LAPORAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2014 - pa-purworejo.go.idcloud.pa-purworejo.go.id/.../laporan/laptah/laptah-2014.pdf · 2019. 12. 30. · Meskipun laporan tahunan ini masih jauh dari

- i -

LAPORAN TAHUNANTAHUN ANGGARAN 2014

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO

PENGADILAN AGAMA PURWOREJOJl. Pahlawan Nomor 5, PurworejoTelp/ Fax No.0275-323180 Email:[email protected]

- ii -

KATA PENGANTAR

Pada pasal 5 Undang Undang Nonor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. disebutkan bahwa pembinaan

teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Dalam rangka pembinaan tersebut salah satunya dengan cara menyampaikan

informasi tertulis mengenai kinerja Pengadilan Agama Purworejo baik yang telah

dilakukan maupun yang direncanakan.pada waktu mendatang. Informasi tertulis secara

berkala tersebut yang disebut sebagai laporan tahunan.

Laporan tahunan ini memuat kegiatan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan

pada tahun 2014 baik yang bersifat yustisial maupun non yustisial dengan segala

problematikanya, laporan ini juga sekaligus memuat rencana strategis yang ingin dicapai

oleh Pengadilan Agama Purworejo.

Meskipun laporan tahunan ini masih jauh dari kesempurnaan, kami berharap

laporan tahunan ini dapat dijadikan sebagai bahan pembinaan untuk mencapai kebaikan

khususnya bagi Pengadilan Agama Purworejo dimasa yang akan datang. Amin.

Purworejo, 24 Desember 2014

Ketua Pengadilan Agama Purworejo

Drs. H. ALI MAS’ADNIP. 19600502 198903 1 001

- iii -

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................... i

DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii

BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

BAB II. Struktur Organisasi Prosedur (SOP) .............................................................. 8

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) ........................................................ 9

- Kepaniteraan………………………………………………………………………………….10

- Kesekretariatan…..………………………………………………………………………….62

B. Kinerja/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)..................................................... 1

- Eselon II ............................................................................................ 2

- Eselon III........................................................................................... 3

- Eselon IV ........................................................................................... 2

- Staf ................................................................................................... 3

- Fungsional ......................................................................................... 2

Bab III Pembinaan dan Pengelolaan ........................................................................ 4

A. Sumber Daya Manusia............................................................................. 4

- Rekrutmen ......................................................................................... 2

- Mutasi ............................................................................................... 3

- Promosi ............................................................................................. 2

- Pensiun.............................................................................................. 3

B. Keadaan Perkara..................................................................................... 4

C. Pengelolaaan Sarana dan Prasarana......................................................... 4

D. Pengelolaan Keuangan............................................................................ 4

E. Dukungan Teknologi Informasi ................................................................ 4

F. Regulasi Tahun 2014............................................................................... 4

Bab IV PENGAWASAN............................................................................................. 2

A. Internal .................................................................................................. 4

B. Eksternal ................................................................................................ 4

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi...................................................................... 4

BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat

pencari keadilan yang beragama Islam dalam Pasal 2 Undang - undang Nomor 3

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama, walaupun Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 telah mengalami

perubahan kedua dengan terbitnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama.

Adapun mengenai organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan

Peradilan Agama sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih dari Departemen Agama ke

Mahkamah Agung RI sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004

Tentang Pengalihan Organisasi. Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan

Umum dan Peradilan Tata Usaha serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI.

Peradilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan

berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara di

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan,

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari’ah

sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Undang –

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah membawa perubahan besar terhadap

fungsi, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Salah satu sektor

yang mengalami perubahan mendasar adalah beralihnya fungsi dan kedudukan

lembaga Peradilan Agama dari Peradilan Semu (Quasi Rechtpraak)

menjadi lembaga kekuasaan kehakiman yang mandiri (court of law) dalam tata

hukum di Indonesia sehingga mempunyai kedudukan yang sejajar dengan lembaga

peradilan lain.

Lembaga peradilan yang mandiri (court of law) mempunyai ciri antara lain :

Pertama, tertibnya administrasi peradilan baik administrasi umum maupun

administrasi teknis yustisial. Kedua, penerapan hukum acara dalam proses berperkara

dilaksanakan dengan baik dan benar. Ketiga, putusan yang telah dijatuhkan hakim

terhadap suatu perkara dapat dieksekusi oleh lembaga peradilan yang memutuskan

perkara tersebut.

Ketiga hal tersebut merupakan prinsip dasar yang harus berjalan secara

simultan dan sejalan dengan gerak lajunya proses berperkara di lembaga peradilan

tersebut, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan benar- benar bermanfaat,

mempunyai nilai keadilan dan kepastian hukum.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan,

Pengadilan Agama Purworejo mencoba melakukan pelayanan secara prima,

melakukan pelayanan dengan menggunakan fasilitas Teknologi Informasi dalam

rangka untuk mempercepat dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat pencari

keadilan :

1. Penerapan program SIADPA Plus dalam pelayanan penerimaan dari proses

pendaftaran sampai dengan perkara putus dengan sistim pengolahan data melalui

komputerisasi dalam program SIADPA PLUS .

2. Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi sebagaimana direncanakan oleh

Mahkamah Agung RI lewat KMA No : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011.

Pengadilan Agama Purworejo menyambut hal ini dengan wujud nyata, salah

satunya yaitu dengan penggunaan Teknologi Informasi media internet sebagai

bentuk transparansi tersebut adalah dengan adanya website Pengadilan Agama

Purworejo. Dengan alamat Website Pengadilan Agama Purworejo adalah

http://www.pa-purworejo.go.id, harapan yang ingin dicapai adalah dikenalnya

Pengadilan Agama Purworejo oleh masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat

pencari keadilan serta memudahkan untuk komunikasi baik informasi maupun

data.

B. VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainnya tugas

pokok dan fungsi Pengadilan Agama Purworejo

VISI

“PERADILAN AGAMA YANG BERWIBAWA DAN MODERN”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksankan sesuai Visi yang ditetapkan

agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik, untuk mencapai

visi tersebut Pengadilan Agama Purworejo menetapkan misi yang menggambarkan hal

yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

MISI :

1. MENYELENGGARAKAN PELAYANAN YUDISIAL DENGAN SEKSAMA DAN

SEWAJARNYA SERTA MENGAYOMI MASYARAKAT DENGAN PENERAPAN SISTEM

APLIKASI SIADPA.

2. MENYELENGGARAKAN PELAYANAN NON YUDISIAL DENGAN BERSIH DAN

BEBAS DARI PRAKTEK KORUPSI , KOLUSI DAN NEPOTISME.

3. MENGEMBANGKAN PENERAPAN MANAJEMEN MODERN DALAM PENGURUSAN

KEPEGAWAIAN, SARANA DAN PRASARANA RUMAH TANGGA KANTOR DAN

PENGELOLAAN KEUANGAN .

4. MENINGKATKAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGAWASAN

TERHADAP JALANNYA PERADILAN.

C. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima)

tahun. Rencana Strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu

agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan organisasi di

dalam mencapai tujuannya. Berikut hasil reviu rencana stategis Pengadilan Agama

Purworejo tahun 2010 – 2014 :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara) dengan indikator

kinerja sebagai berikut :

a. Persentase mediasi yang berhasil.

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

c. Persentase perkara yang diselesaikan.

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal6 bulan.

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari6 bulan.

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim dengan indikator kinerjasebagai berikut :

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan

indikator kinerja sebagai berikut :

a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to

justice) dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata

yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan dengan indikator kinerja sebagaiberikut :

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

7. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to

justice) dengan sebagai berikut indikator kinerja :

Persentase perkara prodeo yang diselesaiakan

8. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan


Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata

yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

9. Meningkatnya kualitas pengawasan dengan indikator kinerja sebagaiberikut :

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

BAB IISTRUKTUR ORGANISASI

A. Struktur Organisasi (Tupoksi)

Adapun Tugas pokok Peradilan Agama Purworejo adalah memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara - perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan

ekonomi syariah dan lain - lain sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang - Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang -

Undang Nomor 3 Tahun 2006; jo. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009. Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara

tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;

b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara tingkat pertama, banding,

kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;

c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan

Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada

Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur

dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

e. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah

sebagaimana diatur dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama;

Jumlah pegawai pada Pengadilan Agama Purworejo sebanyak 33 orang terdiri dari

24 orang Pegawai Negeri Sipil dan 9 orang Pegawai Tidak Tetap (Honorer).

