STRATEGI DAN RENCANA AKSI PROVINSI - gcftaskforce …gcftaskforce-database.org/assets/downloads/managed/indonesia/papua/... · Pembukaan Lahan di Taman Nasional Wasur 3. Logpond Mamberamo

STRATEGI DAN RENCANA AKSI PROVINSI (SRAP) PAPUA DALAM IMPLEMENTASI

REDD+TIM SRAP REDD+ PROVINSI PAPUA

Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Papua dalam Implementasi REDD+2

Cover:Peta: Disturbance of Natural LandcoverSumber: 1. BAPLAN 2007 – landcover 20072. SRTM Digital Elevation Model

Foto-foto: 1. Gedung Kantor Pemda Mamberamo Raya2. Pembukaan Lahan di Taman Nasional Wasur 3. Logpond Mamberamo Alas Mandiri4. Pembangunan Jalan & Jembatan di Kab .SarmiSumber : Alfred Antoh , S.Hut.MSi–Oktober 2012

Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Papua dalam Implementasi REDD+ 3

NAMA-NAMA SATGAS PENYELESAIAN DOKUMEN STRATEGI RENCANA AKSI PROVINSIPAPUA UNTUK SKEMA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FORESTDEGRADATION PLUS (REDD+) TAHUN 2013

No NAMA JABATAN KETERANGAN

I. TIM PENGARAH

1 Ir. Noak Kapisa, MSc. Kepala BAPESDALH Prov. Papua KETUA

2. Drs. Alex Rumaseb, MM. Kepala Bappeda Prov. Papua Anggota

3 Ir. George Karma Kepala Dishutkon Prov. Papua Anggota

4. Ir. Frits Monim Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov Papua

Anggota

5. Ir. Ana Saway Kepala Dinas Pertanian Prov. Papua Anggota

6. Ir. Marthen Kayoi, MM. Anggota

7. Drs. Benja V. Mambai, M.Si. Direktur WWF Saoul Papua Anggota

8. Ir. August Rumansara, MA. Ketua Satgas PRK Papua Anggota

I. TIM PELAKSANA

9. Ir. Augustinus Rumansara, MA Satgas PRK Papua Ketua

I. TIM ASISTENSI UNIPA :

10. Ir. Max JondudagoTokede, MSc UNIPA Manokwari Anggota

11. Zulfikar Mardiyadi, S.Hut. Msi UNIPA Manokwari Anggota

I. TIM PENULIS

12. Ayub Woisiri, S.Hut DISHUTKON Ketua

13. John Mampioper, S.Hut BAPESDALH Anggota

14. Alfred Antoh, S.Hut,M.Si UNCEN Anggota

15. Ning Sri Astuti,S.Hut, M.Si UPTD BPTH Anggota

16. Yoseph Watopa. SE WWF Anggota

17. John Moesieri,S.Hut DISHUTKON Anggota

18. Merlin Hamadi,SE,MM BAPPEDA Anggota

19. Rismawati, SP BAPPEDA Anggota

20. Drs. Lily Bhekti, M.Si UNCEN Anggota


No NAMA JABATAN KETERANGAN

21.

Jetro Marandof,S.Hut UPTD BOTANI Anggota

22.

Vany Kesaulidja,S,Hut. MSc UNIPA Anggota

I. SEKRETARIAT Sekretariat Satgas PRK Papua (PLCD Task Force)

TIM ASISTENSI PENGARAH:SATGAS REDD+ NASIONAL – WG PERSIAPAN KELEMBAGAAN1. Dr. Achmad Mubariq2. Dr. Azis Khan

TIM ASISTENSI PENULISAN UNIVERISTA NEGERI PAPUA (UNIPA) – Fak Kehutanan1. Ir. Max Jondudago Tokede, MSi2. Zulfikar Mardiyadi , S.Hut, MSi

TIM ASISTENSI PENGARAH:SATGAS REDD+ NASIONAL – WG PERSIAPAN KELEMBAGAANDr. Achmad MubariqDr. Azis Khan

TIM ASISTENSI PENULISAN UNIVERISTA NEGERI PAPUA (UNIPA) – Fak KehutananIr. Max Jondudago Tokede, MSiZulfikar Mardiyadi , S.Hut, MSi


DISCLAIMER UNTUK KESELURUHAN SRAP

(FINAL 15 Mei 2013)

DISCLAIMER

Dokumen ini sepenuhnya milik dan karya para pihak yang penyusunannya dimotori oleh tim penulis di Provinsi Papua. Isi dan operasionalisasi dokumen ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab provinsi yang bersangkutan dan tidak mencerminkan opini atau posisi Satuan Tugas Nasional (Satgas) REDD+. Dalam proses, Satgas REDD+ melalui Tim Kerja Implementasi Strategi dan Program (TKISP), berperan sebagai fasilitator dengan mendorong proses penyusunan yang memenuhi prinsip partisipasi yang inklusif dan memoderasi substansi untuk memastikan bahwa dokumen memiliki kaitan yang erat sebagai jabaran Strategi Nasional REDD+ kedalam konteks, situasi, kondisi dan dinamika pembangunan provinsi yang bersangkutan.


Kata Pengantar Gubernur Papua

Provinsi Papua dengan luas 317.063 km2 memiliki kekayaan sumber daya hayati yang sangat besar, dengan luas kawasan lebih kurang 31.687.680 ha (RTRW Papua, 2012). Luas hutan di Provinsi Papua tersebut memiliki keanekaragaman genetik, jenis maupun ekosistem hutan yang tinggi. Data statistik Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua tahun 2012 menunjukan bahwa pada periode 2003 2006 terjadi deforestasi hutan seluas 68.695 ha (17.174 ha/tahun) dan degradasi hutan seluas 645.684 ha (161.421 ha/tahun). Sampai sekarang belum dapat dieleminir bahwa faktor penyebab deforestasi dan degradasi hutan ini disebabkan oleh alih fungsi hutan atau perambahan hutan secara ilegal. Deforestasi dan degradasi hutan secara tidak langsung berkontribusi terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) yang berdampak lanjut terhadap perubahan iklim (pemanasan global). Menurut Goddar Institut for space Studies NASA (Badan Antariksa USA) panas rata-rata bumi telah 0,8% sejak tahun 1880 menurut IPCC ll dari 12 tahun terakhir merupakan tahun terpanas sejak tahun 1850 (National Geographic News, 28 Oktober 2010). Dengan naiknya suhu global rata-rata permukaan bumi seperti ini akan beresiko pada kepunahan tumbuhan dan hewan, yang selanjutnya akan berdampak pada kelangsungan hidup umat manusia.

Pemerintah Indonesia melalui UU No. 6 Tahun 1994 telah ikut meratifikasi konvesi perubahan iklim. Dengan dermikian Indonesia secara resmi terikat dengan kewajiban dan memiliki hak untuk memanfaatkan berbagai peluang dukungan yang ditawarkan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau Kerangka Kerja PBB dalam upaya mencapai tujuan konvensi tersebut yang meliputi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan informasi lainnya yang relevan dengan pencapaian tujuan konvensi tersebut.

Dalam Pertemuan-pertemuan Antar Negara (Conference Of Parties) selanjutnya antara lain dalam COP 13 di Bali tahun 2007, disepakati bahwa negara-negara maju berkewajiban membantu pendanaan bagi negara-negara berkembang yang mampu mengurangi emisi gas rumah kacanya.

Karena pentingnya upaya-upaya mitigasi GRK ini, maka dalam pertemuan COP 15 di Kopenhagen, Pemerintah Indonesia membuat komitmen untuk mengurangi tingkat Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia pada tahun 2020, sebesar 26% dengan sumber-sumber pendanaan dari dalam negeri dan lebih jauh sampai dengan 41% dengan bantuan pendanaan dari luar negeri.

Komitmen ini melahirkan upaya-upaya Pemerintah Indonesia di Pusat maupun di Daerah yang didukung dengan lahirnya Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca, yang kemudian mendorong dibuatnya Rencana Aksi Daerah untuk penurunan Gas Rumah Kaca (RAD GRK) serta Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ (SRAP REDD+).

Salah satu upaya yang sangat signikan untuk pengurangan emisi gas rumah kaca adalah dengan manajemen pemanfaatan hutan dan lahan yang mencegah terjadinya degradasi dan deforestasi hutan, sekaligus menambah penyerapan CO2 dengan penanaman pohon.


Sejalan dengan hal tersebut Gubernur Provinsi Papua melalui Visi, Misi “Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera” menterjemahkannya dengan mencanangkan “Papua Menanam Untuk Paru-Paru Dunia” pada tanggal 5 Juni 2013 dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup sedunia tahun 2013.

Untuk memastikan upaya-upaya tersebut, maka disusunlah suatu buku Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Papua dalam implementasi REDD+ di Papua, yang diharapkan menjadi bagian penting dari RTRW Provinsi Papua. Buku ini merupakan bentuk kongkrit komitmen Pemerintah Provinsi Papua dan masyarakat di Papua untuk disumbangkan kepada masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia sebagai bagian integral dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional REDD+.

Apresiasi yang tinggi disampaikan kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam menyelesaikan buku ini. Buku ini masih perlu disempurnakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terus berkembang, semoga bermanfaat bagi para pembaca.


RINGKASAN EKSEKUTIFProvinsi Papua dengan luas kawasan hutan 31.687.680 ha (RTRW Papua, 2012), memiliki

tingkat keragaman genetik, jenis maupun ekosistem hutan yang sangat tinggi. Data Statistik Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua tahun 2012 menunjukkan bahwa pada periode 2003-2006 terjadi deforestasi hutan seluas 68.695 ha (17.174 ha/thn) dan degradasi hutan seluas 594.661 ha (148.665 ha/thn). Sedangkan pada periode 2006 - 2009 terjadi deforestasi hutan seluas 728.416 ha (182.104 ha/thn) dan degradasi hutan seluas 645.684 ha (161.421 ha/thn). Sekalipun proses deforestasi dan degradasi hutan di Papua terus meningkat dari tahun ke tahun, namun faktor penyebab utama deforestasi hutan belum dapat dieliminir secara pasti apakah disebabkan oleh alih fungsi hutan atau oleh perambahan hutan secara illegal. Deforestasi dan degradasi hutan secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) yang berdampak lanjut terhadap perubahan iklim (pemanasan) global yang saat ini lagi hangat dibicarakan di kalangan masyarakat dunia.

Provinsi Papua sebagai bagian dari Provinsi-Provinsi berhutan di Indonesia secara tegas telah diikutsertakan pada rencana nasional dalam mengawal isu pengurangan emisi ini. Selama beberapa tahun terakhir melalui satuan tugas pembangunan ekonomi rendah karbon. Ide pembentukan pembangunan ekonomi rendah karbon ini kedepan diharapkan mampu memberikan pertimbangan-pertimbangan cerdas dan bijaksana bagi para pengambil kebijakan di Papua dalam mengawal dan menjalankan roda pembangunan ekonomi rendah karbon. Instrumen-instrumen kebijakan dan kelembagaan di tingkat daerah memang perlu dipersiapkan sejak dini untuk meramu dan mewujudkan pemikiran-pemikiran ekonomi rendah karbon yang berkelanjutan.

Penyusunan dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ (SRAP-REDD+) ini diharapkan menjadi sebuah langkah maju dalam rangka mempersiapkan pembangunan Papua yang bermanfaat dan berkelanjutan baik Ekonomi, Sosial maupun Ekologi.

Strategi dan rencana aksi daerah ini dalam proses penyusunannya mengandung prinsip dinamis dan fleksibel, mencerminkan bahwa (a) berbagai hal mengenai bentuk dan mekanisme tata kelola REDD+ global di tingkat internasional masih memunculkan ketidakpastian; (b) di tingkat nasional, strategi dan kelembagaan REDD+ di tingkat Nasional baru mulai dibangun, bentuk struktur dan tupoksi belum terumuskan dengan jelas; (c) Data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan perencanaan yang mantap belum memadai dan tersebar diberbagai sektor di Provinsi Papua.

Dokumen Strategi Nasional REDD+ mengamanatkan bahwa setiap rencana dan strategi di tingkat daerah yang disusun diharapkan menjadi landasan untuk memastikan bahwa implementasi REDD+ dapat mengatasi penyebab mendasar dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan di daerah serta mencapai target-target penurunan emisi nasional. Secara khusus Rencana dan Strategi Aksi Provinsi REDD + Provinsi Papua dapat memberikan jaminan bahwa kegiatan mitigasi mampu mengatasi deforestasi dan degradasi hutan dan lahan serta memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan emisi GRK nasional.

Rumusan Visi SRAP REDD+ Provinsi Papua adalah: Tata Kelola hutan dan lahan mendukung pembangunan berkelanjutan yang adil dan merata di Provinsi Papua tahun 2020, yang dijabarkan dalam misi berikut: (1) Memastikan terjadinya perubahan paradigma pengelolaan hutan dan lahan kearah yang lebih baik, (2) Memantapkan Fungsi Lembaga Pengelolaan Hutan


yang efektif dan efisien, (3) Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Hutan dan lahan yang rendah karbon, (4) Mengoptimalkan penegakan hukum dan kelembagaan sektor hutan dan lahan, (5) Memastikan peran masyarakat adat sebagai pelaku aktif dalam pengelolaan hutan dan lahan. Maksud disusunnya Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ Provinsi Papua adalah sebagai acuan resmi pemerintah, masyarakat dan stakeholder dalam implementasi skema REDD+ untuk penentuan prioritas program dan aksi mitigasi pembangunan rendah karbon. Tujuan umum dokumen SRAP REDD+ Provinsi Papua adalah mengurangi degradasi dan deforestasi akibat penggunaan hutan dan lahan.

Isu-isu strategis terkait deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Papua yang menjadi perhatian dan landasan berfikir dalam penyusunan SRAP-REDD+ adalah: (1) Prosedur Alih Fungsi Kawasan (pemukiman, perkebunan, pinjam pakai kawasan, dan kebutuhan kawasan strategis daerah merupakan fenomena perluasan Areal Penggunaan Lain (APL), (2) Percepatan penyelesaian RTRW Kabupaten/Kota sebagai dokumen legal perencanaan pembangunan daerah berbasis lahan, (3) Illegal Logging dan perambahan hutan masih terjadi, (4) Hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya hutan/lahan belum terjamin secara legal formal, (5) Berbagai sektor pembangunan cenderung memarjinalkan hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya hutan dan lahan, (6) Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antar sektor baik provinsi, kabupaten/kota dan nasional belum optimal, (7) Wewenang dan tanggung jawab perijinan, rekomendasi perijinan masih tumpang tindih antara SKPD daerah dan antar kementerian, (8) Konservasi Keanekaragaman Hayati belum dikelola secara optimal. Sedangkan isu-isu yang terkait dengan kebijakan adalah: (1) Tidak konsistennya ketentuan dan peraturan di bidang Kehutanan dari level kebijakan sampai pada level pelaksanaannya, termasuk inkonsistensi antara kebijakan pusat dan daerah, (2) Belum selesainya pelaksanaan tata batas luar dan fungsi kawasan hutan di Provinsi Papua, (3) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH; KPHK, KPHL dan KPHP) sebagai unit manajemen di tingkat tapak belum seluruhnya terbangun, (4) Pemanfaatan kawasan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi sering menimbulkan konflik sosial, (5) Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta pengamanan kawasan konservasi belum menunjukkan keberhasilan yang siginifikan, terbukti dengan adanya kasus pencurian kayu dan berkurangnya kawasan hutan, (6) Belum maksimalnya pelibatan secara penuh masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam kegiatan/program kehutanan, terutama untuk kegiatan konservasi dan rehabilitasi, (7) Pemberian akses dan distribusi manfaat dari pengelolaan dari SDA yang melimpah belum menghasilkan nilai tambah yang signifikan untuk daerah dan masyarakat Provinsi Papua, (8) Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya teknis kehutanan, sarana prasarana dan dana, (9) Tumpang tindih kewenangan (mengacu pada UU No 41 dan UU Otonomi khusus nomor 21 tahun 2001), (10) Evoria masyarakat untuk melakukan pemekaran kabupaten dan kota terus meningkat.

Aksi pengurangan emisi suatu negara harus dapat diukur (measurabel), dilaporkan (Reportable), dan diverifikasi (Verifiable). Presiden memberikan arahan agar Indonesia harus siap dengan MRV nasional yang sesuai standar internasional. Meskipun demikian hendaknya penyesuaian MRV nasional dengan standar internasional tersebut dipandang sebagai mekanisme penurunan emisi yang berpotensi besar. Ditinjau dari keefektifan biaya (cost effective) REDD+, maka prinsip MRV yang akan diterapkan untuk REDD+, yaitu: (1) Menggunakan IPCC Guidelines terbaru (2006) : AFOLU (Agriculture, Forestry, Other Land Use); (2) Kombinasi metode inventarisasi penginderaan jauh (remote-sensing inventory) & didasarkan pengamatan lapangan (ground-based inventory); (3) Memperhitungkan ke lima penumpukan karbon (carbon pools); dan (4) Hasil penghitungan : transparan dan terbuka untuk review dan diakses oleh publik.


No Aksi Mitigasi

Kontribusi Penurunan Emisi

Skenario Pesimis Skenario Optimis

ton CO2-Eq % ton CO2-Eq %

I Stabilisasi Simpanan Karbon Hutan

1 Pencegahan Perambahan Hutan 36,502,447 4.341 182,512,237 21.706

2 Implementasi RIL 28,573,438 3.398 142,867,188 16.991

3 Pengurangan Konversi Hutan 20,889,432 2.484 104,447,161 12.422

4 Penurunan luas areal RKT IUPHHK 17,143,951 2.039 85,719,757 10.195

5 PHBMA 617,520 0.073 3,087,600 0.367

Sub Total I 103,726,788 12.336 518,633,943 61.681

II Peningkatan Serapan Karbon Hutan

1 Pembangunan HTI 2,581,568 0.307 12,907,840 1.535

2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1,290,432 0.153 6,452,160 0.767

3 Pelaksanaan HKm 1,137,503 0.135 5,687,517 0.676

4 Restorasi Ekosistem Hutan 863,960 0.103 4,319,800 0.514

5 Hutan Tanaman Rakyat 860,523 0.102 4,302,613 0.512

Sub Total II 6,733,986 0.801 33,669,930 4.004

JUMLAH 110,460,774.00 13.137 552,303,873.00 65.686

Rencana aksi mitigasi Provinsi Papua dalam implementasi REDD+ terbagi dalam 2 kelompok aksi yaitu: (a) peningkatan serapan karbon hutan, mencakup aksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL); Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR); Pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm); Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI); dan Pelaksanaan Restorasi Ekosistem Hutan (REH); dan (b) Stabilisasi simpanan karbon hutan, mencakup aksi: Pencegahan perambahan hutan dalam KSA dan HL; Pengurangan konversi hutan menjadi APL; Penurunan luas areal RKT IUPHHK; Implementasi Reduced Impact Logging (RIL)/PHPL dan SVLK; dan Pengelolaan Hutan Lestari Berbasis Masyarakat Adat (PHL-BMA)

Hasil perhitungan berdasarkan Skenario aksi mitigasi penurunan emisi dan peningkatan serapan karbon hutan dan lahan untuk REDD+ Provinsi Papua jika dibandingkan dengan Reference Emission Level (REL) seperti dideskripsikan dalam tabel gambar berikut.

Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) Papua dalam Implementasi REDD+

Ringkasan Eksekutif RE-v

Berdasarkan rencana aksi mitigasi dan skenario REDD+ Provinsi Papua

di atas, target penurunan emisi sampai pada tahun 2020 mencapai 13,137%

pada skenario pesimis dan 65,686% pada skenario optimis dengan asumsi

bahwa semua skenario aksi mitigasi terpilih didukung dengan komitmen penuh

seluruh stakeholders, terimplementasi secara konsisten sesuai scenario dan

kondisi pemungkin dapat dikendalikan dan diintegrasikan dengan baik.

ton CO2-Eq % ton CO2-Eq %I1 Pencegahan Perambahan Hutan 36,502,447 4.341 182,512,237 21.7062 Implementasi RIL 28,573,438 3.398 142,867,188 16.9913 Pengurangan Konversi Hutan 20,889,432 2.484 104,447,161 12.4224 Penurunan luas areal RKT IUPHHK 17,143,951 2.039 85,719,757 10.1955 PHBMA 617,520 0.073 3,087,600 0.367

103,726,788 12.336 518,633,943 61.681II1 Pembangunan HTI 2,581,568 0.307 12,907,840 1.5352 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1,290,432 0.153 6,452,160 0.7673 Pelaksanaan HKm 1,137,503 0.135 5,687,517 0.6764 Restorasi Ekosistem Hutan 863,960 0.103 4,319,800 0.5145 Hutan Tanaman Rakyat 860,523 0.102 4,302,613 0.512

6,733,986 0.801 33,669,930 4.004110,460,774.00 13.137 552,303,873.00 65.686

No Aksi MitigasiKontribusi Penurunan Emisi


Stabilisasi Simpanan Karbon Hutan

Sub Total IPeningkatan Serapan Karbon Hutan

Sub Total IIJUMLAH

6:50 PM Wed, Apr 24, 2013Page 1

2006.00 2009.50 2013.00 2016.50 2020.00

Years

1:

1:

1:

2:

2:

2:

3:

3:

3:

4:

4:

4:

0

450000000

900000000

1: HISTORICAL 2: FORWARD LOOKING 3: Skenario Pesimis 4: Skenario Optimis

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

44 4


Berdasarkan rencana aksi mitigasi dan skenario REDD+ Provinsi Papua di atas, target penurunan emisi sampai pada tahun 2020 mencapai 13,137% pada skenario pesimis dan 65,686% pada skenario optimis dengan asumsi bahwa semua skenario aksi mitigasi terpilih didukung dengan komitmen penuh seluruh stakeholders, terimplementasi secara konsisten sesuai skenario dan kondisi pemungkin dapat dikendalikan dan diintegrasikan dengan baik.


KATA PENGANTAR

Atas berkat karya dan karsa Tuhan Yang Maha Kuasa, karsa yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga dokumen SRAP-REDD+ Provinsi Papua mampu diselesaikan sesuai dengan target waktu dan substansi yang disyaratkan. Pujian dan syukur yang patut kita naikan kepada Sang Pencipta kita.

Dokumen SRAP-REDD+ Provinsi Papua disusun secara partisipatif melibatkan berbagai Stakeholders di tingkat Provinsi dan kebupaten serta diasistensi oleh Tim SRANAS REDD+ sebagai Tim Pengarah. Proses penyusunannya melalui beberapa tahapan dan hasil dari setiap tahapan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen tahap selanjutnya. Dengan proses demikian diharapkan substansi dokumen bersifat dinamis dan fleksibel. Sifat dinamis dan fleksibilitas dokumen demikian dimungkinkan karena : (1) Bentuk, tata kelola, dan mekanisme REDD+ di tingkat Internasional belum dapat dipastikan; (2) strategi dan kelembagaan REDD+ di tingkat Nasional baru mulai dibangun dan struktur kelembagaan serta tugas pokok dan fungsinya belum jelas; dan (3) data dan informasi yang digunakan dalam menyusun dokumen SRAP-REDD+ Provinsi Papua masih terbatas, sehingga memerlukan klarifikasi Stakeholders.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan dokumen ini bukan berarti bahwa substansi dari dokumen ini belum dapat digunakan sebagai arah dan pedoman dalam mengimplementasikan berbagai strategi aksi mitigasi penurunan emisi dan peningkatan serapan karbon hutan dan lahan di Provinsi ini. Strategi aksi mitigasi dan skenario mitigasi yang direncanakan telah dapat diimplementasikan dalam bentuk pilot project disetiap tapak prioritas terpilih. Untuk itu, dokumen SRAP-REDD+ Provinsi Papua ini digunakan sebagai rambu-rambu untuk memantapkan implementasi berbagai strategi aksi mitigasi sektor kehutanan dan lahan, sehingga pada saatnya nanti dapat diperoleh strategi aksi mitigasi yang mantap dengan kelembagaan tatakelola, MRV dan skema pendanaan REDD+ yang lebih sesuai dengan kebutuhan Lokal, Regional, Nasional, dan Internasional.

Substansi Dokumen SRAP-REDD+ Papua Barat terdiri atas (1) Pendahuluan, (2) Gambaran Umum Keadaan Hutan dan Masyarakat di Papua Barat, (3) Visi-Misi, Isu dan Strategi Implementasi SRAP REDD+ Provinsi Papua, (4) Landasan Spesifik SRAP-REDD+ Provinsi Papua, (5) Pendekatan Keberhasilan Rencana Aksi dan Sistem Monitoring (MRV), (6) Reference Emission Level (REL) dan Aksi Mitigasi Provinsi Papua, (7) Penutup.

Tersusunnya dokumen SRAP-REDD+ Provinsi Papua ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik dari Lembaga Pemerintah, Lembaga non Pemerintah, Akademisi dan Masyarakat Adat. Atas segala kontribusi waktu, tenaga, pikiran dan pendanaan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, kami sampaikan terima kasih yang mendalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya.


Akhirnya kami sangat menyadari masih banyak kekurangan substansi dan sesuai dengan sifat kedinamisan dan fleksibilitas dari dokumen ini, maka saran, kritik serta ide kreatif dari semua pihak demi penyempurnaan masih sangat dibutuhkan. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam mendukung seluruh program pembangunan ekonomi rendah karbon di Provinsi Papua.

Jayapura, April 2013

Penyusun


Daftar IsiKata Pengantar Gubernur Papua ........................................................................................................................... 3

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................................................................. 5

KATA PENGANTAR (Penulis) ........................................................................................................................................ 9

DAFTAR ISI ................................................................................................................................................................................ 11

DAFTAR TABEL ....................................................................................................................................................................... 13

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................................................................ 14

BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................................................................................................... 17

1.1.Latar Belakang ....................................................................................................................................................... 17

1.2.Posisi SRAP REDD+ dalam RAN GRK ........................................................................................................ 18

1.3.Dasar Hukum .......................................................................................................................................................... 19

1.4.Sistematika Penulisan ........................................................................................................................................ 20

1.5.Metodologi Pengumpulan data ................................................................................................................. 21

1.6.Proses Penyusunan Dokumen ..................................................................................................................... 21

BAB II. KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN KEHUTANAN DI PROVINSI PAPUA ........ 23

2.1. Kondisi Kawasan Hutan Provinsi Papua ................................................................................................ 23

2.2. Deforestasi dan Degradasi Hutan di Provinsi Papua ..................................................................... 26

2.3. Kondisi Demografi dan Dampaknya Terhadap Hutan Papua ................................................. 32

2.4. Permasalahan Utama Deforestasi dan Degradasi Hutan di Papua ...................................... 38

BAB III. VISI, MISI, ISU DAN STRATEGI IMPLEMENTASI REDD+ DI PROVINSI PAPUA ....... 41

3.1. Visi dan Misi ............................................................................................................................................................ 41

3.2. Maksud dan Tujuan ........................................................................................................................................... 41

3.3. Isu dan Strategi REDD+ ................................................................................................................................... 42

BAB IV. LANDASAN SPESIFIK SRAP REDD+ PROVINSI PAPUA .......................................................... 45

4.1. Landasan Pikir Pengembangan SRAP REDD+ Provinsi Papua ................................................ 45

4.2. Identifikasi Akar Masalah dan Isu Utama ............................................................................................. 46

4.3. Prioritas Implementasi SRAP REDD+ Provinsi Papua.................................................................... 47

4.4. Kesiapan Provinsi Papua dalam Implementasi REDD+ ............................................................... 48

BAB V. PENDEKATAN PENGUKURAN KEBERHASILAN RENCANA AKSI DAN SISTEM MONITORING .......................................................................................................................................................................... 51

BAB VI. REFERENCE EMISSION LEVEL (REL) DAN AKSI MITIGASI PROVINSI PAPUA ........... 61

6.1. Reference Emission Level (REL) Provinsi Papua ............................................................................................... 61


6.2. Rencana Aksi Mitigasi di Provinsi Papua .......................................................................................................... 67

6.3. Kondisi Pemungkin (Enabling Condition) ........................................................................................................ 96

BAB VII. PENUTUP ............................................................................................................................................................... 101

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................................................................... 102

DAFTAR SINGKATAN ......................................................................................................................................................... 103

TERMINOLOGI ........................................................................................................................................................................ 104


Daftar Gambar & TabelDaftar Tabel

Tabel 2.1. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Provinsi Papua ......................... 24

Tabel 2.2. Sebaran luas lahan kritis menurut fungsi kawasan hutan dan tingkat kekritisan di Provinsi Papua .................................................................................................................................................................... 27

Tabel 2.3. Sebaran luas lahan kritis menurut kabupaten/kota dan tingkat kekritisan di Provinsi Papua ......................................................................................................................................................................... 28

Tabel 2.4. Luas kawasan konservasi di Provinsi Papua .................................................................................... 29

Tabel 2.5. Kawasan konservasi di Provinsi Papua yang mengalami deforestasi dan degradasi selama periode tahun 2006-2011 ....................................................................................................... 29

Tabel 2.6. Luas deforestasi, degradasi dan perubahan tutupan lahan lain di Provinsi Papuasebagai sumber emisi pada setiap fungsi kawasan ........................................................................................ 32

Tabel 2.7. Jumlah penduduk asli papua dan non papua di Provinsi Papua berdasarkan kabupaten/kota pada Tahun 2010 ............................................................................................................................. 34

Tabel 2.8. Sebaran kampung berdasarkan kawasan hutan dan tipe hutan ..................................... 35

Tabel 2.9. Luas areal pemukiman transmigrasi yang telah dimanfaatkan dan sisa areal yang belum dimanfaatkan ........................................................................................................................................................... 37

Tabel 5.1. Pembagian kategori hutan Indonesia ke dalam IPCC Guideline ...................................... 54

Tabel 5.2. Daftar tabel-tabel excel yang digunakan dalam inventarisasi GRK sektor kehutanan menurut IPCC Guideline 2006. ............................................................................................................. 56

Tabel 5.3. Total Stok Karbon (Above Ground Biomass) Provinsi Papua periode 2006-2021 ....... 57

Tabel 5.4. Tujuan, output, outcome dan indikator REDD+ pada unit pengelolaan hutan (Modifikasi dari UNEP, 2009 dalam Purbawiyatna, 2012) .............................................................................. 58

Tabel 6.1. Perbandingan Net emisi Provinsi Papua periode tahun 2006-2021 berdasarkan tipe kawasan hutan ............................................................................................................................................................. 62

Tabel 6.2. Net emisi (ton CO2-Eq) di Provinsi Papua berdasarkan kawasan hutan dan sumber emisi ........................................................................................................................................................................... 63

Tabel 6.3. Persentase (%) Net emisi (ton CO2-Eq) berdasarkan kawasan hutan dan sumber emisi terhadap Net emisi total di Provinsi Papua .............................................................................................. 64

Tabel 6.4. Rata-rata perubahan tutupan lahan tiap tahun di Provinsi Papua selama periode tahun 2006-2011 ................................................................................................................................................................... 65

Tabel 6.5. Ranking 10 besar penyebab deforestasi di Provinsi Papua pada periode tahun 2006-2011 .................................................................................................................................................................................. 65

Tabel 6.6. Ranking 10 besar penyebab degradasi hutan di Provinsi Papua pada periode tahun 2006-2011 ................................................................................................................................................................... 66

Tabel 6.7. Peningkatan pengurangan emisi gas CO2 berdasarkan kelompok aksi mitigasi di Provinsi Papua .................................................................................................................................................................... 68


Tabel 6.8. Kontribusi aksi mitigasi terhadap penurunan net emisi kumulatif Provinsi Papua ..... 69

Tabel 6.9. Aktor dan perannya dalam kegiatan RHL ........................................................................................ 70

Tabel 6.10. Perbandingan penurunan net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagai skenario mitigasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Provinsi Papua ........................................... 71

Tabel 6.11. Aktor dan perannya dalam pembangunan HTR ...................................................................... 72

Tabel 6.12. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagai skenario mitigasi pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Provinsi Papua ..................... 73

Tabel 6.13. Aktor dan perannya dalam pembangunan HKm .................................................................... 75

Tabel 6.14. Perbandingan penurunan net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagaiskenario mitigasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Provinsi Papua ....................................................... 76

Tabel 6.15. Aktor dan perannya dalam pembangunan HTI ........................................................................ 76

Tabel 6.16. Perbandingan penurunan net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagaiskenario mitigasi pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Papua .................... 77

Tabel 6.17. Aktor dan perannya dalam kegiatan REH ..................................................................................... 78

Tabel 6.18. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagaiskenario mitigasi Restorasi Ekosistem Hutan (REH) di Provinsi Papua ................................................. 79

Tabel 6.19. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagai penurunan emisi gas CO2, semua aktor yang berperan dalam pencegahan ................................ 81

Tabel 6.20. Perbandingan penurunan net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagaiskenario mitigasi pengurangan luas Rencana Kerja Tahunan (RKT) pemegang IUPHHK diProvinsi Papua ......................................................................................................................................................................... 84

Tabel 6.21. Perbandingan penurunan net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagaiskenario mitigasi implementasi Reduced Impact logging (RIL) di Provinsi Papua ...................... 86

Tabel 6.22.Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagaiskenario mitigasi pencegahan konversi hutan di Provinsi Papua ........................................................... 87

Tabel 6.23. Aktor dan perannya dalam PHBMA (Hutan Desa) ................................................................... 88

Tabel 6.24. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagai

skenario mitigasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat (PHBMA) di Provinsi Papua ......... 89

Tabel 6.25. Matriks rencana aksi Provinsi Papua dalam rangka implementasi REDD+ .............. 90

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Tahapan proses penyusunan dokumen SRAP-REDD+ di Provinsi Papua .............. 22

Gambar 2.1. Peta usulan pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua ... 26

Gambar 2.2. Kondisi lahan kritis menurut tingkat kekritisan di Provinsi Papua, 2010 ................ 27

Gambar 2.3. Kegiatan Penebangan liar dan bentuk kerusakan hutan yang terjadi di Cagar Alam Biak Utara pada ruas jalan Biak-Sorendiweri, (Foto oleh :Alfred Antoh, Desember 2011) ................. 30

Gambar 2.4. Kerusakan Hutan Akibat Penabangan/Pembukaan Lahan di Taman NasionalWasur (Foto : Alfred Antoh, Oktober 2012) ........................................................................................................... 30


Gambar 2.5. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Sarmi (Foto :Alfred Antoh, Oktober 2012) .... 31

Gambar 2.6. Distribusi Penduduk Papua berdasarkan tingkat kepadatan (BPS Prov Papua, 2010) ..... 33

Gambar 2.7 . Tingkat Kepadatan penduduk Provinsi Papua (BPS Papua, 2010) .............................. 33

Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Penduduk Papua tahun 2000-2010 (BPS Papua, 2010) ........... 34

Gambar 2.9. Peta sebaran kampung menurut kawasan hutan dan perairan di Provinsi Papua (RTRW Provinsi Papua, 2012) ............................................................................................................................. 36

Gambar 2.10. Potret pemicu deforestasi dan degradasi hutan di Papua: Aktivitas HPH,Pembangunan sarana fisik pemerintahan “bangungan kantor” dan pembangunan jalan untuk menghubungkan kampung-kampung di kabupaten pemekaran, Mamberamo Raya ..... 39

Gambar 5.1. Pendekatan IPCC untuk menghitung emisi GRK antropogenik dengan emisi dan serapan pada simpanan karbon pada berbagai tutupan lahan (UN-REDD Programme 2011) .... 52

Gambar 5.2. Kerangka pikir pedoman pengukuran karbon dalam Sistem MRV untuk penerapan REDD+ ................................................................................................................................................................ 53

Gambar 6.1. Reference Emission Level (REL) Provinsi Papua .......................................................................... 61

Gambar 6.2. Kontribusi aksi mitigasi Provinsi Papua tehadap penurunan emisi ........................... 68

Gambar 6.3. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif pada berbagai skenario mitigasirehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Papua ................................................................................................... 71

Gambar 6.4. Perbandingan penurunan net emisi kumulatif pada berbagai skenario mitigasipembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Provinsi Papua ............................................................. 73

Gambar 6.5. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif pada berbagai skenario mitigasiHutan Kemasyarakatan (HKm) di Provinsi Papua .............................................................................................. 75

Gambar 6.6. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif pada berbagai skenario mitigasipembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Papua ............................................................ 77

Gambar 6.7. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif pada berbagai skenario mitigasiRestorasi Ekosistem Hutan (REH) di Provinsi Papua ......................................................................................... 79

Gambar 6.8. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif pada berbagai skenario mitigasipencegahan perambahan hutan di Provinsi Papua ........................................................................................ 81

Gambar 6.9. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif pada berbagai skenario mitigasipenurunan luas Rencana Kerja Tahunan (RKT) IUPHHK di Provinsi Papua ........................................ 83

Gambar 6.10. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif pada berbagai skenario mitigasiimplementasi Reduced Impact logging (RIL) di Provinsi Papua ................................................................. 84

Gambar 6.11. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif pada berbagai skenario mitigasipencegahan konversi hutan di Provinsi Papua .................................................................................................. 87

Gambar 6.12. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif pada berbagai skenario mitigasiPengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat (PHBMA) di Provinsi Papua ...................................... 89


BAB I. PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang

Provinsi Papua dengan luas kawasan hutan 31.687.680 ha (RTRW Provinsi Papua, 2012), memiliki tingkat keragaman genetik, jenis maupun ekosistem hutan yang sangat tinggi. Data Statistik Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua tahun 2012 menunjukkan bahwa pada periode 2003-2006 terjadi deforestasi hutan seluas 68.695 ha (17.174 ha/thn) dan degradasi hutan seluas 594.661 ha (148.665 ha/thn). Sedangkan pada periode 2006 - 2009 terjadi deforestasi hutan seluas 728.416 ha (182.104 ha/thn) dan degradasi hutan seluas 645.684 ha (161.421 ha/thn). Sekalipun proses deforestasi dan degradasi hutan di Papua terus meningkat dari tahun ke tahun, namun faktor penyebab utama deforestasi hutan belum dapat diidentifikasi secara pasti apakah disebabkan oleh alih fungsi hutan atau oleh perambahan hutan secara illegal. Deforestasi dan degradasi hutan secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) yang berdampak lanjut terhadap perubahan iklim (pemanasan) global yang saat ini lagi hangat dibicarakan di kalangan masyarakat dunia.

Pemanasan global terjadi sebagai akibat peningkatan suhu bumi yang mencapai 0.6º C dalam satu dekade terakhir. Pemanasan global ini menjadi pemicu perubahan iklim dunia yang ekstrim, sehingga berdampak lanjut terhadap perubahan menyeluruh terhadap ekosistem dunia. Faktor utama yang menyebabkan pemanasan global adalah peningkatnya konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfir, yaitu karbon dioksida (CO2), metan (CH4) dan N2O. Ketiga faktor GRK tersebut menyebabkan emisi CO2 di atmosfir meningkat dua kali lipat dari 1400 juta ton/ tahun menjadi 2900 ton/tahun (Betha L. et al., 2001). Meningkatnya emisi CO2 di atmosfir menyebabkan terbentuknya lapisan kedap panas, sehingga suhu permukaan bumi meningkat tajam kembali dan tidak dapat dibaurkan ke atmosfer.

Peran hutan hutan sebagai pengendali iklim mikro dan sekaligus sebagai penyangga kehidupan belum memperoleh perhatian yang memadai dari aspek finansial baik di dalam mekanisme penganggaran yang tersedia di bawah konvensi perubahan iklim maupun dalam sistem pasar terhadap produk dan jasa hutan.

Berdasarkan Refence Emission Level (REL) untuk kategori Provinsi, Provinsi Papua bersama dengan Provinsi Kalimantan Tengah diprediksi memiliki stok (cadangan) karbon lebih dari 1.000 Mega Ton hingga tahun 2020. Pada sisi lain, kedua provinsi ini juga diduga memiliki tingkat emisi carbon yang cukup besar jika laju degradasi dan deforestasi hutan tidak mampu dikendalikan sampai pada tingkat minimum (Budiarto, 2009).

Konsep REDD (Reduced Emission From Deforestation and Degradation) dimulai ketika konsep Clean Development Mechanism (CDM) diluncurkan sebagai salah satu produk Protokol dinilai belum mampu menjawab tantangan negara-negara berkembang atas kepemilikan hutan tropis terbesar di dunia. Kemudian dimunculkan konsep REDD pada pertemuan COP (Conference of Parties) 13 di Bali yang dinilai lebih lebih aplikatif. REDD adalah proposal reduksi emisi gas rumah kaca melalui upaya mencegahan terhadap deforestasi dan degradasi hutan dan lahan. Ide dasarnya sederhana; hutan adalah sarana paling efektif menyerap emisi GRK dengan cara mencegah terjadinya deforestasi dan degradasi. Negara-negara maju terikat kewajiban


menurunkan emisinya dengan cara membantu pendanaan bagi Negara berkembang yang mampu mengurangi laju deforetasi dan degradasi hutan. Oleh sebab itu Pemerintah melalui President RI berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 26% dengan menggunakan pendanaan pemerintah dan 41% dengan bantuan dana Internasional. Penurunan emisi tersebut lebih dititikberatkan pada perubahan tutupan lahan yang diakibatkan oleh deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Selain itu dilakukan upaya peningkatan kemampuan hutan untuk menyerap CO2 di atmosfer melalui kegiatan reboisasi dan penghijauan.

Komitmen ini melahirkan usulan upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia baik ditingkat pusat maupun di tingkat Provinsi. Lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca mendorong lahirnya Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK yang dibentuk di Provinsi. Selanjutnya, Satuan Tugas Nasional REDD+ dan UKP4 melakukan konsolidasi membangun komitmen bahwa 11 provinsi prioritas perlu menyusun Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ untuk mengurangi emisi yang diakibatkan oleh Deforestasi dan degradasi hutan dan lahan di wilayah provinsi.

