Upload
others
View
41
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG Jalan.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513
Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id | Email: [email protected]
No.
Dokumen SOP/001/HKM/2020
Revisi Ke 02
Tgl
Berlaku 03 Februari 2020
Halaman 1/2
Disahkan
Oleh Ketua PTUN Pangkalpinang
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMERIKSAAN DENGAN ACARA BIASA
TUJUAN :
Prosedur pemeriksaan perkara ini dibuat untuk menjamin bahwa acara persidangan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pangkalpinang berjalan sesuai dengan prosedur.
RUANG LINGKUP :
Ruang lingkup prosedur pemeriksaan perkara ini untuk mengatur jadwal yang tepat yang mencakup semua proses
beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sampai dengan proses minutasi perkara.
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat
Lingkungan Peradilan
3. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan
Tata Usaha Negara Buku II Edisi Tahun 2009
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor:
185/Djmt.3/SE/2/2016 tentang Pelaksanaan
Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara.
1. Hakim, pendidikan minimal S1 Hukum
2. Mengerti dan mahir komputer
3. Lulus ujian Calon Hakim
4. Mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Hakim
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Kepaniteraan
2. SOP Panitera Pengganti
3. SOP Jurusita Pengganti
4. Aplikasi SIPP
1. Komputer / Laptop
2. Jaringan internet
3. Infocus
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka hukum acara dan
asas peradilan tidak akan tercapai.
Dokumen Berkas Perkara dan SIPP.
DEFINISI :
1. Berkas Perkara : Kumpulan formulir dan dokumen, baik yang dibuat oleh para pihak maupun oleh
Pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara 2. Pemeriksaan
Persiapan
: Proses pra persidangan yang dimaksudkan untuk memperbaiki gugatan dan
melengkapinya dengan data yang diperlukan dan untuk dapat meminta penjelasan
kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan
3. Putusan : Sikap Majelis Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh
hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara
4. Minutasi : Proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses
administrasi meliputi pengetikan, pembundelan serta pengesahan suatu perkara
5. One Day Publish : Mengunggah amar putusan kedalam SIPP dengan jangka waktu 1 hari.
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG Jalan.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513
Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/001/HKM/2020
Revisi Ke 02
Tgl Berlaku 03 Februari 2020
Halaman 2/2
Disahkan Oleh Ketua PTUN Pangkalpinang
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMERIKSAAN DENGAN ACARA BIASA
No Agenda / Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Hakim Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima Berkas Perkara
- Berkas Perkara
- Daftar Distribusi
Berkas
1 (satu) Hari
- Berkas Perkara
- Daftar Distribusi
Berkas
2. Hakim Ketua Majelis
Menetapkan Hari
Pemeriksaan Persiapan dan
menginput di SIPP
- Berkas Perkara
- SIPP PTUN
- Penetapan Hakim
Ketua Majelis
mengenai Hari dan
Tanggal Pemeriksaan
Persiapan serta
termuat di SIPP
3. Majelis Hakim melaksanakan
Pemeriksaan Persiapan
- Berkas Perkara
- Ruangan
Pemeriksaan
Persiapan
- SIPP PTUN
30 Hari
- Gugatan yang Telah
Diperbaiki
- Berita Acara
Pemeriksaan
Persiapan
4. Hakim Ketua Majelis
Menetapkan Hari
Persidangan Terbuka untuk
Umum dan menginput di
SIPP
- Berkas Perkara
- SIPP PTUN
Paling Lama 3
(tiga) Bulan 19
(sembilan
belas) hari
- Penetapan Hakim
Ketua Majelis tentang
Hari dan Tanggal
Persidangan Terbuka
untuk Umum serta
termuat di SIPP
5. Majelis Hakim melaksana-
kan pemeriksaan
persidangan terbuka untuk
umum, termasuk sidang
pemeriksaan setempat.
- Berkas Perkara
- Ruang Persidangan
- SIPP PTUN
- Penetapan tentang
Penundaan dan/atau
- Putusan Sela tentang
Masuknya Pihak
Intervensi
- Berita Acara
Persidangan
- Berita Acara
Pemeriksaan
Setempat
6. Pembacaan Putusan termasuk
memberitahukan kepada
penggugat untuk mengambil
sisa panjar biaya perkara
- Berkas Perkara
- Konsep Putusan
- Ruangan sidang.