SUSUNAN/STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PURWOREJOTAHUN 2014Ketua : Drs. H. ALI MAS’ADWakil Ketua : Drs.H. CECEP MAKMUN,S.H.M,H.Hakim : 1. Drs.AMBARI.S.I.2. RASYIDI,S.H.3. SLAMET SYAIBANI,S.Ag.4. MASRUKHIN,S.H, M.Ag.5. Drs. ISWANTHA,Ds.MH.Panitera / Sekretaris : -Wakil Panitera : Dra. AZIZAH TRININGSIH,SH.Wakil Sekretaris : NANI ROKHIMAH, SH.Panmud Gugatan : Dra. Hj. SITI MAKRIFAHPanmud Permohonan : H. SUWARTOPanitera Muda Hukum : A. MURTADJI, SHI.Kasubag Kepegawaian : ZUHRATUL WARDIKasubag Keuangan : MURWATI.Kasubag Umum : MUKHSINPanitera Pengganti : 1. MUJI ASTUTI,SH.2. SARDI,S. Ag.3. SARNO,SH.Jurusita/Jurusita Pengganti : 1. AGUS SUBAGIYO,SH.2. TULUS PRABOWO3. TOIB,SH.4. FAUZIAH,SH.Staf : 1. ZAHRON WALADI.2. DENI NATARIAHonorer : 1. MAULUDIN, SH.2. TUGIYATNO3. HUSNI AKHADI, SH.4. TRI SUGIARTO5. AKHMAD KHANIFUDIN, SH.6. USWATUN CHASANAH

7. AGUNG DWI ANDRIYATMOKO, A.Md.8. HENDRO BUONO9. PERMADI SATRIA GUMILANG, A.Md.

A. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP adalah suatu set instruksi (Perintah Kerja) terperinci dan tertulis yang

harus diikuti demi mencapai keseragaman dalam menjalankan suatu pekerjaan

tertentu (detailed, written instructions to achieve uniformity of the performance of a

specific function) dengan berpedoman pada tujuan yang harus dicapai.

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk

melaksanakantugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi

pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural

sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang

bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitment mengenai apa yang

dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good

governance.

Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena

SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan

dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja

organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas, dan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan tidak semua

satuan unit kerja instansi pemerintah memiliki SOP, karena itu seharusnyalah setiap

satuan unit kerja pelayanan publik instansi pemerintah memiliki standar operasional

prosedur sebagai acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah dapat dievaluasi dan terukur.

Pengadilan Agama Purworejo sebagai salah satu intansi pemerintah dan

juga merupakan sarana pelayanan publik juga telah memiliki SOP baik di bidang

Kepaniteraan (perkara) dan Kesekretariatan (Keuangan, Umum dan Kepegawaian)

yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi perkara maupun

kesekretariatan. SOP tersebut disusun untuk merinci alur pekerjaan dan tugas dari

masing-masing pelaksana kegiatan sehingga dapat mendorong kinerja yang lebih

efektif, efisien dan berorientasi pada produktivitas kerja, serta dapat menghindarkan

tumpang tindih pelaksanaan tupoksi. serta memberikan kemudahan pelayanan

kepada masyarakat.

SOP ESELON II

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS I.B

Standard Operating Procedures

PENYELESAIAN PERKARA OLEH MAJELIS HAKIM

PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO

No. Uraian Kegiatan Keterangan Pelayanan Unit/Pejabat

Terkait

Waktu

Penyelesaian Ket.

A. TUGAS KETUA 1. Membuat penetapan prodeo 2. Menunjuk hakim membuat

catatan gugatan lisan

3. Menunjuk hakim mediator 4. Membuat PMH 5. Melakukan evaluasi terhadap

hasil pengawasan

6. Menindaklanjuti laporan atas hasil pengawasan

7. Membuat penetapan aanmaning 8. Membuat penetapan perintah

eksekusi

9. Membuat surat ijin kuasa Insidentil

10. Menandatangani dan memaraf buku register perkara

11. Menandatangani dan memaraf buku keuangan perkara

12. Menandatangani dan memaraf buku register pengaduan

13. Memeriksa dan menutup secara insidentil BIKP

14. Memeriksa dan menandatangani penutupan

buku register setiap akhir tahun


buku keuangan


buku pengaduan

17. Memeriksa dan menandatangani laporan

perkara

Panitera

Penggugat

Hakim

Hakim

Hawasbid

Hawasbid

Jurusita

Jurusita

Panitera

Meja I

Meja I

Meja I

Meja I

Meja I

Meja I

Meja I

Meja I

10 menit

10 menit

10 menit

10 menit

2 jam

2 jam

20 menit

1 jam

20 menit

20 menit

20 menit

20 menit

30 menit

30 menit

30 menit

30 menit

30 menit

B. PENERIMAAN

DAN

PENYELESAIAN

PERKARA

1. Membuat PHS 2. Menyidangkan perkara 3. Mengoreksi Berita Acara

Sidang

4. Menandatangani Berita Acara Sidang

5. Membuat dan mengoreksi putusan

6. Menandatangani putusan 7. Meminutasi berkas perkara 8. Menganonimasi putusan 9. Memeriksa dan

menandatangani laporan

pengaduan

10. Membuat SK yang berkaitan dengan proses perkara

Panitera Pengganti

Para Pihak

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Pengganti

Panitera Muda

Hukum

Wakil Panitera

10 menit

1 jam

1 jam

20 menit

1 jam

20 menit

20 menit

30 menit

30 menit

1 jam


Terkait

Waktu

Penyelesaian Ket.

C. TUGAS LAIN 1. Mengevaluasi pelaksanan SOP 2. Melakukan rapat 3. Menetapkan Renstra, IKU, IRT 4. Menandatangani SK yang

berhubungan dengan naskah

kepegawaian

5. Membuat kontrak Penetapan Kerja

6. Mendisposisi surat masuk 7. Mengoreksi surat-surat 8. Menandatangani surat-surat 9. Membuat laporan tahunan dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja

10. Membuat dokumen SAKIP (Sistem Akuntansi Instansi

Pemerintah)

11. Membuat penilaian Sasaran Kinerja Pegawai

Wakil Sekretaris

Wakil Sekretaris

Wakil Sekretaris

Kepegawaian

Wakil Sekretaris

Umum

Umum

Umum

Wakil Sekretaris

Wakil Sekretaris

Wakil Sekretaris

2 jam

2 jam

2 jam

1 jam

30 menit

20 menit

20 menit

20 menit

3 jam

1 jam

2 jam

Disahkan oleh :


Drs. H. ALI MAS’AD NIP. 19600502 198903 1 001

SOP ESELON IV


Standard Operating Procedures KESEKRETARIATAN UMUM


Revisi Tanggal :

Tanggal Ditetapkan : 02 Januari 2014 Halaman : 1 dari 3 halaman

No. Uraian

Kegiatan Uraian Pelayanan

Unit/Pejabat Terkait

Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI: Prosedur Pengelolaaan Surat Masuk dan Surat Keluar

A. Penerimaan Surat Masuk

1. Unit Pengolah menerima surat yang masuk dan memeriksa kebenaran surat, apakah tujuan surat tersebut sesuai dengan alamat kantor, apabila alamat surat tidak sesuai dengan alamat kantor, maka surat segera dikembalikan kepada pengirim surat;

2. Membubuhkan paraf disertai nama, tanggal dan jam saat surat diterima pada Lembar Pengantar atau Buku Ekspedisi atau bentuk tanda terima lainnya sebagai bukti penerimaan surat;

3. Melakukan sortir dan

mengklasifikasikan surat ke dalam kelompok Surat Dinas atau Surat Pribadi

4. Mengatur dan menyusun surat ke

dalam setiap kelompok alamat atau tujuan berdasarkan penanganan masing-masing;

5. Menyampaikan semua surat yang

telah disortir dan diteliti kepada pembuat kebijakan.

Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah

15 menit

5 menit

15 menit

15 menit

10 menit

B. Pengelolaan Surat Masuk

1. Mencatat dalam Buku Agenda Surat Masuk dengan melampirkan lembar disposisi, kemudian mendistribusikannya kepada pembuat kebijakan;

2. Pembuat kebijakan menerima dan mempelajari isi surat, serta meneliti kelengkapan surat masuk

Unit Pengolah Pembuat

15 menit

30 menit

yang diterima;

3. Pembuat kebijakan menulis disposisi kemana suart itu akan diarahkan dan membubuhkan paraf pada lembar disposisi kemudian disampaikan kembali kepada Unit Pengolah.

Kebijakan Pembuat Kebijakan

15 menit

C. Penyelesaian Surat Masuk

1. Mempelajari sesuai dengan disposisi yang diberikan dan menindaklanjuti sesuai isi disposisi, kemudian membubuhkan paraf pada kartu kendali dan mencatat ke dalam Register Arsip.