1.2. Posisi SRAP REDD+ dalam RAN GRK

Deforestasi terjadi sebagai akibat penghilangan dan penggundulan hutan yang tidak terkendali. Dilakukan dengan cara menebang, membakar, atau mengalihkan fungsi hutan menjadi bukan hutan (seperti lahan pertanian, perkebunan, peternakan, permukiman, dan pertambangan). Degradasi hutan merupakan penurunan kualitas dan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Degradasi ditandai dengan menurunnya kualitas hutan sehingga tidak sesuai lagi dengan fungsi peruntukannya. Akibat langsung deforestasi dan degradasi hutan adalah hilangnya keanekaragaman hayati yang terdapat dalam hutan, berupa punahnya satwa maupun tanaman yang berkhasiat yang dibutuhkan oleh manusia. Deforestasi dan degradasi hutan juga dapat menghilangkan nilai jasa hutan seperti pengatur tata air, pencegah bahaya banjir dan erosi, pengaturan iklim mikro, penyedia udara bersih serta penyerapan carbon. Dampak kumulatif terburuk dari kerusakan hutan adalah meningkatnya emisi gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim yang ekstrim. Dampak ini telah dirasakan saat ini dimana cuaca berubah secara ekstrim dan perubahan cuaca ini telah mengakibatkan perubahan musim yang tidak teratur. Cuaca dan musim yang tidak teratur ini akan berdampak terhadap perkembangan populasi hama tanaman pertanian yang tidak terkendali yang disertai dengan perubahan sifat resistensi yang tinggi terhadap upaya pemberatasan hama secara kimiawi.

Meningkatnya intensitas kegiatan manusia setelah era pra-industri telah mempercepat laju emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Gas CO2 merupakan gas rumah kaca (GRK) utama yang menyumbang sekitar 77% dari total emisi gas rumah kaca di dunia. Sisanya berasal dari gas metan (14%) dan nitrogen oksida (8%), sebagian kecil (1%) berasal dari gas-gas yang mengandung floor (SF6, PFCS, DAN HFCS). Sejak awal revolusi industri, konsentrasi CO2 di atmosfer meningkat sekitar 35 %. Sumber emisi utama ialah berasal dari pembakaran bahan bakar fosil kemudian penggunaan lahan, alih guna lahan dan hutan (Land Use, Land Use and Change Forestry, LULUCF) yaitu masing-masing sebesar 67% dan 33%. Apabila tidak dilakukan upaya pengendalian secara sistematis oleh semua pihak terutama oleh instansi teknis terkait sektor hutan, lahan gambut dan pertanian, maka laju peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer akan berlangsung dengan cepat dengan konsentrasi yang tinggi. Tingginya konsentrasi GRK di atmosfir akan menghambat


rambahan panas yang bersumber dari permukaan bumi (biosfer). Akibatnya suhu permukaan bumi meningkat dan akhirnya mengganggu iklim secara global, dan inilah yang dikenal dengan efek rumah kaca (pemanasan global).

Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) adalah sebuah pilihan pembangunan ekonomi yang strategis bagi Indonesia dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah RI untuk melakukan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mentransisikan perekonomian Indonesia menjadi ekonomi rendah karbon atau ekonomi hijau. Program REDD+ adalah bagian dari upaya pengurangan emisi GRK dari sektor LULUCF yang mencakup keseluruhan akitifitas pembangunan ekonomi berbasis lahan. Sektor ini menyumbang sekitar 75 % dari total emisi GRK Indonesia. Disamping biaya penurunan emisi dari sektor ini relatif murah dibanding sektor-sektor lain. Pada sisi lain, Indonesia memiliki urgensi untuk menurunkan emisi dari LULUCF, karena Indonesia adalah Negara berkembang yang pembangunan ekonominya berbasiskan sumberdaya alam dalam arti luas. Penurunan produksi pangan dan meningkatnya bencana alam akibat pergeseran pola dan intensitas musim adalah dampak perubahan iklim yang mulai dirasakan. REDD+ merupakan sebuah pilihan strategi pembangunan ekonomi yang positif dalam transisi ekonomi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon. Hal ini dimungkinkan karena Indonesia, terutama provinsi Papua, memiliki potensi hutan yang relative masih baik sebagai modal dasar untuk mengembangkan ekonomi rendah karbon.

Emisi dari LULUCF Indonesia bersumber pada deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut. Karena itu SRAP REDD+ diletakkan pada upaya pembenahan tata kelola sektor kehutanan dan lahan gambut dengan tujuan utama mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut. Sebagai negara berkembang dengan tutupan hutan tropis seluas 136,8 juta Ha (RKTN, 2010), Indonesia tidak hanya dapat memperoleh manfaat finansial dari skema REDD+ tetapi juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk membenahi tata ruang dan tata kelola hutan dan lahan secara bijaksana dan berkelanjutan. Pemerintah sebagai pemangku kawasan yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan tata kelola, penyusunan regulasi dan memiliki sumberdaya untuk mengkoordinasikan pemangku kepentingan yang lain mempersiapkan dan menciptakan prakondisi yang memadai agar program-program dapat diimplementasikan secara efektif.

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ di Provinsi Papua sebagai berikut:

1. Landasan konstitusional Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang sudah diamandemen;

2. Landasan Operasional, terdiri dari :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

b. Undang – undang 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan

c. Undang-Undang Otonomi Daerah Khusus Nomor 21 Tahun tentang Pemberlakuan Daerah khusus Provinsi Papua;


d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 36 tahun 2009 tentang Penyerapan Karbon

e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 tahun 2009 tentang Tata Cara pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) ;

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca ;

g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas REDD;

h. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 64 tahun 2010 Tentang pembentukan kelompok Kerja Hutan dan Perubahan iklim.

1.4. Sistematika Penulisan

Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ di Provinsi Papua disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang1.2. Posisi SRAP REDD+ dalam RAN GRK1.3. Dasar Hukum 1.4. Sistematika Penulisan1.5. Metodologi Pengumpulan data1.6. Proses Penyusunan Dokumen

BAB II. KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN KEHUTANAN DI PROVINSI PAPUA

2.1. Kondisi Kawasan Hutan Provinsi Papua2.2. Deforestasi dan Degradasi Hutan di Provinsi Papua2.3. Kondisi Demografi dan Dampaknya Terhadap Hutan Papua2.4. Permasalahan Utama Deforestasi dan Degradasi Hutan di Papua

BAB III. VISI, MISI, ISU DAN STRATEGI IMPLEMENTASI REDD+ DI PROVINSI PAPUA

3.1. Visi dan Misi3.2. Maksud dan Tujuan3.3. Isu dan Strategi Implementasi

BAB IV. LANDASAN SPESIFIK SRAP REDD+ PROVINSI PAPUA

4.1. Landasan Pikir Pengembangan SRAP REDD+ Provinsi Papua4.2. Identifikasi Akar Masalah dan Isu Utama4.3. Prioritas Implementasi SRAP REDD+ Provinsi Papua4.4. Kesiapan Provinsi Papua dalam Implementasi REDD+

BAB V. PENDEKATAN PENGUKURAN KEBERHASILAN RENCANA AKSI DAN SISTEM MONITORING


BAB VI. REFERENCE EMISSION LEVEL (REL) DAN AKSI MITIGASI PROVINSI PAPUA

6.1. Reference Emission Level (REL) Provinsi Papua6.2. Rencana Aksi Mitigasi di Provinsi Papua 6.3. Kondisi Pemungkin (Enabling Condition)

BAB VII. PENUTUP

1.5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data-data penyusunan SRAP REDD+ Papua adalah studi pustaka (Penelusuran Data Sekunder) yang bersumber dari dokumen-dokumen yang tersedia di Intansi terkait baik di tingkat Provinsi maupun di Tingkat Kabupaten/kota. Dokumen-dokumen dapat berupa peta-peta, dokumen perencanaan, laporan hasil penelitian dan laporan tahunan. Disamping dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan pula data-tada parsial yang tercatat di setiap instansi baik dalam bentuk file elektronik. Selain data-data yang bersumber dari dokumen tersebut di atas, dikumpulkan pula data-data kualitatif terkait dengan kebijakan pemerintah dan komitmen parapihak yang diperoleh melalui wawancara maupun melalui diskusi terfokus, baik secara individu maupun kelompok. Wawancara individu dilakukan terutama kepada pimpinan daerah, pimpinan instansi/SKPD terkait dan wawancara kelompok dengan teknik FGD (Focus Group Discussion). Untuk verifikasi terhadap data-data spesifik tertentu dilakukan observasi lapangan guna klarifikasi dan validasi data dengan menggunakan indikator-indikator lapangan.

Data kuantitatif dan kualitatif tersebut kemudian dideskripsikan dan diorganisasi sesuai sifat dan urgensi datanya yang selanjutnya dianalisis guna memperoleh fakta dan permasalahan yang terkait dengan hutan dan lahan gambut serta pengelolaan dan pemanfatannya.

1.6. Proses Penyusunan Dokumen

Dokumen SRAP-REDD+ Papua dilakukan melalui serangkaian pendekatan partisipatif yang dilakukan secara bertahap. Tujuan pendekatan demikian adalah agar semua stakeholders dapat berkonstribusi dalam bentuk pemikiran sehingga substansi dokumen mampu menjaring aspirasi seluruh stakeholders dan menjadi kesepahaman bersama. Harapannya bahwa dokumen SRAP-REDD+ Papua yang dihasilkan adalah milik bersama dan menjadi tanggungjawab bersama untuk mengimplementasikannya.

Tahapan proses penyusunan Dokumen SRAP-REDD+ di Papua disajikan dalam bagan alir Gambar 1.1.



Pendahuluan I-9

Tahapan proses penyusunan Dokumen SRAP-REDD+ di Papua disajikan

dalan bagan alir Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Tahapan proses penyusunan dokumen SRAP-REDD+ di Provinsi Papua.

Mengumpulkan dan menganalisa potretsektor kehutanan dan lahan di Provinsi Papua berdasarkan data

Analisis dan sintesis masalah terkait degradasi dan deforestasi hutan dan lahan di Provinsi Papua

Konsultasi/FGD di Provinsi Papua tentang kebutuhan pengembangan strategi daerah dan rencana aksi mitigasi untuk pembangunan rendah karbon

Draft ‘0’ Dokumen SRAP REDD+ Provinsi Papua :

1. Pendahuluan 2. Maksud dan tujuan 3. Ruang lingkup 4. Pilar-pilar strategis 5. Analisis emisi dari sektor

kehutanan dan lahan 6. Rencana aksi mitigasi

Telaah dokumen dan sinkronisasi dengan STRANAS REDD+

Lokakarya Diskusi dan konsultasi Provinsi Draft ‘0’ SRAP REDD+ Provinsi Papua

Draft ‘1’ Dokumen SRAP REDD+ Provinsi Papua :

1. Pendahuluan 2. Maksud dan tujuan 3. Ruang lingkup 4. Pilar-pilar strategis 5. Analisis emisi dari sektor

kehutanan dan lahan 6. Rencana aksi mitigasi

bersama dengan skenario penurunan emisi

Lokakarya Diskusi dan konsultasi Provinsi Draft ‘1’ SRAP REDD+ Provinsi Papua

FINAL DOKUMEN SRAP REDD+

Provinsi Papua

Gambar 1.1. Tahapan proses penyusunan dokumen SRAP-REDD+ di Provinsi Papua.

potret sektor kehutanan dan lahan


BAB II. KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN KEHUTANAN DI PROVINSI PAPUA2.1. Kondisi Kawasan Hutan Provinsi Papua

Kebijakan pengelolaan sumber daya hutan diarahkan untuk meningkatkan kelestarian sumber daya hutan dan kemakmuran masyarakat. Selama tiga dekade terakhir, sumber daya hutan Papua dinilai telah memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja serta mendorong pembukaan isolasi dan pengembangan wilayah, pembangunan infrastruktur pada kawasan terisolir serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan kehutanan di Provinsi Papua maka salah satu aspek penentu keberhasilan yang perlu mendapat perhatian adalah tersedianya suatu rencana yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segenap sumber daya tersedia yang bersifat indikatif dan antisipatif serta dapat diukur tingkat keberhasilannya dalam rangka menjawab tuntutan perkembangan baik dalam lingkungan internal maupun eksternal.

Hutan merupakan modal dasar pembangunan, mempunyai fungsi : 1) fungsi ekologis atau fungsi penyangga kehidupan, mencakup fungsi pengatur tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan iklim mikro, penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan serta sebagai tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem; 2) fungsi ekonomi, mencakup penghasil barang dan jasa baik kayu, non kayu, maupun kepariwisataan serta jasa lingkungan lain; 3) fungsi sosial, mencakup fungsi sosio-kultural mencakup berbagai sumber kehidupan dan lapangan kerja serta kesempatan berupaya bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup di dalam dan di sekitar hutan, kepentingan pendidikan dan penelitian, guna pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), bahkan tempat pemujaan (religius).

Hakekat pembangunan di Provinsi Papua bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang semakin baik dan meletakkan landasan yang kokoh bagi pembangunan Papua di masa yang akan datang. Kongkritnya bahwa kesinambungan pembangunan harus dapat diwujudkan melalui program-program pembangunan yang bersifat strategis, sinergis dan berpihak kepada rakyat serta mengandung prinsip-prinsip keberlanjutan (principles of sustainability).

Ditinjau dari aspek pemanfaatan sumberdaya hutan, laju kerusakan hutan (deforestasi) dan penurunan kualitas hutan Provinsi Papua (degradasi) setiap tahun terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan manusia akan hasil hutan. Peningkatan kebutuhan manusia akan hasil hutan mendorong peningkatan kegiatan eksploitasi hutan. Pengelolaan hutan produksi di Provinsi Papua melalui pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) telah berlangsung sejak tahun 1970an dan hingga sekarang areal hutan produksi (HP, HPT dan HPK) yang telah dibebani hak IUPHHK seluas 4.387.508 ha yang tersebar di 17 kabupaten. Areal konsesi IUPHHK ini potensial menyebabkan terjadinya degradasi hutan dan merupakan sumber emisi bila pengawasan terhadap implementasi system silvikultur dan tata kelola usaha tidak dilakukan secara intensif.


NO KABUPATEN / PEMEGANG IUPHHK

SK HPH / IUPHHKKETERANGAN

NOMOR TGL LUAS (HA)

1 2 3 4 5 7

I KAB JAYAPURA DAN KABUPATEN SARMI

1 PT. Tunggal Yudhi Unit I (Jpr) 489/Kpts-II/95 14 Sep 95 69,400 Stagnasi sejak 2003

JUMLAH I 69,400

II KABUPATEN KEEROM

2 PT. Batasan 342/Kpts-II/97 01 Jun 97 106,643 Aktif

3 PT. Hanurata Coy. Ltd Jayapura 601/Menhut-II/2012 30 Oktober 2012 56,325 SK PERPANJANGAN

IUPHHK

JUMLAH II 162,968

III KABUPATEN SARMI

4 PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II 723/Menhut-II/2011 12/20/2011 169,170 Aktif

5 PT. Bina Balantak Utama SK. 365/Menhut-II/2011 07 Juli 2011 298,710 Aktif

6 PT. Mondialindo Setya Pratama SK.466/MENHUT-II/2006 19 Sept 2006 94,800 Aktif

7 PT. Sumber Mitra Jaya Unit II SK.556/MENHUT-II/2006 22 Des 2006 52,160 Aktif

8 PT. Salaki Mandiri Sejahtera SK. 396/Menhut-II/2006 17 Juli 2006 79,130 Aktif

JUMLAH III 693,970

IV KABUPATEN SARMI DAN JAYAPURA

9 PT. Papua Hutan Lestari Makmur 334/Menhut-II/2009 15 Januari 2009 103,510 Aktif

10 PT. Sumber Mitra Jaya Unit I SK.396/MENHUT-II/2005 23 Nop 05 102,250 Aktif

JUMLAH IV 205,760

V KABUPATEN WAROPEN

11 PT. Irmasulindo Unit Serui 04/Kpts-II/2001 11 Jan 01 174,540 Aktif

JUMLAH V 174,540

VI KABUPATEN WAROPEN, PANIAI DAN MAMBERAMO RAYA

12 PT. Wapoga Mutiara Timber Unit III 169/Kpts-II/97 25 Mar 97 407,350 Aktif

JUMLAH VI 407,350

VII KABUPATEN NABIRE

13 PT. Jati Dharma Indah PI 96/Kpts-II/97 31 Jan 97 163,930 Aktif

JUMLAH VII 163,930

VIII KABUPATEN MIMIKA

14 PT. Diadyani Timber SK.292/MENHUT-II/09 18 Mei 2009 205,160 Aktif

15 PT. Alas Tirta Kencana 649/Kpts-II/95 30 Nop 95 87,500 Aktif

JUMLAH VIII 292,660

IX KABUPATEN ASMAT, YAHUKIMO DAN MAPPI

16 PT. Kayu Pusaka Bumi Makmur 70/Kpts-II/96 26 Peb 96 171,100 Stagnasi Sejak 2011

JUMLAH IX 171,100

X KABUPATEN MAPPI DAN BOVEN DIGOEL

17 PT. Mukti Artha Yoga SK.57MENHUT-II/2007 22 Peb 2007 151,690 Mengurus RKU Basis IHMB di Pusat

Tabel 2.1. Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Provinsi Papua


JUMLAH X 151,690

XI KABUPATEN BOVEN DIGOEL DAN PEG. BINTANG

18 PT. Tunggal Yudhi Unit II (Mrk) 489/Kpts-II/95 14 Sep 95 203,600 Stagnasi sejak 2002

JUMLAH XI 203,600

XII KABUPATEN BOVEN DIGOEL

19 PT. Dharmali Mahkota Timber 248/Kpts-II/94 07 Jun 94 156,800 Stagnasi

20 PT. Tunas Sawaerma/Tunas Timber Lestari

SK.101/Menhut-II/2009

12 Maret 2009 214,935 Aktif

21 PT. Digul Daya Sakti Unit I 614/Kpts-II/95 Jo. 354/Kpts-II/1997

15 Nop 95 Jo. 9 Juli 1997 344,800 Pelaksanaan IHMB

22 PT. Digul Daya Sakti Unit II 614/Kpts-II/95 Jo. 354/Kpts-II/1997

15 Nop 95 Jo. 9 Juli 1997 103,200 Pelaksanaan IHMB

JUMLAH XII 819,735

XIII KABUPATEN YAHUKIMO, MAPPI & BOVEN DIGOEL

23 PT. Rimba Megah Lestari 303/Kpts-II/96 18 Jun 96 250,000 Stagnasi 2008

JUMLAH XIII 250,000

XIV KABUPATEN YAHUKIMO,ASMAT & NDUGA

24 PT. Global Partner Indonesia SK.39/Menhut-II/2009 09 Pebruari 2009 144,940 Belum Beroperasi

JUMLAH XIV 144,940

XV KABUPATEN MERAUKE DAN BOVEN DIGOEL

25 PT. Merauke Rayon Jaya 05/Kpts-II/98 Jo SK.251/Menhut-II/08 1 Juli 2008 206,800 Belum Operasi

JUMLAH XV 206,800

XVI KABUPATEN MERAUKE

26 PT. Selaras Inti Semesta SK.18/Menhut-II/2009 22 Januari 2009 169,400 Aktif

27 PT. Inocin Abadi SK. 606/Menhut-II/2011

21 Oktober 2011 99,665 Aktif

JUMLAH XVII 269,065

TOTAL 4,387,508

Sumber: Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, 2012

Luas hutan Papua sesuai perhitungan terakhir adalah 31.228.696 Ha. Apabila Tata Hutan berdasarkan fungsi peruntukannya di Papua ditumpang susun (overlay) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pembangunan (RTRWP) terhadap tutupan lahan tahun 2006 – 2011, maka akan dijumpai fakta sebagai berikut: Areal Penggunaan Lain (APL) bertambah 401.975 ha (+47,7%), Hutan Lindung bertambah 3.151.028 ha (+43.8%), Hutan Produksi berkurang 4.960.251 ha (-60%), HPK bekurang 2.847.146 ha (-43.9%), HPT bertambah 4.338.821 ha (+237.7%), KSA/KPA bertambah 312.225 ha (+4.4%). Fakta ini mengindikasikan bahwa pemerintah Papua benar-benar berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang konservatif dan berwawasan lingkungan. Namun demikian sempitnya alokasi hutan untuk fungsi produksi dan hutan produksi konversi masih perlu diperdebatkan. Karena kebutuhan pembangunan yang bersumber dari hasil hutan dan lahan untuk kepentingan infrastruktur wilayah semakin hari semakin meningkat, ketersediaan areal hutan untuk produksi dan untuk dikonversi kemungkinan tidak mampu mengimbangi tuntutan peningkatan kebutuhan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan.



Kondisi dan Umum dan Permasalahan Kehutanan di Provinsi Papua II-4

Luas hutan Papua sesuai perhitungan terakhir adalah 31.228.696 Ha.

Apabila Tata Hutan berdasarkan fungsi peruntukannya di Papua ditumpang

susun (overlay) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pembangunan

(RTRWP) terhadap tutupan lahan tahun 2006 – 2011, maka akan dijumpai

fakta sebagai berikut: Areal Penggunaan Lain (APL) bertambah 401.975 ha

(+47,7%), Hutan Lindung bertambah 3.151.028 ha (+43.8%), Hutan Produksi

berkurang 4.960.251 ha (-60%), HPK bekurang 2.847.146 ha (-43.9%), HPT

bertambah 4.338.821 ha (+237.7%), KSA/KPA bertambah 312.225 ha

(+4.4%). Fakta ini mengindikasikan bahwa pemerintah Papua benar-benar

berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang konservatif dan

berwawasan lingkungan. Namun demikian sempitnya alokasi hutan untuk

fungsi produksi dan hutan produksi konversi masih perlu diperdebatkan.

Karena kebutuhan pembangunan yang bersumber dari hasil hutan dan lahan

untuk kepentingan infrastruktur wilayah semakin hari semakin meningkat,

ketersediaan areal hutan untuk produksi dan untuk dikonversi kemungkinan

tidak mampu mengimbangi tuntutan peningkatan kebutuhan pembangunan

sesuai dengan yang diharapkan.

Gambar 2.1. Peta usulan pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua.

Gambar 2.1. Peta usulan pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua.

2.2. Deforestasi dan Degradasi Hutan di Provinsi Papua

Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia secara umum disebabkan sistem kebijakan politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumberdaya hutan sebagai sumber pendapatan bagi kepentingan politik dan keuntungan pribadi (FWI/ GFW, 2001).

Undang-undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001 memberi makna yang besar guna mampu memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Implementasi Otsus juga telah memunculkan eforia berlebihan terutama dari aspek tuntutan pemekaran wilayah kabupaten/kota yang berlebihan dengan harapan untuk memperoleh keadilan dan pemerataan pembangunan. Tuntutan pemekaran akan berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan lahan untuk infrastruktur pembangunan yang pada akhirnya akan berimplikasi pada meningkatnya luas kawasan hutan yang akan dikonversi bagi kepentingan non hutan.

Greenpeace mencatat laju kerusakan hutan di Bumi Cenderawasih tiap tahun mencapai 300 ribu hektare (ha). Kerusakan terparah di bagian selatan Papua dan sejumlah wilayah yang memiliki perkebunan sawit raksasa. Itu data kita pada penelitian tahun 2009 dan 2010. Kerusakan hutan setelah itu bisa saja bertambah,” kata Charles Tawaru, Koordinator Greenpeace di Papua, Jumat, 10 Agustus 2012. Ia mengatakan, mega proyek Merauke Integrated Food dan Energy Estate (MIFEE) di Kabupaten Merauke serta aktivitas penebangan oleh perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan, berperan besar meningkatkan deforestasi di Papua.




Gambar 2.2. Kondisi lahan kritis menurut tingkat kekritisan di Provinsi Papua, 2010

Sebaran luas lahan tidak produktif di masing-masing kabupaten

menurut tingkat kekritisan lahan di Provinsi Papua seperti disajikan

pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Sebaran luas lahan kritis menurut fungsi kawasan hutan dan tingkat kekritisan di Provinsi Papua

Keterangan : Sk = sangat kritis; K = kritis; AK = agak kritis; PK = potensial kritis Sumber : Balai Pengelola Daerah Alisan Sungai Mamberamo, 2011.

Data pada Tabel 2.2. memperlihatkan bahwa luas lahan kritis

yang berada di dalam kawasan suaka alam/pelestarian alam

(KSA/KPA) dan Hutan Lindung (HL) masing-masing 962.345 ha dan

802,025 ha. Fakta ini mengindikasikan bahwa telah terjadi kegiatan

perambahan dalam kawasan yang seharusnya dikonservasi. Kegiatan

perambahan ini terjadi selain sebagai akibat adanya pemekaran

wilayah kabupaten pada kawasan tersebut, tetapi juga diduga karena

kegiatan pengelolaan yang belum intensif. Banyak faktor yang

berperan dalam pembentukan lahan-lahan kritis tersebut yang perlu

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

Sangat Kritis Kritis Agak Kritis Potensi Kritis

SK K AK PK Jumlah1 KSA/KPA 25,383 97,511 839,451 962,3452 HL 39,693 412,255 349,712 365 802,0253 HPT 5,538 29,078 35,537 1,465 71,6184 HP 6,175 78,490 1,234,760 3,930 1,323,3555 HPK 23,687 297,704 1,154,853 5,776 1,482,0206 APL 2,129 53,814 244,759 33,883 334,585

102,605 968,852 3,859,072 45,419 4,975,948

No Kawasan HutanLuas Lahan Kritis di Provinsi Papua (Ha)

Jumlah

Gambar 2.2. Kondisi lahan kritis menurut tingkat kekritisan di Provinsi Papua, 2010

Menurut data Statistik Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Tahun 2010 menunjukkan bahwa angka deforestasi di dalam dan diluar kawasan hutan seluas 169.100 hektar/tahun. Selanjutnya menurut sumber yang sama bahwa lahan kritis di Provinsi Papua mencapai 4.976.051 hektar. Tingkat kekritisan kawasan hutan di Provinsi Papua sebagaimana terlihat pada histogram pada Gambar 2.2.

Sebaran luas lahan tidak produktif di masing-masing kabupaten menurut tingkat kekritisan lahan di Provinsi Papua seperti disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Sebaran luas lahan kritis menurut fungsi kawasan hutan dan tingkat kekritisan di Provinsi Papua


NO Kawasan Hutan LuasLuas Lahan Kritis di Provinsi Papua (Ha)

SK K AK PK Jumlah

1 KSA/KPA 25,383 97,511 839,451 962,345

2 HL 39,693 412,255 349,712 365 802,025

3 HPT 5,538 29,078 35,537 1,465 71,618

4 HP 6,175 78,490 1,234,760 3,930 1,323,355

5 HPK 23,687 297,704 1,154,853 5,776 1,482,020

6 APL 2,129 53,814 244,759 33,883 334,585

Jumlah 102,605 968,852 3,859,072 45,419 4,975,948

Data pada Tabel 2.2. memperlihatkan bahwa luas lahan kritis yang berada di dalam kawasan suaka alam/pelestarian alam (KSA/KPA) dan Hutan Lindung (HL) masing-masing 962.345 ha dan 802,025 ha. Fakta ini mengindikasikan bahwa telah terjadi kegiatan perambahan dalam kawasan yang seharusnya dikonservasi. Kegiatan perambahan ini terjadi selain sebagai akibat adanya pemekaran wilayah kabupaten pada kawasan tersebut, tetapi juga diduga karena kegiatan pengelolaan yang belum intensif. Banyak faktor yang berperan dalam pembentukan lahan-lahan kritis tersebut yang perlu diidentifikasi sehingga dapat ditentukan solusi yang tepat untuk mengatasinya.


Sebaran luas lahan kritis menurut kabupaten di provinsi Papua seperti disajikan pada Tabel

NO Kabupaten/KotaLuas Lahan Kritis di Provinsi Papua (Ha)

SK K AK PK Jumlah

1 Merauke 487 29,105 2,389,672 2,419,264

2 Jayawijaya 2,478 54,951 53,818 111,247

3 Jayapura 7,408 21,729 28,904 14,224 72,265

4 Nabire 11,184 31,923 54,934 1,886 99,927

5 Yapen 1,123 8,695 5,306 15,124

6 Biak 3,391 18,123 37,918 531 59,963

7 Paniai 4,230 39,988 21,072 64,290

8 Puncak Jaya 2,327 42,303 10,123 54,753

9 Mimika 13,300 22,364 22,797 59,461

10 Boven Digoel 170 7,078 164,520 19,257 191,025

11 Mappi 306 61,601 655,205 1,973 719,085

12 Asmat 714 79,543 80,257

13 Yahukimo 15,123 141,486 15,991 202,600

14 Pegunungan Bintang 2,025 105,343 15,086 122,454

15 Tolikara 595 56,065 27,210 83,870

16 Sarmi 161 2,967 23,471 26,599

17 Keerom 129 3,708 26,165 7,466 37,468

18 Waropen 158 20,186 42,168 82 62,594

19 Supiori 48 1,477 4,571 6,096

20 Mamberamo Raya 833 16,972 89,527 107,332

21 Nduga 677 23,558 1,726 25,961

22 Lanny Jaya 194 53,130 12,054 65,378

23 Mamberano Tengah 57 26,059 13,922 40,038

24 Yalimo 584 21,512 8,587 30,683

25 Puncak 21,371 31,835 15,856 69,062

26 Dogiyai 4,220 29,871 19,685 53,776

27 Intan Jaya 8,624 56,147 8,517 73,288

28 Deiyai 821 2,439 344 3,664

29 Kota Jayapura 522 8,522 10,381 19,425

Jumlah 102,606 968,851 3,859,073 45,419 4,975,949

Tabel 2.3. Sebaran luas lahan kritis menurut kabupaten/kota dan tingkat kekritisan di Provinsi Papua.


2.3. Pemerintah Provinsi Papua mengambil kebijakan bahwa hingga 2011 dalam rangka mempertahankan ekosistem dan keanekaragaman hayati di Provinsi Papua, telah menetapkan kawasan konservasi yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA) sebanyak 11 unit terdiri dari 7 unit CA dan ditambah dua unit Taman Nasional (TN) dengan luasan mencapai 6.211.688 ha. Rincian luas kawasan konservasi Komposisi di Provinsi Papua menurut status kawasan sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.4


No Kawasan Konservasi Luas (Ha)

1. Taman Nasional

a. Lorentz 2.505.600

b. Wasur 413.810

2. Cagar Alam

a. Pegunungan Cycloop 22.500

b. Pegunungan Wayland 128.220,23

c. Bupul 92.000

d. Yapen Tengah 119.000

e. Biak Utara 6.138,04

f. Pulau Supiori 41.990

g. Tanjung Wiay 4.378,70

3. Suaka Margasatwa

a. Danau Bian 100.000

b. Pulau Dolok 664.627,97

c. Pulau Pombo 100

d. Pulau Savan 8.260

e. Pulau Komolom 84.000

f. Mamberamo Foja 2.018.300

g. Jayawijaya 800.00

4. Taman Wisata Alam

a. Teluk Youtefa 1.675

b. Nabire 100

Jumlah 6.211.688

Tabel 2.4. Luas kawasan konservasi di Provinsi Papua

No Kawasan Konservasi Luas Deforestasi (ha) Degradasi (ha)

1 CA Tanjung Wiay 6,646.95 11.47 1,389.00

2 CA Yapen Tengah 112,700.25 967.38 5.24

3 SM Mamberamo-Foja 1,667,820.16 8,383.15 36,090.23

4 TN Loretz 2,339,759.96 8,212.19 7,629.65

Jumlah 4,126,927.32 17,574.19 45,114.12

Tabel 2.5. Kawasan konservasi di Provinsi Papua yang mengalami deforestasi dan degradasi selama periode tahun 2006-2011.

Sumber : Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, 2011.

Berdasarkan data luas kawasan yang dikonservasi di Papua, ternyata terdapat beberapa kawasan yang telah mengalami perambahan dan pembalakan liar yang sistematis di Papua. Data kawasan konservasi di Provinsi Papua yang mengalami deforestasi dan degradasi di Provinsi Papua selama periode tahun 2006-2011 dapat dilihat pada Tabel 2.5.


Bentuk kerusakan hutan konservasi akibat pembalakan liar seperti terlihat pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3. Kegiatan Penebangan liar dan bentuk kerusakan hutan yang terjadi di Cagar Alam Biak Utara pada ruas jalan Biak-Sorendiweri, (Foto oleh :Alfred Antoh, Desember 2011)

“Sekilas melihat kayu-kayu gergajian yang ditemukan di sepanjang jalan tersebut memberi gambaran bahwa kayu olahan tersebut telah dikomersilkan atau sudah dipasarkan ke cukong-cukong (Pembeli Kayu secara illegal) tertentu. Pembiaran aktivitas kegiatan illegal tersebut dapat mempercepat kerusakan hutan dan kawasan Cagar Alam Biak Utara sudah barang tentu akan terdegradasi. Beberapa informasi yang diperoleh di lapangan mengindikasikan bahwa beberapa jenis kayu diangkut untuk kebutuhan infrastruktur bangunan fisik di Sorendiweri, Kabupaten Supirori. Hal ini amat sangat membahayakan eksistensi Cagar Alam Hutan Biak Utara. Apabila terjadi pembiaran seperti ini maka Cagar Alam ini hanya akan meninggalkan cerita bahwa pernah ada hutan Cagar Alam di daerah ini”. (Laporan Antoh dkk - Tim Pungumpul Data SRAP REDD+ Zona Utara, 2012).

Walaupun secara hukum dan peraturan pemerintah telah berusaha menekan laju deforetasi dan degradasi hutan, namun pada kenyataannya seperti telah diuraikan di atas bahwa kerusakan hutan masih terus terjadi pada kawasan yang di konservasi seperti Taman Nasional Wasur.

Gambar 2.4. Kerusakan Hutan Akibat Penabangan/Pembukaan Lahan di Taman Nasional Wasur (Foto : Alfred Antoh, Oktober 2012).




Potret kerusakan hutan akibat penebangan liar dan perambahan hutan

seperti di atas di Papua akan terus terjadi untuk berbagai suplai kebutuhan yang

diperlukan oleh masyarakat yang memanfaatkan hutan dan lahan. Teladan:

masyarakat mengambil kayu dan juga menjadikan kawasan yang telah

ditetapkan untuk kawasan konservasi sebagai areal berusaha tani dan

pembukaan areal permukiman baru. Sebagian areal hutan juga digunakan untuk

pembangunan fisik baik gedung, bangunan sekolah, jalan dan jembatan.



Bentuk kerusakan hutan konservasi akibat pembalakan liar seperti terlihat pada

Gambar 2.3.

Gamb 2.3. Kegiatan Penebangan liar dan bentuk kerusakan hutan yang terjadi di Cagar Alam Biak Utara pada ruas jalan Biak-Sorendiweri, (Foto oleh :Alfred Antoh, Desember 2011)

“Sekilas melihat kayu-kayu gergajian yang ditemukan di sepanjang jalan tersebut memberi gambaran bahwa kayu olahan tersebut telah dikomersilkan atau sudah dipasarkan ke cukong-cukong (Pembeli Kayu secara illegal) tertentu. Pembiaran aktivitas kegiatan illegal tersebut dapat mempercepat kerusakan hutan dan kawasan Cagar Alam Biak Utara sudah barang tentu akan terdegradasi. Beberapa informasi yang diperoleh di lapangan mengindikasikan bahwa beberapa jenis kayu diangkut untuk kebutuhan infrastruktur bangunan fisik di Sorendiweri, Kabupaten Supirori. Hal ini amat sangat membahayakan eksistensi Cagar Alam Hutan Biak Utara. Apabila terjadi pembiaran seperti ini maka Cagar Alam ini hanya akan meninggalkan cerita bahwa pernah ada hutan Cagar Alam di daerah ini”. (Laporan Antoh dkk - Tim Pungumpul Data SRAP REDD+ Zona Utara, 2012).

Walaupun secara hukum dan peraturan pemerintah telah berusaha

menekan laju deforetasi dan degradasi hutan, namun pada kenyataannya

seperti telah diuraikan di atas bahwa kerusakan hutan masih terus terjadi pada

kawasan yang di konservasi seperti Taman Nasional Wasur.


Gambar 2.5. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Sarmi (Foto :Alfred Antoh, Oktober 2012)




Potret kerusakan hutan akibat penebangan liar dan perambahan hutan

seperti di atas di Papua akan terus terjadi untuk berbagai suplai kebutuhan yang

diperlukan oleh masyarakat yang memanfaatkan hutan dan lahan. Teladan:

masyarakat mengambil kayu dan juga menjadikan kawasan yang telah

ditetapkan untuk kawasan konservasi sebagai areal berusaha tani dan

pembukaan areal permukiman baru. Sebagian areal hutan juga digunakan untuk

pembangunan fisik baik gedung, bangunan sekolah, jalan dan jembatan.

Potret kerusakan hutan akibat penebangan liar dan perambahan hutan seperti di atas di Papua akan terus terjadi untuk berbagai suplai kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat yang memanfaatkan hutan dan lahan. Teladan: masyarakat mengambil kayu dan juga menjadikan kawasan yang telah ditetapkan untuk kawasan konservasi sebagai areal berusaha tani dan pembukaan areal permukiman baru. Sebagian areal hutan juga digunakan untuk pembangunan fisik baik gedung, bangunan sekolah, jalan dan jembatan.

Degradasi luas hutan juga sebagian besar terjadi sebagai akibat pemanfaatan areal hutan areal hutan untuk pembangunan jalan dan jembatan guna menghubungkan kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Contoh : untuk membangun jalan dan jembatan di Kabupaten Sarmi membutuhkan luas 371.184 m² (Dinas PU Kabupaten Sarmi, Oktober 2012). Semakin banyak wilayah pemekaran baru, semakin panjang infrastruktur dasar yang diperlukan untuk menghubungkan antar wilayah pemekaran dengan kabupaten induk, semakin luas pula areal hutan yang akan terbuka.

Meningkatnya penggunaan areal hutan yang dikonversi untuk berbagai kepentingan memberi peringatan dan gambaran bahwa laju deforestasi hutan di Papua cukup tinggi. Semakin meningkatnya aktivitas pembangunan fisik, semakin luas areal yang dikonversi, akan semakin luas pula kebutuhan alih fungsi kawasan. Inilah dampak bila motif kebijakan yang menganggap sumberdaya hutan hanya dinilai manfaat ekonomi semata, tanpa memperdulikan manfaat ekologis dan nilai jasa dari hutan.

Akibat dari kebijakan pembangunan dan kebutuhan konversi hutan untuk wilayah pemekaran serta aktivitas perambahan lain telah terjadi deforestasi dan dengradasi hutan yang memungkinkan menurunnya daya serap karbon oleh hutan dan sekaligus menurunkan sediaan karbon hutan. Data rata-rata deforestasi dan degradasi hutan serta perubahan tutupan lahan lain (Other Land Cover Change) tahunan sebagai sumber emisi di provinsi Papua disajikan pada Tabel 2.6.


Data pada Tabel mengindikasikan suatu fenomena yang menarik, yang mana pada persentase luas deforestasi yang terjadi di KSA/PA (Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam) dan HL (Hutan Lindung) lebih tinggi dibanding deforestasi pada HP, HPL dan HPK. Hal ini diduga sebagai akibat adanya konversi hutan untuk kebutuhan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik umum pada kabupaten pemekaran yang berada di kawasan KSA/PSA dan HL. Sedangkan degradasi hutan juga pada kedua fungsi kawasan hutan tersebut memiliki prosentase luas relatif tinggi walaupun masih lebih rendah dari HP, HPT dan HPK. Fakta ini menunjukkan bahwa kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi dan hutan lindung belum intensif dan kegiatan perambahan belum dapat dikendalikan. Masalah ini perlu menjadi isu utama yang perlu dipertimbangkan dalam mengimplementasikan aksi mitigasi dalam skema REDD+ di Papua.

2.3. Kondisi Demografi dan Dampaknya Terhadap Hutan di Papua

2.3.1. Penduduk Papua Hasil Sensus 2010

Penduduk Papua berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 berjumlah 2.833.381 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 735 629 jiwa (25,96 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 2.097.752 jiwa (74,04 persen). Hal ini memberikan gambaran bahwa penduduk Papua sebagian besar masih berada di pedesaan atau kampung yang secara langsung berinteraksi dengan hutan. Walaupun penduduk Papua sebagian besar berada di kampung namun penyebarannya tidak merata, konsentrasi penyebaran penduduk Papua masih bertumpu pada kabupaten/kota yang telah berdiri cukup lama. Sebagian besar penduduk Papua berada di Kota Jayapura (9,06 persen), Kabupaten Jayawijaya (6,92 %), Merauke (6,91 %), dan Kabupaten Mimika (6,42 %). Kapupaten dengan persentase penduduk < 1 % adalah Waropen (0,87 %), Mamberamo (0,65%), dan Supiori (0,56 %). Kabupaten lain di provinsi Papua dengan persentase > 1 hingga < 6 % terhadap jumlah penduduk seluruh Papua (BPS Provinsi Papua, 2010). Pemusatan dan persebaran jumlah penduduk demikian menunjukkan keberagaman kepadatan penduduk terhadap luas wilayahnya.

No Zona

Sumber EmisiTotal

Deforestasi Degradasi OLCC

Luas (ha) % Luas (ha) % Luas (ha) % Luas (ha) %

1 Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam 5,505.16 2.46 19,008.34 8.49 9,315.28 4.161 33,828.78 15.11

2 Hutan Lindung 4,524.02 2.02 14,179.36 6.33 2,141.72 0.957 20,845.10 9.31

3 Hutan Produksi 2,408.40 1.08 79,445.90 35.49 24.86 0.011 81,879.16 36.57

4 Hutan Produksi Konversi 3,938.62 1.76 29,244.66 13.06 1,403.72 0.627 34,587.00 15.45

5 Hutan Produksi Terbatas 3,107.98 1.39 34,525.28 15.42 1,422.10 0.635 35,055.36 17.44

6 Areal Penggunaan Lain 6,195.46 2.77 5,367.38 2.40 2,122.08 0.948 13,684.92 6.11

Total 25,679.64 11.47 181,770.92 81.19 16,429.76 7.339 223,880.32 100.00

Sumber : Hasil analisis tutupan lahan 2006-2011

Tabel 2.6. Luas deforestasi, degradasi dan perubahan tutupan lahan lain di Provinsi Papua sebagai sumber emisi pada setiap fungsi kawasan.




Merauke (6,91 %), dan Kabupaten Mimika (6,42 %). Kapupaten dengan persentase penduduk < 1 % adalah Waropen (0,87 %), Mamberamo (0,65%), dan Supriori (0,56 %). Kabupaten lain di provinsi Papua dengan persentase > 1 hingga < 6 % terhadap jumlah penduduk seluruh Papua (BPS Provinsi Papua, 2010). Pemusatan dan persebaran jumlah penduduk demikian menunjukkan keberagaman kepadatan penduduk terhadap luas wilayahnya.

