Upload
lyque
View
233
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 i
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan
hidayahNya , Laporan Tahunan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Tahun 2016 dapat tersusun dengan baik dan lancar. Laporan Tahunan ini
menggambarkan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja kegiatan yang telah
dilaksanakan dengan anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung Tahun 2016.
Sebagai unit kerja yang memberikan pelayanan, SKP Kelas I Bandung
berupaya untuk melakukan peningkatan kinerja yang lebih terukur secara
berkesinambungan sehingga pelayanan kepada publik dapat lebih optimal.
Berbagai hambatan dan rintangan yang muncul menjadikan tantangan untuk
selalu meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan guna
mencapai Visi dan Misi.
Kami menyadari bahwa laporan ini masih perlu disempurnakan, oleh karena itu
saran dan masukan demi perbaikan laporan ini dari semua pihak sangat kami
harapkan, dalam upaya memberikan pertanggungjawaban pemanfaatan
anggaran yang lebih akuntabel dimasa mendatang.
Pada akhirnya kami berharap penyajian laporan ini dapat bermanfaat sebagai
bahan masukan bagi pengelolaan, penataan serta peningkatan kinerja
penyelenggaraan pemerintah khususnya Stasiun Karantina Pertanian Kelas I
Bandung. Amin.
Bandung, Januari 2017 Kepala, Choirul Anam,SP,MM NIP. 196206101983031003
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 ii
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iv
Daftar Grafik v
Daftar Gambar vi
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Visi dan Misi 3
C. Tujuan 4
D. Keadaan Umum SKP Kelas I Bandung 4
1. Struktur Organisasi 4
2. Sumber Daya (SDM, Sarana/Prasarana dan Anggaran) 6
3. Wilayah Kerja 9
BAB II KEGIATAN UMUM 10
A. Perencanaan dan Keuangan 10
1. Pengelolaan Anggaran Tahun 2016 10
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 15
B. Kepegawaian dan Tata Usaha 17
C. Perlengkapan Sarana dan Prasarana 22
BAB III. KEGIATAN PELAYANAN OPERASIONAL 24
A. Standar Pelayanan Publik (SPP)
B. Tindakan Karantina Hewan
24
30
1. Tindakan Karantina Ekspor-Impor 32
2. Tindakan Karantina Antar Area Domestik Keluar 33
3. Tindakan Karantina Antar Area Domestik Masuk 34
4. Penilaian Instalasi Karantina Hewan 34
5. Pemantauan Hama Penyakit Hewan Karantina 35
C. Tindakan Karantina Tumbuhan 38
1. Tindakan Karantina Ekspor 40
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 iii
2. Tindakan Karantina Impor 40
3. Tindakan Karantina Antar Area 40
4. Pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina
41
D. Skim Audit Badan Karantina Pertanian (SAB) 43
1. Perusahaann kemasan kayu standar ISPM#15 43
2. Perusahaan Fumigasi 44
3. Penetapan tempat lain tindakan karantina dan instalasi
karantina tumbuhan
45
E. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan
Perkarantinaan
46
BAB IV. KEGIATAN UPAYA KHUSUS SWASEMBADA PADI, JAGUNG
DAN KEDELAI DI PROPINSI JAWA BARAT
49
BAB V. PENUTUP 56
A. Kesimpulan 56
B. Saran 57
Lampiran
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 iv
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 1. Perbandingan realisasi anggaran TA 2015 dan TA 2016 12
Tabel 2. Realisasi anggaran belanja DIPA TA 2016 13
Tabel 3. Perbandingan realisasi pendapatan tahun 2016 dan tahun
2015
15
Tabel 4. Target dan realisasi PNBP di SKP Kelas I Bandung 17
Tabel 5. Status dan situasi HPHK di daerah sebar tahun 2016 36
Tabel 6. Target Pemantauan OPTK Tahun 2016 42
Tabel 7. Rekapitulasi laporan pelayanan fumigasi MB tahun 2016 44
Tabel 8. Rekapitulasi laporan marking kemasan kayu tahun 2016 45
Tabel 9. Realisasi luas panen, produktivitas dan produksi padi 5 tahun
terakhir (2012-2016) di Propinsi Jawa Barat
52
Tabel 10. Realisasi Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung 5
Tahun Terakhir (2012-2016) di Propinsi Jawa Barat
53
Tabel 11. Realisasi Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai 5
Tahun Terakhir (2012-2016) di Propinsi Jawa Barat
54
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 v
DAFTAR GRAFIK
Hal
Grafik 1. Komposisi anggaran belanja DIPA TA 2016 13
Grafik 2. Realisasi belanja pegawai TA 2016 13
Grafik 3. Realisasi belanja barangTA 2016 14
Grafik 4. Target dan realisasi PNBP di SKP Kelas I Bandung 17
Grafik 5. Pemakaian dokumen utama Karantina Hewan 31
Grafik 6. Frekuensi Sertifikasi Karantina Hewan tahun 2016 31
Grafik 7. Frekuensi impor, ekspor dan antar area 32
Grafik 8. HPHK yang perlu diwaspadai 36
Grafik 9. Pemakaian dokumen utama Karantina Tumbuhan 39
Grafik 10. Frekuensi sertifikasi Karantina Tumbuhan tahun 2016 39
Grafik 11. Frekuensi impor, ekspor dan antar area Karantina Tumbuhan 39
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 vi
DAFTAR GAMBAR
Hal
Gambar 1. Struktur organisasi SKP Kelas I Bandung 5
Gambar 2. Pemeriksaan kulit kanguru dari negara Australia di Wilker
Kantor Pos
33
Gambar 3. Pemeriksaan daging di Wilker Bandara Husein
Sastranegara
34
Gambar 4. Penilaian IKH produk hewan milik PT Jafra 34
Gambar 5. Peta HPHK di daerah sebar 38
Gambar 6. Pemusnahan media pembawa HPHK 47
Gambar 7. Pemusnahan media pembawa di incenerator SKP Kelas I
Bandung
48
Gambar 8. Kegiatan Kunjungan Kerja Menteri Pertanian dalam rangka
panen raya dan percepatan tanam padi, jagung dan
kedelai di Kabupaten Bandung
51
Gambar 9. Pemeriksaan beras di palka kapal laut yang dilakukan oleh
petugas Wilker Pelabuhan Laut Cirebon
55
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang menetapkan
sektor pertanian sebagai sektor penting dalam pembangunan ekonomi
nasional. Sektor pertanian berkontribusi nyata dalam penyediaan
bahan pangan dan bahan baku industri kecil dan menengah,
penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), penghasil devisa negara,
menyerap tenaga kerja, sumber pendapatan rumah tangga pedesaan,
penyediaan bahan pakan dan bioenergi serta berperan dalam upaya
penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
Sedangkan sasaran strategis pembangunan pertanian yang
dilakukan oleh Kementerian Pertanian : 1) peningkatan ketahanan/
kedaulatan pangan, 2) peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor
dan subtitusi impor, 3) penyediaan dan peningkatan bahan baku
bioindustri dan bioenergi, 4) peningkatan kesejahteraan petani.
Badan Karantina Pertanian (Barantan) merupakan instansi
pemerintah di bawah Kementerian Pertanian yang melaksanakan
amanat dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Barantan bertugas dalam menjaga
kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan melalui
penyelenggaran perkarantinaan.
Salah satu fungsi utama Kementerian Pertanian yang
diperankan oleh Barantan adalah berkaitan dengan penyediaan
sumberdaya pertanian yang berkelanjutan guna menjamin keamanan
pangan.
Pembangunan perkarantinaan pertanian dilakukan dengan
tujuan untuk mendukung tercapainya swasembada, swasembada
berkelanjutan serta mewujudkan pelestarian sumberdaya hayati nabati
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 2
dan hayati hewani. Terkait dengan upaya tersebut diatas, maka
karantina pertanian berperan sebagai garda terdepan dalam
mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina
(HPHK) dan organisme penggangu tumbuhan karantina (OPTK), ke
dalam/dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
penyebarannya dari satu area ke area lain.
Sesuai dengan Renstra Badan Karantina Pertanian Tahun
2015-2019, saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian
sumberdaya alam, ketentraman dan kesehatan masayarakat,
kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor pertanian
serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu
dicegah masuk dan penyebarannya. Ancaman yang secara global
telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif melalui
perkarantinaan, antara lain yaitu :1) ancaman terhadap kesehatan
hewan dan tumbuhan, 2) jenis asing invansif (invansive species), 3)
penyakit zoonosis, 4) bioterorism, 5) pangan yang tidak sehat, 6)
keanekaragaman hayati, 7) hambatan teknis perdagangan, dan 8)
ancaman terhadap kestabilan perekonomian nasional.
Oleh karena itu, dalam upaya mendukung program
pembangunan pertanian di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi
Jawa Barat pada khususnya, maka ditempatkan Stasiun Karantina
Pertanian (SKP) Kelas I Bandung, yang senantiasa terus melakukan
pembenahan secara internal maupun ekternal dalam rangka
tercapainya tugas dan fungsinya.
Adapun capaian kinerja yang telah dilacapai oleh SKP Kelas I
Bandung pada tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
1. Capaian serapan anggaran sebesar 81,62%
2. Capaian pendapatan tahun 2016 sebesar Rp.1.052.059.506
(198,89%), yang terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebesar Rp.1.048.760.431 (198,27%) dan pendapatan lain-lain
sebesar Rp. 3.299.075
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 3
3. Terselenggaanya pelaksanaan kegiatan pelayanan karantina
pertanian dan keamanan hayati dengan rincian sebagai berikut :
a. Pelayanan sertifikasi karantina hewan sebanyak 4.603
permohonan, dengan rincian frekuensi ekspor sebanyak 125
kali (2,7%), impor sebanyak 13 kali (0,3%), antar area keluar
sebanyak 2.090 kali (45,4%) dan antar area masuk sebanyak
2.375 kali (51,6%).
b. Pelayanan sertifikasi karantina tumbuhan sebanyak 19.505
permohonan, dengan rincian frekuensi ekspor sebanyak 7.109
kali (36%), impor sebanyak 260 kali (1,7%), antar area keluar
sebanyak 11.919 kali (61%) dan antar area masuk sebanyak
217 kali (1,3%).
4. Mendapat nilai predikat Sangat Baik mengenai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) dari pengguna jasa sebesar 84,86.
B. VISI DAN MISI
Visi
Menjadi UPT Karantina yang Tangguh dan Terpercaya dalam
Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan
Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta
Keamanan Pangan di Propinsi Jawa Barat dan wilayah sekitarnya.
Misi
1. Melindungi kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan
tumbuhan dari serangan hama dan penyakit hewan karantina
(HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) di
Propinsi Jawa Barat dan wilayah sekitarnya;
2. Mendukung terwujudnya keamanan pangan di Propinsi Jawa Barat
dan wilayah sekitarnya;
3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan
meningkatkan akses pasar komoditas pertanian Propinsi Jawa
Barat dan wilayah sekitarnya;
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 4
4. Memperkuat kemitraan perkarantinaan di Propinsi Jawa Barat dan
wilayah sekitarnya;
5. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik
C. TUJUAN
Penyusunan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2016
bertujuan sebagai laporan pertanggungjawaban atas kinerja yang
telah dicapai dan sebagai bahan evaluasi serta bahan informasi
kegiatan di SKP Kelas I Bandung yang telah dilaksanakan selama
Tahun 2016
D. KEADAAN UMUM SKP KELAS I BANDUNG
1. Struktur Organisasi
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung merupakan Unit
Pelaksana Teknis (UPT) dari Badan Karantina Pertanian-
Kementerian Pertanian. Dalam pelaksanaan Kegiatan operasional
teknis maupun administrasi pertanggungjawabannya dilaporkan
kepada Badan Karantina Pertanian.
SKP Kelas I Bandung dipimpin oleh Choirul Anam, SP, MM
selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis dengan dibantu dua jabatan
struktural di bawahnya yaitu Kepala Urusan Tata Usaha oleh R.
Murtini, SE yang menangani Operasional 3M dan Kepala Sub
Seksi Pelayanan Operasional yaitu Drh. Lussy Silvianingrum yang
menangani kegiatan operasional teknis karantina hewan
tumbuhan, dan keamanan pangan hayati hewani dan nabati.
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 5
Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
SKP Kelas I Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan
kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta
pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, SKP Kelas I
Bandung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan
2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan,
perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan
pembebasan media pembawa hama penyakit hewan
karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan
karantina (OPTK) tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan
3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK
5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan
nabati
6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina
hewan dan tumbuhan
Kepala SKP Kelas 1 Bandung
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
Kepala Urusan Tata Usaha
Kepala Sub Seksi Pelayanan
Operasional
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 6
7. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan
keamanan hayati hewani dan nabati
8. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik
karantina hewan dan tumbuhan
9. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran
peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan,
karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
2. Sumberdaya (SDM, Sarana/Prasarana dan Anggaran)
a) Sumber Daya Manusia
Sampai dengan akhir tahun 2016 sumber daya manusia di
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung berjumlah 45
orang yang tersebar di kantor induk dan 4 wilayah kerja,
dengan komposisi sebagai berikut :
b. Berdasarkan Jabatan :
- Pejabat struktural : 3 orang
- Medik/Paremedik Veteriner : 10 orang
- POPT : 17 orang
- Fungsional Umum : 15 orang
c. Berdasarkan Pendidikan :
- Strata-2 (S2) : 4 orang
- Strata-1 (S1) : 20 orang
- Diploma 3 (D3) : 6 orang
- SLTA : 14 orang
- SLTP : 1 orang
d. Berdasarkan Golongan/Ruang :
- Pembina/IV a : 2 orang
- Penata Tingkat I/III d : 8 orang
- Penata/III c : 9 orang
- Penata Muda Tingkat I/III b : 7 orang
- Pengatur Tingkat I/II d : 9 orang
- Pengatur /II c : 1 orang
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 7
- Pengatur Muda Tingkat I/II b : 5 orang
- Pengatur Muda / II a : 3 orang
- Juru Tingkat I/I d : 1 orang
e. Berdasarkan Gender
- Pria : 22 orang - Wanita : 23 orang
b) Sarana dan Prasarana
SKP Kelas I Bandung telah dilengkapi dengan 1 (satu) unit
gedung kantor dengan status hak milik di Jalan Soekarno
Hatta nomor 725 C Bandung, dengan luas tanah 840 m2,
dengan bangunan kantor seluas 600 m2 terdiri dari 3 lantai.
