9. Jasa 11

(Sumber: Profil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang 2009

(Pengembangan Database Informasi Potensi Unggulan Kota Tangerang))

5

Melihat banyaknya usaha yang ada di Kota Tangerang, diantaranya pada

sektor jasa, perdagangan dan juga industri, maka sangat sesuai bila Kota Tangerang

mendapatkan julukan garda perekonomian Provinsi Banten. Apabila potensi

unggulan dari usaha-usaha diatas dikembangkan dan dikelola dengan komitmen

yang kuat oleh Pemerintah Kota Tangerang khususnya Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang maka akan memberikan manfaat yang

besar bagi Pemerintah Kota Tangerang dan masyarakat Kota Tangerang dalam

memajukan pendapatan dan taraf perekonomian.

Salah satu potensi unggulan UMKM yang ada di Kota Tangerang adalah

usaha kerajinan kulit hewan dan usaha kerajinan sandal. Kerajinan kulit hewan

yang dibuat oleh Bapak H. Ramli Muhasim, pengrajin kulit hewan asal Kecamatan

Pinang yang telah terkenal produksinya menjadi langganan ekspor warga Perancis,

Italy, Amerika dan Arab Saudi. Kerajinan berupa tas, sepatu, ikat pinggang dan

kantung HP terbuat dari kulit buaya, ular, biawak, sapid dan ikan pari yang

didapatkan dari Kalimantan. Usaha kerajinan sandal oleh keluarga Ny. Tio Wan

Nio, keluarga keturunan Cina yang bertempat tinggal di Neglasari setelah dilatih

dan dibina Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mendapatkan

kepercayaan mengerjakan pembuatan sandal kamar untuk konsumsi tamu-tamu

hotel berbintang di Jakarta, Bali, Surabaya dan Lampung.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang memiliki

peran yang sangat signifikan dalam mengatur permasalahan-permasalahan produk

6

dalam negeri dan kesiapan menghadapi persaingan global khususnya kesiapan

produk yang dihasilkan dan kesiapan masyarakat Kota Tangerang, sehingga sangat

diharapkan oleh masyarakat untuk bisa melalukan pendataan, memberikan

penjelasan, pelatihan, pemberdayaan, promosi, pelayanan, dan pengawasan yang

sesuai agar masyarakat Kota Tangerang mampu menghadapi dan bersaing nantinya,

dan juga Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang

melakukan pengembangan-pengembangan dan senantiasa memenuhi kebutuhan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Rumusan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kota Tangerang sama sebangun dengan rumusan sektor industri,

perdagangan dan koperasi skala nasional. Rumusan RPJPD Kota Tangerang 2010-

2025 bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, adalah (1) Memperkuat

basis industri manufaktur sehingga menjadi world class industry. (2) Memperkuat

industri penggerak pertumbuhan ekonomi. (3) Meningkatkan sumbangan Industri

Kecil Menengah (IKM) terhadap PDB dibandingkan dengan sumbangan industri

besar. (4) Menguatkan jaringan kerjasama (networking) antara IKM dan industri

besar.

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) karena ketika persaingan global mulai terbuka dengan adanya

perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area (AFTA), China ASEAN

Free Trade Area (CAFTA) dan juga Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN

7

Economic Community (AEC), masyarakat atau usaha pertama yang akan

mengalami dampak langsung adalah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM). Jumlah perusahaan sangat banyak jauh melebihi jumlah usaha besar,

terutama dari kategori usaha mikro (UMI) dan usaha kecil (UK). Dengan

menggunakan modal sedikit dan sumber daya manusia minim pengetahuan akan

mudah dikalahkan oleh pesaing se-ASEAN bahkan dunia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 2 yaitu: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro,

Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. (2) Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil,

dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a.

pengembangan usaha; b. Kemitraan; c. perizinan; dan d. koordinasi dan

pengendalian. Sudah menjadi kewajiban bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan

dan Koperasi untuk memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

untuk keberlangsungan pelaku UMKM menjalankan usahanya.

Dan diperkuat dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor

6 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Daya Saing Nasional Dalam Rangka

Menghadapi Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations

(ASEAN), pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang fokus

pada: a. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari sisi

8

pembiayaan; b. pengembangan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

dalam rangka peningkatan eligibilitas dan kapabilitas daya saing Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah; c. mendorong pemberdayaan sektor riil dan daya saing Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah.

Tabel 1.3

Data Jumlah UMKM Berdasarkan Kriteria Usaha

Perkecamatan Di Kota Tangerang Tahun 2014

No

Kecamatan UKM

Jumlah Mikro Kecil Menengah

1 Batu Ceper 442 56 4 502

2 Benda 201 25 5 231

3 Cibodas 3.617 214 8 3.839

4 Ciledug 231 53 25 309

5 Cipondoh 175 221 32 428

6 Jatiuwung 876 257 38 1.171

7 Karang Tengah 243 73 7 323

8 Karawaci 516 30 7 553

9 Larangan 190 318 218 726

10 Neglasari 122 25 2 149

11 Periuk 452 50 45 547

12 Pinang 683 78 10 771

13 Tangerang 289 77 27 393

Total 8.037 1.477 428 9.942

(Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang)

Tabel di atas merupakan data jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah

berdasarkan kriteria usaha perkecamatan di Kota Tangerang pada tahun 2014.

Dapat terlihat bahwa di Kota Tangerang masih banyak usaha yang berskala mikro

9

daripada skala menengah. UMKM terbanyak ada pada kecamatan Cibodas

sebanyak 3.839 UMKM dan terendah pada kecamatan Benda sebanyak 231

UMKM.

Tabel 1.4

Program Kegiatan dan Indikasi Pendanaan

Program Kegiatan Tahun 2014 Tahun 2015

Angg. (Rp) Angg. (Rp)

Program Pengembangan

Sistem

Pendukung

Usaha Bagi

Usaha Mikro

Kecil Menengah

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi

Produk UMKM Melalui Pameran

Rp. 220.000.000 Rp.242.000.000

Kegiatan Pembangunan Pusat

Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

Rp. - Rp.25.000.000. 000

Kegiatan Sosialisasi Program KUR Rp. - Rp.175.000.000

Program Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

kegiatan sosialisasi Prinsip-Prinsip

Pemahaman Perkoperasian

Rp. 170.000.000 Rp.187.000.000

Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan

Penghargaan Koperasi Berprestasi

Rp. 350.000.000 Rp. 358.000.00

Kegiatan Revitalisasi Koperasi Rp. 150.000.000 Rp.165.000.000

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan

dan Program Pembangunan Koperasi

(Kegiatan Penyebaran Model-

Model Pola Pengembangan

Koperasi)

Rp. 168.000.000 Rp. -

Program Pengembangan

Kewirusahaan

dan Keunggulan

Kompetitif

Usaha Kecil

Menengah

kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro

Kecil dan Menengah

Rp. 187.000.000 Rp.205.700.000

Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan

Kewirausahaan

Rp. 186.402.500 Rp.205.042.750

Kegiatan Pelatihan Manajemen

Pengelolaan Koperasi

Rp. - Rp.200.000.000

Program Penciptaan

Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha

Mikro Kecil dan Menengah

Rp. - Rp.200.000.000

10

Iklim Usaha

yang Kondusif Perencanaan Koordinasi dari

Penembangan UMKM

Rp. - Rp.200.000.000

Fasilitasi Pengembangan UMKM Rp. - Rp.200.000.000

Pendataan UMKM di Kota Tangerang Rp. - Rp. -


Table di atas merupakan indikasi pendanaan untuk kegiatan di UMKM pada

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Jumlah dana yang dikeluarkan

cukup banyak sehingga sudah sepatutnya mengalami peningkatan dan

perkembangan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang signifikan.

Sesuai dengan kenaikan pendanaan dari tahun ke tahun, berarti kenaikan juga pada

hasil yang akan didapatkan.

Berdasarkan observasi awal di lapangan dengan melakukan wawancara, dan

mencari tau rencana strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota

Tangerang, penulis menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam menanyakan hal

terkait strategi Usaha Makro Kecil dan Menengah (UMKM). Dan peneliti juga telah

melakukan observasi awal ke lapangan untuk melihat secara jelas dengan

membandingkan apa yang telah dikatakan pihak dinas. Terlihat kurang adanya

kesiapan pemerintah menghadapi persaingan global ini.

Peneliti memfokuskan pada 3 permasalahan yang didapatkan setelah

melakukan observasi lapangan dan wawancara langsung dengan pihak terkait.

Temuan lapangan menunjukkan, permasalahan pertama yaitu Modal usaha pelaku

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang masih rendah.

11

Pelaku UMKM masih menggunakan modal sendiri dan sulit mendapatkan modal

dari lembaga-lembaga permodalan lain karena pelaku UMKM belum dapat

melakukan managemen pembukuan dan managemen keuangan secara baik. Pelaku

UMKM Kota Tangerang masih menggunakan sistem manual dan belum rapih

dalam membuat laporan keuangan seperti pengeluaran dan pemasukkan selama

menjalankan usaha.

Kedua, kurangnya promosi produk produk Usaha Mikro Kecil dan

menengah (UMKM). Promosi merupakan salah satu cara untuk mempercepat

penjualan produk, bila tidak melakukan promosi darimana masyarakat bisa tau

produk apa saja yang dihasilkan oleh UMKM Kota Tangerang. Namun, sarana

promosi tidak disediakan oleh pihak pemerintah, seperti sentra oleh-oleh dan

kerajinan Kota Tangerang untuk menarik minta pembeli baik lokal maupun

pendatang. Padahal gagasan untuk membuat gedung promosi produk unggulan

sudah dicanangkan sejak tahun 2009 namun hingga sekarang belum terealisasikan.

Promosi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota

Tangerang hanya ada pada event tahunan seperti Tangerang Expo dan ulangtahun

Kota Tangerang. Website Kota Tangerang pun tidak dimanfaatkan sebagai sarana

promosi, padahal bila dimanfaatkan dengan baik akan memberikan hasil optimal

pada tahap promosi yang akan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM.

Ketiga, pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan

dan Koperasi Kota Tangerang belum optimal. Pemberdayaan yang dilakukan

12

disperindagkop hanya sebatas seminar dan pelatihan yang sifatnya sementara.

Seminar dan pelatihan diberikan 2-3 hari disebuah tempat yang telah ditentukan,

sehingga tidak begitu efektif. Sebuah pelatihan yang hanya 2-3 hari tanpa adanya

praktik lapangan tidak akan membuat pelaku UMKM menjadi kreatif, inovatif dan

memahami cara-cara untuk berkembang. Dana yang dianggarkan untuk

pemberdayaan UMKM cukup besar sudah seharusnya bisa membuat UMKM

tumbuh dan berkembang. Padahal bila disperindagkop membuat sebuah pelatihan

berkala akan mendapatkan hasil yang beberapa kali lebih baik dibanding hanya

pelatihan seperti itu.

Berdasarkan penjelasan dan masalah-masalah yang sudah dipaparkan di

atas maka penulis ingin mengetahui Bagaimana Strategi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global.

1.2 Identifikasi Masalah

Setelah melakukan penelitian langsung ke Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM) dan Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kota Tangerang

ditemukan masalah-masalah. Adapun yang menjadi identifikasi masalah yaitu:

1. Modal usaha pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota

Tangerang masih rendah.

2. Kurangnya promosi produk-produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) Kota Tangerang.

13

3. Pemberdayaan yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi Kota Tangerang belum optimal.

1.3 Batasan Masalah

Untuk mempermudah penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup

permasalahan. Hal ini dikarenakan adanya fokus penelitian, maka akan

memberikan batasan studi yang akan dilakukan, agar tidak terjebak dengan

banyaknya data yang terdapat dilapangan. Maka fokus penelitian adalah Strategi

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Bagi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global.

1.4 Rumuasan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Strategi

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Bagi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Operasional

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang hendak

dicapai adalah untuk mengetahui Bagaimana Strategi Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global.

14

1.5.2 Tujuan Fungsional

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

berkepentingan, yaitu Pemerintah Kota Tangerang, Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, pelaku Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) yang berada di wilayah Kota Tangerang dan masyarakat Kota

Tangerang.

1.5.3 Tujuan Individual

Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial

pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

1.6 Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka hasil

penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi:

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang

Penelitian ini bermanfaat karena dapat digunakan sebagai bahan masukan

yang berguna untuk meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi Kota Tangerang dan untuk meningkatkan Strategi Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan koperasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota

Tangerang menghadapi persaingan global.

15

2. Peneliti

Penelitian ini bermanfaat karena dapat digunakan sebagai bahan untuk

memperluas wawasan dan pengetahuan tentang teori dan konsep yang diperoleh

selama mengikuti program perkuliahan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa terutama yang berkaitan

dengan matakuliah Manajemen Strategi, Analisis Kebijakan Publik, Formulasi

Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Evaluasi Kebijakan,

Komunikasi Administrasi, Perencanaan Pembangunan Daerah, Otonomi Daerah

dan lain sebagainya.

3. Pelaku UMKM dan Masyarakat Kota Tangerang

Penelitian ini akan bermanfaat bagi pelaku UMKM dan masyarakat Kota

Tangerang untuk mempersiapkan diri menghadapai persaingan global sehingga

mampu bersaing dengan baik agar tidak tertinggal dengan Negara-Negara lain.

16

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Strategi

Menurut Lawrence R. Jauch dan William F. Glueck, dalam bukunya

Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan (1988:12). Strategi adalah rencana

yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategis

perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan

bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh

perusahaan. Strategi adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir

(sasaran). Tetapi, strategi bukanlah sekedar suatu rencana. Strategi ialah rencana

yang disatukan: strategi mengikat semua bagian perusahaan menjadi satu. Strategi

itu mnyeluruh: strategi meliputi semua aspek penting perusahaan. Strategi itu

terpadu semua bagian rencana serasi satu sama lain dan bersesuaian.

Menurut Crown Dirgantoro (2001:5) sebenarnya kata strategi berasal dari

bahasa Yunani yang berarti: kepemimpinan dalam ketentaraan. Konotasi ini

berlaku selama perang yang kemudian berkembang menjadi manajemen

ketentaraan dalam rangka mengelola para tentara bagaimana melakukan mobilisasi

17

pasukan dalam jumlah yang besar, bagaimana mengkoordinasikan komando yang

jelas, dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Husein Umar (2002:7) strategi adalah hal menetapkan

arah kepada “ manajemen ” dalam arti orang tentang sumberdaya di dalam bisnis

dan tentang bagaimana mengidentifikasikan kondisi yang memberikan keuntungan

terbaik untuk membantu memenangkan persaingan didalam pasar. Dengan kata

lain, definisi strategi mengandung dua komponen yaitu: Future Intention dan

competitive advantage atau keunggulan bersaing.

Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi

terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan

(George Stainer, Strategic Planning, 1979, Free Press).

Henry Mintzberg dalam bukunya The Rise and Fall of Strategic Planning

(1994) mengatakan bahwa kata strategi dapat digunakan dalam berbagai cara atau

situasi:

“(1) Strategy is a plan, a how, a means of getting from here to there; (2)

Strategy is a pattern in actions over time; (3) Strategy is position; that is;

reflects to offer particular markets; (4) Strategy is perspective, that is, vision

and direction.”

Michael Porter dalam artikelnya yang berjudul Competitive Strategy dalam

Harvard Business Review (1996), menyatakan bahwa strategi adalah sekumpulan

tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan nilai yang unik. Adapun

Thompson dan Stricland (2001) menegaskan strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas

18

yang penuh daya saing serta pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja

yang memuaskan (sesuai target).

Adapun kata strategik merupakan kata sifat yang menjelaskan implementasi

strategi. Menurut kamus Oxford edisi Learner (2003), strategic berarti menjalankan

strategi dengan perencanaan, target waktu dan tujuan yang jelas.

Stretegik adalah tindakan yang menjawab tiga pertanyaan besar, yaitu: (1)

di mana kita saat ini?; (2) ke mana kita ingin pergi?; (3) bagaimana posisi bisnis

(kinerja finansial-kinerja nonfinansial); (4) kapan dan bagaimana kita sampai ke

sana?.

Mungkin akan lebih mudah memahami konsep strategi dari pendapat

Kenichi Ohmae (1982), The Mind of The Strategist, Business Planning for

Competitive Advantage, Penquin Book. Menurut Ohmae, berfikir strategic akan

menghasilkan penyelesaian yang lebih kreatif dan berbeda bentuknya daripada

berfikir secara mekanik dan intuisi (Rachmat, 2013:2).

Selain itu ada beberapa pengertian strategi yang disadur dari beberapa pakar

strategi oleh Fredi Rangkuti (2001:3 – 4) sebagai berikut:

Learned, Chrishtensen, Andrew dan Guth (1965):

Strategi merupakan suatu alat untuk menciptakan keunggulan bersaing.

Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis

tersebut harus ada atau tidak ada.

19

Porter (1985):

Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing.

Chandler (1962):

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya

dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber

daya.

2.1.2 Manajemen Strategi

Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:4) dalam bukunya

yang berjudul “Manajemen Strategis”, “Strategic Management is that a set of

managerial decisions and actions that determines the long-run performance of a

corporation.” Artinya, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan

tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi

(perencanaan strategis atau perencanaan jangka panjang), implementasi strategi,

dan evaluasi serta pengendalian. Manajemen strategis menekankan pada

pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat

kekuatan dan kelemahan perusahaan.

Manajemen strategik merupakan suatu proses yang dinamik karena

berlangsung secara terus-menerus dalam suatu organisasi. Setiap strategi selalu

memerlukan peninjauan ulang dan bahkan mungkin perubahan di masa depan.

20

Salah satu alasan utama mengapa demikian halnya ialah karena kondisi yang

dihadapi oleh satu organisasi, baik yang sifatnya internal maupun eksternal selalu

berubah-ubah pula. Dengan kata lain strategi manajemen dimaksudkan agar

organisasi menjadi satuan yang mampu menampilkan kinerja tinggi karena

organisasi yang berhasil adalah organisasi yang tingkat efektifitas dan

produktivitasnya makin lama makin tinggi.

Manajemen strategik berkaitan dengan upaya memutuskan persoalan

strategi dan perencanaan, dan bagaimana strategi tersebut dilaksanakan dalam

praktek. Manajemen strategik dapat dipandang sebagai hal yang mencakup tiga

macam elemen utama. Terdapat adanya analisis strategik dimana penyusun strategi

(strategis) yang bersangkutan berupaya untuk memahami posisi strategik organisasi

yang bersangkutan.

Terdapat pula adanya pilihan strategik yang berhubungan dengan

perumusan aneka macam arah tindakan, evaluasi, dan pilihan antara mereka.

Akhirnya terdapat pula implementasi strategi yang berhubungan dengan

merencanakan bagaimana pilihan strategi dapat dilaksanakan. Don Harvey dalam

bukunya yang berjudul,”Business policy and Strategic Management”, menyatakan

pandangan-pandangan berikut tentang manajemen strategik.

Manajemen strategik berhubungan dengan proses memilih strategi dan

kebijakan dalam rangka upaya memaksimasi sasaran-sasaran organisasi yang

bersangkutan. Manajemen strategik meliputi semua aktivitas yang menyebabkan

21

timbulnya perumusan sasaran-sasaran organisasi, strategi-strategi dan

pengembangan rencana-rencana, tindakan-tindakan dan kebijakan untuk mencapai

sasaran-sasaran strategik tersebut untuk organisasi yang bersangkutan secara total.

Menurut Lawrence R. Jauch dan William F. Glueck, dalam bukunya

Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan (1988:6). Manajemen strategis

(strategic management) adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah

pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu

mencapai sasaran perusahaan.

Manajemen Strategis adalah suatu rencana yang disusun dan dikelola

dengan memperhitungkan berbagai sisi dengan tujuan agar pengaruh rencana

tersebut bisa memberikan dampak positif bagi organisasi tersebut secara jangka

panjang. Salah satu fokus kajian dalam manajemen strategis ingin memberikan

dampak penerapan konsep strategis kepada perusahaan secara jangka panjang atau

sustainable termasuk dari segi profit yang stabil. Profit yang stabil dipengaruhi oleh

stabilitas penjualan uang terus mengalami pertumbuhan (constant growth) (Irham

Fahmi, 2013:2).

Siagian (2000) menjelaskan bahwa manajemen strategic adalah serangkaian

keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan

diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi tersebut.

Definisi lainnya adalah sebagai berikut:

22

Manajemen strategik adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan

pengevaluasian keputusan lintas fungsional yang memungkinkan suatu perusahaan

mencapai sasarannya. Manajemen strategik adalah proses penetapan tujuan

organisasi. Pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran

serta pengalokasian sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan

pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategik mengombinasikan aktivitas-

aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan

organisasi.

Manajemen strategik merupakan aktivitas manajemen tertinggi yang

disusun oleh dewan direktur dan dilaksanakan oleh CEO serta tim eksekutif

organisasi tersebut. Manajemen strategik memberikan arahan menyeluruh untuk

perusahaan terkait erta dengan bidang perilaku organisasi.

Barney (1997: 27) mengartikan manajemen strategik sebagai proses

pemilihan dan penerapan strategi, sedangkan strategi adalah pola alokasi sumber

daya yang memungkinkan organisasi dapat mempertahankan kinerjanya.

Grant (1995: 10) memahami strategi sebagai keseluruhan rencana mengenai

penggunaan sumber daya untuk menciptakan posisi menguntungkan. Dengan kata

lain, manajemen strategik terlibat dalam pengembangan dan implementasi strategi

dalam kerangka pengembangan keunggulan bersaing (Rachmat, 2013:15).

23

2.1.2.1 Proses Manajemen Strategi

Proses manajemen strategis, yang dinamis hakikatnya, adalah serangkaian

penuh komitmen, keputusan, dan tindakan yang diperlukan oleh sebuah perusahaan

untuk mencapai daya saing strategis dan menghasilkan di atas rata-rata. Input

strategis relevan, berasal dari analisis lingkungan eksternal dan internal, diperlukan

untuk formulasi dan impementasi strategi yang efektif. Sebaliknya, tindakan

strategis efektif adalah prasyarat untuk dapat mencapai hasil yang diinginkan bagi

daya saing strategis dan laba di atas rata-rata. Jadi, proses manajemen strategis

digunakan untuk mencocokkan kondisi pasar dan struktur persaingan yang selalu

berubah dengan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi (sumber input strategis)

perusahaan yang terus-menerus berkembang. Tindakan strategis efektif yang

dilakukan dalam konteks formulasi dan implementasi strategis yang diintegrasikan

dengan cermat akan menghasilkan output strategis (outcome strategic) yang

diinginkan.

24

Tin

dak

an S

trat

egis

O

utp

ut

Str

ateg

is

Input

Str

ateg

is

Gambar 2.1

Proses Manajemen Strategis

Lingkungan

Eksternal

Lingkungan

Internal

Perumusan Strategi

Tujuan Strategis

Misi Strategis

Penerapan Strategi

Strategi

Tingkat-

Bisnis

Strategi

Akusisi dan

Restrukturisasi

Dinamika

Persaingan

Strategis

Internasional

Strategi

Tingkat-

Perusahaan

Strategi

Kerja Sama

Penguasaan

Perusahaan

Kepemimpinan

Strategis

Struktur dan

Kontrol

Organisasi

Kewirausahaan

dan Inovasi

Perusahaan

Umpan Balik

Daya Saing Strategis Laba di

Atas Rata-Rata

(Sumber : Michael A. Hitt, R. Duane Ireland dan Robert E. Hoskisson (2001:6))

25

Menurut Michael A. Hitt, R. Duane Ireland dan Robert E. Hoskisson proses

manajemen strategis dimaksudkan untuk menjadi suatu pendekatan rasional, untuk

membantu perusahaan merespon dengan efektif terhadap tantangan-tantangan

lingkungan persaingan. Proses ini menuntut perusahaan untuk mempelajari

lingkungan eksternal dan internalnya agar dapat mengidentifikasikan peluang-

peluang dan ancaman pasarnya dan menentukan bagaimana menggunakan

kompetensi-kompetensi intinya dalam usaha mendapatkan hasil strategis yang

diinginkan. Dengan pengetahuan ini, perusahaan membentuk tujuan strategisnya

sehingga ia dapat mendayagunakan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi

intinya, dan memenangkan perang persaingan dalam ekonomi global. Mengalir dari

tujuan strategis, misi strategis menspesifikasikan, secara tertulis, produk-produk

yang ingin diproduksi oleh perusahaan tersebut dan pasar yang ingin dilayaninya

ketika mendayagunakan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi-kompetensinya.

Input-input strategis perusahaan memberikan dasar untuk tindakan-tindakan

strategisnya untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi-strategi.

Tindakan merumuskan dan mengimplementasikan strategis ini sangat menentukan,

kritikal, untuk mencapai daya saing strategis dan mendapatkan laba diatas rata-rata.

Seperti yang ditunjukkan dalam gambar 2.1, anak panah horizontal

mnghubungkan dua jenis tindakan strategis, formulasi dan implementasi harus

diintegrasikan secara simultan. Dalam memformulasikan strategi, harus difikirkan

juga cara mengimplementasikannya. Selama implementasi, ahli strategi yang

26

efektif akan mencari umpan balik yang memungkinkan mereka memperbaiki

strategi-strategi yang telah dipilih. Pemisahan formulasi strategi dari implementasi

strategi dalam gambar tersebut hanya untuk tujuan diskusi saja. Dalam realitanya,

kedua tindakan ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai hasil strategis yang

diinginkan hanya ketika mereka diintegrasikan dengan hati-hati. Pada formulasi

strategis, pihak saingan menghadapi, dan berusaha mengantisipasi, setiap tindakan

lawannya. Jadi dinamika persaingan merupakan input yang penting dalam

merumuskan dan menerapkan semua strategi. Selanjutnya strategi kerjasama,

strategi ini semakin meningkatkan penggunaannya dalam ekonomi global, dan

digunakan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan kompetitif dengan

membentuk relasi yang menguntungkan dengan perusahaan-perusahaan ini.

Untuk mempelajari tindakan-tindakan langsung yang diambil untuk

menerapkan strategi-strategi dengan sukses. Pertama, menggunakan mekanisme

yang berbeda untuk mengurus perusahaan. Dengan tuntutan akan perbaikan-

perbaikan pengaturan perusahaan oleh berbagai stakeholders, organisasi-organisasi

ditantang untuk mengatur dengan cara yang akan memuaskan kepentingan

stakeholders dan mencapai hasil strategis yang diinginkan. Akhirnya, masalah

struktur organisasi dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengontrol

operasi perusahaan, pola kepemimpinan strategis yang tepat untuk perusahaan dan

lingkungan kompetitif saat ini, dan hubungan diantara kewirausahaan perusahaan

(corporate enterpreneurship), inovasi, dan daya saing strategis.