Unit Pengolah

30 menit

D. Pengarsipan Surat Masuk

1. Surat yang diterima disimpan ke dalam lemari arsip sesuai dengan klasifikasinya.

Unit Pengolah 5 menit

E. Pengelolaan Surat Keluar

1. Melaksanakan isi disposisi dengan membuat konsep surat jawaban atau tindak lanjut, kemudian memintakan Nomor Surat Dinas kepada Unit Pengolah Surat Keluar baik dengan melampirkan 1 (satu) lembar copy surat tersebut;

Unit Pengolah

1 hari

2. Surat Keluar diberi nomor surat berdasarkan urutan terakhir pada Buku Register Surat Keluar dan melakukan pencatatan pada Buku Register Surat Keluar pada kolom-kolom yang telah tersedia sesuai dengan isi surat;

3. Surat diketahui, dipelajari dan diberi ralat (jika perlu) oleh Kepala Unit Pengolah dan pejabat yang berwenang. Hal ini dilakukan secara berjenjang sesuai Hierarki Jabatan;

4. Apabila ada ralat maka surat tersebut dikembalikan kepada Unit Pengolah untuk diperbaiki;

5. Apabila surat tersebut merupakan kewenangan Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris, maka Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris dapat mebubuhkan tanda tangannya untuk selanjutnya dapat diperbanyak dan diberikan cap stempel;

Unit Pengolah Pejabat yang Berwenang Unit Pengolah Pejabat yang Berwenang, Unit Pengolah

10 menit

10 menit

15 menit

5 menit

6. Apabila surat tersebut tidak dalam

kewenangan Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris, maka Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris cukup membubuhkan parafnya pada tempat yang telah ditentukan dan kemudian diserahkan kembali kepada Petugas Unit Pengolah;

7. Surat yang telah diparaf oleh

pejabat tersebut kemudian disampaikan kepada Panitera/Sekretaris untuk diparaf atau ditandatangani dan diteruskan kepada pimpinan untuk diketahui dan ditandatangani;

8. Surat dinas yang telah

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, kemudian diperbanyak sesuai jumlah tujuan surat dan tembusannya, kemudian dibubuhi stempel kantor untuk diserahkan kepada Unit Pengelola Surat Keluar disertai 1 (satu) lembar pertinggal sebagai arsip, sedangkan aslinya disimpan oleh Unit Pengola. Apabila Surat Keluar memiliki lampiran lebih dari 5 (lima) lembar, maka cukup lembar pengantarnya yang dijadikan arsip;

Unit Pengolah Pejabat yang Berwenang Unit Pengolah

5 menit

5 menit

30 menit

9. Oleh Unit Pengolah Surat Keluar, arsip tersebut dicatatkan ke dalam Buku Register Arsip Surat Keluar dan disimpan ke dalam lemari arsip sesuai kode dan klasifikasi surat;

10. Kemudian surat-surat tersebut yang dikirimkan dimasukkan ke dalam amplop dinas dan diberikan alamat tujuan untuk selanjutnya dikirimkan melalui Kantor Pos/Ekspedisi sesuai tujuan surat dan tembusan-tembusannya.

Unit Pengolah Unit Pengolah

10 menit

30 menit

Selesai

Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Purworejo Drs. H. ALI MAS’AD. NIP. 19600502 198903 1 001




Revisi Tanggal :


No. Uraian



Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI: Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan

A. Opname Fisik

1. Melakukan Opname Fisik pada barang persediaan yang masih tersedia;

2. Rekapitulasi hasil Opname Fisik.

Pengelola Persediaan

30 menit Bulanan

B. Rekapitulasi Data Permintaan

1. Menyerahkan blanko permintaan barang persediaan ke setiap sub bagian untuk diisi sesuai kebutuhan;

2. Mengumpulkan semua blanko permintaan barang persediaan dari setiap sub bagian;

3. Melakukan rekapitulasi atas permintaan barang persediaan dari setiap bagian.


60 menit Bulanan

C. Pencairan Dana

1. Menyusun data permintaan barang persediaan yang akan diajukan ke bendahara;

2. Meminta paraf dari Wakil Sekretaris untuk diketahui;

3. Mengajukan data permintaan barang persediaan ke Bendahara untuk pencairan dana.

Pengelola Persediaan, Kasubag Umum, Wakil Sekretaris, Bendahara

30 menit Bulanan

D. Pembelian Barang

Melakukan pembelian barang persediaan setelah dana dicairkan oleh Bendahara.


10 menit

E. Rekapitulasi Data Pembelian

1. Melakukan pengecekan barang persediaan yang sudah dibeli;

2. Melakukan rekapitulasi barang persediaan yang sudah dibeli dan menyerahkan data pembelian barang persediaan kepada Pengelola Aplikasi Persediaan.

Pengelola Persediaan, Operator Aplikasi Persediaan.

60 menit Bulanan

F. Pendistribusian

1. Memasukkan barang persediaan ke dalam lemari barang persediaan;

2. Mempersiapkan barang persediaan sesuai blanko permintaan setiap sub bagian sesuai keadaan riil barang persediaan;

3. Mempersiapkan Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan;

4. Melakukan drop barang persediaan ke setiap sub bagian sesuai dengan blanko permintaan dan riil barang persediaan yang ada;

5. Meminta penanggung jawab sub bagian untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan ;

6. Melakukan distribusi barang persediaan kepada pegawai yang memerlukan;

Pengelola Persediaan, Kasubag Umum Pengelola Persediaan

60 menit

5 menit

Bulanan Harian

7. Melakukan pencatatan permintaan pegawai pada Buku Permintaan.


5 menit harian

Selesai

Disahkan oleh :

Ketua Pengadilan Agama

Purworejo

Drs. H. ALI MAS’AD. NIP. 19600502 198903 1 001




Revisi Tanggal :


No. Uraian



Waktu Penyeles

aian Ket

DESKRIPSI: Prosedur Pengelolaan Aplikasi Persediaan

A. Persiapan Data

Mempersiapkan nota pembelian, data persediaan, data opname fisik sebelumnya dan data pendukung lainnya.

Pengelola Adm. Keuangan, Pengelola Adm . Umum, Operator Aplikasi Persediaan

10 menit

B. Proses Penginputan Data

1. Melakukan input data persediaan masuk (pembelian) barang persediaan;

2. Melakukan input data persediaan keluar (permintaan) barang persediaan;

3. Melakukan input data hasil opname fisik;

4. Back up data.

Operator Aplikasi Persediaan

60 menit Bulanan

C. Pengiriman Data

Melakukan pengiriman data persediaan ke aplikasi SIMAK-BMN.

Operator Aplikasi Persediaan, Operator SIMAK-BMN

5 menit Semesteran

D. Pencetakan Laporan

1. Cetak Buku Persediaan; 2. Cetak Laporan Persediaan

dan Rincian Laporan Persediaan;

3. Membuat Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan.

Operator Aplikasi Persediaan, Pengelola Persediaan, Kuasa Pengguna Barang.

60 menit Semesteran

E. Pelaporan 1. Pengiriman Back Up ke KPKNL;

2. Pengiriman Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan ke KORWIL SIMAK-BMN.

Operator Aplikasi Persediaan, KPKNL, KORWIL SIMAK-BMN

30 menit Semesteran

Selesai

Disahkan oleh :






Revisi Tanggal :


No. Uraian



Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI: Prosedur Pengelolaan Laporan BMN dan Rekonsiliasi

A. Persiapan Data

Mempersiapkan data berupa SPM, SP2D, Data Pengahapusan, Nota Pembelian, Data Persediaan dan data pendukung lainnya.

Pengelola Adm. Keuangan, Pengelola Adm . Umum, Operator SIMAK-BMN

10 menit

B. Proses Penginputan Data

1. Melakukan input data sesuai transaksi;

2. Melakukan proses back up data SIMAK-BMN.

Operator SIMAK-BMN

60 menit Bulanan

C. Rekonsiliasi Data

1. Melakukan Rekonsiliasi Internal antara SIMAK-BMN dengan SAKPA;

2. Cetak data Neraca BMN dan diserahkan kepada Operator SAKPA sebagai kelengkapan rekonsiliasi aplikasi SAKPA ke KPPN;

3. Pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi Internal bulan berjalan;

4. Pembuatan Catatan Laporan BMN (CLBMN);

5. Rekonsiliasi ke KPPN.

Operator SIMAK-BMN, Operator SAKPA Operator SIMAK-BMN, Operator SAKPA, KPB Operator SIMAK-BMN, KPKNL

15 menit

30 menit

60 menit

60 menit

Bulanan Bulanan Bulanan Bulanan

D. Pencetakan Laporan

1. Cetak Laporan BMN Intrakomptable, Ekstrakomptable dan gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptable;

2. Cetak Catatan Laporan BMN (CLBMN);

3. Mengarsip semua laporan dengan cara dijilid.

Operator SIMAK-BMN

60 menit Semesteran

E. Pelaporan Melakukan Pelaporan SIMAK-BMN ke KORWIL SIMAK-BMN

Operator SIMAK-BMN

60 menit Semesteran

Selesai





Revisi Tanggal :


No. Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/Pejabat

Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

DESKRIPSI: Prosedur Pengadministrasian Usul Penghapusan

A. Usul

Pembentukan

Panitia

Penghapusan

BMN

Ketua Pengadilan Agama mengajukan

usul pembentukan Panitia

Penghapusan Barang Milik Negara

dengan melampirkan nama-nama

panitia yang diusulkan kepada Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Semarang

untuk ditetapkan.

Ketua PA, Ketua

PTA

5 hari

B. Tugas Panitia

Penghapusan

BMN

Setelah mendapatkan Surat Keputusan

Pembentukan Panitia Penghapusan

BMN, Panitia kemudian mulai bekerja,

antara lain:

1. Menginventarisir dan meneliti

barang yang akan dihapus;

2. Menilai kondisi fisik barang yang

akan dihapus;

3. Menetapkan perkiraan nilai limit

terndah penjualan barang yang

akan dihapus;

4. Membuat Berita Acara Penilaian/

Pemeriksaan;

5. Menyelesaikan kelengkapan

administrasi usul penghapusan.

