laptah 2016

8/18/2019 laptah 2016

1/51

Mahkamah Syar’iyah Sigli 2015

Laporan Tahunan Mahkamah Syar’iyah Sigli Tahun 2015 1

PE N D A H U L U A N

Penyampaian laporan tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah Sigli

merupakan wujud keterbukaan dan akuntabilitas publik. Seiring dengan masukan dan kritik dari

berbagai pihak, penyusunan buku laporan tahunan terus diperbaiki baik dari segi kelengkapan,

keakuratan data, maupun tata letak yang lebih sempurna sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah

Agung nomor 525-1/SEK/KU.01/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015.dan tindak lanjut Surat Ketua

Mahkamah Syar’iyah Aceh nomor:W1-A/1480/OT.01.2/XI2015 Tanggal 25 November 2015

Laporan tahunan ini menyajikan data-data selama tahun 2015 tentang kondisi terkini

Mahkamah Syar’iyah Sigli baik tentang struktur organisasi, Pembinaan dan pengelolaan sumber daya

manusia, keadaan perkara, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, dukungan

teknologi informasi, regulasi maupun pengawasan.

Selanjutnya dapat kami sampaikan dalam laporan ini beberapa hal sebagai berikut:

A. Kebijakan Umum Peradilan

Mahkamah Syar’iyah Sigli telah mempersiapkan diri dengan berbagai kegiatan seperti

dengan menata kembali organisasi dan tata kerja peradilan dengan memanfaatkan SDM

(Sumber Daya Manusia) yang tersedia. Untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada antara

lain mengadakan / mengikuti berbagai seminar tentang ekonomi syari’ah, diskusi tentang

ekonomi syari’ah, pelatihan-pelatihan serta berbagai kegiatan lainnya yang bersifat teknis

yudisial dan non yudisial yang kesemuanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

serta wawasan ilmu pengetahuan bagi aparat Mahkamah Syar’iyah Sigli.

Disamping itu melalui DIPA tahun 2015 Mahkamah Syar’iyah Sigli serta jajarannya

telah melaksanakan kegiatan-kegiatan baik pembangunan fisik (bidang sarana dan prasarana)

dan non fisik (berupa kegiatan peningkatan SDM).

Sejak dicanangkannya kembali Pembaruan Mahkamah Agung RI termasuk badan

peradilan yang ada di bawahnya, maka pada tahun 2015 Pimpinan Mahkamah Syar’iyah Sigli

dalam melaksanakan kebijakannya memprioritaskan program.

a. Program Reformasi Birokrasi

Program reformasi birokrasi berkenaan dengan adanya upaya untuk memperbaiki dan

meningkatkan kinerja pengadilan. Untuk itu dimulai dengan Tupoksi peradilan yakni adanya

B A B I

8/18/2019 laptah 2016

2/51


transparansi putusan, management informasi teknologi dan management SDM. Hal ini

sejalan dengan apa yang disampaikan dalam laporan tahun 2015 ini yang menjadi Program

Reformasi Birokrasi. Harapan kita program reformasi birokrasi dapat menciptakan birokrasi

yang bersih, efisien, transparan, akuntable dalam memberikan pelayanan prima.

b. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Sejak dicanangkannya SK KMA 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di

pengadilan dan SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan di

Pengadilan, pada era informasi yang semakin transparan, maka Mahkamah Syar’iyah Sigli

tidak mau ketinggalan dalam memperbaiki akses informasi masyarakat pada informasi

pengadilan seperti putusan, biaya perkara, alur perkara, struktur organisasi, dan lain-lain

baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding. Untuk itu sejak Januari 2009 salah satu

bentuk implementasi SK tersebut di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Sigli masyarakatdapat mengakses putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli melalui website www.ms-

sigli.go.id/infoperkara.badilag.net dan direktoriputusanmahkamahagung.go.id

c. Program Pembinaan Peningkatan SDM

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia (SDM) pada institusi manapun sangatlah

penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia adalah roda penggerak system yang

telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang

dapat bekerja sama, berintegritas, berwibawa, kuat, berdaya guna, cakap, berkualitas,

professional dan sadar akan tanggung jawabnya dalam menggerakkan roda institusi, karena

itu penting untuk mengelola SDM dengan tepat dan cermat. Kualitas dan kemampuan SDM

di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Sigli harus tercermin dalam sikap yang menjunjung

tinggi kejujuran, bersih, berwibawa, bertanggung jawab dan berintegritas.

B. Visi dan Misi

Visi Mahk amah Syar’iyah Aceh, yaitu : “ Terwujudnya Mahkamah Syar’ iyah Sigli

yang Agung” .

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan beberapa misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan ;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan ;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Penjelasan keempat misi Mahkamah Syar’iyah Sigli yang digagas, dalam rangka

memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung” adalah sebagai berikut :

8/18/2019 laptah 2016

3/51


a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya

kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan

peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim

dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi

kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara

efektif.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek

kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat

dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan peyelenggaraan pengadilan yang

dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangunpemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah

hukum yang berkembang.

b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.

Tugas Mahkamah Syar’iyah Sigli adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah

Syar’iyah Sigli mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh

keadilan dalam meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan

yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif,

karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan

atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu

proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan

kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah Sigli, selain menyentuh

aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan

meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang

adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan

pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan Mahkamah Syar’iyah Sigli akan menentukan percepatan gerak

perubahan Mahkamah Syar’iyah Sigli. Peran pimpinan Mahkamah Syar’iyah Sigli, selain

menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-

8/18/2019 laptah 2016

4/51


kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang

pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di

pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non teknis, secara operasional, pimpinan

Mahkamah Syar’iyah Sigli dibantu oleh pelaksana bidang kesekretariatan. Dengan kata

lain, pimpinan Mahkamah Syar’iyah Sigli harus memiliki kemampuan yudisial dan non

yudisial.

Untuk terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pimpinan Mahkamah Syar’iyah Sigli menitik

beratkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan dengan membangun dan

mengembangkan kemampuan yudisial dan non yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi Mahkamah Syar’iyah Sigli merupakan faktor penting untuk

mengembalikan kepercayaan pencari keadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukandengan mengefektifkan sistem pengawasan, pelayanan publik serta publikasi putusan-

putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban

publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan

pengemban kepentingan di dalam Mahkamah Syar’iyah Sigli itu sendiri. Melalui

keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil Mahkamah Syar’iyah Sigli akan

mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan

pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka

dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan

proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil Mahkamah

Syar’iyah untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi dimaksud Mahkamah Syar’iyah Sigli

menetapkan tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima

tahun. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara ;

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim ;

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaia perkara ;

4. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acess to justice) ;

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ;

6. Meningkatnya kualitas pengawasan ;

7. Peningkatan kualitas SDM ;

8/18/2019 laptah 2016

5/51


C. RENCANA KERJA STRATEGIS

Mahkamah Syar’iyah Sigli dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut dalam

tahun 2015 telah menyusun suatu rencana strategik baik yang menyangkut tugas pokok dan

fungsi juga rencana strategi peningkatan sarana dan prasarana dan akan kembali diperbaharui

pada tahun 2015, adapun rencana strategis yang dibuat pada tahun 2015-2019 dengan rincian

sebagai berikut :

N

o

Kinerja

Utama

Indikator Kinerja

Utama

Penjelasan Penanggung Jawab Sumber Data

1 MenjagaKemandi

rian

badan

Peradilan

1. Peningkatan

Pelaksanaan

Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

2. Pengadaan

Sarana danPrasarana

Mahkamah

Syar’iyah Sigli

a. Prosentase pencapaian

penyelenggaraan

operasional

perkantoran

b. Prosentase pencapaian

penyediaan sarana danprasarana.yang

mendukung

penyelenggaraan

peradilan.

Panitera/Sekretaris

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

Laporan Bulanan,

Laporan Tahunan

2 Memberikan

Pelayana

n Hukum

yang

Berkeadil

an

kepada

PencariKeadilan

1. Peningkatan

penyelesaian

perkara

2. Peningkatan

Manajemen

Peradilan

a. Jumlah Perkara yang

diterima

b. Jumlah perkara yang

diselesaikan

c. Jumlah Sisa Perkara

a. Jumlah Penyelesaian

Perkara

b. Sidang Keliling

c. Perkara Prodeo

d. Sidang Terpadu

Panitera/Sekretaris

Panitera/Sekretaris

Ketua

Ketua

Panitera/Sekretaris

Ketua

Panitera/Sekretaris

Ketua

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan.