27

Gambar 2.2

Model Manajemen Strategis

Pengamatan

Lingkungan

Eksternal

Lingkungan

Sosial

Lingkungan

Perumusan Strategi Implementasi Strategi Evaluasi dan

Pengendalian Misi

Tujuan

Strategi

Tugas

Internal

Struktur

Budaya

Sumber Daya

Kebijakan

Program

Anggaran

Prosedur

Kinerja

Umpan Balik

(Sumber: J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:1))

Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:9), proses

manajemen strategis meliputi empat elemen dasar: (1) pengamatan lingkungan, (2)

perumusan strategi, (3) implementasi strategi, dan (4) evaluasi dan pengendalian.

1. Pengamatan Lingkungan

a. Analisis eksternal

28

Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel (kesempatan dan

ancaman) yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam

pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut

membentuk keadaan dalam organisasi dimana organisasi ini hidup. Lingkungan

eksternal memiliki dua bagian: lingkungan kerja dan lingkungan sosial.

Lingkungan kerja terdiri dari elemen-elemen atau kelompok yang secara langsung

berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi. Lingkungan

sosial terdiri dari kekuatan umum - kekuatan itu tidak berhubungan langsung

dengan aktivitas-aktivitas jangka pendek organisasi tetapi dapat dan sering

mempengaruhi keputusan-keputusan jangka panjang.

b. Analisis internal

Lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel (kekuatan dan kelemahan)

yang ada di dalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka

pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut membentuk suasana

dimana pekerjaan dilakukan. Variable-variabel itu meliputi struktur, budaya dan

sumber daya organisasi.

2. Perumusan Strategi

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk

manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan

dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi meliputi menentukan misi

29

perusahaan, menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi

dan penetapan pedoman kebijakan.

a. Misi

Misi organisasi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi

hidup. Pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar

dan unik yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain.

b. Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa

yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan, dan sebaiknya diukur jika

memungkinkan. Pencapaian tujuan perusahaan merupakan hasil dari penyelesaian

misi. Beberapa bidang dimana perusahaan perlu membuat sasaran dan tujuan

adalah:

a. Profitabilitas (laba bersih);

b. Efisiensi (biaya rendah);

c. Pertumbuhan (kenaikan pada aset total, penjualan);

d. Kekayaan pemegang saham;

e. Penggunaan sumber daya;

f. Reputasi;

30

g. Kontribusi untuk karyawan;

h. Kontribusi untuk lingkungan;

i. Kepemimpinan dasar (inovasi, kreativitas);

j. Kelangsungan hidup; dan atau

k. Kebutuhan pribadi manajemen puncak.

c. Strategi

Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang

bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan

memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing.

d. Kebijakan

Aliran dari strategi, kebijakan menyediakan pedoman luas untuk

pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan merupakan

pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi.

31

Tabel 2.1

Matrik SWOT

Faktor-faktor

Internal

Faktor-faktor Eksternal

Kekuatan (S)

Daftarkan 5-10

kekuatan Internal disini

Kelemahan (W)

Daftarkan 5-10 kekuatan

Internal disini

Peluang (O) Daftarkan 5-10

kekuatan Eksternal

disini

Strategi S-O

Buat strategi disini

yang menggunakan

kekuatan untuk

memanfaatkan peluang

Strategi W-O

Buat strategi disini yang

memanfaatkan peluang

untuk mengatasi

kelemahan

Ancaman (T) Daftarkan 5-10

kekuatan Eksternal

disini

Strategi S-T

Buat strategi disini

yang menggunakan

kekuatan untuk

menghindari peluang

Strategi W-T

Buat strategi disini yang

meminimalkan

kelemahan dan

menghindari ancaman

(Sumber : Hunger and Wheelen, (2003:231))

1. S-O strategi : Mengejar peluang dengan menggunakan kekuatan yang

ada.

2. W-O strategi : Mengatasi kelemahan untuk mengejar peluang.

3. S-T strategi : Menggunakan kekuatan untuk mengatasi/mengurangi

dampak dari ancaman.

4. W-T strategi : Menghilangkan atau mengurangi kelemahan agar tidak

rentan terhadap ancaman.

32

3. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan proses dimana manajemen mewujudkan

strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program,

anggaran, dan prosedur. Proses tersebut mungkin meliputi perubahan budaya secara

menyeluruh, struktur dan atau sistem manajemen dari organisasi secara

keseluruhan.

a. Program

Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yag

diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan

restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya internal perusahaan, atau awal dari

suatu usaha penelitian baru.

b. Anggaran

Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang,

setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan

oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan.

c. Prosedur

Prosedur, kadang-kadang disebut Standard Operating Procedures (SOP).

Prosedur adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang

menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan.

33

4. Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang melaluinya aktivitas-

aktivitas perusahaan dan hasil kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya

dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Para manajer di semua level

menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan

memecahkan masalah. Walaupun evaluasi dan pengendalian merupakan elemen

akhir yang utama dari manajemen strategis, elemen itu juga dapat menunjukkan

secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan

mendorong proses keseluruhan untuk dimulai kembali.

2.1.3 Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

2.1.3.1 Konsep dan Definisi UMKM

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam BAB I (Ketentuan

Umum), Pasal 1 dari UU tersebut.

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

34

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,

yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

ini.

2.1.3.2 Kriteria UMKM

Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM tercantum dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 BAB IV Pasal 6 adalah

nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria seperti yang terdapat pada

table dibawah ini:

Tabel 2.2

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

No.

URAIAN

KRITERIA

ASSET OMSET

1. USAHA MIKRO Max 50 jt Max 300 jt

35

2. USAHA KECIL > 50 jt - 500 jt > 300 jt - 2,5 M

3. USAHA MENENGAH > 500 jt - 10 M > 2,5 M - 50 M

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga

pemerintahan, seperti Kementerian Peridustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS),

selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan

skala usaha antar Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dna Usaha Besar.

Misalnya, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), UMI (atau disektor industri

manufaktur umum disebut industri rumah tangga) adalah unit usaha dengan jumlah

pekerja tetap hingga 4 orang; UK anatara 5 hingga 19 pekerja; dan UM dari 20

sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99

orang masuk dalam kategori UB. (Dr.Tulus T.H Tambunan, 2009:16)

2.1.3.3 Daya Saing UMKM

Menurut Tambunan (2008), UMKM yang berdaya saing tinggi dicirikan

oleh: (1) kecenderungan yang meningkat dari laju pertumbahan volume produksi,

(2) pangsa pasar domestik dari atau pasar ekspor yang selalu meningkat, (3) untuk

pasar domestik, tidak hanya melayani pasar lokal saja tetapi juga nasional, dan (4)

untuk pasar ekspor, tidak hanya melayani di satu Negara tetapi juga banyak Negara.

Dalam mengukur daya saing UMKM harus dibedakan antara daya saing dan daya

saing perusahaan. Daya saing produk terkait erat dengan daya saing perusahaan

yang menghasilkan produk tersebut.

36

2.1.3.4 Kriteria Produk Unggulan

Dewasa ini hampir semua pemerintah daerah telah mengembangkan produk

atau komoditas unggulan daerah. Kriteria produk unggulan adalah (Tambunan dan

Nasution, 2006): (1) menggunakan bahan baku lokal, (2) sesuai dengan potensi dan

kondisi daerah, (3) memiliki pasar yang luas, (4) mampu menyerap tenaga kerja

yang cukup banyak, (5) merupakan sumber pendapatan masyarakat, (6) volume

produksi yang cukup besar dan kontinyu, (7) merupakan ciri khas daerah, (8)

memiliki daya saing relatif tinggi, dan (9) dapat memacu perkembangan komoditas

yang lain.

2.1.4 Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi Kota Tangerang Tahun 2014-2018

2.1.4.1 Tujuan dan Sasaran

2.1.4.1.1 Tujuan

Untuk mendukung misi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Kota Tangerang tahun 2014-2018 khususnya untuk misi Kota Tangerang

“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan daya

beli masyarakat dengan menetapkan sinergitas antar sektor perekonomian daerah”

maka pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang

untuk mendukung misi Kota Tangerang terdapat 7 (tujuh) tujuan/misi pelayanan

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang yaitu:

37

1. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem manajemen

keuangan administrasi keuangan dan asset daerah secara transparan

dan akuntabel;

2. Terwujudnya aparatur pemerintahan daerah yang cerdas, bermoral,

inovatif, dan profesional;

3. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan pemenuhan peralatan

dan perlengkapan keadministrasian perkantoran;

4. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah

yang layak dan memadai;

5. Pemantapan dan pengembangan keberdayaan sektor UMKM dan

koperasi sebagai pendukung kegiatan ekonomi daerah berbasis

sumberdaya lokal;

6. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem dan jaringan

perdagangan daerah dan peningkatan perlindungan konsumen;


perindustrian daerah dan peningkatan kapasitas industri kecil dan

menengah.

2.1.4.1.2 Sasaran

Sasaran dari pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kota Tangerang untuk Rencana Strategis tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

38

1. Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan

kegiatan dan keuangan SKPD;

2. Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi dan

melaksanakan peraturan kepemerintahan daerah yang berlaku;

3. Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana-prasaran teknis

dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan

kerja/kantor);

4. Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan

prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan

memadai;

5. Terwujudnya pemantapan dan pengebangan keberdayaan sektor

UMKM dan koperasi sebagai pendukung kegiatan ekonomi daerah

berbasis sumberdaya lokal;




perindustrian daerah dan peningkatan kapasitas industri kecil dan

menengah.

2.1.4.2 Strategi dan Kebijakan

2.1.4.2.1 Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam

kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran

39

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, maka strategi

yang akan dilakukan dalam periode 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan sistem dan mekanisme

pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD;

2. Peningkatan kapasitas pelaku UMKM;

3. Pengendalian mutu dan peningkatan akses pelaku UMKM;

4. Pengembangan dan peningkatan kemandirian koperasi dan UMKM

melalui upaya penyehatan kelembangaan dan peningkatan kapasitas

manajemen;

5. Terselenggaranya pemantapan dan pengembangan sistem ketahanan

pangan daerah yang meliputi ketersediaan pangan dan distribusi;

6. Terselenggara pemantapan dan pengembangan sistem dan jaringan


7. Terselenggaranya sistem dan jaringan perindustrian daerah dan

peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah;

8. Membangun dan mengembangkan sistem kedisiplinan yang tegas,

objektif, dan konsisten;

9. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan pemenuhan

sarana-prasarana dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan

perlengkapan kerja/kantor);

40

10. Membangun dan mengembangkan sistem pemenuhan dan

pengembangan kebutuhn sarana dan prasarana perkantoran

pemerintahan daerah yang layak dan memadai.

2.1.4.2.2 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan oleh yang berwewenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau

petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta

visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2014-

2018 adalah sebagai berikut:

1. Membangun sistem/tata cara pelaporan kinerja dan keuangan SKPD

yang terpadu;

2. Menyediakan sarana-prasarana pendukung pengelolaan pelaporan

kinerja dan keuangan SKPD;

3. Meningkatkan kemampuan/kompetensi aparatur SKPD dalam

pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD:

4. Pengembangan kinerja koperasi dan UMKM;

5. Pemberdayaan pelaku koperasi dan UMKM;

6. Pemantauan ketersediaan harga Sembilan bahan pokok;

7. Pengembangan potensi perdagangan;

8. Pemberdayaan pelaku perdagangan;

41

9. Pengembangan potensi industri, pemberdayaan pelaku industri dan

pengembangan industri kompetitif dan ramah lingkungan;

10. Menyosialisasikan peraturan pemerintahan daerah secara intensif

dan menyeluruh;

11. Menyediakan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan yang

lengkap dan memadai;

12. Menyusun dan menyosialisasikan standar pelayanan pemenuhan

sarana-prasarana dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan

perlengkapan kerja/kantor);

13. Menyediakan pelayanan pemenuhan sarana-prasarana dan

keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan

kerja/kantor);

14. Menyusun dan menyosialisasikan standar pemenuhan dan

pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

pemerintahan daerah yang layak dan memadai;

15. Menyediakan pelayanan pemenuhan dan pengembangan kebutuhan

sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak

dan memadai sesuai dengan standar yang disepakati.

42

Tabel 2.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang

Tahun 2014-2018

No

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

1.

Terwujudnya

pemantapan dan

pengembangan

sistem manajemen

dan pengelolaan

keuangan

administrasi

keuangan dan asset

daerah secara

transparan dan

akuntabel.

Tesedianya

berbagai jenis

pelaporan

capaian kinerja

pelaksanaan

kegiatan dan

keuangan

SKPD.

Membangun dan

mengembangkan

sistem dan

mekanisme

pengelolaan

pelaporan kinerja dan

keuangan SKPD.

1. Membangun sistem/tata

cara pelaporan kinerja

dan keuangan SKPD

yang terpadu;

2. Menyediakan sarana-

prasarana pendukung

pengelolaan pelaporan

kinerja dan keuangan

SKPD;

3. Meningkatkan

kemampuan/kompetensi

aparatur SKPD dalam

pengelolaan pelaporan

kineja dan keuangan

SKPD.

2.

Terwujudnya

aparatur

pemerintahan

daerah yang

cerdas, bermoral,

inovatif, dan

profesional.

Tersedianya

aparatur SKPD

yang mampu

mematuhi dan

melaksanakan

peraturan

kepemerintahan

daerah yang

berlaku.

Membangun dan

mengembangkan

sistem kedisiplinan

yang tegas, objektif,

dan konsisten.

1. Mensosialisasikan

peraturan

kepemerintahan daerah

secara intensif dan

menyeluruh;

2. Menyediakan sarana-

prasarana pendukung

kedisiplinan yang

lengkap dan memadai.

3.

Terwujudnya

pemantapan dan

pengembangan

pemenuhan

peralatan dan

perlengkapan

Tersedianya

pelayanan

terhadap

pemenuhan

sarana-prasarana

teknis dan

keadministrasian

Membangun dan

mengembangkan

sistem pelayanan

pemenuhan sarana-

prasarana dan

keadministrasian

perkantoran

1. Meyusun dan

menyosialisasikan

standar pelayanan

pemenuhan sarana-

prasarana dan

keadministrasian

perkantoran (peralatan

43

keadministrasian

perkantoran. perkantoran (peralatan dan

perlengkapan

kerja/kantor).

(peralatan dan perlengkapan

kerja/kantor).

dan perlengkapan kerja/kantor);

2. Menyediakan pelayanan

pemenuhan sarana-

prasarana dan

keadministrasian

perkantoran (peralatan

dan perlengkapan

kerja/kantor).

4.

Terwujudnya pemantapan dan

pengembangan

terhadap

pemenuhan

kebutuhan sarana

dan prasarana

perkantoran

pemerintahan

daerah yang layak

dan memadai.

Tersedianya pemenuhan dan

pengembangan

kebutuhan

sarana dan

prasarana

perkantoran

pemerintahan

daerah yang

layak dan

memadai.

Membangun dan mengembangkan

sistem pemenuhan

dan pengembangan

kebutuhan sarana dan

prasarana

perkantoran

pemerintahan daerah

yang layak dan

memadai.

1.Menyusun dan mensosialisasikan

standar pemenuhan dan

pengembangan


prasarana perkantoran

pemerintahan daerah

yang layak dan memadai;

2.Menyediakan pelayanan

pemenuhan dan

pengembnagan


prasarana perkantoran

pemerintahan daerah

yang layak dan memadai

sesuai dengan standar

yang disepakati.

5.

Pemantapan dan

pengembangan

keberdayaan sektor

UMKM dan

koperasi sebagai

pendukung

kegiatan ekonomi

daerah berbasis

sumberdaya lokal.

Terwujudnya

pemantapan dan

pengembangan

keberdayaan

sektor UMKM

dan koperasi

sebagai

pendukung

kegiatan

ekonomi daerah

berbasis

sumberdaya

lokal.

1.Peningkatan

kapasitas pelaku

UMKM;

2.Pengendalian

mutu dan

peningkatan akses

pelaku UMKM;

3.Pengembangan

dan peningkatan

kemandirian koperasi dan

UMKM melalui

upaya penyehatan kelembagaan dan

peningkatan

1.Pengembangan kinerja

koperasi dan UMKM;

2.Pemberdayaan pelaku

koperasi dan UMKM.

44

kapasitas

manajemen.

6.

Terwujudnya

pemantapan dan

pengembangan

sistem dan jaringan

perdagangan

daerah dan

peningkatan

perlindungan

konsumen.

Terwujudnya

pemantapan dan

pengembangan

sistem dan

jaringan

perdagangan

daerah dan

peningkatan

perlindungan

konsumen.

Terselenggara

pemantapan dan

pengembangan

sistem dan jaringan

perdagangan daerah

dan peningkatan

perlindungan

konsumen.

Pengembangan potensi

perdagangan.

7.

Terwujudnya

pemantapan dan

pengembangan

sistem dan jaringan

perindustrian

daerah dan

peningkatan

kapasitas industri

kecil dan

menengah.

Terwujudnya

pemantapan dan

pengembangan

sistem dan

jaringan

perindustrian

daerah dan

peningkatan

kapasitas

industri kecil

dan menengah.

Terselenggara sistem

dan jaringan

perindustrian daerah

dan peningkatan

kapasitas industri

kecil dan menengah.

Pengembangan potensi

industri, pemberdayaan

pelaku industri dan

pengembangan industri

yang kompetitif dan

ramah lingkungan.

2.1.4.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang

dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan adalah tindakan nyata

dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah

ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran

dan tujuan tertentu. Program dan kegiatan UMKM yang ditetapkan sebagai

pelaksanaan kebijakan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kota Tangerang sesuai dengan misinya adalah sebagai berikut:

45

2.1.4.3.1 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

Kegiatan:

1. Kegiatan penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui

pameran.

2. Kegiatan Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT).

3. Kegiatan Sosialisasi Program KUR.

2.1.4.3.2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Kegiatan:

1. Kegiatan memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha

mikro kecil menengah.

2. Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.

3. Kegiatan pelatihan maajemen pengelolaan koperasi.

2.1.4.3.3 Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Kegiatan:

1. Sosialisasi kebijakan tentang usaha mikro kecil menengah.

2. Perencanaan koordinasi dan pengembangan UMKM.

3. Fasilitasi pengembangan UMKM.

4. Pendataan UMKM di Kota Tangerang.

46

Tabel 2.4

Indikator Sasaran dan Indikator Program Pembangunan Daerah Kota

Tangerang di Disperindakop bagi UMKM dan Koperasi Tahun 2014 – 2018

SASARAN (MISI)

KOTA/URUSAN/PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR OUTCOME (SASARAN DAN

PROGRAM)

SKPD

Terwujudnya pemantapan dan pengembangan kebudayaan sektor

UMKM dan koperasi sebagai

pendukung kegiatan ekonomi daerah

berbasis sumberdaya lokal

1. Tingkat UMKM aktif

Disperindagkop

2. Tingkat koperasi aktif

3. Tingkat pertumbuhan UMKM aktif

4. Tingkat pertumbuhan koperasi aktif

Urusan Wajib

Urusan koperasi dan usaha kecil menengah

Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro

kecil menengah

Presentase UMKM yang telah mengikuti pameran

promosi produk

Program kewirausahaan dan keunggulan kompetitif bagi usaha

mikro kecil menengah

Tingkat penyelenggaraan fasilitas kerjasama

kemitraan usaha mikro

kecil, menengah dan

koperasi (UMKMK)

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Presentase koperasi sehat dengan pengelolaan

keuangan yang sehat

Program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi usaha mikro kecil

menengah

Presentase UMKM yang dibina/dilatih terhadap total

jumlah UMKM


47

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini, peneliti mengambil dua penelitian sebelumnya, sebagai

perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu pertama

berdasarkan penelitian terdahulu pada skripsi Universitas Sumatera Utara yang

dilakukan oleh Ulfa Anastasia Maureen Purba, mahasiswa Departemen Imu

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2013 yang

berjudul “Peranan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang

Berdagai Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah”, dengan metode

penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dinas Sosial

Tenaga Kerja dan Koperasi sudah dapat dikatakan baik dilihat dari kinerja mereka

dalam memberikan pembinaan, pelatihan dan mengikutsertakan para pedagang

dalam setiap pameran produk UMKM baik di tingkat Kabupaten dan Provinsi,

walaupun tidak sedikit juga pedagang yang tidak mau ikut berpartisipasi pada

pembinaan tersebut mengingat beberapa pedagang UMKM dodol bengkel tidak

terdaftar karena tidak memiliki izin usaha sehingga mereka tidak ikut serta karena

takut dikenakan sanksi dari perbuatan mereka.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang kedua adalah pada skripsi

Universitas Sumatera Utara yang dilakukan oleh Parlin Sotarlalo Siagian,

mahasiswa Departemen Imu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik yang berjudul “Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kelurahan

Menteng Kecamatan Medan Denai”, dengan metode kualitatif yaitu hasil penelitian

48

menunjukkan bahwa peranan Pemko Medan (Disperindag) dalam pemberdayaan

UKM, baik dari segi perkembangan modal usaha, perkembangan produksi usaha

industri, serta perkembangan pemasaran barang produksi dapat dikatakan kurang

aktif. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan-tanggapan responden yang telah diterima

dilapangan. Pelaku UKM merasa Disperindag membantu mereka setengah hati,

karena walaupun Disperindag memberikan bimbingan tentang cara meningkatkan

pemasaran barang, Pemko Medan sama sekali tidak membantu.

Dalam penelitian ini membahas mengenai Strategi Dinas Perindustrian,


Menghadapi Persaingan Global dengan menggunakan metode penelitian kualitatif

deskriptif yang dalam hal ini membahas tentang bagaimana Strategi Dinas


(UMKM) Menghadapi Persaingan Global.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang Strategi Usaha

Mikro Kecil dan Menengah Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global.

Berdasarkan analisis data yang didapatkan dilapangan bahwa permasalah utama

yaitu pada rendahnya daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota

Tangerang menghadapi persaingan global, dengan penjabaran masalah sebagai

berikut: Pertama, Modal usaha pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Kota Tangerang masih rendah. Kedua, Kurangnya promosi produk-produk Usaha

49

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang. Ketiga, Pemberdayaan

yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang

belum optimal.

Permasalahan yang telah disebutkan di atas akan dianalisis dengan metode

kualitatif dengan pendekatan induktif, menggunakan teori manajemen strategis J.

David Hunger dan Thomas L. Wheelen dalam bukunya Manajemen Strategis. Pada

proses manajemen strategis yaitu, Pengamatan lingkungan, perumusan strategi,

implementasi strategi, dan evaluasi dan pengendalian. Serta akan ditambahkan

dengan konsep dan teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada dilapangan

untuk membantu menganalisis dengan baik setiap detail permasalahan.

Maka untuk mempermudah memahami alur berfikir peneliti

menggambarkan kerangka berfikirnya sebagai berikut:

50

Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bagi Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang Menghadapi

Persaingan Global

1. Modal usaha pelaku Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) Kota Tangerang

masih rendah.

2. Kurangnya promosi produk-

produk Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) Kota

Tangerang.

3. Pemberdayaan yang dilakukan

Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi Kota

Tangerang belum optimal.

Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:9), proses

manajemen strategis terdiri dari:

1. Pengamatan lingkungan,

2. Perumusan strategi

3. Implementasi strategi

4. Evaluasi dan pengendalian.

Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global

51

2.3 Asumsi Dasar

Berdasarkan kerangka berfikir di atas, maka peneliti berasumsi bahwa

Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bagi Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global belum

siap. Hal tesebut karena rendahnya daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) Kota Tangerang menghadapi persaingan global.

52

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan penelitan adalah seperangkat asumsi yang saling berkolerasi

satu dengan yang lain mengenai fenomena alam semesta. Penelitian ini merupakan

penelitian deskriptif-kualitatif yaitu penelitian tentang data yang ditentukan dan

dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat,

misalnya kalimat wawancara antara peneliti dan informan. Hal ini sejalan dengan

pendapat Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2002:3) yang menyatakan

“metode kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang mengahasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena

merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Penelitian kualitatif

ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut perspektif

partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi,

diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya (Sukmadinata,

2006:94).

Penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam kondisi yang

alamiah atau natural setting, Peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi

53

yang wajar. Dalam melakukan penelitiannya, peneliti merupakan alat utama dalam

pengumpulan data karena penelitilah yang langsung terjun ke lapangan mencari

data dengan wawancara secara mendalam. Subjek yang diteliti berkedudukan sama

dengan peneliti. Orang yang diteliti dipandang sebagai partisipan, konsultan atau

kolega peneliti dalam menangani kegiatan penelitiannya. Penelitian kualitatif

mengutamakan perspektif emik, artinya mementingkan pandangan responden

tentang bagaimana ia memandang dan menafsirkan dunia dari segi pendiriannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif

dengan teknik pendekatan secara induktif. Analisis data secara induktif ini

digunakan karena beberapa alasan. Pertama, proses induktif lebih dapat

menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data. Kedua,

analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden menjadi

eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel. Ketiga, analisis demikian lebih dapat

menguraikan latar secara penuh dan dapat membuta keputusan-keputusan tentang

dapat-tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. Keempat, analisis induktif lebih

dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan.

Kelima, analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit

sebagai bagian dari struktur analitik. (Moleong, 2005:10)

Pada penulisan laporan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat

kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. Oleh karena itu, peneliti

harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas. Dengan demikian, untuk

54

mengetahui Bagaimana pada strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang

Menghadapi Persaingan Global, maka metode penelitian yang digunakan dalam

melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif induktif.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan

dan Koperasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang

Menghadapi Persaingan Global, mengaitkan data-data di lapangan dengan program

yang ada di UMKM Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota

Tangerang, yaitu pada Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Program Penciptaan Iklim

Usaha yang Kondusif bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Dengan mengacu pada

proses manajemen strategis yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi,

implementasi strategi, dan evaluasi dan pengendalian.

55

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi Kota Tangerang untuk mengetahui strategi Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota

Tangerang menghadapi persaingan global. Penentuan lokasi penelitian ini karena

Kota Tangerang memiliki letak strategis dan menjadi penyanggah Ibu Kota Jakarta

sehingga Kota Tangerang memiliki kewajiban untuk gerak maju mendukung

perekonomian nasional khususnya untuk menghadapi persaingan global.