Lantai I dengan ruangan yang ada yaitu ruang pelayanan,
ruang laboratorium Karantina Tumbuhan dan Karantina
Hewan, ruang POPT, ruang laktasi, lantai 2 dipergunakan
untuk ruang pimpinan beserta staf, mushollah dan Lantai 3
dipergunakan untuk ruang rapat, ruang arsip, dan ruang
server, ruang gudang persediaan dan ruang koleksi karantina
tumbuhan.
Kantor Wilker Pelabuhan Laut Cirebon menempati bangunan
milik ex.Kantor Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas I Cirebon
di atas tanah seluas 446 m2 milik PT. Pelabuhan Indonesia II
Cabang Cirebon dengan status sewa. Pada lantai I terdapat
ruang pelayanan, ruang penanggung jawab wilker, ruang
administrasi pegawai, mushollah, dapur dan gudang. Pada
lantai II meliputi ruang rapat, ruang laboratorium, ruang arsip.
Kemudian ada pula ruang screen house untuk penahanan
atau sample komidi karantina tumbuhan.
Kantor Wilker Terminal Peti Kemas Gedebage Bandung
menempati bangunan seluas 50 m2 milik ex wilker BKT
Tanjung Priok yang berada ditanah milik PT. KAI (Kereta Api
Indonesia) dengan status difasilitasi, yang terdiri dari ruang
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 8
pelayanan, ruang penanggung jawab wilker dan petugas
penyetor serta ruang operasional pegawai, serta laboratorium.
Wilker Bandara Husein Sastranegara Bandung menempati
bangunan seluas 42 m2 status sewa dari Primer Koperasi
Angkatan Udara, dengan kondisi ruangan kurang nyaman
untuk pelayanan masyarakat yang tidak sesuai dengan
standar pelayanan publik, ruangan yang tesedia yaitu untuk
ruang pelayanan, ruang pegawai karena terbatasnya ruangan
terasa sesak sebagai kantor pelayanan.
Kantor Wilker Kantor Pos MPC Bandung berlokasi di Jl.
Soekarno Hatta No 558 Bandung menempati bangunan milik
PT. Pos Indonesia dengan status difasilitasi.
Untuk mendukung mobiltas pelaksanaan kegiatan di SKP
Kelas I Bandung, baik di kantor induk maupun kantor wilker
telah dilengkapi dengan 5 (lima) unit kendaraan dinas roda 4
(empat) sedangkan 1 (satu) unit sedang dalam proses
penghapusan, yaitu :
- Toyota Kijang LSX tahun 1997, untuk kegiatan
operasional;
- Toyota Kijang LGX tahun 2000, untuk kegiatan
operasional;
- Toyota Kijang LGX tahun 2002, untuk kegiatan
operasional; dan
- Toyota Kijang Innova tahun 2014 untuk kendaraan dinas
Kepala UPT
- Mitshubisi Triton Tahun 2016 untuk kendaraan dinas
operasional
Kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 14 (empat belas) unit
yang telah dipegang oleh masing-masing penanggungjawab
sesuai SK Kepala SKP I Bandung Nomor
25/Kpts/RT.020/L.47.D/05/2016.
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 9
c) Anggaran
Perolehan pagu anggaran pada kurun waktu lima tahun
terakhir, secara umum mengalami kencerungan yang
meningkat. Hal ini merupakan sesuatu yang logis mengingat
adanya perubahan dasar perhitungan harga satuan yang terus
mengalami peningkatan seiring dengan semakin
meningkatnya harga barang dan jasa, bertambahnya sarana
dan prasarana sehingga biaya pemeliharaan juga mengalami
peningkatan, serta meningkatnya kegiatan pelayanan
operasional dan tindakan karantina pertanian.
3. Wilayah Kerja
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
22/Permentan/Ot.140/4/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, SKP Kelas I Bandung
mempunyai wilayah kerja meliputi :
1) Wilayah Kerja Bandara Husein Sastranegara Bandung
2) Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Cirebon
3) Wilayah Kerja TPK Gedebage Bandung
4) Wilayah Kerja Kantor Pos Besar MPC Bandung
Masing-masing wilayah kerja karantina pertanian dipimpin oleh
seorang Penanggungjawab Wilayah Kerja. Penanggungjawab
Wilayah Kerja diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Stasiun
Karantina Pertanian Kelas I Bandung, termasuk di dalamnya
mengenai uraian kerja yang harus dilaksanakan.
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 10
BAB II
KEGIATAN UMUM
A. PERENCANAAN DAN KEUANGAN
1. Pengelolaan Anggaran Tahun 2016
Laporan keuangan SKP Kelas I Bandung Tahun 2016 merupakan
laporan yang menyajikan seluruh aspek keuangan di SKP Kelas I
Bandung yang didukung oleh ketersediaan anggaran yang
tertuang dalam DIPA Tahun 2016.
Dalam perencanaan anggaran dilakukan dengan menjaga setiap
kegiatan di masing-masing bagian yaitu di sub seksi pelayanan
operasional dan sub bagian tata usaha dapat berjalan
sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan anggaran DIPA
TA 2016. Setiap perencanaan kegiatan disertai dengan adanya
Kerangka Acuan Kegiatan (Term of Reference) dan Rencana
Operasional Kegiatan (ROK).
SKP Kelas I Bandung pada tahun 2016 memperoleh anggaran
sebesar Rp. 8.015.550.000,00. Jika dibandingkan dengan pagu
anggaran TA 2015 sebesar Rp. 7.369.590.000,00, maka
anggaran TA 2016 mengalami kenaikan Rp 645.960.000,00.
Selama Tahun 2016, DIPA mengalami revisi yang mengubah
anggaran dari Rp 7.122.622.000,00 menjadi Rp
8.015.550.000,00. DIPA tersebut mengalami 8 (delapan) kali
revisi karena terjadinya penghematan, penambahan dan
realokasi anggaran, yaitu :
1) Revisi 1 DIPA, tanggal 8 Maret 2016 adanya pengurangan
anggaran dari Rp 7.122.622.000,00 menjadi Rp
6.855.622.000,00 berupa adanya rechofusing/penghematan
anggaran;
2) Revisi 2 DIPA, tanggal 30 Maret 2016 adanya penambahan
anggaran dari Rp 6.855.622.000,00 menjadi Rp
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 11
7.030.622.000,00 berupa uang makan lembur bertambah
Rp.125.000.000,00 dan koordinasi instansi terkait (524111)
senilai Rp 20.000.000,00 terkait pendampingan Upaya
Khusus Swasembada PJK;
3) Revisi 3 DIPA, tanggal 14 April 2016 adanya anggaran DIPA
sama sekali tidak ada perubahan, perubahan hanya pada
kegiatan public hearing dan kegiatan pemeriksaan di luar
pelabuhan (ekspor);
4) Revisi 4 DIPA, tanggal 8 Agustus 2016 adanya penambahan
anggaran belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp
1.180.000.000,00 dan penambahan belanja uang lembur dari
Rp 135.000.000,00 menjadi Rp 215.000.000,00 sehingga
anggaran DIPA menjadi Rp 8.080.749.000,00;
5) Revisi 5 DIPA, tanggal 30 September 2016 adanya
pengurangan gaji pokok PNS dari Rp 1.698.781.000,00
menjadi Rp 1.631.323.000,00 sehingga anggaran DIPA
menjadi Rp 8.013.291.000,00, hal ini disebabkan adanya
pegawai yang mutasi (2 orang) ke BBKP Soekarno Hatta.
6) Revisi 6 DIPA, tanggal 20 Oktober 2016 merupakan Revisi
Kanwil DJPB Jawa Barat adanya perubahan antar keluaran
dalam 1 satker dan penambahan kegiatan audit internal
ISO/IEC 17025:2005;
7) Revisi 7 DIPA, tanggal 3 Nopember 2016 adanya
pengurangan/ penyesuaian komponen gaji (pembayaran gaji
dan tunjangan) dari Rp 3.022.381.000,00 menjadi Rp
2.972.657.000,00 serta adanya penambahan pagu anggaran
PNBP sebesar Rp 51.983.000,00 sehingga anggaran DIPA
menjadi Rp 8.015.550.000,00; dan
8) Revisi 8 DIPA, tanggal 28 Desember 2016 merupakan revisi
antar keluaran untuk memaksimalkan realisasi anggaran
Realisasi belanja TA 2016 mencapai Rp. 6.542.421.953,00
(81,62%) dari pagu anggaran Rp 8.015.550.000,00, dengan
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 12
rincian : belanja pegawai dengan pagu Rp. 2.972.657.000,00
realisasi sebesar Rp. 2.948.264.828,00 atau (99,18%), belanja
barang dengan pagu Rp. 3.274.440.000,00 realisasi sebesar Rp.
3.006.318.765,00 atau (91,81%), dan belanja modal dengan pagu
sebesar Rp.1.768.453.000,00 realisasi sebesar Rp.
587.838.360,00 atau (33,24%).
Untuk belanja modal, tidak seluruhnya dapat direalisasikan.
Belanja modal tanah yang diperuntukkan untuk pengadaan tanah
wilker Bandara Kertajati Majalengka tidak dapat terealisasikan
disebabkan anggaran belanja modal tanah ini keluar pada Revisi
DIPA ke-4 bulan Agustus 2016 dari Badan Karantina Pertanian
yang sudah menjelang akhir tahun sedangkan proses pengadaan
tanah tersebut memerlukan waktu serta proses yang cukup lama
karena harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian,
sehingga Satker SKP Kelas I Bandung pun melayangkan
permintaan blocking anggaran atas belanja modal tanah tersebut.
Realisasi belanja SKP Kelas I Bandung TA 2016 sebesar 81,62%
(termasuk belanja modal tanah), sedangkan apabila tidak
memasukkan belanja modal tanah (pagu sebesar
Rp.1.180.000.000) yang telah diblocking, maka realisasi belanja
TA 2016 mencapai 95,71%.
Data selengkapnya tentang realisasi anggaran per kegiatan
disajikan pada tabel dan grafik di bawah ini.
Tabel 1. Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2015 dan TA 2016
No Uraian TA 2015 TA 2016
1 Belanja Pegawai 2.884.344.352 2.948.264.828
2 Belanja Barang 3.914.135.503 3.006.318.765
3 Belanja Modal 132.250.000 587.838.360
Jumlah 6.930.729.855 6.542.421.953
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 13
Tabel 2. Realisasi Anggaran Belanja DIPA SKP Kelas I Bandung TA 2016
No Uraian Pagu Realisasi %
1 Belanja Pegawai 2.972.657.000 2.948.264.828 99,18
2 Belanja Barang 3.274.440.000 3.006.318.765 91,81
3 Belanja Modal 1.768.453.000 587.838.360 33,24
Jumlah 8.015.550.000 6.542.421.953 81,62
Grafik 1.
Komposisi Anggaran Belanja SKP Kelas I Bandung TA 2016
a. Belanja Pegawai
Anggaran Tahun 2016 untuk belanja pegawai di SKP Kelas I
Bandung, terealisasi sebesar Rp. 2.948.264.828 atau sebesar
99,18% dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.972.657.000, yang
terdiri dari pagu belanja gaji dan tunjangan PNS serta belanja
lembur. Realisasi belanja pegawai dapat dilihat dapat dilihat
dalam grafik dibawah ini.
Grafik 2. Realisasi Belanja Pegawai TA 2016
01.000.000.0002.000.000.0003.000.000.0004.000.000.000
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Pagu 2.972.657.000 3.274.440.000 1.768.453.000
Realisasi 2.948.264.828 3.006.318.765 587.838.360
Jum
lah
(R
p)
Jumlah Pagu dan Realisasi Anggaran TA 2016
Belanja Gaji dan Tunjangan
PNS97%
Belanja Lembur
3%
Pengembalian Belanja Pegawai
0%
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 14
b. Belanja Barang
Anggaran Tahun 2016 untuk belanja barang di SKP Kelas I
Bandung dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.274.440.000
terealisasi sebesar Rp. 3.006.318.765 atau sebesar 91,81%,
dengan rincian sebagai berikut : belanja barang operasional
terealisasi Rp.1.170.776.725, belanja barang non operasional
terealisasi Rp. 140.950.200, belanja barang persediaan
terealisasi sebesar Rp. 194.002.370, belanja jasa terealisasi
Rp. 230.981.645, biaya pemeliharaan terealisasi Rp.