Gambar 2.6. Distribusi Penduduk Papua berdasarkan tingkat kepadatan (BPS Prov Papua, 2010)

Dengan membandingkan luas wilayah Provinsi Papua dan jumlah

penduduk maka diperoleh tingkat kepadatan penduduk sebanyak 9 orang per

km2. Kota Jayapura adalah daerah yang paling padat dengan tingkat kepadatan

mencapai 339 orang per kilometer persegi.

Gambar 2.6. Distribusi Penduduk Papua berdasarkan tingkat kepadatan (BPS Prov Papua, 2010)

Gambar 2.7 . Tingkat Kepadatan penduduk Provinsi Papua (BPS Papua, 2010)

Dengan membandingkan luas wilayah Provinsi Papua dan jumlah penduduk maka diperoleh tingkat kepadatan penduduk sebanyak 9 orang per km2. Kota Jayapura adalah daerah yang paling padat dengan tingkat kepadatan mencapai 339 orang per kilometer persegi.




Gambar 2.8. Laju Pertumbuhan Penduduk Papua tahun 2000-2010 (BPS Papua, 2010).







Tabel 2.7. Jumlah penduduk asli papua dan non papua di Provinsi Papua berdasarkan kabupaten/kota pada Tahun 2010.

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Papua per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 5,55 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Deiyai adalah yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Papua yakni sebesar 18,91 persen, sedangkan yang terendah di Kabupaten Mamberamo yakni sebesar 0,02 persen. Kota Jayapura walaupun menempati urutan pertama dari jumlah penduduk di Provinsi Papua namun dari sisi laju pertumbuhan penduduk adalah relative moderat yakni sebesar 4,16 persen Penduduk Papua masih lebih dominan dibanding penduduk non Papua dimana persentase penduduk Papua rata-rata mencapai 76,21 persen, sedangkan penduduk non Papua hanya 23,79 persen.

Kabupaten/ Kota Papua Non Papua Total Persentase Papua

Merauke 73,082 122,634 195,716 37.34

Jayawijaya 177,698 18,387 196,085 90.62

Jayapura 68,430 43,513 111,943 61.13

Nabire 62,119 67,774 129,893 47.82

Kepulauan Yapen 64,338 18,613 82,951 77.56

Biak 93,482 33,316 126,798 73.73

Paniai 149,427 4,005 153,432 97.39

Puncak Jaya 99,339 1,809 101,148 98.21

Mimika 75,267 106,734 182,001 41.36

Boven Digoel 37,355 18,429 55,784 66.96

Mappi 72,390 9,268 81,658 88.65

Asmat 68,641 7,936 76,577 89.64

Yahukimo 162,194 2,318 164,512 98.59

Pegunungan Bintang 62,361 3,073 65,434 95.30


Tabel 2.8. Sebaran kampung berdasarkan kawasan hutan dan tipe hutan

Tolikara 113,315 1,112 114,427 99.03

Sarmi 22,935 10,036 32,971 69.56

Keerom 19,725 28,811 48,536 40.64

Waropen 20,396 4,243 24,639 82.78

Supiori 15,283 591 15,874 96.28

Mamberamo Raya 17,088 1,277 18,365 93.05

Nduga 78,377 676 79,053 99.14

Lanny Jaya 148,354 168 148,522 99.89

Mamberamo Tengah 39,315 222 39,537 99.44

Yalimo 50,327 436 50,763 99.14

Puncak 92,510 708 93,218 99.24

Dogiyai 83,395 835 84,230 99.01

Intan Jaya 40,414 76 40,490 99.81

Deiyai 61,565 554 62,119 99.11

Kota Jayapura 90,196 166,509 256,705 35.14

Total 2,159,318 674,063 2,833,381 76.21

Kampung diKawasan Hutan

Hutan Primer Hutan Sekunder Non Hutan Jumlahdan (%)

Hutan Konservasi 58 29 102 189 (9%)

Hutan Lindung 112 44 243 399 (19%)

Hutan Produksi 114 106 247 467 (22%)

Hutan Produksi Konversi (HPK)

130 80 501 711 (34%)

Jumlah pada Kaw. Hutan

414 259 1.093 1.766 (84%)

Areal Peng Lain 16 22 295 333 (16%)

Jumlah 435(21%)

283(13%)

1.395(66%)

2.113(100%)

Sumber : BPS Papua, 2010

Sumber: RTRW Provinsi Papua, 2012

2.3.2. Sebaran Kampung

Penduduk asli Papua telah lama tinggal dan menetap dalam kawasan hutan dan memiliki wilayah adat dan tersebar di berbagai lahan dengan status hutan yang ada. Jumlah kampung di Provinsi Papua tahun 2010 adalah 2.113 kampung. Kampung yang berada di dalam Hutan Konservasi sebanyak 189 kampung (9,0%), kampung di dalam kawasan Hutan Lindung sebanyak 399 kampung (19 %), di dalam kawasan Hutan Produksi terdapat 467 kampung (22%), sebaran kampung terbanyak ada di dalam kawasan Hutan Produksi Konversi yaitu 711 kampung (34%). Sedangkan jumlah kampung di dalam Areal Penggunaan Lain sebanyak 333 kampung (16%). Sebaran jumlah kampung menurut fungsi dan tipe kawasan hutan seperti disajikan pada Tabel 2.8.


Sebaran pemukiman kampung berdasarkan tipe hutan kampung-kampung tersebar di Hutan Primer sebanyak 435 (21 %), di dalam Hutan Sekunder sebanyak 283 kampung (13 %) dan di dalam tipe non Hutan sebanyak 1.395 kampung atau (66 %).

Memperhatikan data sebaran kampung menurut fungsi kawasan hutan dan tipe hutan di atas mengindikasikan bahwa sebanyak 84 % pemukiman penduduk berada di dalam dan di pinggir kawasan hutan, sedangkan hanya 16 % yang berada di luar kawasan hutan. Fakta ini mengindikasikan bahwa kehidupan masyarakat Papua sangat bergantung pada keberadaan hutannya dan akibat ketergantungan tersebut maka tidak mustahil bahwa interaksi masyarakat dengan hutan sangat intensif. Intensifikasi iteraksi ini merupakan tantangan, sekaligus berpotensi potensi sebagai ancaman atas kegiatan pengelolaan dan pelestarian hutan. Banyaknya pusat-pusat pemukiman yang berada dalam kawasan hutan, terutama di dalam kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi merupakan peluang untuk mengimplementasikan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, yang mana masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan dapat berperan aktif dalam pengelolaan hutan adatnya. Namun sebaliknya dibutuhkan strategi khusus yang benar-benar dapat mendorong masyarakat agar secara sadar mau berpartisipasi aktif untuk mengelola hutan sebagai bagian dari budaya mereka. Hal ini sering bertentangan dengan prinsip pengelolaan hutan berbasis investasi yang memandang masyarakat hanyalah sebagai obyek dalam kegiatan investasi atau usahanya. Hal ini akan menjadi salah satu permasalahan yang akan dihadapi dalam implementasi rencana aksi REDD+ di Papua.



dan tipe hutan di atas mengindikasikan bahwa sebanyak 84 % pemukiman

penduduk berada di dalam dan di pinggir kawasan hutan, sedangkan hanya 16

% yang berada di luar kawasan hutan. Fakta ini mengindikasikan bahwa

kehidupan masyarakat Papua sangat bergantung pada keberadaan hutannya

dan akibat ketergantungan tersebut maka tidak mustahil bahwa interaksi

masyarakat dengan hutan sangat intensif. Intensifikasi iteraksi ini merupakan

tantangan, sekaligus berpotensi potensi sebagai ancaman atas kegiatan

pengelolaan dan pelestarian hutan. Banyaknya pusat-pusat pemukiman yang

berada dalam kawasan hutan, terutama di dalam kawasan hutan lindung dan

kawasan konservasi merupakan peluang untuk mengimplementasikan

pengelolaan hutan berbasis masyarakat, yang mana masyarakat di dalam dan di

sekitar kawasan dapat berperan aktif dalam pengelolaan hutan adatnya. Namun

sebaliknya dibutuhkan strategi khusus yang benar-benar dapat mendorong

masyarakat agar secara sadar mau berpartisipasi aktif untuk mengelola hutan

sebagai bagian dari budaya mereka. Hal ini sering bertentangan dengan prinsip

pengelolaan hutan berbasis investasi yang memandang masyarakat hanyalah

sebagai obyek dalam kegiatan investasi atau usahanya. Hal ini akan menjadi

salah satu permasalahan yang akan dihadapi dalam implementasi rencana aksi

REDD+ di Papua.

Gambar 2.9. Peta sebaran kampung menurut kawasan hutan dan perairan di Provinsi Papua (RTRW Provinsi Papua, 2012)


2.3.3. Pemukiman Transmigrasi

Pelaksanaan program transmigrasi di Papua dilaksanakan sejak pra PELITA sampai dengan sekarang dengan jumlah transmigran yang telah ditempatkan di Propinsi Papua sebanyak 147 UPT atau 53.853 KK atau 207.277 jiwa. Luas lahan yang digunakan untuk pembangunan permukiman transmigrasi dari 9 (sembilan) Kabupaten seluas 231.620 Ha , dari luas lahan yang dicadangkan dan potensial untuk lokasi permukiman sebanyak 906.857 Ha, sehingga sisa lahan yang belum dibuka 675.237 Ha . Luas lahan yang dicadangkan sebanyak 906.857 Ha, yang telah mempunyai SK. Pelepasan kawasan hutan sebanyak 15 Kawasan ( lokasi ) seluas 92.304,10 Ha, telah ada persetujuan prinsip pelepasan kawasan Hutan sebanyak 74 lokasi/kawasan seluas 115.026,83 Ha (Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemukiman Prov Papua, 2012).

Sejak diberlakukannya otonomi khusus bagi Provinsi Papua program transmigrasi tidak lagi dilaksanakan hal ini diperkuat dengan Perdasi Nomor 15 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa program transmigrasi akan dilaksanakan setelah jumlah orang Asli Papua mencapai jumlah 20 (dua puluh) juta jiwa (pasal 44 ayat 1). Melalui kebijakan ini diharapkan luas kawasan hutan yang ada tetap dapat dipertahankan dengan memanfaatkan sisa lahan dari luas lahan yang telah di alokasikan.

Tabel 2.9. Luas areal pemukiman transmigrasi yang telah dimanfaatkan dan sisa areal yang belum dimanfaatkan.

No Lokasi/Kabupaten Luas Areal (Ha) Luas areal yang telah dimanfaatkan Sisa Areal

1 Jayapura 40.150 13.360 26.790

2 Keerom 76.172 36.890 39.282

3 Sarmi 92.000 20.690 71.310

4 Paniai/Nabire 135.610 27.586 108.024

5 Biak Numfor 100 38 62

6 Merauke 155.000 111.336 42.664

7 Yapen Waropen 260.250 7.960 252.290

8 Jayawijaya 1.500 0 1.500

9 Mimika 146.075 13. 760 132.315

Jumlah 906.857 231.620 675.237

Sumber: Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Pemukiman, 2012

Luas areal 675,237 ha merupakan lahan usaha II (lahan cadangan transmigran) yang difungsikan sebagai lahan usaha tanaman keras atau perkebunan. Areal inilah yang menjadi perhatian investor di bidang perkebunan dan kehutanan (usaha izin pemanfaatan kayu/IPK), karena lahan ini dikategorikan sebagai APL (Areal Penggunaan Lain). Namun bila dilihat dari potensi tegakan dan tutupan hutannya, areal-areal tersebut masih layak untuk dipertahankan sebagai hutan. Inilah dilema pengelolaan hutan alam di Papua, yang mana masih menyisahkan areal hutan konversi untuk dapat dijadikan lahan non hutan.

2.3.4. Menempatkan Masyarakat Adat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Papua memiliki budaya yang tinggi; salah satu indikatornya adalah bahasa daerah yang mewakili suku-suku di Papua dan ini menjadi dasar bahwa perencanaan pembangunan termasuk strategi dan rencana aksi REDD+ Provinsi. Papua harus melibatkan masyarakat adat


dalam pengelolaan sumberdaya hutan baik yang berada di luar maupun di dalam kawasan hutan. Masyarakat adat memandang bahwa semua hutan yang berada dalam wilayah hukum adatnya adalah hutan adat yang mereka miliki dan dapat mereka manfaatkan untuk pencukupan seluruh kebutuhan hidupnya. Sebaliknya pemerintah menganggapnya sebagai hutan Negara yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah bagi kemakmuran rakyat. Kedua perbedaan anggapan dan pemahaman ini akan terus menjadi pertentangan selama tidak ada kebijakan kompromistik yang dilakukan kedua belah pihak (lihat keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012). Dalam kaitannya dengan SRAP-REDD+ ini, soal perbedaan ini dapat menjadi salah satu kondisi pemungkin yang harus disediakan lebih awal. Kondisi ini dapat diciptakan melalui adanya kebijakan untuk melakukan pemetaan partisipatif Areal hutan masyarakat hukum adat yang nantinya diintegrasikan dalam RTRWP/RTRWK. Batas lahan/hutan masyarakat hukum adat harus terdeleniasi dalam setiap struktur dan pola ruang pembangunan dalam RTRWP/RTRWK. Dengan demikian masyarakat merasa ada pengakuan dan sekaligus legitimasi pemerintah terhadap hak-hak adat masyarakat atas lahan/hutan.

2.4. Permasalahan Utama Deforestasi dan Degradasi Hutan di Papua

Secara umum deforestasi dapat diklasifikasikan menjadi deforestasi terencana dan tidak terencana. Berkurangnya luas kawasan hutan untuk keperluan penggunaan lahan non-hutan dikelompokkan kedalam “deforestasi terencana”. Deforestasi terencana ini bisa disebabkan oleh konversi hutan sebagai akibat dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), konversi untuk keperluan perizinan untuk penggunaan lahan di luar kehutanan seperti perkebunan dan pertambangan. Dalam kawasan hutan, pembukaan hutan tidak terencana dan degradasi dipicu oleh: (i) pembalakan liar dan pengelolaan hutan secara tidak berkelanjutan; (ii) alih guna hutan alam menjadi hutan tanaman, perkebunan dan pertambangan; dan (iii) penegakan peraturan pengelolaan hutan yang lemah.

Meningkatnya laju deforestasi hutan di Papua saat ini diakibatkan oleh semakin meningkatnya usaha penebangan liar (illegal logging) baik yang dilakukan oleh pengelola sumberdaya hutan maupun oleh masyarakat. Juga minimnya kontrol dalam pengelolaan sumberdaya hutan melalui sistem Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pengusahaan Hasil Hutan (HPHH), konversi sumberdaya hutan untuk pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan dan transmigrasi, kebakaran hutan serta tidak adanya pengakuan dan kepastian hak penguasaan akan sumberdaya lahan dan hutan (land tenure right) bagi masyarakat hukum adat yang sering menimbulkan konflik sosial. Seperti diketahui menurut RTRW Provinsi Papua yang secara teknis telah disahkan Menteri Kehutanan tahun 2012, tampak bahwa hampir 80% sebaran kampung di Papua berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Selain itu Penggunaan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan, pemekaran wilayah (Kabupaten/kota) yang kemudian diikuti oleh pemekaran distrik dan kampung juga memberi dampak pada deforestasi dan degradasi hutan. Tanpa pelaksanaan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), maka dapat berpotensi terjadinya open akses terhadap kawasan hutan di Papua.




a. Logpon milik HPH PT. Mamberamo Alas Mandiri di Kab. Mamberamo Raya (areal konsesinya berada dekat kawasan

b. Salah satu gedung kantor milik Pemda Kab. Mamberamo Raya yang lokasinya kantor berada dalam kawasan Suaka

c. Pembangunan sarana jalan untuk mendukung pembangunan dan menghubungkan kampung-

Gambar 2.10. Potret pemicu deforestasi dan degradasi hutan di Papua: Aktivitas

HPH, Pembangunan sarana fisik pemerintahan “bangungan kantor” dan pembangunan jalan untuk menghubungkan kampung-kampung di kabupaten pemekaran, Mamberamo Raya.















a. Salah satu gedung kantor milik Pemda Kab. Mamberamo Raya yang lokasinya kantor berada dalam kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja_©John Mampioper)

b. Logpon milik HPH PT. Mamberamo Alas Mandiri di Kab. Mamberamo Raya (areal konsesinya berada dekat kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja_©John Mampioper)

c. Pembangunan sarana jalan untuk mendukung pembangunan dan menghubungkan kampung-kampung yang dilakukan Pemda Kab. Mamberamo Raya melintasi kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja_©John Mampioper)

Gambar 2.10. Potret pemicu deforestasi dan degradasi hutan di Papua: Aktivitas HPH, Pembangunan sarana fisik pemerintahan “bangunan kantor” dan pembangunan jalan untuk menghubungkan kampung-kampung di kabupaten pemekaran, Mamberamo Raya.


BAB III. VISI, MISI, ISU DAN STRATEGI IMPLEMENTASI REDD+ DI PROVINSI PAPUA

3.1. Visi dan Misi

Visi : Tata Kelola hutan dan lahan mendukung pembangunan berkelanjutan yang adil dan merata di Provinsi Papua tahun 2020.

Misi :

1. Memastikan terjadinya perubahan paradigma pengelolaan hutan dan lahan kearah yang lebih baik

2. Memantapkan Fungsi Lembaga Pengelolaan Hutan yang efektif dan efisien

3. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Hutan dan lahan yang rendah karbon

4. Mengoptimalkan penegakan hukum dan kelembagaan sektor hutan dan lahan

5. Memastikan peran masyarakat adat sebagai pelaku aktif dalam pengelolaan hutan dan lahan

3.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ Provinsi Papua adalah sebagai acuan resmi pemerintah, masyarakat dan stakeholder dalam implementasi skema REDD+ untuk penentuan prioritas program dan aksi mitigasi terkait dengan pembangunan rendah karbon.

Tujuan umum dokumen SRAP REDD+ Provinsi Papua adalah mengurangi degradasi dan deforestasi akibat penggunaan hutan dan lahan gambut.

Secara khusus dan operasional, tujuan penyusunan SRAP-REDD+ Papua adalah untuk:

1. Mengintegrasikan RTRWP, RTRWK, KPH dan wilayah masyarakat Hukum Adat

2. Meningkatkan tata kelola dan kepengurusan hutan dan lahan melalui implementasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

3. Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan pengembangan hutan tanaman rakyat

4. Mengembangkan ekonomi hijau melalui usaha pemanfaatan hutan dan jasa hutan

5. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka adaptasi terhadap gejala dan dampak perubahan iklim.


3.3. Isu dan Strategi REDD+

Isu-isu utama terkait dengan degradasi dan deforestasi di Provinsi Papua dirumuskan sebagai berikut :

1. Prosedur Alih Fungsi Kawasan (pemukiman, perkebunan, pinjam pakai kawasan, dan kebutuhan kawasan strategis daerah merupakan fenomena perluasan Areal Penggunaan Lain (APL).

2. Percepatan penyelesaian RTRW Kabupaten/Kota sebagai dokumen legal perencanaan pembangunan daerah berbasis lahan.

3. Illegal Logging dan perambahan hutan.

4. Hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya hutan/lahan belum terjamin secara legal formal.

5. Berbagai sektor pembangunan cenderung memarjinalkan hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya hutan dan lahan.

6. Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antar sektor baik provinsi, kabupaten/kota dan nasional belum optimal.

7. Wewenang dan tanggung jawab perijinan, rekomendasi perijinan masih tumpang tindih antara SKPD dan antar kementerian

8. Konservasi Keanekaragaman Hayati belum dikelola secara optimal

Isu-isu yang terkait dengan kebijakan mencakup :

1. Tidak konsistennya ketentuan dan peraturan di bidang Kehutanan dari level kebijakan sampai pada level pelaksanaannya, termasuk inkonsistensi antara kebijakan pusat dan daerah.

2. Belum selesainya pelaksanaan tata batas luar dan fungsi kawasan hutan di Provinsi Papua.

3. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH; KPHK, KPHL dan KPHP) sebagai unit manajemen di tingkat tapak belum seluruhnya terbangun.

4. Pemanfaatan kawasan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi sering menimbulkan konflik sosial.

5. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta pengamanan kawasan konservasi belum menunjukkan keberhasilan yang siginifikan, terbukti dengan adanya kasus pencurian kayu dan berkurangnya kawasan hutan.

6. Belum maksimalnya pelibatan secara penuh masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam kegiatan/program kehutanan, terutama untuk kegiatan konservasi dan rehabilitasi.

7. Pemberian akses dan distribusi manfaat dari pengelolaan dari SDA yang melimpah belum menghasilkan nilai tambah yang signifikan untuk daerah dan masyarakat Provinsi Papua.

8. Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya teknis kehutanan, sarana prasarana dan dana.

9. Tumpang tindih kewenangan (mengacu pada UU No 41 dan UU Otonomi khusus nomor 21 tahun 2001).

10. Eforia masyarakat dan pejabat untuk melakukan pemekaran kabupaten dan kota terus meningkat.


Strategi yang dibangun untuk menjawab isu-isu utama di atas melalui implementasi rencana aksi dalam skema REDD+ di provinsi Papua adalah :

1. Mempercepat proses pemantapan kawasan hutan (melalui pembentukan KPH, penataan batas, pengukuhan kawasan hutan, pemetaan wilayah hukum adat dan resolusi ronflik kepemilikan dan penguasaan lahan)

2. Praktek terbaik Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui penerapan sertifikasi PHPL dan SVLK serta intensifikasi pengawasan penerapan RIL

3. Pengembangan ekonomi berbasis budaya masyarakat setempat melalui peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan

4. Mengupayakan kepastian ruang kelola masyarakat melalui skema HKm, HD (hutan desa) dan Perhutanan sosial lain termasuk RHL.

5. Memantapkan Kelembagaan, Regulasi dan Organisasi pengelolaan hutan

6. Pengembangan Keanekaragaman Hayati dan usaha Jasa Lingkungan yang lebih optimal


BAB IV. LANDASAN SPESIFIK SRAP REDD+ PROVINSI PAPUA4.1. Landasan Berfikir Pengembangan SRAP REDD+ Provinsi Papua

Landasan berpikir untuk pengembangan Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ di Provinsi Papua mengacu pada beberapa aturan mendasar selain melihat pada potensi yang dimiliki. Landasan tersebut terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

2. Undang – undang 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.

3. Undang-Undang Otonomi Daerah Khusus Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana yang telah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 Tentang PERPU No. 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

4. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan.

5. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua.

6. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua.

7. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.

Selain beberapa dasar hukum di atas, Strategi dan Rencana Aksi REDD+ di Provinsi Papua berpedoman pada Renstra Provinsi ; Rencana Strategi Provinsi (Masing-masing SKPD yang terkait dengan REDD+), Renstra masing-masing Kabupaten/Kota, RPJMD dan RTRW Provinsi serta RTRW Kabupaten yang digunakan untuk pengembangan pelaksanaan konsep REDD+ di Provinsi Papua.

Untuk menunjang pelaksanaan strategi dan rencana aksi REDD+ dilapangban dibutuhkan data dan fakta lapangan untuk menjadi acuan dalam implementasi SRAP REDD+ di Provinsi Papua, dengan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan mendasar deforestasi dan degradasi hutan baik terencana maupun tidak terencana sehingga tujuan aksi mitigasi dan adaptasi dapat menurunkan level emisi dan meningkatkan stok karbon hutan di wilayah ini.


4.2. Indentifikasi Akar Masalah dan Isu Utama

Departemen Kehutanan mengeluarkan Kebijakan strategis kehutanan mengacu dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.08/Menhut-II/2010 Tanggal 27 Januari 2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014, dengan 8 sasaran pokok program pembangunan kehutanan sebagai , yakni :

a) Pemantapan Kawasan Hutan;

b) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS);

c) Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan;

d) Konservasi keanekaragaman hayati;

e) Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan;

f ) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan;

g) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan;

h) Penguatan kelembagaan kehutanan.

Rencana Strategi yang dibuat oleh Departemen kehutanan sangat mendukung kebijakan pengelolaan hutan yang rendah emisi terutama pada kebijakan pemantapan kawasan hutan, Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS, pengamanan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati. Kebijakan ini sangat terkait dengan kebijakan Kehutanan pemerintah Provinsi Papua antara lain :

Hak kepemilikan hutan dikembalikan ke rakyat dan diatur oleh Pemerintah Daerah melalui Undang-undang Otonomi Khusus dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) sebagai peraturan pelaksanaannya. Hak kepemilikan hutan dikembalikan ke rakyat dan diatur oleh Pemerintah Daerah melalui Undang-undang Otonomi Khusus dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)

21 tahun 2008 sebagai peraturan pelaksanaannya antara lain :

1. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Hutan Tanaman Rakyat Masyarakat Hukum Adat.

2. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Peredaran dan Pengolahan Hasil Hutan Kayu.

3. Peraturan Gubernur Nomor: 13 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA).

4. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Kayu Limbah Pembalakan.

5. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Industri Primer Hasil Hutan kayu Rakyat.

6. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemetaan Hutan Masyarakat Hukum Adat.


7. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.

8. Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Provinsi Papua .

9. Peraturan Gubernur Nomor: 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemberian izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan.

Selain peraturan daerah khusus ada juga rencana dan strategis pembangunan kehutanan antara lain :

1. Pemantapan Kawasan Hutan (Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan)

2. Pembangunan Hutan Rakyat

3. Pembangunan Industri Kayu Rakyat

4. Pengembangan Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu

5. Pengembangan Pengamanan dan Perlindungan Hutan

6. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Kehutanan.

4.3. Prioritas Implementasi SRAP REDD+ Provinsi Papua

Pada prinsipnya impelementasi SRAP REDD+ Papua mengacu pada 5 pilar strategi yang dikembangkan, yaitu ; (1) Kelembagaan, regulasi dan organisasi, (2) Pemantapan Kawasan Hutan, (3) Kepastian ruang kelola masyarakat adat, (4) Pengembangan ekonomi masyarakat adat dan (5) Pengembangan konservasi dan keanekaragaman hayati. Dari 5 pilar spesifik di atas yang menjadi prioritas untuk diimplementasi dalam SRAP REDD+ Papua adalah Kelembagaan, regulasi dan organisasi dan pembentukan kelembagaan REDD+ Provinsi Papua. Sedangkan pilar spesifik yang berikut adalah pemantapan kawasan hutan melalui pembentukan KPH (KPHL, KPHP dan KPHK), penataan batas, pengukuhan kawasan serta resolusi konflik. Kedua strategi ini yang akan menjadi pra kondisi implementasi SRAP REDD+ Papua. Contoh pada strategi tersebut adalah pembentukan lembaga REDD+ di Papua, Pengembangan dan Pembangunan 56 Unit KPH, Review regulasi dan tata kelola hutan dan perijinan serta pembentukan lembaga MRV sedangkan contoh lain pada strategi berikut adalah ; Redesain tata batas, percepatan penetapan fungsi kawasan, dan penentuan lokasi prioritas pengembangan REDD+ Papua.

Walaupun demikian bukan berarti bahwa 3 strategi lainnya tidak dijalankan dalam Dokumen SRAP REDD+ Provinsi Papua, tetapi akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Pengembangan SRAP REDD+ Papua selanjutnya mencakup semua strategi merupakan implementasi yang akan dikembangkan untuk menurunkan emisi di Provinsi Papua khususnya dari sektor kehutanan, lahan gambut dan pertanian.


4.4. Kesiapan Papua dalam Implementasi REDD+

Provinsi Papua sebagai salah satu wilayah dengan kawasan hutan alam yang luas dan sangat kaya akan sumberdaya alam, akan menghadapi kemungkinan laju deforestasi dan degradasi hutan yang tinggi di masa sekarang dan akan datang. Diperkirakan laju deforestasi hutan di Papua dalam kurun waktu 10 tahun ke depan bila tidak dikendalikan dapat mencapai 1 juta ha/tahun. Dari peta tutupan hutan dan perairan Papua, dari luasan total hutan Papua 31,22 juta ha, sekitar 376.000 ha di dalamnya telah dibebani Ijin, baik IUPHHK-HA, IUPHHK HTI maupun konversi hutan untuk perkebunan. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir permintaan lahan untuk investasi IUPHHK maupun konversi untuk areal perkebunan cukup meningkat. Kondisi ini menjadi sebuah tolak ukur awal untuk mendukung argumentasi bahwa Papua adalah wilayah yang sangat layak untuk pelaksanaan REDD+. Dengan mengadopsi prinsip REDD klasik bahwa skema global untuk pengurangan emisi yang hanya bisa dijalankan pada wilayah-wilayah yang tingkat keterancamannya cukup tinggi terhadap deforestasi dan degradasi hutan, maka ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa Papua akan menjadi salah satu wilayah berhutan yang berpeluang mendapatkan inisiatif global lewat skema ini.

Isentif global ini perlu direalisasikan lewat pendanaan yang cukup besar bagi Papua agar aktif menjaga hutan dari ancaman deforetasi dan degradasi. Besar-kecilnya dana tersebut tergantung banyak faktor yang tidak bisa diatur oleh pemerintah Papua (misalnya, harga pasar dan peraturan main pedagangan karbon), tetapi juga pada beberapa faktor yang dapat dipengaruhi pemerintah, termasuk jaminan hak atas karbon, jaminan pelindungan hutan, dan mekanisme pembagian manfaat.

Secara substantif REDD memberikan peluang bagi Papua untuk menjamin tutupan hutannya tetap terjaga pada luasan yang optimum. Selain memberikan manfaat ekologis berupa dipertahankannya tutupan hutan Papua, REDD+ menyiapkan sebuah manfaat ekonomi dan sosial bagi daerah dan masyarakat yang memiliki hutan melalui pengakuan hak tenurial atas hutan adat dan pembagian manfaat adil dan merata. Tentu dengan syarat Papua menjamin adanya sebuah kelembagaan yang dapat dipercaya, kepastian hak atas hutan adat dan kawasan hutan, sistem monitoring pelaporan dan verifikasi yang dirancang memenuhi standar nasional/internasional dan perangkat-perangkat lain yang menjadi syarat implementasi REDD+ secara baik.

Hal penting dalam pemanfatan ruang di Provinsi Papua dalam mendukung implementasi REDD+ adalah tata ruang. Dimana saat ini RTRWP Papua telah mendapatkan Persetujuan Substansi dari Menteri Kehutanan RI. Di dalamnya terdapat visi pembangunan berkelanjutan yang dijadikan dasar dalam mengawal dan mengawasi pemanfaatan ruang di Papua. Ruang-ruang strategis yang menjadi ruang hidup masyarakat dan sumber biodiversity Papua akan dipertahankan. Visi 100 tahun ke depan adalah membangun kualitas hidup manusia Papua dengan tetap mempertahankan kekayaan sumber daya alamnya. Visi Papua 2100 juga menekankan Papua akan menjadi perhatian dunia karena mampu mempertahankan hutan sebagai bagian dari penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup.

Untuk kegiatan-kegiatan pembangunan rendah karbon termasuk REDD+ belum disebutkan secara jelas dalam RTRWP yang ada. Namun dalam rencana strategis pola dan struktur ruang RTRWP telah mendapatkan perhatian melalui penetapan beberapa kawasan strategis provinsi untuk pengembangan pembangunan ekonomi rendah karbon.


Perencanaan dan persiapan yang matang menjadi langkah awal sebelum REDD+ di implemetasikan di Papua. Persiapan termasuk pembuatan kerangka kebijakan, standar-standar, mekanisme dan protokol untuk REDD+ harus dilakukan oleh pemerintah provinsi dan keterlibatan para pihak. Langkah-langkah langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah provinsi Papua terkait implementasi REDD+ antara lain:

• Pembentukan SatuanTugas PembangunanRendah KarbonProvinsi PapuaolehGubernurPapua, yang dibentuk pasca Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati di Papua tahun 2009.

• Melakukan sosialisasi dan lokakarya tentang REDD+ bekerjasama dengan mitra kerjapemerintah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

• UpayapenyiapandanpeningkatanSDMdaerahbaikditingkatpemerintahdanmasyarakatdalam rangka implementasi REDD+ melalui pelatihan-pelatihan teknis REDD+.

• MelakukaninventarisasidanpendugaancadangankarbonkawasanhutanPapua.

• Membangun Proyek percontohan lokasi REDD+ di daerah kabupaten/kota bersamamitrakerja

• Mendorong investasiyangberkelanjutandanetisdalambidangproduksibahanmakanan,air dan keamanan energi dengan dua focus utama, yaitu mendorong UKM untuk berivestasi hijau di Papua dan melakukan restrukturisasi investasi yang tidak aktif atau tidak efisien.

• MenggandenginvestorsdariluarPapuayangmembutuhkanpartneruntukinvestasihijaudiPapua.


BAB V. PENDEKATAN PENGUKURAN KEBERHASILAN RENCANA AKSI DAN SISTEM MONITORING

Sebagai suatu bahan negosiasi, aksi REDD+ mempunyai banyak isu yang terkait dengan lawas, skala spasial, pendekatan dan metode penghitungan pengurangan emisi karbon, hasil yang tidak diinginkan, tingkat rujukan, MRV (monitoring, reporting and verification) dan mekanisme pembayaran. Dalam tingkat unit pengelolaan hutan, maka lawas REDD+ mencakup deforestasi, degradasi hutan, konversi dan pemanfaatan lahan gambut, sedangkan skala spasialnya adalah lokal atau unit pengelolaan hutan. Pendekatan penghitungan karbon REDD+ berbasis pada kinerja (performance). Kebocoran (leakage) bukanlah isu pada tingkat unit pengelolaan hutan, sedangkan unsur waktu (permanence/liability) merupakan isu dalam pengelolaan hutan lestari. Tingkat rujukan (reference level) akan memakai data prediktif atau model pendugaan berbasis data inventarisasi. Sedangkan isu MRV pada tingkat unit pengelolaan hutan lebih banyak mengarah pada bagaimana kegiatan pemantauan persediaan karbon dilakukan, cara melaporkan, dan siapa yang akan memverifikasi serta berapa biayanya. Sedangkan nilai kompensasi harusnya terdiri atas dua tipe, pertama dana insentif untuk inisiasi aksi REDD+ dan kedua pembayaran berbasis kinerja (tingkat pengurangan emisi karbon).

Kegiatan MRV akan mengukur dan melaporkan efektivitas pengurangan emisi dan/atau peningkatan serapan GRK secara kuantitatif menggunakan metode dan prosedur yang handal (akurat, presisi, tepat waktu, lengkap, standar, kompatibel), transparan dan akuntabel. MRV merupakan bagian dari sistem monitoring yang mana metode pengukuran dan hasil yang disampaikan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah baku dan konsisten. Hasil dari MRV akan dijadikan dasar bagi pembayaran atas output/kinerja yang dilakukan oleh lembaga dana kemitraan REDD+. Setiap kegiatan MRV harus sejalan dengan prinsip-prinsip pelaporan IPCC (Intergovermental Panel on Climat Change), yaitu harus transparan, dapat diperbandingkan, konsisten, akurat dan lengkap, ketidakpastian yang minimal, sepanjang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas nasional. Formulasi pendekatan IPCC seperti diilustrasikan pada Gambar 5.1.

MRV dalam implementasinya harus menganut pinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Konsisten (taat azas). Sistem MRV harus menggunakan metoda dan prosedur yang konsisten sehingga hasil pengukuran, pelaporan dan verifikasi pengurangan emisi GRK dapat diperbandingkan dari waktu ke waktu. Sebuah sistem MRV akan menentukan nilai acuan level emisi (reference level/RL) yang akan digunakan sebagai “benchmark” implementasi REDD +.

2. Terbuka (Transparan). Hasil MRV harus mempunyai kredibilitas yang memadai oleh karena itu sistem MRV harus dapat diverifikasi oleh lembaga independen dan dapat diakses oleh publik secara terbuka.

3. Lengkap (menyeluruh). Sistem MRV menggunakan input data dan menghasilkan informasi yang lengkap. Informasi menyajikan semua cadangan carbon dari semua komponen



Pendekatan Pengukuran Keberhasilan Rencana Aksi dan Sistem Monitoring V-2

kapasitas nasional. Formulasi pendekatan IPCC seperti diilustrasikan pada

Gambar 5.1.

Gambar 5.1. Pendekatan IPCC untuk menghitung emisi GRK antropogenik

dengan emisi dan serapan pada simpanan karbon pada berbagai tutupan lahan (UN-REDD Programme 2011).

MRV dalam implementasinya harus menganut pinsip-prinsip sebagai

berikut:

1. Konsisten (taat azas). Sistem MRV harus menggunakan metoda dan

prosedur yang konsisten sehingga hasil pengukuran, pelaporan dan

verifikasi pengurangan emisi GRK dapat diperbandingkan dari waktu ke

waktu. Sebuah sistem MRV akan menentukan nilai acuan level emisi

(reference level/RL) yang akan digunakan sebagai “benchmark”

implementasi REDD +.

2. Terbuka (Transparan). Hasil MRV harus mempunyai kredibilitas yang

memadai oleh karena itu sistem MRV harus dapat diverifikasi oleh lembaga

independen dan dapat diakses oleh publik secara terbuka.

Gambar 5.1. Pendekatan IPCC untuk menghitung emisi GRK antropogenik dengan emisi dan serapan pada simpanan karbon pada berbagai tutupan lahan (UN-REDD Programme 2011).

ekosistemnya yaitu biomassa di atas permukaan tanah (above-ground biomass) seperti batang, cabang, ranting dan daun dan biomasa di bawah permukaan tanah (below-ground biomass) seperti akar dan biomasa yang sudah mengalami dekomposisi sebagian atau seluruhnya (kayu mati/nekromasa, serasah/humus, dan karbon tanah mineral).

4. Akurat (sahih). Diartikan sebagai tingkat kemampuan memberikan hasil pengukuran yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sedangkan ketelitian menyatakan tingkat ketepatan yang dapat digambarkan dengan keragaman rendah. Tingkat keakuratan sangat bergantung pada input data dan metode pengukuran yang digunakan. Sistem MRV harus menghasilkan informasi dengan penuh kehati-hatian yang diturunkan dari data yang diukur secara cermat dan diolah dengan metode yang handal.

5. Dapat diperbandingkan (Komparabel). Hasil MRV harus dapat diperbandingkan dengan hasil MRV dari negara-negara lain, khususnya dikaitkan dengan perdagangan karbon internasional. Karena itu metode pengukuran dan rumus perhitungan emisi harus baku.

Secara umum, kerangka pikir dari MRV seperti diilustrasikan pada Gambar 5.2. Tantangan sistem MRV diperjelas dengan rincian yang memfokuskan pada bagaimana pengukuran, pelaporan, monitoring dan verifikasi dapat dilaksanakan dengan metode yang komparabel dengan kegiatan mitigasi nasional, serta memenuhi persyaratan internasional.


Gambar 5.2. Kerangka pikir pedoman pengukuran karbon dalam Sistem MRV untuk penerapan REDD+



Gambar 5.2. Kerangka pikir pedoman pengukuran karbon dalam Sistem MRV

untuk penerapan REDD+

A. Prinsip MRV dan Perhitungan Emisi

Aksi pengurangan emisi suatu negara harus dapat diukur (Measurable),

dapat dilaporkan (Reportable), dan dapat diverifikasi (Verifiable). Presiden

memberikan arahan agar Indonesia harus siap dengan MRV nasional yang

sesuai standar internasional. Meskipun demikian hendaknya penyesuaian MRV

nasional dengan standar internasional tersebut dipandang sebagai mekanisme

penurunan emisi yang berpotensi besar. Ditinjau dari keefektifan biaya (cost

effectiveness) REDD+, maka prinsip MRV yang akan diterapkan untuk REDD+,

yaitu:

1. Menggunakan IPCC Guidelines terbaru (2006) : AFOLU (Agriculture,

Forestry, Other Land Use)

2. Kombinasi metode inventarisasi penginderaan jauh (remote-sensing

inventory) & didasarkan pengamatan lapangan (ground-based inventory)

3. Memperhitungkan ke lima penumpukan karbon (carbon pools)

4. Hasil penghitungan : transparan dan terbuka untuk review dan diakses

oleh publik

Untuk mendukung prinsip MRV tersebut, maka perhitungan emisi

termasuk REDD+ harus didasarkan kepada data perubahan tutupan hutan dari

hasil remote sensing, penggunaan faktor emisi dan faktor serapan karbon lokal

A. Prinsip MRV dan Perhitungan Emisi

Aksi pengurangan emisi suatu negara harus dapat diukur (Measurable), dapat dilaporkan (Reportable), dan dapat diverifikasi (Verifiable). Presiden memberikan arahan agar Indonesia harus siap dengan MRV nasional yang sesuai standar internasional. Meskipun demikian hendaknya penyesuaian MRV nasional dengan standar internasional tersebut dipandang sebagai mekanisme penurunan emisi yang berpotensi besar. Ditinjau dari keefektifan biaya (cost effectiveness) REDD+, maka prinsip MRV yang akan diterapkan untuk REDD+, yaitu:

1. Menggunakan IPCC Guidelines terbaru (2006) : AFOLU (Agriculture, Forestry, Other Land Use)

2. Kombinasi metode inventarisasi penginderaan jauh (remote-sensing inventory) & didasarkan pengamatan lapangan (ground-based inventory)

3. Memperhitungkan ke lima penumpukan karbon (carbon pools)

4. Hasil penghitungan : transparan dan terbuka untuk review dan diakses oleh publik

Untuk mendukung prinsip MRV tersebut, maka perhitungan emisi termasuk REDD+ harus didasarkan kepada data perubahan tutupan hutan dari hasil remote sensing, penggunaan faktor emisi dan faktor serapan karbon lokal serta tersedianya data kegiatan seperti perubahan luas berbagai penutupan lahan sub kategori hutan, luas hutan tanaman (hasil kegiatan misalnya program RHL/GERHAN, HTI, HTR, HR) serta angka kerusakan hutan seperti dampak pembalakan, kebakaran, perambahan dan data pendukung lainnya.