3.4 Instrumen penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian

adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus

“divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang

selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen

meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan

wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek

penelitian, baik secara akademik maupun logistik. Peneliti sebagai human

instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai

sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data,

menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2012:222).

Jadi, peneliti mempunyai peran penting dalam menentukan kualitas dari suatu

penelitian dengan kesiapan dalam mencari data di lapangan.

56

Nasution (1988) menyatakan:

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada

menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama.

Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai

bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian,

hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu

semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya.

Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu

dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada

pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya

yang dapat mencapainya.”

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya dalah peneliti sendiri,

namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan

berkembang instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi

data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan

wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada grand tour question,

tahap focused and selection, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat

kesimpulan.

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2012:224) peneliti sebagai instrumen

penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala

stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau

tidak bagi penelitian.

2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek

keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.

57

3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen

berupa test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi,

kecuali manusia.

4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat

difahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita

perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan

pengetahuan kita.

5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang

diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan

segera untuk menentukan arah pengamatan, untuk mentest hipotesis

yang timbul seketika.

6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan

berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan

menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan,

perubahan, perbaikan atau pelakan.

7. Dalam penelitian dengan menggunakan test atau angket yang

bersifat kuantitatif yang diutamakan adalah respon yang dapat

dikuantifikasi agar dapat diolah secara statistik, sedangkan yang

menyimpang dari itu tidak dihiraukan. Dengan manusia sebagai

instrumen, respon yang aneh, yang menyimpang justru diberi

perhatian. Respon yang lain daripada yang lain, bahkan yang

58

bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan

tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti.

Penelitian ini data yang diteliti adalah data lisan dan tulisan, oleh sebab itu

untuk mendapatkan data dibutuhkan alat bantu berupa daftar pertanyaan untuk

mewawancarai informan dan tape recorder. Tape recorder digunakan untuk

merekam wawancara informan. Data tulisan juga berasal dari program Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Koa Tangerang. Hasil rekaman kemudian

ditranskripsikan melalui peralatan sehingga memudahkan untuk mengelompokkan

data.

Mencari sumber data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam

terhadap narasumber (informan) yang bersangkutan dengan fokus penelitian yang

dilakukan oleh peneliti. Wawancara mendalam (indepth interview) adalah data

yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman,

pendapat perasaan dan pengetahuan informan penelitian. Informan penelitian

adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses

penelitian. Selain wawancara mendalam, sumber data dalam penelitian ini juga di

dapat dari hasil observasi, dimana sumber data dari hasil wawancara dan observasi

merupakan sumber data primer. Selain itu, sumber data yang lainnya juga didapat

dari hasil dokumentasi dan studi literatur/pustaka sebagai sumber data sekunder.

59

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai Strategi Dinas


(UMKM) Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global.

3.5 Informan Penelitian

Penentuan narasumber atau yang dapat disebut dengan informan peneliti

menggunakan teknik purposive. Teknik Purposive yaitu teknik pengambilan data

dari informan dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan informan

penelitian merupakan orang yang mengetahui dan memiliki peran penting tentang

strategi UMKM Kota Tangerang menghadapi persaingan global, sehingga

memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang diharapkan. Disamping itu,

beberapa data yang terkait juga digunakan secara optimal guna dapat dianalisis

sedemikian rupa sehingga mendapatkan hasil yang optimal.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No Jabatan Informan Kode Informan

1. Kepala Dinas Indagkop I1

2. Sekretaris Dinas Indagkop I2

3. Kabid Perindustrian I3

4. Kabid Perdagangan I4

5. Kabid Koperasi dan UKM I5

60

6. Pelaksana Perencanaan I6

7. Kasi Bina Usaha Kecil dan Menengah I7

8. Kasi Bina Koperasi I8

9. Kasi Fasilitasi dan Kemitraan I9

10. Pelaku UMKM I10-1

11. Pelaku UKM Firma Karyani I10-2

12. Sekretaris Kel. Kreo Kec. Larangan I10-3

13. Pelaku UKM Kec. Tangerang I10-4

14 Pelaku UKM Kec. Cipondoh I10-5

15. Pelaku UKM Bundaq Jahe Merah I10-6

16. Pelaku UKM Imleya Kec. Tangerang I10-7

17. Pelaku UKM Kec. Periuk I10-8

(Sumber: Peneliti 2015)

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.6.1 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik yang digunakan dalam teknik pengumpulan data penelitian ini

adalah sebagai berikut:

61

3.6.1.1 Sumber data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan masih

bersifat mentah karena belum diolah. Data ini diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus

diteliti (Sugiyono, 2009: 157). Jika dalam wawancara terstruktur, pewancaraannya

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Maka

wawancara tak terstruktur sangat berbeda dalam hal waktu bertanya dan

memberikan respon, yaitu cara ini lebih bebas iramanya. Pertanyaan tidak disusun

terlebih dahulu melainkan disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari

informan. Dan pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-

hari.

b. Observasi (pengamatan) secara langsung dengan sumber data

Observasi atau yang lebih dikenal dengan pengamatan langsung pada

sumber data, menurut Moleong observasi adalah kegiatan untuk mengoptimalkan

kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar,

kebiasaan dan sebagainya. (Moleong, 2005: 126).

62

Ada beberapa hal yang mendasar bagi peneliti untuk memanfaatkan teknik

observasi/pengamatan ini dalam penelitiannya, seperti yang dikemukakan oleh

Guba dan Lincoln diantaranya:

a. Pertama, teknik ini didasarkan pada pengalaman secara langsung;

b. Kedua, memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian

mencatat perilaku dan kejadian yang terjadi pada keadaan

sebenarnya;

c. Ketiga, memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi

yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun

pengetahuan yang langsung diperoleh dari data tersebut;

d. Keempat, sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan

pada data yang didapatnya ada yang bias;

e. Kelima, memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi

yang rumit, karena harus memperhatikan beberapa tingkah laku

yang kompleks sekaligus;

f. Keenam, dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi

lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang

sangat bermanfaat. (Moleong, 2005: 126).

63

3.6.1.2 Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang diperoleh melalui

kegiatan studi literatur atau studi kepustakaan dan dokumentasi mengenai data yang

diteliti.

1. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data ini diperoleh dari berbagai referensi yang relevan

dengan penelitian yang dijalankan dan teknik ini berdasarkan text books

maupun jurnal ilmiah.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi, yakni pengumpulan data yang bersumber dari

dokumen yang resmi dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Dokumen yang diperoleh tersebut dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini,

khususnya dalam melakukan wawancara adalah:

a. Buku catatan: untuk mencatat pencatatan dengan sumber data.

b. Recorder: untuk merekam semua percakapan karena jika hanya

menggunakan buku catatan, peneliti sulit untu mendapatkan

informasi yang telah diberikan oleh informan.

64

c. Handphone camera: untuk memotret/mengambil gambar semua

kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan

untuk meningkatkan keabsahan dari suatu penelitian.

Selanjutnya sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi atas

data primer dan data skunder. Data primer diambil langsung dari informan

penelitian. Dalam hal ini data primer ini diambil melalui wawancara (interview).

Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung berasal dari informan.

Oleh karena itu dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui data-data dan

dokumen-dokumen yang relevan mengenai masalah yang diteliti. Data-data

tersebut merupakan data yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang

dibahas dalam penelitian ini.

3.6.2 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif adalah: “Upaya yang

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan

menemukan pola, menemukan apa yang paling dan apa yang dipelajari dan

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain ” (Moleong, 2005: 248).

Menurut Danim (2002:209) analisis data adalah proses pencandraan dan

penyusunan transkip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya

agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk

65

kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang

telah ditemukan atau didapatkan dari lapangan.

Dari penjelasan di atas maka proses analisis data terkait erat dengan

pengumpulan dan interpretasi data. Analisis data dalam penelitian kualitatif

dilakukan selama proses penelitian berlangsung yaitu sejak sebelum memasuki

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, dimana beberapa

bukti yang pada awalnya tampak terpisah-pisah akhirnya dikumpulkan menjadi

satu. Sehingga peneliti membangun teori dengan cara menghubungkan aneka

fenomena yang dipelajari. Proses analisis data seperti cerobong asap yang

segalanya bersifat terbuka di awal dan semakin memfokus pada bagian akhir

(Danim, 2002:62)

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Prasetya

Irawan. Berikut ini adalah beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan pada

waktu menganalisis data penelitian kualitatif berdasarkan buku Prasetya Irawan:

Gambar 3.1

Proses Analisis Data

Pengumpulan

Data Mentah

Transkrip

Data

Pembuatan

Koding

Kategorisasi

Data

Penyimpulan

Akhir

Triangulasi Penyimpulan

Sementara

66

Dari gambar di atas maka dapat diuraikan kegiatan dalam proses analisis

data yaitu:

1. Pengumpulan Data Mentah

Tahap ini peneliti mengumpulkan data mentah melalui wawancara,

observasi lapangan, kajian pustaka dengan menggunakan alat-alat yang dibutuhkan,

seperti kamera dan tape recorder. Dalam tahap ini peneliti hanya mencatat data

yang apa adanya (verbatim) tanpa mencampurkannya dengan pikiran, komentar,

dan sikap peneliti itu sendiri.

2. Transkrip Data

Pada tahap ini peneliti merubah catatan data mentah ke bentuk tertulis. Yang

ditulis oleh peneliti pun harus apa adanya tanpa mencampur adukkan dengan

pikiran peneliti.

3. Pembuatan Koding

Di tahap ini peneliti membaca ulang seluruh data yang telah ditranskrip.

Hal-hal penting di dalam transkrip dicatat dan diambil kata kuncinya. Kemudian

kata kunci ini nanti diberi kode.

4. Kategorisasi Data

Dalam tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat

konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan “kategori”.

67

a. Penyimpulan Sementara

Di tahap ini peneliti dapat mengambil kesimpulan yang sifatnya sementara.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah proses check and recheck antara sumber data dengan

sumber data lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan bisa terjadi.

Pertama, satu sumber cocok dengan sumber lain. Kedua, satu sumber data

berbeda dengan sumber lain, tetapi tidak harus berarti bertentangan. Ketiga,

satu sumber bertolak belakang dengan sumber lain.

c. Penyimpulan Akhir

Kesimpulan akhir dapat diambil ketika peneliti telah merasa bahwa data

peneliti sudah jenuh dan setiap penambahan data baru hanya berarti

ketumpang tindihan.

3.7 Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi: 1)

Mendemostrasikan nilai yang benar, 2) Menyediakan dasar agar hal itu dapat

diterapkan, dan 3) Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang

konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-

keputusannya. (Moleong, 2006:320) isu dasar dari hubungan keabsahan data pada

dasarnya adalah sederhana. Bagaimana peneliti membujuk agar pesertanya

(termasuk dirinya) bahwa temuan-temuan penelitian dapat dipercaya. Untuk

68

menguji keabsahan data, dapat dilakukan dengan tujuh teknik, yaitu perpanjangan

keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan

referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota (member check).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan teknik

triangulasi dan pengecekan anggota (member check).

3.7.1 Triangulasi

Moleong (2006:330) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin

(Prastowo, 2011 :269) membedakan teknik ini menjadi 5 macam yaitu :

1. Triangulasi sumber yaitu suatu teknis pengecekan kredibilitas data

yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui

beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber berarti

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda

dalam penelitian kualitatif.

2. Triangulasi teknik yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama

dengan teknik yang berbeda yaitu melalui wawancara, observasi dan

studi dokumentasi.

69

3. Triangulasi waktu yaitu suatu teknik pengecekan kredibilitas

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara,

observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

4. Triangulasi penyidik, suatu teknik pengecekan kredibilitas

dilakukan dengan cara memanfaatkan pengamat lain untuk

pengecekan derajat kepercayaan data.

5. Triangulasi teori, suatu teknik pengecekan kredibilitas dilakukan

dengan cara menggunakan lebih dari satu teori untuk memeriksa

data temuan penelitian.

Adapun untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini dilakukan melalui

teknik Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik Menurut Moleong (2005: 330)

hal tersebut dapat tercapai dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil

wawancara;

2. Membandingkan apa yan dikatakan orang di depan umum dengan

apa yang dikatakan secara pribadi;

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi peneliti

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai

pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa, kalangan

yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan;

70

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan.

3.7.2 Member Check

Selain itu peneliti pun melakukan member check, yaitu proses pengecekan

data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan

oleh pemberi data. Selain itu, member check adalah agar informasi yang diperoleh

dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud

sumber data atau informan. Setelah member check dilakukan, maka pemberi data

dimintai tandatangan sebagai bukti otentik bahwa peneliti telah melakukan member

check dalam Moelong (2005: 276).

3.8 Jadual Penelitian

Penelitian untuk syarat memperoleh gelar sarjana sosial ini berlangsung

pada tanggal Oktober 2014 sampai dengan Agustus 2015 yang dilakukan pada

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang Banten dan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah di Kota Tangerang.

71

Tabel 3.2

Jadual Penelitian

No

Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

2014 2015

Okt

Nov

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agust

1 Pengumuman Judul

2 Observasi Awal

3 Penyusunan Proposal

4 Bimbingan dan

Perbaikan Proposal

5 Seminar Proposal

6 Perbaikan proposal

7 Proses Pencarian Data

di Lapangan

8 Pengolahan Data di

Lapangan

9

Penyusunan Laporan

Penelitian dan

Bimbingan

10 Sidang Skripsi

72

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian

yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum

Kota Tangerang, gambaran umum Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kota Tangerang, gambaran umum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Kota Tangerang. Hal tersebut dipaparkan di bawah ini.

4.1.1 Deskripsi Wilayah Kota Tangerang

Kota Tangerang yang memiliki luas wilayah 17.729,794 hektar dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota

Tangerang. Sebelumnya Kota Tangerang merupakan bagian dari wilayah

Kabupaten Tangerang dengan status wilayah Kota Administratif Tangerang

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981.

Secara administratif, luas Kota Tangerang sekitar 18.378 Ha (termasuk

Kawasan Bandara International Soekarno Hatta 1.969 Ha), merupakan wilayah

dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 30 mdpl. Terbagi menjadi 13

Kecamatan, 104 Kelurahan yang terdiri dari 931 RW dan 4.587 RT. Jumlah

73

penduduk berdasarkan sensus BPS Provinsi Banten tahun 2010 sebanyak 1.798.601

jiwa dengan pertumbuhan 1,81%.

Kota Tangerang sebagai Kota heterogen dimana keragaman agama dan

budaya hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Tangerang. Dengan adanya

perbedaan ini diharapkan dapat menjadi kekuatan untuk mewujudkan masyarakat

Kota Tangerang yang bersatu dibawah bingkai akhlakul karimah. Masyarakat Kota

Tangerang secara umum bersuku betawi meskipun ada juga sunda dan china

benteng. Keberadaan masyarakat China di Tangerang dan Batavia sudah ada

setidak-tidaknya sejak 1407 NI. Dimulai sejak mendaratnya rombongan pertama

dari dataran China yang dipimpin Tjen Tjie Lung alias Halung di muara Sungai

Cisadane, yang sekarang berubah nama menjadi Teluk Naga. Sejak diakuinya etnis

tiong hoa, kebudayaan masyarakat china benteng Barong Sai menjadi kebudayaan

masyarakat Kota Tangerang. Selain itu, budaya pagelaran pada festival cisadane

juga sebagai bagian dari kultur yang tak terpisahkan dengan masyarakat Kota

Tangerang.

74

Gambar 4.1 Peta Kota Tangerang

(sumber: adilampura.blogdetik.com)

Letak Kota Tangerang Secara gafis Kota Tangerang terletak pada posisi 106

36 - 106 42 Bujur Timur (BT) dan 6 6 - 6 Lintang Selatan (LS).

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan

Sepatan Kabupaten Tangerang, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan

Curug, Kecamatan Serpong dengan DKI Jakarta, sedangkan sebelah Barat

berbatasan dengan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang.

Secara administratif luas wilayah Kota Tangerang dibagi dalam 13

kecamatan, yaitu:

1. Ciledug (8,769 km²),

2. Larangan (9,611 km²),

75

3. Karang Tengah (10,474 km²),

4. Cipondoh (17,91 km²),

5. Pinang (21,59 km²),

6. Tangerang (15,785 km²),

7. Karawaci (13,475 km²),

8. Jatiuwung (14,406 km²),

9. Cibodas (9,611 km²),

10. Periuk (9,543 km²),

11. Batuceper (11,583 km²),

12. Neglasari (16,077 km²), dan

13. Benda (5,919 km²), serta meliputi 104 kelurahan dengan 981 rukun

warga (RW) dan 4.900 rukun tetangga (RT).

Letak Kota Tangerang tersebut sangat strategis karena berada di antara

Ibukota Negara DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan Instruksi

Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor,

Tangerang, Bekasi), Kota Tangerang merupakan salah satu daerah penyangga

Ibukota Negara DKI Jakarta.

76

Posisi Kota Tangerang tersebut menjadikan pertumbuhannya pesat. Pada

satu sisi wilayah Kota Tangerang menjadi daerah limpahan berbagai kegiatan di

Ibukota Negara DKI Jakarta. Di sisi lain Kota Tangerang dapat menjadi daerah

kolektor pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan

sumber daya alam yang produktif. Pesatnya pertumbuhan Kota Tangerang

dipercepat pula dengan keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang

sebagian areanya termasuk ke dalam wilayah administrasi Kota Tangerang.

Gerbang perhubungan udara Indonesia tersebut telah membuka peluang bagi

pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa secara luas di Kota Tangerang.

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi Koa Tangerang

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan susunan

Organisasi dinas, Peraturan Walikota Tangerang Nomor 35 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Di ubah

menjadi Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota

Tangerang.

77

4.1.2.1 Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kota Tangerang

1. Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota

Tangerang

“Terwujudnya Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang

tangguh dan mandiri, berdaya saing tinggi serta ramah lingkungan”.

2. Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota

Tangerang

Sejalan dengan hal tersebut, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan

dan Koperasi Kota Kota Tangerang merumuskan pernyataan misi

sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan

transparan didukung dengan struktur birokrasi yang

berintegritas, kompeten, dan profesional;

2. Menumbuhkembangkan Koperasi dan UMKM yang Sehat,

Kuat dan Mandiri;

3. Mengembangkan Sistem dan Jaringan Perdagangan barang dan

jasa yang berdaya saing tinggi baik pasar domestik maupun

pasar luar negeri dan Peningkatan Perlindungan Konsumen;

4. Mengembangkan Industri yang berdaya saing tinggi dan ramah

lingkungan;

78

5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sarana

Prasarana.

Pokok – pokok misi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi Kota Tangerang terdiri dari 5 pokok misi, yaitu :

1. Tata Pemerintahan dan Tata Birokrasi;

2. Koperasi dan UMKM Sehat;

3. Perdagangan berdaya saing dan pelayanan perlindungan

konsumen;

4. Industri ramah lingkungan;

5. Kapasitas SDM

4.1.2.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2014 tentang

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi Kota Tangerang sebagai berikut:

1. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang perindustrian, perdagangan, serta koperasi dan usaha kecil

menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai

dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada nomor

(1), Dinas mempunyai fungsi:

79

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang

perindustrian, perdagangan, koperasi serta usaha kecil dan

menengah;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi serta usaha

kecil dan menengah;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian,

perdagangan, koperasi serta usaha kecil dan menengah;

4. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;

5. Pengelolaan UPT; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan

lingkup tugas dan fungsinya.

3. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun rincian tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub

Bagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

a) Kepala Dinas

Tupoksinya:

1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas dan fungsi

Dinas;

80

2. Penyelenggaraan penyusunan strategis usulan program, rencana

kerja, kinerja dan anggaran tahunan Dinas;

3. Penjabaran kebijakan strategis serta perumusan dan pelaksanaan

kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan

UKM;

4. Pengkoordinasian dan pengendalian seluruh kegiatan operasional

Dinas;

5. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi bagi semua

perangkat daerah dan masyarakat dalam lingkup urusan

perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

6. Perumusan kebijakan pembangunan, pengadaan, serta rehabilitasi

prasarana dan sarana fisik dalam lingkup tugas Dinas;

7. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kemampuan

berprestasi para pegawai di lingkungan Dinas;

8. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja

dan penggunaan anggaran tahunan Dinas;

9. Pelaporan.

b) Sekretariat

Tupoksinya:

1. Penatausahaan urusan umum;

2. Penatausahaan urusan keuangan;

3. Penatausahaan urusan kepegawaian;

81

4. Pengkoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas; dan

5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPT-UPT

di lingkungan Dinas.

c) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tupoksinya:

1. Penyelenggaraan pemberian bimbingan teknis dan pengendalian

kegiatan penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah di

bidang kelembagaan;

2. Penyelenggaraan pembinaan, pemberian bimbingan, pemberian

fasilitasi, dan pengawasan dalam rangka pemasaran produk-produk

koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;

3. Penyelenggaraan perlindungan usaha bagi koperasi dan usaha mikro

kecil menengah;

4. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan hubungan kemitraan

antar koperasi, usaha mikro kecil menengah, pemerintah, dan

perusahaan besar;

5. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang fasilitasi

pembiayaan, jasa keuangan, serta penjaminan bagi koperasi dan

usaha mikro kecil menengah; dan

6. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia

koperasi dan usaha kecil menengah.

82

Susunan kepegawaian Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Kepala Sub Bagian Keuangan;

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan.

3. Kepala Bidang Perindustrian

a. Kepala Seksi Bina Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;

b. Kepala Seksi Bina Industri Logam, Mesin dan Elektronika;

c. Kepala Seksi Bina Industri Aneka.

4. Kepala Bidang Perdagangan

a. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri;

b. Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri;

c. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal.

5. Kepala Bidang Koperasi

a. Kepala Seksi Bina Koperasi;

b. Kepala Seksi Bina Usaha Kecil Menengah;

c. Kepala Seksi Fasilitasi dan Kemitraan.

6. UPT

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

83

Jumlah keseluruhan pegawai berdasarkan DUK PNS pada Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang adalah 54 orang terdiri

dari gol IVb sebanyak 3 orang, gol IVa sebanyak 1 orang, gol IIId sebanyak 10

orang, gol IIIc sebanyak 5 orang, gol IIIb sebanyak 12 orang, gol IIIa sebanyak 12

orang, gol IId sebanyak 4 orang, gol IIc sebanyak 3 orang, gol IIb sebanyak 1 orang,

gol IIa sebanyak 2 orang.

84

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota

Tangerang

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN

K E U A N G A N

SUB BAGIAN

PERENCANAAN

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSION

AL

BIDANG

PERINDUSTRIA

N

BIDANG PERDAGANGAN

BIDANG KOPERASI DAN

UKM

SEKSI

BINA I K A H

SEKSI

PERDAGANGAN

DALAM NEGERI

SEKSI BINA KOPERASI

SEKSI

BINA I L M E A

SEKSI

PERDAGANGAN

LUAR NEGERI

SEKSI

BINA U K M

SEKSI

BINA INDUSTRI ANEKA

SEKSI

PERLINDUNGAN

KONSUMEN DAN

METROLOGI LEGAL

SEKSI FASILITASI DAN

KEMITRAAN


85

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Deskripsi Informan Penelitian

Deskripsi data merupakan penejelasan mengenai data yang didapat dari

hasil penelitian. Data ini didapat dari hasil penelitian dengan menggunakan teknik

analisa data kualitatif. Dalam penelitian ini, mengenai Strategi Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota

Tangerang Menghadapi Persaingan Global. Peneliti menggunakan teori proses

manajemen strategis menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen. Teori

tersebut memberikan gambaran atas proses manajemen strategis yaitu, Pengamatan

Lingkungan, Perumusan Strategi, Implementasi Strategi, dan Evaluasi dan

Pengendalian. Kemudian data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata

dan tindakan yang peneliti peroleh melaui proses wawancara dan observasi. Kata-

kata dan tindakan orang yang diwawancara meupakan sumber utama dalam

penelitian. Sumber data ini kemudian oleh peneliti dicatat dengan menggunakan

catatan tertulis atau melalui alat perekam yang peneliti gunakan dalam penelitian.

Adapun dokumentasi yang peneliti ambil saat melakukan pengamatan

adalah berupa catatan lapangan penelitian, seperti dokumen-dokumen yang peneliti

dapatkan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang dan

pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang yang

merupakan data mentah yang harus diolah dan dianalisis kembali untuk

mendapatkan data yang dibutuhkan. Selain itu bentuk data lainnya berupa foto-foto

lapangan dimana foto-foto tersebut merupakan foto kegiatan-kegiatan yang

86

berhubungan dengan Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bagi

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang Menghadapi

Persaingan Global.

Selanjutnya karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka

dalam proses menganalisa data peneliti melakukan analisa secara bersamaan.

Seperti yang telah dipaparkan dalam bab 3 (tiga) sebelumnya, bahwa dalam proses

analisa dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik analisa data menurut

Prasetya Irawan, yaitu dengan menggunakan 4 tahap, diantaranya: Pengumpulan

Data Mentah, tahap ini peneliti mengumpulkan data mentah wawancara, observasi

lapangan, kajian pustaka dengan menggunakan alat-alat yang dibutuhkan.

Transkrip Data, pada tahap ini peneliti merubah catatan data mentah ke

bentuk tertulis. Yang ditulis oleh peneliti pun harus apa adanya tanpa mencampur

adukkan dengan pikiran peneliti.

Pembuatan Koding, ditahap ini peneliti membaca ulang seluruh data yang

telah ditranskrip. Hal-hal penting didalam transkrip dicatat dan diambil kata

kuncinya. Kemudian kata kunci ini nanti diberi kode, peneliti memberikan kode

pada aspek tertentu, yaitu:

a. Kode Q1,2,3 dan seterusnya menandakan daftar urutan pertanyaan;

b. Kode I1-1, menunjukkan daftar urutan informan dari Kepala Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang;

87

c. Kode I2-1, menunjukkan daftar urutan informan dari Sekretaris Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang;

d. Kode I3-1, menunjukkan daftar urutan informan dari Kabid Perindustrian

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang;

e. Kode I4-1, menunjukkan daftar urutan informan dari Kabid Perdagangan


f. Kode I5-1, menunjukkan daftar urutan informan dari Kabid Koperasi dan

UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang;

g. Kode I6-1, menunjukkan daftar urutan informan dari Pelaksana

Perencanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota

Tangerang;

h. Kode I7-1, menunjukkan daftar urutan informan dari Kasi Bina UKM


i. Kode I8-1, menunjukkan daftar urutan informan dari Kasi Bina Koperasi


j. Kode I9-1, menunjukkan daftar urutan informan dari Kasi Fasilitasi dan

Kemitraan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota

Tangerang;

k. Kode I10-1,I10-2.. menunjukkan daftar urutan informan dari pelaku

UMKM Kota Tangerang;

Setelah pembuatan koding, langkah selanjutnya adalah kategorisasi data,

dalam tahap ini peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat

88

konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan kategori.