409.299.975, biaya perjalanan dalam negeri terealisasi Rp.
860.347.850, serta pengembalian belanja barang sebesar
Rp.40.000. Realisasi belanja barang dapat dilihat dapat dilihat
dalam grafik dibawah ini.
Grafik 3. Realisasi Belanja Barang TA 2016
c. Belanja Modal
Belanja modal TA 2016 di SKP Kelas I Bandung dari pagu
anggaran Rp. 1.768.453.000 terealisasi sebesar Rp.
587.838.360 (33,24%). Belanja modal dialokasikan untuk
belanja modal tanah dan belanja modal peralatan dan mesin.
Belanja Barang Operasional
39%
Belanja Barang Non
Operasional5%
Belanja Barang Persediaan
6%
Belanja Jasa8%
Belanja Pemeliharaan
13%
Belanja Perjalanan
Dalam Negeri29%
Pengembalian Belanja Barang
0%
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 15
Belanja modal tanah dengan pagu anggaran sebesar Rp.
1.180.000.000 tidak dapat terealisasi disebabkan anggaran
belanja modal tanah ini keluar pada Revisi DIPA ke-4 bulan
Agustus 2016 dari Badan Karantina Pertanian yang sudah
menjelang akhir tahun sedangkan proses untuk melaksanakan
kegiatan pengadaan tersebut harus benar-benar hati-hati dan
satker SKP Kelas I Bandung pun melayangkan permintaan
blocking anggaran atas belanja modal tanah tersebut.
Sedangkan belanja modal peralatan dan mesin terealisasi
sebesar Rp. 587.838.360.
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
SKP Kelas I Bandung merupakan salah satu Satuan Kerja Badan
Karantina Pertanian yang memungut Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP). PNBP) merupakan penerimaan Pemerintah yang
tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yang diperbaharui
dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016,
SKP Kelas I Bandung memungut PNBP jasa tindakan karantina
hewan dan karantina tumbuhan.
Realisasi PNBP sampai dengan 31 Desember 2016 adalah
sebesar Rp. 1.052.059.506 atau mencapai 198,89% dari estimasi
pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.528.966.365. Realisasi
Pendapatan TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 22,18%
dibandingkan TA 2015. Rincian perbandingan realisasi
pendapatan pada SKP Kelas I Bandung adalah sebagai berikut :
Tabel 3. Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2016 dan Tahun 2015
Uraian Tahun 2016 Tahun 2015 %
Pendapatan Jasa 1.048.760.431,00 765.954.295,00 36,92
Pendapatan Lain-lain 3.299.075,00 95.138.837,00 -96,53
Jumlah 1.052.059.506,00 861.093.132,00 22,18
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 16
Peningkatan pendapatan PNBP pada tahun 2016 disebabkan
antara lain :
a. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016
tentang Tarif dan Jenis PNBP pada Kementerian Pertanian
atas pendapatan jasa atas pendapatan sensor/karantina,
pengawasan/pemeriksaan (423215) meningkat dari tahun
sebelumnya;
b. Meningkatnya pendapatan di Wilker TPK Gedebage, baik
Impor maupun Ekspor. Untuk impor terdapat hasil tanaman
mati yang sudah diolah berupa kapas serat yang berasal dari
Australia dan Pakistan dengan frekuensi rata-rata + 100.000-
200.000 Kg oleh PT. Kwalram Indonesia dan PT. Grantex
Industry, importasi bibit lilium dari Belanda dengan frekuensi
+ 20.000 Kg oleh CV. Delyana Karya Mandiri. Untuk ekspor
terdapat kayu albasia yang dikirim oleh BKL Group ke
Negara Cina dan Timur Tengah dengan frekuensi + 500.000
Kg, serta produk coklat berupa kakao powder/ butter oleh
PT. Papandayan dengan frekuensi rata + 100.000 Kg untuk
dikirim ke negara Eropa, Amerika dan Timur Tengah;
c. Meningkatnya frekuensi pengiriman komoditi kayu albasia
yang dikirim oleh BKL Group ke Cina melalui Wilker
Pelabuhan Cirebon;
d. Meningkatnya kegiatan domestik keluar pada Wilker Kantor
Pos MPC Bandung berupa bibit tanaman dari PT. East West
Seed untuk dikirim ke seluruh Indonesia; juga impor bibitnya
dari Thailand yang telah di uji pada laboratorium SKP I
Bandung serta tanaman aquatic dan scullent yang banyak
mendapat perhatian dari negara Taiwan/Asia umumnya serta
negara Eropa;
e. Meningkatnya kegiatan domestik keluar pada Wilker
Bandara Husen Sastranegara, berupa bunga potong
(mawar) ke Bali dan seluruh Indonesia.
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 17
Data selengkapnya mengenai target dan realisasi PNBP di SKP
kelas I Bandung selama 5 tahun terakhir seperti terlihat pada
tabel 4 dan grafik 4 di bawah ini.
Tabel 4. Target dan realisasi PNBP di SKP Kelas I Bandung
No Uraian Target Realisasi %
1 TA 2012 210.004.000 363.511.984 173,10
2 TA 2013 299.350.000 426.973.168 142,63
3 TA 2014 350.000.000 544.348.376 155,53
4 TA 2015 470.591.000 861.093.132 182,98
5 TA 2016 528.966.365 1.052.059.506 198,89
Grafik 4. Target dan realisasi PNBP di SKP Kelas I Bandung
B. KEPEGAWAIAN DAN TATA USAHA
1. Komposisi Jumlah Pegawai
Sumber Daya Manusia di SKP Kelas I Bandung sampai dengan
akhir tahun anggaran 2016 berjumlah 45 (empat puluh lima) orang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan di kantor induk dan
4 wilayah kerja.
2012 2013 2014 2015 2016
Target 210.004.00 299.350.00 350.000.00 470.591.00 528.966.36
Realisasi 363.511.98 426.973.16 544.348.37 861.093.13 1.052.059.
% 173,10 142,63 155,53 182,98 198,89
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
Jum
lah
(R
p)
Target dan Realisasi PNBP Tahun 2012-2016
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 18
Komposisi pegawai menurut golongan di SKP kelas I Bandung
yaitu : Golongan IV ada 2 orang, Golongan III ada 24 orang,
Golongan II ada 18 orang, dan Golongan I ada 1 orang.
Komposisi pegawai menurut jabatan (struktural dan fungsional ) di
SKP kelas I Bandung yaitu : Pejabat Eselon IV sejumlah 1 orang,
Pejabat Eselon V sejumlah 2 orang, Pejabat Fungsional
Medik/Paramedik Veteriner/ Calon Fungsional Medik/Paramedik
Veteriner sebanyak 10 orang, Pejabat fungsional POPT sebanyak
17 orang, dan Fungsional Umum sebanyak 15 (lima belas) orang.
2. Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)
Keadaan pegawai SKP Kelas I Bandung pada tahun 2016
menurut Daftar Urutan kepangkatan (DUK) dapat dilihat pada
lampiran 1.
3. Pendidikan Formal/ Pelatihan Teknis/ Administrasi
a. Pendidikan Formal
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di SKP
Kelas I Bandung terus dilakukan melalui pendidikan formal
dan non formal. Di Tahun 2016, ada 2 (dua) orang pegawai
yang melaksanakan Tugas Belajar S2, yaitu 1 orang di
Universitas Pertahanan (di Kementerian Pertanahanan) serta
1 orang di Institut Pertanian Bogor (IPB), namun pegawai
yang tugas belajar di Kementerian Pertahanan telah
menyelesaiakan studynya pada awal bulan Oktober 2016
b. Pendidikan Non Formal
Pendidikan Non Formal yang telah diikuti oleh para pegawai di
SKP kelas I Bandung meliputi kegiatan pelatihan /magang di
lingkup Badan Karantina Pertanian atau instansi lain.
Pelatihan yang diikuti pegawai pada tahun 2016 meliputi
pelatihan yang bersifat teknis maupun administrasi. Secara
garis besar pelatihan/magang yang telah diikuti oleh pegawai
adalah :
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 19
- Pelatihan yang bersifat teknis antara lain mengikuti Bimtek
AROPT, Bimtek Pemantauan OPTK di BUTTMKP,
Pelatihan OPK pada Produk Unggulan PJK dan Tebu di
BUTTMKP.
- Pelatihan yang bersifat administrasi antara lain pelatihan
pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Perpres 70
tahun 2012, Bimtek ISO 9001:2015 dan ISO 17025.
- Kegiatan study banding terkait dengan ISO 17025 yaitu
ISO laboratorium dilaksanakan pada Balai Karantina
Pertanian Kelas I Tanjung Pinang
4. Kenaikan Pangkat
Kenaikan pangkat selama Tahun 2016 terdapat 4 (empat) orang,
yaitu atas nama Choirul Anam, SP, MM; Drh Ahmad Bihariddin;
Akhmad Daud,SP; dan Rosadi,SH.
5. Pegawai Purna Tugas (Pensiun)
Pada Tahun 2016 di SKP Kelas I Bandung terdapat 3 (tiga)
orang pegawai yang purna tugas, yaitu atas nama Subandi
(POPT Pelaksana Lanjutan), Suhari (Fungsional Umum) dan
Fu’ad (Paramedik Veteriner).
6. Mutasi Pegawai
Pada tahun 2016, terdapat pegawai yang mutasi keluar SKP
Kelas I Bandung sebanyak 2 orang, atas nama Ir.Yanni Purbani
Pandji dan Nova Wijaya,A.Md.
Dengan Berkurangnya personil pada SKP Kelas I Bandung
khususnya petugas fungsional POPT, karena mutasi alih tugas
maupun pensiun sangat berpengaruh pada kinerja organisasi,
karena SKP Kelas I Bandung kegiatan operasional dalam
pencegahan hama penyakit justru komoditas tumbuhan yang
lebih dominan kegiatannya
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 20
7. Pegawai Yang Diangkat PNS
Pegawai di SKP Kelas I Bandung yang diangkat dari CPNS
menjadi PNS terdapat 2 orang, atas nama Tri Sugiyarto dan Hari
Ramdan Suhanda
8. Tenaga outsourching
Pada Tahun 2016 terdapat 16 orang tenaga outsourching di SKP
Kelas I Bandung, yang terdiri dari tenaga kebersihan sebanyak 9
orang, dan tenaga keamanan sebanyak 7 orang yang
ditempatkan di kantor induk dan kantor wilker
9. Penghargaan/Tanda Jasa/Hukuman/Sanksi
Pada tahun 2016, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
mendapatkan dua penghargaan yaitu :
b. Zona Hijau hasil penilaian dari Ombudsman
c. Percepatan serapan
Sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin pegawai dan
motivasi kerja, maka pada tahun 2016 telah dilakukan langkah-
langkah antara lain :
a. Meningkatkan pengawasan kehadiran pegawai dengan
menerapkan absen siang hari;
b. Pemasangan CCTV Online seluruh ruangan kantor induk
dan wilayah kerja.
10. Jabatan Fungsional
a. Jumlah Pegawai Fungsional
Pada Tahun 2016, pejabat Fungsional POPT yang ada di
SKP Kelas I Bandung sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan
pejabat fungsional medik/paramedik veteriner sebanyak 10
orang
b. Pegawai Yang Mengajukan DUPAK
Tahun 2016, pejabat fungsional yang mengajukan berkas
Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) ke pusat
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 21
(Badan Karantina Pertanian) untuk pejabat fungsional
Medik/Paramedik Veteriner dan POPT sebanyak 22 orang.
11. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Penilaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas kinerja SKP
Kelas I Bandung mengalami kemajuan yang sangat berarti. Hal
ini dapat dilihat dari peningkatan kesadaran masyarakat akan
pentingnya karantina dalam ikut menjaga produk-produk
pertanian yang akan dilalulintaskan. Penilaian IKM dilakukan
untuk mengukur unsur pelayanan, diantaranya prosedur dan
persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan,
kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan, kecepatan, keadilan,
kesopanan, keramahan, kewajaran, kepastian, keamanan, serta
kenyamanan dalam memberikan pelayanan jasa maupun tarif
karantina yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nilai IKM
SKP Kelas I Bandung semester I sebesar 82,33 dan semester II
sebesar 87,38, sehingga rata-rata nilai IKM Tahun 2016 adalah
sebesar 84,86. Nilai rata-rata tertinggi adalah untuk unsur
kepastian biaya pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan.
12. Ketatausahaan (Surat menyurat, agenda/disposisi dan arsip)
Pelaksanaan surat-menyurat dilaksanakan dengan mengacu dan
berpedoman pada Tata Naskah Dinas yang dikeluarkan oleh
Badan Karantina Pertanian maupun Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian. Sedangkan pelaksaaan pengagendaan
dan pendisposisian surat masih dilakukan dengan
mencantumkan dalam agenda surat masuk dan surat keluar.
Jumlah surat masuk dari bulan Januari-Desember sebanyak 778
surat, sedangkan surat keluar dari bulan Januari-Desember
sebanyak 2.100 surat. Pengarsipan surat masih dilakukan
secara manual, dimana arsip dipisahkan menjadi arsip aktif dan
in aktif.
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 22
C. Perlengkapan Sarana dan Prasarana
1. Kondisi Sarana dan Prasarana
Kondisi sarana dan prasarana yang ada di SKP Kelas I Bandung
pada tahun 2016, pada umumnya dalam kondisi baik serta dapat
digunakan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan tindakan
operasional perkarantinaan dan administrasi perkantoran,
meskipun terdapat beberapa jenis sarana dan prasarana yang
harus diperbaiki dan direnovasi untuk memperbaiki/meningkatkan
fungsinya.