Panitia

Penghapusan

BMN

7 hari

C. Pengajuan

Berkas

Selanjutnya panitia mengajukan Berkas

Usul Penghapusan tersebut kepada

Panitera/Sekretaris selaku Kuasa

Pengguna Barang untuk dipelajari

dengan Surat Pengantar yang

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan

Agama, menyampaikan Usul

Permohonan Pengahapusan BMN

terhadap barang yang dimaksud,

dikirimkan ke KPKNL/Kanwil DJKN

sebagaimana kewenangannya sesuai

nilai BMN yang akan dihapus dengan

melampirkan :

a. Untuk Penghapusan Peralatan Kantor, melampirkan :

1. Alasan/pertimbangan penghapusan BMN;

2. Surat Izin Penghapusan dari

Eselon I atau sesuai dengan

pelimpahan wewenang;

3. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan Barang

Milik Negara;

4. Laporan Hasil Penelitian; 5. Berita Acara

Penilaian/Pemeriksaan oleh

Panitia Penghapusan Barang

Milik Negara;

6. Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus;

7. Laporan semester/saldo awal Barang Milik Negara (Daftar

Inventaris Barang);

8. Foto-foto barang yang akan dihapus (tampak depan, samping

dan belakang);

9. Daftar BMN yang akan dihapus beserta Harga Limit dan Harga

Taksiran yang nantinya

diperuntukkan kepada

KPKNL/Kanwil DJKN

10. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Nilai Limit

Penjualan BMN yang akan

dihapus.

b. Untuk Penghapusan Gedung dan Bangunan untuk dibangun kembali,

melampirkan :


2. Salinan DIPA tahun yang bersangkutan;


Milik Negara;

4. Berita Acara Penelitian oleh Panitia Penghapusan Barang

Milik Negara;

5. Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Harga Taksiran

Bangunan oleh Dinas Pekerjaan

Umum setempat;



Inventaris Barang);


dan belakang);




KPKNL/Kanwil DJKN;



dihapus.

c. Untuk Penghapusan Kendaraan Bermotor, melampirkan :


2. Surat Pernyataan dari Ketua bahwa adanya penghapusan

tersebut tidak akan mengganggu

penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi;


Milik Negara;


Milik Negara;

5. Surat Keterangan dari Dinas Perhubungan setempat;

6. Berita Acara Penilaian/Pemeriksaan

kendaraan yang akan dihapus;



Inventaris Barang Kendaraan

Bermotor);

9. Foto kendaraan bermotor yang akan dihapus (tampak depan,

samping dan belakang);

10. Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)

dan Buku Pemilikan Kendaraan

Bermotor (BPKB);

11. Lampiran daftar BMN yang akan dihapus beserta Harga

Limit dan Harga Taksiran yang

nantinya diperuntukkan kepada

KPKNL/DJKN;



dihapus.

d. Untuk Penghapusan Gedung dan Bangunan untuk dibangun kembali,

melampirkan :


12. Salinan DIPA tahun yang bersangkutan;


Milik Negara;


Milik Negara;

15. Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Harga Taksiran

Bangunan oleh Dinas Pekerjaan

Umum setempat;



Inventaris Barang);


dan belakang);




KPKNL/Kanwil DJKN;



dihapus.

e. Untuk Penghapusan Kendaraan Bermotor, melampirkan :


2. Surat Pernyataan dari Ketua bahwa adanya penghapusan

tersebut tidak akan mengganggu

penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi;


Milik Negara;


Milik Negara;

5. Surat Keterangan dari Dinas Perhubungan setempat;

6. Berita Acara Penilaian/Pemeriksaan

kendaraan yang akan dihapus;

D. Pembuatan

Pengantar

Rekomendasi

Setelah menerima Persetujuan

Penghapusan dari KPKNL/Kanwil

DJKN, Panitia membuat Pengantar

Permohonan Rekomendasi yang

ditandatangani oleh Ketua PTA kepada

Kepala BUA MARI dengan

Panitia

Penghapusan

BMN

7 hari

melasmpirkan :

a. Seluruh lampiran penghapusan; b. Lampiran Daftar BMN yang akan

dihapus yang diperuntukkan kepada

Kepala BUA MARI;

c. Persetujuan Penghapusan dari KPKNL/Kanwil DJKN.

E. Proses BUA Apabila berkas dianggap lengkap,

Kepala BUA akan mengeluarkan Surat

Keputusan Penghapusan.

BUA 60 hari

F. Penghapusan 1. Setelah SK diterbitkan, selanjutnya panitia mengajukan permohonan

jadwal pelelangan kepada KPKNL;

2. Melaporkan hasil pelelangan penghapusan kepada pimpinan.

Panitia

Penghapusan

BMN

30 menit

Selesai

Disahkan oleh :






Revisi Tanggal :


No. Uraian



Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI: Prosedur Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

A.

Rancangan Pemeliharaan

1. Mengajukan rancangan kegiatan pemeliharaan gedung dan halaman kantor kepada pimpinan secara berjenjang;

2. Membuat Surat Undangan untuk mengikuti kualifikasi penunjukan langsung pemeliharaan gedung dan halaman kantor;

3. Melakukan negosiasi dengan rekanan dan melaporkan hasilnya kepada PPK

Kasubag Umum Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1 minggu

1 hari

1 hari

B. Pemeliharaan Gedung dan Halaman

1. Membuat SK Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pemeliharaan Gedung dan Halaman;

2. Membuat Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) dengan rekanan dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);

3. Melakukan pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor

Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen Rekanan (Pihak Kedua)

60 menit

60 menit

Sesuai jangka waktu

pelaksanaan

C. Penyelesaian Pemeliharaan

1. Setelah pekerjaan pemeliharaan selesai dilakukan, maka diadakan pemeriksaan, penelitian dan penilaian atas pekerjaan pemeliharaan tersebut dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan;

2. Apabila telah diselesaikan dengan baik maka diadakan serah terima pekerjaan dan membayar sesuai kontrak serta dibuat Berita Acara Pembayaran dan Tanda Bukti

Pejabat Pemeriksa Kuasa Pengguna Anggaran

1 hari

1 hari

Pengeluaran;

Selesai

Disahkan oleh :






Revisi Tanggal

:


No. Uraian



Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI: Prosedur Pemeliharaan Kendaraan Dinas

A.

Pemeliharaan Kendaraan Roda 4

1. Melakukan perawatan kendaraan roda 4 secara rutin;

2. Mengganti oli secara berkala setelah mendapat persetujuan dari PPK;

3. Melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan setelah mendapat persetujuan dari PPK;

4. Mencatat waktu perbaikan dan bagian-bagian yang diperbaiki;

5. Mengurus perpanjangan pajak kendaraan yang telah habis masa berlakunya;

6. Melaporkan hasil perbaikan kepada pimpinan.

Kasubag Umum Kasubag Umum Kasubag Umum Kasubag Umum Kasubag Umum Kasubag Umum

60 menit

90 menit

1 hari

10 menit

120 menit

15 menit

B. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2

1. Melakukan perawatan kendaraan roda 2 secara rutin;

2. Mengganti oli secara berkala setelah mendapat persetujuan dari PPK;

3. Melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan setelah mendapat persetujuan dari PPK;

4. Mencatat waktu perbaikan dan bagian-bagian yang diperbaiki;

5. Mengurus perpanjangan pajak kendaraan yang telah habis masa berlakunya;


Pemakai Pemakai Pemakai Kasubag Umum Pemakai Kasubag Umum

60 menit

90 menit

1 hari

10 menit

120 menit

15 menit

Selesai

Disahkan oleh :


Purworejo





Revisi Tanggal :


No. Uraian



Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI: Prosedur Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

A.

Komputer dan Laptop

1. Mengontrol kondisi fisik komputer dan laptop;

2. Melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan setelah mendapat persetujuan dari PPK;

3. Mencatat nomor inventaris komputer dan laptop yang diperbaiki dan komponen-komponen yang diperbaiki;


Petugas IT Petugas IT Petugas IT Petugas IT

30 menit

1 hari

15 menit

15 menit

B. Meubelair 1. Menata meubelair pada masing-masing ruangan;


3. Mencatat jenis-jenis meubelair yang telah diperbaiki beserta nomor inventarisnya;

4. Melaporkan hasil penataan dan perbaikan kepada Pimpinan.

Petugas barang Inventaris Petugas barang Inventaris Petugas barang Inventaris Kasubag Umum

60 menit

90 menit

15 menit

15 menit

C. Mesin Fotocopy

1. Menunjuk petugas (operator) mesin fotocopy;

2. Petugas fotocopy melayani pegawai yang ingin fotocopy;

3. Melaporkan kepada Kasubag Umum apabila ada kerusakan;


Kasubag Umum Petugas Fotocopy Petugas Fotocopy Petugas Fotocopy Petugas Fotocopy

5. Mencatat komponen-komponen yang telah diperbaiki;

6. Melaporkan kepada pimpinan.

Kasubag Umum

Selesai

Disahkan oleh :






Revisi Tanggal :


No. Uraian



Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI: Prosedur Penujukan Pemegang Kendaraan Dinas

A.

Pengajuan Permohonan

Setelah acara pelantikan, maka pejabat yang baru dapat mengajukan Usul Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional dengan melampirkan Surat Pernyataan, fotocopy SK Jabatan dan dan Berita Acara Serah Terima Jabatan kepada Kasubag Umum selaku Unit Pengelola.

Kasubag Umum

30 menit

B. Penelaahan dan Pembuatan SK

1. Menelaah Usul Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional;

2. Membuatkan konsep SK Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional yang baru dan disampaikan secara berjenjang sampai kepada Ketua atau Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang;

3. KPB menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan pada SK tersebut dan menyerahkan kembali kepada Unit Pengelola;

4. Membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Dinas yang dimaksud dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru dengan disaksikan oleh pejabat lainnya yang sekurang-kurangnya setara atau 1 tingkat dibawah jabatannya.

