1

ISU TERKINI 16 Maret 2011

A. Registrasi Nakes (baca: SANITARIAN) 1. Dalam rangka penjaminan mutu Nakes, setiap Nakes yang melakukan pekerjaan

professional harus memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) atau SIK (Surat Ijin Kerja) 2. SIK Sanitarian diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 3. Untuk memperoleh SIK Sanitarian, harus menunjukkan STR (Surat Tanda

registrasi) Sanitarian 4. STR Sanitarian diterbitkan oleh MTKI (Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia) 5. Untuk memperoleh STR Sanitarian, harus menunjukkan SUK (Sertifikat Uji

Kompetensi) 6. SUK Sanitarian diterbitkan oleh MTKP (Majelis Tenaga Kesehatan Propinsi) 7. Untuk memperoleh SUK, harus lulus UK (Uji Kompetensi) 8. UK diselenggarakan oleh MTKP diawasi oleh MTKI.

Isu penting terkait Registrasi:

1. UK a. Membuat soal (materi UK) tim ad hoc MTKI b. Tim ad hoc MTKI Sanitasi identik dengan KOLEGIUM SANITARIAN ??? c. Bahan utama soal Kompetensi kritis ??? d. Kompetensi Kritis diambil dari Standar Kompetensi e. Standar Kompetensi merupakan bagian dari standar Profesi Sanitarian

2. Standar Profesi dan Code Etik Profesi Sanitarian ditetapkan oleh OP Sanitarian/HAKLI lihat UU no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 24 ayat (2) Raker/Rakon/Munas ???.

Standar Playanan & SOP dtetapkan Pemerintah (pemgk.kpntngn).

Catatan: Permenkes 373/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Sanitarian, tak berlaku bertentangan dengan UU no.36 tahun 2009 tentang Kesehatan. dalam waktu dekat akan dicabut.

3. Kekhususan Sanitasi/Kesehatan Lingkungan Bagaimana pengelompokan kehususan Raker/Rakon Bagaimana sertifikasinya dewan pakar/kolegium??? Apakah sanitarian yang berkecimpung di Management Limbah, harus diuji

(LULUS) kompetensi pemberantasan hama (pest control)? analog yang lain kolegium?

4. Sanitarian/ Tenaga Kesehatan Lingkungan Untuk menyusun rencana sertifikasi (terkait Usulan DIPA 2012) dibutuhkan juga

jumlah, persebaran, kualifikasi sanitarian, kesiapan PD & TUK Jumlah, persebaran, kualifikasi sanitarian belum ada yang valid Raker/Rakon

nasional ??? Kondisi PD masih memprihatinkan (beberapa provinsi belum ada) ??? JKL baru di 18 provinsi ???

2

B. RUU Nakes (baca: terkait Kesehatan Lingkungan & Sanitarian) 1. RUU Nakes disiapkan oleh Pemerintah 2. Draf awal disiapkan oleh KemenKes Instansi terkait Setneg DPR 3. DPR: Dibahas disyahkan diserahkan ke Prediden 4. Presiden: Ditetapkan diundangkan.

Isu penting terkait RUU:

1. Keinginan Nakes (baca: Kesehatan Lingkungan) untuk memiliki UU setara dengan UU 29/2008 ttg Praktek Kedokteran.

a. Membuat rumusan (Kesehatan Lingkungan) yang “memadai” dan kita harapkan diskusi intensif/konsolidasi/Raker ???

“Memadai” berfihak kepada mayoritas anggota D3 ???

b. Mengawal perjalanan RUU disetiap tahap/lini sampai diundangkan Tim ad hoc HAKLI??? dana ???

2. Memperjuangkan eksistensi Kesehatan Lingkungan menjadi sebuah ilmu yang mandiri.

a. Membicarakan/meyakinkan dengan pemangku kepentingan tentang kemandirian Kesehatan lingkungan dan atau sanitarian Pokja???

b. Membicarakan/meyakinkan Menteri Kesehatan (sbg Pembina profesi kesehatan) tentang komitmen kemandirian Kesehatan lingkungan dan atau sanitarian.

c. Menunjukkan HAKLI (PP,PD,PC) sbg OP yang aktif dan dinamis. Melengkapi organisasi: Membentuk PD & PC, dll ??? Melakukan penyegaran organisasi: AD-ART, code etik, MTKI, MTKP, dll

??? Melakukan konsolidasi organisasi: PP,PD & PC ???

d. Menunjukkan profesionalisme: Pendidikan Fakultas/Jurusan Kesehatan lingkungan SKL, MKL, DKL

??? Kegiatan professional RTD, Seminar, Web, Jurnal, dll ??? Lembaga profesi kollegium, dewan etik, dewan pakar, dll ???

C. Banyak isu (lain ?????) yang harus dan secepatnya ditangani ……………..????????????

Bardan