Laporan Bulanan,

Laporan Tahunan

Laporan Bulanan,Laporan Tahunan

Laporan Bulanan,

Laporan Tahunan

Laporan Tahunan

Laporan Tahunan

3 Meningk atkan

Kualitas

Kepemimpinan

Badan

Peradilan

Peningkatan Kualitas

SDMa. Jumlah Pegawai yang

dibina melalui Bimtek

Teknis Non Yudisial

b. Jumlah Pegawai yang

dibina melalui Bimtek

Teknis Yudisial

Ketua dan

Panitera/Sekretaris

Ketua dan

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan,

Laporan Tahunan,

Laporan Bulanan,

Laporan Tahunan

4 Meningk

atkan

Kredibilit

as danTranspar

1. Pembinaan dan

Pengawasan/Moni

toring

1. Pembinaan dan

Pengawasan/ Monitoring

a. Jumlah pengaduanyang ditindaklanjuti

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan.

Laporan Bulanandan Laporan

8/18/2019 laptah 2016

6/51


ansi

Badan

Peradilan 2. Penyelesaian

Pengaduan

Masyarakat

3. Peningkatan

aksesibilitasmasyarakat

terhadap peradilan

(acces to justice)

b. Prosentase temuan yg

ditindaklanjuti

c. Prosentase Perkara

yang dipublikasikan

Panitera/ Sekretaris

Panitera/ Sekretaris

Tahunan.

Laporan Bulanan

dan Laporan

Tahunan.

Laporan Bulanan

dan LaporanTahunan

Sedangkan Penetapan Kinerja tahun 2015 sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai

berikut :

MATRIK PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT)

NO. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Menjaga Kemandirianbadan Peradilan

1. Peningkatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

a. Prosentase pencapaian penyelenggaraan operasional

perkantoran

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Mahkamah Syar’iyah Sigli

b. Prosentase pencapaian penyediaan sarana dan prasarana

yang mendukung penyelenggaraan peradilan.

100%

100%

2. Memberikan PelayananHukum yang Berkeadilan

kepada Pencari Keadilan

1. Peningkatan penyelesaian perkara

a. Jumlah Perkara yang diterima

b. Jumlah perkara yang diselesaikanc. Jumlah Sisa Perkara

2. Peningkatan Manajemen Peradilan

a. Pemberkasan Perkara / minutasi

678 pkr

689 pkr15 pkr

723 Pkr

3. Meningkatkan KualitasKepemimpinan Badan

Peradilan

Peningkatan Kualitas SDM

a. Jumlah Pegawai yang dibina melalui Bimtek Teknis Non

Yudisial

b. Jumlah Pegawai yang dibina melalui Bimtek Teknis Yudisial

7 keg (9 org )

10 keg (14 org)

4. Meningkatkan

Kredibilitas danTransparansi Badan

Peradilan

1. Pembinaan dan Pengawasan/Monitoring

2. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

a. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

b. Jumlah temuan yg ditindaklanjuti

3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (accesto justice)

b. Prosentase Perkara yang dupublikasikan

3 keg (25 org)

2 pengaduan

1 temuan

100 %

8/18/2019 laptah 2016

7/51


Laporan Tahunan Mahkamah Syar’iyah Sigli 7

STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI

Mahkamah Syarìyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh

Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal

4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun

2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Nomor 10 Tahun 2002.

Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syarìyah Sigli adalah

kekuasaan dan kewenangan yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh

ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan

masyarakat dalam bidang ibadah dan syiàr Islam yang ditetapkan dalam Qanun.

Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar’iyah, sesuai dengan Pasal 49 ayat

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang

yang beragama Islam di bidang:

a. perkawinan;

b. waris;

c. wasiat;

d. hibah;

e. wakaf;

f. zakat;

B A B II

8/18/2019 laptah 2016

8/51



g. infaq;

h. shadaqah; dan

i. ekonomi syari'ah.

Adapun yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau

kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi :

a) Bank syari'ah;

b) Lembaga keuangan mikro syari'ah;

c) Asuransi syari'ah;

d) Reasuransi syari'ah;

e) Reksa dana syari'ah;

f) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;

g) Sekuritas syari'ah;

h) Pembiayaan syari'ah;

i) Pegadaian syari'ah;

j) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan

k) Bisnis syari'ah.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun

2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah

memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar`iyah untuk memeriksa, memutus

dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang:

a. Al-Ahwal al-Syakhshiyah;

b. Mu'amalah;

c. Jinayah.

8/18/2019 laptah 2016

9/51



Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai

dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka

sistem Peradilan Nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di

Aceh. Namun demikian Undang-undang tersebut mengamanatkan pula untuk

membentuk Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum

acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam.

Pembentukan Mahkamah Syar’iyah di Aceh tidak terlepas dari politik hukum

yang terbangun pasca reformasi. Dimana salah satu cita-cita reformasi adalah penegakan

supremasi hukum disegala bidang. Selain itu juga, pembentukan lembaga baru dalam

kekuasaan kehakiman diharapkan mampu menjadikan sistem peradilan Indonesia bersih

dan berwibawa. Keberadaan Mahkamah Syar’iyah pada awalnya ditetapkan dengan

diberlakukannya Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari’at Islam, dimana

dalam Pasal 2 qanun tersebut ditegaskan bahwa:

(1) Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan yang dibentuk dengan Qanun ini

serta melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam.

(2) Dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh

pihak manapun.

(3) Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

pengembangan dari Mahkamah Syar’iyah yang telah ada.

Menurut dari pasal di atas bahwa Mahkamah Syar’iyah merupakan

pengembangan Mahkamah Syar’iyah, yang berarti setiap Mahkamah Syar’iyah yang ada

dalam wilayah Aceh dirubah namanya menjadi Mahkamah Syar’iyah. Perubahan nama

tersebut merupakan konsekuensi dari penerapan syari’at islam di Aceh, sehingga

8/18/2019 laptah 2016

10/51



dibutuhkan sebuah institusi peradilan yang berwenang dalam menjaga ketentuan syari’at

islam.

Perubahan Mahkamah Syar’iyah di Nanggroe Aceh Darussalam menjadi

Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Aceh menjadi Mahkamah Syar’iyah

Provinsi telah dikuatkan dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menetapkan

bahwa Peradilan Syari’at di Aceh akan dijalankan oleh sebuah lembaga dalam hal ini

Mahkamah Syar’iyah. Dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Syar’iyah akan

melaksanakan kewenangan yang tadinya dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah,

dengan demikian perkara yang tadinya diselesaikan oleh Mahkamah Syar’iyah, sekarang

menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah.

Sebagai upaya menentukan arah politik hukum sebagaimana digariskan oleh

GBHN tahun 1999-2004, maka dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh, untuk wilayah Aceh sebagai bagian dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia telah dideklarasikan adanya Peradilan Syari’at Islam

sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah

yang bebas dari pengaruh pihak manapun (Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh).

Pengakuan pemberian kewenangan kepada Mahkamah Syar’iyah untuk

menjalankan syariat juga diatur dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan: “Mahkamah Syar’iyah merupakan

pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.” Adapun tugas

dan fungsi dari Mahkamah Syar’iyah meliputi tugas dan fugsi di bidang justisial dan

bidang non justisial.

8/18/2019 laptah 2016

11/51



Di bidang justisial Mahkamah Syar’iyah mempunyai tugas untuk menerima,

memeriksa, dan menyelesaikan perkara antar orang Islam di bidang al-ahwal al-

syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (perdata) dan jinayah (pidana), Pasal 49

Qanun No 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Perkara bidang al-ahwal al-

syakhshiyah meliputi masalah perkawinan, kewarisan dan wasiat . Bidang muamalah

antaranya meliputi masalah jual beli, utang-piutang, qiradh (permodalan), bagi hasil,

pinjam meminjam, perkongsian, wakilah, penyitaan, gadai, sewa menyewa, perburuhan.

Untuk perkara jinayah termasuk perbuatan yang dapat diancam dengan jenis

hukuman hudud, qishas, dan ta’zir . Di bidang jinayah kita telah mempunyai tiga qanun

jinayah yaitu:

1. Qanun No 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya.

2. Qanun No 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian).

3. Qanun No 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum).

Pasal 3 ayat (1) UU No 11 Tahun 2003 menyebutkan: “Kekuasaan dan

kewenangan Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Propinsi adalah kekuasaan

dan kewenangan Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Aceh, ditambah

dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat

dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam qanun”. Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dari

Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar’iyah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Nomor: KMA/070/SK/X/2004 mengatur melimpahkan sebagian kewenangan Peradilan

Umum kepada Mahkamah Syar’iyah dalam perkara-perkara muamalat dan jinayah yang

ditetapkan dalam qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman disebutkan bahwa:

Peradilan Syari’ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam merupakan

pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya

menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam

8/18/2019 laptah 2016

12/51



lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan

peradilan umum.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang -Undang Nomor 7 tahun 1989,

disebutkan Susunan Mahkamah Syar’iyah terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota,

Panitera/Sekretaris dan Jurusita, sedangkan dalam pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa

susunan Mahkamah Syar’iyah Sigli terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera

/Sekretaris, sedangkan di dalam pasal 10 ayat (2) menyebutkan Pimpinan Mahkamah

Syar’iyah Sigli terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam Pasal 26 ayat

(3) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Panitera/Sekretaris Mahkamah

Syar’iyah Sigli dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, dan

beberapa orang Panitera Pengganti. Dalam ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 pasal 44 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yakni Panitera Pengadilan

tidak merangkap Sekretaris Pengadilan. Namun sampai sekarang ketentuan Pasal 44

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut belum terlaksana.