SKP Kelas I Bandung memiliki beberapa sarana gedung
penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yaitu bangunan
gedung kantor, laboratorium karantina hewan, laboratorium
karantina tumbuhan.
Sarana penunjang lainnya yaitu kendaraan roda 4 sejumlah 5 unit
dan kendaraan roda 2 sejumlah 14 unit
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pada tahun anggaran 2016, telah dilakukan pengadaan sarana
dan prasarana yang bersumber dari anggaran DIPA TA 2016
SKP Kelas I Bandung sebesar Rp 587.838.360,00 yang
direalisasikan dalam pengadaan :
a. Pengadaan kulkas dan pompa air (peralatan dan fasilitas
kantor) berupa 1 unit Kulkas merk LG dengan kapasitas 370
liter, 1 unit Kulkas merk LG dengan kapasitas 200 liter dan 1
unit Pompa Air merk Grundfos sesuai dengan SPK Nomor:
115/PL.010/L.47.D/01/2016 Tanggal 18 Januari 2016 dan
BAST Nomor: 162/PL.010/L.47.D/01/2016 Tanggal 22
Januari 2016
b. Pengadaan alat pengolah data berupa 2 unit Server merk
Supermicro X10, 4 unit UPS merk ICA CT 1328B dan 2 unit
Laptop merk Lenovo Yoga 300 sesuai dengan SPK Nomor:
116/PL.010/L.47.D/01/2016 Tanggal 18 Januari 2016 dan
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 23
BAST Nomor: 191/PL.010/L.47.D/01/2016 Tanggal 27
Januari 2016;
c. Pengadaan alat laboratorium berupa 1 unit Analytical
Balance merk Radwag dan 1 unit Analytical Balance Semi
Micro merk AND sesuai dengan SPK Nomor:
179/PL.010/L.47.D/01/2016 Tanggal 26 Januari 2016 dan
BAST Nomor: 443/PL.010/L.47.D/03/2016 Tanggal 01 Maret
2016
d. Pengadaan kendaraan roda empat operasional kantor
berupa 1 unit Mitsubishi Triton 2,5L DC HDX 4x4 M/T Assy
Year 2016 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor:
603/PL.010/L.47.D/03/2016 Tanggal 30 Maret 2016 dan
BAST Nomor: 779/PL.010/L.47.D/04/2016 Tanggal 28 April
2016
Pengadaan alat pengolah data berupa 2 unit laptop, 1 uni printer
lasetjet dan 2 unit printer sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja
Nomor: 1919/PL.010/K.47.D/12/2016 Tanggal 01 Desember 2016
dan BAST Nomor: 2000/PL.010/K.47.D/12/2016 Tanggal 14
Desember 2016 yang bersumber dari anggaran PNBP
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 24
BAB III
KEGIATAN PELAYANAN OPERASIONAL
Kegiatan pelayanan operasional Stasiun Karantina Pertanian Kelas
I Bandung mencakup kegiatan Tindakan Karantina Hewan dan kegiatan
Karantina Tumbuhan yang dilaksanakan di tempat-tempat pemasukan
dan pengeluaran yang terdapat di Wilayah Kerja Stasiun Karantina
Pertanian Kelas I Bandung. Selain kegiatan pelayanan operasional
tersebut pada tahun 2016 juga, SKP I Bandung mendukung dan
melaksanakan program pemerintah terkait Upaya Khusus peningkatan
produksi Padi Jagung dan Kedelai (UPSUS Pajale) yang kegiatannya
terdiri dari pendampingan konsolidasi.
A. Standar Pelayanan Publik (SPP)
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan pubik (Undang-undang nomor 25 tahun
2009).
Dalam rangka menerapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tetang Pelayanan Publik, maka SKP Kelas I Bandung sebagai salah
satu intansi pelayanan publik wajib meningkatkan kinerjanya.
Standar pelayanan merupakan pedoman bagi pelaksana pelayanan di
lingkungan SKP Kelas I Bandung dalam melaksanakan tugas
pelayanan dan sebagai informasi bagi masyarakat pengguna
pelayanan di lingkungan SKP Kelas I Bandung dan/atau diluar SKP
Kelas I Bandung, baik berasal dari instansi terkait maupun masyarakat
luas.
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 25
Sebagai upaya untuk meningkatkan pencegahan masuk dan
tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme
Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dari luar negeri dan dari
suatu area ke area lainnya di dalam serta keluarnya dari wilayah
Republik Indonesia dan pengawasan terhadap keamanan hayati, SKP
Kelas I Bandung, menetapkan dan mengimplementasikan Standar
Pelayanan Publik (SPP) dalam memberikan pelayanan secara cepat,
tepat, transparan dan akuntabel sesuai kebutuhan dan harapan
pelanggan.
Pelayanan yang diberikan SKP Kelas I Bandung berupa tindakan
karantina terhadap hewan dan produk hewan atau tindakan karantina
terhadap benih/bibit tumbuhan atau tindakan terhadap hasil tumbuhan
atau pengawasan keamanan hayati dan penerbitan sertifikat
kesehatan hewan atau tumbuhan serta laporan hasil uji laboratorium.
Sebagai salah satu upaya menerapkan standar pelayanan publik
(SPP), maka SKP Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan
public hearing standar pelayanan publik sebanyak 2 kali, yaitu :
1. Public Hearing pertama
Public hearing standar pelayanan publik yang pertama dilaksanakan
pada tanggal 25 Nopember 2014 di Hotel Gumilang Regency, Jln.
Setiabudi No 243-245 Bandung.
Kegiatan dilaksanakan dengan membahas penyusunan standar
pelayanan publik pada SKP Kelas I Bandung, yang dihadiri oleh
masyarakat/pengguna jasa, asosiasi, akademisi, Kepala Badan
Karantina Pertanian, Ombudsman dan pejabat serta pegawai lingkup
SKP Kelas I Bandung.
Pada kegiatan ini dihasilkan beberapa hasil sebagai berikut :
a. Maklumat pelayanan : “Kami akan memberikan pelayanan
sesuai prosedur dan siap menerima sanksi apabila tidak sesuai
dengan janji layanan kami”
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 26
b. Jam layanan :
No Tempat Pelayanan
Jam Pelayanan Jam Istirahat
1 Kantor Induk SKP Kelas I Bandung
08.00 – 15.00 WIB
12.00 – 13.00 WIB (pelayanan oleh petugas piket)
2 Wilker Kantor Pos MPC Bandung
07.30 – 14.30 WIB
12.00 – 13.00 WIB (pelayanan oleh petugas piket)
3 Wilker TPK Gedebage
08.00 -15.30 WIB
12.00 – 13.00 WIB (pelayanan oleh petugas piket)
4 Wilker Bandara Husein Sastranegara
08.00 – 18.00 WIB
12.00 – 13.00 WIB (pelayanan oleh petugas piket)
5 Wilker Pelabuhan Laut Cirebon
08.00 – 15.30 WIB
12.00 – 13.00 WIB (pelayanan oleh petugas piket)
Keterangan : Hari libur (Sabtu, minggu dan hari libur nasional) tidak melakukan aktivitas pelayanan kecuali Wilker Bandara Husein Sastranegara
c. Standar waktu pelayanan:
Layanan Karantina Hewan
No Jenis MP Gol Resiko Kode HS SLA Range Wkt Pelayanan
Perubahan kesepakatan
waktu layanan
Resiko Tinggi
1 HPR (anjing, kucing, dsb) A Tinggi 0106.19.00.00 21 hari 1-21 hari 21 hari
2 HPAI (ayam, burung, DOC, dll)
A Tinggi 0105.94.00.00 21 hari 1-21 hari 21 hari
3 Sarang burung walet A Tinggi 0410.00.10.00 21 hari 1-21 hari 21 hari
4 Vaksin A Tinggi 3002.30.00.00 14 hari 1-14 hari 14 hari
Resiko Sedang
1 Daging hewan B Sedang 0207.13.00.00 3 hari 1-3 hari 3 hari
2 Daging unggas B Sedang 0207.13.00.00 3 hari 1-3 hari 3 hari
Resiko Rendah
1 Bakso C Rendah 1602.50.00.00 3 hari 1-3 hari 3 hari
2 Tepung daging ular C Rendah 1603.00.00.00 3 hari 1-3 hari 3 hari
3 Kulit jadi C Rendah 4105.00.00.00 3 hari 1-3 hari 3 hari
4 Wool C Rendah 4106.00.00.00 3 hari 1-3 hari 3 hari
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 27
Layanan Karantina Tumbuhan
No Jenis MP Gol Resiko Kode HS SLA Range Wkt Pelayanan
Perubahan kesepakatan
waktu layanan
Resiko Tinggi
1 Benih sayuran A Tinggi 1209.10.90.00 21 hari 1-21 hari 21 hari
2 Benih kentang A Tinggi 0701.10.00.00 21 hari 1-21 hari 21 hari
3 Bonsai A Tinggi 4403.10.90.00 21 hari 1-21 hari 21 hari
4 Tanaman air A Tinggi 0604.20.90.00 21 hari 1-21 hari 21 hari
Resiko Sedang
1 Tanaman hias B Sedang 0910.11.00.00 3 hari 1-3 hari 3 hari
2 Jahe B Sedang 1401.20.19.10 3 hari 1-3 hari 3 hari
3 Rotan furniture B Sedang 1901.12.10.00 3 hari 1-3 hari 3 hari
4 Kopi arabica B Sedang 0603.19.00.00 3 hari 1-3 hari 3 hari
5 Bunga melati B Sedang 3 hari 1-3 hari 3 hari
6 Wood palet B Sedang 3 hari 1-3 hari 3 hari
7 Buah strawberry B Sedang 2 hari 1-2 hari 3 hari
8 Anggrek B Sedang 2 hari 1-2 hari 3 hari
9 Sayuran segar B Sedang 2 hari 1-2 hari 3 hari
Resiko Rendah
1 Kapas C Rendah 6305.20.00.00 2 hari 1-2 hari 2 hari
2 Kayu olahan C Rendah 1401.20.19.00 2 hari 1-2 hari 2 hari
3 Food stuff C Rendah 1105.10.00.00 2 hari 1-2 hari 2 hari
4 Ijuk (arange fibre) C Rendah 9603.10.20.00 2 hari 1-2 hari 2 hari
5 Bunga potong C Rendah 2 hari 1-2 hari 2 hari
Keterangan : 1. Sumber SK Kepala Badan Nomor : 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012 2. Untuk media pembawa tertentu yang melalui tindakan karantina pengasingan dan pengamatan
waktu layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Untuk media pembawa tertentu yang melalui tindakan perlakuan (fumigasi) waktu layanan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
2. Public hearing kedua
Publik Hearing Standar Pelayanan Publik (SPP) SKP Kelas I
Bandung kedua telah dilaksanakan pada tanggal 23 November 2016
di Hotel Puri Khatulistiwa jalan Jatinangor KM. 20 Sumedang. Publik
Hearing ini merupakan kelanjutan dari public hearing yang sudah
dilaksanakan pada Bulan tahun 2014, dan dilaksanakan karena
adanya beberapa agenda perubahan bentuk pelayanan.
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 28
Kegiatan dihadiri oleh Ombudsman RI Wilayah Jawa Barat, Dinas
Peternakan Propinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kota Bandung, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Bandung Barat, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Bandung, SKI Kelas I Bandung, PT. Angkasa Pura II Husein
Sastranegara, Kantor Pos MPC Bandung, BIB Lembang dan 47
perusahaan pengguna jasa karantina tumbuhan dan karantina
hewan serta peserta perorangan yang bergerak dalam ekspor
produk pertanian.
Pada kegiatan ini dihasilkan beberapa kesepakatan, yaitu :
1) Pelayanan di Kantor Wilker Gedebage dipindahkan ke Counter
Pelayanan di Kantor Induk SKP Kelas I Bandung dikarenakan
adanya permasalahan dalam penyediaan jaringan internet,
efisiensi petugas fungsional tertentu dan jarak yang cukup dekat
antara TPK Gedebage dengan kantor induk. Alasan terakhir ini
juga yang sudah dilakukan oleh instansi lainnya antara lain
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya
Bandung dan Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandung.
2) Perubahan jam layanan di kantor Wilker Husein Sastranegara
yang semula dari jam 06.00-16.00 WIB diubah menjadi 3
kategori yaitu jam 08.00-16.00 WIB untuk pelayanan outgoing
kargo, jam 05.00- 20.00 WIB untuk hand carry outgoing dan
05.00-21.00 WIB untuk incoming.
3) Penambahan jenis media pembawa baru yang ditangani oleh
petugas karantina antara lain pemasukan Sapi Potong ke Wilker
pelabuhan Laut Cirebon dan Pemasukan Lilium ke Wilker Kantor
Pos MPC Bandung.