Kasubag Umum Kasubag Umum Kuasa Pengguna Barang Kasubag Umum

60 menit

90 menit

1 hari

10 menit

120 menit

15 menit

C. Pengarsipan Selanjutnya Unit Pemngelola memperbanyak SK dan Berita Acara Serah Terima tersebut untuk disampaikan kepada Pejabat yang

Kasubag Umum 15 menit

baru dan 1 berkas pertinggal sebagai arsip.

Selesai

Disahkan oleh :






Revisi Tanggal

:


No. Uraian



Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI: Prosedur Pengelolaan Perpustakaan Kantor

A.

Penunjukan Pengelola Perpustakaan

1. Menunjuk petugas pengelola perpustakaan;

2. Mengisi Buku Induk Perpustakaan;

3. Menata buku di rak sesuai dengan klasifikasinya;

4. Menyampaikan kepada pimpinan, jika ada buku yang dibutuhkan namun belum ada di perpustakaan.

Kasubag Umum Pengelola Perpustakaan

30 menit

2 jam

B. Peminjaman Buku Perpustaan

1. Membuat buku daftar peminjaman buku;

2. Mengisi formulir data peminjam;

3. Buku yang akan dipinjam dicatat pada Buku Peminjaman dengan membubuhkan stempel tanggal pengembalian pada lembar peminjaman buku dan meminta paraf peminjam pada Buku Peminjaman;

4. Buku yang dipinjam diserahkan kepada peminjam.

Pengelola Perpustakaan Peminjam Pengelola Perpustakaan Pengelola Perpustakaan

30 menit

10 menit

5 menit

5 menit

C. Pengembalian Buku Perpustakaan

1. Buku yang telah dipinjam diserahkan kepada Pengelola Perpustakaan sesuai dengan tanggal pengembaliannya;

2. Peminjam member paraf pada buku Peminjaman sebagai bukti bahwa buku yang dipinjam telah dikembalikan;

3. Data peminjam dan buku yang dipinjam dicatat pada buku daftar peminjaman buku.

Pngelola Perpustakaan

15 menit

D. Inventarisasi Buku Perpustakaan

1. Berdasarkan disposisi pejabat yang berwenang, maka buku/majalah yang diterima dicatat pada Buku Induk dan Buku Pengklasifikasian;

2. Menentukan kode pengklasifikasian buku, lalu dibuat label dank ode buku serta diberi stempel pada buku tersebut, kemudian diletakkan pada rak yang sesuai dengan klaifikasinya.

Pengelola Perpustakaan

60 menit

Selesai

Disahkan oleh :






Revisi Tanggal :


No. Uraian



Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI: Prosedur Penginventaris Barang Milik Negara

A. Inventarisasi Data BMN

1. Operator SIMAK-BMN menerima tanda bukti transaksi BMNdari bagian keuangan berupa SPM dan SP2D serta Berita Acara Serah Terima Barang dari Pejabat Pengadaan;

2. Operator SIMAK-BMN melakukan input data dari SPM dan SP2D ke dalam aplikasi SIMAK-BMN;

3. Data tersebut disimpan ke dalam aplikasi SIMAK-BMN;

Operator SIMAK-BMN Operator SIMAK-BMN

10 menit

30 menit

B. Pembuatan DIR dan KIB

1. Aplikasi SIMAK-BMN akan meminta data untuk menginput Daftar Inventaris Ruangan (DIR);

2. Aplikasi SIMAK-BMN secara otomatis membuat Daftar Inventaris Ruangan atau Kartu Identitas Brang;

3. Apabila yang diinput berupa Daftar Inventaris Ruangan maka selanjutnya SIMAK-BMN membuat labeling untuk BMN.

Operator SIMAK-BMN

30 menit

C. Penempelan Label pada BMN

1. Setelah proses labeling selesai, label ditempel pada BMN tersebut;

2. KIB yang telah dicetak, SPM dan SP2D diarsipkan oleh Penginventaris BMN.

Operator SIMAK-BMN

60 menit

D. Opname Fisik

1. Penginventaris BMN melakukan opname fisik pada

Operator SIMAK-BMN

60 menit

BMN yang ada; 2. Rekapitulasi hasil opname fisik; 3. Mengklasifikasi BMN sesuai

kondisi yang ada; 4. Melakukan perbaikan BMN

yang rusak setelah mendapat persetujuan PPK;

5. Untuk BMN yang rusak berat diusulkan untuk dihapuskan.

Selesai

Disahkan oleh :






Revisi Tanggal :


DESKRIPSI : Prosudur Pengelolaan Website

No. Uraian Pelayanan Unit/Pejabat

Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

A. 1. Unit kerja menyapkan materi berupa data-data/laporan-laporan yang yang akan dimuat dalam Website PA Purworejo

2. Tim Pengelola TI & Websete meliputi/Mendokumentasikan kegiatan yang akan dipublikasikan kedalam websete dari masiang-masing sub Bagian’

3. Admin melengkapi menu-menu sesuai dengan berita yang akan dipublikasikan.

Wasek/Wapan Operator TI

Sehari sebelum waktu tayang

B. 1. Wasek memeriksa materi terkait bidang Kesekretariatan.

2. Wapan Memeriksa materi terkait bidang keperkaraan.

3. Wasek /Wapan bertanggung jawab akan validnya materi dan mengkonsultasikan materi yang dimaksud kepada Pansek,Ketua atau pihak pihak yang berkopenten jika diperlukan.

Wasek /Wapan Operator TI

30 menit

C. 1. Mempublikasikan materi yang telah diparaf oleh Wasek/Wapan melalui Websete PA Purworejo sesuai dengan menu yang telah disiapkan.

Wasek/Wapan Operator TI

30 menit

D. Memeriksa dan memastikan muatan materi yang dipublikasikan walid dan Up to date

Operator 15 menit

Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Purworejo





Revisi Tanggal :

Tanggal Ditetapkan

: 02 Januari 2014 Halaman : 1 dari 1 halaman

DESKRIPSI : Prosudur Pengelolaan Barang dan Jasa

No. Uraian Pelayanan Unit/Pejabat

Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

A. 1. Menyusun Jadwal Kegiatan Pengadaan Barang /Jasa sesuai dengan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk mendapat persetujuan.

2. Memeriksa Jadwal Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa, jika setuju menanda tatangani jadwal kegiatan Pengadaan Barang/Jasa jika tidak setuju mengembalikan kepada pejabat Pengadaan barang dan jasa

3. Menerima Jadwal Pengadaan Barang/Jasa

yang telah disetujui oleh PPK untuk dilakukan Pengadaan barang /Jasa.

4. Memeriksa dan menerima Barang /Jasa

disertai Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Barang.

5. Memriksa dan Menerima Barang/Jasa bila

sesuai dengan Spesifikasi yang diminta/kontrak atau bila tidak sesuai dikembalikan ke Rekanan/Penyedia Barang/Jasa.

6. Menginput kedalam Aplikasi SIMAK BMN 7. Menyimpan Barang berdasarkan kebutuhan

Ruangan.

8. Mengajuikan Bukti Pembayaran Barang/Jasa dari Rekanan disertai kwitansi,Faktur Barang, Surat Setor Pajak dan menyerahkan ke Kasaubag Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

9. Memeriksa bukti Pembayaran jika disetujuai

diajukan ke KPPN.

PPK/Wasek

30 Menit

15 Menit

Sesuai Jadwal

30 Menit

30 Menit

30 Menit 30 Menit

1 Hari

3 hari

10. Menerima Bukti Pembayaran untuk

diarsipkan ke dokumen

30 Menit




Standard Operating Procedures KESEKRETARIATAN KEPEGAWAIAN


Revisi Tanggal :

Tanggal Ditetapkan : 02 Januari 2014 Halaman : 1 halaman


Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

DESKRIPSI: PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT

A. PENGUMPULAN DATA/BERKAS

Kasubbagian Kepegawaian menyiapkan berkas Kenaikan Pangkat ; 1. Foto Copy sah Kartu Pegawai 2. Foto Copy sah SK NIP Baru 3. Foto Copy sah SK Kenaikan pangkat

terakhir 4. Foto Copy sah SK Jabatan terakhir 5. Foto Copy sah Surat Pernyataan

Pelantikan, SPMT,SPMJ 6. Foto Copy sah DP.3 dua tahun

terakhir 7. Foto Copy Ijazah dan Transkipnya

yang telah dilegalisir bagi Pegawai yang baru memperoleh Ijazah

Kepegawaian

15 menit

B. Legalisir Berkas Kenaikan Pangkat

Kepala Sub Bagian Kepegawaian melegalisir Persyaratan Kenaikan Pangkat, untuk ditandatangani olah Panitera/Sekretaris

Kepegawaian 15 menit

C. Pengajuan Berkas kepada Wakil Sekretaris

Wakil Sekretaris meneliti Berkas Kenaikan Pangkat dan memarap yang akan ditandatangani Panitera/Sekretaris.