Jabatan Sekretaris masih dirangkap oleh Panitera dan dalam melaksanakan

tugasnya Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Sigli dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris

dan beberapa orang Kaur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

disebutkan bahwa tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, belum ada

ketentuan dari Mahkamah Agung tentang tugas serta tanggung jawab, susunan

organisasi dan tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Syar’iyah Sigli

yang baru sesuai dengan Undang-Undang tersebut diatas, sehingga susunan organisasi

Mahkamah Syar’iyah Sigli masih mengacu pada ketentuan peraturan yang lama yaitu

Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA ) Nomor 05 Tahun 1996.

8/18/2019 laptah 2016

13/51

8/18/2019 laptah 2016

14/51



A2/701/KP.04.6/XI/2011, tanggal 16 Nopember 2011 yang menjabarkan dan

menguraikan jumlah SOP yang dimiliki oleh Mahkamah Syar’iyah Sigli yang

mempunyai funngsi untuk :

- Memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan suatu tugas

dan pemberian pelayanan kepada masyarakat;

- Menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan suatu tugas;

- Mempertegas tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas bagi seluruh aparatur

Mahkamah Syar’iyah Sigli ;

-Meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam

melaksanakan tugas ;

- Memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh aparatur

Mahkamah Syar’iyah Sigli secara proporsional.

Secara umum, SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem,

mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas

untuk mencapai visi dan misi di Mahkamah Syar’iyah Sigli pada Umumnya. SOP

sebagai suatu dokumen/instrumen memuat tentang proses dan prosedur suatu

kegiatan yang bersifat efektif dan efisisen berdasarkan suatu standar yang sudah

baku. Pengembangan instrumen manajemen tersebut dimaksudkan untuk

memastikan bahwa proses pelayanan di Mahkamah Syar’iyah Sigli dapat terkendali

dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur yang berlaku pada Mahkamah Syar’iyah Sigli

dibagi menjadi 2 bagian yaitu : Teknis (Kepaniteraan) dan Non Teknis

Kesekretariatan, dengan uraian Standar Operasional Prosedur (SOP) Mahkamah

Syar’iyah Sigli sebagai berikut :

8/18/2019 laptah 2016

15/51



No Satker Jumlah SOP Jumlah

Teknis Non

Teknis

1 2 3 4 5

1 Mahkamah Syar’iyah Sigli 19 39 58

Jumlah 19 39 58

Adapun Standar Operasional Prosedur yang telah dilaksanakan pada

Mahkamah Syar’iyah Mahkamah Syar’iyah Sigli sebanyak 58 buah dengan rincian

terdiri dari :

SOP TEKNIS:

1. Standard Operasional Prosedur dibidang kepaniteraan meliputi :

- SOP Penerimaan Perkara

- SOP Pendaftaran Perkara dengan biaya Cuma - Cuma (Prodeo)

- SOP Pencatatan / Registrasi Perkara Masuk, PMH, PHS

- SOP Pemanggilan Para Pihak Berperkara, Saksi / Saksi Ahli

- SOP Penyelesaian Perkara Oleh Majelis Hakim

- SOP Tata Persidangan

- SOP Pengembalian Sisa Panjar Perkara

- SOP Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai, oleh pihak

berperkara

- SOP Publikasi Putusan

-SOP Permohonan Banding

- SOP Permohonan Perkara Kasasi

- SOP Permohonan Perkara Peninjauan Kembali

- SOP Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi

- SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat

-

SOP Sita Jaminan, Sita eksekusi, dan Eksekusi Riil serta Eksekusi Lelang

8/18/2019 laptah 2016

16/51



- SOP Pemanggilan para pihak berperkara, saksi / saksi ahli melalui Kementrian

Luar Negeri, Media Massa dan Delegasi

- SOP Proses Pemberkasan dan Minutasi

- SOP Penyampaian Salinan Putusan

- SOP Pengarsipan Berkas Perkara

SOP NON TEKNIS

2. Standard Operasional Prosedur dibidang kesekretariatan meliputi :

Bagian Kepegawaian

- SOP Daftar Hadir Pegawai

- SOP Penilaian Pegawai DP3/SKP.

- SOP Usul Kenaikan Pangkat dan Pensiun

- SOP Kenaikan Gaji Berkala

- SOP Usulan Karpeg, Taspen, Karis/Karsu, Askes

- SOP Cuti

- SOP Administrasi

Bagian Keuangan

- SOP Pembahasan dan Penelaahan RKAKL

-SOP Kegiatan Pembayaran dan Pertanggungjawaban DIPA

- SOP Rencana penarikan dana

- SOP Pengajuan kartu identitas petugas pengantar SPM

- SOP Pelaksanaan Anggaran gaji induk

- SOP Gaji susulan dan kekurangan gaji

- SOP Uang Makan

8/18/2019 laptah 2016

17/51



- SOP Uang Lembur

- SOP Gaji ke 13

- SOP Remunerasi dan pertanggung jawabannya

- SOP Pengajuan uang persediaan

- SOP Pengajuan tambahan uang persediaan

- SOP Pengajuan GU Persediaan

- SOP Pengajuan SPM langsung

- SOP Pengelolaan PNBP

-SOP Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan

- SOP Pelaporan Keuangan

- SOP Penatausahaan dan Pengawasan Anggaran

Bagian Umum

- SOP pengelolaan Surat Masuk

- SOP pengelolaan surat keluar

- SOP penataan Arsip

- SOP penata usahaan asset tetap

- SOP Penata usahaan asset lancar

- SOP perencanaan dan pelaksanaan anggaran

- SOP pengelolaan perpustakaan

- SOP Perawatan / Pemeliharaan sarana dan prasarana

- SOP pengelolaan kebersihan dan keindahan kantor

- SOP keamanan kantor

- SOP Protokoler dan HUMAS

-SOP Pelayanan Publik

8/18/2019 laptah 2016

18/51



- SOP Teknologi Informasi

- SOP Pekerjaan Borongan & Pembelian

B. Sasaran Kinerja Pegawai

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi

Kerja Pegawai telah mengamanatkan bahwa Penilaian Prestasi Kerja Pegawai harus

dilaksanakan dengan suatu mekanisme yang disebut dengan Sasaran Kinerja

Pegawai (SKP) yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014. Dengan

diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, maka Penilaian Kinerja

Pegawai menjadi lebih objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, maka seluruh

Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Syar’iyah Sigli telah menyusun

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada bulan Januari 2014. Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP) meliputi Rencana Kerja yang berisi kegiatan-kegiatan yang berhubungan

dengan Tugas Jabatan PNS dan Target yang terbagi atas 4 (empat) kelompok, yaitu

kuantitas (output), kualitas (mutu), waktu, serta biaya (Rp). Penilaian terhadap SKP

dilaksanakan pada akhir bulan Desember oleh atasan langsung masing-masing PNS.

Sasaran Kinerja pegawai Mahkamah Syar’iyah Sigli dibuat berdasarkan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor : W1-

A/........./KP.04.5/I/2015, tanggal ............... yang memuat Uraian Sasaran Kinerja

Pegawai mulai dari Ketua hingga fungsional umum dengan rincian sebagai berikut :

1. SKP Ketua 1 buah ;

2. SKP Wakil Ketua 1 buah ;

3. SKP Hakim 4 buah ;

4. SKP Wakil Panitera 1 buah ;

8/18/2019 laptah 2016

19/51



5. SKP Panitera Muda 3 buah ;

6. SKP Juru Sita 1 buah;

7. SKP Juru Sita Pengganti 3 buah;

8. SKP Wakil Sekretaris 1 buah ;

9. SKP Kepala Urusan 3 buah ;

10. SKP Fungsional Umum sebanyak 1 buah dan sebanyak 10 buah dilaksanakan

oleh tenaga kontrak.

Sedangkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Mahkamah Syar’iyah Sigli,

menguraikan Sasaran Kinerja Pegawai yang dimiliki oleh Pegawai pada Mahkamah

Syar’iyah Sigli, banyaknya Sasaran Kinerja Pegawai bukanlah menggambarkan

jumlah pegawai yang ada di Mahkamah Syar’iyah Sigli karena Sasaran Kinerja

Pegawai yang ada dilaksanakan rangkap oleh Pegawai yang ada sehingga beban

kerja menumpuk kepada pegawai yang ada di satuan kerja tersebut, diharapkan ke

depannya pegawai yang ada tidaklah melaksanakan tugas yang rangkap, seperti

pelaksanaan tugas di kesekretariatan dan Kepaniteraan demikian juga sebaliknya

pelaksanaan pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti

dilaksanakan oleh pegawai yang bertugas di bidang kesekretariatan, sehingga

pelaksanaan tugas pokok yang ada tidaklah optimal yang berakibat kurangnya

pelayanan kepada masyarakat, berikut data jumlah SKP yang ada di Mahkamah

Syar’iyah Sigli:

8/18/2019 laptah 2016

20/51



No Satker Jumlah Sasaran Kinerja Pegawai

Ketua Wakil HA Pansek Wapan Panmud PP JS/P Wasek Kaur staf Jlh Ket

1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 Mahkamah Syar’iyah Sigli 1 1 4 1 1 3 0 4 1 3 0 19

Jumlah 1 1 4 1 1 3 0 4 1 3 10 19

8/18/2019 laptah 2016

21/51

Mahkamah Syar’iyah Aceh 2015

Laporan Tahunan Mahkamah Syar’iyah Aceh | 20

8/18/2019 laptah 2016

22/51



PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

1. Profil Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Mahkamah Syar’iyah Sigli pada tahun 2015

terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, , Hakim, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil

Sekretaris, Panitera Muda , Panitera Pengganti, Kepala Urusan, Jurusita, Jurusita

Pengganti, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum. Secara lebih jelas dapat dilihat

pada tabel berikut:

SDM HAKIM SDM KEPANITERAAN

SDM

KESEKRETARIATAN

K E T U A

W A K I L

H A K I M

J U M L A H

P A N S E K

W A P A N

H U K U M

P E R M O H O N

G U G A T A N

J I N A Y A T

P P

J U R U S I T A

J S P

J U M L A H

W A S E K

K A U R K E P E G A W A I A N

K A U R U M U M

K A U R K E U A N G A N

F U N G S I O N A L U M U M

J U M L A H

J U M L A H T O T A L

1 1 4 6 1 1 1 1 1 0 0 1 3 9 1 3 1 1 1 5 20

Secara lebih terperinci profil SDM Mahkamah Syar’iyah Sigli dapat dilihat sebagai

berikut :

a. SDM Hakim berdasarkan jenis kelamin.

No SATUAN KERJA SDM TOTAL

JUMLAHKETUA WAKIL HAKIM JUMLAH

LK PR LK PR LK PR LK PR

1 MS Sigli 1 1 3 1 3 1 6

JUMLAH 1 1 0 3 1 3 1 6

B A B III

8/18/2019 laptah 2016

23/51

Laporan Tahunan Mahkamah Syar’iyah Sigli | 22

6

b. SDM Kepaniteraan berdasarkan jenis kelamin.

No Satuan Kerja

SDM KEPANITERAAN

P A N

S E K

W A P A N

H U K

U M

P E R M O

H O N A N

G U G A

T A N

J I N A

Y A H

P

P

J U R U

S I T A

J S

P

J U M

L A H

T O T A L

L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P

1 S Sigli 1 1 1 1 1 1 2 1 6 3 9

c. SDM Kesekretariatan berdasarkan jenis kelamin.

No Satuan Kerja

SDM KESEKRETRIATAN

W A

S E K

K E P E G A W A I A N

U M

U M

K E U A

N G A N

F U N G S I O N A L

U M

U M

J U M

L A H

T O T A L

J U M A L H

LK PR LK PR LK PR PR LK PR LK PR

1 MS Sigli 1 1 1 1 1 1 5

d. SDM Tenaga Kontrak Berdasarkan Jenis Kelamin

Oleh karena kurangnya SDM yang ada yang mengakibatkan terkendalanya

pelaksanaan tugas sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut Mahkamah Syar’iyah Sigli

memberdayakan tenaga kontrak.

Adapun jumlah tenaga kontrak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No SATUAN KERJA

SDM TENAGA KONTRAK TOTAL

JUMLAHSATPA

M SOPIR

PRAMUSAJI/

PRAMUBAKTI

Tenaga

Kontrak

Dana APBD

LK PR LK PR LK PR LK PR

1 MS Sigli 2 2 4 2 8 2 10

JUMLAH 2 2 4 2 8 2 10

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3

tahun 2013 tentang Kamus jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil,

bahwa seyogyanya setiap satuan kerja harus memiliki seluruh jabatan

fungsional umum yang ada di kamus jabatan tersebut kecuali untuk Fungsional

tertentu yang memiliki penghitungan angka kredit.

8/18/2019 laptah 2016

24/51


Pegawai merupakan sumber daya yang paling penting dalam organisasi

Mahkamah Syar’iyah Sigli. Pegawai yang baik dan memenuhi standar

kualifikasi, hanya dapat diperoleh melalui rekrutmen yang efektif.

Kebutuhan formasi SDM berdasarkan ketentuan KMA No.

147/KMA/SK/III/2007 tentang memberlakukan buku I, di dalam KMA tersebut

secara rinci dan jelas ditentukan bagi setiap pengadilan kebutuhan Hakim,

Panitera dan Jurusita di setiap kelas Pengadilan dan Peraturan Mahkamah

Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Kesekretariatan yang seharusnya ada dilingkungan Mahkamah Syar’iyah Sigli

dan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota se wilayah Aceh dapat dilihat

padatabel sebagai berikut:

Sumber Buku 1 2007

3. Mutasi

Pada tahun 2015 dilingkungan Mahkamah Syar’iyah Sigli terdapat 18

pegawai yang mutasi dengan daftar sebagai berikut :

No SATUAN KERJA SDM HAKIM SDM KEPANITERAAN SDM KESEKRETARIATAN

G R A N D T O T A L

K E T U A

W A K I L

H A K I M

J U M L A H

P A N S E K

H U K U M

P E R M O H O N A N

G U G A T A N

J I N A Y A T

P P

J U R U S I T A

J S P

J U M L A H

S E K R E T A R I S

S U B B A G I A N

P E R E N C A N A A N , T I ,

D A N P E L A P O R A N

S U B B A G I A N

K E P E G A I I A N D A N

O R T A L

S U B B A G I A N

U M U M D A N

K E U A N G A N

F U N G S I O N A L

T E R T E N T U

F U N G S I O N A L

U M U M

J U M L A H

1 2 3 4 5 6 27

1 MS Sigli 1 1 11 13 1 1 1 1 1 16 3 6 29 1 1 1 1 4 30 38 80Jumlah

NO NAMA LENGKAP/NIP GOL

JABATAN SURAT KEPUTUSAN TANGGAL

KET.

LAMA BARU NOMOR TANGGAL PELANTIKAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Arif Irhami, S.H.I.M.Sy III/c Hakim Hakim - -

19810324 200704 1 002

8/18/2019 laptah 2016

25/51



3. PROMOSI

Pada tahun 2015 dilingkungan Mahkamah Syar’iyah Sigli terdapat 6 pegawai yang

promosi dengan daftar sebagai berikut :

NO NAMA LENGKAP/NIP GOL

JABATAN SURAT KEPUTUSAN TANGGAL

KET.LAMA BARU NOMOR TANGGAL PELANTIKAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Syrabaini, S.Ag III/d Wakil Sekretaris Sekretaris 38/SEK/peng.06.1/12/2015 16 Desember2015

23 Desember 2015

19740506 199503 1 001

2 Cut Nurhayati, S.Ag IIId Kaur Kepegawaian Kasubbag

Kepegawaian danOrtala

38/SEK/peng.06.1/12/2015 16 D esember

2015

23 Desember 2015

19730820 200012 2 001

3 Marlaini, S.H.I III/b Juru Sita Pengganti KasubbagPerencanaan, IT dan

Pelaporan

38/SEK/peng.06.1/12/2015 16 D esember2015

23 Desember 2015

19820611 200912 2 007

4 Muhammad, S.H.I III/b Kaur Keuangan Kasubbag Umum danKeuangan

38/SEK/peng.06.1/12/2015 16 D esember2015

23 Desember 2015

196704021992031003

5 Badriyah, S.H IIId Wakil Panitera Panitera 3936/DJA/KP.04.6/SK/12/2015 29 Desember

2015

31 Desember 2015

19660415 199403 2 002

6 Dedy Afrizal, S.H.I III/d Staf PA MuaraSabak

Panitera Pengganti 2551/DJA/KP.04.6/SK/10/2015 08Oktober2015 02 November 2015

19880415 201221 1 001

4. PENSIUN

Pensiun merupakan bagian dari kegiatan mutasi. Apabila seorang Pegawai Negeri

Sipil telah memasuki batas usia pensiun maka Pegawai Negeri Sipil tersebut harus

diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Petunjuk teknis pelaksanaan pensiun diatur

dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun

Janda/ Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2906).