Kategorisasi data yang dilakukan dengan penyimpulan sementara, peneliti dapat

mengambil kesimpulan yang sifatnya sementara. Selanjutnya dengan triangulasi

yaitu proses check dan recheck antara sumber data dengan sumber data lainnya.

Setelah semua proses analisis data telah dilakukan peneliti dapat melakukan

penyimpulan akhir. Kesimpulan akhir dapat diambil ketika peneliti telah merasa

bahwa data peneliti sudah jenuh dan setiap penambahan data baru hanya berarti

ketumpang tindihan.

4.2.2 Data Informan Penelitian

Pada penelitian ini, mengenai Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan

dan Koperasi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang

Menghadapi Persaingan Global, dalam pemilihan informan penelitian ini peneliti

menggunakan cara pengambilan sumber data yang sering digunakan pada

penelitian kualitatif adalah Purposive. Purposive adalah teknik pegambilan sumber

data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang

tersebut dianggap paling tahu atau paling menguasai situasi sosial yang diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Pelaksana Bidang, dan pihak lain yang

terlibat dalam Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bagi Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang Menghadapi Persaingan

89

Global. Informan penelitian ini selain pegawai Dinas sebagai key informan yaitu

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, untuk keabsahan

data dan untuk dapat menggali secara mendalam mengenai penelitian ini maka

peneliti pun mengambil informan di luar pegawai Dinas. Informan tersebut

diantaranya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang

dan masyarakat Kota Tangerang.

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1

orang Sekretaris Dinas, 1 orang Kabid Perindustrian, 1 orang Kabid Perdagangan,

1 orang Kabid Koperasi dan UKM, 1 orang Pelaksana Perencanaan, 1 orang Kasi

Bina UKM, 1 orang Kasi Bina Koperasi, 1 orang Kasi Fasilitasi dan Kemitraan, dan

8 Pelaku UMKM Kota Tangerang

Tabel 4.1

Daftar Informan

No. Kode Informan

Nama Keterangan Jenis Kelamin

Umur

1. I1-1 Drs. H Sayuti Kepala Dinas Indagkop Laki-laki 54 Tahun

2. I2-1 Drs. H Sugeng, M.Si

Sekretaris Dinas Indagkop Laki-laki 57 Tahun

3. I3-1 Dra. Hj Dian Fardiani, MM

Kabid Perindustrian Perempuan 55 Tahun

4. I4-1 Sudadi, S.Ip Kabid Perdagangan Laki-laki 55 Tahun

5. I5-1 H Mukhamad Juweni, SH.

M.Si

Kabid Koperasi dan UKM Laki-laki 53 Tahun

6. I6-1 Julliandri Reza Sandi

Pelaksana Perencanaan Laki-laki 32 Tahun

90

7. I7-1 Sonia

Ganiawati,

SE, M.Si

Kasi Bina Usaha Kecil dan Menengah

Perempuan 50 Tahun

8. I8-1 Nenih, A.Pi Kasi Bina Koperasi Perempuan 42 Tahun

9. I9-1 Aceu Ciptaningsih,

SH

Kasi Fasilitasi dan Kemitraan

Perempuan 53 Tahun

10. I10-1 H. Hafshoh Kurniawati

Pelaku UKM Firma Karyani

Perempuan 48 Tahun

11. I10-2 Asla Fitriani Sekretaris Kel. Kreo Kec. Larangan

Perempuan 32 Tahun

12. I10-3 Elis Mulyati Shepta

Pelaku UKM Kec. Tangerang

Perempuan 50 Tahun

13. I10-4 Tiharoh Pelaku UKM Kec. Cipondoh

Perempuan 43 Tahun

14. I10-5 Titi Budihartanti

Pelaku UKM Bundaq Jahe Merah

Perempuan 63 Tahun

15. I10-6 Narti Windari Pelaku UKM Imleya Kec. Tangerang

Perempuan 40 Tahun

16. I10-7 Nanik Thowilah

Pelaku UKM Kec. Periuk Perempuan 47 Tahun

17. I10-8 Elya Murni Pelaku UKM Kec. Cibodas Perempuan 43 Tahun

(Sumber: peneliti 2015)

4.3 Deskripsi dan Data Temu Lapangan

Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini merupakan data dan fakta

yang peneliti dapatkan dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti

gunakan yaitu menggunakan teori proses manajemen strategis menurut J. David

Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003:9). Dimana dalam teori ini memberikan

tolak ukur atas komponen-komponen penting yang harus dipertimbangkan dalam

melakukan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

91

4.3.1 Pengamatan Lingkungan

Tahap pengamatan lingkungan, yaitu tahapan dimana pemimpin perlu

menyadari bahwa organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Perjalanan

organisasi dipengaruhi oleh suatu peristiwa, perkembangan dan perubahan yang

terjadi pada lingkungannya. Dalam perubahan tersebut bisa berasal dari luar

organisasi atau faktor eksternal dan dari dalam organisasi atau faktor internal.

4.3.1.1 Analisis Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel (kesempatan dan

ancaman) yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam

pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut

membentuk keadaan dalam organisasi dimana organisasi ini hidup. Lingkungan

eksternal memiliki dua bagian: lingkungan kerja dan lingkungan sosial.

Lingkungan kerja terdiri dari elemen-elemen atau kelompok yang secara langsung

berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi. Lingkungan

sosial terdiri dari kekuatan umum - kekuatan itu tidak berhubungan langsung

dengan aktivitas-aktivitas jangka pendek organisasi tetapi dapat dan sering

mempengaruhi keputusan-keputusan jangka panjang.

Faktor ekternal terdiri dari opportunities (peluang) dan threaths (ancaman).

Dalam hal ini pengamatan yang perlu dilakukan dengan melihat faktor eksternal

yaitu opportunities (peluang) yang terdapat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan

92

dan Koperasi Kota Tangerang bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM

Menghadapi Persaingan Global.

Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1993 tentang Pembentukan Kota Tangerang. Sebelumnya Kota Tangerang

merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tangerang dengan status wilayah Kota

Administratif Tangerang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981.

Luas Kota Tangerang seluruhnya 183,78 Km2, termasuk Bandara Internasional

Soekarno Hatta seluas 19,69 Km2. Kota Tangerang terdiri dari 13 wilayah

Kecamatan dengan 104 wilayah kelurahan. Wilayah Kota Tangerang telah

dihubungkan dengan 3 ruas jalan Negara sepanjang 16,85 Km, 7 ruas jalan provinsi

sepanjang 15,10 Km, dan 247 jalan kota dengan panjang 335,26 Km. Kota

Tangerang memiliki letak strategis yaitu sebelah barat berbatasan langsung dengan

Ibu Kota DKI Jakarta memiliki peran aktif untuk menopang kemajuan Negara.

Bandara Internasional Soekarno Hatta yang terletak di wilayah Kota Tangerang

dengan berakses ke ruas jalan tol Jakarta-Merak dan tol Serpong dalam Kota DKI

Jakarta yang memberi akses kemudahan arus lalu lintas manusia dan barang.

Terkait dengan proses letak dan proses terbentuknya Kota Tangerang, sebagaimana

I1-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Peluang UMKM di Kota Tangerang cukup banyak, karena Kota

Tangerang memiliki letak yang strategis seperti miliki bandara

internasional dan berbatasan langsung dengan ibu Kota DKI

Jakarta.” (wawancara/ 28 Mei 2015/ pukul 13:43 WIB/ wawancara

tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3 )

93

Pendapat di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi peluang keberhasilan

UMKM menghadapi persaingan global adalah letak strategis yang dimiliki Kota

Tangerang seperti memiliki bandara internasional dan berbatasan langsung dengan

Ibu Kota DKI Jakarta.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh I2-1 yaitu sebagai berikut:

“Banyak sekali peluang keberhasilan UMKM Kota Tangerang,

dengan kemajuan-kemajuan yang dimiliki bila dibandingkan dengan

lingkup kota se-Provinsi Banten. Kota Tangerang juga memiliki

letak strategis dekat ibu kota, memiliki bandara internasional, dan

sarana prasarana Kota Tangerang yang sudah baik.” (wawancara/ 02

April 2015/ pukul 11:00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di

kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota

Tangerang, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa banyak peluang

keberhasilan UMKM Kota Tangerang, letak strategis dengan Ibu Kota, memiliki

bandara internasional dan sarana prasarana Kota Tangerang yang sudah baik bila

dibandingkan dengan lingkup Kota/Kabupaten se-Provinsi Banten.

Sebagaimana kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa:

Pelaku UMKM Kota Tangerang memiliki peluang keberhasilan yang besar

dalam menghadapi persaingan global. Di lihat dari letak strategis Kota Tangerang

yang berada dekat dengan pusat Ibu Kota, Kota Tangerang memiliki bandara

internasional sehingga menjadi tempat singgah pertama pendatang dari berbagai

belahan dunia. Dan juga Kota Tangerang sudah memiliki sarana dan prasarana yang

memadai untuk mengembangkan usaha dan menarik minat pendatang untuk

94

berkunjung dan membeli produk yang dihasilkan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang.

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) RI No. 13 Tahun 1976 Kota

Tangerang ditetapkan menjadi daerah penyanggah DKI Jakarta, sejak saat itu Kota

Tangerang tumbuh-kembang secara pesat dengan mengunggulkan perekonomian

yang bertulang punggung perindustrian, perdagangan dan koperasi. Seperti yang

dikemukakan oleh I5-1 sebagai berikut:

“UMKM memiliki peluang pasar yang besar dengan adanya

persaingan global AFTA dan MEA produk bisa di ekspor ke

beberapa Negara diluar. Selain itu letak kota Tangerang yang

strategis sebagai pintu gerbang Indonesia.” (wawancara/ 13 April

2015/ pukul 10:51 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat

Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya

persaingan global AFTA dan MEA pelaku UMKM Kota Tangerang memiliki

peluang yang besar. Kota Tangerang merupakan pintu gerbang Negara Indonesia

yang dapat tumbuh dan berkembang dari berbagai sektor dan Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM) ada di dalamnya.

Senada dengan apa yang diungkapkan di atas, pendapat dari I7-1 mengenai

peluang yang dimiliki pelaku UMKM Kota Tangerang, menyatakan sebagai

berikut:

“Dengan adanya persaingan global, UMKM bisa memasarkan

produk-produk secara global. Letak yang mendukung dan ada

bandara internasional ini jadi peluang besar.” (wawancara/ 22 Mei

95

2015/ pukul 10:21 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat


Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya

persaingan global pelaku UMKM bisa memasarkan produk-produk secara global.

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan

adanya persaingan global AFTA dan MEA pelaku UMKM Kota Tangerang

memiliki peluang yang besar. Kota Tangerang merupakan pintu gerbang Negara

Indonesia yang dapat tumbuh dan berkembang dari berbagai sektor dan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ada di dalamnya. Sehingga dengan adanya

persaingan global pelaku UMKM bisa memasarkan produk-produk secara global.

Media merupakan sarana yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat

untuk mempermudah semua aktivitas. Yang pada akhirnya akan mendukung

kegiatan perekonomian mulai dari jual-beli hingga proses pengiriman sebuah

barang. Seperti yang dikatakan oleh I8-1 sebagai berikut:

“Dari media informasi dan komunikasi lancar, sarana dan prasarana

yang disediakan Kota Tangerang baik, jadi saya yakin peluang ini

bisa menjadikan koperasi dan UMKM berhasil.” (wawancara/ 22

Mei 2015/ pukul 12:00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di

kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa peluang yang

menjadikan koperasi dan UMKM Kota Tangerang berhasil adalah media informasi

dan komunikasi dan sarana dan prasarana yang dimiliki Kota Tangerang sudah

baik.

96

Senada dengan yang diungkapkan oleh I9-1 sebagai berikut:

“Peluang kita banyak, letak strategis, media komunikasi dan

informasi baik, sarana dan prasaran kota yang memadai itu semua

menjadi peluang koperasi dan UMKM berhasil menghadapi

persaingan global.” (wawancara/ 08 April 2015/ pukul 10:44 WIB/

wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang

Lantai 3)

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa banyak peluang supaya

pelaku UMKM berhasil menghadapi persaingan global, diantaranya media

komunikasi dan informasi, sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media

komunikasi dan informasi, sarana dan prasarana yang memadai merupakan suatu

peluang yang telah dimiliki oleh Kota Tangerang dan pelaku UMKM untuk bisa

menghadapi persaingan global. Dengan adanya media komunikasi dan informasi,

sarana dan prasarana yang memadai pelaku UMKM dapat mempromosikan produk-

produk yang telah dibuat kepada konsumen baik dalam Kota Tangerang, luar kota

bahkan keseluruh dunia.

Berdasarkan keseluruhan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa yang

menjadi peluang keberhasilan UMKM menghadapi persaingan global adalah

pertama, letak strategis Kota Tangerang yang berada dekat dengan ibu Kota DKI

Jakarta. Kedua, letak strategis Kota Tangerang sebagai pintu gerbang Indonesia

dimana Kota Tangerang memiliki Bandara Internasional Soekarno Hatta. Ketiga,

media komunikasi dan informasi yang dimiliki Kota Tangerang sudah baik dan

97

mendukung tumbuh kembangnya dan mampu menghadapi persaingan global.

Keempat, sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tangerang

sudah baik sehingga untuk pengiriman produk, produksi dan hal lain dapat

diselesaikan dengan efektif dan efisien.

Dalam hal ini pengamatan yang perlu juga dilakukan dengan melihat faktor

eksternal yaitu threaths (ancaman) yang terdapat pada Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM menghadapi persaingan global. Seperti yang diungkapkan oleh I1-1 sebagai

berikut:

“Melihat adanya ancaman dari keseragaman jenis produk, Negara

ASEAN bisa memproduksi produk yang sama dengan UMKM Kota

Tangerang, ini menjadi ancaman dari sisi kualitas dan harga harus

bisa bersaing.” (wawancara/ 28 Mei 2015/ pukul 13:43 WIB/



Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa ancaman adanya dari

keseragaman jenis produk, Negara-negara ASEAN bahkan dunia bisa

memproduksi produk yang sama dengan UMKM Kota Tangerang. Hal ini menjadi

ancaman dari sisi kualitas dan harga bila tidak bisa bersaing.

Senada dengan yang diungkapkan di atas pendapat dari I2-1 mengenai

ancaman kegagalan UMKM menghadapi persaingan global, menyatakan sebagai

berikut:

98

“Ancaman bisa dari jenis produk yang dihasilkan, bila sejenis dan tidak dapat bersaing maka produk UMKM Kota Tangerang akan

kalah saing.” (wawancara/ 02 April 2015/ pukul 11:00 WIB/



Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa ancaman bisa datang

dari jenis prosuk yang dihasilkan bila sejenis dan tidak dapat bersaing maka produk

UMKM Kota Tangerang akan kalah dalam persaingan global.

Sebagaimana pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ancaman

kegagalan datang dari keseragaman jenis produk, Negara-negara ASEAN bahkan

dunia bisa memproduksi produk yang sama dengan UMKM Kota Tangerang. Hal

ini menjadi ancaman dari sisi kualitas dan harga bila tidak bisa bersaing. Sehingga

perlu untuk meningkatkan kualitas produk UMKM Kota Tangerang.

Sedangkan untuk I5-1 berpendapat lebih pada alat modern yang digunakan,

menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Yang menjadi ancaman bila UMKM tidak mempersiapkan diri,

tidak menguasai teknologi, tidak menguasai teknik produksi dengan

mesin canggih yang lebih cepat dan lebih higienis, packaging yang

tidak menarik. Maka UMKM akan tergerus dengan produk-produk

Negara lain yang sejenis. Ditambah bila produk sejenis dengan

harga jual yang lebih murah, produk UMKM akan kalah saing.”

(wawancara/ 13 April 2015/ pukul 10:51 WIB/ wawancara tersebut

dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,

Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi

ancaman kegagalan UMKM menghadapi persaingan global adalah bila UMKM

tidak mempersiapkan diri dengan baik, tidak menguasai teknologi, tidak menguasai

99

teknik produksi dengan mesin canggih yang lebih cepat dan lebih higienis,

packaging yang tidak menarik.

Pendapat dari I7-1 lebih mengarah pada kebijakan, mengatakan sebagai

berikut:

“UMKM unik berbeda dengan perusahaan besar, yang menjadi

ancaman hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti

kenaikan BBM, mau tidak mau meningkatkan harga jual dengan

menurunkan kualitas itu yang tidak kami perbolehkan.”

(wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul 10:21 WIB/ wawancara tersebut




ancaman hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti kenaikan BBM,

sehingga harus meningkatkan harga jual dengan menurunkan kualitas itu yang tidak

kami perbolehkan. Maka dibutuhkan kestabilan dalam hal kebijakan harga agar

para pelaku UMKM dapat stabil menjual barang dengan kualitas yang baik dan

harga yang rendah.

Menurut pendapat I8-1 lebih mengarah pada struktur perekonomian,


“Persaingan global jadi ancaman karena struktur perekonomian

rentan terhadap pengaruh global. Persaingan harga tentunya yang

paling dirasakan.” (wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul 12:00 WIB/



Lantai 3)

100100100

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Persaingan global jadi

ancaman karena struktur perekonomian rentan terhadap pengaruh global.

Sedangkan menurut I9-1 mengenai ancaman kegagalan adalah pada optimalisasi

kemitraan, menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Jadi ancaman bila UMKM tidak optimal dalam membentuk

kemitraan dengan pemilik modal dan pembeli. UMKM belum

sepenuhnya mengerti cara bermitra dan takut menanggung resiko

yang besar dalam hal permodalan” (wawancara/ 08 April 2015/

pukul 10:44 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota

Tangerang Lantai 3)


ancaman bila UMKM tidak optimal dalam membentuk kemitraan dengan pemilik

modal dan pembeli. UMKM belum sepenuhnya mengerti cara bermitra dan takut

menanggung resiko yang besar dalam hal permodalan.

Berdasarkan keenam pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang

menjadi ancaman kegagalan UMKM menghadapi persaingan global adalah

pertama, keseragaman jenis produk yang dihasilkan, keseragaman ini menjadikan

persaingan harga dan kualitas produk semakin ketat. Kedua, kecanggihan

teknologi, bila alat produksi yang digunakan tidak dengan teknologi yang

mengikuti perkembangan zaman maka UMKM akan tergerus dan kalah

menghadapi persaingan global. Ketiga, kebijakan pemerintah yang tidak stabil

dalam menaikkan dan menurunkan harga BBM, hal ini sangat berpengaruh dalam

menentukan harga jual dan standar produksi. Keempat, struktur ekonomi, dengan

101101101

adanya persiangan global struktur perekonomian tidak stabil sehingga berpengaruh

terhadap keberlangsungan persaingan dibidang ekonomi. Kelima, optimalisasi

kemitraan yang kurang, para pelaku UMKM belum sepenuhnya mengerti

bagaimana cara bermitra dan takut menanggung resiko yang besar dalam hal

permodalan menjadikan ancaman yang besar bagi UMKM itu sendiri.

Memahami lingkungan kerja, atasan perlu memonitor dan memahami

keinginan dari setiap pegawai dan kebutuhan masyarakat. Setiap stakeholder

memiliki kriteria sendiri untuk menentukan seberapa baik kinerja Dinas dan terus-

menerus menilai aktivitas pegawai dalam pengaruhnya terhadap masyarakat.

Lingkungan keja tercipta dengan sendirinya dan mengutamakan koordinasi yang

baik antar atasan dan bawahan. Seperti yang diungkapkan oleh I1-1 menyatakan

pendapatnya sebagai berikut:

“Kita semaksimal mungkin berusaha untuk meningkatkan

lingkungan kerja, koordinasi antar bidang yang berkaitan yaitu

perindustrian, perdagangan dan koperasi, walau kadang ada ego-

sektor antar bidang, namun sebisa mungkin kami menciptakan

suasana yang baik dan nyaman agar terasa tenang setiap pegawai

yang bekerja, dan fokus melaksanakan pekerjaan.” (wawancara/ 28


kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat


Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa kepala Dinas berusaha

untuk semaksimal mungkin meningkatkan lingkungan kerja dengan melakukan

koordinasi antar bidang yang berkaitan yaitu perindustrian, perdagangan dan

koperasi. Walau terkadang ada ego sektor antar bidang namun sebisa mungkin

102102102

menciptakan suasana yang baik dan nyaman agar terasa tenang setiap pegawai yang

bekerja dan fokus melaksanakan pekerjaan.

Lingkungan kerja yang harmonis dapat mempengaruhi kinerja pegawai dan

ketepatan dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis, seperti yang

diungkapkan I2-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Dinas Indagkop memiliki lingkungan kerja yang harmonis, antara

atasan dan bawahan terjalin baik.” (wawancara/ 02 April 2015/



Tangerang Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi memiliki lingkungan kerja yang harmonis, antara atasan

dan bawahan terjalin baik.

Senada dengan yang diungkapkan diatas I3-1 menyatakan pendapatnya

sebagai berikut:

“Lingkungan kerja bagi saya nyaman-nyaman saja, sepanjang

pegawai melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik.”




Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa lingkungan kerja di

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi nyaman sepanjang melaksanakan

tugas pokok dan fungsi dengan baik.

Begitupun yang diungkapkan oleh I4-1 menyatakan pendapatnya sebagai

berikut:

103103103

“Lingkungan kerja tebentuk secara kekeluargaan, tejalin dengan baik.” (wawancara/ 16 Juni 2015/ pukul 13.00 WIB/ wawancara


Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa lingkungan kerja yang

tercipta di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang

terbentuk secara kekeluargaan dan terjalin dengan baik.

Prosedural kinerja yang sudah terbentuk di lingkungan Pemerintahan

menjadikan pegawai dituntut untuk bekerja dengan baik. Seperti yang diungkapkan


“Lingkungan kerja di Indagkop berjalan sesuai prosedur dan tupoksi

secara keseluruhan baik. Dilihat dari hubungan atasan dan bawahan

berjalan baik dapat dilihat dari laporan SKP (Sasaran Kinerja

Pegawai). Masuk kerja, istirahat dan pulang kerja baik. Apabila sakit

dan izin lain dinyatakan dalam surat dan harus adanya acc atasan.”




Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa lingkungan kerja di

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang berjalan sesuai

prosedur dan tupoksi secara keseluruhan baik. Dilihat dari hubungan atasan dan

bawahan berjalan baik dapat dilihat dari laporan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai).

Dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja yang tercipta di Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang terjalin dengan baik dan

harmonis sesuai dengan prosedural kinerja dan tugas pokok dan fungsi yang

dimiliki masing-masing bidang. Hubungan antara atasan dan bawahan terjalin

104104104

sebagaimana mestinya yang dapat dilihat dari laporan SKP (Sasaran Kinerja

Pegawai). Dengan lingkungan kerja yang baik akan berpengaruh pada program dan

kegiatan yang dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

4.3.1.2 Analisis Internal

Lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel (kekuatan dan kelemahan)

yang ada di dalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka

pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut membentuk suasana

dimana pekerjaan dilakukan. Variable-variabel itu meliputi struktur, budaya dan

sumber daya organisasi. Sebagaimana I1-1 menyatakan pendapatnya sebagai

berikut:

“Yang menjadi kekuatan adalah kreativitas yang beragam dari

UMKM Kota Tangerang, terlihat dari jumlah UMKM Kota

Tangerang yang sangat banyak mencapai 10.000 usaha mikro, kecil

dan menengah. Ragam jenis produk mulai dari makanan, minuman,

handicraft, daur ulang barang bekas hingga sektor jasa.”





kekuatan adalah kreativitas yang beragam dari UMKM Kota Tangerang, terlihat

dari jumlah UMKM Kota Tangerang yang sangat banyak mencapai 10.000 usaha

mikro, kecil dan menengah. Ragam jenis produk mulai dari makanan, minuman,

handicraft, daur ulang barang bekas hingga sektor jasa.

105105105

Senada dengan yang dikatakan di atas I2-1, menyatakan pendapatnya sebagai

berikut:

“UMKM Kota Tangerang memiliki ragam jenis usaha yang kreatif dan inovatif. Dari segi pengemasan sudah baik dan menarik minat

pembeli.” (wawancara/ 02 April 2015/ pukul 11:00 WIB/



Lantai 3)

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa kekuatan UMKM

menghadapi persaingan global adalah UMKM Kota Tangerang memiliki ragam

jenis usaha yang kreatif dan inovatif.

Persaingan global menjadi sebuah tantangan bagi kemandirian yang

dimiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bila UMKM bisa tumbuh

dan berkembang dengan mandiri maka hal ini dapat menjadi sebuah kekuatan

seperti yang diungkapkan I5-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Kekuatan yang dimiliki UMKM Kota Tangerang adalah

kemandirian yang sudah mulai dikembangkan dengan baik, mereka

dapat berusaha sendiri untuk mengembangkan usaha mereka.

Namun tetap tidak terlepas dari pembinaan Dinas Indagkop.”




Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa kekuatan yang

dimiliki pelaku UMKM Kota Tangerang adalah kemandirian yang sudah mulai

dikembangkan dengan baik, mereka dapat berusaha sendiri untuk mengembangkan

usaha mereka. Namun tetap tidak terlepas dari pembinaan Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang.

106106106

Senada dengan I7-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“UMKM sudah cukup mandiri, mereka mengadakan sendiri acara

perkumpulan temu usaha dan bisnis secara swadaya sehingga

jaringan makin berkembang. Selain itu UMKM sudah dapat

menggait pelanggan, sehingga walaupun ada persaingan global

pembeli tetap setia membeli produk UMKM. Dan juga dari sisi

kualitas produk UMKM sudah berdayasaing walau masih dilakukan

dengan tradisional. Saya yakin UMKM Tangerang dapat bersaing di

persaingan global saat ini.” (wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul 10:21

WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,


Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa pelaku UMKM sudah

cukup mandiri, mereka mengadakan sendiri acara perkumpulan temu usaha dan

bisnis secara swadaya sehingga jaringan makin berkembang.