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 29
Layanan Karantina Hewan
No Jenis MP Gol Resiko Kode HS SLA Range Wkt Pelayanan
Perubahan kesepakatan
waktu layanan
Resiko Tinggi
1 HPR (anjing, kucing, dsb) A Tinggi 0106.19.00.00 21 hari 1-21 hari 21 hari
2 HPAI (ayam, burung, DOC, dll)
A Tinggi 0105.94.00.00 21 hari 1-21 hari 21 hari
Resiko Sedang
1 Daging hewan B Sedang 0207.13.00.00 3 hari 1-3 hari 3 hari
2 Daging unggas B Sedang 0207.13.00.00 3 hari 1-3 hari 3 hari
3 Sarang burung walet B Sedang 0410.00.10.00 3 hari 1-3 hari 3 hari
4 Bakso B Sedang 1602.50.00.00 3 hari 1-3 hari 3 hari
5 Tepung daging ular B Sedang 1603.00.00.00 3 hari 1-3 hari 3 hari
6 Kulit jadi B Sedang 4105.00.00.00 3 hari 1-3 hari 3 hari
7 Wool B Sedang 4106.00.00.00 3 hari 1-3 hari 3 hari
Resiko Rendah
1 Vaksin C Rendah 3002.30.00.00 3 hari 1-3 hari 1 hari
Layanan Karantina Tumbuhan
No Jenis MP Gol Resiko Kode HS SLA Range Wkt Pelayanan
Perubahan kesepakatan
waktu layanan
Resiko Tinggi
1 Benih sayuran A Tinggi 1209.10.90.00 14 hari 1-14 hari 14 hari
2 Umbi bunga lilium A Tinggi 14 hari 1-14 hari 14 hari
3 Benih kentang A Tinggi 0701.10.00.00 14 hari 1-14 hari 14 hari
3 Bonsai A Tinggi 4403.10.90.00 14 hari 1-14 hari 14 hari
4 Tanaman air A Tinggi 0604.20.90.00 14 hari 1-14 hari 14 hari
Resiko Sedang
1 Tanaman hias B Sedang 0602.10.90.00 3 hari 1-3 hari 3 hari
2 Jahe B Sedang 0910.11.00.00 3 hari 1-3 hari 3 hari
3 Rotan furniture B Sedang 1401.20.19.10 3 hari 1-3 hari 3 hari
4 Kopi arabica B Sedang 1901.12.10.00 3 hari 1-3 hari 3 hari
5 Bunga melati B Sedang 0603.19.00.00 3 hari 1-3 hari 3 hari
6 Wood palet B Sedang 3 hari 1-2 hari 2 hari
7 Buah strawberry B Sedang 2 hari 1-2 hari 2 hari
8 Anggrek B Sedang 2 hari 1-2 hari 2 hari
9 Sayuran segar B Sedang 2 hari 1-2 hari 2 hari
Resiko Rendah
1 Kapas C Rendah 6305.20.00.00 2 hari 1-2 hari 2 hari
2 Kayu olahan C Rendah 1401.20.19.00 2 hari 1-2 hari 2 hari
3 Food stuff C Rendah 1105.10.00.00 2 hari 1-2 hari 2 hari
4 Ijuk (arange fibre) C Rendah 9603.10.20.00 2 hari 1-2 hari 2 hari
5 Bunga potong C Rendah 2 hari 1-2 hari 2 hari
Keterangan : 4. Sumber SK Kepala Badan Nomor : 1953/Kpts/OT.160/L/10/2012 5. Untuk media pembawa tertentu yang melalui tindakan karantina pengasingan dan pengamatan
waktu layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 6. Untuk media pembawa tertentu yang melalui tindakan perlakuan (fumigasi) waktu layanan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 30
Dengan telah dilaksanakannya kegiatan public hearing tersebut diatas,
maka didapatkan hasil yang positif dalam penerapan standar pelayanan
publik di SKP Kelas I Bandung. Beberapa hasil tersebut antara lain :
1. Terbentuknya komitmen SKP kelas I Bandung dalam menjalankan
Undang- Undang nomor 25 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah
nomor 96 tahun 2012 tentang Pelayanan Publik
2. Terselenggaranya pelayanan publik di bidang perkarantinaan yang
tepat waktu dan tepat biaya
3. Adanya pengawasan dan pencegahan gratifikasi dan pungutan liar
(pungli) yang dilakukan secara bersama antara pengawas eksternal
dengan pengawas internal melalui komunikasi dan koordinasi dalam
bentuk pengelolaan pengaduan yang diawasi oleh Ombudsman RI
Wilayah Jawa Barat
4. Tersedianya data/informasi tentang pelayanan karantina, antara lain
persyaratan, mekanisme pelayanan, waktu pelayanan, produk
layanan, serta tarif yang transparan bagi masyarakat pengguna jasa
karantina pertanian
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat yang akan melalulintaskan
media pembawa untuk melaporkannya ke karantina pertanian
6. Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), misalnya nilai
IKM tahun 2015 (82,79) meningkat menjadi 84,86 pada tahun 2016.
Nilai IKM ini merupakan penilaian dari masyarakat pengguna jasa
terhadap pelayanan dari SKP Kelas I Bandung.
7. Menurunnya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat
yang akan melalulintaskan media pembawa melalui tempat
pemasukan/pengeluaran di lingkungan SKP Kelas I Bandung
B. Tindakan Karantina Hewan
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung telah memberikan
pelayanan sertifikasi karantina hewan sebanyak 4.603 permohonan pada
tahun 2016. Pelayanan sertifikasi karantina hewan terdiri dari sertifikat
kesehatan hewan (KH-9) sebanyak 1.346 set, sertifikat sanitasi produk
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 31
hewan (KH-10) sebanyak 743 set, surat keterangan untuk benda lain (KH-
11) sebanyak 156 set dan sertifikat pelepasan (KH-12) sebanyak 2.407
set. Dokumen utama KH yang batal sebanyak 49 dikarenakan ada
kesalahan dalam pengetikan ataupun saat print dokumen.
Pelayanan sertifikasi karantina hewan dilihat dari wilayah kerja yaitu
Bandara Husein Sastranegara yaitu sebesar 4.426 set (96,2%), Terminal
Peti Kemas Gede Bage sebesar 102 set (2,2%), Pelabuhan Laut sebesar
49 set (1,1 %) dan Kantor Pos MPC Bandung sebesar 26 set (0,6%).
1346
743
156
2407
GRAFIK 5. PEMAKAIAN DOKUMEN UTAMA KHKH 9 KH 10 KH 11 KH 12
102
4426
26 46
GRAFIK 6. FREKUENSI SERTIFIKASI KH TAHUN 2016
TPK Gede Bage Bandara Husein Sastranegara
Kantor POS MPC Bandung Pelabuhan Laut Cirebon
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 32
Pelayanan sertifikasi karantina hewan dilihat dari jenis pelayanannya
yaitu ekspor sebanyak 125 kali (2,7%), impor sebanyak 13 kali (0,3%),
antar area keluar sebanyak 2.090 kali (45,4%) dan antar area masuk
sebanyak 2.375 kali (51,6%).
1. Tindakan Karantina Ekspor - Impor
Ekspor sebanyak 125 kali terdiri dari bungkil jagung manis, daging
ular (beku), bird nest, semen beku ( sperma sapi ), kornet, tarantula, undur
undur, kumbang aegus hamatus, ofsetan kupu-kupu, dried butterflies,
tepung asal hewan, dan madu. Negara tujuan ekspor Malaysia, Vietnam,
China, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Australia, France United Kingdom,
Hungary, Philippines, dan Thailand.
Impor sebanyak 13 kali terdiri dari kulit kambing jadi,kulit kanguru,
kulit rusa, ofsetan kupu-kupu, tarantula, kutu hypoaspis berasal dari
negara India, Australia, Germany, Hungary, Philippines dan Polandia.
Pemeriksaan terhadap media pembawa yang diekspor oleh
petugas karantina hewan sudah sesuai dengan standar pelayanan publik
yang ditetapkan. Pelayanan terhadap sertifikasi HBAH di atas rata-rata
dilayani dalam 1-2 hari ditempat pengeluaran yang sudah ditetapkan
13 125
2375
2090
GRAFIK 7. FREKUENSI IMPOR, EKSPOR DAN ANTAR AREA
Impor Ekspor Antar Area Masuk Antar Area Keluar
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 33
Gambar 2. Pemeriksaan kulit kanguru dari negara Australia di Wilker Kantor Pos
2. Tindakan Karantina Antar Area Domestik Keluar
Domestik keluar sebanyak 2.090 kali terdiri dari telur bebek/itik
asin, sosis ayam, iguana, daging unggas, kelinci, burung, daging kelinci,
semen beku (sperma sapi) mencit, tikus putih, anjing, kucing, ayam
Bangkok, tokek,daging sapi, bakso sapi, sosis sapi, bakso ayam,aging
puyuh olahan, sarang burung wallet, kulit sapi jadi, kebab sapi, cacing
sawah beku, cacing tanah, rolade ayam, marmut, nuget ayam, diluent,
provac csf , susu sapi, segar beku, ulat hongkong, hamster, kulit domba
jadi, tahu bakso, daging babi olahan, daging ayam olahan, yoghurt, susu
cair, yoghurt, dan madu.
Daerah tujuan meliputi Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang,
Palembang, Pontianak, Balikpapan, Palangkaraya, Banjarmasin, Tarakan,
Makasar, Manado, Palu, Kendari, Gorontalo, Pare-Pare, Denpasar,
Kupang dan Mataram.
Pengujian laboratorium terhadap bakso dan produk olahan lainnya
dilakukan bersifat monitoring secara periodik. Pengujian terhadap BAH
dan HBAH dengan pemeriksaan TPC. Monitoring dilakukan dikarenakan
sumber daging sudah jelas yaitu dari rumah potong hewan milik Dinas
Pertanian Ketahanan Pangan Kota Bandung, dimana telah dilakukan uji
cemaran mikroba terhadap daging segar sebelum diedarkan ke industri
pengolahan BAH dan HBAH.
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 34
3. Tindakan Karantina Antar Area Domestik Masuk
Domestik masuk sebanyak 2.375 kali terdiri dari sapi, burung, ayam
bangkok, kucing, anjing, daging hewan, kroto, madu, kulit kambing dan
sarang warung walet. Media Pembawa itu berasal dari daerah Medan,
Pekanbaru, Jambi, Padang, Palembang, Pontianak, Balikpapan,
Palangkaraya, Banjarmasin, Makasar, Manado, Denpasar, Kupang.
Gambar 3. Pemeriksaan daging di Wilker Bandara Husein Sastranegara
4. Penilaian Instalasi Karantina Hewan
Pada tahun 2016 SKP I Bandung melaksanakan kegiatan Penilaian
Instalasi Karantina Hewan (IKH) dan Evaluasi penilaian kelayakan IKH
terhadap IKH untuk Hewan Hidup dan IKH untuk produk hewan.
Penilaian IKH dan evaluasi penilaian kelayakan IKH dilaksanakan
berdasarkan penugasan khusus dari Badan Karantina Pertanian. Petugas
tim penilai terdiri dari medik veteriner dan paramedik veteriner yang
dibekali quisioner dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan
Karantina Pertanian.
Penilaian IKH dilaksanakan terhadap beberapa perusahaan terdiri
dari IKH Sapi dan Kerbau, IKH DOC, IKH Satwa Primata, IKPH Telur
Tetas, IKPH HBAH untuk Pakan dan IKPH Daging Jeroan.
Gambar 4. Penilaian IKH Produk Hewan milik PT. Jafpa
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 35
5. Pemantauan Hama Penyakit Hewan Karantina
Pemantauan daerah sebar HPHK dilaksanakan berpedoman pada
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian No.
144/Kpts/OT.160/L/01/2016 tentang pedoman pemantauan daerah sebar
hphk tahun anggaran 2016 dan Surat Keputusan Kepala Stasiun
Karantina Pertanian Kelas I Bandung No. 614/KR.110/L/02/2016 perihal
tim pelaksana pemantauan daerah sebar hphk tahun anggaran 2016.
Hasil pengamatan status dan situasi HPHK diperoleh dari 12 dinas
yang membidangi fungsi keswan, sedangkan 1 dinas belum menyerahkan
kuisioner. Data status dan situasi HPHK disajikan dalam Tabel 5. Dari
Tabel 5 di bawah dapat dilihat bahwa metode pengujian yang digunakan
masih belum merupakan gold standart untuk mengidentifikasi agen HPHK.
Oleh karena itu belum dapat digunakan untuk menyatakan bahwa status
daerah sebar tersebut bebas, tertular atau wabah.
Pengujian yang dapat memastikan adanya agen HPHK tergantung
pada jenis agennya. Agen berupa cacing umumnya dapat dipastikan
dengan pengujian identifikasi. Identifikasi bisa dilakukan terhadap telur,
stadium larva atau stasiun dewasa. Agen berupa bakteri umunya dapat
dipastikan dengan pengujian isolasi, namun beberapa bakteri tertentu
dapat dipastikan hanya dengan uji pewarnaan atau uji serologis. Misalnya
agen Brucella sp cukup menggunakan uji CFT. Agen berupa virus
umumnya dapat dipastikan dengan pengujian PCR, namun ada juga yang
bisa digunakan uji pewarnaan terhadap gejala respon tubuh hostnya.
Misalnya virus Rabies dapat diidentifikasi dari uji FAT.