Data cadangan karbon dan perubahannya didasarkan kepada IPCC-GL 2006, yang memperhitungkan lima sumber penumpukan karbon (carbon pools). Metode pengukuran karbon di lapangan dengan menempatkan plot-plot contoh telah dikembangkan (McDicken 1997, IPCC GL, 2006, Kurniatun dan Rahayu, 2007, GOFC-Gold, 2009). Lima penumpukan karbon yaitu :


1. Biomassa di atas tanah (above ground biomass),

2. Biomassa di bawah tanah (below ground biomass),

3. Pohon yang mati (dead wood),

4. Serasah (litter),

5. Tanah mineral (mineral soil)

Metode perhitungan penurunan emisi dari kegiatan REDD+, yang diakui internasional seperti metode IPCC GL. IPCC (Inter Governmental panel on Climate Change) telah mengembangkan metode inventasisasi GRK sejak tahun 1996, yaitu melalui IPCC Guideline revised 1996, IPCC Good Practice Guidance (IPCC GPG) 2003 dan IPCC Guideline (GL) 2006.

IPCC GL 1996 tersebut direvisi melalui GPG 2003 dan diperbaharui dengan IPCC GL 2006. Aplikasi IPCC GL 2006 akan menghasilkan inventarisasi yang lebih baik, mengurangi ketidakpastian (reduced uncertainity), konsisten pembagian kategori lahan, estimasi serapan dan emisi GRK untuk seluruh kategori lahan, karbon pool yang relevan serta non CO2 gas (berdasarkan analisis key source/sink category). Hal ini berimplikasi kepada penyediaan data untuk activity data dan faktor emisi terhadap seluruh kategori lahan, karbon pool dan non-CO2 gas yang terkait.

LULUCF IPCC GPG 2003 dan GL 2006, membagi kategori lahan kedalam 6 kategori yaitu: (1) lahan hutan (Forest land), (2) padang rumput (Grassland), (3) Lahan pertanian (Cropsland), (4) Lahan gambut (Wetland), (5) Permukiman (Settlement), dan (6) lahan lainnya (Other land). Setiap kategori penggunaan lahan memiliki potensi GRK yang berbeda tergantung pada tingkat aktivitas yang terjadi pada masing-masing penggunaan lahan tersebut.

Kategori penggunaan lahan versi IPCC 2006, apabila dihubungkan dengan pembagian kelas tutupan hutan versi Departemen Kehutanan (Dirjen Planologi) Indonesia seperti tampak pada Tabel 5.1.



Kategori penggunaan lahan versi IPCC 2006, apabila dihubungkan

dengan pembagian kelas tutupan hutan versi Departemen Kehutanan (Dirjen

Planologi) Indonesia seperti tampak pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Pembagian kategori hutan Indonesia ke dalam IPCC Guideline 2006.

Keterangan: FL : Forestland

GL : Grassland WL : Weatlands OL : Other Land CL : Cropland S : Settlemant

Untuk kepentingan REDD+, metode penghitungan penurunan emisi

menggunakan IPCC GL, 2006 telah disediakan instrumen perhitungan

(spreadsheet Excel). Pada prinsipnya besarnya emisi adalah hasil perkalian

antara data aktivitas (activity data) dengan faktor emisi (emission factor). Untuk

data aktivitas REDD+ harus menggunakan data spasial dengan resolusi yang

baik, yang dapat memantau terjadinya perubahan penutupan lahan sesuai

dengan kategori penutupan lahan IPCC. Sedangkan untuk faktor emisi dan

serapan karbon harus menggunakan data lokal dari hasil pengukuran lapangan

(hasil pengukuran karbon pada plot standar). Pengukuran persediaan karbon di

lapangan pada dasarnya untuk mendapatkan kerincian yang tinggi (Tier 3).

Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi metode IPCC GL adalah

Tabel 5.1. Pembagian kategori hutan Indonesia ke dalam IPCC Guideline 2006.


Keterangan:

FL : Forestland

GL : Grassland

WL : Weatlands

OL : Other Land

CL : Cropland

S : Settlemant

Untuk kepentingan REDD+, metode penghitungan penurunan emisi menggunakan IPCC GL, 2006 telah disediakan instrumen perhitungan (spreadsheet Excel). Pada prinsipnya besarnya emisi adalah hasil perkalian antara data aktivitas (activity data) dengan faktor emisi (emission factor). Untuk data aktivitas REDD+ harus menggunakan data spasial dengan resolusi yang baik, yang dapat memantau terjadinya perubahan penutupan lahan sesuai dengan kategori penutupan lahan IPCC. Sedangkan untuk faktor emisi dan serapan karbon harus menggunakan data lokal dari hasil pengukuran lapangan (hasil pengukuran karbon pada plot standar). Pengukuran persediaan karbon di lapangan pada dasarnya untuk mendapatkan kerincian yang tinggi (Tier 3). Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi metode IPCC GL adalah terletak pada terminologi perubahan tutupan lahan yang digunakan, termasuk pendefinisiannya serta standar kriteria dan indikator penetapannya. Operasionalisasi terminologi perubahan tutupan lahan ini akan berkaitan dengan penetapan nilai faktor emisi akibat perubahan tutupan lahan dimaksud. Ketidak jelasan definisi dan kriteria yang digunakan, akan menyebabkan bias dalam penentuan nilai indeks faktor emisi perubahan tutupan lahan dalam formulasi perhitungan dengan metode IPCC-GL Untuk MRV dan penghitungan karbon (carbon accounting) dikenal ada tiga tingkat (tier): tier 1, 2 dan 3. Makin tinggi tier makin rinci. Tier 1 menggunakan parameter dan formula default global, Tier 2 menggunakan parameter spesifik nasional, sedangkan Tier 3 menggunakan metode, model dan inventarisasi yang dilakukan secara berulang pada skala lokal. Penghitungan emisi karbon pada tingkat unit pengelolaan hutan ada dalam MRV Tier 3. Metode perhitungan karbonnya dapat dilakukan dengan dua pendekatan (IPCC, 2006) yaitu “perbedaan stok” (stock-difference approach) dan “tambah-hilang” (gain-loss approach).

Pendekatan perbedaan stok adalah menghitung beda stok karbon pada dua waktu yang berbeda. Ini dapat digunakan jika kedua stok karbon telah diukur, misalnya melalui inventarisasi hutan berkala pada plot permanen. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menduga emisi karbon yang terjadi sebagai akibat baik oleh deforestasi maupun degradasi hutan ataupun aksi mitigasi. Untuk pembalakan tebang pilih (selective logging) seperti Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), data hutan utuh (Virgin forest) dapat digunakan untuk hutan yang belum ditebang. Deforestasi umumnya disebabkan oleh konversi lahan baik secara terencana maupun tidak direncanakan. Sedangkan degradasi hutan disebabkan oleh pembalakan sistem tebang pilih, kebakaran hutan skala luas, perambahan hutan skala luas dan penggunaan hutan untuk pertanian/perkebunan. Formulasi umum perhitungan perbedaan stock carbon pada dua waktu pengukuran adalah:




terletak pada terminologi perubahan tutupan lahan yang digunakan, termasuk

pendefinisiannya serta standar kriteria dan indikator penetapannya.

Operasionalisasi terminologi perubahan tutupan lahan ini akan berkaitan dengan

penetapan nilai faktor emisi akibat perubahan tutupan lahan dimaksud. Ketidak

jelasan definisi dan kriteria yang digunakan, akan menyebabkan bias dalam

penentuan nilai indeks faktor emisi perubahan tutupan lahan dalam formulasi

perhitungan dengan metode IPCC-GL

Tabel 5.2. Daftar tabel-tabel excel yang digunakan dalam inventarisasi GRK sektor kehutanan menurut IPCC Guideline 2006.

Tabel 5.2. Daftar tabel-tabel excel yang digunakan dalam inventarisasi GRK sektor kehutanan menurut IPCC Guideline 2006.


Tabel 5.3. Total Stok Karbon (Above Ground Biomass) Provinsi Papua periode 2006-2021.

Gambar 5.3. Pendekatan perbedaan stok karbon (IPCC, 2006; Angelsen dkk, 2008)

ΔC = (Ct2 - Ct1)/(t2-t1)

dimana,

ΔC = Perubahan stok karbon tahunan (tC/tahun)

Ct1 = Karbon stok pada t1 (tC)

Ct2 = Karbon stok pada t2 (tC)

Stok Karbon Tahun ke-2

Stok Karbon Tahun ke-1

Berdasarkan pendekatan tersebut di atas maka stok karbon Provinsi Papua yang dihasilkan pada berbagai zona fungsi hutan berdasarkan tutupan lahan hasil interprestasi citra satelit tahun 2006-2011, serta stok karbon hasil simulasi berdasarkan rencana pembangunan di Provinsi Papua dengan pendekatan perbedaan stok karbon disajikan pada Tabel 5.3.

No. Zona Luas (Ha)

Total Stock Karbon Provinsi Papua (ton x 1 Juta)

Thn 2006 Thn 2011 Thn 2016 Thn 2021

Stock (%) Stock (%) Stock (%) Stock (%)

1 KSA 5,161,950.40 726.30 15.98 716.67 16.00 707.54 16.13 698.95 16.26

2 HL 6,431,449.90 1,045.89 23.01 1,040.79 23.23 1,035.48 23.61 1,029.80 23.95

3 HP 4,385,910.30 654.31 14.39 635.13 14.18 618.28 14.10 603.56 14.04

4 HPK 3,138,152.50 393.57 8.66 385.30 8.60 380.62 8.68 357.78 8.32

5 HPT 4,588,417.20 747.58 16.44 738.31 16.48 729.20 16.63 720.40 16.76

6 APL 1,608,762.60 181.47 3.99 176.45 3.94 135.37 3.09 119.04 2.77

7 KSA Gambut 1,500,816.10 224.35 4.93 222.30 4.96 220.27 5.02 218.25 5.08

8 HL Gambut 1,416,348.30 231.20 5.09 228.71 5.10 226.29 5.16 223.93 5.21

9 HP Gambut 340,420.10 41.02 0.90 40.02 0.89 39.08 0.89 38.21 0.89

10 HPK Gambut 906,401.60 85.56 1.88 85.40 1.91 85.24 1.94 85.08 1.98

11 HPT Gambut 1,370,466.30 206.27 4.54 203.28 4.54 200.45 4.57 197.70 4.60

12 APL Gambut 84,497.60 8.79 0.19 8.02 0.18 7.40 0.17 6.90 0.16

JUMLAH 30,933,592.90 4,546.30 100.00 4,480.37 100.00 4,385.21 100.00 4,299.57 100.00

Data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa stok karbon (Above Ground Biomass) di Provinsi Papua pada akhir periode mitigasi (tahun 2021) mencapai 4.299.570.000 ton CO2 –eq. Stok karbon per zona tutupan lahan diurutkan menurut nilai tertinggi ke terendah berturut-turut Hutan Lindung sebesar 1.253.730.000 ton CO2-eq (29,16%), Hutan Produksi Terbatas sebesar 918.100.000 ton CO2-eq (21,35%), Kawasan dan Suaka Alam/Pelestarian Alam sebesar 917.2000.000 ton CO2-eq (21,33%), Hutan Produksi (HP) sebesar 641.760.000 ton CO2-eq (14,93%), Hutan Produksi Konversi (HPK) sebesar 442.850.000 ton CO2-eq dan Areal Penggunaan Lain (APL) sebesar 125.930.000 ton CO2-eq.

Pendekatan “tambah-hilang” merupakan pendekatan berdasarkan konsep ekologi hutan, yaitu bagaimana hutan tumbuh dan bagaimana hutan terganggu atau ditebang. Pendekatan ini memperkirakan neraca bersih dari penambahan dan pengurangan stok karbon. Penambahan

stok karbon diperoleh dari pertumbuhan dan perpindahan antara lokasi penumpukan karbon. Misalnya dari stok karbon pada biomassa tumbuhan ke stok karbon tanah dan atau necromasa. Kehilangan stok karbon bisa terjadi oleh pemanenan kayu, kebakaran hutan dan lain-lain. Petak ukur permanen (PUP) diperlukan untuk memperkirakan pertambahan karbon tiap tahun. Formula umum perhitungan perbedaan karbon dengan pengekatan “Tambah-Hilang” sebagai berikut:

ΔC = ΔCgain – ΔCloss

dimana,

ΔC = Perubahan stok karbon tahunan (tC/tahun)

ΔCgain = Penambahan karbon tiap tahun tC/tahun)

ΔCloss = Kehilangan karbon tiap tahun (tC/tahun)Peng

ambi

lan

Carb

onle

wat

per

tum

buha

n

Tipe Penggunaan

LahanPemanenanGangguan

Untuk kepentingan penilaian keberhasilan aksi REDD+ pada unit pengelolaan hutan, maka hubungan antara Kegiatan (Activity), tujuan (Objective), luaran (Output), dampak (Outcome) dan indikator (Indicator) yang dapat digunakan seperti dideskripsikan pada Tabel 5.4.

Kegiatan Output Outcome Indikator

Penurunan Deforestasi (“D” Pertama)

Pendekatan dan metode untuk:• PHL(pengelolaanHutan

Lestari)• Konservasi

keanekaragaman hayati• Konservasistokkarbon• Kebijakandaninsentif

untuk menurunkan konversi hutan

1. Pelaksanaan (commiting) hutan sebagai rosot karbon dan stabilisasi kawasan hutan dengan tutupan pohon.

2. Sinergi mitigasi dan adaptasi untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim.

• Kawasanhutanyangdikonservasi (Ha)

• ReduksiemisiCO2(ton)

Penurunan degradasi hutan (“D” Kedua)

• Pendekatandanmetodeuntuk PHL

• Kebijakandaninsentifuntuk adopsi PHL sebagai praktek untuk penurunan GRK

• RILdanSVLK

1. Pengembalian hutan sebagai rosot karbon

2. Sistem PHL dilaksanakan.3. Sinergi mitigasi

dan adaptasi untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim.

• ReduksiemisiCO2(ton)• %tutupantajukpohon• Peningkatan%dalam

karbon tanah

Peningkatan stokkarbon di hutan dan bukan hutan (“+” pada REDD+)

Pendekatan dan metode untuk• Pengelolaanlanskap:• Aforestasi,reforestasi,

agroforestry, pengayaan karbon tanah

• Peningkatanstokkarbondan pengurangan emisi CO2 di lahan pertanian

• Konservasikeanekaragamanhayati

• Peningkatanproduktivitasdan penghidupan masyarakat.

1. Pengembalian rosot karbon yang hilang dalam lanskap

2. Pembuatan karbon pool yang baru dalam lanskap.

3. Pengelolaan lahan untuk beragam jasa lingkungan

4. Pengembangan kebijakan untuk pengelolaan lahan terpadu melalui pendekatan ekosistem

• Lahanyangteraforestasidan terreforestasi (Ha)

• Lahanyangkembalidi-restorasi (Ha)

• Peningkatankarbonstok(ton) di lahan hutan dan bukan hutan

• Peningkatankarbontanah (%)

• Lapangankerjaanyangtersedia

Tabel 5.4. Tujuan, output, outcome dan indikator REDD+ pada unit pengelolaan hutan (Modifikasi dari UNEP, 2009 dalam Purbawiyatna, 2012)


Tabel di atas menunjukkan bagaimana pengelolaan hutan lestari berperan dalam kegiatan REDD+ pada tingkat unit pengelolaan hutan. Lawas REDD+ terfokus pada penurunan emisi dari deforestasi, degradasi hutan dan peningkatan stok karbon. Informasi dari kegiatan pengurangan deforestasi merupakan pendekatan dan metode untuk pengelolaan hutan lestari yang meliputi konservasi karbon dan keanekaragaman hayati serta kebijakan dan insentif untuk mengurangi konversi hutan. Sedangkan hasil nyata dari kegiatan deforestasi berupa pelaksanaan pengelolaan hutan dinilai sebagai rosot (sink) karbon serta sinergi dengan kegiatan adaptasinya. Indikator dari pengurangan emisi deforestasi adalah kawasan hutan yang tetap dipertahankan sebagai hutan (Ha) dan penurunan emisi karbon (ton) yang diserap oleh hutan untuk pertumbuhan (carbon stock).

Untuk pengurangan emisi dari degradasi hutan, luarannya adalah pendekatan dan metoda pengelolaan hutan lestari serta kebijakan dan insentif untuk mengadopsi model pengelolaan hutan lestari sebagai praktek untuk mereduksi GRK (RIL, PHPL/SVLK). Hasil dari kegiatan ini adalah pengembalian hutan sebagai rosot karbon, sebagai akibat terlaksananya sistem pengelolaan hutan lestari dan sinergi antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Indikator keberhasilannya adalah penurunan emisi karbon (ton), peningkatan tutupan tajuk (%) dan peningkatan stok karbon tanah (% atau ton). Sedangkan kegiatan peningkatan sediaan karbon hutan menghasilkan pendekatan dan metode pengelolaan lanskap, aforestasi, reforestasi, agroforestry, pengayaan karbon tanah, hutan peningkatan stok karbon di lahan pertanian, konservasi keanekaragaman hayati dan peningkatan penghidupan masyarakat. Kegiatan ini diantaranya akan mengembalikan rosot karbon yang hilang dan membuat sedian karbon yang baru. Indikator keberhasilannya adalah lahan berhutan baru atau hasil reforestasi, peningkatan sedian karbon dan tersedianya lapangan kerja baru.


BAB VI. REFERENCE EMISSION LEVEL (REL) DAN AKSI MITIGASI PROVINSI PAPUA6.1. Reference Emission Level (REL) Provinsi Papua

Penyusunan Reference Emission Level (REL) pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Papua (REDD+) menggunakan metode perbedaan stok karbon (stock difference) dari perubahan tutupan lahan. Pendekatan ini dianggap lebih praktis karena hanya menghitung emisi dari tutupan lahan (land cover) yang mengalami perubahan. Sehingga perubahan lahan dianggap akan menyebabkan emisi maupun sequestrasi karbon. Emisi terjadi apabila terjadi penurunan kualitas tutupan lahan, sedangkan sequestrasi terjadi bila terjadi peningkatan kualitas tutupan lahan. Data tutupan lahan yang digunakan dalam perhitungan REL Provinsi Papua adalah data tutupan lahan tahun 2006 dan tahun 2011 yang berasal dari Badan Planologi (BAPLAN) Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Perubahan tutupan lahan pada periode 2006-2011 menjadi pilihan untuk perhitungan karena didasarkan pada kesepakatan nasional untuk menggunakan periode data dimaksud.

REL yang menjadi dasar untuk implementasi REDD+ di Provinsi Papua dikuantifikasi berdasarkan pendekatan masa lalu (historical based) dan juga berdasarkan rencana pembangunan (forward looking) di Provinsi Papua. Hal ini bertujuan untuk membandingkan pemanfaatan lahan untuk kepentingan pembangunan di masa lalu (2006-2011), dengan pemanfaatan lahan dimasa yang akan datang yang disesuaikan dengan rencana pembangunan, terutama yang terkait dengan penggunaan hutan dan lahan.


Reference Emission Level (REL) dan Aksi Mitigasi Provinsi Papua VI-2

Gambar 6.1. Reference Emission Level (REL) Provinsi Papua

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan emisi kumulatif

dengan 2 (dua) pendekatan perhitungan yang dilakukan. Emisi berdasarkan data

masa lalu memiliki bias yang sangat besar karena hanya didasarkan pada

data/informasi perubahan penggunaan lahan di masa lalu yang diproyeksikan

hingga tahun 2021. Sehingga perubahan tutupan lahan pada masa yang akan

datang diasumsikan sama. Pendekatan kuantifikasi dengan pendekatan forward

looking menunjukkan emisi kumulatif yang berbeda. Hal ini terjadi karena

pendekatan ini selain menggunakan data penggunaan lahan di masa lalu, juga

menggunakan data-data rencana pembangunan yang terkait dengan

penggunaan dan perubahan penggunaan lahan yang telah dituangkan di dalam

dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi Papua. Hasil

kuantifikasi dengan forward looking dianggap menggambarkan perhitungan emisi

yang lebih real.

Hasil perhitungan Net emisi (emisi bersih) periodikal dengan pendekatan

historical dan forward looking berdasarkan perubahan tutupan lahan pada

berbagai tipe kawasan hutan di Provinsi Papua dapat dilihat pada Tabel 6.1.

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

1,000,000,000

2006 2011 2016 2021

Emis

i Kom

ulla

tif (

ton

CO2-

Eq)

Tahun

Emisi Historical Emisi Forward Looking

Gambar 6.1. Reference Emission Level (REL) Provinsi Papua


Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan emisi kumulatif dengan 2 (dua) pendekatan perhitungan yang dilakukan. Emisi berdasarkan data masa lalu memiliki bias yang sangat besar karena hanya didasarkan pada data/informasi perubahan penggunaan lahan di masa lalu yang diproyeksikan hingga tahun 2021. Sehingga perubahan tutupan lahan pada masa yang akan datang diasumsikan sama. Pendekatan kuantifikasi dengan pendekatan forward looking menunjukkan emisi kumulatif yang berbeda. Hal ini terjadi karena pendekatan ini selain menggunakan data penggunaan lahan di masa lalu, juga menggunakan data-data rencana pembangunan yang terkait dengan penggunaan dan perubahan penggunaan lahan yang telah dituangkan di dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi Papua. Hasil kuantifikasi dengan forward looking dianggap menggambarkan perhitungan emisi yang lebih real.

Hasil perhitungan Net emisi (emisi bersih) periodikal dengan pendekatan historical dan forward looking berdasarkan perubahan tutupan lahan pada berbagai tipe kawasan hutan di Provinsi Papua dapat dilihat pada Tabel 6.1.

No. Zona Pendekatan

Net Emisi (ton CO2-Eq/year)

Tahun 2006-2011 Tahun 2011-2016 Tahun 2016-2021

Net Emisi (%) Net Emisi (%) Net Emisi (%)

1 KSAHistorical 8,579,503.93 17.40 8,112,739.29 17.57 7,714,280.47 17.75

Forward looking 8,579,503.93 17.40 8,188,722.45 11.51 7,788,690.22 14.96

2 HLHistorical 5,591,280.37 11.34 5,577,311.21 12.08 5,563,777.59 12.80

Forward looking 5,591,280.37 11.34 5,914,580.82 8.31 5,897,552.60 11.33

3 HPHistorical 15,027,869.59 30.48 13,257,441.05 28.71 11,734,864.18 27.00

Forward looking 15,027,869.59 30.48 13,343,210.29 18.75 11,816,190.29 22.70

4 HPTHistorical 6,528,760.96 13.24 6,200,803.96 13.43 5,908,239.23 13.59

Forward looking 6,528,760.96 13.24 6,199,189.06 8.71 5,491,232.03 10.55

5 HPKHistorical 9,221,372.13 18.70 8,936,796.06 19.35 8,667,665.02 19.94

Forward looking 9,221,372.13 18.70 9,026,114.09 12.68 8,754,517.26 16.82

6 APLHistorical 4,357,164.02 8.84 4,099,898.39 8.88 3,874,446.95 8.91

Forward looking 4,357,164.02 8.84 28,490,581.86 40.04 12,313,523.92 23.65

JUMLAHHistorical 49,305,951.00 100.00 46,184,989.96 100.00 43,463,273.43 100.00

Forward looking 49,305,951.00 100.00 71,162,398.58 100.00 52,061,706.32 100.00

Tabel 6.1. Perbandingan Net emisi Provinsi Papua periode tahun 2006-2021 berdasarkan tipe kawasan hutan.

Data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2006-2011, net emisi terbesar di Provinsi Papua berasal secara berturut-turut adalah dari kawasan Hutan Produksi sebesar 15.027.869,59 ton CO2-eq (30,48%), Hutan Produksi Konversi sebesar 9.221.372,13 ton CO2-eq (18,70%), Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam (KSA/PA) sebesar 8.579.503,93 ton CO2-eq (17,40%), Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebesar 6.528.760,96 (13,34%), Hutan Lindung (HL) sebesar 5.591.280,37 ton CO2-eq (11,34%) dan Areal Penggunaan Lain (APL) sebesar 4.357.164,02 (8,84%). Hal yang menarik dari kondisi eksisting ini adalah bahwa HL dan KSA/PA yang merupakan kawasan hutan yang seharusnya terlindungi dan dimanfaatkan secara terbatas, ternyata memberikan kontribusi yang nyata terhadap net emisi Provinsi Papua yaitu sebesar 28,74%. Data Net emisi pada periode 2011-2021 tentunya akan berubah menurut rencana pembangunan dan intensitas penggunaan lahan terutama yang terkait dengan penggunaan lahan dan konversi hutan. Namun demikian penggunaan lahan untuk pembangunan lebih diprioritaskan pada areal penggunaan lain dan lahan hutan produksi konversi yang benar-benar tidak dapat dipertahankan sebagai hutan. Prioritas berikutnya adalah pemanfaatan lahan-lahan tidak produktif di dalam kawasan hutan.


Sekalipun prioritas penggunaan lahan untuk kebutuhan pembangunan ini sulit sekali untuk direalisasikan secara murni. Namun bila di dalam penyusunan RTRWP/K, prioritas tersebut telah dijadikan dasar pertimbangan dalam penentuan struktur dan pola ruang. Dengan demikian, paling tidak RTRWP/K sebagai dokumen legal pelaksanaan pembangunan telah mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang berpihak pada pengurangan deforestasi dan degradasi hutan sebagaimana yang diharapkan dalam skema aksi REDD+.

Hasil perhitungan Net Emisi (Emisi Bersih) menurut zona fungsi kawasan dan sumber emisi di Provinsi Papua seperti dideskripsikan pada Tabel 6.2.

No. Zona Sumber Emisi

Net Emisi (ton CO2-Eq/thn)

2006-2011 2011-2016 2016-2021

Historical FL Historical FL Historical FL

1 KSA Deforestasi 2,217,113.45 2,217,113.45 2,325,157.52 2,400,382.89 2,425,135.08 2,499,452.64

Degradasi 5,491,240.13 5,491,240.13 5,003,250.25 5,002,560.58 4,579,030.25 4,577,799.09

OLCC 871,150.35 871,150.35 784,331.52 785,778.98 710,115.14 711,438.49

Sub Total 1 8,579,503.93 8,579,503.93 8,112,739.29 8,188,722.45 7,714,280.47 7,788,690.22

2 HL Deforestasi 2,135,679.20 2,135,679.20 2,196,713.48 2,529,748.69 2,254,863.25 2,584,981.02

Degradasi 3,294,285.11 3,294,285.11 3,230,036.81 3,229,701.73 3,167,295.53 3,166,315.86

OLCC 161,316.06 161,316.06 150,560.92 155,130.40 141,618.80 146,255.71

Sub Total 2 5,591,280.37 5,591,280.37 5,577,311.21 5,914,580.82 5,563,777.59 5,897,552.60

3 HP Deforestasi 1,330,914.38 1,330,914.38 1,337,271.12 1,425,460.82 1,341,829.22 1,427,379.71

Degradasi 13,695,132.14 13,695,132.14 11,918,329.79 11,915,910.03 10,391,175.17 10,386,951.92

OLCC 1,823.07 1,823.07 1,840.14 1,839.45 1,859.78 1,858.67

Sub Total 3 15,027,869.59 15,027,869.59 13,257,441.05 13,343,210.29 11,734,864.18 11,816,190.29

4 HPK Deforestasi 1,602,792.67 1,602,792.67 1,763,173.28 1,870,516.83 1,897,249.11 1,585,951.03

Degradasi 4,789,504.20 4,789,504.20 4,311,088.49 4,309,124.30 3,891,462.10 3,887,922.32

OLCC 136,464.09 136,464.09 126,542.19 19,547.93 119,528.01 17,358.68

Sub Total 4 6,528,760.96 6,528,760.96 6,200,803.96 6,199,189.06 5,908,239.23 5,491,232.03

5 HPT Deforestasi 1,656,941.24 1,656,941.24 1,679,953.19 1,770,093.62 1,701,913.75 1,790,881.90

Degradasi 7,423,172.96 7,423,172.96 7,118,148.11 7,116,759.96 6,829,251.57 6,826,613.78

OLCC 141,257.93 141,257.93 138,694.77 139,260.51 136,499.70 137,021.57

Sub Total 4 9,221,372.13 9,221,372.13 8,936,796.06 9,026,114.09 8,667,665.02 8,754,517.26

6 APL Deforestasi 2,762,046.94 2,762,046.94 2,653,437.76 26,171,040.15 2,554,554.33 11,072,448.44

Degradasi 1,418,894.74 1,418,894.74 1,265,439.28 1,265,263.90 1,134,726.13 1,134,409.76

OLCC 176,222.35 176,222.35 181,021.36 1,054,277.80 185,166.49 106,665.72

Sub Total 5 4,357,164.02 4,357,164.02 4,099,898.39 28,490,581.86 3,874,446.95 12,313,523.92

Total 1+2+3+ 4+5

Deforestasi 11,705,487.88 11,705,487.88 11,955,706.34 36,167,243.00 12,175,544.74 20,961,094.75

Degradasi 36,112,229.27 36,112,229.27 32,846,292.72 32,839,320.50 29,992,940.76 29,980,012.73

OLCC 1,488,233.85 1,488,233.85 1,382,990.90 2,155,835.08 1,294,787.94 1,120,598.85

Jumlah Deforestasi+Degradasi

+ OLCC49,305,951.00 49,305,951.00 46,184,989.96 71,162,398.58 43,463,273.43 52,061,706.32

Tabel 6.2. Net emisi (ton CO2-Eq) di Provinsi Papua berdasarkan kawasan hutan dan sumber emisi.

Data pada Tabel memperlihatkan bahwa sumber emisi utama adalah deforestasi, degradasi hutan dan perubahan tutupan hutan lain (other land cover change/OLCC). Aktivitas yang menjadi sumber emisi tersebut terjadi di semua zone fungsi kawasan. Yang menarik dari data yang dideskripsikan pada Tabel 6.2 tampak bahwa aktivitas degradasi dan deforestasi serta perubahan tutupan lahan lain yang terjadi di zona KSA dan HL seharusnya tidak terlalu besar. Namun berdasarkan


hasil perhitungan emisi ternyata emisi bersih yang terjadi di KSA dan HL hampir sama dengan emisi bersih pada hutan Produksi dan areal penggunaan lain. Artinya bahwa deforestasi dan degradasi hutan pada KSA dan HL terjadi secara intensif mendekati seperti yang terjadi di Hutan Produksi dan areal penggunaan lain. Fakta ini dibuktikan dengan hasil interprestasi Citra Satelit tahun 2006-2011, bahwa terjadi perubahan tutupan lahan yang nyata pada zone fungsi kawasan KSA dan HL selama periode tersebut. Dan perubahan tutupan lahan ini hampir sama dengan yang terjadi di hutan produksi dan areal penggunaan lain. Sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari, seharusnya pada kawasan hutan konservasi dan hutan lindung aktivitas deforestasi dan degradasi hutan seminimal mungkin. Fakta ini dimungkinkan terjadi sebagai akibat adanya pemekaran wilayah pada kawasan konservasi yang relatif intensif pada tahun-tahun terakhir sehingga banyak kawasan-kawasan yang terbuka untuk kepentingan pembangunan, termasuk di dalamnya kebutuhan areal untuk membuka isolasi wilayah.

Persentase (%) Net emisi (ton CO2-Eq) berdasarkan kawasan hutan dan sumber emisi terhadap Net emisi total di Provinsi Papua dapat dilihat pada Tabel 6.3.

No. Zona Sumber Emisi

Net Emisi (ton CO2-Eq/thn)

2006-2011 2011-2016 2016-2021

Historical FL Historical FL Historical FL

1 KSA Deforestasi 4.50 4.50 5.03 3.37 5.58 4.80

Degradasi 11.14 11.14 10.83 7.03 10.54 8.79

OLCC 1.77 1.77 1.70 1.10 1.63 1.37

Sub Total 1 17.40 17.40 17.57 11.51 17.75 14.96

2 HL Deforestasi 4.33 4.33 4.76 3.55 5.19 4.97

Degradasi 6.68 6.68 6.99 4.54 7.29 6.08

OLCC 0.33 0.33 0.33 0.22 0.33 0.28

Sub Total 2 11.34 11.34 12.08 8.31 12.80 11.33

3 HP Deforestasi 2.70 2.70 2.90 2.00 3.09 2.74

Degradasi 27.78 27.78 25.81 16.74 23.91 19.95

OLCC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sub Total 3 30.48 30.48 28.71 18.75 27.00 22.70

4 HPK Deforestasi 3.25 3.25 3.82 2.63 4.37 3.05

Degradasi 9.71 9.71 9.33 6.06 8.95 7.47

OLCC 0.28 0.28 0.27 0.03 0.28 0.03

Sub Total 4 13.24 13.24 13.43 8.71 13.59 10.55

5 HPT Deforestasi 3.36 3.36 3.64 2.49 3.92 3.44

Degradasi 15.06 15.06 15.41 10.00 15.71 13.11

OLCC 0.29 0.29 0.30 0.20 0.31 0.26

Sub Total 4 18.70 18.70 19.35 12.68 19.94 16.82

6 APL Deforestasi 5.60 5.60 5.75 36.78 5.88 21.27

Degradasi 2.88 2.88 2.74 1.78 2.61 2.18

OLCC 0.36 0.36 0.39 1.48 0.43 0.20

Sub Total 5 8.84 8.84 8.88 40.04 8.91 23.65

Total 1+2+3+ 4+5

Deforestasi 23.74 23.74 25.89 50.82 28.01 40.26

Degradasi 73.24 73.24 71.12 46.15 69.01 57.59

OLCC 3.02 3.02 2.99 3.03 2.98 2.15

Jumlah Deforestasi+Degradasi

+ OLCC100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Tabel 6.3. Persentase (%) Net emisi (ton CO2-Eq) berdasarkan kawasan hutan dan sumber emisi terhadap Net emisi total di Provinsi Papua


Tabel 6.4. Rata-rata perubahan tutupan lahan tiap tahun di Provinsi Papua selama periode tahun 2006-2011.

Ket: HLKP=Hutan Lahan Kering Primer, HLKS=Hutan Lahan Kering Sekunde, HRP= Hutan Rawa Primer, SB = Semak Belukar, BR= Belukar Rawa, TT= Tanah Terbuka, PLKC= Pertanian Lahan Kering Campur.

Tabel 6.5. Ranking 10 besar penyebab deforestasi di Provinsi Papua pada periode tahun 2006-2011

Berdasarkan data pada tabel di atas, pada perhitungan Net emisi dengan pendekatan rencana pembangunan (forward looking), pada periode tahun 2006-2011, deforestasi hutan memberikan kontribusi sebesar 23,74% terhadap net emisi, sedangkan degradasi hutan memberikan kontribusi yang jauh lebih tinggi yaitu sebesar 73,24%, serta Other Land Cover Change (OLCC) sebesar 3,02%. Berdasarkan hasil simulasi dengan menggunakan data rencana pembangunan di Provinsi Papua, maka pada periode tahun 20011-2016 deforestasi hutan memberikan kontribusi sebesar 50,82% terhadap Net emisi, sedangkan degradasi hutan memberikan kontribusi yang lebih rendah yaitu sebesar 46,15%, serta Other Land Cover Change (OLCC) sebesar 3,03%. Pada periode 2016-2021, deforestasi hutan memberikan kontribusi sebesar 40,26% terhadap Net emisi, sedangkan degradasi hutan memberikan kontribusi yang lebih tinggi yaitu sebesar 57,59%, serta Other Land Cover Change (OLCC) sebesar 2,15%.

Analisis Citra Satelit juga membantu menyajikan data tentang luasan hutan di Provinsi Papua yang mengalami perubahan tutupan lahan selama periode tahun 2006-2011. Data luas tutupan lahan yang mengalami perubahan dapat dilihat pada Tabel 6.4

No. Sumber Emisi Luas (Ha) Net Emission(ton CO2-Eq/year) Persentase (%)

1 Deforestasi 25,679.64 11,705,487.88 23.74

2 Degradasi 181,770.92 36,112,229.27 73.24

3 OLCC 16,429.76 1,488,233.85 3.02

Jumlah 223,880.32 49,305,951.00 100.00

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata tahunan luas tutupan hutan yang mengalami deforestasi selama periode tahun 2006-2011 adalah seluas 25.679,64 ha/tahun, degradasi hutan seluas 181.770,92 ha/tahun dan Other Land Cover Change (OLCC) sebesar 16.429,76 h/tahun. Apabila perubahan tutupan lahan tersebut tidak dikendalikan dengan berbagai aksi mitigasi yang mampu meminimalisir laju deforestasi dan degradasi hutan, maka tingkat Net emisi akan terus meningkat.

Data penyumbang Net emisi terbesar dari kegiatan yang menyebabkan deforestasi berdasarkan tingginya sumbangsih emisi dapat dilihat pada Tabel 6.5.

No ZonaTutupan Lahan

Luas (Ha) Net Emission (ton CO2-Eq/ year)

Persentase (%)Awal Perubahan

1 HL HLKP SB 1,596.12 889,570.88 1.80

2 HP HLKP TT 1,251.50 823,695.58 1.67

3 APL HLKS PLKC 1,979.02 797,479.09 1.62

4 HPT Gambut HRP BR 1,046.00 652,888.79 1.32

5 HL HLKS PLKC 1,556.22 627,104.79 1.27

6 KSA HLKS PLKC 1,484.38 598,155.66 1.21

7 KSA HLKS SB 1,455.18 586,389.03 1.19

8 HPK HLKS SB 1,243.70 501,169.64 1.02

9 HPK HLKS PLKC 1,226.72 494,327.27 1.00

10 APL HLKS SB 721.90 290,901.64 0.59


Data pada Tabel menunjukan bahwa deforestasi hutan tertinggi di Provinsi Papua terjadi pada kawasan Hutan Lindung yaitu seluas 3.152,34 ha/tahun dan Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam yaitu seluas 2.939,56 ha/tahun. Fakta ini mengindikasikan bahwa telah terjadi perambahan yang cukup intensif terjadi pada kawasan hutan lindung dan hutan konservasi di Provinsi Papua periode tersebut. Hasil overlay dengan peta kawasan konservasi di Provinsi Papua menunjukan bahwa kawasan konservasi yang mengalami gangguan sangat tinggi adalah Suaka Margasatwa Mamberamo Foja mengalami deforestasi seluas rata-rata 1.676,63 ha/tahun dan Taman Nasional Lorentz seluas rata-rata 1.642,44 ha/tahun. Hal ini membuktikan bahwa penetapan wilayah konservasi tersebut ternyata tidak mengurangi aksesibilitas pemanfaatan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dan faktor utama yang diduga menjadi pemicu utama tingginya perambahan dan pemanfaatan kawasan di kawasan tersebut adalah pemekaran wilayah Kabupaten/Kota.

Data penyumbang Net emisi terbesar dari kegiatan yang menyebabkan degradasi hutan berdasarkan tingginya kontribusi emisi dapat dilihat pada Tabel 6.6.

No ZonaTutupan Lahan

Luas (Ha) Net Emission (ton CO2-Eq/ year)

Persentase (%)Awal Perubahan

1 HP HLKP HLKS 72,497.08 11,191,132.58 22.70

2 HPK HLKP HLKS 27,864.00 4,301,272.80 8.72

3 HPT HLKP HLKS 23,503.64 3,628,178.56 7.36

4 KSA HRP HRS 8,169.22 3,231,716.20 6.55

5 HPT HRP HRS 6,349.60 2,511,880.59 5.09

6 HP HRP HRS 4,554.06 1,801,570.96 3.65

7 HL Gambut HRP HRS 4,288.32 1,696,445.10 3.44

8 HL HLKP HLKS 9,213.76 1,422,297.42 2.88

9 KSA HLKP HLKS 8,241.52 1,272,215.97 2.58

10 KSA Gambut HRP HRS 2,419.88 957,296.46 1.94

Tabel 6.6. Ranking 10 besar penyebab degradasi hutan di Provinsi Papua pada periode tahun 2006-2011.

Ket: HLKP=Hutan Lahan Kering Primer, HLKS=Hutan Lahan Kering Sekunde, HRP= Hutan Rawa Primer, HRS= Hutan Rawa Sekunder.

Data pada tabel di atas mendeskripsikan bahwa deforestasi tertinggi secara berturut-turut terjadi pada Hutan Produksi seluas 77.051,14 ha/tahun, Hutan Produksi Terbatas seluas 29.853,24 ha/tahun, Hutan Produksi Konversi 27.864 ha/tahun, Hutan Lindung seluas 13.502,08 ha/tahun dan Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam seluas 10.661,40 ha/tahun. Hal yang sangat lumrah bila degradasi hutan terjadi pada kawasan hutan produksi karena areal ini memang diperuntukan untuk produksi kayu. Namun data pada tabel tersebut menunjukkan adanya perambahan pada wilayah hutan lindung dan kawasan konservasi yang sangat besar. Hasil overlay dengan peta kawasan konservasi di Provinsi Papua menunjukan bahwa kawasan konservasi yang mengalami gangguan sangat tinggi adalah Suaka Margasatwa Mamberamo Foja mengalami deforestasi seluas rata-rata 7.218,05 ha/tahun dan Taman Nasional Lorentz seluas rata-rata 1.525,93 ha/tahun. Hal ini membuktikan bahwa penetapan wilayah konservasi tersebut ternyata tidak mengurangi aksesibilitas untuk melakukan penebangan kayu pada wilayah kawasan konservasi dimaksud. Tingginya kebutuhan kayu untuk menunjang pembangunan fasilitas umum dan pemukiman akibat adanya pemekaran wilayah menjadi salah satu faktor tingginya aktifitas penebangan hutan serta aksesibilitas wilayah yang semakin mudah akibat program pembukaan isolasi wilayah di daerah pemekaran.


Bila mengacu pada data 10 besar penyebab deforestasi di Provinsi Papua pada periode tahun 2006-2011 (Tabel 6.5 ) dan data 10 besar penyebab degradasi hutan di Provinsi Papua pada periode tahun 2006-2011 (Tabel 6.6), maka dapat disimpulkan bahwa deforestasi hutan tersebut hanya menyumbang 12.6%, sedangkan degradasi hutan sebesar 64.1%. Ini menunjukan bahwa upaya-upaya pencegahan degradasi hutan perlu diprioritaskan.

6.2. Rencana Aksi Mitigasi di Provinsi Papua

Rencana aksi mitigasi Provinsi Papua dalam implementasi REDD+ terbagi dalam 2 kelompok aksi yaitu:

a. Stabilisasi simpanan karbon hutan.

Stabilitas simpanan karbon hutan merupakan usaha yang dilakukan untuk mempertahankan sediaan karbon hutan melalui berbagai program kegiatan dan insentif kebijakan, seperti

- Pencegahan perambahan hutan dalam KSA dan HL

- Pengurangan konversi hutan menjadi APL

- Pengurangan Perizinan Jatah Tebangan Tahunan (JTT) berdasarkan kemampuan produksi RKT berjalan.