Pada tahun 2015 di Lingkungan Mahkamah Syar’iyah Sigli terdapat 1 (satu) orang

pegawai memasuki masa pensiun dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

NO. NAMA LENGKAP NIP JABATAN SATKER KLS GOL TMT PENSIUN KETERANGA

N

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1 A.Bakar Arif, S.Ag 19551231 197903 1 202 Pansek MS Sigli II III/d 01 Desember

2015

Sudah ada SK

8/18/2019 laptah 2016

26/51


B. KEADAAN PERKARA

1. Rekapitulasi Perkara

a. Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara pada Mahkamah Syar’iyah Sigli sebagai berikut :

- Sisa tahun 2014 = 95 Perkara

- Perkara diterima selama tahun 2015 = 678 Perkara

- Jumlah = 773 Perkara

- Perkara diselesaikan selama tahun 2015 = 689 Perkara


- Persentase penyelesaian perkara putus = 98 %

Adapun tabulasi perkara yang diterima dan di putus berdasarkan jenis perkara pada

Mahkamah Syar’iyah sigli adalah sebagai berikut:

b. Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara pada Mahkamah Syar’iyah Sigli sebagai berikut :


- Perkara diterima selama tahun 2015 = 678 Perkara

- Jumlah = 773 Perkara

- Perkara diselesaikan selama tahun 2015 = 689 Perkara


- Persentase penyelesaian perkara putus = 88.00 %

Adapun tabulasi perkara yang diterima dan di putus berdasarkan jenis perkara pada

Mahkamah Syar’iyah Sigli adalah sebagai berikut:

8/18/2019 laptah 2016

27/51



SatuanKerja

A. PERKAWINAN

P 3 H P / P e n e t a p a n A h l i W a r i s

L a i n_ l

a i n

S i s a T a h u n L a l u

P e r k a r a Y a n g D i t e r i m a

J U M L A H

D i c a b u t

I z i n P o l i g a m i

P e n c e g a h a n P e r k a w i n a n

P e n o l a k a n P e r k a w i n a n O l e h P P N

P e m b a t a l a n P e r k a w i n a n

K e l a l a i a n a t a s K e w a j i b a n S u a m i / I s t e r i

C e r a i T a l a k

C e r a i G u g a t

H a r t a B e r s a m a

P e n g u a s a a n A n a k

N a f k a h A n a k O l e h I b u

H a k - h a k b e k a s I s t e r i

P e n g e s a h a n A n a k / P e n g a n g k a t a n a n a k

P e n c a b u t a n K e k u a s a a n O r a n g T u a

P e r w a l i a n

P e n c a b u t a n K e k u a s a a n W a l i

P e n u n j u k a n O r a n g L a i n S e b a g a i W a l i

G a n t i R u g i T e r h a d a p W a l i

A s a l U s u l A n a k

P e n o l a k a n K a w i n C a m p u r a n

I s b a t h N i k a h

I z i n K a w i n

D i s p e n s a s i K a w i n

W a l i A d h o l

E K O N O M I S Y A R I ' A H

K E W A R I S A N

W A S I A T

H I B A H

W A K A F

Z A K A T / I N F A Q / S H O D A Q O H

D i t o l a k

T i d a k D i t e r i m a

G u g u r

D i c o r e t D a r i R e g i s t e r

J U M L A H

S i s a A k h i r B u l a n

K e t e r a n g a n * )

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 36 3 0 31 32 33 34 37 38 44 45 46 47 48 49 50

MS Sigli 95 678 773 33 - 2 - - - 76 255 9 1 - - 2 - - - 2 - - - 243 - 1 6 - 7 - - - - 42 - 7 6 11 689 84

JUMLAH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8/18/2019 laptah 2016

28/51


8/18/2019 laptah 2016

29/51

Mahkamah Syar’iy

243

160 7

0 0

Poliga

cerai ta

harta b

penges

perwali

asal usu

dispens

ekono

hibah

P3HP

Grafik Perkara Berdasar

h Sigli 2015

Laporan Tahunan Mahkamah S

0 0

76

9

10

0

0

2

0

4235

i pembatalan perkawinan

lak cerai gugat

ersama penguasaan anak

ahan anak pencabutan kuasa orang tua

an penunjukan orang lain sebagi

l anak itsbat nikah

asi kawin wali afdhal

i syariah kewarisan

wakaf

lain lain

an Jenis Perkara

ar’iyah Sigli 28

255

wali

8/18/2019 laptah 2016

30/51



c. Data Percepatan Penyelesaian Perkara

No Nama Satker Perkara

diterima

Perkara

yang

diputus

Waktu Penyelesaiaan Perkara

1 s.d 90

hari

(perkara)

91 s.d 180

hari

(perkara)

Diatas 180

hari

(perkara)

1 MS Sigli 773 689 320 346 23

d. Data Penyelesaian Prodeo

No Nama Satker Pagu DIPA Penyerapan Sisa Persen

tase

Perkara

diterima

Perkara

diputus Sisa

1 MS Sigli 21.300.000 21.300.000 0 100 71 71

e. Data Pelaksanaan Sidang Keliling

No Nama Satker Pagu DIPA Penyerapan

Volume

Sidang

Kelilling

Perkar

a putus

Lokasi Sidang

Keliling

1 MS Sigli 18.000.000 18.000.000 14 83 TangseMila

Muara tiga

Mutiara timur

f. Data Pelaksanaan POSBAKUM

No Nama Satker Pagu DIPA Penyerapan Persentase Jumlah

JamPelayanan

1 MS Sigli 19.200.000 19.200.000 100 192

2. Rasio Perkara Terhadap Majelis

a. Rekapitulasi Perkara diputus per Majelis pada Mahkamah Syar’iyah Sigli

No Majelis

Hakim

PERKARARasio

Majelis* Ket.

Sisa masuk Jumlah PUTUS SISA

Jumlah % Jumlah %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 A 20 141 161 152 94.4 9 5.92 105

2 B 31 160 191 163 85.3 28 17.1 9.48

3 C1 28 148 176 162 92 14 8.6 10.2.

4 C2 28 159 187 171 1 16 9.3 101.6

JUMLAH 107 608 715 494 67

Berdasarkan tabel rekapitulasi diatas maka dapat disimpulkan, bahwa perkara di

putus berbanding perkara yang harus di putus di kali 100% dengan perhitungan

yaitu 100:(102 - 10%) x 100% maka rasio per Majelis Hakim adalah 109%.

8/18/2019 laptah 2016

31/51


b. Rekapitulasi Perkara di putus per Hakim pada Mahkamah Syar’iyah Sigli

No

PERKARAJumlah

HakimKetSisa Thn

laluMasuk Jumlah

Putus Sisa

Jumlah % Jumlah %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 95 678 773 689 89.13 84 10 5

JUMLAH 678 773 689 84 10 5

Dari tabel diatas maka menghitung jumlah perkara diputus per Hakim adalah

100:14 maka jumlah perkara per Hakim dalam Tahun 2015 adalah 89.13 Perkara.

c. Rekapitulasi perkara diputus pada Mahkamah Syar’iyah Sigli Januari s/d Desember 2015:

No Bulan

PERKARAJumlahHakim

Ket.Sisa masuk Jumlah

PUTUS SISA

Jumlah % Jumlah %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Januari 73 32 127 54 42.51 95 74.80 5

2 Februari 73 47 120 31 25.83 73 60.83 5

3 Maret 89 32 121 46 38.01 89 73.55 5

4 April 75 47 122 42 34.42 75 61.4 5

5 Mei 79 99 178 94 52.80 84 47.19 5

6 Juni 84 44 128 42 32.8 86 67.18 5

7 Juli 86 35 121 31 25.61 90 74.38 5

8 Agustus 90 58 148 56 37.83 92 62.1 5

9 September 92 50 142 46 32.39 96 67.6 5

10 Oktober 96 135 231 44 19.04 187 80.9 5

11 November 187 69 256 149 58.20 107 41.7 5

12 Desember 107 30 137 53 38.68 84 61.3 5

JUMLAH 1.131 678 1.831 658 1158

d. Perkara Yang diputus dan Minutasi per Rasio Panitera Pengganti pada Mahkamah

Syar’iya Sigli

No Panitera

Pengganti

PERKARA

*RasioPP

Ket.Sisa Masuk Jumlah

Selesaiminutasi

SISA

Jumlah % Jumlah %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 D1 19 160 179 148 82.68 12 8.1 82.68

2 D2 20 141 161 138 85.7 2 1.5 85.7

3 D3 28 148 176 123 69.88 30 24.3 69.884 D4 28 159 187 162 86.63 12 7.4 86.63

JUMLAH 95 608 703 571 56

8/18/2019 laptah 2016

32/51


Berdasarkan tabel rekapitulasi diatas maka dapat disimpulkan, bahwa perkara

masuk selesai minutasi berbanding dengan perkara yang harus di Minutasi di kali

100% dengan perhitungan yaitu 100 : 102 x 100% maka rasio per Panitera

Pengganti adalah 89%.