Wakil Sekretaris 15 menit

D. Pengajuan Berkas kepada Panitera/Sekretaris

Panitera/Sekretaris menandatangani berkas Kenaikan Pangkat lalu menyerahkan ke Kepegawaian untuk disetempel Dinas

Panitera/Sekretaris

15 menit

E. Membuat Konsep Nota Usul dan Pengantar

Membuat Konsep Nota Usul dan Pengantar Kenaikan Pangkat

Kepegawaian

15 menit

F. Meneliti Nota Usul dan Pengantar

Meneliti Nota Usul dan Pengantar Kenaikan Pangkat, yang telah diberi nomor Keluar, lalu diparaf dan diteruskan ke Panitera/Sekretaris

Wakil Sekretaris

10 Menit

G. Memaraf Nota Usul dan Pengantar

Panitera/Sekretaris memarap Nota Usul dan Pengantar untuk diteruskan Ke Ketua Pengadilan Agama

Panitera/Sekretaris

15 menit

H. Menandatangani Nota Usul

Ketua menandatangani Nota Usul dan Pengantar Kenaikan Pangkat


10 menit

I. Berkas dikirim ke PTA

Nota Usul dan Pengantar yang sudah ditandatangani serta Berkas Kenaikan Pangkat segera dikirim ke PTA untuk Proses lebih lanjut melalui Kasubag Umum.

Kepegawaian dan Umum

10 menit






Revisi Tanggal :


No. Uraian


Unit/Pejabat

Terkait

Waktu

Penyelesaian Ket

DESKRIPSI: PROSEDUR KENAIKAN GAJI BERKALA

1. Penyiapan Bahan

Kepegawaian menyiapkan; 11. Blanko KGB 12. SK Pangkat terakhir 13. SK KGB terakhir

Kepegawaian

10 menit

2. Membuat Konsep KGB

Kepegawaian membuat Konsep KGB Kepegawaian 10 menit

3. Meneliti Konsep KGB

Kepegawaian meneliti lalu konsep diserahkan kepada Wakil Sekretaris

Kepegawaian

10 menit


Wakil Sekretaris meneliti lalu memberi paraf yang selanjutnya diteruskan kepada Panitera/Sekretaris

Wakil Sekretaris 10 menit


Ketua Pengadilan menyetujui Konsep KGB kemudian untuk diserahkan kembali ke Kepegawaian untuk diketik Kenaikan Gaji Berkala Asli

Kepegawaian

10 menit

6. Memberi Paraf SK KGB

Wakil Sekretaris memberi paraf yang telah diberi Nomor Keluar kemudian diteruskan ke Panitera/Sekretaris

Kepegawaian

10 menit

7. Paraf KGB Panitera/Sekretaris member paraf untuk dinaikan kepada Ketua Pengadilan untuk ditandatangani

Panitera/Sekretaris

10 menit

8. Menandatangani SK KGB

Ketua Pengadilan menandatangani SK KGB dan selanjutnya diserahkan kepada Kepegawaian, untuk diserahkan ke PDG untuk diusulkan ke KPPN

KPA 10 menit






Revisi Tanggal

:

Tanggal Ditetapkan : 02 Januari 2014 Halaman : 1 halaman


Terkait Waktu

Penyelesaian Ket

DESKRIPSI: PROSEDUR CUTI PEGAWAI

1. Pengajuan Permohonan

Pegawai mengajukan permohonan cuti yang ditujukan kepada Ketua, melalui dan permohonan cuti diserahkan kepada Bangian Kepegawaian

Kepegawaian

5 menit

2. Penelitian Cuti Bagian Kepegawaian meneliti sisa cuti Pegawaian yang bersangkutan serta mengoreksi lama cuti Pegawai yang diambil

Kepegawaian

5 menit

3. Pengajuan kepada atasan langsung

Pegawai mengajukan cuti kepada atasan langsung

Atasan Langsung 10 menit

4. Persetujuan Atasan

Atasan langsung memberi persetujuan atau menunda cuti, jika ditunda permohonan (Formulir ) dikembalikan kepada Pegawai, jika diterima disampaikan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti

Atasan langsung 10 menit

5. Pengetikan SK Cuti

Kepegawaian mengetik SK cuti Pegawaian, setelah disetujui oleh pejabat yang berwenang

Kepegawaian 10 menit

6. Penelitian SK Cuti

Wakil Sekretaris meneliti SK Cuti dan member Parap

Wasek 10 menit

7. Penelitian SK Cuti

Panitera/Sekretaris meneliti dan member parap

Pansek 10 menit

8. Penandatangan SK Cuti

Pejabat yang berwenang ( Ketua Pengadilan Agama ) menandatangani SK Cuti Pegawai

KPA 10 Menit

9. Pegawai membuat laporan

Pegawai yang mau melaksanakan cuti membuat laporan pelaksanan pekerjan kepada atasan

Pegawai 10 menit

langsung sebelum cuti dilaksanakan

10. Pegawai Cuti Pegawai melaksanakan cuti



Standard Operating Procedures KESEKRETARIATAN KEUANGAN


Revisi Tanggal

:

Tanggal Ditetapkan


No. Uraian



Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI: Pencairan Gaji Pegawai berupa Gaji Induk,Gaji Susulan dan Kekurangan Gaji

A. Pengimputan Data

1. Alur kerja dimulai dengan menginput seluruh data Pegawai pada aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP)

Unit Pengelola

60 Menit

B. Pengesahan SPTJB

1. Unit Pengelola membuat Daftar Perhitungan baik berupa Gaji Induk, Gaji Susulan dan kekurangan gaji yang dihasilkan dari perhitungan GPP

2. Unit Pengelola membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Surat Setoran Pajak (SSP). Berdasarkan perhitungan yang telah dibuat

3. Unit pengelola membuat Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) kemudian beserta lampiran pendukung diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah dan PPK

10 Menit

10 menit

10 menit

C. Proses Pembuatan SPM

1. Unit Pengelola membuat Suarat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan / Penguji SPM dan mengetahui/menyetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

2. Data yang terkait diinput ke Aplikasi SPM dan diprint out 3 lembar yang ditanda tangani oleh PPSPM 3 lembar tersebut diperuntukan untuk .

Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU)

Penginputan pada Aplikasi Sistem AkuntansiKuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).

Pengiriman ke KPPN

Kasaubag,PPK Unit Pengolah, Kasubag Unit Pengolah Unit Pengolah

15 menit

10 Menit

6 Menit

6 Menit

D. Penerbitan SP2D

1. Unit Pengelola menyerahklan SPM, Arsip Data Komputer (ADK) beserta

Unit Pengolah

60 menit

data pendukung lainnya ke KPPN. 2. KPPN memeriksa kelengkapan

berkas untuk diproses. 3. Unit Pengelola mengambil SP2D di

KPPN, khusus Gaji Induk SP2D diterbitkan setiap tanggal 25 ( dua puluh lima)

Unit Pengolah

1 hari

45 Menit

E. Pencairan Dana

1. KPPN Menginformasikan pada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada Bank dan dapat ditransper kerekening Pegawai yang bersangkutan.

2. Unit Pengelola mengambil rekening Koran di Bank terkait.

4. Unit Pengelola melakukan pencatatan keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas ( jika tunai) Rekening koran juga dipergunakan sebagai pertanggung jawaban pelaporan keuangan


1 hari

10 Menit

Selesai






Revisi Tanggal :


No. Uraian



Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI: Pencairan Uang Makan Pegawai

A. Pengimputan Data

1. Sub Kepegawaian menyerahkan Rekap Absen (Akumulasi Daftar Hadir dan Pulang) pada akhir bulan berjalan.

2. Unit Pengolah menginput Rekap Absen tersebut pada Aplikasi GPP untuk membuat Daftar Perhitungan Uang Makan

Unit Pengolah

5 Menit

B. Proses Pembuatan SPM

1. Unit Pengelola membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda tangan/Penguji SPM (PPSPM) Pembuat Daftar Gaji dan mengetahui/menyetujui PPK.

2. Data yang terkait diinput ke Aplikasi SPM dan print out 3 lembar SPM yang ditanda tangani oleh PPSPM Tiga lembar tersebut diperuntukan bagi :

Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA setiap akhir pembukuan.

Penginputan pada Aplikasi Sistem Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA)

Pengiriman ke KPPN.

PPK,Kasubag Unit Pengolah Kasubag Unit Pengolah

Unit Penolah

15 menit

10 menit

10 menit

10 Menit

C. Penerbitan SP2D

1. SPM,Arsip Data Komputer (ADK) beserta data pendukung lainnya diserahkan ke KPPN, kemudian KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk di proses lebih lanjut.

2. Unit Pengolah mengambil Surat Perintah Pencairan Dana.


60 menit

45 Menit

D Pencairan Dana

1. KPPN menginformasikan kepada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada Bank dan dapat diambil secara

tunai oleh Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA, selanjutnya uang makan diserahkan pada masing-masing pegawai.

2. Unit Pengolah melakukan pencatatan keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas yang daitandatangani oleh Bendahara Pengeluaran setiap akhir pembukuan

3. Rekening Koran dapat dicetak pada Bank bersangkutan Jika diperlukan sebagai pertanggung jawaban pelaporan keuangan.




Standard Operating Procedures KESEKRATIATAN KEUANGAN


Revisi Tanggal :

Tanggal Ditetapkan


No. Uraian


Unit/Pejabat

Terkait

Waktu

Penyelesaian Ket

DESKRIPSI: Pencairan Remunerasi / Tunjangan Khusus Kinerja

A. Remunerasi

Tahap I

1. Alur kerja dimulai data Absensi yang diinput oleh kepegawaian melalui

Aplikasi Komdanas.