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 36
Tabel 5. Status dan Situasi HPHK yang di Daerah Sebar Tahun 2016
No. Daerah Sebar Jenis HPHK Status/Situasi
HPHK Jumlah Hasil Uji
Positif
1. Kab. Majalengka Brucellosis Babesiosis Theileriosis
Tertular Tertular Tertular
CFT 3 Ulas darah 1 Ulas darah 6
2. Kab. Sumedang Avian influenza Brucellosis Theileriosis
Tertular Tertular Tertular
PCR 4 CFT 4 Ulas darah 1
3. Kab. Cirebon Theileriosis Tertular Ulas darah 35
4. Kota Cirebon n/a n/a n/a
5. Kota Tasikmalaya n/a n/a n/a
6. Kab. Tasikmalaya Brucellosis Tertular CFT 2
7. Kab. Ciamis n/a n/a n/a
8. Kota Cimahi Avian influenza Brucellosis
Tertular Tertular
PCR 8 CFT 3
9. Kab. Bandung Brucellosis Theileriosis
Tertular Tertular
CFT 26 Identifikasi 4
10. Kab. Bandung Barat Avian influenza Brucellosis Theileriosis
Tertular Tertular Tertular
PCR 5 CFT 80 Ulas darah 35
11. Kota Bandung n/a n/a n/a
12. Kab. Cianjur n/a n/a n/a
Sumber; Data Kuisioner dari dinas yang membidangi fungsi keswan.
Walaupun data – data di atas belum bisa memastikan adanya agen
HPHK tertentu, namun kewaspadaan terhadap HPHK tersebut harus tetap
menjadi perhatian baik bagi petugas karantina maupun dari dinas yang
membidangi fungsi keswan di daerah sebar. HPHK yang perlu diwaspadai
berdasarkan pengumpulan informasi data status dan situasi di daerah
sebar dapat disajikan dalam bentuk grafik 8.
Grafik 8. HPHK Yang Perlu Diwaspadai
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 37
Berdasarkan grafik 8 di atas, Avian influenza masih menjadi HPHK
utama yang perlu diwaspadai bagi petugas karantina pada Stasiun
Karantina Pertanian Kelas I Bandung. Adanya peningkatan kasus flu
burung pada unggas entog di Propinsi Jawa Barat seharusnya
meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan yang lebih tinggi.
Persyaratan pengujian menggunakan PCR bagi lalu lintas unggas antar
area dan ekspor tentunya akan lebih meyakinkan dalam penerbitan
sertifikat kesehatan.
Kasus Brucellosis di Propinsi Jawa Barat juga masih tinggi
terutama pada hewan sapi perah. Pengawasan di tempat – tempat
pengeluaran yang memungkinkan sapi bisa keluar antar area seperti
Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Tanjung Priok juga harus ditingkatkan.
Pengujian hanya menggunakan RBT saja seharusnya tidak cukup bagi
sapi – sapi yang berasal dari Jawa Barat karena potensi negatif palsu
pada pengujian RBT cukup tinggi.
Sementara itu, Theileriosis kini menjadi HPHK yang semakin
mendapat perhatian. Cakupan penyebarannya cukup merata di beberapa
daerah sebar. Potensi kerugian yang diakibatkan oleh Theiliriosis semakin
nyata dirasakan oleh masyarakat. Kewaspadaan terhadap Theiliriosis
mungkin akan dirasakan bagi daerah asal yang akan mengirimkan hewan
ke Jawa Barat karena jika hewan tersebut tertular di daerah yang baru
efeknya akan semakin nampak.
Rabies juga masih menjadi HPHK laten yang sering muncul tak
terduga di beberapa daerah sebar terutama yang memiliki daerah
pegunungan. Garis geografis pegunungan dari mulai Gn. Salak, Gn. Gede
Pangrango, Gn. Halimun, Gn. Malabar, Gn. Guntur hingga Gn.
Papandayan masih berpotensi menjadi siklus endemis predileksi rabies.
Kasus terbaru di Kab. Cianjur ditemukan sebanyak 16 orang digigit anjing
dengan 1 orang meninggal 5 bulan setelah gigitan. Namun disayangkan,
pelaporan yang terlambat menyebabkan kematian pada manusia tidak
dapat dihindarkan dan HPR yang mengigit tersebut tidak ditemukan.
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 38
Secara umum, HPHK di daerah sebar yang terdata adalah Avian
influenza, Brucellosis, Babesiosis dan Theileriosis. Distribusi HPHK
disajikan dalam bentuk peta HPHK yang disajikan dalam Gambar 5.
Gambar 5. Peta HPHK di Daerah Sebar
C. Tindakan Karantina Tumbuhan
SKP Kelas I Bandung telah memberikan pelayanan sertifikasi
karantina Tumbuhan sebanyak sebanyak 19.505 permohonan pada tahun
2016. Pelayanan sertifikasi karantina tumbuhan terdiri dari Sertifikat
Sanitasi Pelepasan Karantina Tumbuhan/PSAT (KT- 9) sebanyak 2.198
set, Phytosanitary Certificate (KT-10) sebanyak 10.329 set, Sertifikat
Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12) sebanyak 14.031 set.
Dokumen utama KT ada yang batal dikarenakan kesalahan dalam
pengetikan ataupun saat print dokumen dan dimusnahkan karena adanya
dokumen baru dengan format dan setingan baru sehingga dokumen
utama yang lama dimusnahkan sebanyak 7.053 set.
Avian Influenza
Brucellosis Avian Influenza Brucellosis Theileriosis
Babesiosis Brucellosis Theileriosis
Theileriosis
Avian Influenza Brucellosis Theileriosis Brucellosis
Theileriosis Brucellosis
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 39
Pelayanan sertifikasi karantina tumbuhan dilihat dari wilayah kerja
terdiri dari Bandara Husein Sastranegara yaitu sebesar 11.492 set (60%),
Terminal Peti Kemas Gede Bage sebesar 3.183 set (16%), Pelabuhan
Laut sebesar 1.457 set (7%) dan Kantor Pos MPC Bandung sebesar
3.373 set (17%).
Pelayanan sertifikasi karantina tumbuhan dilihat dari jenis
pelayanannya terdiri dari ekspor sebanyak 7.109 kali (36%), impor
sebanyak 260 kali (1,7%), antar area keluar sebanyak 11.919 kali (61%)
dan antar area masuk sebanyak 217 kali (1,3%).
2198
10329
14031
GRAFIK 9. PEMAKAIAN DOKUMEN UTAMA KT KT 9 KT 10 KT 12
3183
11492
33731457
GRAFIK 10. FREKUENSI SERTIFIKASI KT TAHUN 2016TPK Gede Bage Bandara Husein SastranegaraKantor POS MPC Bandung Pelabuhan Laut Cirebon
260
7109
217
11919
GRAFIK 11. FREKUENSI IMPOR, EKSPOR DAN ANTAR AREA KT 2016
Impor Ekspor Antar Area Masuk Antar Area Keluar
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 40
Selain melaksanakan kegiatan sertifikasi impor, ekspor dan antar
area, SKP I Bandung juga melaksanakan kegiatan pengawasan perlakuan
dan pemantauan OPTK. Pengawasan perlakuan yaitu pengawasan
tindakan membebaskan media pembawa OPT/OPTK. Pengawasan pada
perlakuan ini dilakukan oleh pihak ketiga, antara lain pengawasan
fumigasi, pelakuan panas dan penetapan instalasi karantina. Sedangkan
Pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK),
tahun 2016 yang merupakan anggaran DIPA tahun 2016.
1. Tindakan Karantina Ekspor
Kegiatan ekspor tahun 2016, merupakan pelayanan sertifikasi yang
dilakukan empat wilayah kerja lingkup SKP I Bandung yaitu Wilker
Pelabuhan Laut Cirebon, Wilker Terminal Peti Kemas Gedebage, Wilker
Bandara Husein Sastranegara dan Wilker Kantor Pos MPC Bandung
serta di SKP I Bandung. Media Pembawa OPTK yang banyak di ekspor
sebanyak 7109 kali adalah perabot rotan, kakao bubuk, kayu albasia,
kakao pasta, bibit tanaman hias, bibit kaktus, kopra, bawang merah, buah
manggis, buah jambu, pakcoy, sayuran buncis, biji kopi dll. Negara tujuan
ekspor yaitu Singapura, Malaysia, Vietnam, Philipina, Jepang, India,
Thailand, Taiwan, China, Hongkong, Pakistan, Libanon, Mesir, Lybia, Arab
Saudi, Spanyol, Hongkong, Belanda, Inggris, Brazil, Jerman, New
Zealand, Australia, Amerika, Yunani, Norwegia, Prancis, Aprika, Arab, dll.
2. Tindakan Karantina Impor
Kegiatan impor SKP Kelas I Bandung sebanyak 260 kali melalui
SKP I Bandung dan wilker Pelabuhan Laut Cirebon, wilker Terminal Peti
Kemas Gede Bage, wilker Kantor Pos MPC Bandung dengan komoditi
kapas serat, bawang merah, lilium, baby pakcoy, jamu-jamuan, benih
kubis. Negara yang mengimpor adalah Australia, Malaysia, Brazil, India,
Belanda, Singapura, Burkino Faso, USA, Inggris.
3. Tindakan Karantina Antar Area
Kegiatan operasional antar area dilakukan empat wilayah kerja
lingkup SKP I Bandung yaitu Wilker Pelabuhan Laut Cirebon, Wilker
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 41
Terminal Peti Kemas Gedebage, Wilker Bandara Husein Sastranegara
dan Wilker Kantor Pos MPC Bandung serta di SKP I Bandung, terdiri dari
domestik masuk dan domestik keluar.
Kegiatan domestik masuk sebanyak 217 kali yaitu tepung sagu, buah
durian, paprika, buah salak, buah duku berasal dari Riau, Selat Panjang,
Padang, Medan, Bali, Batam, Pekanbaru, Palembang dan Lampung.
Kegiatan domestik keluar sebanyak 11.919 kali yaitu benih semangka,
benih paria, benih kubis, bibit kentang, baby pakcoy, buah strawberry,
bibit tanaman hias, bunga mawar, sayuran segar , bibit anggrek oncidium,
bibit mangga, sayuran brokoli, paprika, bibit anggrek dan bibit kaktus.
Adapun daerah tujuannya meliputi wilayah Jawa, Bali, Lombok, Sumatra,
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,
Kupang, Ambon, Papua.
4. Pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
Wilayah pemantauan SKP Kelas I Bandung terdiri dari Kab.
Bandung, Bandung Barat, Garut, Ciamis, Tasikmalaya, Banjar,
Pangandaran, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Kuningan dan
Indramayu. Namun karena keterbatasan anggaran yang hanya dapat
digunakan untuk sekitar empat kabupaten, maka kegiatan Pemantauan
daerah sebar OPT/OPTK tahun 2016 hanya dilaksanakan di empat
kabupaten yaitu Kab. Bandung, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu dan Kab.
Majalengka. Pemilihan lokasi berdasarkan target komoditi dan OPTK
sesuai dengan arahan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 129/
KR.010/L/1/2016 tentang Arahan Pemantauan OPT/OPTK tahun 2016
dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan setelah survey awal.
Dari sekian banyak target OPTK yang diarahkan untuk dipantau,
tidak semuanya dapat dipantau karena keterbatasan anggaran untuk
perjalanan dan bahan pengujian yang tersedia. Dengan demikian di
prioritaskan OPTK A1 yang peluang masuk inangnya (impor) ke wilayah
pemantauan SKP Kls I Bandung cukup tinggi, juga OPTK A2 yang
inangnya banyak dilalulintaskan antar area, serta OPT/OPTK pada
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 42
komoditi unggulan ekspor sehingga dapat membantu akselerasi ekspor
komoditi pertanian yang ada di wilayah pantauan SKP Kelas I Bandung.
Metode pemantauan dilaksanakan dengan cara pengumpulan data
sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui wawancara/
pengumpulan data ke instansi terkait. Sedangkan data primer diperoleh
dengan cara pemantauan OPTK target dan pengambilan sampel tanaman
yang menunjukkan gejala serangan OPTK target dan atau spesimen
OPTK untuk kemudian ditindaklanjuti dengan pengujian di laboratorium.
Tabel 6. Target Pemantauan OPTK Tahun 2016
No. Target Komoditi
Target OPTK
1
Padi
Ephelis oryzae Syd. (Balansia oryzae Hashioka)
Burkholderia glumae, Paraecosmetus pallicornis
Aphelenchoides besseyi, Meloidogyne graminicola
2 Jagung
Peronosclerospora sorghi, P. phillipinensis
Pantoea stewartii, MDMV
Ostrinia nubilalis, Chaetocnema pullicaria
3 Kedelai Peronospora manshurica, TSWV
4 Kentang
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
Erwinia carotovora subsp.artoseptica (ECA) Pectobacterium artosepticum (Patro)
Helminthosporium solani
Globodera rostochiensis, G. pallida
Meloidogyne fallax, M. chitwoodi
5 Tebu Ustilago scitaminea, Stagonospora sacchari
6 Bawang Merah
Cercospora duddidae, Ditylenchus dipsaci
SYSV, OYDV
7 Cabai, Tomat Clavibacter michiganensis subsp.michiganensis
8 Mentimun Pseudomonas syringae pv. Lachryman, Didymella bryoniae
9 Wortel Meloidogyne fallax, M. chitwoodi
10 Anggrek Brevipalpus californicus, Pseudomonas viridiflava
11 Lilium Rhodococcus fascians, SLRSV, ASGV
12 Stroberi R. fascians, SLRSV, Aphelenchoides fragariae
13 Jeruk Brevipalpus californicus, Panonichus ulmi, Phyllocoptru oleivora
14 Mangga Neofusicoccum ribis
15 Alpukat Fusicoccum aesculi, Xyleborus ferrugineus
16 Kelapa
Aceria guererronis, Raoiela indica, Sexava coriaceae, S. nubile, S. karnyi coriacea, S. karnyi, S. nubila.