- Implementasi Reduced Impact Logging (RIL) dalam rangka sertifikasi PHPL dan SVLK

- Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat (PHBMA)

b. Peningkatan serapan karbon hutan.

Peningkatan serapan karbon hutan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan aksi sebagai berikut :

- Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)

- Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

- Pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm)

- Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI)

- Pelaksanaan Restorasi Ekosistem Hutan (REH)

Rencana aksi mitigasi REDD+ Papua ini diimplementasikan dengan pendekatan skenario guna memberikan gambaran kemungkinan-kemungkinan pencapaian pengurangan emisi dan peningkatan sediaan kabon hutan selama periode mitigasi dan adaptasi. Pendekatan skenario dipilih karena implementasi aksi mitigasi yang direncanakan memiliki ketidakpastian yang tinggi dan masih dalam taraf uji coba untuk menemukan suatu model mitigasi dan adaptasi REDD+ yang lebih realistis, termasuk model-model perhitungan, pelaporan dan verifikasi serta skema pendanaan aksi mitigasi dengan indikator-indikator keberhasilan yang dapat diberlakukan dan memenuhi kriteria-kriteria secara Regional, Nasional dan Internasional yang disyaratkan, disamping dapat diimplementasikan secara teknis dalam program pembangunan di sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Hasil perhitungan emisi kumulatif sampai tahun 2020 berdasarkan rencana aksi mitigasi Provinsi Papua menunjukkan bahwa aksi mitigasi peningkatan serapan karbon hutan ternyata mampu memberikan kontribusi pengurangan emisi sebesar 6,55%, sedangkan aksi mitigasi stabilisasi simpanan karbon hutan memberikan kontribusi pengurangan emisi sebesar 93,45% dari total penurunan emisi dari aksi mitigasi yang direncanakan selama kurun waktu perencanaan, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 6.2 dan Tabel 6.7.




diimplementasikan secara teknis dalam program pembangunan di sektor

kehutanan dan penggunaan lahan.

Hasil perhitungan emisi komulatif sampai tahun 2020 berdasarkan

rencana aksi mitigasi Provinsi Papua menunjukkan bahwa aksi mitigasi

peningkatan serapan karbon hutan ternyata mampu memberikan kontribusi

pengurangan emisi sebesar sebesar 6,55%, sedangkan aksi mitigasi stabilisasi

simpanan karbon hutan memberikan kontribusi pengurangan emisi sebesar

93,45% dari total penurunan emisi dari aksi mitigasi yang direncanakan selama

kurun waktu perencanaan, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 6.2 dan

Tabel 6.7.

Gambar 6.2. Kontribusi aksi mitigasi Provinsi Papua tehadap penurunan emisi.

Tabel 6.7. Peningkatan pengurangan emisi gas CO2 berdasarkan kelompok aksi mitigasi di Provinsi Papua

6:06 AM Sun, Apr 21, 2013Page 11

1:

1:

1:

2:

2:

2:

3:

3:

3:

0

276151937

5523038731: Peningkatan Serapan Karbon 2: Stabilisasi Simpanan Karbon 3: Total



diimplementasikan secara teknis dalam program pembangunan di sektor

kehutanan dan penggunaan lahan.

Hasil perhitungan emisi komulatif sampai tahun 2020 berdasarkan

rencana aksi mitigasi Provinsi Papua menunjukkan bahwa aksi mitigasi

peningkatan serapan karbon hutan ternyata mampu memberikan kontribusi

pengurangan emisi sebesar sebesar 6,55%, sedangkan aksi mitigasi stabilisasi

simpanan karbon hutan memberikan kontribusi pengurangan emisi sebesar

93,45% dari total penurunan emisi dari aksi mitigasi yang direncanakan selama

kurun waktu perencanaan, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 6.2 dan

Tabel 6.7.

Gambar 6.2. Kontribusi aksi mitigasi Provinsi Papua tehadap penurunan emisi.


6:06 AM Sun, Apr 21, 2013Page 11

1:

1:

1:

2:

2:

2:

3:

3:

3:

0

276151937

5523038731: Peningkatan Serapan Karbon 2: Stabilisasi Simpanan Karbon 3: Total

Gambar 6.2. Kontribusi aksi mitigasi Provinsi Papua terhadap penurunan emisi.


Data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa aksi mitigasi melalui peningkatan serapan karbon hutan diperkirakan dapat mengurangi emisi kumulatif sampai tahun 2020 sebesar 33.669.930 ton CO2-eq atau sebesar 4,004% dari emisi kumulatif Provinsi Papua pada tahun 2020. Data ini mengindikasikan bahwa aksi mitigasi penurunan emisi melalui program peningkatan serapan karbon kurang begitu nyata dalam menurunkan emisi karbon. Selain memberikan kontribusi penurunan emisi yang rendah, aksi mitigasi ini membutuhkan biaya implementasi kegiatan lapangan yang sangat mahal. Sebagai contoh, untuk membangun 1 Ha HTI daur pendek dengan jenis cepat tumbuh membutuhkan biaya sebesar ± Rp. 16.000.000,- hingga umur daur. Perbandingan biaya mitigasi yang dikeluarkan dengan persentase konstribusi pengurangan emisi yang dihasilkan aksi menjadi pertimbangan kunci dalam menentukan aksi mitigasi REDD+ di Provinsi Papua. Aksi mitigasi stabilisasi simpanan karbon secara kumulatif akan mampu menurunkan emisi sebesar 518.633.943 ton CO2-eq atau sebesar 61,681% dari emisi kumulatif Provinsi Papua pada tahun 2020. Nilai konstribusi penurunan emisi dari aksi mitigasi ini dimungkinkan karena Provinsi Papua dengan hutannya yang luas, akan sangat efektif menurunkan emisi dengan menjaga stabilisasi simpanan karbon hutan khususnya pada kawasan hutan konservasi, hutan lindung dan termasuk lahan-lahan


Tabel 6.8. Kontribusi aksi mitigasi terhadap penurunan net emisi kumulatif Provinsi Papua

gambut yang terdapat disetiap fungsi kawasan. Implementasi aksi mitigasi ini membutuhkan biaya yang relatif lebih rendah dibanding dengan aksi mitigasi peningkatan serapan karbon. Karena aktivitas lapangan yang dilakukan lebih pada efektivitas kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pengamanan terhadap kawasan termasuk penegakan hukum yang konsisten.

Kontribusi seluruh aksi mitigasi yang direncanakan di Provinsi Papua secara keseluruhan akan menurunkan emisi kumulatif sebesar 552.303.873 ton CO2-eq atau sebesar 65,686% dari total emisi kumulatif pada akhir mitigasi tahun 2020 sebesar 840.826.148 ton CO2-eq. Jika diasumsikan bahwa setiap Provinsi memiliki kewajiban menurunkan emisi sesuai komitmen Nasional sebesar 26% dengan inisiatif nasional dan 41% dengan bantuan internasional, maka Provinsi Papua melalui aksi mitigasi yang direncanakan telah melampaui persentase yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Bahkan konstribusi penurunan emisi telah melebihi kuota sebesar 24,686% (207.565.152 ton CO2-eq) dari kuota penurunan 41% emisi dan sebesar 39,686% (333.689.075 ton CO2-eq) dari kuota 26%. Capaian ini mengasumsikan bahwa pelaksanaan seluruh aksi mitigasi berjalan sesuai dengan skenario optimis. Artinya bahwa semua aksi mitigasi yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan selama periode mitigasi. Besarnya kontribusi masing-masing kelompok aksi mitigasi terhadap penurunan net emisi kumulatif Provinsi Papua dapat dilihat pada Tabel 6.8.

No Aksi Mitigasi

Kontribusi Penurunan Emisi


ton CO2-Eq % ton CO2-Eq %

I Stabilisasi Simpanan Karbon Hutan

1 Pencegahan Perambahan Hutan 36,502,447 4.341 182,512,237 21.706

2 Implementasi RIL 28,573,438 3.398 142,867,188 16.991

3 Pengurangan Konversi Hutan 20,889,432 2.484 104,447,161 12.422

4 Penurunan luas areal RKT IUPHHK 17,143,951 2.039 85,719,757 10.195

5 PHBMA 617,520 0.073 3,087,600 0.367

Sub Total I 103,726,788 12.336 518,633,943 61.681

II Peningkatan Serapan Karbon Hutan

1 Pembangunan HTI 2,581,568 0.307 12,907,840 1.535

2 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1,290,432 0.153 6,452,160 0.767

3 Pelaksanaan HKm 1,137,503 0.135 5,687,517 0.676

4 Restorasi Ekosistem Hutan 863,960 0.103 4,319,800 0.514

5 Hutan Tanaman Rakyat 860,523 0.102 4,302,613 0.512

Sub Total II 6,733,986 0.801 33,669,930 4.004

JUMLAH 110,460,774 13.137 552,303,873 65.686

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi penurunan net emisi kumulatif Provinsi Papua lebih banyak pada aksi mitigasi stabilisasi simpanan karbon hutan yaitu berkisar antara 12,336% (pesimis-rendah) – 61,681% (optimis-tinggi). Kelompok aksi mitigasi ini harus menjadi prioritas bagi Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka pengurangan emisi karena secara nyata memberikan kontribusi yang besar dan memerlukan biaya yang relatif lebih rendah. Sedangkan kelompok aksi mitigasi peningkatan serapan karbon memberikan kontribusi yang sangat rendah terhadap penurunan emisi yaitu berkisar antara 0,801% (pesimis-rendah) – 4,004% (optimis-tinggi). Selain itu, kelompok aksi mitigasi ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi di dalam implementasinya.


- Rehabilitas Hutan dan Lahan (RHL)

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis merupakan salah satu rencana aksi mitigasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dengan target penurunan emisi sebesar 18,35 juta ton CO2-eq pada DAS prioritas dan 1,47 ton CO2-eq pada hutan mangrove dan hutan pantai. Penanggung jawab aksi mitigasi ini adalah Kementerian Kehutanan dan pelaksanaannya dilakukan pada seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak ada alokasi rehabilitasi hutan mangrove.

Secara umum ada 4 (empat) tahapan di dalam kegiatan RHL yaitu: (1) Penyusunan Rencana Kerja RHL, (2) Penyediaan bibit, (3) Penanaman dan (4) Pemeliharaan 1 dan 2. Aktor yang terlibat dan peranannya di dalam kegiatan RHL dapat dilihat pada Tabel 6.9.

No. Aktor Peran

1 Ditjen BPDASPE Penyusunan pedoman, pembinaan dan pengendalian

2 UPT BPDAS Menilai dan mengesahkan RKRHL swakelola, menilai RKRHL kontraktual, pembinaan dan pengendalian

3 UPT KSDA Penyusun rancangan RHL hutan konservasi, pengesahan, pengendalian, pengawasan, pelaksanaan

4 Kadinhut Provinsi Penyusun rancangan RHL tahura, pengesah rancangan, koordinasi RHL, pengendalian dan pengawasan

5 Kadinhut Kabupaten/Kota Penyusun rancangan RHL kabupaten/kota, pengesah rancangan, pelaksana RHL, pengendalian dan pengawasan

6 Penyuluh Pendampingan masyarakat

7 Pihak Ketiga RKRHL kontraktual

8 Kelompok Tani Penyedia bibit, penanam, pemeliharaan 1 dan 2

Tabel 6.9. Aktor dan perannya dalam kegiatan RHL

Rencana aksi mitigasi rehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Papua diasumsikan dilakukan pada lahan kritis, dengan target luas areal kritis yang ditanami seluas 5.000 Ha/tahun sejak tahun 2011 serta diasumsikan bahwa jenis pohon yang ditanam adalah jenis cepat tumbuh (fast growing species) tanpa daur. Selain itu skenario tingkat keberhasilan RHL dibagi dalam 5 (lima) skenario yaitu skenario dengan tingkat keberhasilan terendah 20%, skenario tingkat keberhasilan 40%, skenario tingkat keberhasilan 60%, skenario tingkat keberhasilan 80%, serta skenario dengan tingkat keberhasilan tertinggi yaitu 100%. Skenario keberhasilan yang dimaksud disini adalah keberhasilan luas pertanaman dengan persentase hidup tanaman normal lebih dari 80%.

Perbandingan penurunan emisi secara kumulatif berdasarkan 5 (lima) skenario keberhasilan RHL di Provinsi Papua dapat dilihat pada Gambar 6.3.

Grafik di atas menjelaskan bahwa semakin tinggi keberhasilan RHL, maka akan memberikan kontribusi yang semakin besar pula dalam penurunan emisi gas CO2 yang berada di atmosfer. Penurunan emisi ini dimungkinkan karena C02 di atmosfer akan diserap oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Semakin aktif proses pertumbuhan tanaman dan semakin tinggi tingkat kerapatan tegakan per satuan luas akan semakin besar jumlah CO2 yang diserap untuk aktifitas pertumbuhan tegakan. Garis 1 menunjukan persentase skenario keberhasilan RHL 20% (pesimis-rendah) dan Garis 5 menunjukan skenario keberhasilan RHL 100% (optimis-tinggi). Dalam upaya penurunan emisi gas CO2, semua aktor yang berperan dalam kegiatan RHL dapat menjalankan perannya dengan baik sehingga implementasi aksi mitigasi RHL dapat dimaksimalkan.


Gambar 6.3. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif pada berbagai skenario mitigasi rehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Papua.

Tabel 6.10. Perbandingan penurunan net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagai skenario mitigasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Provinsi Papua



keberhasilan 40%, skenario tingkat keberhasilan 60%, skenario tingkat

keberhasilan 80%, serta skenario dengan tingkat keberhasilan tertinggi yaitu

100%. Skenario keberhasilan yang dimaksud disini adalah keberhasilan luas

pertanaman dengan persentase hidup tanaman normal lebih dari 80%.

Perbandingan penurunan emisi secara komulatif berdasarkan 5 (lima)

skenario keberhasilan RHL di Provinsi Papua dapat dilihat pada Gambar 6.3.

Gambar 6.3. Perbandingan penurunan Net emisi komulatif pada berbagai skenario mitigasi rehabilitasi hutan dan lahan di Provinsi Papua.

Grafik di atas menjelaskan bahwa semakin tinggi keberhasilan RHL,

maka akan memberikan kontribusi yang semakin besar pula dalam penurunan

emisi gas CO2.yang berada diatmosfer. Penurunan emisi ini dimungkinkan

karena C02 di atmosfer akan diserap oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis.

Semakin aktif proses pertumbuhan tanaman dan semakin tinggi tingkat

kerapatan tegakan per satuan luas akan semakin besar jumlah C02 yang diserap

untuk aktifitas pertumbuhan tegakan. Garis 1 menunjukan persentase skenario

keberhasilan RHL 20% (pesimis-rendah) dan Garis 5 menunjukan skenario

keberhasilan RHL 100% (optimis-tinggi). Dalam upaya penurunan emisi gas CO2,

semua aktor yang berperan dalam kegiatan RHL dapat menjalankan perannya

dengan baik sehingga implementasi aksi mitigasi RHL dapat dimaksimalkan.

Besar kontribusi aksi mitigasi RHL pada berbagai skenario tingkat

keberhasilan dapat dilihat pada Tabel 6.10.

5:34 AM Fri, Apr 19, 2013Page 12011.00 2013.25 2015.50 2017.75 2020.00

Years

1:

1:

1:

0

3500000

7000000Kontribusi RHL: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -

1 11

1

22

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

Besar kontribusi aksi mitigasi RHL pada berbagai skenario tingkat keberhasilan dapat dilihat pada Tabel 6.10.

Ket: angka 1=skenario 20% berhasil , 2= skenario 40% berhasil 40%, 3= skenario 60% berhasil, 4= skenario 80% berhasil dan 5= skenario 100% berhasil.



Tabel 6.10. Perbandingan penurunan net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagai skenario mitigasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Provinsi Papua


Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa aksi mitigasi RHL pada

berbagai skenario dapat memberikan kontibusi penurunan Net emisi komulatif

Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 0,15% (pesimis-rendah) - 0,77%

(optimis-tinggi) dengan Net emisi komulatif yang dapat diturunkan sebesar

1.290.432 ton CO2-eq – 6.452.160 ton CO2-eq dari total emisi komulatif sebesar

840.826.148 ton CO2-eq. Namun hal lain yang harus diperhatikan bahwa biaya

RHL berdasarkan Harga Satuan Pokok Ditjen BPDAS-PS tahun 2012 pada rayon

V (Papua, Papua Barat, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur) sebesar ± Rp.

17.958.000,-/ha.

Kendala yang umum dihadapi dalam pelaksanaan RHL adalah: (1)

kesulitan mencari lokasi penanaman yang clean and clear, (2) persentase hidup

rendah, yang dikarenakan pemeliharaan hanya dilakukan pada tahun 1 dan 2.

Seharusnya pemeliharaan dilakukan hingga tahun ke 5, (3) Kapabilitas SDM di

daerah yang rendah terutama tenaga teknis lapangan yang siap untuk

melaksanakan kegiatan di lapangan, termasuk kegiatan pengawasan.


Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut HTR adalah hutan

tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi

untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa aksi mitigasi RHL pada berbagai skenario dapat memberikan kontribusi penurunan Net emisi kumulatif Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 0,15% (pesimis-rendah) - 0,77% (optimis-tinggi) dengan Net emisi kumulatif yang dapat diturunkan sebesar 1.290.432 ton CO2-eq – 6.452.160 ton CO2-eq dari total emisi kumulatif sebesar 840.826.148 ton CO2-eq. Namun hal lain yang harus diperhatikan bahwa biaya RHL berdasarkan Harga Satuan Pokok Ditjen BPDAS-PS tahun 2012 pada rayon V (Papua, Papua Barat, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur) sebesar ± Rp. 17.958.000,-/ha.


Kendala yang umum dihadapi dalam pelaksanaan RHL adalah: (1) kesulitan mencari lokasi penanaman yang clean and clear, (2) persentase hidup rendah, yang dikarenakan pemeliharaan hanya dilakukan pada tahun 1 dan 2. Seharusnya pemeliharaan dilakukan hingga tahun ke 5, (3) Kapabilitas SDM di daerah yang rendah terutama tenaga teknis lapangan yang siap untuk melaksanakan kegiatan di lapangan, termasuk kegiatan pengawasan.


Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan. IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan.

Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) diharapkan dapat dijadikan salah satu rencana aksi mitigasi di Provinsi Papua. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011, aksi mitigasi pembangunan HTR diharapkan dapat memberikan kontribusi penurunan emisi sebanyak 110,10 Juta ton CO2-eq. Rencana aksi mitigasi HTR di Provinsi Papua diasumsikan dilakukan tiap tahun pada areal seluas 5000 Ha.

Aktor yang terlibat dan peranannya di dalam pembangunan HTR dapat dilihat pada Tabel 6.11.

No Aktor Peran

1 Menteri Kehutanan Alokasi dan penetapan areal HTR

2 Dirjen BUK Pembinaan teknis pelaksanaan pembangunan HTR dan pengawasan

3 BPKH Pengukuran dan perpetaan

4 BPPHP Verifikasi atas persyarakat administrasi dan sketsa/peta areal yang dimohon

5 Kadinhut Laporan periodik, fasilitasi dan pengawasan

6 Gubernur Menerbitkan keputusan IUPHHK-HTR

7 Bupati/Wali kota Sosialisasi ke kampung terkait mengenai alokasi dan penetapan areal HTR. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat

8 Camat Fasilitas penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat

9 Penyuluh Fasilitasi pembuatan sketsa areal HTR

10 Kepala Kampung Keterangan koperasi dibentuk oleh masyarakat setempat. Verifikasi keabsahan persyaratan permohonan oleh perorangan atau kelompok dan membuat rekomendasi kepada Bupati/Wali kota

11 Masyarakat/koperasi Mengajukan permohonan IUPHHK-HTR

Tabel 6.11. Aktor dan perannya dalam pembangunan HTR

Perbandingan penurunan emisi secara kumulatif berdasarkan 5 (lima) skenario keberhasilan pembangunan HTR di Provinsi Papua dapat dilihat pada Gambar 6.4 dibawah ini.

Grafik di atas mendeskripsikan bahwa semakin besar keberhasilan pembangunan HTR, maka akan memberikan kontribusi yang semakin besar juga terhadap penurunan emisi gas CO2. Garis 1 menunjukan persentase skenario keberhasilan pembangunan HTR 20% (pesimis-rendah) dan Garis 5 menunjukan skenario keberhasilan pembangunan HTR 100% (optimis-tinggi). Dalam upaya penurunan emisi gas CO2, semua aktor yang berperan dalam pembagunan HTR dapat menjalankan perannya dengan baik sehingga implementasi aksi mitigasi pembangunan HTR dapat dimaksimalkan.


Gambar 6.4. Perbandingan penurunan net emisi kumulatif pada berbagai skenario mitigasi pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Provinsi Papua.

Tabel 6.12. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagai skenario mitigasi pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Provinsi Papua



Gambar 6.4. Perbandingan penurunan net emisi komulatif pada berbagai skenario mitigasi pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Provinsi Papua.

Grafik di atas mendeskripsikan bahwa semakin besar keberhasilan

pembangunan HTR, maka akan memberikan kontribusi yang semakin besar juga

terhadap penurunan emisi gas CO2. Garis 1 menunjukan persentase skenario

keberhasilan pembangunan HTR 20% (pesimis-rendah) dan Garis 5 menunjukan

skenario keberhasilan pembangunan HTR 100% (optimis-tinggi). Dalam upaya

penurunan emisi gas CO2, semua aktor yang berperan dalam pembagunan HTR

dapat menjalankan perannya dengan baik sehingga implementasi aksi mitigasi

pembangunan HTR dapat dimaksimalkan.

Besar kontribusi aksi mitigasi pembagunan HTR pada berbagai skenario

tingkat keberhasilan dapat dilihat pada Tabel 6.12.

5:42 AM Fri, Apr 19, 2013Page 22011.00 2013.25 2015.50 2017.75 2020.00

Years

1:

1:

1:

0

2500000

5000000Kontribusi HTR: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -

1 11

1

22

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

Besar kontribusi aksi mitigasi pembagunan HTR pada berbagai skenario tingkat keberhasilan dapat dilihat pada Tabel 6.12.



Tabel 6.12. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagai skenario mitigasi pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Provinsi Papua


Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa aksi mitigasi pembentukan

HTR pada berbagai skenario dapat memberikan kontibusi penurunan Net emisi

komulatif Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 0,001% (pesimis-rendah) -

0,005% (optimis-tinggi) dengan Net emisi komulatif yang dapat diturunkan

sebesar 860.523 ton CO2-eq – 4.302.613 ton CO2-eq dari total emisi komulatif

sebesar 840.826.148 ton CO2-eq. Hal ini memang terhitung sangat kecil jika

dibandingkan dengan aksi mitigasi yang lain. Selain itu biaya yang dibutuhkan

untuk pembangunan HTR sangat besar yaitu berkisar antara Rp. 9.115.525 –

Rp.12.602.126/ha. Namun HTR diyakini dapat memberikan peran bagi

masyarakat di dalam pengelolaan hutan dan seyogyanya akan memberikan nilai

tambah dari hutan produksi.

Beberapa kendala yang mungkin akan dijumpai di dalam pelaksanaan

HTR adalah: (1) Belum kuatnya kelembagaan yang ada di masyarakat, (2)

Proses birokrasi perizinan yang panjang, (3) Tumpang tindih klaim antara hutan

Negara dan hutan Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal lainnya,

(4) Pemasaran hasil produksi. Selain itu pelaksanaan HTR belum

mengakomodir pola pemanfaatan kawasan hutan yang ada saat ini sebagai

motivasi agar masyarakat mau berpartisipasi di dalam kebijakan HTR. Belum

optimalnya dukungan pemda dalam percepatan implementasi HTR melalui

proses perijinan, pendampingan, dan sosialisasi secara intensif tentang


Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa aksi mitigasi pembentukan HTR pada berbagai skenario dapat memberikan kontribusi penurunan Net emisi kumulatif Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 0,001% (pesimis-rendah) - 0,005% (optimis-tinggi) dengan Net emisi kumulatif yang dapat diturunkan sebesar 860.523 ton CO2-eq – 4.302.613 ton CO2-eq dari total emisi kumulatif sebesar 840.826.148 ton CO2-eq. Hal ini memang terhitung sangat kecil jika dibandingkan dengan aksi mitigasi yang lain. Selain itu biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan HTR sangat besar yaitu berkisar antara Rp. 9.115.525 – Rp.12.602.126/ha. Namun HTR diyakini dapat memberikan


peran bagi masyarakat di dalam pengelolaan hutan dan seyogyanya akan memberikan nilai tambah dari hutan produksi.

Beberapa kendala yang mungkin akan dijumpai di dalam pelaksanaan HTR adalah: (1) Belum kuatnya kelembagaan yang ada di masyarakat, (2) Proses birokrasi perizinan yang panjang, (3) Tumpang tindih klaim antara hutan Negara dan hutan Masyarakat Adat dan Masyarakat Lokal lainnya, (4) Pemasaran hasil produksi. Selain itu pelaksanaan HTR belum mengakomodir pola pemanfaatan kawasan hutan yang ada saat ini sebagai motivasi agar masyarakat mau berpartisipasi di dalam kebijakan HTR. Belum optimalnya dukungan pemda dalam percepatan implementasi HTR melalui proses perijinan, pendampingan, dan sosialisasi secara intensif tentang pentingnya HTR untuk masyarakat. Selain itu HTR harus dibingkai dalam isu kelangkaan kayu dan peluang pemasaran serta perlindungan hutan ke perusahaan kayu sebagai rangsangan masyarakat untuk menanam kayu. Pra kondisi yang perlu dibangun adalah insentif kebijakan yang perlu disiapkan adalah Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kehutanan perlu mengalokasikan kawasan hutan dekat pemukiman atau lahan-lahan kosong dalam kawasan hutan produksi sebagai areal kelola HTR, karena terbukti pembangunan HTR meningkatkan serapan karbon hutan walaupun dibangun di areal bekas tebangan, dan tingkat penyerapan karbon ini akan semakin meningkat jika pembangunan HTR dilakukan di lahan kosong bekas ladang berpindah atau dalam APL.

- Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah hutan Negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa menggangu fungsi pokoknya. Lokasi HKm adalah bagian dari wilayah pengelolaan HKm yang dikelola oleh masyarakat setempat sebagai HKm berdasarkan ijin yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota (Kepmenhut No.31/Kpts-II/2001). Pemanfaatan hutan melalui HKm ditujukan untuk memperoleh manfaat optimal dari hutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat dalam pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Areal sasaran lokasi HKm adalah kawasan hutan (Hutan Negara) tidak produktif yang ijin pengelolaannya diberikan kepada perorangan atau kelompok masyarakat.

Berdasarkan bentuk kegiatan, HKm dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu: (1) Aneka Usaha Kehutanan, merupakan suatu bentuk kegiatan HKm dengan memanfaatkan ruang tumbuh atau bagian dari tumbuh-tumbuhan hutan. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam aneka usaha kehutanan antara lain budidaya rotan, pemungutan getah-getahan, minyak-minyakan, buah-buahan/biji-bijian, budidaya lebah madu dan obat-obatan. Alternatif kegiatan yang dapat dikembangkan sangat tergantung pada kondisi awal tegakan pokok yang telah ada. (2) Agroforestry, merupakan suatu bentuk HKm yang memanfaatkan lahan secara optimal dalam suatu hamparan, menggunakan kombinasi produksi berdaur panjang dan berdaur pendek, dan menyediakan hampir semua hasil dan fasilitas hutan alam. Agroforestry dapat dikembangkan dalam beberapa model, antara lain tumpang sari (cara bercocok tanam antara tanaman pokok dan tanaman semusim, silvopasture (campuran kegiatan kehutanan, penanaman rumput dan peternakan), solvifishery (campuran kegiatan pertanian dengan usaha perikanan) dan farmforesry (campuran kegiatan pertanian dan kehutanan). HKm pada umumnya melakukan penanaman pada lokasi yang telah ditetapkan baik dengan pola aneka usaha kehutanan maupun agroforestry, sebab lokasi HKm biasanya ditetapkan pada lokasi hutan yang terdegradasi dalam kawasan hutan.


Aktor yang terlibat dan peranannya di dalam pembangunan HKm dapat dilihat pada Tabel 6.13.

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan pengurangan emisi melalui pembangunan HKm di Provinsi Papua adalah bahwa tiap tahun diberikan ijin pengelolaan HKm seluas 3000 Ha. Perbandingan penurunan emisi secara kumulatif berdasarkan 5 (lima) skenario keberhasilan pembangunan HKm di Provinsi Papua dapat dilihat pada Gambar 6.5.

No. Aktor Peran

1 Ditjen BPDAS PS Verifikasi, pembinaan dan pengendalian

2 BPDAS Mencari calon lokasi HKm, memfasilitasi, verifikasi

3 Gubernur Menerbitkan IUPHKm lintas kabupaten, mengesahkan rencana kerja, pembinaan dan pengendalian

4 Bupati Usulan penetapan areal kerja HKm, memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat, menerbitkan IUPHKm, pembinaan dan pengendalian

5 Masyarakat Mengajukan permohonan IUPHKm

6 LSM/PT/BUMN/BUMS Fasilitasi

Tabel 6.13. Aktor dan perannya dalam pembangunan HKm

Gambar 6.5. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif pada berbagai skenario mitigasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Provinsi Papua.



Gambar 6.5. Perbandingan penurunan Net emisi komulatif pada berbagai skenario mitigasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Provinsi Papua.


pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan (HKm), maka akan memberikan kontribusi

yang semakin besar juga terhadap penurunan emisi gas CO2. Garis 1

menunjukan persentase skenario keberhasilan pelaksanaan HKm 20% (pesimis-

rendah) dan Garis 5 menunjukan skenario keberhasilan pelaksanaan HKm 100%

(optimis-tinggi). Dalam upaya penurunan emisi gas CO2, semua aktor yang

berperan dalam kegiatan HKm dapat menjalankan perannya dengan baik

sehingga implementasi aksi mitigasi pelaksanaan HKm dapat dimaksimalkan.

Besar kontribusi aksi mitigasi pelaksanaan HKm pada berbagai skenario


5:49 AM Fri, Apr 19, 2013Page 32011.00 2013.25 2015.50 2017.75 2020.00

Years

1:

1:

1:

0

3000000

6000000Kontribusi HKm: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -

1 11

1

22

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

Grafik di atas mendeskripsikan bahwa semakin besar keberhasilan pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan (HKm), maka akan memberikan kontribusi yang semakin besar juga terhadap penurunan emisi gas CO2. Garis 1 menunjukan persentase skenario keberhasilan pelaksanaan HKm 20% (pesimis-rendah) dan Garis 5 menunjukan skenario keberhasilan pelaksanaan HKm 100% (optimis-tinggi). Dalam upaya penurunan emisi gas CO2, semua aktor yang berperan dalam kegiatan HKm dapat menjalankan perannya dengan baik sehingga implementasi aksi mitigasi pelaksanaan HKm dapat dimaksimalkan.

Besar kontribusi aksi mitigasi pelaksanaan HKm pada berbagai skenario tingkat keberhasilan dapat dilihat pada Tabel 6.14.




Tabel 6.14. Perbandingan penurunan net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagai skenario mitigasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Provinsi Papua


Data pada tabel di atas menunjukan bahwa aksi mitigasi pembentukan

HKm pada berbagai skenario dapat memberikan kontibusi penurunan Net emisi

komulatif Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 0,14% (pesimis-rendah) -

0,68% (optimis-tinggi) dengan net emisi komulatif yang dapat diturunkan sebesar

1.137.503 ton CO2-eq – 5.687.517 ton CO2-eq dari total emisi komulatif sebesar

840.826.148 ton CO2-eq. Hal ini memang terhitung sangat kecil jika dibandingkan

dengan aksi mitigasi yang lain. Selain itu biaya yang dibutuhkan untuk

pembangunan HKm cenderung tinggi yaitu ± Rp.10.483.588,-/ha. Namun HKm

diyakini dapat memberikan peran bagi masyarakat di dalam pengelolaan hutan

serta dapat mengurangi perambahan hutan yang terjadi.


Hutan Tanaman Industri (HTI) dikembangkan terutama untuk memenuhi

kebutuhan akan bahan baku industry kayu yang tidak bisa dipenuhi dari hutan

alam. Lokasi pembangunan HTI menurut peraturan adalah pada lahan hutan

yang kurang produktif dan pada areal alang-alang.

Tabel 6.14. Perbandingan penurunan net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagai skenario mitigasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Provinsi Papua

Tabel 6.15. Aktor dan perannya dalam pembangunan HTI


Data pada tabel di atas menunjukan bahwa aksi mitigasi pembentukan HKm pada berbagai skenario dapat memberikan kontribusi penurunan Net emisi kumulatif Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 0,14% (pesimis-rendah) - 0,68% (optimis-tinggi) dengan net emisi kumulatif yang dapat diturunkan sebesar 1.137.503 ton CO2-eq – 5.687.517 ton CO2-eq dari total emisi kumulatif sebesar 840.826.148 ton CO2-eq. Hal ini memang terhitung sangat kecil jika dibandingkan dengan aksi mitigasi yang lain. Selain itu biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan HKm cenderung tinggi yaitu ± Rp.10.483.588,-/ha. Namun HKm diyakini dapat memberikan peran bagi masyarakat di dalam pengelolaan hutan serta dapat mengurangi perambahan hutan yang terjadi.


Hutan Tanaman Industri (HTI) dikembangkan terutama untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku industri kayu yang tidak bisa dipenuhi dari hutan alam. Lokasi pembangunan HTI menurut peraturan adalah pada lahan hutan yang kurang produktif dan pada areal alang-alang.

Aktor yang terlibat dan peranannya di dalam pembangunan HTI dapat dilihat pada Tabel 6.15.

No. Aktor Peran

1 Menteri Kehutanan Menerima atau menolak permohonan IUPHHK-HTI. Menerbitkan SP1 dan SP2. Menerbitkan keputusan tentang IUPHHK-HTI. Penilaian proposal

2 Gubernur Rekomendasi teknis

3 Bupati Rekomendasi teknis

4 BPKH Analisis fungsi kawasan hutan

5 Dinas Kehutanan Provinsi Analisis fungsi kawasan hutan

6 Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota Memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati/Wali Kota bahwa areal yang diusulkan tidak dibebani hak-hak lain

7 Pemohon Mengajukan IUPHHK-HTI, menyusun AMDAL, membayar lunas IIUPH

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan pengurangan emisi melalui pembangunan HTI di Provinsi Papua adalah bahwa tiap tahun dilakukan penanaman HTI seluas 10.000 ha/tahun. Perbandingan penurunan emisi secara kumulatif berdasarkan 5 (lima) skenario keberhasilan pembangunan HTI di Provinsi Papua dapat dilihat pada Gambar 6.6.


Gambar 6.6. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif pada berbagai skenario mitigasi pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Papua.

Tabel 6.16. Perbandingan penurunan net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagai skenario mitigasi pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Papua




Aktor yang terlibat dan peranannya di dalam pembangunan HTI dapat

dilihat pada Tabel 6.15.

Tabel 6.15. Aktor dan perannya dalam pembangunan HTI

No. Aktor Peran

1 Menteri Kehutanan Menerima atau menolak permohonan IUPHHK-HTI. Menerbitkan SP1 dan SP2. Menerbitkan keputusan tentang IUPHHK-HTI. Penilaian proposal




5 Dinas Kehutanan Provinsi

Analisis fungsi kawasan hutan

6 Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota

Memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati/Wali Kota bahwa areal yang diusulkan tidak dibebani hak-hak lain

7 Pemohon Mengajukan IUPHHK-HTI, menyusun AMDAL, membayar lunas IIUPH

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan pengurangan emisi melalui

pembangunan HTI di Provinsi Papua adalah bahwa tiap tahun dilakukan

penanaman HTI seluas 10.000 ha/tahun. Perbandingan penurunan emisi secara

kumulatif berdasarkan 5 (lima) skenario keberhasilan pembangunan HTI di

Provinsi Papua dapat dilihat pada Gambar 6.6.

Gambar 6.6. Perbandingan penurunan Net emisi komulatif pada berbagai skenario mitigasi pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Papua.

5:54 AM Fri, Apr 19, 2013Page 42011.00 2013.25 2015.50 2017.75 2020.00

Years

1:

1:

1:

0

10000000

20000000Kontribusi HTI: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -

1 11

1

22

2

2

33

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

Grafik di atas mendeskripsikan bahwa semakin besar keberhasilan pembangunan HTI, maka akan memberikan kontribusi yang semakin besar juga terhadap penurunan emisi gas CO2. Garis 1 menunjukan persentase skenario keberhasilan pembangunan HTI 20% (pesimis-rendah) dan Garis 5 menunjukan skenario keberhasilan pembangunan HTI 100% (optimis-tinggi). Dalam upaya penurunan emisi gas CO2, semua aktor yang berperan dalam pembangunan HTI dapat menjalankan perannya dengan baik sehingga implementasi aksi mitigasi pembangunan HTI dapat dimaksimalkan.

Besar kontribusi aksi mitigasi pembangunan HTI pada berbagai skenario tingkat keberhasilan dapat dilihat pada Tabel 6.16.




pembangunan HTI, maka akan memberikan kontribusi yang semakin besar juga


keberhasilan pembangunan HTI 20% (pesimis-rendah) dan Garis 5 menunjukan

skenario keberhasilan pembangunan HTI 100% (optimis-tinggi). Dalam upaya

penurunan emisi gas CO2, semua aktor yang berperan dalam pembangunan HTI


pembangunan HTI dapat dimaksimalkan.

Besar kontribusi aksi mitigasi pembangunan HTI pada berbagai skenario


Tabel 6.16. Perbandingan penurunan net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagai skenario mitigasi pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Papua


Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa aksi mitigasi pembentukan

HTI pada berbagai skenario keberhasilan dapat memberikan kontibusi

penurunan Net emisi komulatif Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 0,31%

(pesimis-rendah) – 1,54% (optimis-tinggi) dengan net emisi komulatif yang dapat

diturunkan sebesar 2.581.568 ton CO2-eq – 12.907.840 ton CO2-eq dari total

emisi komulatif sebesar 840.826.148 ton CO2-eq. Aksi mitigasi pembangun HTI

memberikan kontribusi yang relative lebih tinggi jika dibandingkan dengan aksi

mitigasi peningkatan serapan karbon hutan lainnya. Namun perlu juga diketahui

bahwa pembangunan HTI membutuhkan biaya yang lumayan besar yaitu

berkisar antara Rp.12.111.875 – Rp.16.663.034,-/ha.


Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa aksi mitigasi pembentukan HTI pada berbagai skenario keberhasilan dapat memberikan kontribusi penurunan Net emisi kumulatif Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 0,31% (pesimis-rendah) – 1,54% (optimis-tinggi) dengan net emisi kumulatif yang dapat diturunkan sebesar 2.581.568 ton CO2-eq – 12.907.840 ton CO2-eq dari total emisi kumulatif sebesar 840.826.148 ton CO2-eq. Aksi mitigasi pembangun HTI memberikan kontribusi yang relative lebih tinggi jika dibandingkan dengan aksi mitigasi peningkatan serapan karbon hutan lainnya. Namun perlu juga diketahui bahwa pembangunan HTI membutuhkan biaya yang lumayan besar yaitu berkisar antara Rp.12.111.875 – Rp.16.663.034,-/ha.

Kendala pembangunan HTI berdasarkan hasil diskusi Ditjen BUK dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) adalah: (1) Adanya penerbitan ijin kebun di areal konsesi IUPHHK-HTI yang izinnya masih berlaku, (2) Retribusi oleh Pemda dan pungutan masyarakat, (3) Kegiatan pertambangan dan kebun illegal di areal konsesi tanpa penegakan hukum, (4) Penguasaan lahan oleh Masyarakat Adat, (5) Tumpang tindih pemeriksaan/pengawasan oleh Pejabat, dengan biaya ditanggung oleh perusahaan dan (6) Perlindungan HTI.

- Restorasi Ekosistem Hutan (REH)

Restorasi Ekosistem Hutan (REH) diartikan sebagai upaya untuk mengembalikan unsur hayati yakni flora dan fauna serta non-hayati yakni tanah dan air pada suatu kawasan dengan jenis asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistem. Pengelolaan REH lebih dititikberatkan pada perbaikan ekologi dari pada orientasi keuntungan. REH sangat kental dengan usaha-usaha konservasi, agar hutan dapat terlindungi. IUPHHK-REH merupakan salah satu jalan keluar untuk memulihkan ekosistem hutan, terutama areal bekas tebangan hutan produksi yang telah ditinggalkan pengelolanya.

Aktor yang terlibat dan peranannya di dalam kegiatan REH dapat dilihat pada Tabel 6.17.

No. Aktor Peran

1 Menteri Kehutanan Menerima atau menolak permohonan IUPHHK-RE. Menerbitkan SP1 dan SP2. Menerbitkan keputusan tentang IUPHHK-RE. Penilaian proposal




5 Dinas Kehutanan Provinsi Analisis fungsi kawasan hutan

6 Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota Memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati/Wali Kota bahwa areal yang diusulkan tidak dibebani hak-hak lain

7 Pemohon Mengajukan IUPHHK-RE, menyusun AMDAL, membayar lunas IIUPH

Tabel 6.17. Aktor dan perannya dalam kegiatan REH

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan pengurangan emisi melalui kegiatan REH adalah bahwa tiap tahun kegiatan RE pada hutan bekas tebangan seluas 20.000 Ha/tahun. Perbandingan penurunan emisi secara kumulatif berdasarkan 5 (lima) skenario keberhasilan kegiatan REH di Provinsi Papua dapat dilihat pada Gambar 6.7.

Grafik di atas mendeskripsikan bahwa semakin besar keberhasilan mitigasi REH, maka akan memberikan kontribusi yang semakin besar juga terhadap penurunan emisi gas CO2. Garis 1 menunjukan persentase skenario keberhasilan mitigasi REH 20% (pesimis-rendah) dan Garis 5 menunjukan skenario keberhasilan mitigasi REH 100% (optimis-tinggi). Dalam upaya penurunan




seluas 20.000 Ha/tahun. Perbandingan penurunan emisi secara komulatif

berdasarkan 5 (lima) skenario keberhasilan kegiatan REH di Provinsi Papua

dapat dilihat pada Gambar 6.7.