2. Data tersebut digunakan sebagai acuan pembuatan Tanda Terima

Remunerasi yang ditandatangani

oleh Bendahara Pengeluaran, Kuasa

Pengguna Aanggaran dan Ketua

Pengadilan Agama.

3. Data yang telah disahkan digunakan sebagai dasar pembuatan Surat

Perintah Tanggung Jawab Mutlak

yang terlebih dahulu diperiksa oleh

PPSPM kemudian ditandatangani

oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan

Ketua Pengadilan Agama.

4. Bendahara Gaji menyiapkan Kwitansi yang berhubungan dengan

remunerasi sebanyak tiga rangkap,

pertama digunakan sebagai arsip dan

selebihnya ke PTA Semarang dan

Mahkamah Agung Republik

Indonesia.

Unit Pengolah

KPA,Bendahara

Pengeluaran

Unit Pengolah

Unit Pengolah

10 Menit

5 Menit

10 Menit

10 Menit

B. Remunerasi Tahap II

1. Berkas yang telah lengkap dan benar selanjutnya diserahkan ke

Mahkamah Agung Republik

Indonesia Cq. Biro Keuangan Badan

Urusan Administrasi (BUA) dengan

arus kerja sebagai berikut :

a. Seluruh Satuan Kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi

Agama Semarang menyerahkan

kelengkapan berkas sesuai

dengan ketentuan PTA

Semarang, sebagai Kordinator.

b. Kemudian data tersebut digunakan sebagai acuan dalam pembuatan.

i. Rekapitulasi Daftar Permintaan Remunerasi.

ii. Rekapitulasi Daftar Pegawai. iii. Kwitansi yang ditanda tangani

oleh Bendahara Pengeluaran,

KPA, Ketua Pengadilan

Unit Pengolah

Unit Pengolah

20 Menit

20 Menit

Agama.

c. Kumpulan seluruh berkas yang telah diperiksa secara teliti dan

ditanda tangani oleh pihak

berwenang disebut sebagai

“Permintaan Pertanggung Jawaban

dimuka remunerasi Pengadilan

Tinggi Agama dan Pengadilan

Agama Se Jawa Tengah.

d. Permintaan Pertanggung Jawaban tersebut kemudian diserahkan pada

MARI Cq. Biro Keuangan

memproses lebih lanjut sehingga

dana remunerasi bisa ditransper

pada Bank masing-masiang satuan

kerja.

UnitPengolah,

Kasubag,PPK,KPA,

Ketua

Unit Pengolah

20 Menit

1 hari

e.Jika uang remunerasi telah masuk pada rekening Bank, Bendahara

Pengeluaran Mencairkan dana

tersebut kemudian di transper ke

rekening pegawai dengan

menggunakan cek yang

ditandagani oleh Bendahara

Pengeluaran dan KPA.

f. Bank menerbitkan rekening

Koran yang digunakan sebagai :

Pencatatan Laporan Keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas.

Pertanggung Jawaban Remunerasi

yang kemudian dikirim kepada

Mahkamah Agung RI Cq. Biro

Keuangan BUA

Unit Pengolah

KPA

Unit Pengolah

15 Menit

Selesai





Revisi Tanggal :


No. Uraian



Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI: Proses Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang

A. Pengimputan

Data

4. Alur kerja dimulai dari transasksi yang dilakukan pihak internal (Sub

Umum atau Bendahara Pengeluaran)

dengan pihak eksternal (pihak

kaetiga).

5. Dari transaksi tersebut dihasilkan : a. Tanda bukti

pembayaran/umum,PPK

kwitansi (Rangkap 2) yang

ditanda tangani oleh pihak

ketiga, Bendahara Pengeluaran,

Kasubag umum dan PPK yang

diperuntukan sebagai :

Arsip dan Pencatatan pada Buku Kas Tunai KPA yang

ditanda tangani Bendahara

Pengeluaran dan KPA pada

akhir pembukuan.

Dasar perhitungan SPP dan SPTJB.

b. Surat setoran Pajak (SSP) jika ada sebanyak rangkap 4 yaitu :

Jumlah yang telah dihitung disetorkan pada Bank /

Kantor Pos.

Dan rangkap disimpan sebagai arsip dan dicatat

pada buku pajak.

Satu Rangkap dicopy dan dilegis oleh PPK.

Unit Pengolah

Kasaubag

umum,PPK

Unit

Pengolah,KPA

Unit Pengola

Unit Pengola

Unit Pengola

Unit Pengola,PPK

30 Menit

15 Menit

10 Menit

45 Menit

10 Menit

10 Menit

B. Pengesahan

SPTJB

2. Unit Pengelolah membuat Surat Permintaan Pembayaran /

SPP,dilakukan oleh PPSPM /

Kasaubag Keuangan dan ditanda

tangani oleh PPK.

Unit Pengolah,

PPK, Kasubag

15 Menit

C. Proses

Pembuatan

SPM

3. Unit Pengelola menginput data pada aplikasi SPM dan dicetak menjadi 3

lembar, SPM yang ditandatangani

oleh PPSPM Tiga lembar tersebut

diperuntukan bagi:

Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU)

Sebagai data SPM dan SP2D (yang akan diterbitkan oleh

KPPN) untuk diinput oleh

pengelola data pada SAKPA

Diserahkan pada KPPN (2 lembar) beserta ADK.

Unit Pengolah,

Kasubag

Unit Pengolah

Unit Pengolah

10 menit

10 Menit

10 Menit

D. Penerbitan

SP2D

3. SPM,arsip dataKomputer (ADK) beserta data pendukung lainnya

diserahklan ke KPPN oleh Unit

Pengelola.

4. KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk diproses.lebih lanjut

dan menerbitkan SP2D.

5. Unit Pengelola mengambil Surat Perintah Pencairan Dana.

Unit Pengolah

KPPN

Unit Pengolah

60 menit

1 Hari

45 Menit

E Pencairan

Dana

5. KPPN menginformasikan kepada Bank Operasional mitra

kerjanya, sehingga dana yang

dibutuhkan telah tersedia pada

Bank.

6. Bendahara Pengeluaran mengambil uang tunai pada

Bank dengan menggunakan cek

yang ditandatangani oleh

Bendahara Pengeluaran dan

Kuasa Pengguna Anggaran dan

mengambil rekening koran di

Bank terkait jika diperlukan.

7. Unit Pengelola melakukan pencatatan keuangan pada Buku

Bank dan Buku Kas yang

ditandatangani oleh Bendahara

Pengeluaran setiap akhir

pembukuan dan juga pencatatan

pada Buku Pembantu

Pengawasan Kredit.

8. Rekening Koran juga dipergunakan sebagai

pertanggung jawaban pelaporan

Keuangan

Unit Pengolah,

KPA

Unit Pengola

45 Menit

15 Menit

Selesai

Disahkan oleh :






Revisi Tanggal :


No. Uraian



Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI: Proses Belanja Modal

A. Pengimputan Data

6. Alur kerja dimulai dengan pembentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa yang menghasilkan dokumen kontrak,antara lain berisi :

Penawaran harga

Pelaksanaan Pekerjaan

Surat Perjanjian

Lapoaran kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

Berita Acara kegiatan serta lampiran pendukung lainnya.

7. Dari data dokumen kontrak tersebut unit Pengeloh membuat Ringkasan Kontrak.


30 Menit

B. Pengesahan SPTJB

3. Unit Pengelola membuat Surat Permintaan Pembayaran/SPP, Monitoring SPP dilakukan oleh PPSPM/Kasubag keuangan dan ditandatangani oleh PPK.

Unit Pengolah, PPK, Kasubag

15 Menit

20 Menit

C. Proses Pembuatan SPM

6. Unit Pengelola menginput data pada aplikasi SPM dan dicetak menjadi 3 lembar yang ditandatangani oleh PPSPM Tiga Lembar tersebut diperuntukan bagi : a. Pencatatan pada Buku Kas Umum

(BKU) b. Sebagai data SPM dan SP2D (yang

akan diterbitkan oleh KPPN) untuk diinput oleh Unit Pengolah pada aplikasi SAKPA.

c. Diserahkan pada KPPN (2Lembar) beserta Arsip Data Komputer (ADK)

Unit Pengolah, Kasubag Unit Pengolah Unit Pengolah

10 menit

10 menit

10 menit

D. Penerbitan SP2D

3. SPM,Arsip Data Komputer (ADK) beserta data pendukung lainnya diserahkan ke KPPN oleh Unit Pengolah.

4. KPPN memeiksa kelengkapan berkas untuk diproses lebih lanjut dan menerbitkan SP2D.

5. Unit Pengelola mengambil Surat Perintah Pencairan Dana.

Unit Pengolah KPPN Unit Pengolah

60 menit

1 Hari

45 Menit

E Pencairan Dana

9. KPPN menginformasikan kepada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada Bank dan dapat diambil secara tunai oleh pihak ketiga (Perusahaan yang telah melakukan kontrak dengan Tim Pengadaan Barang dan Jasa)

Selesai




Standard Operating Procedures KESEKRATIATAN KEUANGAN


Revisi Tanggal :


No. Uraian



Waktu Penyelesaian

Ket

DESKRIPSI: Pelaporan Keuangan Berdasarkan Periode Pelaporan

PELAPORAN BULANAN

1. Alur kerja dimulai dengan rekon internal antara aplikasi SAKPA dan SIMAK.

2. Aplikasi SAKPA menghasilkan Laporan Rekon ADK.

3. Laporan Rekon, ADK serta data KPA,pendukung lainnya diserahkan ke KPPN, data pendukung berupa :

Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran.

Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerima.

Reking Koran

Neraca SIMAK. 4. KPPN menerbitkan Hasil Rekonsiliasi

dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). 5. Dokumen tersebut diserahkan pada

Biro Keuangan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi yang bertindak selaku koordinator wilayah.

Unit Pengolah KPA Bendahara Pengeluaran

10 Menit

5 Menit

1 Jam

PELAPORAN TRIWULAN

Alur kerja pada pelaporan keuangan Triwulan (setiap tiga bulan) adalah : 1. Pelaporan realisasi penerimaan dan

pengeluaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kepadakeuangan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi yang bertindak selaku koordinator wilayah alur kerja sama halnya pada point (1) s/d (5) kegiatan pelaporan keuangan Rutin/Bulanan.

2. Pelaporan Bappenas PP.39.

Menginput data ke aplikasi Bappenas Form A. data berasal dari Laporan Realisasi Anggaran.

Kemudian diunduh.

Menerima unduhan aplikasi Form A dari Satuan Kerja Pengadilan Agama.

Menginput seluruh unduhan Form A ke dalam aplikasi Bappenas Form B.

Unit Pengolah Wakil Sekretaris

30 Menit

30 Menit

ADK dikirim melalui e-mail kepada Biro Perncanaan Mahkamah Agung dan Biro Keuangan Mahkamah Agung.

PELAPORAN SEMESTERAN DAN TAHUNAN

Alur kerja pada pelaporan keuangan Semesteran / Tahunan : 1. Laporan realisasi penerimaan dan

pengeluaran PNBP kepada Keuangan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama selaku koordinator wilayah.Alur kerja sama halnya pada point (1) s/d (5) kegiatan pelaporan keuangan Rutin /Bulanan.

2. Pelaporan catatan atas Laporan Keuangan (Calk) Data Calk berasal dari Laporan Penyerapan Anggaran Semesteran,Simak dan Laporan Saldo kas pada Bendahara Penerimaan sebagai Laporan pendukung.

Unit Pengolah

20 Menit

Laporan Calk dikirim ke :

Pengadilan Tinggi Agama selaku korwil.

Biro keuangan MA RI.

Selesai



SOPFUNGSIONAL

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS I B

Standard Operating Procedures

PENYELESAIAN PERKARA OLEH MAJELIS HAKIM



Terkait

Waktu

Penyelesaian Ket.

DESKRIPSI :

Prosedur Tatacara Penyelesaian Perkara oleh

Majelis Hakim pada Pengadilan Agama

Purworejo

A.

PENYELESAIAN

DAN

PERSIDANGAN

PERKARA.

1. Majelis Hakim melaksanakan sidang Pengadilan Agama

Purworejo pada pukul 09.00

waktu setempat.

2. Dalam hal tertentu Majelis Hakim dapat melaksanakan

sidang yang dimulai beberapa

saat kemudian pada hari yang

sama setelah diumumkan

terlebih dahulu.

3. Petugas memanggil para pihak agar masuk ke ruang sidang

untuk pemeriksaan perkara

berdasarkan sistem antrian

(Queuing System).

4. Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus

perkara selambat-lambatnya

dalam jangka waktu 6 (enam)

bulan sejak perkara didaftarkan.

5. Ketua Majelis harus melaporkan keterlambatan

tersebut kepada Ketua MA

melalui Ketua PA, jika dalam

waktu 6 bulan tersebut belum

putus.

Ketua Majelis

Hakim

Ketua Majelis

Hakim

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Hakim

Ketua PA/Msy.

Maksimal 6

bulan sejak

perkara

didaftarkan

B.

PEMBACAAN

PUTUSAN.

1. Pada waktu diucapkan, putusan/penetapan harus sudah

jadi (dalam bentuk hard copy)

dan setelah itu langsung ditanda

tangani Majelis Hakim dan

Panitera Pengganti.

2. Majelis Hakim memberitahukan kepada para pihak yang hadir

bahwa salinan putusan yang

sudah Berkekuatan Hukum

Tetap (BHT) dapat diambil

melalui Meja III dalam jangka

waktu 14 hari setelah putusan

diucapkan atau 14 hari setelah

putusan diberitahukan kepada

salah satu pihak yang tidak

hadir.

Ketua Majelis

Hakim/PP

Majelis

Hakim/Panitera

Disahkan oleh :


Drs. H. ALI MAS’AD NIP. 19600502 198903 1 001


Standard Operating Procedures PENERIMAAN PERKARA

DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO

Revisi Tgl. :

Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2014 Halaman : 1 dari 3 hal.


Terkait Waktu

Penyelesaian Ket.

DISKRIPSI :

Pelayanan peradilan yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka

menyelesaikan perkara.

A. PELAYANAN MASYARAKAT

1. Petugas menerima surat pemohonan/gugatan/

permohonan banding/verzet

(perlawanan)/permohonan kasasi/permo-honan

peninjauan kembali/ permohonan eksekusi dan

per-mohonan perlawanan

pihak ke-tiga dan juga memberi nomor pendaftaran

perkara sesuai de-ngan nomor pendaftaran dalam

SKUM. Menaksir panjar biaya dan membuat SKUM.

2. Surat gugatan / permohonan

yang diterima meja pertama sebanyak jumlah tergugat di-

tambah empat salinan untuk majelis hakim dan arsip.

Panitera Muda Gugatan/

Permohonan

dan Meja satu

Meja I

10 menit

B. PEMERIKSAAN

BERKAS

1. Petugas penerima memeriksa

kelengkapan berkas dan mene-ruskannya kepada

panitera muda permohonan /

gugatan untuk dinyatakan berkas telah lengkap.

2. Dokumen yang diserahkan pada pendaftaran meliputi :

a. Surat permohonan/ gugatan yang diajukan

kepada Ketua Pengadilan

Agama Purworejo b. bila menggunakan kuasa

hukum, maka dilampirkan surat kuasa khusus dari

pemohon/penggugat

kepada kuasa hukumnya, disertai foto kopi kartu

advokad kuasa hukumnya. 3. Apabila terdapat dokumen

yang dibuat di luar negeri dan meng-gunakan bahasa

asing maka dokumen

Panitera Muda

Gugatan/ Permohonan

dan Meja I


Permohonan

15 menit

tersebut harus diter-

jemahkan kedalam bahasa indo-nesia oleh penerjemah

tersumpah dan disahkan oleh

kedu-taan/perwakilan indonesia di negara tersebut

C. BIAYA PANJAR PERKARA

1. Petugas penerimaan meme-riksa kelengkapan berkas

gugatan/ permohonan

dengan menggunakan daftar periksa, kemudian

melanjutkannya kepada Panitera muda Gugatan/

Permohonan untuk

dinyatakan berkas telah lengkap dan ditentukan

besarnya biaya panjar perkara untuk kemudian ditu-angkan

kedalam SKUM. 2. Dalam menentukan besarnya

biaya panjar perkara harus

memperhatikan Surat Keputusan KPA Purworejo

tentang besaran biaya perkara.

3. SKUM dibuat dalam rangkap

tiga, masing-masing untuk pemohon/penggugat, kasir

dan lampiran pada berkas permohonan/gugatan

4. Berkas perkara yang telah dilengkapi SKUM dikembalikan

kepada penggugat /

pemohon/ kuasanya dan agar membayar panjar biaya

perkara di Bank BNI.


Permohonan

Kasir

20 Menit

D. PENYELESAIAN ADMINISTRASI

PERKARA

1. Pemegang kas menanda-tangani dan membubuhi cap

lunas pada SKUM setelah menerima pembayaran (bukti

bayar pada Bank yang

ditunjuk). 2. Pemegang kas membukukan

uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum

dalam SKUM pada buku Jurnal Keuangan Perkara

3. Nomor halaman buku jurnal

adalah nomor urut perkara yang akan menjadi nomor

perkara yang oleh pemegang kas kemudian dicantumkan

dalam SKUM dan surat

gugatan/permohonan. 4. Pencatatan permohonan

eksekusi dalam SKUM dan buku jurnal keuangan

menggunakan nomor perkara awal.

5. Menyerahkan kepada meja

Meja Satu

Kasir

Bank

Kasir

Kasir

20 Menit

dua untuk dicatat dalam buku

register induk perkara

Pendaftaran Selesai


Drs.H. ALI MAS’AD. NIP. 19600502 198903 1 001


Standard Operating Procedures PENDAFTARAN PERKARA DENGAN PEMBAYARAN CUMA-CUMA (PRODEO)


Revisi Tgl. :

Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2014 Halaman : 1 dari 2 hal.


Terkait

Waktu

Penyelesaian Ket.

DESKRIPSI :

Prosedur Operasi Tata Cara Penerimaan Pendaftaran

Perkara dengan Pembayaran Cuma-Cuma (Prodeo)


Permohonan

A. Pihak berperkara menghadap

petugas Meja I dan menyerahkan

surat gugatan

atau permohonan.

1. Petugas memberikan penjelasan berkaitan

Documents

LAPORAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2014 - pa-purworejo.go.idcloud.pa-purworejo.go.id/.../laporan/laptah/laptah-2014.pdf · 2019. 12. 30. · Meskipun laporan tahunan ini masih jauh dari