17 Trapping Bactrocera bryoniae, B. Musae, B. occipitalis, B. Tryoni
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 43
Adapun hasil pemantauan daerah sebar OPT/OPTK disajikan
dalam lampiran 10. Sedangkan kesimpulan hasil pemantauan yaitu :
1. Ditemukan OPTK A1 dari golongan bakteri, Pectobacterium
artosepticum pada tanaman kentang di Kab. Bandung kec. Rancabali
ds. Alam endah, Garis lintang -7.148806 Garis bujur 107.431417.
Sampel kentang tersebut positif di uji dengan ELISA (laboratorium
SKP Kelas I Bandung) dan verifikasi ke BBUSKP dengan hasil positif
dengan metoda PCR
2. Selain P. artosepticum pada kentang juga ditemukan OPTK A1
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, positif diuji dengan
ELISA namun setelah diverifikasi ke BBUSKP dengan metode PCR
hasilnya negatif. Hal serupa yaitu OPTK A1 pada Stroberi
Rhodococcus fascians positif diuji dengan ELISA namun setelah
diverifikasi ke BBUSKP dengan metode PCR hasilnya negatif.
3. Ditemukan 5 OPTK A2 yang pada Permentan no 51 tahun 2015 salah
satu daerah sebarnya di Jawa yaitu: Pada Padi (Ephelis oryzae,
Burkholderia glumae ) pada tebu (Ustilago scitaminea), Pada kentang
(Helminthosporium solani) dan Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis pada cabe dan tomat.
D. Skim Audit Badan Karantina Pertanian (SAB)
Skim Audit Badan Karantina Pertanian yang membawahi kegiatan
operasional tindak karantina yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, terdiri
dari perusahaan kemasan kayu standar ISPM# 15, perusahaan fumigasi
dan perusahaan sebagai tempat tindak karantina yang kemudian
ditetapkan sebagai Instalasi Karantina Pertanian dan sudah mendapat ID
dari Badan Karantina Pertanian.
1. Perusahaan Kemasan Kayu Standar ISPM#15
Perusahaan kemasan kayu standar ISPM#15, binaan SKP Kelas I
Bandung adalah perusahaan kemasan kayu yang berada di wilayah Jawa
Barat, terdiri dari 4 perusahaan, yaitu : PT. Genamo Top International (ID-
075), CV. Riksa Persada (ID-098), CV. Tirtasari (ID-106), PT. Jasa Prima
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 44
Putra (ID-126). Kegiatan perlakuan dan sertifikasi kemasan kayu dibawah
pengawasan dan binaan Karantina Tumbuhan.
2. Perusahaan Fumigasi
Fumigator, merupakan perusahaan fumigasi standar AQIS dan
Badan Karantina Pertanian, binaan wilayah Stasiun Karantina Pertanian
Kelas I Bandung. Terdiri dari lima perusahaan dengan menggunakan
Methyl bromide (CH3Br) dan satu Perusahaan dengan menggunakan
bahan kimia Phospin (PH3), adapun perusahaan sebagai berikut :
1) PT. Keraton Alam Indonesia (ID. 0005 MB)
2) PT. Kreasi Mandiri (ID. 032 MB)
3) CV. Jasprim Putra (ID. 0104 MB)
4) CV. Triana Bhakti (ID. 0115 MB)
5) PT. Duta Artha Selaras (ID. 0116 MB)
Dari kelima perusahaan yang merupakan binaan Stasiun Karantina
Pertanian Kelas I Bandung, terdapat satu perusahaan Fumigasi binaan
BBKT Tanjung Priok, layanan di wilayah Bandung, yaitu CV. Bintang
Fumindo (ID-0131MB). Berikut rekapitulasi kegiatan opersional
perusahaan fumigasi :
Tabel 7. Rekapitulasi Laporan Pelayanan Fumigasi MB Tahun 2016
No Perusahaan (No. Reg)
Jumlah Penggunaan MB
(Kg)
Frek Ket.
1. CV. Jasprim Putra ID (104) MB1 681,73 225 Freq. Sertifikat
2. PT. Duta Artha Selaras ID (116) MB
56,2 38 Freq. Sertifikat
3. CV. Triana Bhakti ID (115) MB 232,2 59 Freq. Container
(55x40’, 4x20’)
4. PT. Keraton Alam Indonesia ID (058) MB
198,93 210 Freq. Sertifikat
5. CV. Kreasi Mandiri ID (032) MB 1.194,8 284 Freq. Sertifikat
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 45
Tabel 8. Rekapitulasi Laporan Marking Kemasan Kayu Tahun 2016
No Perusahaan
(No. Reg)
Jumlah Marking Kemasan Kayu Frek Ket
MB HT
1. PT. Genamo Top Internasional ID (075)
- 52229 PCS 21
2. CV. Tirtasari ID (106) 3030 PCS
3382 PCS 215
3. CV. Jasprim Putra ID (126) 808 PCS 935 PCS 17
4. CV. Riksa Persada ID (098) - 2.259,50
M3 51
Jumlah total 304
3. Penetapan Tempat Lain Tindakan Karantina dan Instalasi
Karantina Tumbuhan
Dalam rangka mencegah masuknya organisme pengganggu
tumbuhan karantina (OPTK) dari luar ke dalam negara Indonesia, ataupun
penyebaran di dalam negara Indonesia/ antar area, maka tupoksi
karantina tumbuhan perlu ditunjang sarana dan prasarana yang memadai,
sehingga perlu ditetapkannya tempat lain untuk pemeriksaan komoditi
yang akan diekspor, impor ataupun diantar areakan.
Penetapan tempat lain sebagai tempat pemeriksaan dan tindak
karantina, adalah suatu tempat di luar instalasi karantina tumbuhan yang
dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina. Sehingga
dapat memperlancar pelaksanaan tindak karantina di tempat pemasukan
dan pengeluaran. Persetujuan tempat lain sebagaimana diperuntukkan
bagi pelaksanaan tindakan karantina berupa pemeriksaan, penahanan,
perlakuan, dan/atau pemusnahan.
Perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai tempat lain tindak
karantina, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :
38/Permentan/OT.140/3/2014, tentang tindakan karantina tumbuhan di
luar tempat pemasukan dan pengeluaran.
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 46
Surat Keputusan Penetapan Tempat lain tindak karantina,
dikeluarkan oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung, Tahun
2016 terdiri dariyang sudah ditetapkan 29 perusahaan ekspor maupun
impor. Terdiri dari : PT. Agri Nusa Sejati; CV. Indoagri Lestari; CV. Alba
Barokah; PT. Gerbang Surya Permai; PT. Romana Wicker; CV. Putra
Harapan Jaya Sentosa; PT. Findora Internusa; PT. Cirebon Furniture;
PT.Hymsa Indotraco; PT. Lestari Mahaputra Buana; Andi Trihono ; CV.
Trijaya Mulia Karya ; CV.Azara Succulent ; Kelompok Tani Citrun Jaya,
Garut; CV. Sanindo Putra ; PT. Albasi Priangan Lestari ; PT.
Papandayan Cocoa Industries; PT. Bineatama Kayone Lestari ; PT.
Selamat Prama Arta; PT. Inka Mutiara Mas; PT. Sinar Pelita Jaya
Abadi; CV. Javakakao Industria; PT. Alamanda Sejati Utama; PT. Takii
Indonesia; PT. Grand Textile Indonesia ; PT. Kewalram Indonesia dan
PT. Adetex Industries.
Perusahaan yang ditetapkan sebagai Instalasi Karantina Tumbuhan
(IKT) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :
73/Permentan/OT.140/12/ 2012, Tentang Persyaratan dan Tata Cara
Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan
Hukum, dan Surat Keputusan ditetapkan Badan Karantina Pertanian.
Perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai IKT di wilayah SKP
Kelas I Bandung, tahun 2015 adalah empat perusahaan yang terdiri dari
PT. Embee Plubon, PT. Japfa Comfeed, CV. Agrotani Central farm dan
PT. Deliana Karya Mandiri yang merupakan perpanjangan yang sudah
ditetapkan oleh BBKP Tanjung Priok.
E. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan
Perkarantinaan
SKP Kelas I Bandung telah melakukan pengawasan terhadap
beberapa tempat berdasarkan laporan masyarakat diantaranya
pengawasan ke Pelabuhan Laut Balongan Kabupaten Indramayu.
Laporan dari petugas yang ditugaskan melakukan pengawasan ke
tempat-tempat tersebut tidak menemukan adanya pelanggaran peraturan
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 47
perkarantinaan secara langsung. Namun laporan dari informan diperoleh
kesimpulan bahwa masih adanya peluang pemasukan/pengeluaran
media pembawa HPHK/OPTK tanpa persyaratan karantina.
Kegiatan penindakan pelanggaran peraturan karantina masih
terbatas kepada media pembawanya berupa tindakan pemusnahan.
Tindakan pemusnahan dilakukan karena pemilik tidak bersedia
melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak bersedia
dilakukan re-ekspor. Pemusnahan dilakukan secara sederhana melalui
pembakaran langsung di dalam incenerator milik SKP Kelas I Bandung
dan bekerja sama dengan tempat pembakaran di Gunung Kapur
Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat.
Gambar 6. Pemusnahan Media Pembawa HPHK di Kecamatan Cipatat
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 48
Gambar 7. Pemusnahan media pembawa di incenerator
SKP Kelas I Bandung
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 49
BAB IV KEGIATAN UPAYA KHUSUS
SWASEMBADA PADI, JAGUNG DAN KEDELAI DI PROPINSI JAWA BARAT
Pembangunan pertanian menjadi perhatian serius pemerintah dalam
setiap tahapan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rangka
menuntaskan kompleksnya permasalahan, tantangan dan peluang yang
dihadapi. Sasaran program dan kebijakan pengembangan sektor tanaman
pangan merupakan salah satu strategi kunci dalam memacu pertumbuhan
ekonomi pada masa yang akan datang. Selain berperan sebagai sumber
penghasil devisa yang besar, juga merupakan sumber kehidupan bagi
sebagian besar penduduk Indonesia.
Komoditi tanaman pangan memiliki peranan pokok sebagai pemenuh
kebutuhan pangan, pakan dan industri dalam negeri yang setiap tahunnya
cenderung meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan
berkembangnya industri pangan dan pakan sehingga dari sisi ketahanan
pangan nasional fungsinya menjadi amat penting dan strategis.
Provinsi Jawa Barat berperan penting dalam pangan nasional, baik
sebagai produsen terbesar maupun konsumen terbesar. Jumlah
penduduk di Jawa Barat merupakan yang terbesar nasional sebanyak 46
juta jiwa. Di sisi lain, kontribusi produksi padi yang dihasilkan adalah yang
terbesar di tingkat nasional (peringkat ke-2 setelah Provinsi Jawa Timur)
sebanyak ±16%. Pemenuhan kebutuhan untuk konsumsi dalam daerah
secara umum sudah terpenuhi bahkan diperkirakan terjadi surplus pada
tahun 2014 sebesar 2.488.627 ton beras dari jumlah produksi gabah
sebesar 11.644.899 ton (ATAP BPS 2014), sedangkan jumlah surplus
pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 2.273.392 ton beras dari jumlah
produksi gabah sebesar 11.373.144 ton (ATAP BPS tahun 2015).
Pembangunan pertanian difokuskan pada 3 (tiga) komoditas yaitu
melalui program Upaya khusus padi, jagung, dan kedelai (Upsus Pajale).
Pada kegiatan Upsus pajale, strategi dan upaya dilakukan untuk
peningkatan luas tanam dan produktivitas di daerah-daerah sentra
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 50
produksi pangan. Operasioanalisasi pencapaian target di lapangan
dilaksanakan secara all in untuk mensukseskan program yaitu dengan
penyediaan anggaran, tenaga, perbaikan jaringan irigasi yang rusak,
bantuan pupuk, ketersedian benih unggul yang tepat (jenis/varietas,
jumlah, tempat, waktu, mutu, harga), bantuan traktor dan alsintan lainnya
untuk mendukung persiapan, panen dan pasca panen termasuk kepastian
pemasarannya.
Upsus pajale dilaksanakan serentak di beberapa provinsi antara
lain Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur.
Pendampingan/pengawalan Upsus merupakan faktor penting
dalam pencapaian target produksi yaitu dengan mengerahkan sumber
daya yang tersedia di Kementerian Pertanian. Setiap eselon 2 di
Kementerian mendapat tugas untuk mengawal pelaksanaan Upsus di
Kabupaten sentra produksi pajale. Dukungan dari TNI Angkatan Darat
juga diperoleh dengan ditandatanganinya MOU antara Menteri Pertanian
RI dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) bahwa seluruh Babinsa
akan membantu petani agar program swasembada pangan ini dapat
terwujud pada tahun 2017. Dukungan dari jajaran TNI ini telah diwujudkan
sejak persiapan pertanaman sampai pengawalan benih dan pupuk.
Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Bandung merupakan
salah satu Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Karantina Pertanian yang
mendapat tugas mendukung peningkatan produksi pangan khususnya
padi, jagung dan kedelai di Jawa Barat. Kepala Stasiun Karantina
Pertanian Kelas I Bandung merupakan salah satu anggota Tim kegiatan
UPSUS Pajale wilayah Jawa Barat, dimana ketua Tim adalah Kepala
Badan Karantina Pertanian. Tugas yang diberikan kepada Stasiun
Karantina Pertanian Kelas I Bandung antara lain membantu
operasionalisasi, konsolidasi dan koordinasi Tim Upsus Pajale Jawa Barat
yang antara lain dalam meningkatkan percepatan pencapaian target luas
tambah tanam, mempercepat pencapaian serapan gabah oleh Bulog,
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 51
mengatasi kendala di pertanaman maupun penyediaan bantuan-bantuan,
mobilisasi alsintan, gerakan-gerakan tanam dan panen raya untuk
memberi semangat para insan pertanian dan mengkaunter berita - berita
yang merugikan upaya upsus pajale dan juga membantu mengendalikan
serangan hama maupun OPT yang relevan dengan tugas-tugas POPT
yang dimiliki Karantina Pertanian Bandung.
Anggaran Upsus Tahun 2016 sebesar Rp.40.500.000,-
dialokasikan untuk kegiatan konsolidasi yaitu menghadiri rapat koordinasi
antar instansi terkait dan pusat dalam kegiatan mengumpulkan data
serapan gabah (padi), jagung dan kedelai, menghadiri kegiatan gerakan
percepatan luas tambah tanam (LTT) dan kegiatan kunjungan kerja
Presiden atau Menteri Pertanian dalam rangka konsolidasi, kegiatan
gerakan panen raya padi, jagung, kedelai dan bawang merah.
Gambar 8. Kunjungan Kerja Menteri Pertanian dalam rangka panen raya dan percepatan tanam padi, jagung dan kedelai di Kabupaten Bandung
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 52
Pada tahun 2016, dengan adanya program Upsus Pajale telah
berhasil diperoleh produksi padi di Jawa Barat sebesar 12.149.513 ton
GKG. Hasil ini meningkat sebesar 6,83% apabila dibandingkan dengan
tahun 2015. Secara rinci pencapaian produksi padi di Jawa Barat dalam 5
(lima) tahun terakhir sebagaimana tabel 9 di bawah ini.
Tabel 9. Realisasi Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi 5 Tahun Terakhir (2012-2016) di Propinsi Jawa Barat
No Tahun Luas Panen Produktivitas Produksi
Ha % Ku/Ha % Ton GKG %
1 2011 1.964.466 - 59,22 - 11.633.891 -
2 2012 1.918.799 -2,32 58,74 -0,81 11.271.861 -3,11
3 2013 2.029.891 5,79 59,53 1,34 12.083.162 7,20
4 2014 1.979.799 -2,47 58,82 -1,19 11.644.899 -3,63
5 2015 1.857.612 -6,17 61,22 4,08 11.373.144 -2,33
6 2016 2.006.956 8,04 60,54 -1,11 12.149.513 6,83
7 Rerata 5 tahun 1.958.611 0,57 59,77 0,46 11.704.516 0,99
8 Rerata 3 tahun 1.948.122 -0,20 60,19 0,59 11.722.519 0,29
Ket : Tahun 2011-2015 adalah angka tetap (ATAP) BPS Tahun 2016 adalah angka prakiraan hasil Rakor Kementan-BPS, Oktober 2016
Berdasarkan tabel 9, dapat diketahui bahwa pencapaian tahun 2016
sebagai berikut :
1. Luas panen meningkat sebesar 8,04% dibanding tahun 2015;
2. Produktivitas menurun sebesar 1,12% dibanding tahun 2015; dan
3. Produksi meningkat sebesar 6,83% dibanding tahun 2015.
Keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2016 merupakan bukti nyata
suksesnya kinerja tanaman pangan secara umum. Keberhasilan kinerja
tersebut merupakan buah kerja keras seluruh tim yang terlibat dalam Tim
Upsus Pajale.
Sama seperti komoditas padi, pada tahun 2016 telah dicapai
produksi komoditas jagung yang tertinggi di Jawa Barat, sebagaimana
data yang dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini.
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 53
Tabel 10. Realisasi Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung 5 Tahun Terakhir (2012-2016) di Propinsi Jawa Barat
No Tahun Luas Panen Produktivitas Produksi
Ha % Ku/Ha % Ton GKG %
1 2011 147.152 - 64,23 - 945.104 -
2 2012 148.601 0,98 69,22 7,77 1.028.653 8,84
3 2013 152.923 2,91 72,06 4,10 1.101.998 7,13
4 2014 142.964 -6,51 73,24 1,64 1.047.077 -4,98
5 2015 126.828 -11,29 75,69 3,35 959.933 -8,32
6 2016 187.701 48,00 81,76 8,02 1.534.612 59,87
7 Rerata 5 tahun 151.803 6,82 74,39 4,97 1.134.455 12,51
8 Rerata 3 tahun 152.498 10,07 76,90 4,33 1.180.541 15,52
Ket : Tahun 2011-2015 adalah angka tetap (ATAP) BPS Tahun 2016 adalah angka prakiraan hasil Rakor Kementan-BPS, Oktober 2016
Berdasarkan tabel 10, dapat diketahui bahwa pencapaian tahun
2016 sebagai berikut :
1. Luas panen meningkat sebesar 48,00% dibanding tahun 2015;
2. Produktivitas meningkat sebesar 8,02% dibanding tahun 2015; dan
3. Produksi meningkat sebesar 59,87% dibanding tahun 2015
Kedelai merupakan komoditas utama ketiga setelah padi dan jagung
karena perannya yang penting sebagai pemenuh kebutuhan pangan
pokok masyarakat. Komoditas ini meskipun bukan sebagai bahan
makanan pokok, akan tetapi merupakan bahan makanan pendamping,
seperti: tempe, tahu, kecap, dan lain-lain, tingkat permintaan pasarnya
sangat tinggi setiap tahunnya.
Tingginya permintaan pasar, sejalan dengan bertambahnya jumlah
penduduk dan tingkat pendidikan masyarakat, sehingga bahan pangan
yang diperlukan semakin beragam.
Produksi kedelai di Jawa Barat lima tahun terakhir mengalami
fluktuasi, dan mencapai nilai produksi tertinggi pada tahun 2014. Untuk
mengatasi hal ini, pemerintah telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan
kedelai dengan beberapa kebijakan, diantaranya dengan upaya
peningkatan produktivitas dan produksi maupun dengan menjaga
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 54
stabilitas harga dengan menerbitkan harga pembelian pemerintah (HPP).
Namun upaya tersebut belum berhasil mempertahankan pencapaian
produksi tinggi pada tahun 2014.
Produksi kedelai pada tahun 2016 menurun 7,11% dibanding tahun
2015. Secara rinci pencapaian produksi kedelai di Propinsi Jawa Barat
dalam 5 (lima) tahun terakhir (2012-2016) sebagaimana tercantum pada
tabel 11 di bawah ini.
Tabel 11. Realisasi Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai 5 (Lima) Tahun Terakhir (2012-2016) di Propinsi Jawa Barat
Ket : Tahun 2011-2015 adalah angka tetap (ATAP) BPS Tahun 2016 adalah angka prakiraan hasil Rakor Kementan-BPS, Oktober 2016
Berdasarkan tabel 11, dapat diketahui bahwa pencapaian tahun
2016 sebagai berikut :
1. Luas panen menurun sebesar 9,13% dibanding tahun 2015;
2. Produktivitas meningkat sebesar 2,24% dibanding tahun 2015; dan
3. Produksi menurun sebesar 7,11% dibanding tahun 2015.
Produksi kedelai yang belum maksimal ini dipengaruhi oleh
beberapa faktor, diantaranya kondisi iklim sepanjang tahun 2016 yang
tidak mendukung upaya budidaya kedelai.
Ha % Ku/Ha % Ton BK %
1 2011 35.674 - 15,74 - 56.166 -
2 2012 30.345 -14,94 15,63 -0,73 47.426 -15,56
3 2013 32.813 8,13 14,82 -5,18 48.636 2,55
4 2014 70.719 115,52 16,30 9,98 115.261 136,99
5 2015 60.172 -14,91 16,44 0,87 98.938 -14,16
6 2016 54.679 -9,13 16,81 2,24 91.908 -7,11
7 Rerata 5 Tahun 49.746 16,93 16,17 1,44 80.434 20,54
8 Rerata 3 Tahun 61.857 30,49 16,50 4,36 102.036 38,57
No TahunLuas Panen Produktivitas Produksi
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 55
Berdasar data pada tabel-tabel diatas, dapat diketahui bahwa
produksi padi pada tahun 2016 di Propinsi Jawa Barat sudah melampaui
target. Wilayah Jawa Barat sudah dapat dikatakan berhasil melaksanakan
sebagian swasembada pangan utamanya padi. Beberapa indikator
membuktikan bahwa Indonesia pada tahun 2016 tidak melakukan impor
beras, padahal sebelumnya Indonesia selalu impor beras.
Pada tahun 2016 juga, Jawa Barat telah berhasil melakukan ekspor
beras ke beberapa negara serta adanya pendistribusian beras ke luar
Provinsi Jawa Barat yang pengeluarannya melalui pemeriksaan Karantina
Pertanian di Pelabuhan Laut Cirebon antara lain ke Provinsi Nangroe
Aceh Darusalam dan Provinsi Kalimantan Selatan.
Gambar 9. Pemeriksaan beras di palka kapal laut yang dilakukan oleh petugas Wilker Pelabuhan Laut Cirebon
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 56
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari pelaksanaan kegiatan SKP Kelas I Bandung TA 2016 yang telah
dipaparkan dan disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Kegiatan operasional dan administrasi SKP Kelas I Bandung TA
2016 secara umum telah berjalan dengan baik dan banyak
mengalami kemajuan.
2. Sampai akhir tahun 2016, jumlah pegawai sebanyak 45 orang.
Jumlah pegawai tersebut,masih belum cukup memenuhi beban
kerja, sehingga masih terjadi perangkapan tugas.
3. SKP Kelas I Bandung mengelola anggaran DIPA TA 2016 sebesar
Rp. 8.015.550.000 dengan realisasi sebesar Rp. 6.542.421.953
atau sebesar 81,62%.
4. Realisasi PNBP sampai dengan 31 Desember 2016 adalah
sebesar Rp. 1.052.059.506 atau mencapai 198,89% dari estimasi
pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.528.966.365. Realisasi
Pendapatan TA 2016 mengalami kenaikan sebesar 22,18%
dibandingkan TA 2015
5. Pada tahun 2016, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
telah memberikan pelayanan sertifikasi karantina hewan sebanyak
4.603 permohonan. Pelayanan sertifikasi karantina hewan terdiri
dari sertifikat kesehatan hewan (KH-9) sebanyak 1.346 set,
sertifikat sanitasi produk hewan (KH-10) sebanyak 743 set, surat
keterangan untuk benda lain (KH-11) sebanyak 156 set dan
sertifikat pelepasan (KH-12) sebanyak 2.407 set. Dokumen utama
KH yang batal sebanyak 49 dikarenakan ada kesalahan dalam
pengetikan ataupun saat print dokumen.
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 57
6. Pada tahun 2016, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
telah memberikan pelayanan sertifikasi karantina tumbuhan
sebanyak 19.505 permohonan. Pelayanan sertifikasi karantina
tumbuhan terdiri dari Sertifikat Sanitasi Pelepasan Karantina
Tumbuhan/PSAT (KT- 9) sebanyak 2.198 set, Phytosanitary
Certificate (KT-10) sebanyak 10.329 set, Sertifikat Kesehatan
Tumbuhan Antar Area (KT-12) sebanyak 14.031 set. Dokumen
utama KT yang batal dikarenakan kesalahan pengetikan atau saat
print dokumen dan dimusnahkan karena adanya dokumen baru
dengan format dan setingan baru sebanyak 7.053 set.
7. Dalam rangka mendukung peningkatan produksi pangan
khususnya padi, jagung dan kedelai yang menjadi prioritas utama
swasembada pangan nasional, SKP I Bandung telah ikut
melaksanakan kegiatan UPSUS Pajale yang kegiatannya antara
lain berupa operasionalisasi, konsolidasi dan koordinasi Tim
Upsus Pajale Jawa Barat dalam upaya meningkatkan percepatan
pencapaian target luas tambah tanam, mempercepat pencapaian
serapan gabah oleh Bulog, mengatasi kendala di pertanaman
maupun penyediaan bantuan-bantuan, mobilisasi alsintan,
gerakan-gerakan tanam dan panen raya untuk memberi semangat
para insan pertanian dan mengkaunter berita - berita yang
merugikan upaya upsus pajale dan juga membantu
mengendalikan serangan hama maupun OPT yang relevan
dengan tugas-tugas POPT yang dimiliki Karantina Pertanian
Bandung.
B. SARAN
1. Perlunya penambahan jumlah pelatihan/magang/in house
training untuk pegawai teknis dan non teknis sehingga
kemampuan mendiagnosa/ mengidentifikasi hama dan penyakit
tumbuhan/hewan menjadi lebih akurat dan pelatihan administrasi
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bandung
Laporan Tahunan 2016 58
yang berkesinambungan dalam upaya mencapai kinerja yang
optimal.
2. Perlunya peningkatan peran serta masyarakat pengguna jasa
karantina dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait dalam
rangka kegiatan akreditasi laboratorium serta untuk menghindari
terjadinya pelanggaran pada komoditi yang dilalulintaskan.
3. Perlunya penambahan SDM fungsional tertentu (POPT, Medik
Veteriner dan Paramedik Veteriner) sebagai benteng terdepan
cegah tangkal Hama Penyakit Hewan dan Tumbuhan (HPHK dan
OPTK).
4. Perlunya penambahan sarana prasarana untuk menunjang
peningkatan pelayanan publik