Kualitas produk merupakan faktor utama konsumen memilih dan membeli

sebuah produk. Dengan kualitas yang baik kepercayaan kosumen akan meningkat

sehingga akan menguntungkan produsen. Seperti yang dikatakan I8-1 menyatakan


“Kualitas produk UMKM dapat menjadi kekuatan UMKM, kualitas

produk dari pengemasan, rasa, kebersihan sudah dapat

dikategorikan baik dan dapat bersaing.” (wawancara/ 22 Mei 2015/



Tangerang Lantai 3)


kekuatan UMKM menghadapi persaingan global adalah kualitas produk UMKM

yang terlihat dari pengemasan, rasa, dan kebersihan yang sudah dapat dikategorikan

baik dan dapat bersaing.

107107107

Senada dengan yang diungkapkan I1-1 dan I8-1, I9-1 menyatakan pendapatnya

sebagai berikut:

“Pelaku UMKM saat ini sudah mulai menumbuh kembangkan kreativitas mereka, terlihat dari hasil produk yang beragam jenis dan

rasa. Ini bisa menjadi kekuatan mereka untuk bersaing dengan

mancanegara. Seiring dengan kreativitas yang meningkat juga

kualitas produk semakin baik.” (wawancara/ 08 April 2015/ pukul

10:44 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota

Tangerang Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Pelaku UMKM saat

ini sudah mulai menumbuh kembangkan kreativitas mereka, terlihat dari hasil

produk yang beragam jenis dan rasa. Ini bisa menjadi kekuatan mereka untuk

bersaing dengan mancanegara.

Sebagaimana keseluruhan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa yang

menjadi kekuatan UMKM menghadapi persaingan global adalah pertama,

kreativitas yang dimiliki pelaku UMKM Kota Tangerang sangat beragam. Ragam

jenis produk mulai dari makanan, minuman, handicraft, daur ulang barang bekas

hingga sektor jasa. Kedua, kemandirian pelaku UMKM Kota Tangerang semakin

meningkat hal ini dibuktikan dengan pelaku UMKM mengadakan sendiri acara

perkumpulan temu usaha dan bisnis secara swadaya sehingga jaringan makin

berkembang. Ketiga, kualitas produk UMKM yang terlihat dari pengemasan, rasa,

dan kebersihan yang sudah dapat dikategorikan baik dan dapat bersaing.

108108108

Menganalisa dengan baik bagaimana strategi Dinas Perindustrian,


menghadapi persainga global maka diperlukan mengetahui kelemahan-kelemahan

apa saja yang dimiliki oleh pelaku UMKM Kota Tangerang sebagaimana yang

diungkapkan I1-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Yang menjadi kelemahan adalah UMKM belum memiliki pusat-

pusat promosi. Selain itu dari sisi kualitas, koninuitas produksi,

setiap harinya berbeda tidak berkelanjutan. Untuk modal hanya dari

pribadi, tidak memanfaatkan modal dari luar, hal ini karena

pembukuan tidak bank-able sehingga kurang mendapatkan

kepercayaan dari bank.” (wawancara/ 28 Mei 2015/ pukul 13:43



Lantai 3)


kelemahan adalah UMKM belum memiliki pusat-pusat promosi. Selain itu dari sisi

kualitas, koninuitas produksi, setiap harinya berbeda tidak berkelanjutan. Untuk

modal hanya dari pribadi, tidak memanfaatkan modal dari luar, hal ini karena

pembukuan tidak bank-able sehingga kurang mendapatkan kepercayaan dari bank.

Berbeda dengan yang diungkapkan I2-1 menyatakan pendapatnya bahwa

yang menjadi kelemahan adalah kemadirian yang masih kurang, sedangkan

beberapa pendapat sebelumnya menyatakan bahwa kemadirian dapat menjadi

sebuat kekuatan dari pelaku UMKM untuk menghadapi persaingan global,

menyatakan sebagai berikut:

109109109

“Kelemahan UMKM ya dari diri pelaku UMKM sendiri, jiwa wirausaha yang dimiliki masih kurang, dari kemandirian juga masih

perlu ditumbuh-kembangkan agar kedepannya tidak selalu

mengandalkan dinas atau lembaga lainnya.” (wawancara/ 02 April





kelemahan UMKM adalah jiwa wirausaha dan kemadirian yang dimiliki masih

kurang.

Berbeda dengan yang diungkapkan I5-1 menyatakan pendapatnya kelemahan

yang ada pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) lebih kepada

penguasaan teknologi sebagai berikut:

“Masih ada beberapa orang pelaku UMKM yang belum menguasai

teknologi untuk proses pemasaran.” (wawancara/ 13 April 2015/



Tangerang Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa masih ada beberapa

orang pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum menguasai

teknologi untuk proses pemasaran.

Seperti yang diungkapkan I7-1 bahwa manajemen yang masih lemah,


“Manajemen pembukuan dan manajemen keuangan yang menjadi

kelemahan pelaku UMKM, kalau dari akses pemasaran sudah

berkembang di online, website.” (wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul

10:21 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas

110110110


Tangerang Lantai 3)


kelemahan adalah manajemen pembukuan dan manajemen keuangan.

Senada dengan pendapat dari I1-1, I8-1 menyatakan pendapatnya sebagai

berikut:

“Modal yang masih lemah, jadi pelaku UMKM ini masih

menggunakan modal seadanya yang dimiliki keluarga bukan

pinjaman dari bank atau lembaga permodalan lainnya. Dan

kontinuitas yang dilakukan pelaku UMKM belum stabil, kadang

mereka produksi kadang tidak.” (wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul



Tangerang Lantai 3)


kelemahan dari permodalan dan kontinuitas produksi.

Senada dengan yang diungkapkan diatas bahwa modal menjadi kelemahan

dari pelaku UMKM, I9-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Biasanya yang masih menjadi kelemahan UMKM dari sisi

permodalan, modal yang mereka miliki hanya sedikit, dan belum

memiliki mitra untuk mendapatkan modal.” (wawancara/ 08 April




kelemahan dari permodalan, modal yang mereka miliki hanya sedikit dan belum

memiliki mitra untuk mendapatkan modal.

111111111

Beragamnya jawaban yang diperoleh dari Dinas Perindustran, Perdagangan

dan Koperasi dapat disimpulkan bahwa ada lima faktor yang menjadi kelemahan

dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang. Pertama

belum memiliki pusat promosi produk UMKM. Kedua belum menguasi teknologi.

Ketiga manajemen pembukuan yang masih berantakan. Keempat manajemen

keuangan yang belum rapih. Dan terakhir modal dan kontinuitas produksi.

Struktur adalah cara bagaimana perusahaan diorganisasikan yang berkenaan

dengan komunikasi, wewenang dan arus kerja. Struktur sering disebut rantai

perintah dan digambarkan secara grafis dengan menggunakan bagan organisasi.

Sebagaimana diungkapkan oleh I1-1 sebagai berikut:

“Struktur organisasi terdiri dari kepala dinas, sekretariat, bidang

perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan ukm.

Tugas, fungsi dan tata kerja diatur dalam perda Walikota Tangerang

Nomor 74 Tahun 2014.” (wawancara/ 28 Mei 2015/ pukul 13:43



Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Struktur organisasi

terdiri dari kepala Dinas, sekretariat, bidang perindustrian, bidang perdagangan,

bidang koperasi dan ukm. Tugas, fungsi dan tata kerja diatur dalam perda Walikota

Tangerang Nomor 74 Tahun 2014.

Senada dengan yang diungkapkan di atas bahwa struktur organisasi Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diatur dalam Peraturan Walikota

Tangerang Nomor 74 Tahun 2014, I2-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

112112112

“Struktur organisasi di setiap dinas ditentukan langsung oleh walikota dan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan. Tugas

pokoknya pun jelas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota

Tangerang Nomor 74 Tahun 2014 tentang tugas, fungsi dan tata

kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota

Tangerang.” (wawancara/ 02 April 2015/ pukul 11:00 WIB/



Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa struktur organisasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diatur dalam Peraturan Walikota

Tangerang Nomor 74 Tahun 2014.

Hal senada juga diungkapkan oleh I3-1 sebagai berikut:

“Struktur organisasi masih sesuai dengan Perda, namun kemarin

bidang koperasi dan UMKM ingin dipisah kepala bidangnya agar

masing-masing memiliki kepala bidang, tapi belum terealisasi.”





masih sesuai dengan Perda. Ada pengajuan untuk bidang koperasi dan UMKM

dipisah agar masing-masing memiliki kepala bidang tetapi belum terealisasi. Jika

bidang koperasi dan UMKM dipisah kepala bidang maka urusan koperasi dan

UMKM akan lebih rapih dan fokus dalam mengimplementasikan program dan

kegiatan dari masing-masing bidang.


“Struktur organisasi terbentuk sesuai dengan kebutuhan,

disesuaikan dengan kebijakan yang dibentuk dari pusat.”

113113113

(wawancara/ 16 Juni 2015/ pukul 13.00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,



terbentuk sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kebijakan yang dibentuk

dari pusat.

Meskipun seseorang bisa menyesuaikan diri dengan pekerjaannya tetapi

dasar gaya kerja tidak dapat dihilangkan begitu saja. Dengan menempatkan

seseorang sesuai dengan gaya kerja (the right man in the right place) maka pegawai

tesebut akan dapat memaksimalkan potensi dalam bekerja, I6-1 menyatakan


“Penerapan struktur organisasi di Kota Tangerang masih dalam

tahapan berkembang setelah reformasi birokrasi, penerapan the right

man in the right place belum seratus persen diterapkan. Di

lingkungan pemerintahan agak sulit untuk menerapkan sesuai

dengan background pendidikan, setiap penempatan kerja

disesuaikan dengan kuota yang ada di struktur organisasi setiap

SKPD.” (wawancara/ 26 Mei 2015/ pukul 10:54 WIB/ wawancara



Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Penerapan struktur

organisasi di Kota Tangerang masih dalam tahapan berkembang setelah reformasi

birokrasi, penerapan the right man in the right place belum seratus persen

diterapkan. Di lingkungan pemerintahan agak sulit untuk menerapkan sesuai

dengan background pendidikan, setiap penempatan kerja disesuaikan dengan kuota

yang ada di struktur organisasi setiap SKPD.

114114114

Sebagaimana seluruh pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa struktur

organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diatur dalam Peraturan

Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2014. Penerapan the right man in the right

place belum seratus persen diterapkan di lingkungan pemerintahan karena sulit

untuk menerapkan sesuai dengan background pendidikan, setiap penempatan kerja

disesuaikan dengan kuota yang ada di struktur organisasi setiap SKPD.

Budaya adalah pola keyakinan, pengharapan dan nilai-nilai yang diberikan

oleh anggota organisasi. Norma-norma organisasi secara khusus memunculkan dan

mendefinisikan perilaku yang dapat diterima anggota dari manajemen puncak

sampai karyawan operatif. Budaya organisasi adalah sistem nilai yang dianut oleh

anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari

anggora organisasi. Sebagaimana I1-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Budaya organisasi baik, tidak ada gep antar bidang dan antar

pegawai. Semua berjalan sesuai tugas yang ditentukan.”




Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa budaya organisasi

yang terbentuk di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang

baik. Seperti I2-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Baik, budaya setiap pegawai atasan dan bawahan dapat

menyesuaikan dengan setiap pelaksanaan pekerjaan, tidak

memperlihatkan ego individual.” (wawancara/ 02 April 2015/ pukul



Tangerang Lantai 3)

115115115

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa budaya setiap pegawai

atasan dan bawahan dapat menyesuaikan dengan setiap pelaksanaan pekerjaan,

tidak memperlihatkan ego individual. Seperti I3-1 menyatakan pendapatnya sebagai

berikut:

“Menurut saya baik-baik saja, aman dan nyaman.” (wawancara/ 26






baik, aman dan nyaman. Sebagaimana I4-1 menyatakan pendapatnya sebagai

berikut:

“Baik, kekeluargaan. Telihat ketika kita makan siang ada ang

membawa makan siang dari rumah dan dibagikan dengan begitu

budaya organisasi terbentuk, komunikasi terbentuk dengan baik.”

(wawancara/ 16 Juni 2015/ pukul 13.00 WIB/ wawancara tersebut




yang terbentuk baik dan kekeluargaan. Seperti I6-1 menyatakan pendapatnya sebagai

berikut:

“Budaya organisasi terbentuk dengan baik, antara atasan dan

bawahan tejalin pola komunikasi yang baik dan berjalan sesuai.”




116116116


terbentuk dengan baik, antara atasan dan bawahan tejalin pola komunikasi yang

baik dan berjalan sesuai.

Sebagaimana pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi


baik, aman, nyaman dan kekeluargaan.

Sumber daya adalah aset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang

dan jasa organisasi. Aset itu meliputi keahlian orang, kemampuan dan bakat

manajerial, seperti aset keuangan dan fasilitas pabrik dalam wilayah fungsional.


“Kualitas sumber daya di dinas indagkop sudah cukup baik, hanya

saja dari sisi kuantitas yang kurang, pegawai di indagkop hanya 50

orang dibagi menjadi 3 bidang dan 1 bagian kepegawaian, rata-rata

perbidang hanya 12 orang, dibagi lagi menjadi 3 seksi perbidang.

Dengan luas Kota Tangerang yang terdiri dari 13 kecamatan dan 104

kelurahan sehingga tidak dapat membina kelapangan secara

menyeluruh.” (wawancara/ 28 Mei 2015/ pukul 13:43 WIB/



Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Kualitas sumber daya

di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang sudah cukup

baik, hanya saja dari sisi kuantitas yang kurang. Sebagaimana I2-1 menyatakan


117117117

“Jelas berkualitas, dari pendidikan sudah tidak ada yang lulusan SMA, semua minimal S1. Dan untuk masuk PNS tidak mudah

karena harus melalui berbagai macam proses tes yang sangat ketat.”




Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa sumber daya manusia

di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang berkualitas.


“Kalau saya sepanjang memenuhi persayaratan, kita ada finger print,

absen setelah apel pagi, ada pendataan dan monitoring untuk melihat

kualitas SDM, dan sejauh ini sumber daya manusia baik.”




Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Dari pendapat di atas

dapat diketahui bahwa Kualitas sumber daya di Dinas Perindustrian, Perdagangan

dan Koperasi Kota Tangerang sudah baik.


“Kualitas baik namun tetap harus terus belajar dan berlatih agar

dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman, apalagi saat ini

kita sedang menghadapi persaingan global. Kalau dari sisi kuantitas

kurang, karena sistem sekarang yang tidak memperbolehkan tenaga

kerja kontrak yang terlalu banyak.” (wawancara/ 16 Juni 2015/

pukul 13.00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas


Tangerang Lantai 3)


di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang sudah baik

118118118

namun tetap harus terus belajar dan berlatih agar dapat menyesuaikan dengan

perkembangan zaman, apalagi saat ini kita sedang menghadapi persaingan global.

Kalau dari sisi kuantitas kurang, karena sistem sekarang yang tidak

memperbolehkan tenaga kerja kontrak yang terlalu banyak.


“Tidak semua PNS berkualitas, namun banyak PNS yang masih

idealis dalam menjalankan pekerjaannya tidak dapat dipukul rata.

Khusus di Indagkop banyak potensi yang masih dikategorikan baik

dari ukuran kedinasan.” (wawancara/ 26 Mei 2015/ pukul 10:54



Lantai 3)


di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang dikategorikan

baik.

Sebagaimana pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Kualitas sumber

daya di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang sudah baik

namun tetap harus terus belajar dan berlatih agar dapat menyesuaikan dengan

perkembangan zaman apalagi saat ini kita sedang menghadapi persaingan global.

Namun, untuk kuantitas masih kurang sehingga tidak dapat membina kelapangan

secara menyeluruh dan memaksimalkan setiap program dan kegiatan yang

dilakukan.

119119119

4.3.2 Perumusan Strategi

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk

manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan

dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi meliputi menentukan misi

perusahaan, menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi

dan penetapan pedoman kebijakan.

4.3.2.1 Misi

Misi organisasi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi

hidup. Pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar

dan unik yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Misi

adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang

dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yag harus

dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil

dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan semua pegawai dan pihak yang

berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-

programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Seperti yang

diungkapkan I1-1 sebagai berikut:

“Misi yang ingin dicapai Indagkop yaitu ingin meningkatkan

kesejahteraan hidup masyarakat Tangerang, UMKM dan koperasi,

meningkatkan daya saing produk UMKM dan koperasi, yang

menjadi salah satu misi walikota.” (wawancara/ 28 Mei 2015/ pukul


120120120


Tangerang Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Misi yang ingin

dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yaitu ingin meningkatkan

kesejahteraan hidup masyarakat Tangerang, UMKM dan koperasi, meningkatkan

daya saing produk UMKM dan koperasi, yang menjadi salah satu misi walikota.


“Misi kami yaitu masih dalam lingkup perindustrian, perdagangan

dan koperasi, memberdayakan, memfasilitasi dan membina. Dan

selaras dengan misi walikota terpilih.” (wawancara/ 02 April 2015/



Tangerang Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa misi kami yaitu masih

dalam lingkup perindustrian, perdagangan dan koperasi, memberdayakan,

memfasilitasi dan membina. Dan selaras dengan misi walikota terpilih.


“Menumbuhkembangkan koperasi dan UMKM yang sehat, kuat

dan mandiri. Mengembangkan sistem dan jaringan perdagangan

barang dan jasa yang berdaya saing. Mengembangkan industri yang

berdayang saing tinggi dan ramah lingkungan.” (wawancara/ 26 Mei



Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa misi Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah menumbuhkembangkan koperasi

dan UMKM yang sehat, kuat dan mandiri. Mengembangkan sistem dan jaringan

121121121

perdagangan barang dan jasa yang berdaya saing. Mengembangkan industri yang

berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan. Sebagaimana I4-1 menyatakan


“Misi kami sejalan dengan visi misi Walikota, kami sebagai

pelaksana visi misi Walikota.” (wawancara/ 16 Juni 2015/ pukul

13.00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas


Tangerang Lantai 3)


Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sejalan dengan visi misi Walikota.

Sebagaimana I5-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Ingin meningkatkan daya saing UMKM sebagai tulang punggung

perekonomian daerah dengan memberdayakan UMKM yang ada.”





Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah meningkatkan daya saing UMKM

sebagai tulang punggung perekonomian daerah dengan memberdayakan UMKM

yang ada.

Sedangkan yang dinyatakan oleh I6-1 mengenai misi Dinas sebagai berikut:

“Misi Indagkop tertuang dalam renstra, misi kami mensukseskan

misi walikota terpilih dalam 5 tahun ini dalam bidang perindustrian,

perdagangan dan koperasi melaui program dan kegiatan dengan

membina, IKM, UKM dan pelaku usaha lainnya, ibu-ibu rumah

tangga yang bergerak dalam bidang perekonomian seperti adanya

UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), KWT

(Kelompok Wanita Tani). Yang arahnya tetap pada jalur membantu

122122122

meningkatkan perekonomian Kota Tangerang yang notabennya Kota Industri.” (wawancara/ 26 Mei 2015/ pukul 10:54 WIB/



Lantai 3)


Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tertuang dalam renstra, misi kami

mensukseskan misi walikota terpilih dalam 5 tahun ini dalam bidang perindustrian,

perdagangan dan koperasi melaui program dan kegiatan yang arahnya tetap pada

jalur membantu meningkatkan perekonomian Kota Tangerang yang notabennya

Kota Industri.

Sebagaimana pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa misi Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tertuang dalam renstra, misi Dinas

mensukseskan misi walikota terpilih dalam 5 tahun. Dimana dalam Rencana

Strategis misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagai berikut:



3. Perdagangan berdaya saing & pelayanan perlindungan konsumen;


5. Kapasitas SDM

4.3.2.2 Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa

yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan, dan sebaiknya diukur jika

123123123

memungkinkan. Pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil dari penyelesaian

misi. Sebagaimana I1-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Yaitu menjadikan UMKM dapat tumbuh dan berkembang,

mendaptkan income yang lebih besar dan mampu bertahan dalam

arus global.” (wawancara/ 28 Mei 2015/ pukul 13:43 WIB/



Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa tujuan ang ingin

dicapai adalah menjadikan UMKM dapat tumbuh dan berkembang, mendaptkan

income yang lebih besar dan mampu bertahan dalam arus global.

Hal senada juga diungkapkan oleh I2-1 yaitu sebagai berikut:

“Tujuan yang ingin dicapai selaras dengan misi, bila dari sisi

UMKM, Indagkop memiliki tujuan agar UMKM dapat berdayasaing dengan meningkatkan kualitas produk-produk sehingga mampu

menghadapi persaingan global.” (wawancara/ 02 April 2015/ pukul



Tangerang Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa tujuan yang ingin

dicapai selaras dengan misi yaitu bertujuan agar UMKM dapat berdayasaing

dengan meningkatkan kualitas produk-produk sehingga mampu menghadapi

persaingan global.

Senada dengan apa yang diungkapkan di atas, pendapat dari I3-1 mengenai

tujuan yang ingin dicapai, menyatakan sebagai berikut :

“Untuk mendukung misi maka tujuan dibentuk dari penjabaran misi

yang ada. Yang pada intinya ingin menumbuhkembangkan tugas

124124124

sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM.” (wawancara/ 26 Mei 2015/ pukul 12:12 WIB/ wawancara tersebut



Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa tujuan dibentuk dari

penjabaran misi yang ada, pada intinya ingin menumbuhkembangkan tugas sektor

perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM. Sebagaimana I4-1 menyatakan

pendapatnya lebih pada kesamaan dengan pemerintah daerah sebagai berikut:

“Tetap sesuai dengan tujuan pemerintah daerah.” (wawancara/ 16

Juni 2015/ pukul 13.00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di



Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa disesuaikan dengan

tujuan pemerintah daerah.


“Seperti yang tertuang dalam rencana strategis dinas indagkop,

terdiri dari 7 tujuan dan untuk koperasi dan UMKM yaitu

pemantapan dan pengembangan keberdayaan sektor UMKM dan

koperasi sebagai pendukung kegiatan ekonomi daerah berbasis

sumber daya lokal.” (wawancara/ 26 Mei 2015/ pukul 10:54 WIB/



Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa tujuan tertuang dalam

rencana strategis, terdiri dari 7 tujuan dan untuk koperasi dan UMKM yaitu

pemantapan dan pengembangan keberdayaan sektor UMKM dan koperasi sebagai

pendukung kegiatan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal.


125125125

“Yang ingin dicapai yaitu menjadikan UMKM yang berdaya saing, memiliki kompetensi sesuai produknya, mandiri dan memiliki jiwa

entrepreneurship, sehingga mainsetnya diubah tidak hanya

mengharapkan bantuan pemerintah, mereka dapat menggali potensi

yang dimiliki.” (wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul 10:21 WIB/



Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa tujuan yang ingin

dicapai adalah menjadikan UMKM yang berdaya saing, memiliki kompetensi

sesuai produknya, mandiri dan memiliki jiwa entrepreneurship, sehingga

mainsetnya diubah tidak hanya mengharapkan bantuan pemerintah, mereka dapat

menggali potensi yang dimiliki.

Sebagaimana pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin

dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam menghadapi

persaingan global pertama, menjadikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) dapat tumbuh dan berkembang sehingga mendapatkan income yang lebih

besar dan mampu bertahan dalam arus global. Kedua, menjadikan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) berdayasaing dengan meningkatkan kualitas

produk-produk sehingga mampu menghadapi persaingan global. Ketiga,


pendukung kegiatan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal. Keempat,

menjadikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mandiri dan memiliki

126126126

jiwa entrepreneurship, sehingga mainsetnya diubah tidak hanya mengharapkan

bantuan pemerintah dan dapat menggali potensi yang dimiliki.

4.3.2.3 Strategi

Strategi organisasi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang

bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan

memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing.

Sebagaimana I1-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

“Strategi yang dilakukan yaitu melalui pendekatan pembinaan

melalui sosialisasi, pelatihan-pelatihan, pemasaran dan diskusi. Dan

lebih banyak pada peningkatan kualitas dan sumber daya manusia,

dengan menigkatkan pengetahuan dan arahan agar lebih maju dan

berkembang.” (wawancara/ 28 Mei 2015/ pukul 13:43 WIB/



Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa strategi yang

dilakukan yaitu melalui pendekatan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan-

pelatihan, pemasaran dan diskusi. Dan lebih banyak pada peningkatan kualitas dan

sumber daya manusia.


“Indagkop memiliki strategi-strategi yang tertuang dalam rencana

strategi atau renstra, didalamnya ada program dan kegiatan yang

dilakukan. Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan

program dan kegiatan dengan baik.” (wawancara/ 02 April 2015/



Tangerang Lantai 3)

127127127


Perdagangan dan Koperasi memiliki strategi-strategi yang tertuang dalam rencana

strategi atau renstra didalamnya ada program dan kegiatan.


“Strategi yang kami lakukan dengan memaksimalkan setiap

kegiatan yang kami lakukan harus mencapai sasaran dan tujuan.

Selain itu dengan terus memantau perkembangan dari UMKM.”




Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa strategi yang

dilakukan dengan memaksimalkan setiap kegiatan yang dilakukan harus mencapai

sasaran dan tujuan. Selain itu dengan terus memantau perkembangan dari UMKM.


“Kami melakukan promosi produk UMKM melalui pameran

tangerang expo, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi kemitraan yaitu

kami temukan dengan perusahaan besar untuk bermitra, bermitra

dari sisi menjual produk atau pengadaan bahan baku, dan ada

sosialisasi peraturan pemerintah terkait UMKM.” (wawancara/ 22





Perdagangan dan Koperasi melakukan promosi produk UMKM melalui pameran

Tangerang expo, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi kemitraan yaitu kami temukan

dengan perusahaan besar untuk bermitra, bermitra dari sisi menjual produk atau

pengadaan bahan baku, dan ada sosialisasi peraturan pemerintah terkait UMKM.

128128128


“Strategi pertama yaitu kami menjelaskan kepada pelaku UMKM

bahwa sebentar lagi akan menghadapi persaingan global sehingga

sudah terbentuk mental agar bisa bersaing. Selanjutnya menambah

kegiatan yang sifatnya lebih kepada pelatihan dan promosi produk

UMKM.” (wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul 12:00 WIB/ wawancara



Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Strategi pertama yaitu

kami menjelaskan kepada pelaku UMKM bahwa sebentar lagi akan menghadapi

persaingan global sehingga sudah terbentuk mental agar bisa bersaing. Selanjutnya

menambah kegiatan yang sifatnya lebih kepada pelatihan dan promosi produk

UMKM.