Gambar 6.7. Perbandingan penurunan Net emisi komulatif pada berbagai skenario mitigasi Restorasi Ekosistem Hutan (REH) di Provinsi Papua.


mitigasi REH, maka akan memberikan kontribusi yang semakin besar juga


keberhasilan mitigasi REH 20% (pesimis-rendah) dan Garis 5 menunjukan

skenario keberhasilan mitigasi REH 100% (optimis-tinggi). Dalam upaya

penurunan emisi gas CO2, semua aktor yang berperan dalam aksi mitigasi RE


RE dapat dimaksimalkan.

Besar kontribusi aksi mitigasi RE pada berbagai skenario tingkat

keberhasilan dapat dilihat pada Tabel 6.18.

8:33 PM Thu, Apr 18, 2013Page 52011.00 2013.25 2015.50 2017.75 2020.00

Years

1:

1:

1:

0

2500000

5000000Kontribusi RE: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -

11

11

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

Gambar 6.7. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif pada berbagai skenario mitigasi Restorasi Ekosistem Hutan (REH) di Provinsi Papua.

Tabel 6.18. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagai skenario mitigasi Restorasi Ekosistem Hutan (REH) di Provinsi Papua.

emisi gas CO2, semua aktor yang berperan dalam aksi mitigasi RE dapat menjalankan perannya dengan baik sehingga implementasi aksi mitigasi RE dapat dimaksimalkan.

Besar kontribusi aksi mitigasi RE pada berbagai skenario tingkat keberhasilan dapat dilihat pada Tabel 6.18.



Tabel 6.18. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagai skenario mitigasi Restorasi Ekosistem Hutan (REH) di Provinsi Papua


Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa aksi mitigasi kegiatan REH

pada berbagai skenario dapat memberikan kontribusi penurunan net emisi

komulatif Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 0,10% (pesimis-rendah) –

0,51% (optimis-tinggi) dengan net emisi komulatif yang dapat diturunkan sebesar

863.945 ton CO2-eq – 4.319.726 ton CO2-eq dari total emisi komulatif sebesar

840.826.148 ton CO2-eq. Aksi mitigasi REH memberikan kontribusi penurunan

emisi yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan aksi mitigasi

peningkatan serapan karbon hutan lainnya. Namun perlu juga diketahui bahwa

kegiatan REH membutuhkan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan aksi

mitigasi peningkatan serapan karbon hutan lainnya, yaitu berkisar antara

Rp.4.500.000 – Rp.6.000.000,-/ha.

Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan REH antara lain: (1) Areal

yang dimohon umumnya sudah diokupasi oleh masyarakat atau pengusaha

kebun dan tambang, (2) Areal yang dicadangkan untuk kegiatan REH masih

tumpang tindih dengan ijin-ijin sah lainnya, (3) Kegiatan REH hanya rehabilitasi,

reklamasi dan restorasi yang semuanya memerlukan biaya yang lumayan besar,

namun perusahaan tidak boleh menebang dan hanya memanfaatkan jasa

lingkungan dan HHBK, (4) Belum ada insentif nyata bagi pemegang IUPHHK-

REH agar dapat bertahan untuk merestorasi kawasan hutan konsesinya, dan (5)

Pemegang IUPHHK-RE diharusnya menyelesaikan sendiri konflik-konflik sosial

yang banyak terjadi di wilayah konsesi.


Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa aksi mitigasi kegiatan REH pada berbagai skenario dapat memberikan kontribusi penurunan net emisi kumulatif Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 0,10% (pesimis-rendah) – 0,51% (optimis-tinggi) dengan net emisi kumulatif yang dapat diturunkan sebesar 863.945 ton CO2-eq – 4.319.726 ton CO2-eq dari total emisi kumulatif sebesar 840.826.148 ton CO2-eq. Aksi mitigasi REH memberikan kontribusi penurunan emisi yang


relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan aksi mitigasi peningkatan serapan karbon hutan lainnya. Namun perlu juga diketahui bahwa kegiatan REH membutuhkan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan aksi mitigasi peningkatan serapan karbon hutan lainnya, yaitu berkisar antara Rp.4.500.000 – Rp.6.000.000,-/ha.

Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan REH antara lain: (1) Areal yang dimohon umumnya sudah diokupasi oleh masyarakat atau pengusaha kebun dan tambang, (2) Areal yang dicadangkan untuk kegiatan REH masih tumpang tindih dengan ijin-ijin sah lainnya, (3) Kegiatan REH hanya rehabilitasi, reklamasi dan restorasi yang semuanya memerlukan biaya yang lumayan besar, namun perusahaan tidak boleh menebang dan hanya memanfaatkan jasa lingkungan dan HHBK, (4) Belum ada insentif nyata bagi pemegang IUPHHK-REH agar dapat bertahan untuk merestorasi kawasan hutan konsesinya, dan (5) Pemegang IUPHHK-RE diharusnya menyelesaikan sendiri konflik-konflik sosial yang banyak terjadi di wilayah konsesi.

- Pencegahan Perambahan Hutan

Perambahan adalah individu atau kelompok individu yang menduduki, menguasai dan mengusahakan areal tertentu di dalam Kawasan Konservasi untuk kepentingan individu atau kelompok dengan motif subsisten dan atau ekonominya yang tidak sesuai dengan tujuan konservasi dan dilakukan secara illegal.

Pelaku perambahan hutan adalah individu atau kelompok individu yang melakukan upaya-upaya terorganisir melalui dukungan pembiayaan atau memberikan modal, akses dan perlindungan bagi masyarakat tertentu untuk melakukan perambahan di dalam kawasan hutan konservasi. Aktor intelektual dapat berupa oknum TN/KSDA, oknum Polisi/TNI, Tokoh Masyarakat dan sebagainya. Dari sisi pelaku (aktor), perambah dapat diartikan sebagai individu maupun etnitas, baik orang per orang, kelompok atau yang lebih formal dalam pengertian badan hukum. Perbedaan mendasar antara perambahan hutan oleh individu atau kelompok dengan yang berbadan hukum adalah skala perambahan dan tujuan utamanya. Tujuan perambahan hutan adalah menguasai lahan dalam kawasan hutan untuk menanam tanaman pertanian atau perkebunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Penyebab perambahan hutan adalah: (1) Lepasnya kendali masyarakat dalam menyambut euforia era reformasi, (2) Timbulnya tekanan kehidupan masyarakat akibat krisis ekonomi, (3) Kesalahan masyarakat dalam mengartikan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM).

Berdasarkan penafsiran data Citra Satelit tutupan lahan Provinsi Papua tahun 2006-2011, diperoleh data bahwa luas Hutan Lindung dan Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam yang mengalami gangguan (perambahan) selama 5 (lima) tahun seluas 273.470 Ha atau rata-rata tiap tahun seluas 54.694 Ha. Pada periode tahun 2006-2011 aktifitas perambahan hutan yang menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasai hutan pada kawasan hutan lindung dan hutan konservasi berupa kegiatan pembukaan areal untuk perladangan, penebangan hutan untuk kayu gergajian dan kebakaran hutan .

Perbandingan penurunan emisi secara kumulatif berdasarkan 5 (lima) skenario keberhasilan pencegaran perambahan hutan di Provinsi Papua dapat dilihat pada Gambar 6.8.




Gambar 6.8. Perbandingan penurunan Net emisi komulatif pada berbagai skenario mitigasi pencegahan perambahan hutan di Provinsi Papua.


pencegahan perambahan hutan, maka akan memberikan kontribusi yang

semakin besar juga terhadap penurunan emisi gas CO2. Garis 1 menunjukan

persentase skenario keberhasilan 20% (pesimis-rendah) dan Garis 5

menunjukan skenario keberhasilan 100% (optimis-tinggi). Dalam upaya

penurunan emisi gas CO2, semua aktor yang berperan dalam pencegahan

perambahan hutan dapat menjalankan perannya dengan baik sehingga

implementasi aksi mitigasi pencegahan perambahan hutan dapat dimaksimalkan.

Besar kontribusi aksi mitigasi pencegahan perambahan hutan pada

berbagai skenario tingkat keberhasilan dapat dilihat pada Tabel 6.19.

7:22 PM Sat, Apr 20, 2013Page 62011.00 2013.25 2015.50 2017.75 2020.00

Years

1:

1:

1:

0

100000000

200000000Ramhut: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -

11

11

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

Gambar 6.8. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif pada berbagai skenario mitigasi pencegahan perambahan hutan di Provinsi Papua.

Tabel 6.19. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagai skenario mitigasi pencegahan perambahan hutan di Provinsi Papua

Grafik di atas mendeskripsikan bahwa semakin besar keberhasilan pencegahan perambahan hutan, maka akan memberikan kontribusi yang semakin besar juga terhadap penurunan emisi gas CO2. Garis 1 menunjukan persentase skenario keberhasilan 20% (pesimis-rendah) dan Garis 5 menunjukan skenario keberhasilan 100% (optimis-tinggi). Dalam upaya penurunan emisi gas CO2, semua aktor yang berperan dalam pencegahan perambahan hutan dapat menjalankan perannya dengan baik sehingga implementasi aksi mitigasi pencegahan perambahan hutan dapat dimaksimalkan.

Besar kontribusi aksi mitigasi pencegahan perambahan hutan pada berbagai skenario tingkat keberhasilan dapat dilihat pada Tabel 6.19.



Tabel 6.19. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagai skenario mitigasi pencegahan perambahan hutan di Provinsi Papua


Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa aksi mitigasi pencegahan

perambahan hutan pada berbagai skenario dapat memberikan kontribusi

penurunan net emisi komulatif Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 4,34%

(pesimis-rendah) – 21,31% (optimis-tinggi) dengan Net emisi komulatif yang

dapat diturunkan sebesar 36.502.447 ton CO2-eq – 182.512.237 ton CO2-eq dari

total emisi komulatif sebesar 840.826.148 ton CO2-eq. Aksi mitigasi pencegahan

perambahan hutan merupakan aksi mitigasi yang memberikan kontribusi tertinggi

untuk pengurangan emisi di Provinsi Papua. Selain itu aksi mitigasi ini

membutuhkan biaya yang relatif kecil, jika didekati dengan biaya pengamanan

hutan untuk HTI yang berkisar antara Rp.103.000 – Rp.141.625,-/ha.

Terdapat beberapa kendala yang dapat dihadapi dalam pengendalian

perambahan hutan. (1) Pelaksanaan pencegahan perambahan hutan masih

mengalami kendala terkait dengan persepsi dari para pemangku kepentingan. (2)

Pelaksanaan pencegahan perambahan hutan masih dipandang sebagai upaya

yang represif dari rezim yang berkuasa sehinga mudah dijadikan komuditas

politik bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. (3) Pelaksanaan pencegahan

perambahan hutan bukanlan prioritas utama bagi Pemerintah Pusat dan Daerah

sehingga terkesan terjadi pembiaran terhadap kegiatan perambahan hutan. (4)

Penegakan hukum atas perambahan hutan sangat lemah, terutama atas aktor-

aktor yang berbentuk perusahaan atau berbadan hukum. (5) Penegakan hukum

dilakukan secara diskriminatif dan terjadi hanya pada masyarakat perambah



Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa aksi mitigasi pencegahan perambahan hutan pada berbagai skenario dapat memberikan kontribusi penurunan net emisi kumulatif Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 4,34% (pesimis-rendah) – 21,31% (optimis-tinggi) dengan Net emisi kumulatif yang dapat diturunkan sebesar 36.502.447 ton CO2-eq – 182.512.237 ton CO2-eq dari total emisi kumulatif sebesar 840.826.148 ton CO2-eq. Aksi mitigasi pencegahan perambahan hutan merupakan aksi mitigasi yang memberikan kontribusi tertinggi untuk pengurangan emisi di Provinsi Papua. Selain itu aksi mitigasi ini membutuhkan biaya yang relatif kecil, jika didekati dengan biaya pengamanan hutan untuk HTI yang berkisar antara Rp.103.000 – Rp.141.625,-/ha.

Terdapat beberapa kendala yang dapat dihadapi dalam pengendalian perambahan hutan. (1) Pelaksanaan pencegahan perambahan hutan masih mengalami kendala terkait dengan persepsi dari para pemangku kepentingan. (2) Pelaksanaan pencegahan perambahan hutan masih dipandang sebagai upaya yang represif dari rezim yang berkuasa sehinga mudah dijadikan komoditas politik bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. (3) Pelaksanaan pencegahan perambahan hutan bukanlan prioritas utama bagi Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga terkesan terjadi pembiaran terhadap kegiatan perambahan hutan. (4) Penegakan hukum atas perambahan hutan sangat lemah, terutama atas aktor-aktor yang berbentuk perusahaan atau berbadan hukum. (5) Penegakan hukum dilakukan secara diskriminatif dan terjadi hanya pada masyarakat perambah dengan skala luasan yang kecil. (6) Pelaksanaan penyuluhan ke kampung-kampung sekitar hutan belum berjalan sebagaimana mestinya dan (7) Pemberdayaan masyarakat kampung di sekitar hutan belum dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral.

- Pengurangan Perijinan Jatah Tebangan Tahunan (JTT) berdasarkan kemampuan produksi RKT berjalan.

Para pemegang IUPHHK memainkan peran yang cukup nyata dalam upaya mitigasi perubahan iklim melalui pencegahan degradasi hutan di Indonesia. Data Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 menunjukkan bahwa kurang lebih 34 juta hektar hutan Indonesia berada di bawah pengelolaan pemegang ijin IUPHHK Hutan Alam dan Hutan Tanaman. Untuk Provinsi Papua, kawasan hutan produksi yang menjadi areal konsesi IUPHHK seluas 6.874.228 ha.

Penurunan luas areal Rencana Kerja Tahunan (RKT) bagi pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) merupakan salah satu pilihan mitigasi yang diusulkan. Mitigasi ini tercantum dalam 7 (tujuh) rencana mitigasi Kementerian Kehutanan sebagai strategi untuk menurunkan emisi GRK di sektor kehutanan sebesar 56% dari target 26%. Berdasarkan data Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, selama ini realisasi luas tebangan RKT oleh pemegang IUPHHK hanya ± 60% dari luas RKT yang disetujui. Selain itu pemegang IUPHHK lebih banyak memprioritaskan penebangan kayu jenis Merbau saja. Dampak yang ditimbulkan model pembalakan ini adalah tingkat keterbukaan areal bekas tebangan tinggi dan tingkat kerusakan tegakan tinggal meningkat, terutama pada areal-areal yang potensi kayu merbau tinggi. Perusahaan juga cenderung membuka areal hutan lebih luas untuk mencari habitat pertumbuhan merbau. Pada sisi lain, akibat pemberian RKT yang melebihi kemampuan perusahaan, banyak areal hutan yang sebenarnya masih merupakan Hutan Lahan Kering Primer (HLKP) tetapi sudah dianggap (dikategorikan) sebagai Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS) karena di dalam peta pemegang IUPHHK dan peta perubahan lahan sudah dianggap sebagai areal bekas tebangan (logged over area/LOA) yang diasumsikan jenis-jenis kayu komersial dengan diameter di atas 50 cm telah ditebang seluruhnya, dan yang tertinggal adalah tegakan pohon ini. Ketika areal konsesi


itu telah menjadi LOA, asumsinya bahwa areal hutan tersebut telah terbuka dan tutupan lahan telah berkurang, pada hal masih tersisa 40 % berupa hutan utuh.

Rencana aksi mitigasi penurunan luas areal Rencana Kerja Tahunan (RKT) pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) diasumsikan dilakukan pada hutan produksi yang berada dalam wilayah konsesi IUPHHK. Selain itu skenario luas areal RKT yang disetujui adalah 50%, 60%, 70%, 80% dan 90% dari luas areal yang di usulkan.

Perbandingan penurunan emisi secara kumulatif berdasarkan 5 (lima) skenario penurunan luas RKT pemegang IUPHHK di Provinsi Papua dapat dilihat pada Gambar 6.9.



Rencana aksi mitigasi penurunan luas areal Rencana Kerja Tahunan

(RKT) pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

diasumsikan dilakukan pada hutan produksi yang berada dalam wilayah konsesi

IUPHHK. Selain itu skenario luas areal RKT yang disetujui adalah 50%, 60%,

70%, 80% dan 90% dari luas areal yang diusulan.


skenario penurunan luas RKT pemegang IUPHHK di Provinsi Papua dapat dilihat

pada Gambar 6.9.

Gambar 6.9. Perbandingan penurunan Net emisi komulatif pada berbagai skenario mitigasi penurunan luas Rencana Kerja Tahunan (RKT) IUPHHK di Provinsi Papua.

Grafik di atas mendeskripsikan bahwa semakin besar keberhasilan aksi

mitigasi penurunan luas RKT pemegang IUPHHK di Provinsi Papua, maka akan

memberikan kontribusi yang semakin besar juga terhadap penurunan emisi gas

CO2. Garis 1 menunjukan persentase skenario penurunan luas RKT 10%

(pesimis-rendah) dan Garis 5 menunjukan skenario penurunan luas RKT 50%

(optimis-tinggi). Dalam upaya penurunan emisi gas CO2, semua aktor yang

berperan dalam pencegahan perambahan hutan dapat menjalankan perannya

dengan baik sehingga implementasi aksi mitigasi penurunan luas RKT

pemegang IUPHHK di Provinsi Papua. Aksi mitigasi ini akan berhasil apabila

pengawasan dilakukan secara intensif dengan tingkat kepatuhan terhadap

persyaratan yang ditetapkan tinggi.

9:44 PM Thu, Apr 18, 2013Page 72011.00 2013.25 2015.50 2017.75 2020.00

Years

1:

1:

1:

0

100000000

200000000Penurunan AAC: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -

11

11

22

22

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

Gambar 6.9. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif pada berbagai skenario mitigasi penurunan luas Rencana Kerja Tahunan (RKT) IUPHHK di Provinsi Papua.

Grafik di atas mendeskripsikan bahwa semakin besar keberhasilan aksi mitigasi penurunan luas RKT pemegang IUPHHK di Provinsi Papua, maka akan memberikan kontribusi yang semakin besar juga terhadap penurunan emisi gas CO2. Garis 1 menunjukan persentase skenario penurunan luas RKT 10% (pesimis-rendah) dan Garis 5 menunjukan skenario penurunan luas RKT 50% (optimis-tinggi). Dalam upaya penurunan emisi gas CO2, semua aktor yang berperan dalam pencegahan perambahan hutan dapat menjalankan perannya dengan baik sehingga implementasi aksi mitigasi penurunan luas RKT pemegang IUPHHK di Provinsi Papua. Aksi mitigasi ini akan berhasil apabila pengawasan dilakukan secara intensif dengan tingkat kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan tinggi.

Berdasarkan Gambar di atas, tampak bahwa skenario mitigasi penurunan luas areal RKT tahunan pemegang IUPHHK dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penurunan total emisi di Provinsi Papua. Semakin besar luas RKT tahunan yang disetujui maka akan semakin besar emisi yang dihasilkan dan sebaliknya. Jadi, peningkatan luas RKT akan berbanding terbalik dengan pengurangan emisi.





Berdasarkan Gambar di atas, tampak bahwa skenario mitigasi penurunan

luas areal RKT tahunan pemegang IUPHHK dapat memberikan kontribusi yang

signifikan dalam penurunan total emisi di Provinsi Papua. Semakin besar luas

RKT tahunan yang disetujui maka akan semakin besar emisi yang dihasilkan dan

sebaliknya. Jadi, peningkatan luas RKT akan berbanding terbalik dengan

pengurangan emisi.


berbagai skenario tingkat keberhasilan dapat dilihat pada Tabel 6.20.

Tabel 6.20. Perbandingan penurunan net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagai skenario mitigasi pengurangan luas Rencana Kerja Tahunan (RKT) pemegang IUPHHK di Provinsi Papua

Ket: angka 1=skenario penurunan 10% , 2= skenario penurunan 20%, 3= skenario penurunan 30%, 4= skenario penurunan 40% dan 5= skenario penurunan 50%.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa aksi mitigasi penurunan luas

RKT pemegang IUPHHK di Provinsi Papua pada berbagai skenario dapat

memberikan kontibusi penurunan net emisi komulatif Provinsi Papua pada tahun

2020 sebesar 3,40% (pesimis-rendah) – 16,99% (optimis-tinggi) dengan net

emisi komulatif yang dapat diturunkan sebesar 28.573.438 ton CO2-eq –

142.867.188 ton CO2-eq dari total emisi komulatif sebesar 840.826.148 ton CO2-

eq. Kendala yang mungkin menjadi penghambat keberhasilan aksi mitigasi ini

adalah adanya kebijakan peningkatan kuota produksi disatu sisi oleh Pemerintah

serta kebijakan Pemerintah Daerah untuk tidak memperbolehkan log keluar dari

Provinsi Papua pada sisi lainnya.


Tabel 6.20. Perbandingan penurunan net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagai skenario mitigasi pengurangan luas Rencana Kerja Tahunan (RKT) pemegang IUPHHK di Provinsi Papua

Ket: angka 1=skenario penurunan 10% , 2= skenario penurunan 20%, 3= skenario penurunan 30%, 4= skenario penurunan 40% dan 5= skenario penurunan 50%.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa aksi mitigasi penurunan luas RKT pemegang IUPHHK di Provinsi Papua pada berbagai skenario dapat memberikan kontribusi penurunan net emisi kumulatif Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 3,40% (pesimis-rendah) – 16,99% (optimis-tinggi) dengan net emisi kumulatif yang dapat diturunkan sebesar 28.573.438 ton CO2-eq – 142.867.188 ton CO2-eq dari total emisi kumulatif sebesar 840.826.148 ton CO2-eq. Kendala yang mungkin menjadi penghambat keberhasilan aksi mitigasi ini adalah adanya kebijakan peningkatan kuota produksi disatu sisi oleh Pemerintah serta kebijakan Pemerintah Daerah untuk tidak memperbolehkan log keluar dari Provinsi Papua pada sisi lainnya.


Perubahan praktek logging konvensional ke Pemanenan berdampak rendah (Reduced impact logging atau RIL) pada umumnya akan mengurangi emisi karbon melalui: pengurangan kerusakan tegakan sisa melalui penentuan lokasi arah rebah yang tepat, perbaikan seleksi pohon yang akan ditebang berdasarkan inventarisasi dengan mempertimbangkan ukuran dan lokasi pohon, perbaikan teknik penyaradan (skidding) maupun penataan jalan angkutan kayu. Aksi mitigasi ini terintegrasi dalam kebijakan sertifikasi PHPL dan SVLK sebagai bagian dari implementasi prinsip SFM (Sustainable Forest Manajement).

Pelaksanaan RIL bisa meningkatkan persediaan karbon hutan. Dari beberapa penelitian RIL hanya mengambil 30% dari biomassa (Bertault and Sist, 1997) , atau dengan kata lain sisa biomassa di hutan sekitar 70%. Bandingkan dengan sisa 50% di hutan akibat pembalakan konvensional. Peningkatan manajemen hutan diperkirakan akan meningkatkan karbon stok 30 ton/ha. Dihutan setelah 30 tahun pembalakan (Putz et.al., 2008). TNC (2009) mengemukakan ada lima cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi degradasi hutan yaitu: RIL, sertifikasi (sustained yield principle), perlindungan kawasan konservasi, manajemen konflik sosial, pemberantasan pembalakan liar), pengendalian kebakaran, peningkatan tata kelola dan pengelolaan pengambilan kayu bakar serta meningkatkan nilai tambah hasil hutan melalui sertifikasi PHPL dan SVLK.


Gambar 6.10. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif pada berbagai skenario mitigasi implementasi Reduced Impact logging (RIL) di Provinsi Papua.

Reduced Impact Logging merupakan salah satu aksi mitigasi yang direncanakan di Provinsi Papua. Penerapan sistem RIL oleh pemegang IUPHHK diharapkan dapat meminimalisir kerusakan hutan, terutama pada tegakan tinggal. Jika RIL dapat diimplementasikan dengan baik maka jumlah emisi yang diakibatkan oleh eksploitasi hutan dapat dikurangi hingga 30% (Putz et.al., 2008).

Berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan hutan lestari akan berperan dalam menyisakan stok karbon di hutan setelah penebangan (just after harvesting), dan meningkatkan karbon stok di hutan setelah penebangan dengan pertumbuhan yang lebih baik. Bila asumsi perbandingan antara RIL (menyisakan 70% stok karbon di hutan) dan pembalakan konvensional (menyisakan 50% stok karbon di hutan) benar, maka RIL telah mengkonservasi karbon sebesar 20% dari stok karbon hutan alam. Jadi kalau stok karbon di hutan alam rata-rata adalah 268 ton/ha, maka RIL telah mengkonservasi karbon sebesar 54 ton/ha. Pembalakan konvensional bisa dianggap sebagai RL (reference level) sedangkan RIL dianggap sebagai aktivitas baik sebagai pengelolaan hutan lestari dan REDD+.

Perbandingan penurunan emisi secara kumulatif berdasarkan 5 (lima) skenario implementasi RIL di Provinsi Papua dapat dilihat pada Gambar 6.10



dianggap sebagai RL (reference level) sedangkan RIL dianggap sebagai aktivitas

baik sebagai pengelolaan hutan lestari dan REDD+.


skenario implementasi RIL di Provinsi Papua dapat dilihat pada Gambar 6.10

Gambar 6.10. Perbandingan penurunan Net emisi komulatif pada berbagai skenario mitigasi implementasi Reduced Impact logging (RIL) di Provinsi Papua.

Gambar di atas menunjukkan bahwa semakin besar realisasi

implementasi sistem RIL oleh pemegang IUPHHK maka akan semakin besar

jumlah emisi yang dapat dikurangi.


berbagai skenario tingkat keberhasilan dapat dilihat pada Tabel 6.21

9:56 PM Thu, Apr 18, 2013Page 82011.00 2013.25 2015.50 2017.75 2020.00

Years

1:

1:

1:

0

45000000

90000000Kont RIL: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -

11

11

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

Gambar di atas menunjukkan bahwa semakin besar realisasi implementasi sistem RIL oleh pemegang IUPHHK maka akan semakin besar jumlah emisi yang dapat dikurangi.





Tabel 6.21. Perbandingan penurunan net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagai skenario mitigasi implementasi Reduced Impact logging (RIL) di Provinsi Papua


Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa aksi mitigasi implementasi

RIL di Provinsi Papua pada berbagai skenario dapat memberikan kontibusi

penurunan Net emisi komulatif Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 2,04%

(pesimis-rendah) – 10,19% (optimis-tinggi) dengan net emisi komulatif yang

dapat diturunkan sebesar 17.143.951 ton CO2-eq – 85.719.757 ton CO2-eq dari

total emisi kumulatif sebesar 840.826.148 ton CO2-eq.

- Pencegahan Konversi Hutan

Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

konversi hutan adalah: (1) PP Nomor 10 tahu 2010 tentang Tata Cara Perubahan

Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan (2) Permenhut No.P33/Menhut-

II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat

dikonversi (HPK).

Data Kementerian Kehutanan tahun 2012 berdasarakan SK pelepasan

kawasan hutan menunjukan bahwa konversi hutan di Papua rata-rata seluas

53.401,88 ha/tahun, dengan rincian konversi untuk pemukiman seluas 41.686,44

ha/tahun dan Pinjam pakai kawasan untuk pertambangan dan non

pertambangan seluas 11.715,438 ha/tahun. Namun dalam perhitungan

pengurangan emisi dalam rangka mitigasi, angka konversi hutan yang digunakan

adalah luas konversi hutan yang tidak terencana (tidak berdasarkan rencana

Tabel 6.21. Perbandingan penurunan net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagai skenario mitigasi implementasi Reduced Impact logging (RIL) di Provinsi Papua.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa aksi mitigasi implementasi RIL di Provinsi Papua pada berbagai skenario dapat memberikan kontribusi penurunan Net emisi kumulatif Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 2,04% (pesimis-rendah) – 10,19% (optimis-tinggi) dengan net emisi kumulatif yang dapat diturunkan sebesar 17.143.951 ton CO2-eq – 85.719.757 ton CO2-eq dari total emisi kumulatif sebesar 840.826.148 ton CO2-eq.

- Pencegahan Konversi Hutan

Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konversi hutan adalah: (1) PP Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan (2) Permenhut No.P33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Data Kementerian Kehutanan tahun 2012 berdasarakan SK pelepasan kawasan hutan menunjukan bahwa konversi hutan di Papua rata-rata seluas 53.401,88 ha/tahun, dengan rincian konversi untuk pemukiman seluas 41.686,44 ha/tahun dan Pinjam pakai kawasan untuk pertambangan dan non pertambangan seluas 11.715,438 ha/tahun. Namun dalam perhitungan pengurangan emisi dalam rangka mitigasi, angka konversi hutan yang digunakan adalah luas konversi hutan yang tidak terencana (tidak berdasarkan rencana pembangunan daerah) yang diperoleh berdasarkan analisis citra satelit tahun 2006-2011 adalah seluas rata-rata 15.650 ha/tahun.

Perbandingan penurunan emisi secara kumulatif berdasarkan 5 (lima) skenario pencegahan konversi hutan di Provinsi Papua dapat dilihat pada Gambar 6.11.

Besar kontribusi aksi mitigasi pencegahan konversi hutan pada berbagai skenario tingkat keberhasilan dapat dilihat pada Tabel 6.22.



Gambar 6.11. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif pada berbagai skenario mitigasi pencegahan konversi hutan di Provinsi Papua.

Tabel 6.22.Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagai skenario mitigasi pencegahan konversi hutan di Provinsi Papua.




pembangunan daerah) yang diperoleh berdasarkan analisis citra satelit tahun

2006-2011 adalah seluas rata-rata 15.650 ha/tahun.


skenario pencegahan konversi hutan di Provinsi Papua dapat dilihat pada

Gambar 6.11.

Gambar 6.11. Perbandingan penurunan Net emisi komulatif pada berbagai

skenario mitigasi pencegahan konversi hutan di Provinsi Papua.

Besar kontribusi aksi mitigasi pencegahan konversi hutan pada berbagai

skenario tingkat keberhasilan dapat dilihat pada Tabel 6.22.

7:42 AM Sat, Apr 20, 2013Page 92011.00 2013.25 2015.50 2017.75 2020.00

Years

1:

1:

1:

0

100000000

200000000K Konv ersi: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -

1 1 11

22

22

33

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5



Tabel 6.22.Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagai skenario mitigasi pencegahan konversi hutan di Provinsi Papua


Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa aksi mitigasi pencegahan

konversi hutan di Provinsi Papua pada berbagai skenario dapat memberikan

kontibusi penurunan Net emisi komulatif Provinsi Papua pada tahun 2020

sebesar 2,48% (pesimis-rendah) – 12,42% (optimis-tinggi) dengan net emisi

komulatif yang dapat diturunkan sebesar 20.889.432 ton CO2-eq – 104.447.161

ton CO2-eq dari total emisi komulatif sebesar 840.826.148 ton CO2-eq.

Persentase ini menunjukan bahwa pencegahan konversi hutan merupakan

rencana aksi mitigasi yang memberikan kontribusi kedua terbesar untuk

penurunan emisi gas CO2 di Papua setelah aksi mitigasi pencegahan

perambahan hutan. Nilai konstribusi penurunan emisi dari aksi mitigasi ini akan

lebih besar lagi apabila konversi hutan menjadi non kehutanan yang

direncanakan dilakukan secara selektif melalui implementasi kebijakan bahwa

HPK yang diperbolehkan untuk dikonversi hanya HPK yang benar-benar tidak

dapat dipertahankan sebagai hutan atau HPK yang benar-benar tidak produktif.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa aksi mitigasi pencegahan konversi hutan di Provinsi Papua pada berbagai skenario dapat memberikan kontribusi penurunan Net emisi kumulatif Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 2,48% (pesimis-rendah) – 12,42% (optimis-tinggi) dengan net emisi kumulatif yang dapat diturunkan sebesar 20.889.432 ton CO2-eq – 104.447.161 ton CO2-eq dari total emisi kumulatif sebesar 840.826.148 ton CO2-eq. Persentase ini menunjukan bahwa pencegahan konversi hutan merupakan rencana aksi mitigasi yang memberikan kontribusi kedua terbesar untuk penurunan emisi gas CO2 di Papua setelah aksi mitigasi pencegahan perambahan hutan. Nilai kontribusi penurunan emisi dari aksi mitigasi ini akan lebih besar lagi apabila konversi hutan menjadi non kehutanan yang direncanakan dilakukan secara selektif melalui implementasi kebijakan bahwa HPK yang diperbolehkan untuk


dikonversi hanya HPK yang benar-benar tidak dapat dipertahankan sebagai hutan atau HPK yang benar-benar tidak produktif.

- Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat

Hutan Desa merupakan salah satu bentuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Hutan Desa adalah Hutan Negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Lembaga Desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan Desa serta belum dibebani ijin atau hak (P.49 tahun 2008 tentang Hutan Desa). Hutan desa merupakan salah satu skema kepastian areal kelola Masyarakat Adat yang mantap jangka panjang, karena periode ijin selama 35 tahun dan dapat diperpanjang.

Hutan Desa merupakan salah satu kelembagaan pengelolaan hutan yang relatif baru dikembangkan oleh Kementerian Kehutanan untuk mengelola hutan produksi dan hutan lindung yang belum dibebani oleh hak. Hutan Desa diyakini dapat mengurangi kerusakan hutan akibat eksploitasi yang selama ini sering dilakukan oleh pemegang IUPHHK dan pembalakan liar oleh masyarakat tertentu. Hal ini terjadi karena pengelolaan Hutan Desa menggunakan sistem semi mekanis dan dapat dilaksanakan dengan pola kemitraan sehingga pembukaan areal hutan dapat dikendalikan. Aktor yang terlibat dan peranannya di dalam kegiatan REH dapat dilihat pada Tabel 6.23.

No. Aktor Peran

1 Menteri Kehutanan Menetapkan IUPHHK-HA dalam Hutan Desa atau IUPHHK-HTI dalam Hutan Desa, pembinaan dan pengendalian

2 Ditjen BPDASPS Verifikasi, fasilitas

3 BPDAS Mencari calon lokasi Hutan Desa, fasilitasi

4 Gubernur/Pemerintan Provinsi Verifikasi, fasilitasi, memberikan hak pengelolaan Hutan Desa, pembinaan dan pengendalian

5 Bupati Usulan penetapan areal kerja Hutan Desa, memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat, pembinaan dan pengendalian

6 Pemerintah Desa Sosialisasi, pembuatan Peraturan Desa

7 LSM/PT/BUMN/BUMS Fasilitasi dan pemodal/mitra kerja

8 Masyarakat Mengajukan permohonan Hutan Desa

Tabel 6.23. Aktor dan perannya dalam PHBMA (Hutan Desa).

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan PHBMA salah satu aksi mitigasi di Provinsi Papua adalah pelaksanaan PHBMA seluas 10.000 ha/tahun. Perbandingan penurunan emisi secara kumulatif berdasarkan 5 (lima) skenario pencegahan konversi hutan di Provinsi Papua dapat dilihat pada Gambar 6.12.

Besar kontribusi aksi mitigasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat (PHBMA) pada berbagai skenario tingkat keberhasilan dapat dilihat pada Tabel 6.24.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa aksi mitigasi PHBMA di Provinsi Papua pada berbagai skenario dapat memberikan kontribusi penurunan Net emisi kumulatif Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 0,073% (pesimis-rendah) – 0,367% (optimis-tinggi) dengan net emisi kumulatif yang dapat diturunkan sebesar 617.520 ton CO2-eq – 3.087.600 ton CO2-eq dari total emisi kumulatif sebesar 840.826.148 ton CO2-eq. Persentase ini menunjukan bahwa PHBMA merupakan rencana aksi mitigasi yang memberikan kontribusi terkecil dalam aksi mitigasi stabilisasi cadangan karbon hutan, namun PHBMA memiliki sifat eksternalitas kegiatan terhadap pencegahan emisi karbon dari faktor-faktor pemicu lainnya.


Gambar 6.12. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif pada berbagai skenario mitigasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat (PHBMA) di Provinsi Papua.

Tabel 6.24. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagai skenario mitigasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat (PHBMA) di Provinsi Papua.



Perbandingan penurunan emisi secara komulatif berdasarkan 5 (lima) skenario

pencegahan konversi hutan di Provinsi Papua dapat dilihat pada Gambar 6.12.

Gambar 6.12. Perbandingan penurunan Net emisi komulatif pada berbagai skenario mitigasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat (PHBMA) di Provinsi Papua.

Besar kontribusi aksi mitigasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Adat (PHBMA) pada berbagai skenario tingkat keberhasilan dapat dilihat pada

Tabel 6.24.

10:36 PM Thu, Apr 18, 2013Page 102011.00 2013.25 2015.50 2017.75 2020.00

Years

1:

1:

1:

0

2000000

4000000Kont PHBM: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -

11

11

22

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5



Tabel 6.24. Perbandingan penurunan Net emisi kumulatif (ton CO2-eq) pada berbagai skenario mitigasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Adat (PHBMA) di Provinsi Papua


Data pada tabel di atas menunjukan bahwa aksi mitigasi PHBMA di

Provinsi Papua pada berbagai skenario dapat memberikan kontibusi penurunan

Net emisi komulatif Provinsi Papua pada tahun 2020 sebesar 0,073% (pesimis-

rendah) – 0,367% (optimis-tinggi) dengan net emisi komulatif yang dapat

diturunkan sebesar 617.520 ton CO2-eq – 3.087.600 ton CO2-eq dari total emisi

kumulatif sebesar 840.826.148 ton CO2-eq. Persentase ini menunjukan bahwa

PHBMA merupakan rencana aksi mitigasi yang memberikan kontribusi terkecil

dalam aksi mitigasi stabilisasi cadangan karbon hutan, namun PHBMA memiliki

sifat eksternalitas kegiatan terhadap pencegahan emisi karbon dari faktor-faktor

pemicu lainnya.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam PHBMA adalah kurangnya

kapabilitas Kampung (Desa) untuk memenuhi persyaratan perijinan, kurangnya

fasilitasi dan pendampingan oleh Pemda. Selain itu proses pembangunan dan

pemberian hak PHBMA perlu disederhanakan untuk meminimumkan biaya

transaksi.

Ringkasan aksi Provinsi Papua dalam rangka implentasi REDD+ dapat

dilihat pada Tabel. 6.25.


Beberapa kendala yang dihadapi dalam PHBMA adalah kurangnya kapabilitas Kampung (Desa) untuk memenuhi persyaratan perijinan, kurangnya fasilitasi dan pendampingan oleh Pemda. Selain itu proses pembangunan dan pemberian hak PHBMA perlu disederhanakan untuk meminimumkan biaya transaksi.

Ringkasan aksi Provinsi Papua dalam rangka implentasi REDD+ dapat dilihat pada Tabel. 6.25.


Stra

tegi

da

n Re

nca

na A

ksi P

rovi

nsi (

SRA

P) P

ap

ua d

alam

Impl

emen

tasi

RED

D+

Refer

ence

Emiss

ion L

evel

(REL

) dan

Aksi

Mitig

asi P

rovin

si Pa

pua

VI-43

Ta

bel 6

.25.

Mat

riks

renc

ana

aksi

Pro

vins

i Pap

ua d

alam

rang

ka im

plem

enta

si R

ED

D+

UR

AIAN

SYAR

AT P

OKO

K KE

GIA

TAN

PRO

BLEM

SYA

RAT

PO

KOK

ALTE

RN

ATIF

SO

LUSI

LOKU

S SO

LUSI

SIFA

T KE

GIA

TAN

IND

IKAT

OR

KI

NER

JAU

NIT

PEL

AKSA

NA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Prog

ram

ini

dila

kuka

n pa

da

laha

n-la

han

kriti

s ya

ng te

lah

dite

ntuk

an o

leh

BPD

AS R

emu

Ran

siki

pad

a tin

gkat

an D

AS

dan

Sub

DAS

(1) T

erse

dian

ya re

ncan

a 5

(lim

a) ta

huna

n re

habi

litas

i hut

an d

an

laha

n di

ting

kat P

rovi

nsi

dan

Kabu

pate

n se

baga

i ek

seku

tor k

egia

tan

(1) P

eren

cana

an y

ang

sela

ma

ini b

erja

lan

hany

a be

rsifa

t tah

unan

(te

mpo

rer),

seh

ingg

a su

lit u

ntuk

men

ilai

kesu

kses

an R

HL

dala

m

perio

de w

aktu

terte

ntu

Peny

usun

an re

ncan

a 5

(lim

a) ta

huan

RH

L ya

ng

bers

ifat a

plic

able

dan

m

erup

akan

per

enca

naan

ya

ng b

erba

sis

tapa

k (s

ite

spec

ific)

Prov

insi

, Ka

bupa

ten/

Kota

STR

ATEG

ISTe

rsed

iany

a re

ncan

a 5

(lim

a)

tahu

nan

RH

L ya

ng a

plic

able

(2) T

erse

dian

ya

angg

aran

yan

g m

encu

kupi

, bai

k di

tingk

at p

eren

cana

an,

peng

orga

nisa

sian

, pe

laks

anaa

n da

n pe

ngaw

asan

(m

onito

ring)

(2) A

ngga

ran

yang

te

rsed

ia p

ada

tingk

at

prov

insi

dan

ka

bupa

ten/

kota

san

gat

terg

antu

ng p

ada

seto

ran

DR

dae

rah,

seh

ingg

a ak

an s

anga

t flu

ktua

tif

Peng

khus

usan

ang

gara

n R

HL

yang

tida

k te

rkai

t de

ngan

pen

gang

gara

n ru

tin, s

ehin

gga

dana

RH

L in

i dap

at d

igun

akan

tanp

a m

engi

kuti

skem

a pe

ngan

ggar

an p

emer

inta

h ya

ng c

ende

rung

ters

edia

ha

nya

pada

akh

ir ta

hun

angg

aran

Pusa

t, Pr

ovin

si,

Kabu

pate

n/Ko

taST

RAT

EGIS

Ters

edia

nya

dana

khu

sus

yang

dap

at

digu

naka

n da

ri aw

al ta

hun

berja

lan

kegi

atan

(3) P

emba

gian

tuga

s ya

ng je

las

anta

ra s

emua

st

akeh

olde

r yan

g te

rliba

t dl

m k

egia

tan

RH

L, b

aik

di ti

ngka

tan

pusa

t, pr

ovin

si m

aupu

n ka

bupa

ten

(3) B

elum

ada

pe

mba

gian

tuga

s ya

ng

jela

s an

tara

sem

ua

stak

ehol

der,

sehi

ngga

pe

mba

giaa

n tu

gas

yang

te

rjadi

sel

ama

ini l

ebih

m

engu

tam

akan

pe

mba

gian

kek

uasa

an

dan

dist

ribus

i man

faat

ek

onom

i sem

ata

Pem

bagi

an tu

gas

dan

wew

enan

g pe

mer

inta

h ba

ik

di ti

ngka

t pus

at, p

rovi

nsi,

mau

pun

kabu

pate

n/ko

ta

haru

s je

las,

unt

uk

men

ghin

dari

bent

ukan

ya

ng h

anya

mem

entin

gkan

ek

onom

i ses

aat p

roye

k

Pusa

t, Pr

ovin

si,

Kabu

pate

n/Ko

taST

RAT

EGIS

Ters

edia

nya

kele

mba

gaan

R

HL

deng

an

pem

bagi

an tu

gas

dan

tang

gung

ja

wab

yan

g je

las

(4) M

asya

raka

t seb

agai

ek

seku

tor l

apan

gan

kegi

atan

RH

L ha

rus

dibe

kali

peng

etah

uan

dasa

r RH

L da

n in

dika

tor-

indi

kato

r ke

berh

asila

nnya

(4) M

asya

raka

t sel

ama

ini h

anya

dip

anda

ng

seba

gai p

eker

ja (b

uru)

ka

sar y

ang

dipe

kerja

kan

pada

pro

yek

RH

L,

sehi

ngga

pen

geta

huan

m

erek

a te

ntan

g te

knik

da

sar R

HL

cend

erun

g di

abai

kan

Perlu

ada

nya

pela

tihan

se

cara

tere

ncan

a da

n te

ruku

r, un

tuk

men

yiap

kan

mas

yara

kat s

ebag

ai

ekse

kuto

r lap

anga

n ke

giat

an R

HL

tent

ang

tekn

is d

asar

RH

L da

n in

dika

tor-i

ndik

ator

ke

berh

asila

nnya

Kabu

pate

n/Ko

taST

RAT

EGIS

Mas

yara

kat

mem

iliki

ke

mam

puan

da

sar t

ekni

s R

HL

deng

an

serti

fikas

i khu

sus

No.