1. Perkara Yang diputus dan Minutasi per Panitera Pengganti pada Mahkamah

Syar’iya Sigli

No Bulan

PERKARAJumlah

PP Ket.

Sisa Masuk

MinutasiSelesai Minutasi SISA

Jumlah % Jumlah %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Januari 73 65 60 92.3 5 7.69 4

2 Februari 73 23 20 86.95 3 13.04 4

3 Maret 89 58 54 93.1 2 3.44 44 April 75 40 33 82.5 7 17.5 4

5 Mei 79 85 79 92.94 6 7.05 4

6 Juni 84 40 37 92.5 3 7.5 4

7 Juli 86 31 27 87.09 4 12.90 4

8 Agustus 90 29 28 96.55 1 3.44 4

9 September 92 66 63 95.45 3 4.5 4

10 Oktober 96 67 65 97.01 2 2.98 4

11 November 187 66 65 98.48 1 1.5 4

12 Desember 107 61 58 95.08 3 4.91 4

JUMLAH 1331 591 589 40

Dari tabel diatas maka menghitung jumlah perkara diputus selesai Minutasi per

Panitera Pengganti adalah 100:20 maka jumlah perkara di putus selesai Minutasi

per Panitera Pengganti dalam Tahun 2015.

a. Putusan yang diajukan Banding :

No PUTUSAN JUMLAH

A Putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan tingkat banding 3

B Putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan tingkat banding 2

C Putusan pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima tingkat banding -

b. Putusan yang diajukan Kasasi :

No PUTUSAN JUMLAH

a Putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. banding dan dikuatkan Tk. Kasasi -

8/18/2019 laptah 2016

33/51


b Putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. banding dan dibatalkan Tk. Kasasi -

c Putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi -

d Putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi -

e Putusan pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi -

c. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) :

C. PENGELOLAAN SARANA dan PRASARANA

Salah satu faktor pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Mahkamah Syar’iyah

Sigli adalah dengan terpenuhinya sarana dan prasarana, baik halnya Sarana dan Prasarana

Fasilitas Gedung yang mencakup gedung kantor maupun rumah dinas. Dalam hal ini

jajaran Mahkamah Syar’iyah Sigli setiap tahunnya sedapat mungkin terus melengkapi

No PUTUSAN JUMLAH

a Putusan pengadilan Tk. I yang dikuatkan banding dan dikuatkan Tk. kasasi yang dikuatkan Tk. PK-

b Putusan pengadilan Tk.I yang dikuaTkan banding dan dibatalkan kasasi yang dikuatkan Tk. PK

cPutusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan tidak dapat diterima Tk kasasi yang dikuatkan

Tk. PK

d Putusan pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk.PK

e Putusan pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk.PK-

f Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk.PK

gPutusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan banding dan dibatalkan kasasi yang dibatalkan Tk.PK

h

Putusan pengadilan Tk.I yang dikuatkan Tk banding dan tidak dapat diterima Tk kasasi yang

dibatalkan Tk.PK

i Putusan pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk banding dan dikuatkan Tk kasasi yang dibatalkan Tk.PK

j Putusan pengadilan Tk.I yang dibatalkan Tk banding dan dibatalkan Tk kasasi yang dibatalkan Tk.PK

k Putusan pengadilan Tk.I yang berkuatkan hukum tetap yang dikuatkan Tk.PK

lPutusan pengadilan Tk.banding yang berkuatkan hukum tetap yang dikuatkan Tk.PK

mPutusan pengadilan Tk.kasasi yang berkuatkan hukum tetap yang dikuatkan Tk.PK

nPutusan pengadilan Tk.I yang berkuatkan hukum tetap yang dibatalkan Tk.PK

oPutusan pengadilan Tk.banding yang berkuatkan hukum tetap yang dibatalkan Tk.PK

pPutusan Tk.kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan tingkat PK

qPutusan pengadilan Tk.I yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK

rPutusan pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diterima Tk.pk

8/18/2019 laptah 2016

34/51


dan menyempurnakan sarana dan prasarana yang ada, dan untuk tahun 2015 hal ini telah

dianggarkan dalam DIPA.

Dalam hal pengelolaan administrasi tetap berpedoman kepada aturan yang

berlaku dan sesuai dengan perkembangan sistem yang lebih canggih dan efisien, oleh

sebab itu Mahkamah Syar’iyah Sigli menerapkan Sistem Informasi Manajemen

Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK) dalam melakukan pengelolaan

inventaris barang milik negara melalui sistem aplikasi komputerisasi.

Pengawasan dan pembinaan terhadap Mahkamah Syar’iyah Sigli di wilayah hukum

Mahkamah Syar’iyah Aceh pada dasarnya tetap dilaksanakan secara berkala melalui

monitoring, penertiban laporan dan administrasi Barang Milik Negara (BMN) seperti

Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT), Laporan Tahunan (LT), Buku Inventaris

Barang, sosialisasi peraturan BMN melalui Konsolidasi baik yang dilaksanakan langsung

Mahkamah Agung RI maupun Mahkamah Syar’iyah Aceh.

1. Tanah Gedung dan Bangunan

a. Tanah dan Gedung Kantor

Pada tahun 2015 kondisi tanah dan gedung kantor Satuan Kerja Mahkamah Syar’iyah

Sigli dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No Satker Luas

Tanah

Luas

Bangunan

Jumlah

Unit Nilai Gedung

1 2 3 4 5 6

1 MS Sigli 892 m2 1.415 m2 1 Unit Rp. 6,731,363,000

b. Tanah dan Rumah Dinas

Pada tahun 2015 kondisi tanah dan rumah dinas Satuan Kerja Mahkamah Syar’iyah

Sigli dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No Satker Luas

Tanah

Luas

Rumah

Jumlah

Unit Nilai Gedung

1 2 3 4 5 61 MS Sigli 1.144 m2 140 m2 2 Unit Rp. 266.000.000

8/18/2019 laptah 2016

35/51


Dalam tahun 2015 Mahkamah Syar’iyah Sigli tidak ada pengadaan tanah dan

pembangunan rumah negara.

c. Mess Pegawai

Mess dilingkungan Mahkamah Syar’iyah Sigli yang ada merupakan pengalihan aset

dari gedung kantor yang lama yang dialih fungsikan sebagai mess dan dapat dilihat dalam

tabel berikut ini :

2. Peralatan dan Mesin

Sarana dan prasarana peralatan dan mesin yang mendukung pelaksanaan kegiatan coor

bisnis maupun proses bisnis dilingkungan Mahkamah Syar’iyah Sigli dapat dilihat sebagai

berikut :

No Satker Jenis barang Kondisi Satuan Jumlah Hapus Nilai asset

4 MS Sigli Sedan Baik unit 2 378400000

Mini bus Baik unit

Sepeda motor Baik unit 6 266150000

CCTV Baik buah 1 20000000

Mesin Absensi Baik buah 1 10000000

Infocus Baik buah

AC Split Baik buah 21 89500000

Televisi Baik buah 1 15000000

Facsimile Baik buah 1 893830

PC Unit Baik buah 4 68548520

Laptop Baik buah 16 - 136288237

Notebook Baik buah - -

Printer Baik buah 8 - 11974170

Scanner Baik buah - -

Server Baik buah 1 - 40000000

Facsimile Baik buah - -

PC Unit Baik buah - -Laptop Baik buah - -

No Satker Luas

Tanah

Luas

Bangunan Nilai Gedung

1 2 3 4 51 MS Sigli 803 m2 170 m2 Rp. 35.000.000

8/18/2019 laptah 2016

36/51


No Satker Jenis barang Kondisi Satuan Jumlah Hapus Nilai asset

Notebook Baik buah - -

Printer Baik buah - -

Scanner Baik buah - -

Server Baik buah 1 39.200.000

D. PENGELOLAAN KEUANGAN

Mahkamah Syar’iyah Sigli untuk tahun Anggaran 2015 mengelola keuangan rutin

dari DIPA Tahun 2015, yang terdiri dari 3 (tiga) program kerja yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

No Satker Pagu DIPA

Pagu DIPA

Revisi Realisasi

% Realisasi

Anggaran

Sisa

Anggaran1 2 3 4 5 6 7

1 MS Sigli 3.850.844.000 3.850.844.000 3.196.995.882 83.02% 653.848.118

Dari tabel diatas maka pelaksanaan program dukungan menejemen dan pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Syar’iyah Sigli terealisasi sebesar 83.02%.