“Karena saya ada pada bagian fasilitasi dan kemitraan maka strategi

yang dibentuk adalah kegiatan yang lebih mengarah pada kemitraan,

meningkatkan kemitraan dengan berbagai perusahaan baik dari

pemodalan maupun kerjasama penjualan.” (wawancara/ 08 April




Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa strategi yang dibentuk

adalah kegiatan yang lebih mengarah pada kemitraan, meningkatkan kemitraan

dengan berbagai perusahaan baik dari pemodalan maupun kerjasama penjualan.

Sebagaimana pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi yang

dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam menghadapi

persaingan global pertama, pendekatan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan-

129129129

pelatihan, dan lebih pada peningkatan kualitas dan sumber daya manusia. Kedua,

terus memantau perkembangan dari pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah

(UMKM). Ketiga, melakukan promosi produk UMKM melalui pameran tangerang

expo, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi kemitraan.

4.3.2.4 Kebijakan

Aliran dari strategi, kebijakan menyediakan pedoman luas untuk

pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan merupakan

pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Seperti

yang dikemukakan oleh I5-1 sebagai berikut:

“Ada undang-undang namun peraturan daerah belum ada, ada

rencana membentuk UPTD UMKM agar lebih fokus lagi dengan

pengembangan UMKM.” (wawancara/ 13 April 2015/ pukul 10:51 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian,


Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa sudah ada Undang-

Undang yang mengatur khusus Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) namun

peraturan daerah belum ada, ada rencana membentuk UPTD UMKM agar lebih

fokus lagi dengan pengembangan UMKM.


“Ada, yaitu undang-undang yang mengatur yaitu UU Nomor 20

Tahun 2008 dan PP No 17 Tahun 2013. UMKM mendapatkan

tempat yang layak di Indonesia, perannya diakui dan memberikan

peluang UMKM untuk terus bisa berdayasaing dibandingkan usaha-

usaha besar lainnya. PP itu memiliki taget agar usaha mikro menjadi

kecil, usaha kecil menjadi menengah dan usah menengah menjadi

130130130

besar.” (wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul 10:21 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan


Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa undang-undang yang

mengatur yaitu UU Nomor 20 Tahun 2008 dan PP No 17 Tahun 2013. UMKM

mendapatkan tempat yang layak di Indonesia, perannya diakui dan memberikan

peluang UMKM untuk terus bisa berdayasaing dibandingkan usaha-usaha besar

lainnya. PP itu memiliki taget agar usaha mikro menjadi kecil, usaha kecil menjadi

menengah dan usah menengah menjadi besar.


“Yang saya tau ada undang-undang nomor 20 tahun 2008 kalau

tentang UMKM.” (wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul 12:00 WIB/



Lantai 3)


“Ya pasti ada, UU no. 20 Tahun 2008.” (wawancara/ 08 April 2015/



Tangerang Lantai 3)

Sebagaimana keseluruhan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ada

kebijakan yang mengatur khusus Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013.

Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut, UMKM mendapatkan tempat yang

layak di Indonesia perannya diakui dan memberikan peluang UMKM untuk terus

bisa berdayasaing dibandingkan usaha-usaha besar lainnya. Peraturan Pemerintah

131131131

tersebut memiliki taget agar usaha mikro menjadi kecil, usaha kecil menjadi

menengah dan usah menengah menjadi besar.

4.3.3 Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan proses dimana manajemen mewujudkan

strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program,

anggaran, dan prosedur. Proses tersebut mungkin meliputi perubahan budaya secara

menyeluruh, struktur dan atau sistem manajemen dari organisasi secara

keseluruhan.

4.3.3.1 Program

Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yag

diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai. Program melibatkan

restrukturisasi perusahaan, perubahan budaya internal perusahaan, atau awal dari

suatu usaha penelitian baru. Sebagaimana I5-1 menyatakan pendapatnya sebagai

berikut:

“Sesuai dengan yang tertera pada rencana strategis Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, bahwa pada bidang

koperasi dan UKM terdapat 3 program kegiatan yaitu pertama

program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro

kecil menengah, kedua program pengembangan kewirausahaan dan

keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dan ketiga program

penciptaan iklim usaha yang kondusif.” (wawancara/ 13 April 2015/



Tangerang Lantai 3)

132132132

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa program yang ada di

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang bidang UMKM

esuai dengan yang tertera pada rencana strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan

dan Koperasi, bahwa pada bidang koperasi dan UKM terdapat 3 program kegiatan

yaitu pertama program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro

kecil menengah, kedua program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif usaha kecil menengah dan ketiga program penciptaan iklim usaha yang

kondusif.


“Ada 3 program yang ada pada bidang Koperasi dan UMKM,

pertama program pengembangan sistem pendukung usaha bagi

usaha mikro kecil menengah, kedua program pengembangan

kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

dan ketiga program penciptaan iklim usaha yang kondusif.”




Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa ada 3 program yang

ada pada bidang Koperasi dan UMKM, pertama program pengembangan sistem

pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, kedua program pengembangan

kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dan ketiga

program penciptaan iklim usaha yang kondusif.


“Ada 3 program dengan penjabaran 11 kegiatan yaitu sosialisasi

kebijakan tentang usaha kecil menengah; perencanaan, koordinasi

133133133

dan pengembangan usaha kecil menengah; memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah;

penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; pelatihan manajemen

pengelolaan koperasi; Tangerang expo 2015; penyelenggaraan

promosi produk UMKM melalui pameran; sosialisasi dukungan

informasi penyediaan permodalan/sosialisasi program KUR;

sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian; pembinaan,

pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi; revitalisasi

koperasi.” (wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul 12:00 WIB/ wawancara



Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa ada 3 program dengan

penjabaran 11 kegiatan yaitu sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah;

perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah; memfasilitasi

peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah; penyelenggaraan

pelatihan kewirausahaan; pelatihan manajemen pengelolaan koperasi; Tangerang

expo 2015; penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui pameran; sosialisasi

dukungan informasi penyediaan permodalan/sosialisasi program KUR; sosialisasi

prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian; pembinaan, pengawasan dan

penghargaan koperasi berprestasi; revitalisasi koperasi.


“Program di bidang koperasi dan UMKM ada 3 dengan 11 kegiatan.

Dimana kegiatan yang mengarah pada UMKM yaitu sosialisasi

kebijakan tentang usaha kecil menengah; perencanaan, koordinasi

dan pengembangan usaha kecil menengah; memfasilitasi

peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah;

Tangerang expo 2015; penyelenggaraan promosi produk UMKM

melalui pameran; sosialisasi dukungan informasi penyediaan

permodalan/sosialisasi program KUR.” (wawancara/ 08 April 2015/


134134134


Tangerang Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa program di bidang

koperasi dan UMKM ada 3 dengan 11 kegiatan. Dimana kegiatan yang mengarah

pada UMKM yaitu sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah;

perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah; memfasilitasi

peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah; Tangerang expo 2015;

penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui pameran; sosialisasi dukungan

informasi penyediaan permodalan/sosialisasi program KUR.

Keempat pendapat ditas dapat disimpulkan bahwa:

Ada 3 program yang ada pada bidang Koperasi dan UMKM, pertama

program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil

menengah, kedua program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan


kondusif. Dengan penjabaran 11 kegiatan yaitu sosialisasi kebijakan tentang usaha

kecil menengah; perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil

menengah; memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah;

penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; pelatihan manajemen pengelolaan

koperasi; Tangerang expo 2015; penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui

pameran; sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan/sosialisasi

program KUR; sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian; pembinaan,

pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi; revitalisasi koperasi.

135135135

Pemasaran atau sering disebut dengan promosi merupakan salah satu cara

yang digunakan untuk memperkenalkan pada konsumen secara luas bahwa Kota

Tangerang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang produktif

dalam memproduksi semua jenis kebutuhan konsumen baik lokal maupun

mancanegara. Untuk mendukung pemasaran yang dilakukan pelaku UMKM

pemerintah membuat kebijakan di bidang koperasi dan UMKM dalam bentuk

program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pemasaran produk UMKM,

sebagaimana yang dikemukakan oleh I5-1 sebagai berikut:

“Salah satu kegiatannya yaitu Tangerang expo 2015, merupakan

salah satu sarana kami untuk membantu memasarkan produk-

produk UMKM yang ada di Kota Tangerang. Disana ada 100

UMKM yang dilibatkan untuk menjual produk mereka. Selain itu,

kami juga sedang mengusulkan untuk membuat pusat oleh-oleh

Kota Tangerang yang berisi produk-produk UMKM, hanya masih

terkendala tempat.” (wawancara/ 13 April 2015/ pukul 10:51 WIB/



Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa salah satu kegiatan

pemasaran produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu Tangerang

expo 2015, merupakan salah satu sarana kami untuk membantu memasarkan

produk-produk UMKM yang ada di Kota Tangerang

Senada dengan yang diungkapkan di atas, pendapat dari I7-1 mengenai

program yang mendukung pemasaran produk UMKM sebagai berikut:

“Ada Tangerang Expo dan pameran, untuk Tangerang Expo sasaran

kami 100 UMKM dan pameran 350 UMKM. Karena tidak bisa

136136136

semua langsung UMKM dalam satu kegiatan jadi harus dibagi-bagi perkegiatan disesuaikan dengan tema kegiatan yang dilakukan.

Selain kegiatan itu kami mengikuti pameran keluar daerah dan

kerjasama dengan kementrian kominfo untuk masuk kedalam

website mereka untuk promosi produk-produk UMKM kita.”




Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa salah satu kegiatan

pemasaran produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu Tangerang

Expo dan pameran, untuk Tangerang Expo sasaran kami 100 UMKM dan pameran

350 UMKM.

Senada dengan yang diungkapkan di atas, pendapat dari I8-1 mengenai

program yang mendukung pemasaran produk UMKM lebih mengarah kepada

penjelasan kapan diadakan kegiatan tersebut sebagai berikut:

“Pengembangan UMKM dalam sektor pemasaran dilakukan

dengan 2 kegiatan besar yaitu Tangerang Expo yang berlangsung

pada bulan Februari dan kedua penyelenggaraan promosi produk

UMKM melalui pameran pada bulan april, mei, juni, juli, agustus,

oktober dan november.” (wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul 12:00



Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Pengembangan

UMKM dalam sektor pemasaran dilakukan dengan 2 kegiatan besar yaitu

Tangerang Expo yang berlangsung pada bulan Februari dan kedua penyelenggaraan

promosi produk UMKM melalui pameran pada bulan april, mei, juni, juli, agustus,

oktober dan november.

137137137

Sama seperti yang dikemukakan di atas I9-1 menyatakan pendapatnya

sebagai berikut:

“Dalam sektor pemasaran kegiatan yang ada pada bidang koperasi dan UMKM yaitu Tangerang expo 2015, penyelenggaraan promosi

produk UMKM melalui pameran. Dari dua kegiatan tadi pemasaran

dan penjualan meningkat.” (wawancara/ 08 April 2015/ pukul 10:44



Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa dalam sektor

pemasaran kegiatan yang ada pada bidang koperasi dan UMKM yaitu Tangerang

expo 2015, penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui pameran.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa program yang berguna untuk

pengembangan UMKM dalam sektor pemasaran ada 2 yaitu Tangerang Expo 2015

dan kegiatan penyelenggaraan promosi produk melalui pameran. Tangerang Expo

berlangsung pada bulan Februari 2015 dengan sasaran 100 UMKM yang dilibatkan

sedangkan penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui pameran pada bulan

april, mei, juni, juli, agustus, oktober dan november 2015 dengan sasaran 350

UMKM yang terlibat.

Kemitraan adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha

menengah atau dengan usaha besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan

berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan

menguntungkan. Sebagaimana I5-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

138138138

“Dalam sektor kerjasama itu ada di bagian kasi fasilitasi dan kemitraan, ada 2 kegiatan yang dilakukan diantaranya memfasilitasi

peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah dan

sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan atau

sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR).” (wawancara/ 13




Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa ada 2 kegiatan yang

dilakukan diantaranya memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil

menengah dan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan atau

sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR).


“Bisa ditanyakan langsung kebagian kasi fasilitasi dan kemitraan

mengenai kegiatan dalam hal kerjasama.” (wawancara/ 22 Mei




Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa yang mengetahui

dengan jelas adalah Kasi Kemitraan dan Failitasi Dinas Perindustrian, Perdagangan

dan Koperasi Kota Tangerang.

Pendapat I5-1 diperkuat oleh pendapat I8-1 yang menyatakan pendapatnya

sebagai berikut :

“Ada 2 kegiatan, memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi

usaha kecil menengah, dan sosialisasi dukungan informasi

penyediaan permodalan atau sosialisasi program Kredit Usaha

Rakyat (KUR).” (wawancara/ 22 Mei 2015/ pukul 12:00 WIB/


139139139


Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Ada 2 kegiatan,

memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah, dan

sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan atau sosialisasi program

Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Senada dengan yang diungkapkan di atas I9-1 menyatakan pendapatnya

sebagai berikut:

“Sangat berguna, kegiatan fasilitasi dan kemitraan yaitu pertama

memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil

menengah, kedua sosialisasi dukungan infomasi penyediaan

permodalan/sosialisasi program KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Dimana dengan adanya kegiatan ini dapat tercipta pengembangan

usaha, komunikasi yang baik antar pemerintah daerah dan UMKM,

dan menambah pengetahuan mengenai peminjaman modal.”




Sebagaimana pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan fasilitasi

dan kemitraan yaitu pertama memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha

kecil menengah, kedua sosialisasi dukungan infomasi penyediaan

permodalan/sosialisasi program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Dimana dengan

adanya kegiatan ini dapat tercipta pengembangan usaha, komunikasi yang baik

antar pemerintah daerah dan UMKM, dan menambah pengetahuan mengenai

peminjaman modal.

140140140

4.3.3.2 Anggaran

Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang,

setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan

oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan. Sebagaimana

dikemukakan oleh I5-1 sebagai berikut:

“Anggaran disesuaikan dengan APBD Kota Tangerang.”




Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa Anggaran disesuaikan

dengan APBD Kota Tangerang. Senada dengan ynag diungkapan oleh I6-1 sebagai

berikut:

“(1) Dinas menyusun usulan program dan kegiatan, berdasarkan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota

Tangerang dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang (pola top down); (2)

Dinas mengundang para pemaku kepentingan (tokoh masyarakat,

pemuka agama, unsur kelurahan, unsur kecamatan dan unsur

kedinasan se-Kota Tangerang) dalam suatu forum yang disebut

forum SKPD. Dalam forum tersebut dituangkan semua aspirasi dari

para pemaku kepentingan tersebut (pola buttom up); (3) Dinas

membuat formulasi untuk mempertemukan pola top down dengan

pola buttom up, dengan memperhatikan RPJMD dan RENSTRA,

yang kemudian akan menjadi dokumen Rencana Kerja Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; (4) Hasil formulasi

dikonsultasikan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Kota Tangerang untuk dikoreksi yang kemudian akan

dikompilasikan kedalam rencana penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Tangerang; (5) Dinas melalui Sekretriat

Daerah Kota Tangerang, melakukan koordinasi dan dengar pendapat

(hearing dewan) dengan DPRD dalam menjalankan fungsi

budgeting, melalui Badan Anggaran untuk kesepakatan program,

kegiatan serta anggaran; (6) Setelah legislative (DPRD) dan

141141141

eksekutif (Walikota) sepakat, maka akan menelurkan APBD, yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang yang

disebut dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)..”




Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa untuk menyiapkan

anggaran setiap program dan kegiatan ada 6 tahap pertama, dinas menyusun usulan

program dan kegiatan, kedua Dinas mengundang para pemaku kepentingan dalam

suatu forum, ketiga membuat formulasi, keempat hasil formulasi dikonsultasikan

ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Tangerang, kelima hearing

dewan dan keenam menghasilkan anggaran yang dapat digunakan untuk program

dan kegiatan.

Anggaran yang dikeluarga sesuai dengan kebutuhan sebagaimana

diungkapkan oleh I7-1 sebagai berikut:

“Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan setiap kegiatan yang

dilakukan. Mungkin untuk rincian bagaimana proses penganggaran

bisa ditanyakan langsung pada bagian perencanaan.” (wawancara/

22 Mei 2015/ pukul 10:21 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di



Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa anggaran yang

digunakan disesuaikan dengan kebutuhan setiap kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan keseluruhan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk

menyiapkan anggaran setiap program dan kegiatan ada 6 tahap pertama, dinas

menyusun usulan program dan kegiatan, kedua Dinas mengundang para pemaku

142142142

kepentingan dalam suatu forum, ketiga membuat formulasi, keempat hasil

formulasi dikonsultasikan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota

Tangerang, kelima hearing dewan dan keenam menghasilkan anggaran yang dapat

digunakan untuk program dan kegiatan.

4.3.3.3 Prosedur

Prosedur, kadang-kadang disebut Standard Operating Procedures (SOP).

Prosedur adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang

menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan.

Terkait dengan prosedur yang harus dilakukan pelaku UMKM untuk

mendaftarkan usahanya agar mendapatkan pembinaan dari Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, sebagaimana I5-1 menyatakan


“UMKM bisa daftar di perkecamatan masing-masing atau datang

kesini, tidak kami persulit, asal ada kemauan untuk berusaha pasti

kami bina.” (wawancara/ 13 April 2015/ pukul 10:51 WIB/



Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa prosedur yang harus

dilakukan pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya yaitu UMKM bisa daftar

di perkecamatan masing-masing atau datang ke Dinas Indagkop.

Hal serupa juga diungkapkan I7-1 sebagai berikut:

143143143

“Prosedurnya sangat mudah, mereka hanya tinggal datang kesini, masukkan data produk apa yang sedang dijalankan, data diri, lokasi,

pendapatan. Dan langsung bisa ikut dibina dari indagkop. Mudah

asalkan mereka ada kemauan untuk berkembang.” (wawancara/ 22




Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa prosedurnya sangat

mudah, mereka hanya tinggal datang ke Dinas Indagkop, masukkan data produk

apa yang sedang dijalankan, data diri, lokasi dan pendapatan.

Senada dengan yang diungkapkan di atas pendapat I8-1 mengenai prosedur

yang harus dilakukan pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya agar

mendapatkan pembinaan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,


“Tinggal datang ke Indagkop, lalu mengisi formulir dan

menyerahkan beberapa persyaratan. Biasanya yang mendapatkan

pembinaan adalah UMKM yang melakukan usahanya secara berkelanjutan dan konsisten terhadap usahanya.” (wawancara/ 22




Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa prosedur yang harus

dilakukan pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya yaitu UMKM tinggal

datang ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, lalu

mengisi formulir dan menyerahkan beberapa persyaratan. Biasanya yang

mendapatkan pembinaan adalah UMKM yang melakukan usahanya secara

berkelanjutan dan konsisten terhadap usahanya.

144144144

Hal senada diungkapkan I9-1 sebagai berikut:

“Ada 2 cara, bisa melalui kecamatan dan juga datang langsung ke

Dinas Indagkop. Semua UMKM yang sudah terdata akan mendapat

pembinaan, namun tetap tidak semua kegiatan dan pembinaan bisa

diikuti, karena adanya batasan kuota perkegiatan.” (wawancara/ 08




Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa prosedur yang harus

dilakukan pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya yaitu Ada 2 cara, bisa

melalui kecamatan dan juga datang langsung ke Dinas Indagkop. Semua UMKM

yang sudah terdata akan mendapat pembinaan, namun tetap tidak semua kegiatan

dan pembinaan bisa diikuti, karena adanya batasan kuota perkegiatan.

4.3.4 Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang melaluinya aktivitas-

aktivitas perusahaan dan hasil kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya

dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Para manajer di semua level

menggunakan informasi hasil kinerja untuk melakukan tindakan perbaikan dan

memecahkan masalah. Walaupun evaluasi dan pengendalian merupakan elemen

akhir yang utama dari manajemen strategis, elemen itu juga dapat menunjukkan

secara tepat kelemahan-kelemahan dalam implementasi strategi sebelumnya dan

mendorong proses keseluruhan untuk dimulai kembali. Untuk evaluasi dan

pengendalian yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota

Tangerang I1-1 menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

145145145

“Ada evaluasi dan pengendalian bulanan dan tahunan dan perlima tahun. Tapi setiap selesai apel pun terkadang kami melakukan

evaluasi, selesai kegiatan pun sama dilakukan evaluasi, jadi terlihat

kekurangan apa yang perlu diperbaiki.” (wawancara/ 28 Mei 2015/



Tangerang Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa evaluasi dan

pengendalian dilakukan secara bertahap yaitu setiap bulan, setiap tahun dan perlima

tahun sekali untuk mengetahui setiap kendala yang dihadapi dan perlu diperbaiki.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh I2-1 sebagai berikut:

”Evaluasi rutin bulanan dan tahunan, prosesnya sesuai dengan

aturan SKPD yang diberlakukan, setelah proses evaluasi akan

diketahui program apa yang akan dilanjutkan dan dihentikan, terlihat

juga tingkat keberhasilan dan pencapaian target.” (wawancara/ 02


kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lantai 3)

Sebagaimana pendapat di atas dapat diketahui bahwa evaluasi dan

pengendalian dilakukan rutin setiap bulan dan tahun, dari proses evaluasi akan

menghasilkan program dan kegiatan yang akan dilanjutkan atau dihentikan.

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh I3-1 sebagai berikut:

“Evaluasi dilakukan setiap awal tahun dengan membuat SKP

(Sasaran Kinerja Pegawai), dan dilakukan evaluasi penilaian

tergantung SKP kita. Didalamnya ada uraian kegiatan yang tercapai

atau tidak, dan ada presentase nilai, jumlah SKP dan DP3 (disiplin

pegawai, kejujuran, prestasi kerja) dibagi dua itu sebagai penentuan

untuk kenaikan pangkat dan gaji.” (wawancara/ 26 Mei 2015/ pukul



Tangerang Lantai 3)

146146146

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa evaluasi dan

pengendalian dilakukan setiap awal tahun dengan membuat SKP (Sasaran Kinerja

Pegawai), dengan membuat SKP akan terlihat apa saja yang telah dikerjakan oleh

setiap pegawai di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh I4-1 sebagai berikut:

“Evaluasi secara administrasi setiap tahun dilakukan, tetap kami

tetap melakukan evaluasi bulanan dan harian, agar kinerja pegawai

tetap bisa dikontrol dan diawasi.” (wawancara/ 16 Juni 2015/ pukul 13.00 WIB/ wawancara tersebut dilakukan di kantor Dinas


Tangerang Lantai 3)

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa evaluasi secara

administrasi setiap tahun dilakukan, tetapi tetap melakukan evaluasi bulanan dan

harian, agar kinerja pegawai tetap bisa dikontrol dan diawasi.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh I6-1 sebagai berikut:

“Evaluasi yang kami lakukan sesuai dengan peraturan PANRB dan

permendagri, dimana instansi pemerintahan segala sesuatunya ada

aturan jelas. Ada evaluasi bulanan, tiga bulan, enam bulan, tahunan

dan perlima tahun. Metodenya yaitu penjabaran realisasai dari setiap

program dan kegiatan yang terlaksana, lalu dibandingkan dengan

target kerja yang ada di Rencana kerja dan Renstra dan di

sinkronisasi dengan RPJMD, RPJPD. Pada saat target sudah sesuai

dengan realisasi maka kegiatan tergolong baik, bisa dilanjutkan atau

dihentikan apabila sudah dipenuhi kuota. Bila tidak sesuai target

maka dilihat kedalam apa yang menjadi kendala, biasanya lebih

kepada efisiensi.” (wawancara/ 26 Mei 2015/ pukul 10:54 WIB/



Lantai 3)

147147147

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa evaluasi dan

pengendalian dilakukan sesuai dengan peraturan PANRB dan permendagri, dimana

instansi pemerintahan segala sesuatunya ada aturan jelas. Ada evaluasi bulanan,

tiga bulan, enam bulan, tahunan dan perlima tahun.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi dan

pengendalian di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dilakukan secara

bertahap yaitu setiap bulan, setiap tahun dan perlima tahun. Untuk mengetahui hasil

kerja setiap pegawai harus membuat SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang

kemudian diserahkan kepada atasan atau kepala Dinas. Untuk kemudian diberikan

penilaian yang akan menentukan kenaikan pangkat dan gaji yang diberikan. Dan

untuk setiap bidang menjabarkan realisasi dari setiap program dan kegiatan yang

terlaksana, setelah itu dibandingkan dengan target yang pada rencana kerja dan

rencana strategis dengan mensinkronisasikan pada RPJMD, RPJPD. Pada saat

target sudah sesuai dengan realisasi maka kegiatan tergolong baik, bisa dilanjutkan

atau dihentikan apabila sudah dipenuhi kuota. Bila tidak sesuai target maka dilihat

kedalam apa yang menjadi kendala, biasanya lebih kepada efisiensi.

4.4 Pembahasan

Pembahasan merupakan isi dari analisis data dan fakta yang peneliti

dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Peneliti

dalam penelitiannya ini menggunakan teori dari beberapa ilmuan mengenai proses

manajemen strategis. Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Undang-Undang

148148148

Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Tangerang. Sebelumnya Kota

Tangerang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tangerang dengan status

wilayah Kota Administratif Tangerang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

50 Tahun 1981.

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) RI No. 13 Tahun 1976 Kota

Tangerang ditetapkan menjadi daerah penyanggah DKI Jakarta, sejak saat itu Kota

Tangerang tumbuh-kembang secara pesat dengan mengunggulkan perekonomian

yang bertulang punggung perindustrian, perdagangan dan koperasi. Sebagai daerah

penyanggah Ibu Kota Negara DKI Jakarta gerak maju perekonomian Kota

Tangerang sangat berkolerasi dengan gerak maju perekonomian nasional. Sehingga

membentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 2 yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro,

Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan proses manajemen strategis

menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen yang meliputi empat elemen

dasar sebagai berikut: 1) Pengamatan Lingkungan, 2) Perumusan Strategi, 3)

Implementasi Strategi, 4) Evaluasi dan Pengendalian.