AKAR

MAS

ALAH

DAN

STR

ANAS

(6)

KEG

IATA

NPR

OG

RAM

Kegiatan RHL selama ini hanya dipandang sebagai salah satu proyek yang dapat memberikan manfaat ekonomi sesaat kepada stakeholder yang terlibat, tanpa memikirkan tujuan utama dari RHL untuk membangun hutan. Selain itu indikator keberhasilan RHL hanya dinilai pada tahun-tahun awal

pelaksanaan. Pada hal seharunya tingkat keberhasilan RHL harus dinilai secara menyeluruh pada tahun kelima pelaksanaan, bukan hanya pada persen dan realisasi pertumbuhan di lapangan, tetapi juga pada level perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan monitoring.

Pem

erin

tah

Pusa

t, Pr

ovin

si,

Kabu

pate

n/Ko

ta

Reh

abili

tasi

Hut

an

dan

Laha

n (R

HL)

1Pi

lar 2

, 3 d

an 4

Tabe

l 6.2

5. M

atrik

s re

ncan

a ak

si P

rovi

nsi P

apua

dal

am ra

ngka

impl

emen

tasi

RED

D+.


Stra

tegi

da

n Re

nca

na A

ksi P

rovi

nsi (

SRA

P) P

ap

ua d

alam

Impl

emen

tasi

RED

D+

Refer

ence

Emiss

ion L

evel

(REL

) dan

Aksi

Mitig

asi P

rovin

si Pa

pua

VI-44

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

2Pe

mba

ngun

an

Huta

n Ta

nam

an

Raky

at (H

TR)

HTR

dihar

apka

n m

enjad

i sala

h sa

tu a

ksi m

itigas

i ya

ng d

apat

m

eliba

tkan

mas

yara

kat d

i da

lam

peng

elolaa

n hu

tan

prod

uksi

lesta

ri

Pem

erint

ah P

rovin

si Pa

pua

Bara

t waji

b m

enye

diaka

n lah

an

yang

dica

dang

kan

untu

k HT

R

HTR

mer

upak

an

prog

ram

yang

relat

if ba

ru d

i Pro

vinsi

Papu

a Ba

rat

Pera

n m

asya

raka

t di

dalam

dan

sekit

ar

kawa

san

huta

n se

lama

ini

hany

a be

rfoku

s pad

a ke

giata

n ek

strak

tif ya

ng

dilak

ukan

oleh

IUPH

HK,

sehin

gga

perlu

nya

sosia

lisas

i yan

g sa

ngat

int

ensif

unt

uk

pem

bang

unan

HTR

Pilar

2, 4

dan

5

HTR

deng

an p

ola

agro

fore

stry d

apat

mula

i dib

angu

n pa

da a

real-

area

l be

kas p

erlad

anga

n be

rpind

ah m

asya

raka

t, un

tuk m

engu

rang

i pe

ram

baha

n hu

tan

oleh

mas

yara

kat,

serta

unt

uk

men

ingka

tkan

pera

n m

asya

raka

t di d

alam

pe

ngelo

aan

huta

n

Kabu

pate

n/Ko

taST

RATE

GIS

Terb

angu

nnya

HT

R se

luas

5000

Ha

tiap

tahu

n di

Prov

insi

Papu

a

Pem

erint

ah

Prov

insi,

Kabu

pate

n/Ko

ta

3Hu

tan

Kem

asya

raka

tan

(HKm

)

Huta

n Ke

mas

yara

kata

n be

rtujua

n un

tuk

mem

berd

ayak

an

mas

yara

kat

sete

mpa

t tan

pa

men

ggan

ggu

fung

si po

kok d

ari

huta

n

Pem

erint

ah P

rovin

si Pa

pua

wajib

m

enye

diaka

n lah

an

yang

dica

dang

kan

untu

k HT

R

HKm

mer

upak

an

prog

ram

kem

ente

rian

kehu

tana

n se

cara

na

siona

l seja

k tah

un

2001

nam

un h

ingga

se

kara

ng b

elum

per

nah

diim

plene

tasik

an d

i Pr

ovins

i Pap

ua

Mas

yara

kar s

ecar

a um

um

di Pr

ovins

i Pap

ua le

bih

cend

erun

g m

elaku

kan

siste

m si

stem

per

ladan

gan

berp

indah

sehin

gga

peru

baha

n po

la pik

ir un

tuk

bera

lih ke

ane

ka u

saha

ke

huta

nan

dan

agro

fore

stry m

erup

akan

ha

l yan

g re

latif b

aru

Pilar

4 d

an 5

HKm

den

gan

kegia

tan

anek

a us

aha

kehu

tana

n

dan

agro

fore

stry d

apat

m

ulai d

ibang

un p

ada

area

l-ar

eal b

ekas

teba

ngan

IU

PHHK

ata

u ar

eal-a

real

terd

egra

dasi

lainn

ya u

ntuk

m

ence

gah

perla

dang

an

berp

indah

mas

yara

kat,

untu

k men

gura

ngi

pera

mba

han

huta

n ole

h m

asya

raka

t, se

rta u

ntuk

m

ening

katka

n pe

ran

mas

yara

kat d

i dala

m

peng

eloaa

n hu

tan

Kabu

pate

n/Ko

taST

RATE

GIS

Terb

angu

nnya

IU

PHKm

selua

s 30

00 H

a tia

p ta

hun

di Pr

ovins

i Pa

pua

Pem

erint

ah

Prov

insi,

Kabu

pate

n/Ko

ta

4Hu

tan

Tana

man

In

dustr

i (HT

I)

Huta

n ta

nam

an

dikem

bang

kan

deng

an tu

juan

untu

k mem

enuh

i ke

butu

han

baha

n ba

ku in

dustr

i ya

ng tid

ak b

isa

dipen

uhi d

ari

huta

n ala

m

Pem

erint

ah P

rovin

si Pa

pua

wajib

m

enye

diaka

n lah

an

yang

dica

dang

kan

untu

k HT

I pad

a lah

an h

utan

ya

ng ku

rang

pro

dukti

f da

n pa

da a

real

alang

-ala

ng

Kond

isi ke

subu

ran

tana

h se

cara

um

um d

i Pr

ovins

i Pap

ua re

latif

kura

ng su

bur j

ika

diban

dingk

an d

enga

n ko

ndisi

tana

h di

wilay

ah

kalim

anta

n da

n su

mat

era.

Kar

ena

tana

h di

Papu

a did

omina

si ole

ha ta

nah

pods

olik

mer

ah ku

ning

Pem

bang

un H

utan

Ta

nam

an In

dustr

i (HT

I) ha

rus d

ilaku

kan

seca

ra

bers

amaa

n de

ngan

ind

ustri

yang

aka

n m

eman

faat

kan

prod

uksi

kayu

dar

i HTI

ters

ebut

. Se

dang

kan

biaya

yang

dib

utuh

kan

untu

k m

emba

ngun

1 H

a HT

I ±

Rp. 1

6.00

0.00

0. H

al ini

tent

unya

m

emer

lukan

inve

stasi

yang

sa

ngat

bes

ar.

Pilar

3 d

an 4

HTI d

apat

dike

mba

ngka

n un

tuk m

emen

uhi

kebu

tuha

n ka

yu

pertu

kang

an u

ntuk

ke

perlu

aan

pem

bang

un

sara

na d

an p

rasa

rana

serta

se

gala

jenis

infra

struk

tur

yang

mem

butu

hkan

kayu

di

Papu

a, se

hingg

a pe

neba

ngan

hut

an a

lam

(eks

trakti

f) bis

a leb

ih dik

uran

gi

Kabu

pate

n/Ko

taST

RATE

GIS

Terb

angu

nnya

HT

I selu

as

1000

0 Ha

tiap

tahu

n di

Prov

insi

Papu

a

Pem

erint

ah

Prov

insi,

Kabu

pate

n/Ko

ta

(6)


Stra

tegi

da

n Re

nca

na A

ksi P

rovi

nsi (

SRA

P) P

ap

ua d

alam

Impl

emen

tasi

RED

D+

Refer

ence

Emiss

ion L

evel

(REL

) dan

Aksi

Mitig

asi P

rovin

si Pa

pua

VI-45

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

5R

esto

rasi

Ek

osis

tem

(RE)

Res

tora

si

ekos

iste

m

bertu

juan

unt

uk

men

gem

balik

an

unsu

r hay

ati

yakn

i flo

ra d

an

faun

a se

rta n

on

haya

ti ya

kni

tana

h da

n ai

r pa

da s

uatu

ka

was

an d

enga

n je

nis

asli,

ser

ta

terc

apai

ke

setim

bang

an

haya

ti da

n ek

osis

tem

nya

Pem

erin

tah

Prov

insi

Pa

pua

men

entu

kan

loka

si b

ekas

IUPH

HK-

HA

yang

dia

ngga

p du

luny

a m

emilik

i pot

ensi

flo

ra d

an fa

una

yang

tin

ggi s

erta

yan

g m

emilik

i dam

pak

ekst

erna

litas

ting

gi.

Inve

ntar

isas

i Teg

akan

Ti

ngga

l (IT

T) p

ada

beka

s ar

eal I

UPH

HK-

HA

tidak

dila

kuka

n se

hing

ga in

form

asi

men

gena

i deg

rada

si

jeni

s flo

ra d

an fa

una

cend

erun

g se

diki

t, se

hing

ga re

stor

asi

ekos

iste

m y

ang

dila

kuka

n ce

nder

ung

tidak

mem

iliki a

cuan

ya

ng je

las

Kegi

atan

rest

oras

i ek

osis

tem

hut

an h

anya

re

habi

litas

i, re

klam

asi d

an

rest

oras

i yan

g se

mua

nya

mem

erlu

kan

dana

yan

g be

sar,

nam

un p

erus

ahaa

n tid

ak b

oleh

men

eban

g da

n ha

nya

mem

anfa

atka

n ja

sa

lingk

unga

n da

n H

HBK

Pila

r 3, 4

dan

5

IUPH

HK-

RE

bisa

di

laks

anak

an d

enga

n m

emak

sim

alka

n po

tens

i H

HBK

dan

jasa

ling

kung

an,

serta

pel

aksa

na d

apat

m

empe

role

h ak

ses

yang

le

bih

mud

ah te

rhad

ap

mod

al (p

inja

man

ban

k)

Kabu

pate

n/Ko

taST

RAT

EGIS

Terb

angu

nnya

ko

nses

i IU

PHH

K-R

E se

luas

200

00

Ha

tiap

tahu

n di

Pr

ovin

si P

apua

Pem

erin

tah

Prov

insi

, Ka

bupa

ten/

Kota

6Pe

nceg

ahan

Pe

ram

baha

n H

utan

Penc

egah

an

pera

mba

han

bertu

juan

unt

uk

men

cega

h in

divi

du,

kelo

mpo

k at

aupu

n ko

orpo

rasi

yan

g m

endu

duki

, m

engu

asai

dan

m

engu

saha

kan

area

l ter

tent

u di

da

lam

kaw

asan

ko

nser

vasi

unt

uk

kepe

ntin

gan

indi

vidu

ata

u ke

lom

pok

deng

an m

otif

subs

iste

n da

n at

au e

kono

min

ya

yang

tida

k se

suai

de

ngan

tuju

an

kons

erva

si d

an

dila

kuka

n se

cara

ile

gal

Luas

kaw

asan

ko

nser

vasi

di P

apua

ya

ng m

enca

pai l

uas

± 5

Ju

ta H

a m

embu

tuhk

an

petu

gas

peng

aman

an

huta

n (P

olH

ut) y

ang

tent

unya

san

gat b

anya

k

Pers

onil

peng

aman

an

huta

n (P

olhu

t) di

Pr

ovin

si P

apua

mem

iliki

jum

lah

yang

san

gat

sedi

kit j

ika

diba

ndin

gkan

de

ngan

luas

kaw

asan

ko

nser

vasi

yan

g ha

rus

diam

anka

n da

ri ke

giat

an

pera

mba

han

Kaw

asan

kon

serv

asi

mas

ih d

iang

gap

seba

gai

kaw

asan

hut

an d

enga

n co

st c

entre

, seh

ingg

a ce

nder

ung

tidak

men

jadi

pr

iorit

as d

i dal

am

peng

angg

aran

bai

k se

cara

na

sion

al m

aupu

n di

ting

kat

prov

insi

mau

pun

kabu

pate

n. S

elai

n itu

, pe

nunj

ukan

kaw

asan

hu

tan

yang

dila

kuka

n se

cara

top

dow

n ta

npa

mem

perh

atik

an h

ak-h

ak

mas

yara

kat a

dat y

ang

hidu

p di

kaw

asan

ko

nser

vasi

mer

upak

an

prob

lem

kla

sik

di n

egar

a in

i

Pila

r 2, 3

, 4 d

an 5

Penc

egah

an p

eram

baha

n hu

tan

dapa

t dila

kuka

n de

ngan

men

ingk

atka

n pe

ran

mas

yara

kat y

ang

tingg

al d

i dal

am d

an s

ekita

r hu

tan,

yan

g te

ntun

ya h

arus

di

serta

i den

gan

perb

aika

n ek

onom

is m

asya

raka

t yan

g tin

ggal

di d

alam

dan

sek

itar

kaw

asan

kon

serv

asi

Kabu

pate

n/Ko

ta, P

rovi

n STR

ATEG

ISBe

rkur

angn

ya

pera

mba

han

huta

n di

ka

was

an

kons

erva

si y

ang

sela

ma

ini t

erja

di

pada

are

al

selu

as ±

43.

237

Ha

yang

m

enga

kiba

tkan

te

rjadi

nya

defo

rest

asi d

an

degr

adas

i hut

an

Pem

erin

tah

Prov

insi

, Ka

bupa

ten/

Kota

(6)


Stra

tegi

da

n Re

nca

na A

ksi P

rovi

nsi (

SRA

P) P

ap

ua d

alam

Impl

emen

tasi

RED

D+

Refer

ence

Emiss

ion L

evel

(REL

) dan

Aksi

Mitig

asi P

rovin

si Pa

pua

VI-46

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

7Pe

ngur

anga

n Ko

nver

si h

utan

Peng

uran

gan

konv

ersi

hut

an

mer

upak

an

kegi

atan

prio

ritas

di

dal

am R

EDD

+ un

tuk

peng

uran

gan

emis

i CO

2.

Penc

egah

an

konv

ersi

ini h

arus

di

prio

ritas

kan

pada

kon

vers

i hu

tan

yang

tida

k di

renc

anak

an d

i da

lam

pe

mba

ngun

an

daer

ah

Peng

iden

tifik

asia

n ke

giat

an k

onve

rsi h

utan

ya

ng te

renc

ana

di d

alam

re

ncan

a pe

mba

ngun

an

daer

ah, s

erta

kon

vers

i ya

ng ti

dak

tere

ncan

a ha

rus

dila

kuka

n se

cara

ce

rmat

, seh

ingg

a pe

nent

uan

lang

kah-

lang

kah

kebi

jaka

n un

tuk

penc

egah

an k

onve

rsi

dapa

t dila

kuka

n se

cara

ce

rmat

Ren

cana

Tat

a R

uang

W

ilaya

h (R

TRW

) di

Prov

insi

Pap

ua b

aru

dila

kuka

n pa

da ti

ngka

t pr

ovin

si, s

ehin

gga

kebu

tuha

n la

han

untu

k ko

nver

si d

i Ka

bupa

ten/

Kota

dal

am

kera

ngka

oto

nom

i kh

usus

bel

um te

renc

ana

seca

ra je

las

Pem

bang

unan

den

gan

targ

et p

ertu

mbu

han

ekon

omi t

erte

ntu

mem

butu

hkan

laha

n ya

ng

tidak

sed

ikit.

Sel

ain

itu

perij

inan

yan

g tu

mpa

ng

tindi

h te

rkai

t lah

an d

an

huta

n m

erup

akan

hal

-hal

ya

ng m

enja

di fa

ktor

pe

mic

u tin

ggin

ya k

egia

tan

konv

ersi

hut

anPi

lar 2

, 3 d

an 5

Konv

ersi

hut

an h

arus

dap

at

diba

tasi

pad

a ke

giat

an

konv

ersi

yan

g te

lah

dire

ncan

akan

di d

alam

re

ncan

a pe

mba

ngun

an

daer

ah, s

ehin

gga

luas

yan

g ak

an d

ikon

vers

i san

gat

teru

kur

Kabu

pate

n/Ko

ta, P

rovi

nSTR

ATEG

ISBe

rkur

angn

ya

konv

ersi

hut

an

yang

tida

k di

renc

anak

an

yang

sel

ama

ini

terja

di s

elua

s 15

.650

Ha

per

tahu

n di

pad

a ka

was

an h

utan

Pem

erin

tah

Prov

insi

, Ka

bupa

ten/

Kota

Penu

runa

n lu

as

RKT

Pem

egan

g IU

PHH

K

Hal

ini d

ilaku

kan

kare

na ra

ta-ra

ta

real

isas

i RKT

ta

huna

n IU

PHKK

se

lam

a in

i han

ya

seki

tar ±

60%

da

ri to

tal l

uas

RKT

IUPH

HK

yang

dis

etuj

ui

(1) D

inas

Keh

utan

an

Prov

insi

seb

agai

Pe

nges

ah R

KT h

arus

m

enga

cu p

ada

real

isas

i R

KT ta

hun

sebe

lum

nya

(1) L

uas

RKT

yan

g di

setu

jui s

elam

a in

i ad

alah

sel

uas

RKT

ya

ng d

iusu

lkan

Din

as K

ehut

anan

har

us

seca

ra te

gas

men

urun

kan

luas

are

al R

KT p

emeg

ang

IUPH

HK

sesu

ai d

enga

n re

alis

asi p

enab

anga

n pa

da

tahu

n se

belu

mny

a

Prov

insi

STR

ATEG

ISPe

mer

inta

h Pr

ovin

si

(2) P

emeg

ang

IUPH

HK

haru

s re

alis

tis d

alam

m

engu

sulk

an R

KT

(2) P

emeg

ang

IUPH

HK

haru

s m

empe

rtim

bang

kan

aspe

k-as

pek

lain

dal

am

peng

elol

aan

huta

n se

lain

asp

ek e

kono

mi

Peng

awas

an s

ecar

a ke

tat

oleh

tena

ga te

knis

ke

huta

nan

yang

ber

mor

al

terh

adap

pel

aksa

naan

RKT

IU

PHH

K

Prov

insi

STR

ATEG

ISPe

mer

inta

h Pr

ovin

si,

Kabu

pate

n/Ko

ta

(6)

Pemegang IUPHHK selama ini memiliki kapasitas produksi kayu yang cenderung lebih rendah dari yang diusulkan. Hal ini disebabkan karena IUPHHK cenderung melakukan perencanaan penebangan secara

umum sebagaimana yang lazim dikerjakannya selama ini. Pada hal perencaaan pengelolaan hutan harusnya bersifat site specific

Pem

beria

n lu

as

area

l RKT

yan

g op

timal

8Pi

lar 2

dan

3


Stra

tegi

da

n Re

nca

na A

ksi P

rovi

nsi (

SRA

P) P

ap

ua d

alam

Impl

emen

tasi

RED

D+

Refer

ence

Emiss

ion L

evel

(REL

) dan

Aksi

Mitig

asi P

rovin

si Pa

pua

VI-47

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Pene

rapa

n Si

stem

Pene

bang

an

Berd

ampa

k Re

ndah

(RIL)

RIL d

ihara

pkan

me

njadi

salah

sa

tu sis

tem

pene

bang

an

hutan

yang

dia

dops

i oleh

pe

mega

ng

IUPH

HK

(1) K

emen

terian

Ke

hutan

an be

rsama

de

ngan

Dina

s Ke

hutan

an P

rovin

si da

n Ka

bupa

ten/K

ota te

lah

melak

ukan

sosia

lisas

i RI

L

(1) R

IL se

lama i

ni ma

sih

dipan

dang

oleh

pe

mega

ng IU

PHHK

se

baga

i sist

em

peng

elolaa

n huta

n de

ngan

biay

a ting

gi (h

igh co

st) d

an sa

ngat

sulit

untuk

dii

mplem

entas

ikan

Komi

tmen

men

erap

kan

sistem

RIL

haru

s men

jadi

syar

at uta

ma pe

rsetuj

uan

RKT

IUPH

HK

Area

l IUPH

HKST

RATE

GIS

Lapo

ran r

ealis

asi

pelak

sana

an R

IL ya

ng se

suai

deng

an fa

kta

lapan

gan

Peme

gang

IUPH

HK

(2) P

emeg

ang I

UPHH

K se

cara

sada

r dan

be

rtang

gung

jawa

b me

lakuk

an R

IL se

cara

be

rtaha

p

(2) P

emeg

ang I

UPHH

K be

lum m

emah

ami

seca

ra je

las si

stem

RIL

dan b

agaim

ana

melak

sana

kann

ya di

lap

anga

n

Peme

gang

IUPH

HK

melap

orka

n sec

ara t

riwula

n re

alisa

si pe

laksa

naan

RIL,

ter

masu

k ken

dala-

kend

ala

dalam

imple

menta

si di

lapan

gan

Prov

insi

STRA

TEGI

SLa

pora

n triw

ulan

pelak

sana

an R

ILPe

mega

ng IU

PHHK

10Pe

ngelo

laan

Hutan

Ber

basis

Ma

syar

akat

Adat

Peng

eloaa

n Hu

tan be

rbas

is ma

syar

akat

adat

dapa

t dite

rapk

an

sesu

ai de

ngan

pe

rdas

us P

HMA

di Pr

ovins

i Pap

ua

ataup

un m

elalui

sk

ema H

utan

Desa

PHBM

A ha

rus d

ilaku

kan

pada

kelom

pok

masy

arak

at ya

ng te

lah

memi

liki b

atasa

n wi

layah

kelol

a ada

t yan

g jel

as

Peme

taan w

ilaya

h ada

di

Prov

insi P

apua

hin

gga s

ekar

ang b

elum

dilak

ukan

Kese

jahter

aan m

asya

raka

t ad

at ya

ng hi

dup d

i sek

itar

hutan

serta

kuali

tas S

DM

yang

rend

ah m

enjad

i pe

ngha

mbat

pera

n ma

syar

akat

adat

itu se

ndiri

di da

lam P

HBMA

,Pi

lar 3,

4 da

n 5

Masy

arak

at ad

at dib

erika

n pe

ran d

i dala

m pe

ngelo

laan h

utan m

elalui

PH

BMA

yang

tentu

nya

haru

s dise

rtai d

enga

n pe

ningk

atan S

DM da

n ke

muda

han a

kses

ter

hada

p pinj

aman

mod

al (d

ana)

Kabu

paten

/Kota

, Pro

vinST

RATE

GIS

Pemb

erian

ijin

kons

esi P

HBMA

se

luas 1

0000

Ha

tiap t

ahun

ke

pada

ma

syar

akat

adat

Peme

rintah

Pr

ovins

i, Ka

bupa

ten/K

ota

Pilar

2 da

n 3

(6)

Pemegang IUPHHK selama ini berada pada posisi yang dilematis, karena selain ada kewajiban-kewajiban formal yang harus dipenuhi, ada juga kewajiban-kewajiban informal yang

diwajibkan oleh oknum Dinas Kehutanan setempat yang akan semakin menaikkan biaya eksploitasi hutan. Sehingga sistem

apapun yang ditawarkan akan sangat susah untuk diimplementasikan

9


Secara umum keberhasilan aksi mitigasi pada sektor kehutanan (REDD+) diukur dengan menggunakan tiga kriteria yang disebut 3E+ (Stern, 2007; Angelsen dkk., 2008) yaitu effectiveness (berapa besar emisi GRK yang diturunkan), efficiency (pada tingkat biaya minimum), equity (sebaran manfaat bagi banyak pihak) dan co-benefits (manfaat lain yang didapat). Kriteria 3E+ mengukur apakah sebuah aksi mitigasi dapat dijalankan dengan baik.

Keefektifan. Evaluasi awal tentang keefektifan sebuah rencana akan mempertimbangkan beberapa kriteria tambahan seperti kedalaman dan nilai tambahan, rentang dan cakupan, keluwesan dan kekuatan, kendali atau pencegahan kebocoran, kekekalan dan liabilitas, dan sejauh mana suatu tindakan mengatasi penyebab pokok deforestasi dan degradasi hutan dan lahan. Tata kelola dan korupsi juga menjadi pertimbangan yang penting. Misalnya, sampai sejauh mana tindakan yang diusulkan rawan akan praktek-praktek korupsi. Suatu evaluasi akhir akan mengukur perubahan cadangan karbon secara langsung dan membandingkannya dengan standar kondisi seperti yang direncanakan (business as usual/BAU).

Efisiensi, mempertimbangkan biaya pengadaan termasuk penguatan kemampuan, biaya berjalan untuk keuangan dan sistem informasi (MRV), kompensasi untuk kehilangan pendapatan (biaya imbangan) dan nilai sewa (nilai sewa adalah transfer dikurangi biaya) serta biaya implementasi dari pemilik, pengelola dan pengguna lahan hutan. Seluruh bentuk biaya ini termasuk dalam biaya transaksi, kecuali kompensasi dan nilai sewa.

Kesetaraan, mempertimbangkan berbagai skala yang berbeda (Global, Nasional, Subnasional), dan berbagai kelompok pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan pendapatan, sejumlah aset seperti lahan, etnis, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Dalam menilai kesetaraan, juga terdapat perbedaan antara nilai sewa REDD+, transfer rata-rata dan biaya tindakan. Perdebatan sekarang umumnya lebih menyoroti pembagian manfaat (transfer) daripada masalah pendistribusian biaya. Kebanyakan program REDD+ tidak membayar langsung kepada pemilik dan pengguna lahan hutan, tetapi akan menimbulkan biaya atau kehilangan suatu peluang. Misalnya, sejumlah kebijakan untuk menurunkan permintaan bahan bakar kayu akan menyebabkan hilangnya pendapatan bagi produsen arang. Biaya semacam itu seharusnya juga ikut dipertimbangkan.

Manfaat Tambahan. REDD+ bukan hanya berkaitan dengan perubahan iklim. Tujuan lainnya yang dikenal sebagai manfaat tambahan (misalnya, manfaat tambahan selain menurunnya perubahan iklim) juga merupakan hal yang penting. Setidaknya ada empat macam manfaat tambahan yang dapat dipertimbangkan. Pertama, konservasi hutan selain menyimpan karbon juga menyediakan jasa lingkungan lainnya, seperti melindungi keanekaragaman hayati. Kedua, sejumlah tindakan REDD+ (misalnya pembagian manfaat) dan konservasi hutan akan mendatangkan keuntungan sosial ekonomi, seperti menurunkan kemiskinan, meningkatkan mata pencarian dan mendorong pembangunan ekonomi produktif masyarakat. Ketiga, berbagai tindakan REDD+ dapat menyebabkan terjadinya perubahan politik menuju tata kelola yang lebih baik, mengurangi korupsi dan sikap lebih menghargai hak-hak dari kelompok yang lemah. Keempat, berbagai tindakan REDD+ dan konservasi hutan dapat meningkatkan kemampuan hutan dan masyarakatnya untuk beradaptasi dengan perubahan iklim.


6.3. Kondisi Pemungkin (Enabling Condition)

Kondisi pemungkin (enabling condition) merupakan suatu prasyarat yang mutlak yang perlu dipersiapkan agar implementasi rencana aksi mitigasi REDD+ di Papua dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kondisi pemungkin ini merupakan merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang perlu diperhatikan oleh stakeholders utama aksi mitigasi utama REDD+, yang dalam hal ini oleh Instansi Pemerintah terkait dengan kegiatan pembangunan berbasis lahan. Kondisi-kondisi pemungkin ini dipersiapkan dengan cara mengoptimalkan kekuatan internal dan peluang eksternal yang memungkinkan akselerasi implementasi rencana aksi mitigasi REDD+ di Papua. Pada aspek lain kondisi pemungkin juga dapat dilakukan melalui upaya meminimumkan kelemahan internal dan meniadakan ancaman eksternal yang mungkin dapat menghambat akselerasi implementasi rencana aksi REDD+.

Kondisi-kondisi pemungkin implementasi rencana aksi REDD+ di Papua baik dari aspek kepastian hukum kawasan maupun implementasi kebijakan dan penegakan hukum terkait pengelolaan hutan lestari di Papua, serta Strategi Nasional REDD+ di Provinsi. Hasil identifikasi kondisi pemungkin yang dinilai dapat menjadi faktor pendorong sekaligus penghambat implementasi rencana aksi mitigasi REDD+ di Papua dibagi dalam dua kelompok. Pertama, kondisi pemungkin eksternal adalah (1) Kepastian wilayah kelola Masyarakat Adat: (2) Akselerasi implementasi pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); dan (3) Review perijinan pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan. Kedua, kondisi pemungkin internal adalah (1) Kelembagaan REED+ di Daerah; (2) Instrumen MRV; dan (3) Instrumen pendanaan. Optimalisasi faktor pendorong akan menghasilkan skenario optimistik aksi mitigasi REDD+ di Papua. Sebaliknya minimalisasi faktor penghambat akan menghasilkan skenario pesimistik aksi mitigasi. Kedua golongan skenario aksi mitigasi tersebut perlu direncanakan sebagai alternatif pilihan prioritas aksi mitigasi REDD+ Papua selama periode perencanaan. Uraian dari masing-masing kondisi pemungkin tersebut sebagai berikut.

6.3.1. Kondisi Pemungkin Eksternal

- Kepastian Ruang Kelola Masyarakat Adat

Kepastian ruang kelola masyarakat hukum adat merupakan salah satu kondisi pemungkin yang perlu diupayakan agar dapat diakomodir di dalam setiap rencana pembangunan terutama terkait dengan upaya-upaya untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan termasuk dalam rangka implementasi rencana aksi REDD+ di Papua sebagai bagian dari upaya pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan.

Kepastian ruang kelola Masyarakat Adat sebagai salah kondisi pemungkin yang dimaksudkan adalah kepastian lokasi, kepastian batas dan kepastian legalitas. Kepastian ini diharapkan dapat terintegrasi dalam berbagai perencanaan ruang pembangunan di wilayah ini. Selama ini wilayah penguasaan adat masyarakat atas lahan dan sumber daya alam belum terakomodasi dalam berbagai ruang pembangunan, bahkan secara nyata hak-hak masyarakat hukum adat belum diakui dalam hukum formal. Untuk itu pemerintah harus menfasilitasi penetapan ruang kelola masyarakat adat dalam RTRWP, RTRWK dan KPH sehingga ada kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan adatnya. Proses dan tahapan pemastian ruang kelola masyarakat adat tersebut dapat dilakukan melalui pemetaan pastisipatif dan mediasi, review kebijakan perizinan, dan penguatan panitia tata batas/pengukuhan wilayah adat masyarakat.


Pemetaan dan mediasi dilakukan agar dalam proses penentuan batas-batas penguasaan wilayah adat antar suku dan batas penguasaan antar dapat dipastikan tanpa adanya konflik. Bila terjadi konflik maka perlu dilakukan mediasi sehingga ada kesepakatan bersama yang saling menguntungkan baik dalam masyarakat hukum adat maupun dengan pemerintah. Penentuan batas-batas wilayah masyarakat hukum adat di lapangan harus dilakukan secara partisipatif sehingga tidak ada konflik horizontal bila batas-batas itu didokumentasikan di dalam peta resmi sebagai dokumen perencanaan. Di dalam proses pemetaan partisipatif ini pun, pemerintah perlu melakukan review seluruh perijinan pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan yang ada sehingga ketika areal kelola masyarakat telah tetapkan, tumpang tindih perijinan yang ada dapat dituntaskan. Untuk dapat menetapkan wilayah kelola masyarakat adat terlebih dahulu harus ada pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di suatu wilayah yang diakui legalitas hukumnya. Untuk memperoleh legalitas harus melalui tahapan-tahapan penataan batas dan pengukuhan kawasan yang legal pula. Peta batas wilayah Masyarakat Adat disuatu wilayah hasil penataan batas tersebut harus ditantadangani oleh suatu panitia tata batas/panitia pengukuhan batas. Karena itu harus ada penguatan-penguatan panitia tata batas/pengukuhan batas di suatu wilayah yang juga dilegalkan kewenangannya. Selanjutnya peta tersebut dilegalisasi oleh Pemerintah melalui Peraturan Daerah. Peraturan Daerah inilah yang menjadi kepastian hukum hak masyarakat hukum adat di suatu wilayah termasuk di dalamnya obyek dan subyek hak atas lahan dan sumberdaya alam yang ada di dalamnya yang dikuasai masyarakat hukum adat bersangkutan. Atas dasar batas-batas tersebut dapat ditetapkan wilayah kelola masyarakat hukum adat pada suatu wilayah yang mantap jangka panjang dan terintegrasi dengan RTRWP, RTRWK dan KPH. Dengan ditetapkannya areal kelola Masyarakat Adat, maka Masyarakat Adat dapat melaksanakan pengelolaan hutan dan lahan adatnya berdasarkan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang dianutnya secara legal. Adanya kepastian ruang kelola Masyarakat Adat, maka masyarakat hukum adat dapat berperan aktif dalam kegiatan aksi mitigasi REDD+, terutama pada program HKm dan PHMB. Demikian pula dengan adanya kepastian areal kelola Masyarakat Adat, maka setiap perijinan untuk memanfaatkan lahan dan sumberdaya alam dalam areal kelola Masyarakat Adat dapat dinegosiasikan dan mendapat oleh pemilik hak adat serta pihak pihak yang ingin memanfaatkan lahan Masyarakat Adat menghormati keberadaan Masyarakat Adat di suatu wilayah.

- Akselerasi Implementasi Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah satu bentuk kelembagaan pengelolaan hutan yang menganut prinsip-prinsip pengelolaan hutan serbaguna dan lestari. Dengan konsep KPH, maka sasaran pengelolaan adalah kawasan. Dengan demikian melalui konsep KPH, fungsi serbaguna hutan dapat dikelola secara optimal dan lestari merlalui penataan unit-unit pengelolaan sesuai dengan potensi dan fungsi hutan. Dengan konsep KPH, maka unit usaha dapat diorganisasi dalam unit manajemen tapak spesifik lokal serta kelembagaan merupakan prasyarat utama yang harus disediakan dalam taraf perencanaan kawasan. Konsep KPH, maka unit-unit pengelolaan tingkat tapak dapat dilaksanakan sesuai dengan potensi kawasan serta mampu mengakomodir kepentingan Masyarakat Adat dalam kawasan melalui program-program kemitraan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Rakyat dan HTI kemitraan. Percepatan dan implementasi KPH diharapkan akan mampu meminimalisir konflik vertikal dan konflik horizontal atas pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan. Dengan adanya percepatan dan implementasi KPH, maka lokasi sasaran aksi mitigasi REDD+ di Papua dapat ditentukan secara pasti sesuai dengan sumber penyebab deforestasi dan degradasi hutan dan lahan. Kondisi pemungkin


ini seyogyanya menjadi perhatian Pemerintah untuk segera merealisasikan sebagai salah satu paradigma baru pengelolaan hutan yang dinilai dapat mengakomodir berbagai kepentingan serta dapat menjamin prinsip pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

- Review Perizinan Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Tumpang tindih perijinan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan sebagai akibat tumpang tindih kewenangan dan kepentingan merupakan faktor penghambat implementasi aksi mitigasi REDD+ di Papua. Adanya tumpang tindih perijinan akan menjadikan ketidak pastian dalam hal penanggung jawab pelaksanaan kegiatan termasuk pendanaan. Karena itu perlu dilakukan review perijinan disetiap fungsi kawasan untuk memastikan bahwa tidak terjadi tumpang tindih ijin ataupun adanya ijin pada kawasan-kawasan yang terbebani hak. Bila terjadi hal demikian, maka sebelum lokasi tersebut akan dijadikan lokasi aksi mitigasi REDD+, maka harus dipastikan lokasi tersebut hanya berlaku satu ijin atau satu beban hak. Review perijinan ini juga merupakan bagian dari pemaduserasian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dalam RTRWP/RTRWK dan KPH serta areal kelola Masyarakat Adat.

6.3.2. Kondisi Pemungkin Internal

- Sistem Kelembagaan REDD+ Papua Barat

Kelembagaan REDD+ Papua dibangun untuk memastikan bahwa SRAP-REDD+ dan implementasinya berjalan sesuai strategi, rencana aksi, prinsip-prinsip dan tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. Sistem kelembagaan yang dibangun bersifat independen memiliki tugas dan fungsi pokok sebagai berikut :

a. Menyediakan informasi terkait wilayah dan peluang pengelolaan REDD+ di Papua

b. Menyusun juknis MRV/REL Papua

c. Menetapkan kriteria dan indikator kelayakan proyek REDD+ dan memberi rekomendasi perijinan pemanfaatan dan penggunaan lahan dan hutan dengan skema REDD+

d. Memantau pelaksanaan proyek REDD+, termasuk kewajiban keterbukaan informasi dan PADIATAPA, peningkatan peran aktif masyarakat dan pembagian manfaat yang adil dan merata.

Kelembagaan REDD+ di Papua harus diintegrasikan dengan perkembangan kelembagaan REDD+ di tingkat Nasional, sehingga terjadi keselarasan dan sinergitas kewenangan antara kelembagaan pusat dan daerah.

Provinsi Papua dalam struktur Pemerintahan Daerah terdapat dua instansi yang sangat erat kaitannya dengan implementasi aksi mitigasi REDD+ di daereh yaitu Dinas Kehutanan dan Konservasi Papua dan Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Pemerintah Daerah juga telah membentuk Satuan Tugas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon Provinsi Papua. Satuan Tugas ini mengambil fungsi koordinasi di fase preparedness. Sekretariat dari Satuan Tugas Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Papua di bawah koordinasi langsung oleh Kepala Badan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Salah satu kelompok kerja (working Group) di bawah fasilitasi dan kordinasi Satuan Tugas ini adalah Tim Kerja Penyusunan SRAP-REDD+ Papua.


Sistem Kelembagaan REDD+ Papua yang diusulkan untuk dibangun adalah sistem kelembagaan yang akan mampu menjamin terwujudnya visi, misi yang diemban dan tujuan yang ditetapkan serta memberikan dampak nyata terhadap pengurangan Emisi Karbon dan optimalisasi nilai manfaat secara berkelanjutan. Untuk itu unsur-unsur kelembagaan haruslah bersesuaian dengan cakupan ruang lingkup bidang kegiatan dari REDD+. Atas pertimbangan ini maka kelembagaan yang diusulkan berbentuk komisi yang berfungsi mengkoordinir semua bidang Tugas dan Fungsi Pokok seluruh SKPD dan Lembaga Non Pemerintah yang terkait dengan bidang pembangunan ekonomi berbasis lahan yang potensial penyebab degradasi dan deforestasi serta penurunan emisi dan peningkatan serapan/stok karbon. Lembaga ini bersifat non struktural dan bersifat independen, tetapi bersesuaian dengan kebijakan Peraturan Daerah agar kewenangan dapat dilegalisasi dan memiliki akses untuk memperoleh pendanaan dari Pemerintah baik melalui APBN maupun APBD serta dapat mengelola dana hibah Internasional.

- Pendanaan Untuk REDD+ Provinsi Papua

Pendanaan REDD+ Papua berasal dari berbagai sumber, beragam penggunaan dan mengacu pada tata kelola keuangan multipihak. Oleh karena itu diperlukan instrumen pendanaan yang dapat mengakomodir keberagaman sumber dan tata kelola keuangan multipihak. Instrumen yang dimaksud haruslah menganut prinsip :

a. Mendukung pengembangan berbagai program dan kegiatan REDD+ sesuai dengan potensi reduksi emisi bidang pembangunan ekonomi berbasis lahan terutama kegiatan kehutanan dan lahan

b. Menyediakan mekanisme penyaluran dana yang memungkinkan calon donor dan investor tertarik mendanai program REDD+ Papua

c. Mendorong pemanfaatan dana yang efisien dan distribusi manfaat yang adil dan merata dari pengembangan program dan REDD+ Papua

d. Memastikan ketiga unsur tersebut menjadi kerangka dasar dalam pengamanan dana REDD+ yang diperoleh dari berbagai sumber untuk kepentingan sosial ekonomi dan lingkungan hidup.