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

No Satker Pagu DIPA

Pagu DIPA

Revisi Realisasi

% Realisasi

Anggaran

Sisa

Anggaran1 2 3 4 5 6 7

1 MS Sigli 145.000.000 185.000.000 184.890.000 99.94% 110.000

Jumlah 145.000.000 185.000.000 184.890.000 99.94% 110.000

Dari tabel diatas maka Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

pada Mahkamah Syar’iyah Sigli terealisasi sebesar 99.94%.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan dengan rincian sebagai berikut:

No Satker Pagu DIPA Pagu DIPARevisi

Realisasi % RealisasiAnggaran

SisaAnggaran

1 2 3 4 5 6 7

4 MS Sigli 3.850.844.000 3.850.844.000 3.196.995.882 83.02% 653.848.118

Jumlah

Dari tabel diatas maka Program Peningkatan Manajemen Peradilan pada Mahkamah

Syar’iyah Sigli terealisasi sebesar 83 %

8/18/2019 laptah 2016

37/51

8/18/2019 laptah 2016

38/51


Perangkat lunak yang digunakan di Mahkamah Syar’iyah Sigli yang berasal dari

intansi terkait, Mahkamah Agung, dan Kementrian Keuangan adalah :

1. SIADPA Plus (Sistem Informasi Administrasi Perkara PA);

2. SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik

Negara);

3. PERSEDIAAN;

4. SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara);

5. SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah);

6. SAS (Sistem Aplikasi Satker);

7. SAIBA (Sistem Akuntansi Informasi Berbasis Akrual);

8. GPP ( Gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat);

9. SPP (Surat Permintaan Pembayaran);

10. SPM ( Surat Perintah Membayar);

11. RKA KL (Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga);

12. SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian);

13. SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian);

14. SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian);

15. KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional);

16. SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung RI);

17. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);

F. Regulasi Tahun 2015

Pada tahun 2015 Mahkamah Syar’iyah Sigli telah menindaklanjuti beberapa regulasi yang

terbit baik yang berasal dari Mahkamah Agung sendiri maupun dari beberapa kementrian

8/18/2019 laptah 2016

39/51


lembaga, dalam hal ini dilaksanakan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8

(delapan) area yaitu:

1. Manajemen Perubahan

Dalam pelaksanaan Manajemen Perubahan Mahkamah Syar’iyah Sigli telah

mengintruksikan kepada seluruh aparatur sipil negara untuk melapor LHKPN dan

LHKKSN sebagai tindak lanjut dari peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor

: 4 Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil

negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

2. Perundang-undangan

Dalam area II yaitu perundang-undangan Mahkamah Syar’iyah Sigli telah

melaksanakan semua ketentuan baik dikeluarkan Mahkamah Agung Maupun Intansi

terkait lainnya antara lain :

a. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung R.I. tersebut sudah ditindak lanjuti dan telah

dilaksanakannya dengan memberikan Layanan Berperkara Secara Cuma-Cuma dan

Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu di

Mahkmah Syar’iyah Sigli.

b. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010

Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan

Peninjauan Kembali. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tersebut sudah ditindak

lanjuti dan telah dilaksanakannya dengan dikirimkannya Dokumen Elektronik

sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah

Syar’iyah Sigli.

8/18/2019 laptah 2016

40/51


c. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian

Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat)

Lingkungan Peradilan, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tersebut sudah ditindak

lanjuti dan telah dilaksanakannya dengan mempercepat proses penyelesaian perkara

pada Pengadilan tingkat Pertama dan Banding.

d. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara

Pelayanan Dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan

Terpadu Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. tersebut sudah ditindak lanjuti dan

telah dilaksanakan di Mahkamah Syar’iyah Sigli.

e. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014

Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Di lingkungan Mahkamah Agung Dan

Badan Peradilan Dibawahnya. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I.

tersebut sudah ditindak lanjuti dan telah dilaksanakannya dengan membayarkan

Tunjangan Kinerja sesuai dengan KMA Nomor :128/KMA/SK/VIII/2014.

Sedangkan regulasi yang berasal dari luar Mahkamah Agung RI atau

Kementerian/Lembaga telah ditindaklanjuti antara lain :

a. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan

Inpres No. 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah ini sudah ditindak lanjuti dan telah dilaksanakan sebagai

dasar atau acuan dalam mengelola Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah

Syar’iyah Sigli.

b. PP No. 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan ketujuh belas atas PP Nomor 7 Tahun

1977 Tentang Peraturan Gaji PNS Peraturan Pemerintah tersebut sudah ditindak

lanjuti dan telah dilaksanakan.

8/18/2019 laptah 2016

41/51


c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.02/2015 , tentang Tata Cara Revisi

Anggaran Tahun Anggaran 2015 tersebut sudah ditindak lanjuti dan telah

dilaksanakan di Mahkamah Syar’iyah Sigli.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Dalam area III yaitu Penataan dan Penguatan Organisasi Mahkamah Syar’iyah

Sigli telah mengeluarkan regulasi pada tahun 2015 berupa Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor : W1-A2/05/Kp.02.1/I/2015 Tanggal 2 Januari

2015 tentang Penunjukan TIM Pengawas Disiplin Kerja dan Surat Keputusan

Mahkamah Syar’iya Aceh nomor :W1-A/06/Kp.02.1/I/2015 tanggal 02 Januari 2015

tentang Penegakan disiplin dilingkungan Mahkamah Syar’iyah Sigli sebagai tindak

lanjut Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri

Sipil dan juga Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008

dan Surat Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor W1-A/431/OT.01.3/III/2015

tanggal 30 Maret 2015 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

4. Panataan Tata Laksana

Dalam area IV yaitu Penataan dan Penguatan, Mahkamah Syar’iyah Sigli dan

dalam melaksanakan tugas telah berpedoman kepada regulasi yang di tetapkan

Mahkamah Agung maupun Kementerian/Lembaga Lainnya dilaksanakan sesuai

dengan SOP.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Dalam area V yaitu Penataan Sistem Manajemen SDM , Mahkamah Syar’iyah

Sigli telah menindaklanjuti ketentuan KMA nomor : 192/KMA/SK./XI/2014 tentang

Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim dilingkungan Pengadilan Agama serta

KMA nomor : 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi

8/18/2019 laptah 2016

42/51


Kepaniteraan di lingkungan Pengadilam Agama yaitu dengan dikeluarkannya Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor : W1-A2/12/KP.00.1/I/2015

Tanggal 2 Januari 2015 Tentang Pembentukan TIM BAPERJAKAT di lingkungan

Mahkamah Syar’iyah Sigli.

6. Penguatan Akuntabilitas

Dalam area VI yaitu Penguatan Akuntabilitas, berdasarkan surat

Panitera/Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Aceh telah mengeluarkan regulasi pada

tahun 2015 berupa Surat Panitera/Sekretaris nomor : W1-A/1561/KP.04.6/XI/2015

tanggal 30 November 2015 tentang Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural Kepaniteraan

dan Kesekretariatan Mahkamah Syar’iyah Se-Aceh Tahun 2015 sebagai tindak lanjut

dari surat Ketua Area VI (Penguatan Akuntabilitas Reformasi Birokrasi) Nomor :

B.705/BUA.3/11/2015 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung

khususnya di Area VI.

7. Penguatan Pengawasan

Dalam area VII yaitu Penguatan Pengawasan, Ketua Mahkamah Syar’iyah

Sigli telah mengeluarkan regulasi pada tahun 2015 berupa Surat Keputusan nomor :

W1.A/07/PS.01/I/2015 Tanggal 2 Januari 2015 tentang Hakim Pembina Pengawas

Bidang, di Mahkamah Syar’iyah Sigli.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam area VIII yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Ketua

Mahkamah Syar’iyah Sigli telah mengeluarkan regulasi berupa Surat Keputusan

nomor : W1-A2/10/HM.02.3/I/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pembentukan

TIM Pengelolaan Meja Informasi Mahkamah Syar’iyah Sigli. Hal ini juga dalam

rangka tindak lanjut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

I-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

8/18/2019 laptah 2016

43/51

8/18/2019 laptah 2016

44/51

8/18/2019 laptah 2016

45/51



8/18/2019 laptah 2016

46/51


Laporan Tahunan Mahkamah Syar’iyah Aceh| 29

PENGAWASAN

A. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dilingkungan

Mahkmah Syar’iyah Sigli yang dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh Wakil Ketua serta

Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang

terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan

represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai

dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu

Pengawasan juga dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk

melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Di

lingkungan lembaga peradilan, pengawasan yang demikian disebut dengan fungsional dan

dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengawasan dimaksudkan untuk memperoleh infomasi apakah penyelenggaraan tehnis

peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah

dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan juga dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan,

perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, mencegah terjadinya penyimpangan

administrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan serta penilaian kinerja.

Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :

KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan

B A B IV

8/18/2019 laptah 2016

47/51

Laporan Tahunan Mahkamah Syar’iyah Sigli| 30

Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, maka Mahkamah Syar’iyah Sigli telah

menunjuk tim Pengawas Bidang (Hawasbid) sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah

Syar’iyah Sigli Nomor : W1-A2/07/PS.00/I/2015 tentang Kordinator dan Hakim Pembina

Pengawas Bidang.

Untuk mengevaluasi secara langsung kinerja aparatur Mahkamah Syar’iyah Sigli di

bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan maka tim Pengawas Hakim Pengawas Bidang,

Hakim Pengawas Bidang Mahkamah Syar’iyah Sigli melaksanakan kegiatan Pengawasan

dan Pembinaan di Kepaniteraan dan Kesekretariatan secara terprogram dengan Tim Hakim

Pengawas Sebagai berikut;.

1. Nurmaisal, S.Ag. sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara (Buku

Register).

2. Irwan, S.H.I sebagai Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum dan Pelayanan

Publik

3. Arif Irhami, S.H.I.,M.Sy sebagai Hakim Pengawas Bidang Keuangan Perkara dan

biaya proses.

4. Achmad Fikri Oslami, S.H.I.,M.H.I sebagai Hakim Pengawas Bidang

Pengembangan Website dan Teknologi Informasi

B. Evaluasi

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar’iyah Sigli baik dalam

memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan maupun dalam rangka

mewujudkan instansi yang bersih dan berwibawa, maka ditempuhlah langkah-langkah

pengawasan internal sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan jalannya perkara pada hakim melalui court calendar yang

dikoordinir oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Sigli.

2. Melakukan eksaminasi per 4 bulan (empat) kali dalam satu tahun, dilakukan oleh Ketua

Mahkamah Syar’iyah Sigli.

3. Melakukan Pemeriksaan keuangan perkara baik secara periodic maupun secara

mendadak (SIDAK), dilakukan oleh Ketua atau Panitera/Sekretaris.

8/18/2019 laptah 2016

48/51

Laporan Tahunan Mahkamah Syar’iyah Sigli| 31

4. Memfungsikan hakim Pengawas bidang (setiap bulan) untuk bagian keperkaraan maupun

bagian kesekretariatan.

5. Melakukan pemeriksaan oleh Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali.

6. Penyampaian laporan hasil kerja Hakim Pengawas Bidang setiap 3 bulan sekali.

7. Melakukan evaluasi terhadap hasil laporan Hakim Pengawas Bidang.

8. Menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat dengan.memeriksa

pejabat/pegawai yang diadukan dan melaporkannya ke Mahkamah Syar’iyah Aceh dan

Mahkamah Agung RI.

9. Khusus dalam rangka meningkat disiplin kehadiran pengawasan dilakukan setiap hari

pada jam 08.15 dengan cara memeriksa absensi, sementara untuk kegiatan tugas diluar

diberlakukan surat izin keluar.11. Pengawasan melekat juga diterapkan kepada para hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita

Pengganti antara lain dilakukan pelarangan adanya tamu masuk ke ruangan masing-

masing kecuali ada izin dari Pimpinan.

8/18/2019 laptah 2016

49/51



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

1. Penerimaan perkara

Penerimaan perkara pada Mahkamah Syar’iyah Sigli bila dibanding dengan tahun

2015 terjadi peningkatan secara kuantitas. Hal ini tergambar dengan perbandingan

sebagai berikut :

a. Penerimaan perkara pada Mahkamah syar’iyah Sigli terjadi peningkatan, yaitu

pada tahun 2014 sejumlah 504 sedangkan tahun 2015 sejumlah 678 perkara

2. Penyelesaian perkara

a. Pada tingkat pertma dari segi jumlah penyelesaian perkara dari 504 perkara

tahun 2014 dengan sisa 95 perkara sedangkan 678 perkara pada tahun 2015

dengan sisa 84 perkara.

b. Dapat disimpulkan dari segi penyelesaian perkara jika bandingkan dengan

tahun 2014 dan tahun 2015 terjadi peningkatan penyelesaian perkara.

3. Administrasi Peradilan

Administrasi peradilan telah berjalan baik meskipun harus dilakukan pembinaan

kaitannya dengan Pola Bindalmin, Buku II, Buku III dan Buku IV Mahkamah

Agung dan Aplikasi SIADPA sedangkan di Tahun 2016 administrasi perkara akan

menggunakan SIPP.

4. Kesekretariatan

a. Pegawai Mahkamah Syar’iyah Sigli dari tenaga teknis Hakim, Fungsional

Kepaniteraan dan Kesekretariatan seluruhnya berjumlah 20 orang dan ini

B A B V

8/18/2019 laptah 2016

50/51


masih kekurangan apabila dibandingkan dengan formasi sesuai Keputusan

Ketua Mahkamah Agung Nomor :143/KMA/SK/VIII/2007 tentang

pemberlakuan buku I dengan jumlah 140 orang dan masih terjadi kekurangan

pegawai sebanyak 120 orang.

b. Kesempatan untuk mengikuti pendidikan penjenjangan masih relatif kecil,

sehingga banyak formasi yang diisi oleh calon yang belum memenuhi syarat

pendidikan penjenjangan yang disyaratkan.

c. Pagu anggaran belanja pegawai pada tahun 2014 sebesar Rp. 3.397.999.000,-

jika dibanding dengan tahun 2015 sebesar Rp. 3.351.593.000,- maka terjadi

Penurunan sebesar 10,1%

d. Pagu Belanja Barang tahun 2014 untuk program dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya (005.01) sebesar Rp. 516.351.000,- jika

dibanding dengan tahun 2015 sebesar Rp. 499.251.000. - maka terjadi

penurunan sebesar (10.3, %)

e. Pagu Belanja modal tahun 2014 sebesar Rp. 185.000.000.,- sedangkan tahun

2015 sebesar Rp. 184.000.000. maka terjadi penurunan sebesar (1,%) hal ini

dikarenakan pengurangan anggaran belanja modal untuk tahun 2015.

f. Program peningkatan Manajemen Peradilan (005.04), pada tahun 2015 sebesar

Rp. 60.015.000 sebesar.

g. Penambahan sarana dan prasarana Mahkamah Syar’iyah Sigli telah dilakukan

secara maksimal dengan memenuhi standart ideal.

h. Untuk mengatasi kekurangan dana dilakukan penghematan dana penggunaan

menurut skala prioritas.

5. Pembinaan dan Pengawasan

a. Pembinaan terhadap aparat Peradilan (Tenaga Teknis Hakim, Fungisonal

Kepaniteraan dan Kesekretariatan) dilakukan secara berkesinambungan melalui

pengawasan melekat dan melalui media elektronik.

8/18/2019 laptah 2016

51/51

b. Fungsi pengawasan Mahkamah Syar’iyah Sigli selaku kawal depan Mahkamah

Agung RI terhadap Mahkamah Syar’iyah Siglidi lingkungannya telah

dilaksanakan dengan baik.

B. REKOMENDASI

a. Guna mempercepat proses penyelesaian perkara, perlu penekanan pelaksanaan

kegiatan pendukug bagi para hakim maupun para Panitera/Panitera Pengganti

terutama yang berhubungan dengan proses percepatan misalnya penggunaan

program Aplikasi SIPP untuk tahun 2016 serta dilakukan evaluasi pelaksanaanya

secara komfrehensif dan berkesinambungan.

b. Diharapkan penambahan belanja modal untuk pengadaan operasional kendaraan

roda 4 dan roda 2 Mahkamah Syar’iyah Sigli guna menunjang kelancaran tugas,.

c. Diharapkan adanya penambahan belanja operasional maupun non operasional

Mahkamah Syar’iyah Sigli guna menunjang pelayana prima kepada masyarakat.

d. Diharapkan jatah untuk pendidikan penjenjangan bagi pegawai dilingkungan

Mahkamah Syar’iyah Sigli dapat ditingkatkan karena formasi struktural dan

fungsional masih banyak yang di butuhkan.

e. Diharapkan pula tambahan jatah calon pegawai di lingkungan Mahkaham Syar’iyah

Sigli minimal 2 orang untuk setiap Satker dalam 1 tahun.

Demikian laporan Mahkamah Syar’iyah Sigli tahun 2015 dibuat untuk dapat dijadikan

salah satu bahan informasi dan masukan sehingga tugas-tugas di masa yang akan datang lebih

baik.

Documents

laptah 2016