149149149

1) Pengamatan Lingkungan

Peluang keberhasilan UMKM menghadapi persaingan global adalah

pertama, letak strategis Kota Tangerang yang berada dekat dengan ibu Kota DKI

Jakarta. Kedua, letak strategis Kota Tangerang sebagai pintu gerbang Indonesia

dimana Kota Tangerang memiliki Bandara Internasional Soekarno Hatta. Ketiga,

media komunikasi dan informasi yang dimiliki Kota Tangerang sudah baik dan

mendukung tumbuh kembangnya dan mampu menghadapi persaingan global.

Keempat, sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tangerang

sudah baik sehingga untuk pengiriman produk, produksi dan hal lain dapat

diselesaikan dengan efektif dan efisien.

Ancaman kegagalan UMKM menghadapi persaingan global adalah

pertama, keseragaman jenis produk yang dihasilkan, keseragaman ini menjadikan

persaingan harga dan kualitas produk semakin ketat. Kedua, kecanggihan

teknologi, bila alat produksi yang digunakan tidak dengan teknologi yang

mengikuti perkembangan zaman maka UMKM akan tergerus dan kalah

menghadapi persaingan global. Ketiga, kebijakan pemerintah yang tidak stabil

dalam menaikkan dan menurunkan harga BBM, hal ini sangat berpengaruh dalam

menentukan harga jual dan standar produksi. Keempat, struktur ekonomi, dengan

adanya persiangan global struktur perekonomian tidak stabil sehingga berpengaruh

terhadap keberlangsungan persaingan dibidang ekonomi. Kelima, optimalisasi

kemitraan yang kurang, para pelaku UMKM belum sepenuhnya mengerti

150150150

bagaimana cara bermitra dan takut menanggung resiko yang besar dalam hal

permodalan menjadikan ancaman yang besar bagi UMKM itu sendiri.

Lingkungan kerja yang tercipta di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi Kota Tangerang terjalin dengan baik dan harmonis sesuai dengan

prosedural kinerja dan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki masing-masing bidang.

Hubungan antara atasan dan bawahan terjalin sebagaimana mestinya yang dapat

dilihat dari laporan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Dengan lingkungan kerja yang

baik akan berpengaruh pada program dan kegiatan yang dapat mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditentukan.

Kekuatan UMKM menghadapi persaingan global adalah pertama,

kreativitas yang dimiliki pelaku UMKM Kota Tangerang sangat beragam. Ragam

jenis produk mulai dari makanan, minuman, handicraft, daur ulang barang bekas

hingga sektor jasa. Kedua, kemandirian pelaku UMKM Kota Tangerang semakin

meningkat hal ini dibuktikan dengan pelaku UMKM mengadakan sendiri acara

perkumpulan temu usaha dan bisnis secara swadaya sehingga jaringan makin

berkembang. Ketiga, kualitas produk UMKM yang terlihat dari pengemasan, rasa,

dan kebersihan yang sudah dapat dikategorikan baik dan dapat bersaing.

Lima faktor yang menjadi kelemahan dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) Kota Tangerang. Pertama belum memiliki pusat promosi

produk UMKM. Kedua belum menguasi teknologi. Ketiga manajemen pembukuan

151151151

yang masih berantakan. Keempat manajemen keuangan yang belum rapih. Dan

terakhir modal dan kontinuitas produksi.

Struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi diatur

dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2014. Penerapan the right

man in the right place belum seratus persen diterapkan di lingkungan pemerintahan

karena sulit untuk menerapkan sesuai dengan background pendidikan, setiap

penempatan kerja disesuaikan dengan kuota yang ada di struktur organisasi setiap

SKPD.

Budaya organisasi yang terbentuk di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi Kota Tangerang baik, aman, nyaman dan kekeluargaan.

Kualitas sumber daya di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Kota Tangerang sudah baik namun tetap harus terus belajar dan berlatih agar dapat

menyesuaikan dengan perkembangan zaman apalagi saat ini kita sedang

menghadapi persaingan global. Namun, untuk kuantitas masih kurang sehingga

tidak dapat membina kelapangan secara menyeluruh dan memaksimalkan setiap

program dan kegiatan yang dilakukan.

2) Perumusan Strategi

Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tertuang dalam

renstra, misi Dinas mensukseskan misi walikota terpilih dalam 5 tahun. Dimana

152152152

dalam Rencana Strategis misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

sebagai berikut:



3. Perdagangan berdaya saing & pelayanan perlindungan konsumen;


5. Kapasitas SDM

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

dalam menghadapi persaingan global pertama, menjadikan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) dapat tumbuh dan berkembang sehingga mendapatkan income

yang lebih besar dan mampu bertahan dalam arus global. Kedua, menjadikan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdayasaing dengan meningkatkan kualitas

produk-produk sehingga mampu menghadapi persaingan global. Ketiga,


pendukung kegiatan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal. Keempat,

menjadikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mandiri dan memiliki

jiwa entrepreneurship, sehingga mainsetnya diubah tidak hanya mengharapkan

bantuan pemerintah dan dapat menggali potensi yang dimiliki.

Strategi yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

dalam menghadapi persaingan global pertama, pendekatan pembinaan melalui

sosialisasi, pelatihan-pelatihan, dan lebih pada peningkatan kualitas dan sumber

153153153

daya manusia. Kedua, terus memantau perkembangan dari pelaku Usaha Mikro

kecil dan Menengah (UMKM). Ketiga, melakukan promosi produk UMKM melalui

pameran tangerang expo, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi kemitraan.

Kebijakan yang mengatur khusus Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun

2013. Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut, UMKM mendapatkan tempat

yang layak di Indonesia perannya diakui dan memberikan peluang UMKM untuk

terus bisa berdayasaing dibandingkan usaha-usaha besar lainnya. Peraturan

Pemerintah tersebut memiliki taget agar usaha mikro menjadi kecil, usaha kecil

menjadi menengah dan usah menengah menjadi besar.

3.) Implementasi Strategi


program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil

menengah, kedua program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan


kondusif. Dengan penjabaran 11 kegiatan yaitu sosialisasi kebijakan tentang usaha

kecil menengah; perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil

menengah; memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah;

penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; pelatihan manajemen pengelolaan

koperasi; Tangerang expo 2015; penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui

pameran; sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan/sosialisasi

154154154

program KUR; sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian; pembinaan,

pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi; revitalisasi koperasi.

Program yang berguna untuk pengembangan UMKM dalam sektor

pemasaran ada 2 yaitu Tangerang Expo 2015 dan kegiatan penyelenggaraan

promosi produk melalui pameran. Tangerang Expo berlangsung pada bulan

Februari 2015 dengan sasaran 100 UMKM yang dilibatkan sedangkan

penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui pameran pada bulan april, mei,

juni, juli, agustus, oktober dan november 2015 dengan sasaran 350 UMKM yang

terlibat.

Kegiatan fasilitasi dan kemitraan yaitu pertama memfasilitasi peningkatan

kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah, kedua sosialisasi dukungan infomasi

penyediaan permodalan/sosialisasi program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Dimana

dengan adanya kegiatan ini dapat tercipta pengembangan usaha, komunikasi yang

baik antar pemerintah daerah dan UMKM, dan menambah pengetahuan mengenai

peminjaman modal.

Anggaran setiap program dan kegiatan ada 6 tahap pertama, dinas

menyusun usulan program dan kegiatan, kedua Dinas mengundang para pemaku

kepentingan dalam suatu forum, ketiga membuat formulasi, keempat hasil

formulasi dikonsultasikan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota

Tangerang, kelima hearing dewan dan keenam menghasilkan anggaran yang dapat

digunakan untuk program dan kegiatan.

155155155

Prosedur yang harus dilakukan pelaku UMKM untuk mendaftarkan

usahanya yaitu Ada 2 cara, bisa melalui kecamatan dan juga datang langsung ke

Dinas Indagkop. Semua UMKM yang sudah terdata akan mendapat pembinaan,

namun tetap tidak semua kegiatan dan pembinaan bisa diikuti, karena adanya

batasan kuota perkegiatan.

4.) Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi dan pengendalian di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi dilakukan secara bertahap yaitu setiap bulan, setiap tahun dan perlima

tahun. Untuk mengetahui hasil kerja setiap pegawai harus membuat SKP (Sasaran

Kinerja Pegawai) yang kemudian diserahkan kepada atasan atau kepala Dinas.

Untuk kemudian diberikan penilaian yang akan menentukan kenaikan pangkat dan

gaji yang diberikan. Dan untuk setiap bidang menjabarkan realisasi dari setiap

program dan kegiatan yang terlaksana, setelah itu dibandingkan dengan target yang

pada rencana kerja dan rencana strategis dengan mensinkronisasikan pada RPJMD,

RPJPD. Pada saat target sudah sesuai dengan realisasi maka kegiatan tergolong

baik, bisa dilanjutkan atau dihentikan apabila sudah dipenuhi kuota. Bila tidak

sesuai target maka dilihat kedalam apa yang menjadi kendala, biasanya lebih

kepada efisiensi.

156156156

Tabel 4.2

Matriks SWOT Analisis

FAKTOR INTERNAL

FAKTOR

EKSTERNAL

STRENGTH (S) WEAKNESS (W)

1. Kreativitas Beragam.

2. Pelaku UMKM mandiri.

3. Kualitas Produk baik.

1. Belum memiliki pusat

promosi.

2. Belum menguasai

tekhnologi. 3. Belum menguasai

manajemen

pembukuan. 4. Belum menguasai

manajemen keuangan.

5. Modal rendah

6. Koninuits produksi

belum satbil.

OPPORTUNITY (O) STATEGI SO STRATEGI WO 1. Letak strategis dekat

dengan ibu kota.

2. Letak strategis pintu

gerbang Indonesia (memiliki Bandara

Internasional).

3. Media Komunikasi

dan informasi baik.

4. Sarana dan prasarana

baik.

Dengan adanya kekuatan dan

peluang yang dimiliki, UMKM

dapat berkembang dan berdaya

saing menghadapi persaingan global dengan meningkatkan

penjualan ke berbagai daerah dan meningkatkan kreativitas untuk

membuat produk-produk baru dan

menarik minat banyak pembeli,

baik dalam dan luar negeri.

Dengan adanya letak

strategis dekat dengan

ibu kota dan memiliki

Bandara Internasional

sudah seharusnya Dinas

membuat sebuah tempat

sebagai pusat oleh-oleh

Kota Tangerang yang

diproduksi dari pelaku

UMKM. THREATH (T) STRATEGI ST STRATEGI WT 1. Keseragaman jenis

produk.

2. Kecanggihan

tekhnologi. 3. Kebijakan tidak

stabil.

4. Struktur ekonomi (stabilitas harga).

5. UMKM belum dapat

membentuk

kemitraan.

1. Membuat produk yang kreatif

sehingga berbeda dengan

produk yang dihasilkan pesaing.

2. Pemerintah harus membuat

kebijakan yang tepat untuk

meningkatkan daya saing UMKM Kota Tangerang.

1. Meningkatkan

pengetahuan dalam hal

tekhnologi produksi.

2. Memberi pelatihan

yang lebih khusus

untuk membentuk

kemitraan dari sisi

permodalan dan

pemasaran produk.

(Sumber: Peneliti 2015)

157157157

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bagi Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global

sudah baik, namun masih perlu pembenahan dalam berbagai aspek. Hasil analisis

Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bagi Usaha Mikro Kecil

dan Menengah (UMKM) Kota Tangerang Menghadapi Persaingan Global. Strategi

yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang

yaitu melalui pendekatan pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan-pelatihan,

pemasaran dan diskusi. Dan lebih banyak pada peningkatan kualitas dan sumber

daya manusia dengan meningkatkan pengetahuan dan arahan agar lebih maju dan

berkembang.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang dengan

melihat peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan yang ada, Dinas dikategorikan

sudah berperan aktif dalam memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) sehingga dikategorikan UMKM mampu bersaing dalam

persaingan global.

158158158

5.2 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa

rekomendasi yaitu:

1. Pemerintahan terkait (Pemerintahan Kota Tangerang dan Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang) harus lebih

memberikan perhatian terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) Kota Tangerang dan segera mendirikan pusat oleh-oleh Kota

Tangerang produksi UMKM sebagai wadah promosi dan publikasi kepada

masyarakat dan pendatang baik nasional maupun mancanegara.

2. Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang

pada bidang koperasi dan UMKM segera menambah jumlah pegawai dan

meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan

pelatihan-pelatihan pegawai tentang pengembangan UMKM untuk

menghadapi persaingan global.

3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bagian Usaha Mikro Kecil

dan Menengah membuat regulasi berupa kegiatan-kegiatan yang sifatnya

lebih pada teknis untuk mendekatkan kepada Usaha Mikro Kecil dan

Menengah yang masih kurang aktif sehingga dapat bersaing dan menumbuh

kembangkan UMKM untuk menghadapi persaingan global.

159159159

4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi membuat forum Usaha

Mikro kecil dan Menengah (UMKM) yang usahnya sejenis agar dapat

menciptakan kemandirian dan kerjasama yang baik antar UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

David, Hunger J dan Wheelen Thomas L. 2003. Manajemen Strategis, Yogyakarta:

ANDI

Fahmi, Irham. 2013. Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi, Bandung: Alfabeta

Hitt, A. Michael, R. Duane Ireland, Robert E. Hoskisson. 2001. Manajemen

Strategi: Daya Saing dan Globalisasi; Konsep, Jakarta: Perbit Salemba

Empat

Jauch, Lawrence R. dan Glueck, William F. 1988. Manajemen Strategis dan

Kebijakan Perusahaan, Jakarta: Erlangga

Moleong, L.J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya

Rachmat. 2013. Manajemen Strategik, Bandung: CV Pustaka Setia

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Bandung:

Alfabeta

. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta

Sukmadinata. 2006. Metode Penelitian pendidikan, Bandung: Rosdakarya

Pangestu, Sjahrir, Ari A. Perdana. 2003. 75 Tahun Suhadi Mangkusuwondo:

Indonesia dan Tantangan Ekonomi Global, Jakarta: Centre for Strategic and

Internastional Studies (CSIS)

Tambunan, Tulus T.H. 2004. Globalisasi dan Perdagangan Internasional, Bogor:

Ghalia Indonesia

. 2009. UMKM Di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia

Dokumen:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah

Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 tahun 2014 Tentang Tugas, Fungsi dan

Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang

Sumber Lain:

Profil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang Tahun 2009

(Pengembangan Database Informasi Potensi Unggulan Kota Tangerang)

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang

Tahun 2014-2018 Tahun Anggaran 2014

Pedoman Pengembangan UMKM Kota Tangerang Tahun 2012

(http://www.tangerangkota.go.id)

(http://disindagkop.tangerangkota.go.id/)

http://disindagkop.tangerangkota.go.id/

HASIL WAWANCARA

1. Pengamatan Lingkungan

Q1 Apa saja yang menjadi peluang keberhasilan UMKM menghadapi

persaingan global?

I1-1 Peluang UMKM di Kota Tangerang cukup banyak, karena Kota

Tangerang memiliki letak yang strategis seperti miliki bandara

internasional dan berbatasan langsung dengan ibu kota DKI Jakarta.

I2-1 Banyak sekali peluang keberhasilan UMKM Kota Tangerang, dengan

kemajuan-kemajuan yang dimiliki bila dibandingkan dengan lingkup

kota se-Provinsi Banten. Kota Tangerang juga memiliki letak strategis

dekat ibu kota, memiliki bandara internasional, dan sarana prasarana

kota Tangerang yang sudah baik.

I5-1 UMKM memiliki peluang pasar yang besar dengan adanya persaingan

global AFTA dan MEA produk bisa di ekspor ke beberapa Negara

diluar. Selain itu letak kota Tangerang yang strategis sebagai pintu

gerbang Indonesia.

I7-1 Dengan adanya persaingan global, UMKM bisa memasarkan produk-

produk secara global. Letak yang mendukung dan ada bandara

internasional ini jadi peluang besar.

I8-1 Dari media informasi dan komunikasi lancar, sarana dan prasarana

yang disediakan Kota Tangerang baik, jadi saya yakin peluang ini bisa

menjadikan koperasi dan UMKM berhasil.

I9-1 Peluang kita banyak, letak strategis, media komunikasi dan informasi

baik, sarana dan prasaran kota yang memadai itu semua menjadi

peluang koperasi dan UMKM berhasil menghadapi persaingan global.

Q2 Apa saja yang menjadi ancaman kegagalan UMKM menghadapi

persaingan global?

I1-1 Melihat adanya ancaman dari keseragaman jenis produk, Negara

ASEAN bisa memproduksi produk yang sama dengan UMKM Kota

Tangerang, ini menjadi ancaman dari sisi kualitas dan harga harus bisa

bersaing.

I2-1 Ancaman bisa dari jenis produk yang dihasilkan, bila sejenis dan tidak

dapat bersaing maka produk UMKM Kota Tangerang akan kalah

saing.

I5-1 Yang menjadi ancaman bila UMKM tidak mempersiapkan diri, tidak

menguasai teknologi, tidak menguasai teknik produksi dengan mesin

canggih yang lebih cepat dan lebih higienis, packaging yang tidak

menarik. Maka UMKM akan tergerus dengan produk-produk Negara

lain yang sejenis. Ditambah bila produk sejenis dengan harga jual

yang lebih murah, produk UMKM akan kalah saing.

I7-1 UMKM unik berbeda dengan perusahaan besar, yang menjadi

ancaman hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti

kenaikan BBM, mau tidak mau meningkatkan harga jual dengan

menurunkan kualitas itu yang tidak kami perbolehkan.

I8-1 Persaingan global jadi ancaman karena struktur perekonomian rentan

terhadap pengaruh global. Persaingan harga tentunya yang paling

dirasakan.

I9-1 Jadi ancaman bila UMKM tidak optimal dalam membentuk kemitraan

dengan pemilik modal dan pembeli. UMKM belum sepenuhnya

mengerti cara bermitra dan takut menanggung resiko yang besar

dalam hal permodalan.

Q3 Bagaimana lingkungan kerja yang tercipta di Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang?

I1-1 Kita semaksimal mungkin berusaha untuk meningkatkan lingkungan

kerja, koordinasi antar bidang yang berkaitan yaitu perindustrian,

perdagangan dan koperasi, walau kadang ada ego-sektor antar bidang,

namun sebisa mungkin kami menciptakan suasana yang baik dan

nyaman agar terasa tenang setiap pegawai yang bekerja, dan fokus

melaksanakan pekerjaan.

I2-1 Dinas Indagkop memiliki lingkungan kerja yang harmonis, antara

atasan dan bawahan terjalin baik.

I3-1 Lingkungan kerja bagi saya nyaman-nyaman saja, sepanjang pegawai

melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik.

I4-1 Lingkungan kerja tebentuk secara kekeluargaan, tejalin dengan baik.

I6-1 Lingkungan kerja di Indagkop berjalan sesuai prosedur dan tupoksi

secara keseluruhan baik. Dilihat dari hubungan atasan dan bawahan

berjalan baik dapat dilihat dari laporan SKP (Sasaran Kinerja

Pegawai). Masuk kerja, istirahat dan pulang kerja baik. Apabila sakit

dan izin lain dinyatakan dalam surat dan harus adanya acc atasan.

Q4 Apa saja yang menjadi kekuatan UMKM menghadapi persaingan

global?

I1-1 Yang menjadi kekuatan adalah kreativitas yang beragam dari UMKM

Kota Tangerang, terlihat dari jumlah UMKM Kota Tangerang yang

sangat banyak mencapai 10.000 usaha mikro, kecil dan menengah.

I2-1 UMKM Kota Tangerang memiliki ragam jenis usaha yang kreatif dan

inovatif. Dari segi pengemasan sudah baik dan menarik minat

pembeli.

I5-1 Kekuatan yang dimiliki UMKM Kota Tangerang adalah kemandirian

yang sudah mulai dikembangkan dengan baik, mereka dapat berusaha

sendiri untuk mengembangkan usaha mereka. Namun tetap tidak

terlepas dari pembinaan Dinas Indagkop.

I7-1 UMKM sudah cukup mandiri, mereka mengadakan sendiri acara

perkumpulan temu usaha dan bisnis secara swadaya sehingga jaringan

makin berkembang. Selain itu UMKM sudah dapat menggait

pelanggan, sehingga walaupun ada persaingan global pembeli tetap

setia membeli produk UMKM. Dan juga dari sisi kualitas produk

UMKM sudah berdayasaing walau masih dilakukan dengan

tradisional. Saya yakin UMKM Tangerang dapat bersaing di

persaingan global saat ini.

I8-1 Kualitas produk UMKM dapat menjadi kekuatan UMKM, kualitas

produk dari pengemasan, rasa, kebersihan sudah dapat dikategorikan

baik dan dapat bersaing.

I9-1 Pelaku UMKM saat ini sudah mulai menumbuh kembangkan

kreativitas mereka, terlihat dari hasil produk yang beragam jenis dan

rasa. Ini bisa menjadi kekuatan mereka untuk bersaing dengan

mancanegara. Seiring dengan kreativitas yang meningkat juga kualitas

produk semakin baik.

Q5 Apa saja yang menjadi kelemahan UMKM menghadapi persaingan

global?

I1-1 Yang menjadi kelemahan adalah UMKM belum memiliki pusat-pusat

promosi. Selain itu dari sisi kualitas, koninuitas produksi, setiap

harinya berbeda tidak berkelanjutan. Untuk modal hanya dari pribadi,

tidak memanfaatkan modal dari luar, hal ini karena pembukuan tidak

bank-able sehingga kurang mendapatkan kepercayaan dari bank.

I2-1 Kelemahan UMKM ya dari diri pelaku UMKM sendiri, jiwa

wirausaha yang dimiliki masih kurang, dari kemandirian juga masih

perlu ditumbuh-kembangkan agar kedepannya tidak selalu

mengandalkan dinas atau lembaga lainnya.

I5-1 Masih ada beberapa orang pelaku UMKM yang belum menguasai

teknologi untuk proses pemasaran.

I7-1 Manajemen pembukuan dan manajemen keuangan yang menjadi

kelemahan pelaku UMKM, kalau dari akses pemasaran sudah

berkembang di online, website.

I8-1 Modal yang masih lemah, jadi pelaku UMKM ini masih menggunakan

modal seadanya yang dimiliki keluarga bukan pinjaman dari bank atau

lembaga permodalan lainnya. Dan kontinuitas yang dilakukan pelaku

UMKM belum stabil, kadang mereka produksi kadang tidak.

I9-1 Biasanya yang masih menjadi kelemahan UMKM dari sisi

permodalan, modal yang mereka miliki hanya sedikit, dan belum

memiliki mitra untuk mendaapatkan modal.

Q6 Bagaimana struktur organisasi di Dinas Perindustrian, Perdagangan

dan Koperasi Kota Tangerang?

I1-1 Struktur organisasi terdiri dari kepala dinas, sekretariat, bidang

perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan ukm. Tugas,

fungsi dan tata kerja diatur dalam perda Walikota Tangerang Nomor

74 Tahun 2014.

I2-1 Struktur organisasi di setiap dinas ditentukan langsung oleh walikota

dan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan. Tugas pokoknya pun

jelas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tangerang

Nomor 74 Tahun 2014 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang.

I3-1 Struktur organisasi masih sesuai dengan Perda, namun kemarin

bidang koperasi dan UMKM ingin dipisah kepala bidangnya agar

masing-masing memiliki kepala bidang, tapi belum terealisasi.

I4-1 Struktur organisasi terbentuk sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan

dengan kebijakan yang dibentuk dari pusat.

I6-1 Penerapan struktur organisasi di Kota Tangerang masih dalam tahapan

berkembang setelah reformasi birokrasi, penerapan the right man in

the right place belum seratus persen diterapkan. Di lingkungan

pemerintahan agak sulit untuk menerapkan sesuai dengan background

pendidikan, setiap penempatan kerja disesuaikan dengan kuota yang

ada di struktur organisasi setiap SKPD.

Q7 Bagaimana budaya organisasi yang terbentuk pada Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang?

I1-1 Budaya organisasi baik, tidak ada gep antar bidang dan antar pegawai.

Semua berjalan sesuai tugas yang ditentukan.

I2-1 Baik, budaya setiap pegawai atasan dan bawahan dapat menyesuaikan

dengan setiap pelaksanaan pekerjaan, tidak memperlihatkan ego

individual.

I3-1 Menurut saya baik-baik saja, aman dan nyaman.

I4-1 Baik, kekeluargaan. Telihat ketika kita makan siang ada ang

membawa makan siang dari rumah dan dibagikan dengan begitu

budaya organisasi terbentuk, komunikasi terbentuk dengan baik.

I6-1 Budaya organisasi terbentuk dengan baik, antara atasan dan bawahan

tejalin pola komunikasi yang baik dan berjalan sesuai.

Q8 Bagaimana kualitas sumber daya yang dimiliki Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang?

I1-1 Kualitas sumber daya di dinas indagkop sudah cukup baik, hanya saja

dari sisi kuantitas yang kurang, pegawai di indagkop hanya 50 orang

dibagi menjadi 3 bidang dan 1 bagian kepegawaian, rata-rata

perbidang hanya 12 orang, dibagi lagi menjadi 3 seksi perbidang.

Dengan luas Kota Tangerang yang terdiri dari 13 kecamatan dan 104

kelurahan sehingga tidak dapat membina kelapangan secara

menyeluruh.

I2-1 Jelas berkualitas, dari pendidikan sudah tidak ada yang lulusan SMA,

semua minimal S1. Dan untuk masuk PNS tidak mudah karena harus

melalui berbagai macam proses tes yang sangat ketat.

I3-1 Kalau saya sepanjang memenuhi persayaratan, kita ada finger print,

absen setelah apel pagi, ada pendataan dan monitoring untuk melihat

kualitas SDM, dan sejauh ini sumber daya manusia baik.

I4-1 Kualitas baik namun tetap harus terus belajar dan berlatih agar dapat

menyesuaikan dengan perkembangan zaman, apalagi saat ini kita

sedang menghadapi persaingan global. Kalau dari sisi kuantitas

kurang, karena system sekarang yang tidak memperbolehkan tenaga

kerja kontrak yang terlalu banyak.

I6-1 Tidak semua PNS berkualitas, namun banyak PNS yang masih idealis

dalam menjalankan pekerjaannya tidak dapat dipukul rata. Khusus di

Indagkop banyak potensi yang masih dikategorikan baik dari ukuran

kedinasan.

2. Perumusan Strategi

Q9 Apa misi yang ingin dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi Kota Tangerang bagi UMKM menghadapi persaingan

global?