Berdasarkan kebutuhan membangun instrumen pendanaan tersebut maka strategi spesifik pendanaan REDD+ Papua adalah :

a. Mengelola dana REDD+ Papua secara independen, profesional, dan kredibel dengan standar akuntabilitas global.

b. Memobilisasi dana dari berbagai sumber publik dan swasta di dalam dan luar negeri skema fund raising secara sistematis, terprogram dan profesional.

c. Menyiapkan mekanisme penyaluran dana untuk mendukung seluruh kegiatan, termasuk dana operasional lembaga, biaya investasi, pengembangan input tapak dan pendanaan penyiapan pra kondisi (kondisi pemungkin), biaya kinerja Pemerintah/LSM/Lembaga yang terlibat, biaya kinerja pelaksana program dan kegiatan REDD+ yang telah diverifikasi, biaya insentif kepatuhan dalam implementasi RTRWP/K, biaya peningkatan kapasitas SDM dan lain-lain

d. Membangun mekanisme pertanggung gugatan (accountability) yang memungkinkan instrumen berjalan transparan melalui audit keuangan dari Lembaga audit independen, Nasional dan Internasional secara berkala


- Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV) REDD+ Papua.

MRV adalah rangkaian kegiatan pengukuran (measurement), pelaporan (reporting) dan verifikasi (verification) capaian penurunan emisi, pemeliharaan dan peningkatan cadangan GRK dari kegiatan/proyek/program REDD+ secara berkala di tingkat Daerah. Hasil dari proses MRV adalah dasar pembayaran atas output/kinerja dari Instrumen Pendanaan REDD+ Papua Barat kepada pelaksana kegiatan/proyek/program. Pembentukan Institusi MRV difasilitasi oleh Lembaga REDD+. Institusi MRV dibangun untuk mengembangkan kebijakan, standar, serta mekanisme kerja MRV yang sesuai dengan keputusan-keputusan UNFCCC untuk disahkan oleh Lembaga REDD+ Nasional maupun Daerah serta mengkoordinasikan kegiatan MRV. Institusi MRV beroperasi secara independen di bawah koordinasi Lembaga REDD+ Provinsi Papua. Prinsip dari MRV REDD+ Papua Barat haruslah menjamin :

a. Metodologi pengukuran yang konsisten dari waktu ke waktu pada seluruh lokasi kegiatan REDD+ dan penetapan tingkat emisi rujukan sesuai REL.

b. Kelengkapan informasi mencakup cadangan persediaan karbon di semua sumber penumpukan karbon (di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah (akar) serta nekromasa, serasah dan humus/gambut).

c. Ketelitian data untuk efektifitas penurunan emisi CO2

d. Hasil dan metodologi pengukuran penurunan emisi yang dilaporkan secara terbuka dan dijamin sebagai informasi publik oleh institusi MRV.

e. Hasil pengukuran dapat diperbandingkan antar waktu untuk program yang sama atau antar tapak aksi mitigasi yang sama tipologinya di Papua.

f. Lembaga disertifikasi dan diakreditasi sesuai dengan persyaratan tingkat emisi tertentu.

Atas prinsip tersebut maka Lembaga MRV REDD+ Papua merupakan bagian dari manajemen kelembagaan REDD+, namun bersifat independent dalam melaksanakan tugasnya. Sekalipun demikian Lembaga REDD+ Papua memiliki kewenangan yang kuat untuk mengendalikan instrumen MRV untuk menjamin efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dari hasil pelaksanaan aksi mitigasi REDD+ Papua.


BAB VII. PENUTUPSRAP-REDD+ Papua merupakan turunan dari Stranas REDD+ yang memfokuskan pada

kegiatan bidang pembangunan berbasis lahan terutama kegiatan pembangunan yang potensial menyebabkan degradasi dan deforestasi serta potensial dalam meningkatan serapan cadangan karbon hutan dan lahan. Sebagai suatu strategi aksi, maka diperlukan serangkaian kegiatan-kegiatan strategi pra kondisi untuk menghasilkan berbagai kondisi pemungkin sehingga aksi-aksi mitigasi dalam rangka pengurangan emisi GRK melalui penurunan tingkat deforestasi, degradasi hutan dan lahan, pengurangan deforestasi serta peningkatan nilai tutupan lahan dan hutan untuk meningkatkan cadangan karbon hutan dan lahan. Untuk itu berbagai aksi mitigasi dan skenario yang ditawarkan dalam dokumen ini masih memerlukan serangkaian kegiatan pra kondisi guna menumbuhkan berbagai kondisi pemungkin agar aksi-aksi mitigasi tersebut memberikan nilai efektifitas, efisiensi, kemerataan manfaat dan manfaat tambahan yang diharapkan. Beberapa pra kondisi yang diperlukan untuk dapat menciptakan kondisi pemungkin implementasi serangkaian aksi mitigasi REDD+ di Provinsi Papua sebagai berikut :

1. Dukungan komitmen pemerintah daerah melalui penerbitan regulasi terkait dengan kepastian kawasan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya alam serta perizinan investasi .

2. Perubahan pola pikir dan pola tindak dari pelaku pembangunan diperlukan serta pemahaman bersama akan paradigma pembangunan rendah karbon melalui strategi REDD+ untuk semua stakeholders baik pada tingkat pimpinan, pelaksana, masyarakat dan pihak ketiga .

3. Koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program kegiatan SKPD baik di tingkat provinsi, Kabupaten/kota yang terbingkai dalam RTRWP dan RTRWK dan KPH serta kepastian wilayah kelola masyarakat adat merupakan kondisi pemungkin utama yang harus dibangun terlebih dahulu sebelum aksi-aksi mitigasi diimplementasikan disetiap fokus dan lawas aksi mitigasi.

4. Kelembagaan pengelola, sumber pendanaan dan instrumen-instrumennya terutama dalam MRV telah mantap dan telah terbangun baik ditingkat nasional maupun daerah.

5. Berdasarkan skenario aksi mitigasi REDD+ Provinsi Papua bila prakondisi dan kondisi pemungkin tersebut di atas terbangun dengan baik, maka target penurunan emisi tingkat provinsi hingga tahun 2020 sebesar 65,69%.


DAFTAR PUSTAKA

Angelsen A (ed.). 2008. Moving ahead with REDD: Issues, options and Implications. Bogor: CIFOR.

Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. Papua Dalam Angka 2010. Jayapura: BPS Provinsi Papua .

Bernadinus Steni, ed. (2010), Beyond Carbon: Rights-based Safeguard Principles in Law, HuMa, Jakarta, Indonesia.

CIFOR. 2008. Reducing Emission From Deforestation and Degradation in Indonesia (IFCA Consoludation Report). Bogor: CIFOR.

Dinas Kehutanan dan Konvervasi Provinsi Papua. 2012. Statistik kehutanan Provinsi Papua Tahun 2012. Jayapura: Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua.

IPCC 2006. Guidelines for national greenhouse gas inventories – volume 4: Agriculture, land use and forestry (GL-AFOLU). http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html (10 Januari 2011).

MoE (Ministry of Environment). 2010. Indonesia Second National Communication Under The United Nations Framework Convention On Climate Change. Jakarta.

Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2011. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Jakarta: Sekretariat Kabinet

Purbawiyatna.A, Agung Prasetyo.F, Purnomo.H. 2012. Studi Penyusunan Panduan Penyiapan Unit Pengelolaan Hutan Alam Untuk Pembangunan Program REDD+. Jakarta: GIZ and Forclaim.

Putz FE, Zuidema PA, Pinard MA, Boot RGA, Sayer JA, Sheil D, Sist P, Elias, Vanclay JK. Improved Tropical Forest Management for Carbon Retention. Perspective, PLoS Biology, preprint, doi:10.1371/journal.pbio.0060166

Satgas REDD+ Indonesia. 2012. Strategi Nasional REDD+. Jakarta.


DAFTAR SINGKATANAPL = Areal Penggunaan Lain

GRK = Gas Rumah Kaca

HD = Hutan Desa

HKm = Hutan Kemasyarakatan

HPK = Hutan Produksi Konversi

HTI = Hutan Tanaman Industri

HTR = Hutan Tanaman Rakyat

IUPHHK = Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

KPH = Kesatuan Pengelolaan Hutan

LSM = Lembaga Swadaya Masyarakat

LULUCF = Land use, land use change and forestry

MRV = Measuring, Reporting and Verification

PHPL = Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

PHBMA = Pengelolaan Hutan Berbasisi Masyarakat Adat

REDD = Reduced Emission From Deforestation and Degradation

REH = Restorasi Ekosistem Hutan

REL = Reference Emission Level

RHL = Rehabilitasi Hutan dan Lahan

RIL = Reduced Impact Logging

RTRWK = Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota

RTRWP = Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

SFM = Sustainable Forest Management

SILIN = Silvikultur Intensif

SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah

SRAP = Strategi dan Rencana Aksi Provinsi

STRANAS = Strategi Nasional

SVLK = Sertifikasi, Verifikasi Legalitas Kayu

TPTI = Tebang Pilih Tanam Indonesia

UKP4 = Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan


TERMINOLOGIAforestasi (afforestation) — Konversi lahan bukan hutan menjadi lahan hutan melalui kegiatan penanaman (biasa disebut penghijauan), penyebaran biji, dengan menggunakan jenis tanaman (species) asli (native) atau dari luar (introduced).Menurut Marrakech Accord (2001) kegiatan penghijauan tersebut dilakukan pada kawasan yang 50 tahun sebelumnya bukan merupakan hutan.

Agroforestry — Sistem pertanian dimana tanaman pangan dan tanaman kehutanan ditanam dalam lahan yang sama.

Akumulasi — Terkumpulnya suatu zat tertentu menjadi satu kesatuan dalam kurun waktu tertentu.

Allometric Equation — Persamaan allometrik yang disusun untuk menduga nilai karbon hutan berdasarkan parameter tertentu. Umumnya parameter yang dipakai adalah diameter pohon.

Annex I countries / Parties — Negara-negara industri yang terdaftar pada lampiran 1 konvensi perubahan iklim (UNFCCC) yang mempunyai komitmen untuk mengembalikan emisi GRK ke tingkat tahun 1990 pada tahun 2000 sebagaimana tercantum pada Artikel 4.2 (a) dan (b). Termasuk negara ini adalah 24 anggota asli negara OECD, Uni Eropa, dan 14 negara transisi ekonomi (Croatia, Lichtenstein, Monaco, Slovenia, Chech Republic). Negara-negara yang tidak termasuk dalam Annex I ini secara otomatis disebut Non-Annex I countries.

Annex II Countries / Parties — Negara-negara yang terdaftar pada lampiran 2 Konvensi perubahan iklim UNFCCC yang mempunyai kewajiban khusus untuk menyediakan sumberdaya finansial dan memfasilitasi transfer teknologi untuk negara berkembang. Negara-negara ini termasuk 24 negara OECD ditambah dengan negara-negara Uni Eropa.

Annex B Countries — Negara yang termasuk dalam lampiran B Protocol Kyoto yang telah setuju untuk mentargetkan emisi GRK-nya, termasuk negara-negara Annex I kecuali Turkey dan Belarus.

Anthropogenic emission — Emisi yang diakibatkan karena kegiatan manusia.

APL — Area untuk Penggunaan Lain, suatu kawasan hutan yang direncanakan dapat dikonversi untuk kebutuhan sektor lain. APL disebut juga KBNK (Kawasan Budidaya Non Kehutanan). APL ini bisa masih berhutan dan bisa sudah tidak berhutan.

BAU (Business as Usual) — Emisi yang akan terjadi apabila tidak dilakukan tindakan mitigasi dan tindakan pengurangan emisi lainnya.

Baseline — Referensi yang menjadi tolok ukur untuk mengetahui pencapaian suatu aksi yang terukur kuantitasnya. Biasanya yang menjadi tolok ukur ini adalah informasi dasar dari suatu aksi tanpa adanya intervensi kebijakan atau kegiatan proyek; perubahan cadangan karbon tanpa proyek. Ada tiga macam konsep baseline, yaitu (1) historical baseline yakni tingkat deforestasi dan degradasi hutan (DD) serta emisi CO2 dihasilkan selama sekian tahun yang telah lewat; (2) proyeksi DD dalam skenario situasi penanganan seperti biasanya (BAU-business as usual). Baseline BAU merupakan tanda batas untuk memutuskan dampak dari kegiatan REDD serta untuk meyakink


ada tidaknya additionality; dan (3) crediting baseline yaitu suatu tanda batas untuk memberikan penghargaan kepada suatu negara atau proyek bila Negara atau proyek tersebut dapat mencapai emisi dibawah tanda batas tersebut.

Base Year — Tanggal (spesifik atau rata-rata dari beberapa tahun implementasi) yang dipakai sebagai titik awal / tahun dasar untuk merunut balik emisi suatu perusahaan setiap waktu.

Belowground biomass — Semua biomassa yang ada di/dalam tanah termasuk serasah daun dan kayu, akar.

Biodiversity — Keanekaragaman hayati. Total keanekaragaman semua organisme dan ekosistem pada berbagai skala keruangan (mulai dari genus sampai ke seluruh bioma).

Biomass — Total massa (berat kering) material organik yang berasal dari tanaman ataupun hewan pada suatu kawasan atau volume yang telah ditetapkan; Total berat kering (dry weigth) satu spesies atau semua spesies mahluk hidup dalam suatu daerah yang diukur pada waktu tertentu. Ada dua jenis biomassa, yaitu biomassa tanaman dan biomassa binatang.

Business as usual (BAU) — Besarnya emisi karbon / carbon stock dalam mekanisme REDD+ dimana emisi/stock karbon tersebut dihasilkan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sudah rutin dilaksanakan, tanpa adanya usaha-usaha tambahan untuk menanggulangi isu emisi karbon ini.

Cadangan Karbon (Carbon Stock) — Simpanan Karbon. Banyaknya kandungan karbon yang ada di pohon pada suatu areal hutan pada jangka waktu tertentu. Asumsinya pohon menyerap dan menyimpan CO2.

Carbon market (Pasar Karbon) — Suatu mekanisme perdagangan dimana Negara-negara konvensi dapat membeli atau menjual unit emisi GRK dalam upaya untuk memenuhi batas emisi nasionalnya, baik di bawah Protokol Kyoto atau di bawah kesepakatan lain. Dipakai istilah karbon karena CO2 adalah gas yang dominan dalam perubahan iklim. Untuk gas lainnya diukur dengan unit satuan yang disebut ‘carbon-dioxide equivalent – setara karbon-dioksida”.

Carbon pool — Suatu sistem yang mempunyai kapasitas untuk mengakumulasi atau melepaskan karbon. Contoh: biomassa hutan, produk kayu, tanah, dan atmosfer.

Carbon removal — Serapan karbon, penyerapan karbon dari atmosfir oleh tanah, tumbuhan, dan air (laut).

Carbon sink — Simpanan karbon.

Carbon credits — Menyerap karbon; carbon removal; suatu komponen usaha nasional dan internasional untuk melakukan mitigasi pertumbuhan konsentrasi GRK. Satu kredit karbon sama dengan satu ton karbon.

Carbon cycle (siklus karbon) — Suatu istilah untuk menggambarkan aliran karbon dari atmosfer, lautan, daratan, biosphere dan lithosphere.

Carbon dioxide (CO2) — Rumus kimia untuk zat asam arang adalah sejenis senyawa kimia yang terdiri dari dua atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon. CO2 berbentuk gas pada keadaan temperature dan tekanan standar dan dapat ditemui di atmosfir bumi. Rata-rata konsentrasi karbon dioksida di atmosfer bumi kira-kira 387 ppm berdasarkan


volume walaupun jumlah ini bisa bervariasi tergantung pada lokasi dan waktu. Karbon dioksida adalah Gas Rumah Kaca yang penting karena gas CO2 ini menyerap gelombang inframerah dengan kuat.

Carbon emission — Pengeluarkan karbon, debits, emisi karbon yang dikeluarkan ke atmosfir, terutama yang berasal dari berbagai kegiatan manusia.

Carbon Markets — Suatu lembaga pendanaan dan mekanismenya yang dapat membeli kredit karbon dari suatu aktivitas yang telah diverifikasi. Ini dapat dalam bentuk voluntary market (yang dibentuk berdasrkan perjanjian bilateral antara dua negara yang bersangkutan) atau compliance market (pasar yang secara legal diatur untuk memenuhi target penurunan emisi dibawa perjanjian multilateral).

Carbon Sequestration — Suatu proses menghilangkan CO2 dari atmosfer dan mengubahnya menjadi karbon melalui fotosintesis, yang kemudian disimpan dalam kayu dan vegetasi; penambatan karbon — proses penyingkiran (mengurangi/ removing) karbon dari atmosfer.

Carbon Pool — Sumber karbon; bagian atau tempat karbon tersimpan.

Carbon Trading — Perdagangan Karbon. adalah mekanisme berbasis pasar untuk membantu membatasi peningkatan CO2 di atmosfir. Ada dua jenis perdagangan karbon. Pertama adalah perdagangan emisi (emission trading). Yang kedua adalah perdagangan kredit berbasis proyek (trading in project based credit). Seringkali dua kategori tersebut disatukan menjadi sistem perdagangan hibrida; Suatu transaksi yang telah diverifikasi atau yang telah disertifikasi dengan sertifikat karbon kredit REDD.

CDM (Clean Development Mechanism) — Adalah salah satu mekanisme dibawah Kyoto Protocol/UNFCCC, yang dimaksudkan untuk : (a) membantu negara maju/industri memenuhi sebagian kewajibannya menurunkan emisi GHGs; (b) membantu negara berkembang dalam upaya menuju pembangunan berkelanjutan dan kontribusi terhadap pencapaian tujuan Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC); merupakan salah satu mekanisme di bawah protokol Kyoto yang memperbolehkan negara-negara berkembang “menjual” penurunan emisi melalui berbagai proyek kepada negara-negara maju. Dalam mekanisme ini, negara Annex I berinvestasi di negara non-Annex I untuk proyek- proyek yang menghasilkan Pengurangan Emisi yang Tersertifikasi (Certified Emission Reduction/CER).

CER (Certified Emission Reduction) — Sertifikasi penurunan emisi GRK yang dilakukan melalui proyek CDM. Unit satuan dalam CER adalah 1 metrik ton. CER dikeluarkan untuk mengurangi emisi dari aktivitas CDM. CER ini bisa dialihkan kepada negara-negara maju yang membutuhkannya, biasanya dengan harga tertentu. CDM Executive Board, berkedudukan di Sekretariat UNFCCC di Bonn, Jerman, mengatur tatakelola CDM ini dan menerbitkan CER bagi aktivitas yang telah diverifikasi.

CFC (Chlorofluorocarbon) — CFC merupakan GRK sumber pemanasan global setelah CO2. CFC merupakan zat kimia yang banyak digunakan sebagai zat pendingin (kulkas, dan AC). CFC juga merupakan bahan utama sebagai gas pendorong pada aerosol, yaitu bahan yang dikemas dalam kaleng pada tekanan tinggi. Bahan tersebut dapat disemprotkan dengan memijat tombol. Beberapa contoh adalah parfum, hairspray, deodorant, pembersih kaca, obat serangga, dan cat semprot. CFC juga digunakan untuk membersihkan permukaan mikrocip dari kotoran (industri


elektronika), dry cleaning, untuk membuat plastik busa (bantal kursi, jok mobil, plastik pelindung dalam kemasan), piring plastik dan gelas plastik.

CO2 (Karbondioksida) — Salah satu dari GRK yang utama dan dijadikan referensi GRK yang lain dalam menentukan Indek GWP-nya =1. GRK ini banyak dihasilkan dari pembakaran BBF, biomassa dan alih guna lahan.

CO2-eq (Carbon Dioxide Equivalent / Ekuivalen karbon dioksida) — yaitu standar internasional yang menunjukkan sumbangan pemanasan global dari masing-masing enam gas rumah kaca.

Co-benefits - Manfaat dari implementasi skema REDD selain manfaat penurunan emisi GRK seperti penurunan tingkat kemiskinan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan peningkatan pengelolaan hutan; multiple benefit.

Conservation of carbon stock — Konservasi simpanan karbon yang ada dalam tumbuhan, tanah dan air.

Conference of Parties (COP) — Konferensi para pihak. Badan otoritas tertinggi dalam suatu konvensi, bertindak sebagai pemegang otoritas pengambil keputusan tertinggi. Badan ini merupakan suatu assosiasi dari semua negara anggota konvensi.

DA (Demonstration Activity) — Kegiatan lapangan yang bertujuan mengurangi emisi karbon dan atau peningkatan cadangan karbon dan/atau konservasi cadangan karbon melalui kegiatan REDD+ berbasis penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (Land Use, Land Use Change and Forestry) sebagai sarana pembelajaran termasuk pengujian dan pengembangan metodologi, teknologi, institusi, peningkatan kapasitas dan pelaksanaan safeguards dan/atau result based action yang menghasilkan pembayaran dan/atau insentif atas pengurangan/pencegahan emisi/peningkatan cadangan karbon hutan yang dicapai.

Deforestasi — Konversi lahan hutan menjadi menjadi lahan untuk pemanfaatan lain atau pengurangan luas hutan untuk jangka panjang di bawah batas minimum 10% (FAO); perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia (Permenhut 30/2009).

Deforestasi hutan — Konversi lahan hutan yang disebabkan oleh manusia menjadi areal pembukaan lahan (definisi menurut Marrakech Accords); konversi hutan menjadi lahan pemanfaatan lainnya atau pengurangan luas hutan untuk jangka waktu panjang di bawah batas minimum 10% (definisi FAO).

Degradasi Hutan — Penurunan kuantitas dan kualitas tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu yang diakibatkan oleh kegiatan manusia (Permenhut 30/2009). Sampai saat tulisan ini dibuat, definisi degradasi hutan dalam mekanisme REDD belum disepakati, atau IPCC belum mengeluarkan definisi degradasi hutan. Definisi umum tentang degradasi hutan adalah pembukaan hutan hingga tutupan atas pohon pada tingkat diatas 10%.

3E (effectiveness, efficiency and equity) — Ketiga istilah ini pertama kali muncul dalam laporan Stern yang mengevaluasi skema penurunan emisi karbon dimana kesimpulannya dipakai dalam negosiasi perubahan iklim sehingga menghasilkan skema REDD+. 3E ini kemudian sering muncul dalam negosiasi ataupun perdiskusian terkait REDD+ atau perubahan iklim.


Ecosystem services — Manfaat yang diberikan oleh suatu ekosistem ke manusia. Contoh: hutan untuk penyedia makanan, air, kayu, dan serat. Hutan mengatur iklim, banjir, penyakit dan kualitas air. Hutan juga menjadi tempat rekreasi, tempat yang estetik, dan bermanfaat bagi tenaga spiritual.

Efek rumah kaca — Suatu proses pemantulan energi panas ke atmosfer dalam bentuk sinar-sinar infra merah. Sinar-sinar infra merah ini diserap oleh karbondioksida dan di atmosfer yang menyebabkan kenaikan suhu; Suatu proses pemanasan permukaan suatu benda langit (terutama planet atau satelit) yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Pertama kali diusulkan oleh Joseph Fourier pada 1824. Efek rumah kaca dapat digunakan untuk menunjuk dua hal berbeda: efek rumah kaca alami yang terjadi secara alami di bumi, dan efek rumah kaca ditingkatkan yang terjadi akibat aktivitas manusia (lihat juga pemanasan global). Yang belakang diterima oleh semua; yang pertama diterima kebanyakan oleh ilmuwan, meskipun ada beberapa perbedaan pendapat.

Ekosistem — Seluruh organisme hidup dan lingkungan hidupnya; sekelompok organisme hidup yang saling bergantung satu sama lain dan sama-sama bergantung pada lingkungan tempat mereka hidup bersama.

Emisi karbon — Lepasnya gas karbon hutan ke atmosfer dari sumber karbon (carbon pool) yang disebabkan oleh kegiatan manusia.

Emisi historis — Lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer akibat deforestasi dan degradasi hutan pada suatu area dalam jangka waktu tertentu dimulai dari masa lampau.

Emission Factor — Suatu nilai konstanta untuk mengestimasikan emisi GRK dengan menggunakan suatu unit data kegiatan yang tersedia (misal ton bahan bakar yang dikonsumsi, ton produksi yang dihasilkan) dan emisi absolut GRK.

Emission Trading (Perdagangan Emisi) — merupakan pendekatan administrasi yang digunakan untuk mengendalikan pencemaran dengan memberikan insentif ekonomi untuk menurunkan emisi pencemar atau polutan. Pengaturan perdagangan emisi ini bersumber pada konvensi internasional, salah satunya disebut sebagai Protocol Kyoto dimana Indonesia telah ratifikasi konvensi tersebut dalam siding pleno DPR pada 28 Juni 2004 melalui pembahasan panjang sejak 1997. Biasa disebut juga carbon-trade.

FIP (Forest Investment Program) — Skema investasi pendanaan karbon yang dikembangkan oleh Bank Dunia. Program FIP ini bersama-sama program global UNFCCC dalam paket FCPF, UN-REDD dan FIP untuk membantu readiness Negara berkembang dalam menyongsong mekanisme REDD+.

FPIC (Free, Prior, Informed, Consent) — Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan atau di Indonesia dikenal dengan nama PADIATAPA, yaitu suatu prinsip yang memungkinkan masyarakat adat dan lokal mempunyai peran untuk menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap sebuah kebijakan atau kegiatan yang berpotensi mempengaruhi kehidupan masyarakat di kawasannya. FPIC masuk dalam safeguard information system tetapi belum mencakup semua 7 safeguard hasil Cancun.


Gas Rumah Kaca (GRK) — Yaitu CO2, CH4, N2O, SF6, HFC dan PFC. Gas-gas ini merupakan akibat aktivitas manusia dan menyebabkan meningkatnya radiasi yang terperangkap di atmosfer. Hal ini menyebabkan fenomena pamanasan global yaitu meningkatnya suhu permukaan bumi secara global. Pemanasan global mengakibatkan Perubahan Iklim, berupa perubahan pada unsur-unsur iklim seperti naiknya suhu permukaan bumi, meningkatnya penguapan di udara, berubahnya pola curah hujan dan tekanan udara yang pada akhirnya akan mengubah pola iklim dunia.

Gigaton (109ton) — Unit yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah karbon atau karbondioksida di atmosfer.

GHG (Green House Gases) — Gas Rumah Kaca (GRK).

Global Warming — Pemanasan global yaitu peningkatan suhu rata-rata atmosfer di dekat permukaan bumi dan laut selama beberapa dekade terakhir dan proyeksi untuk beberapa waktu yang akan datang.

Greenhouse Effect (Efek rumah kaca) — Terperangkapnya panas oleh gas-gas yang ada di udara yang terjadi secara alami ( uap air, CO2, N2O, NH4, O3) dan secara buatan ( (CFCs, SF6, HFCs, PFCs) dimana gas-gas ini menyerap radiasi sinar merah. Efek rumah kaca secara ala mini membuat bumi selalu terasa hangat sekitar 30°C (55°F) atau lebih hangat lagi bila gas-gas ini tidak ada.

HTI — Hutan Tanaman Industri adalah program penanaman lahan hutan tidak produktif dengan tanaman-tanamanan industri seperti kayu jati dan mahoni guna memasok kebutuhan serat kayu (dan kayu pertukangan) untuk pihak industri.

Hutan — Suatu kawasan dengan luas paling sedikit 0,001 – 1 hektar dengan tutupan atas berupa pohon lebih dari 10-30%, dan tumbuh di kawasan tersebut sehingga mencapai ketinggian minimal 2-5 meter (FAO); Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UU.41/1999). Definisi hutan yang aktual dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya karena Protokol Kyoto memperbolehkan masing-masing negara untuk membuat definisi yang tepat sesuai dengan parameter yang digunakan untuk penghitungan emisi nasional.

Hutan Hak — Adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Hutan Negara — Adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Hutan Adat — Adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Hutan Desa — Adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani ijin/hak

Hutan Produksi — Adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Hutan Lindung — Adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.


Hutan Konservasi — Adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Iklim — Keadaan rata-rata cuaca pada suatu daerah dalam kurun waktu yang relatif lama (minimal 30 tahun) dan meliputi wilayah yang luas – menggambarkan kondisi sistem iklim selama satu kurun waktu dan biasanya digambarkan dalam rata-rata atau variasi berbagai variabel seperti suhu, curah hujan, dan angin, sebagian besar umumnya berkaitan dengan cuaca.

Implementation (implementasi) — Suatu aksi (legislasi atau regulasi, keputusan hukum, atau aksi lainnya) yang diambil pemerintah untuk menerjemahkan perjanjian internasional ke dalam undang-undang / peraturan dan kebijakan domestik.

Indigenous peoples — Masyarakat asli, masyarakat setempat, masyarakat adat; belum ada definisi yang secara internasional diterima.

Insentif — Manfaat yang diperoleh dari kegiatan REDD berupa dukungan finansial dan atau transfer teknologi dan atau peningkatan kapasitas.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) – Suatu Panel ilmiah yang didirikan pada tahun 1988 oleh pemerintah anggota Konvensi Perubahan Iklim yang terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia untuk melakukan pengkajian (assessment) terhadap perubahan iklim, menerbitkan laporan khusus tentang berbagai topik yang relevan dengan implementasi Kerangka Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim. Panel ini memiliki tiga kelompok kerja (working group) : I. Dasar Ilmiah, II. Dampak, Adaptasi, dan Kerentanan, III. Mitigasi.

JI (Joint Implementation) — Sebuah mekanisme penurunan emisi GRK yang dapat dilakukan oleh antar negara maju untuk menghasilkan ERU (Emission Reduction Unit), suatu penurunan emisi GRK.

Kawasan hutan — Wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan ini dapat ditumbuhi hutan atau tidak ditumbuhi vegetasi hutan (kosong).

Keanekaragaman Hayati (Biological Diversity atau Biodiversity) - Keanekaragaman mahluk hidup dan hal-hal yang berhubungan dengan ekologinya, dimana mahluk hidup tersebut terdapat. Keanekaragaman Hayati mencakup keaneragaman genetik, spesies dan ekosistem.

Kyoto Protocol — Protokol Kyoto, merupakan perjanjian internasional untuk membatasi dan menurunkan emisi gas-gas rumah kaca — karbon dioksida, metan, nitrogen oksida, dan tiga gas buatan lainnya. Negara-negara yang setuju untuk melaksanakan protokol ini di negara masing-masing berkomitmen untuk mengurangkan pembebasan gas CO2 dan lima GRK lain, atau bekerjasama dalam perdagangan kontrak pembebasn gas perdagangan kontrak pembebasan gas jika mereka menjaga jumlah atau menambah pembebasan gas-gas tersebut, yang menjadi puncak gejala pemanasan global. Protokol ini di adopsi di Kyoto pada tahun 1997 pada saat COP 3, mulai berlaku tahun 2005, dan akan berakhir tahun 2012. Negara-negara yang termasuk dalam Annex B dari protokol ini berkewajiban menurunkan emisi sebesar 5% dibawah emisi tahun 1990 pada tahun 2008 –2012. Indonesia sebagai negara berkembang tidak dikenakan kewajiban untuk menurunkan emisinya. Indonesia yang telah meratifikasi Protokol Kyoto pada 3 Desember 2004, melalui UU no. 17/ 2004.


Land use and Land-use change (LULUCF) — Land-use, Land-use Change and Forestry adalah kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dan perubahan tata guna lahan serta kehutanan yang berpengaruh langsung terhadap emisi GRK karena adanya pelepasan dan penyerapan karbon dalam bentuk dekomposisi dan pembentukan biomassa, seperti dalam hal penebangan dan kebakaran hutan.

Leakage — Permasalahan di mana pengurangan deforestasi di sebuah wilayah karena proyek avoided deforestation akan berujung meningkatnya deforestasi di wilayah lain. Padahal deforestasi total tidak banyak berkurang.

Mitigasi — Upaya untuk mengurangi emisi GRK sehingga laju perubahan iklim dapat ditekan; Semua intervensi manusia yang menurunkan sumber-sumber gas rumah kaca atau yang meningkatkan penyerapannya. Contoh: penggunaan bahan bakar fosil lebih efisien dalam suatu industri atau pembangkit listrik dengan cara misalnya mengalihkan energinya bersumber dari tenaga air, tenaga matahari, tenaga angin, dll.

MRV (Measurable, Reportable and Verifiable) — Suatu sistem/proses untuk mengukur/memantau, mendokumentasikan/melaporkan, dan memverifikasi perubahan tutupan hutan dan cadangan karbon dari pelaksanaan DA REDD+/REDD+ yang akurat (reliable) dan dapat dipertanggungjawabkan dari pelaksanaan DA REDD+.

National Forest Monitoring System (NFMS) — Salah satu keputusan kerangka kerja REDD+ di Cancun yaitu negara / Paties depan memulai melakukan pengembangan sistem monitoring hutan nasional dan sub-nasional yang transparan dan menyeluruh (Framework ke 3 REDD+).

NFI (National Forest Inventory) — Inventarasi Hutan di tingkat nasional. Untuk Indonesia, NFI dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan. NFI Indonesia yang saat ini ada masih menitik beratkan pada informasi tentang kayu. Terkait dengan perubahan iklim / REDD+, saat ini Kementerian Kehutanan bersama-sama dengan UN-REDD/FAO sedang menyempurnakannya agar bisa mengakomodasi isu karbon.

Non-Annex 1 Parties — negara-negara yang telah meratifikasi atau menyetujui konvensi PBB tentang perubahan iklim yang tidak termasuk ke dalam Annex 1 Konvensi.

Non-governmental organization (NGO) — Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu organisasi yang bukan merupakan bagian dari struktur pemerintah. Termasuk kelompok ini adalah kelompok lingkungan, lembaga penelitian, kelompok bisnis, dan asosiasi pemerintah desa dan lokal. NGO yang bisa ikut menghadiri konvensi PBB harus NGO yang nir-laba.

O3 (Ozon) — Komposisi kimia yang terbentuk di lapisan atmosfer atas (stratosfer) guna melindungi bumi dari pancaran radiasi ultra-violet yang berlebihan.

Peat (gambut) — Jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tetumbuhan yang setengah membusuk; oleh sebab itu, kandungan bahan organiknya tinggi.

Peatland — Lahan gambut, salah satu jenis lahan wetland. Lahan gambut merupakan lahan yang penting dalam perubahan iklim karena kemampuannya dalam memproses gas yang menyebabkan efek rumah kaca, seperti CO2 dan metan. Pada kondisi alami, lahan gambut tidak mudah terbakar karena sifatnya yang menyerupai spons, yakni menyerap dan menahan air secara maksimal sehingga pada musim hujan dan musim kemarau tidak ada perbedaan kondisi


yang ekstrim. Namun, apabila kondisi lahan gambut tersebut sudah mulai tergangggu akibatnya adanya konversi lahan atau pembuatan kanal, maka keseimbangan ekologisnya akan terganggu. Pada musim kemarau, lahan gambut akan sangat kering sampai kedalaman tertentu dan mudah terbakar. Gambut mengandung bahan bakar (sisa tumbuhan) sampai di bawah permukaan, sehingga api di lahan gambut menjalar di bawah permukaan tanah secara lambat dan dan sulit dideteksi, dan menimbulkan asap tebal. Api di lahan gambut sulit dipadamkan sehingga bisa berlangsung lama (berbulan-bulan). Dan, baru bisa mati total setelah adanya hujan yang intensif.

Planted forest (forest plantation) — Hutan tanaman (masuk kategori ini bisa hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat).

Pembangunan berkelanjutan — Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kapasitas generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pengelolaan Hutan — Aplikasi prinsip-prinsip biologi, fisika, kuantitatif, manajerial, sosial dan politik pada regenerasi, pemeliharaan, pemanfaatan dan konversi hutan untuk memenuhi maksud dan tujuannya dengan tetap mempertahankan produktifitas hutan.

Perdagangan Karbon REDD — Kegiatan perdagangan jasa yang berasal dari kegiatan pengelolaan hutan yang menghasilkan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Permanence — Cadangan tetap; kelangsungan pool karbon dan stabilitas cadangan karbon, walaupun dengan adanya pengelolaan dan gangguan lingkungan yang dapat terjadi.

Perubahan iklim — Semua perubahan dalam iklim dalam suatu kurun waktu, apakah karena perubahan alamiah atau sebagai akibat aktivitas manusia. UNFCCC mendefinisikan sebagai suatu perubahan iklim akibat langsung maupun tidak langsung dari aktivitas manusia yang merobah komposisi gas di atmosfer sehingga menyebabkan terjadinya variasi iklim alam pada selang masa tertentu (Article 1).

Pool Karbon — Sebuah sistem yang memiliki kapasitas untuk mengakumulasi atau melepas karbon. Sebagai contoh biomass hutan, produk-produk kayu, tanah, dan atmosfer. Unit yang digunakan adalah massa (misalnya t C).

Protokol Kyoto — Protokol ini merupakan amandemen the United Nations Framework Convention on Climate Change yang menugaskan pewajiban batasan emisi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca kepada negara-negara yang menandatangani kesepakatan itu.

REDD (Reduction of Emission from Deforestation and Forest Degradation) - Suatu skema atau mekanisme internasional yang dimaksudkan untuk memberikan insentif positif atau kompensasi bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. REDD mencakup semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka pencegahan dan atau pengurangan penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan (Permenhut 30/ 2009). REDD merupakan suatu inisiatif untuk mengurangi emisi GRK yang terkait dengan penggundulan hutan dengan cara memasukkan ‘avoided deforestation’ ke dalam mekanisme pasar karbon. Secara sederhana adalah suatu mekanisme pembayaran dari komunitas global sebagai pengganti kegiatan mempertahankan keberadaan hutan yang dilakukan oleh negara berkembang. REDD merupakan mekanisme internasional yang dibicarakan dalam Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim ke-13 akhir tahun 2007 lalu di Bali dimana negara berkembang dengan


tutupan hutan tinggi selayaknya mendapatkan kompensasi apabila berhasil menurunkan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

REDD+ (Reduction of Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus) - Suatu mekanisme penurunan emisi yang dikembangkan dari REDD (expanded REDD) dimana penggunaan lahan yang tercakup didalamnya meliputi hutan konservasi, pengelolaan hutan lestari (SFM), degradasi hutan, aforestasi dan reforestasi; semua upaya pengelolaan hutan dalam rangka pengurangan dan/atau pencegahan, dan/atau perlindungan, dan/atau peningkatan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon yang dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Reduced Impact Logging (RIL) — Suatu kegiatan dari perencanaan pemanenan hasil hutan kayu yang telah memperhatikan aspek keselamatan lingkungan dan dikerjakan dengan benar oleh para operator yang terlatih.

Reference emission — Emisi acuan, tingkat emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan dalam kondisi tidak ada skema REDD dan dapat ditetapkan berdasarkan trend historis maupun skenario pembangunan di masa datang.

Reference emissions level (REL) — Basis untuk mengukur pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dalam suatu batas geografis dan periode waktu tertentu, ditetapkan berdasarkan data historis, dengan memperhitungkan potensi emisi yang akan dihasilkan dari kegiatan pembangunan di masa mendatang.

Reference level (RL) — Tingkat cadangan karbon yang akan dijadikan basis (benchmark) untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mengkonservasi dan/atau meningkatkan cadangan karbon dari upaya konservasi, pengelolaan hutan lestari, penanaman atau kegiatan lainnya.

Reforestasi — Umumnya berarti penanaman kembali pada lahan hutan yang rusak. Menurut Marrakech Accord (2001), kegiatan penanaman kembali ini dilakukan pada hutan yang telah rusak sebelum 31 Desember 1989.

Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) — Suatu rencana aksi yang diputuskan oleh Presiden yang tertuang dalam Perpress 61/2011. Rencana ini memuat aksi-aksi nasional untuk menurunkan emisi karbon dari sektor kehutanan dan lahan gambut, pertanian, limbah, industri dan transportasi, serta energi.

Restoration (restorasi) — Suatu usaha untuk membuat ekosistem hutan asli dengan cara menata kembali (reassembling) komplemen asli tanaman dan binatang yang pernah menempati ekosistem tersebut.

Satgas REDD+ —Suatu tim ad hoc yang dibentuk oleh presiden Republik Indonesia untuk mempersiapakan agensi REDD+ beserta infrastruktur yang diperlukan. Satgas REDD+ ini sangat terkait dengan LoI Indonesia dan Norwegia untuk program penurunan emisi karbon dari degradasi hutan dan lahan gambut.

Sequestration — Proses peningkatan kandungan karbon dari karbon pool selain dari atmosfer; lihat carbon sequestration.


Sertifikat REDD — Suatu bentuk dokumen pengakuan tentang pengurangan emisi dan manfaat lain yang diperoleh dari kegiatan REDD yang diberikan kepada pelaku REDD. Sertifikat ini baru merupakan suatu wacana, belum benar-benar ada pada tahun 2012 ini.

Sinks (definisi menurut UNFCCC) — Semua proses atau aktivitas atau mekanisme yang memisahkan GRK atau gas-gas penyusunnya dari atmosfer; Proses, aktivitas atau mekanisme yang menghilangkan GRK, aerosol, atau cikal bakal gas rumah kaca dari atmosfir. Istilah ini umum dipakai di perubahan iklim dan mencakup pengertian menyerap serta menyimpan. Hutan dan vegetasi lainnya dianggap seba gai sink karena menyerap CO2 dari udara dan menyimpan carbonnya di batangnya.

Source — Process, aktifitas atau mekanisme yang melepas gas GRK, aerosol, atau biang gas GRK ke atmosphere (IPCC 2007c).

Stranas REDD+ — Dokumen strategi nasional Republik Indonesia untuk menjalankan REDD+. Dokumen ini disusun berdasarkan draft stranas yang disusun oleh Bappenas bersama-sama dengan UN-REDD kemudian diserahkan ke Satgas REDD+ untuk penyempurnaan lebih lanjut.

SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) — Suatu sistem legalitas yang menjamin kayu dari Indonesia yang diekspor sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) - Konvensi Perubahan Iklim PBB, sebuah kesepakatan yang bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK, atau Green House Gas-GHG) di atmosfir, pada taraf yang tidak membahayakan kehidupan organisme dan memungkinkan terjadinya adaptasi ekosistem, sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan dan pembangunan berkelanjutan. Konvensi ini sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No.6/1994.

Vegetasi — Tumbuh-tumbuhan pada suatu area yang terkait sebagai suatu komunitas tetapi tidak secara taksonomi. Atau jumlah tumbuhan yang meliputi wilayah tertentu atau di atas bumi secara menyeluruh.

Documents

STRATEGI DAN RENCANA AKSI PROVINSI - gcftaskforce …gcftaskforce-database.org/assets/downloads/managed/indonesia/papua/... · Pembukaan Lahan di Taman Nasional Wasur 3. Logpond Mamberamo