I1-1 Misi yang ingin dicapai Indagkop yaitu ingin meningkatkan

kesejahteraan hidup masyarakat Tangerang, UMKM dan koperasi,

meningkatkan daya saing produk UMKM dan koperasi, yang menjadi

salah satu misi walikota.

I2-1 Misi kami yaitu masih dalam lingkup perindustrian, perdagangan dan

koperasi, memberdayakan, memfasilitasi dan membina. Dan selaras

dengan misi walikota terpilih.

I3-1 Menumbuhkembangkan koperasi dan UMKM yang sehat, kuat dan

mandiri. Mengembangkan system dan jaringan perdagangan barang

dan jasa yang berdaya saing. Mengembangkan industri yang

berdayang saing tinggi dan ramah lingkungan.

I4-1 Misi kami sejalan dengan visi misi Walikota, kami sebagai pelaksana

visi misi Walikota.

I5-1 Ingin meningkatkan daya saing UMKM sebagai tulang punggung

perekonomian daerah dengan memberdayakan UMKM yang ada.

I6-1 Misi Indagkop tertuang dalam renstra, misi kami mensukseskan misi

walikota terpilih dalam 5 tahun ini dalam bidang perindustrian,

perdagangan dan koperasi melaui program dan kegiatan dengan

membina, IKM, UKM dan pelaku usaha lainnya, ibu-ibu rumah

tangga yang bergerak dalam bidang perekonomian seperti adanya

UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), KWT (Kelompok

Wanita Tani). Yang arahnya tetap pada jalur membantu meningkatkan

perekonomian Kota Tangerang yang notabennya Kota Industri.

Q10 Apa saja tujuan yang ingin dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan

dan Koperasi Kota Tangerang bagi UMKM dalam menghadapai

persaingan global?

I1-1 Yaitu menjadikan UMKM dapat tumbuh dan berkembang,

mendaptkan income yang lebih besar dan mampu bertahan dalam arus

global.

I2-1 Tujuan yang ingin dicapai selaras dengan misi, bila dari sisi UMKM,

Indagkop memiliki tujuan agar UMKM dapat berdayasaing dengan

meningkatkan kualitas produk-produk sehingga mampu menghadapi

persaingan global.

I3-1 Untuk mendukung misi maka tujuan dibentuk dari penjabaran misi

yang ada. Yang pada intinya ingin menumbuhkembangkan tugas

sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM.

I4-1 Tetap sesuai dengan tujuan pemerintah daerah.

I6-1 Seperti yang tertuang dalam rencana strategis dinas indagkop, terdiri

dari 7 tujuan dan untuk koperasi dan UMKM yaitu pemantapan dan

pengembangan keberdayaan sektor UMKM dan koperasi sebagai

pendukung kegiatan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal.

I7-1 Yang ingin dicapai yaitu menjadikan UMKM yang berdaya saing,

memiliki kompetensi sesuai produknya, mandiri dan memiliki jiwa

entrepreneurship, sehingga mainsetnya diubah tidak hanya

mengharapkan bantuan pemerintah, mereka dapat menggali potensi

yang dimiliki.

Q11 Strategi apa yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi Kota Tangerang untuk mempersiapkan UMKM menghadapi

persaingan global?

I1-1 Strategi yang dilakukan yaitu melalui pendekatan pembinaan melalui

sosialisasi, pelatihan-pelatihan, pemasaran dan diskusi. Dan lebih

banyak pada peningkatan kualitas dan sumber daya manusia, dengan

meningkatkan pengetahuan dan arahan agar lebih maju dan

berkembang.

I2-1 Indagkop memiliki strategi-strategi yang tertuang dalam rencana

strategi atau renstra, didalamnya ada program dan kegiatan yang

dilakukan. Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan

program dan kegiatan dengan baik.

I5-1 Strategi yang kami lakukan dengan memaksimalkan setiap kegiatan

yang kami lakukan harus mencapai sasaran dan tujuan. Selain itu

dengan terus memantau perkembangan dari UMKM.

I7-1 Kami melakukan promosi produk UMKM melalui pameran tangerang

expo, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi kemitraan yaitu kami

temukan dengan perusahaan besar untuk bermitra, bermitra dari sisi

menjual produk atau pengadaan bahan baku, dan ada sosialisasi

peraturan pemerintah terkait UMKM.

I8-1 Strategi pertama yaitu kami menjelaskan kepada pelaku UMKM

bahwa sebentar lagi akan menghadapi persaingan global sehingga

sudah terbentuk mental agar bisa bersaing. Selanjutnya menambah

kegiatan yang sifatnya lebih kepada pelatihan dan promosi produk

UMKM.

I9-1 Karena saya ada pada bagian fasilitasi dan kemitraan maka strategi

yang dibentuk adalah kegiatan yang lebih mengarah pada kemitraan,

meningkatkan kemitraan dengan berbagai perusahaan baik dari

pemodalan maupun kerjasama penjualan.

Q12 Apakah ada kebijakan atau Undang-Undang atau Peraturan

pemerintah yang mengatur UMKM?

I5-1 Ada undang-undang namun peraturan daerah belum ada, ada rencana

membentuk UPTD UMKM agar lebih fokus lagi dengan

pengembangan UMKM.

I7-1 Ada, yaitu undang-undang yang mengatur yaitu UU Nomor 20 Tahun

2008 dan PP No 17 Tahun 2013. UMKM mendapatkan tempat yang

layak di Indonesia, perannya diakui dan memberikan peluang UMKM

untuk terus bisa berdayasaing dibandingkan usaha-usaha besar

lainnya. PP itu memiliki taget agar usaha mikro menjadi kecil, usaha

kecil menjadi menengah dan usah menengah menjadi besar.

I8-1 Yang saya tau ada undang-undang nomor 20 tahun 2008 kalau tentang

UMKM.

I9-1 Ya pasti ada, UU no. 20 Tahun 2008.

3. Implementasi Strategi

Q13 Apa saja program yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi Kota Tangerang bidang UMKM?

I5-1 Sesuai dengan yang tertera pada rencana strategis Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi, bahwa pada bidang koperasi dan UKM

terdapat 3 program kegiatan yaitu pertama program pengembangan

sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, kedua

program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif

usaha kecil menengah dan ketiga program penciptaan iklim usaha

yang kondusif.

I7-1


program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro

kecil menengah, kedua program pengembangan kewirausahaan dan

keunggulan kompetitif usaha kecil menengah dan ketiga program

penciptaan iklim usaha yang kondusif.

I8-1

Ada 3 program dengan penjabaran 11 kegiatan yaitu sosialisasi

kebijakan tentang usaha kecil menengah; perencanaan, koordinasi dan

pengembangan usaha kecil menengah; memfasilitasi peningkatan

kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah; penyelenggaraan

pelatihan kewirausahaan; pelatihan manajemen pengelolaan koperasi;

Tangerang expo 2015; penyelenggaraan promosi produk UMKM

melalui pameran; sosialisasi dukungan informasi penyediaan

permodalan/sosialisasi program KUR; sosialisasi prinsip-prinsip

pemahaman perkoperasian; pembinaan, pengawasan dan penghargaan

koperasi berprestasi; revitalisasi koperasi.

I9-1 Program di bidang koperasi dan UMKM ada 3 dengan 11 kegiatan.

Dimana kegiatan yang mengarah pada UMKM yaitu sosialisasi

kebijakan tentang usaha kecil menengah; perencanaan, koordinasi dan

pengembangan usaha kecil menengah; memfasilitasi peningkatan

kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah; Tangerang expo 2015;

penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui pameran;

sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan/sosialisasi

program KUR.

Q14 Apakah program yang dilakukan tersebut berguna untuk

pengembangan UMKM dalam sektor pemasaran?

I5-1 Salah satu kegiatannya yaitu Tangerang expo 2015, merupakan salah

satu sarana kami untuk membantu memasarkan produk-produk

UMKM yang ada di Kota Tangerang. Disana ada 100 UMKM yang

dilibatkan untuk menjual produk mereka. Selain itu, kami juga sedang

mengusulkan untuk membuat pusat oleh-oleh Kota Tangerang yang

berisi produk-produk UMKM, hanya masih terkendala tempat.

I7-1 Ada Tangerang Expo dan pameran, untuk Tangerang Expo sasaran

kami 100 UMKM dan pameran 350 UMKM. Karena tidak bisa semua

langsung UMKM dalam satu kegiatan jadi harus dibagi-bagi

perkegiatan disesuaikan dengan tema kegiatan yang dilakukan. Selain

kegiatan itu kami mengikuti pameran keluar daerah dan kerjasama

dengan kementrian kominfo untuk masuk kedalam website mereka

untuk promosi produk-produk UMKM kita.

I8-1 Pengembangan UMKM dalam sektor pemasaran dilakukan dengan 2

kegiatan besar yaitu Tangerang Expo yang berlangsung pada bulan

Februari dan kedua penyelenggaraan promosi produk UMKM melalui

pameran pada bulan april, mei, juni, juli, agustus, oktober dan

november.

I9-1 Dalam sektor pemasaran kegiatan yang ada pada bidang koperasi dan

UMKM yaitu Tangerang expo 2015, penyelenggaraan promosi

produk UMKM melalui pameran. Dari dua kegiatan tadi pemasaran

dan penjualan meningkat.

Q15 Apakah program yang dilakukan tersebut berguna untuk

pengembangan UMKM dalam sektor kerjasama?

I5-1 Dalam sektor kerjasama itu ada di bagian kasi fasilitasi dan kemitraan,

ada 2 kegiatan yang dilakukan diantaranya memfasilitasi peningkatan

kemitraan usaha bagi usaha kecil menengah, dan sosialisasi dukungan

informasi penyediaan permodalan atau sosialisasi program Kredit

Usaha Rakyat (KUR).

I7-1 Bisa ditanyakan langsung kebagian kasi fasilitasi dan kemitraan

mengenai kegiatan dalam hal kerjasama.

I8-1 Ada 2 kegiatan, memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi

usaha kecil menengah dan sosialisasi dukungan informasi penyediaan

permodalan atau sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

I9-1 Sangat berguna, kegiatan fasilitasi dan kemitraan yaitu pertama

memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha kecil

menengah, kedua sosialisasi dukungan infomasi penyediaan

permodalan/sosialisasi program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Dimana

dengan adanya kegiatan ini dapat tercipta pengembangan usaha,

komunikasi yang baik antar pemerintah daerah dan UMKM, dan

menambah pengetahuan mengenai peminjaman modal.

Q16 Bagaimana Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota

Tangerang menyiapkan anggaran untuk setiap program yang

direncanakan?

I5-1 Anggaran disesuaikan dengan APBD Kota Tangerang.

I6-1 1. Dinas menyusun usulan program dan kegiatan, berdasarkan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota

Tangerang dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang

(pola top down).

2. Dinas mengundang para pemaku kepentingan (tokoh

masyarakat, pemuka agama, unsur kelurahan, unsur

kecamatan dan unsur kedinasan se-Kota Tangerang) dalam

suatu forum yang disebut forum SKPD. Dalam forum tersebut

dituangkan semua aspirasi dari para pemaku kepentingan

tersebut (pola buttom up).

3. Dinas membuat formulasi untuk mempertemukan pola top

down dengan pola buttom up, dengan memperhatikan RPJMD

dan RENSTRA, yang kemudian akan menjadi dokumen

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi.

4. Hasil formulasi dikonsultasikan ke Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah Kota Tangerang untuk dikoreksi yang

kemudian akan dikompilasikan kedalam rencana penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang.

5. Dinas melalui Sekretriat Daerah Kota Tangerang, melakukan

koordinasi dan dengar pendapat (hearing dewan) dengan

DPRD dalam menjalankan fungsi budgeting, melalui Badan

Anggaran untuk kesepakatan program, kegiatan serta

anggaran.

6. Setelah legislative (DPRD) dan eksekutif (Walikota) sepakat,

maka akan menelurkan APBD, yang selanjutnya menjadi

dasar pelaksanaan kegiatan di Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang yang disebut

dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

I7-1 Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan setiap kegiatan yang

dilakukan. Mungkin untuk rincian bagaimana proses penganggaran

bisa ditanyakan langsung pada bagian perencanaan.

Q17 Bagaimana prosedur yang harus pelaku UMKM buat untuk

mendaftarkan usahanya agar mendapatkan pembinaan dari Dinas


I5-1 UMKM bisa daftar di perkecamatan masing-masing atau datang

kesini, tidak kami persulit, asal ada kemauan untuk berusaha pasti

kami bina.

I7-1 Prosedurnya sangat mudah, mereka hanya tinggal datang kesini,

masukkan data produk apa yang sedang dijalankan, data diri, lokasi,

pendapatan. Dan langsung bisa ikut dibina dari indagkop. Mudah

asalkan mereka ada kemauan untuk berkembang.

I8-1 Tinggal datang ke Indagkop, lalu mengisi formulir dan menyerahkan

beberapa persyaratan. Biasanya yang mendapatkan pembinaan adalah

UMKM yang melakukan usahanya secara berkelanjutan dan konsisten

terhadap usahanya.

I9-1 Ada 2 cara, bisa melalui kecamatan dan juga datang langsung ke Dinas

Indagkop. Semua UMKM yang sudah terdata akan mendapat

pembinaan, namun tetap tidak semua kegiatan dan pembinaan bisa

diikuti, karena adanya batasan kuota perkegiatan.

4. Evaluasi dan Pengendalian

Q18 Bagaimana proses evaluasi dan pengendalian yang dilakukan Dinas


I1-1 Ada evaluasi dan pengendalian bulanan dan tahunan dan perlima

tahun. Tapi setiap selesai apel pun terkadang kami melakukan

evaluasi, selesai kegiatan pun sama dilakukan evaluasi, jadi terlihat

kekurangan apa yang perlu diperbaiki.

I2-1 Evaluasi rutin bulanan dan tahunan, prosesnya sesuai dengan aturan

SKPD yang diberlakukan, setelah proses evaluasi akan diketahui

program apa yang akan dilanjutkan dan dihentikan, terlihat juga

tingkat keberhasilan dan pencapaian target.

I3-1 Evaluasi dilakukan setiap awal tahun dengan membuat SKP (Sasaran

Kinerja Pegawai), dan dilakukan evaluasi penilaian tergantung SKP

kita. Didalamnya ada uraian kegiatan yang tercapai atau tidak, dan ada

presentase nilai, jumlah SKP dan DP3 (disiplin pegawai, kejujuran,

prestasi kerja) dibagi dua itu sebagai penentuan untuk kenaikan

pangkat dan gaji.

I4-1 Evaluasi secara administrasi setiap tahun dilakukan, tetap kami tetap

melakukan evaluasi bulanan dan harian, agar kinerja pegawai tetap

bisa dikontrol dan diawasi.

I6-1 Evaluasi yang kami lakukan sesuai dengan peraturan PANRB dan

permendagri, dimana instansi pemerintahan segala sesuatunya ada

aturan jelas. Ada evaluasi bulanan, tiga bulan, enam bulan, tahunan

dan perlima tahun. Metodenya yaitu penjabaran realisasai dari setiap

program dan kegiatan yang terlaksana, lalu dibandingkan dengan

target kerja yang ada di Rencana kerja dan Renstra dan di sinkronisasi

dengan RPJMD, RPJPD. Pada saat target sudah sesuai dengan

realisasi maka kegiatan tergolong baik, bisa dilanjutkan atau

dihentikan apabila sudah dipenuhi kuota. Bila tidak sesuai target maka

dilihat kedalam apa yang menjadi kendala, biasanya lebih kepada

efisiensi.

PEDOMAN WAWANCARA

No Proses

Manajemen

Strategis

Aspek Pertanyaan

Pengamatan

Lingkungan

Analisis

Eksternal

a. Apa saja yang menjadi peluang

keberhasilan UMKM menghadapi

persaingan global?

b. Apa saja yang menjadi ancaman

kegagalan UMKM menghadapi

persaingan global?

c. Bagaimana lingkungan kerja yang

tercipta di Dinas Perindustrian,


Tangerang?

Analisis

Internal

a. Apa saja yang menjadi kekuatan

UMKM menghadapi persaingan

global?

b. Apa saja yang menjadi kelemahan


global?

c. Bagaimana struktur organisasi di

Dinas Perindustrian, Perdagangan

dan Koperasi Kota Tangerang?

d. Bagaimana budaya organisasi yang

terbentuk pada Dinas Perindustrian,


Tangerang?

e. Bagaimana kualitas sumber daya

yang dimiliki Dinas Perindustrian,


Tangerang?

Perumusan

Strategi

Misi a. Apa misi yang ingin dicapai Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi Kota Tangerang bagi


global?

Tujuan a. Apa saja tujuan yang ingin dicapai

Dinas Perindustrian, Perdagangan

dan Koperasi Kota Tangerang bagi

UMKM dalam menghadapai

persaingan global?

Strategi a. Strategi apa yang dilakukan Dinas


Koperasi Kota Tangerang untuk

mempersiapkan UMKM

menghadapi persaingan global?

Kebijakan a. Apakah ada Kebijakan atau

Undang-Undang atau Peraturan

pemerintah yang mengatur

UMKM?

Implementasi

Strategi

Program a. Apa saja program yang ada di Dinas


Koperasi Kota Tangerang bidang

UMKM?

b. Apakah program yang dilakukan

tersebut berguna untuk

pengembangan UMKM dalam

sektor pemasaran?

c. Apakah program yang dilakukan

tersebut berguna untuk

pengembangan UMKM dalam

sektor kerjasama?

Anggaran a. Bagaimana Dinas Perindustrian,


Tangerang menyiapkan anggaran

untuk setiap program yang

direncanakan?

Prosedur a. Bagaimana prosedur yang harus

pelaku UMKM buat untuk

mendaftarkan usahanya agar

mendapatkan pembinaan dari Dinas


Koperasi Kota Tangerang?

Evaluasi dan

Pengendalian

a. Bagaimana proses evaluasi dan

pengendalian yang dilakukan Dinas


Koperasi Kota Tangerang?

(Sumber: Peneliti, 2015)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

1. Ilmu Administrasi NePgroargaram Studi: 2. Ilmu komunikasi

Jalan Raya Jakarta KM.4 Phone (0254) 280330 Ext. 228, Fax. 0254-281245 Pakupatan Serang Banten url: http://www.fisip-untirta.ac.id, Email: [email protected]

Nomor : /UN.43.6.1/PG/2015 20 April 2015

Lampiran : -

Perihal P: ermohonan Ijin Mencari Data

Kepada Yth. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang

di Tempat

Dengan Hormat, Sehubungan dengan diselenggarakannya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,

Nama : Diana Pusvita

NIM : 6661110605

Semester : 8

Mata Kuliah : Skripsi

Judul : Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Menghadapi Persaingan Global

Data diperlukan

: 1. Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2014 - 2019. 2. Wawancara dengan Kepala Dinas, Semua Kabid, Kasi Koperasi dan UMKM, dan pelaksana teknis UMKM. 3. Data terkait Strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Rahmawati, S.Sos, M.Si NIP. 197905252005012001

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

MEMBER CHECK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Usia/Umur :

No telp/hp :

Menyatakan benar bahwa dilaksanakan wawancara untuk keperluan penelitian skripsi yang

dilakukan oleh nama sebagaimana tersebut dibawah ini:


Pekerjaan : Mahasiswa

Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Administrasi Negara

NIM : 6661110605

Dan saya tidak berkeberatan apabila mana yang dalam penelitian ini dicantumkan guna

keperluan keabsahan dalam penelitian ini.

Demikianlah semoga data ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk bahan

penelitian.

Tangerang, 2015

( )

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;

b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;

c. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;

d. bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN

MENENGAH.

1

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan

oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar

yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia. 6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah,

Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah

untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,

Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,

Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2

12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak

langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah. 15. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk

mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan: a. kekeluargaan; b. demokrasi ekonomi; c. kebersamaan; d. efisiensi berkeadilan; e. berkelanjutan; f. berwawasan lingkungan; g. kemandirian; h. keseimbangan kemajuan; dan i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

BAB III

PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Prinsip Pemberdayaan

Pasal 4

Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan

kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

3

Bagian Kedua Tujuan Pemberdayaan

Pasal 5

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan

berkeadilan; b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan

daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB IV

KRITERIA

Pasal 6

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai

dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a,

huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB V PENUMBUHAN IKLIM

USAHA

Pasal 7

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan.

(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan

Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4

Pasal 8

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank;

b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk: a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan

pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 10

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan untuk: a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis; b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan,

komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan c. memberikan jaminan tranparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

Pasal 11

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk: a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar; c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan

transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan

transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar; e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah; f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha

yang sehat dan melindungi konsumen; dan g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan

atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 12

(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk: a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan

terpadu satu pintu; dan b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan

biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5

Pasal 13

(1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk: a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar,

ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;

b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;

c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;

d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan

Kecil melalui pengadaan secara langsung;

g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

(1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g,

ditujukan untuk: a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di

luar negeri; b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah di dalam dan di luar negeri; c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan

d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB VI PENGEMBANGAN

USAHA

Pasal 16

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: a. produksi dan pengolahan; b. pemasaran; c. sumber daya manusia; dan d. desain dan teknologi.

6

(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan

jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan

pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha

Menengah.

Pasal 18

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran; b. menyebarluaskan informasi pasar; c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;

d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;

e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 19

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara: a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan

c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 20

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan: a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu; b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi; c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk

mengembangkan desain dan teknologi baru; d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang

mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas

kekayaan intelektual.

7

BAB VII PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 21 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro

dan Kecil. (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian

laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

(3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan

kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

(4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah,

mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.

(5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk

kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 22

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya: a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan

bukan bank; b. pengembangan lembaga modal ventura; c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan

pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah: a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan

bukan bank; b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga

penjamin kredit; dan c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk

memperoleh pembiayaan.

(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha; b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

8

Bagian Kedua Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

Pasal 24

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan: a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi

melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan

b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 25

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat memfasilitasi,

mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

(2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi.

(3) Menteri dan menteri teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang

melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 26

Kemitraan dilaksanakan dengan pola: a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; dan f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha

patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).

Pasal 27

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam: a. penyediaan dan penyiapan lahan; b. penyediaan sarana produksi; c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha; d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; e. pembiayaan; f. pemasaran; g. penjaminan; h. pemberian informasi; dan i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas

dan wawasan usaha.

9

Pasal 28

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa: a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya; b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan

dengan jumlah dan harga yang wajar; c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen; d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu

pihak; dan f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 29

(1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan.

(2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang

dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.

(3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan

operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 30

(1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.

(2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan

dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.

(3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

Pasal 32

Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

10

Pasal 34

(1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.

(2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak

yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar.

(4) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

(2), Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah.

Pasal 35

(1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau

Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau

Usaha Kecil mitra usahanya.

Pasal 36

(1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.

(2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk

dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pasal 38

(1) Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah.

(2) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara nasional dan daerah yang meliputi: penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

11

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 39

(1) Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi

administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.

(2) Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi

administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Ketentuan Pidana

Pasal 40

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

BAB XI KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 12 bulan (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 42

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Kecil dan Menengah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

12

Pasal 44

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2008.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2008.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA, ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 93

13

DOKUMENTASI

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang

Bapak H. Sayuti sebagai Kepala Dinas

(Kamis, 28 Mei 2015 pukul 13.43)

Bapak Drs. H. Sugeng, M.Si sebagai

Sekretaris Dinas

(Kamis, 02 April 2015 pukul 11.00)

Ibu Hj. Dian Fardiani sebagai Kabid

Perindustrian

(Selasa, 26 Mei 2015 pukul 12.12)

Bapak Sudadi sebagai Kabid

Perdagangan

(Selasa, 16 Juni 2015 pukul 13.00)

Bapak H. Juweni sebagai Kepala

Bidang Koperasi dan UMKM

(Senin, 13 April 2015 pukul 10.51)

Bapak Julliandri Reza sebagai

Pelaksana Bagian Perencanaan

(Selasa, 26 Mei 2015 pukul 10.54)

Ibu Sonia Ganiawati sebagai Kasi Bina

UMKM

(Jumat, 22 Mei 2015 pukul 10.21)

Ibu Nenih sebagai Kasi Bina Koperasi

(Jumat, 22 Mei 2015 pukul 12.00)

Ibu Aceu Ciptaningsih sebagai Kasi

Fasilitasi dan Kemitraan

(Rabu, 08 April 2015 Pukul 11.44)

DOKUMENTASI

Usaha Miko Kecil dan Menengah (UMKM)

Ibu Hj. Hafsoh sebagai Pelaku UKM

Firma Karyani

(Sabtu, 28 Februari 2015 pukul 13.39)

Ibu Asla Fitriani sebagai Sekertaris

Kel. Kreo Kec. Larangan

(Rabu, 27 Mei 2015 pukul 10.46)

Ibu Elis Mulyati Shepta sebagai

Pelaku UKM Kec. Tangerang

(Rabu, 27 Mei 2015 pukul 10.06)

Ibu Tiharoh sebagai Pelaku UKM Kec.

Cipondoh

(Rabu, 27 Mei 2015 pukul 11.42)

Ibu Titi Budihartanti sebagai Pelaku

UKM Bundaq Jahe Merah

(Sabtu, 28 Februari 2015 pukul 15.25)

Ibu Narti Windari sebagai Pelaku

UKM Imelya Kec. Tangerang

(Jumat, 10 April 2015 pukul 18.00)

Ibu Nanik sebagai Pelaku UKM Kec.

Periuk

(Rabu, 27 Mei 2015 pukul 10.54)

Ibu Elya Murni sebagai Pelaku UKM

Kec. Cibodas

(Rabu, 27 Mei 2015 pukul 11.10)

Foto 3x4

Background

Merah

Pake Baju

Hitam Putih

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, tanggal, lahir : Tangerang, 28 Oktober 1993

Alamat : Jl. Empu Barada IV Kp. Bencongan Rt 06 Rw 01 No 125

Tangerang, Banten

Latar Belakang Pendidikan:

1. SD Negeri Perumnas 12 Tangerang

2. SMP Negeri 6 Tangerang

3. SMA Negeri 8 Tangerang

4. S1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Pengalaman Organisasi

1. PASKIBRAKA Kota Tangerang Tahun 2009

2. UKM JURNALISTIK UNTIRTA

3. BEM FISIP UNTIRTA

4. HMI

5. KREATIVE MOVIE PICTURES

Documents

STRATEGI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI ...repository.fisip-untirta.ac.id/561/1/2. STRATEGI DINAS... · Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi. Kata Kunci: Strategi,