- In Focus
- SIPP PTUN
- Putusan
- Berita Acara
Persidangan
Pembacaan Putusan
7. Majelis Hakim Melakukan
Monitoring untuk one day
publish.
- Berkas Perkara
- Putusan
1 hari yang
sama dengan
Pembacaan
Putusan
- Amar putusan
termuat di dalam
SIPP
8. Majelis Hakim menandatangani Putusan
dan melakukan monitoring pengunggahan file Putusan pada SIPP dan direktori putusan.
- Putusan
3 hari kerja
sejak
pembacaan
Putusan
- Putusan telah
ditandatangani,
diunggah ke SIPP dan
Direktori Putusan.
- Putusan dapat
dibuatkan Salinan.
9. Majelis Hakim melakukan
monitoring penyerahan
Berkas Perkara oleh
Panitera Pengganti ke
Kepaniteraan perkara
- Berkas Perkara
- Putusan
7 hari sejak
Pembacaan
Putusan
- Bundel A perkara
- Tanda terima berkas
dari Kepaniteraan
Perkara melalui
Panitera Pengganti
CATATAN:
- Penyelesaian perkara harus diputus dan diminutasi dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sesuai dengan
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014, dihitung sejak gugatan diregister sampai dengan minutasi.
- Setelah pembacaan putusan agar memberitahukan kepada penggugat untuk mengambil sisa panjar
biaya perkara, bilamana Penggugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah diberitahukan, maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari Buku Jurnal
Keuangan yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (Pasal 1948
KUHPerdata), yang selanjutnya uang tak bertuan tersebut akan disetorkan ke Kas Negara (SEMA Nomor 4 Tahun 2008).
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG Jalan.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513
Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/002/HKM/2020
Revisi Ke 02
Tgl Berlaku 03 Februari 2020
Halaman 1/2
Disahkan Oleh Ketua PTUN Pangkalpinang
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DENGAN ACARA CEPAT
TUJUAN :
Prosedur pemeriksaan perkara ini dibuat untuk menjamin bahwa acara persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang berjalan sesuai dengan prosedur.
RUANG LINGKUP :
Ruang lingkup prosedur pemeriksaan perkara ini untuk mengatur jadwal yang tepat yang mencakup semua proses
beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sampai dengan proses minutasi perkara.
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat)
Lingkungan Peradilan
3. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan
Tata Usaha Negara Buku II Edisi Tahun 2009
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor:
185/Djmt.3/SE/2/2016 tentang Pelaksanaan
Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara.
1. Hakim, pendidikan minimal S1 Hukum
2. Hakim S1& S2 Hukum S1–Hukum
3. Mengerti dan mahir komputer 4. Lulus ujian Calon Hakim
5. Mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Hakim
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Kepaniteraan 2. SOP Panitera Pengganti
3. SOP Jurusita Pengganti
4. Aplikasi SIPP
1. Komputer / Laptop 2. Jaringan internet
3. Infocus
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka hukum acara dan
asas peradilan tidak akan tercapai.
Dokumen Berkas Perkara, SIPP.
DEFINISI :
1. Berkas Perkara : Kumpulan formulir dan dokumen, baik yang dibuat oleh para pihak maupun oleh
Pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara
2. Putusan : Sikap Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim
dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara
3. Minutasi : Proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses
administrasi meliputi pengetikan, pembundelan, serta pengesahan suatu perkara
4. One Day Publish : Mengunggah amar putusan kedalam SIPP dengan jangka waktu 1 hari.
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG Jalan.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513
Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/002/HKM/2020
Revisi Ke 02
Tgl Berlaku 03 Februari 2020
Halaman 2/2
Disahkan Oleh Ketua PTUN Pangkalpinang
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN DENGAN ACARA CEPAT
No Agenda / Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Hakim Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima Berkas Perkara - Berkas Perkara
- SIPP PTUN
- Ruang Persidangan
- Daftar Distribusi Berkas
1 (satu) Hari
- Penetapan
- Daftar Distribusi Berkas
2. Hakim Ketua Majelis Menetapkan Hari Persidangan Terbuka untuk Umum dan menginput di SIPP
- Berkas Perkara - SIPP PTUN
- Penetapan Hakim Tunggal tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk Umum serta termuat di SIPP
3. Hakim Melaksanakan Pemeriksaan Persidangan Terbuka untuk Umum
- Berkas Perkara - Ruangan
Persidangan
- SIPP PTUN
Jawaban dan Pembuktian bagi Kedua Belah Pihak Masing-Masing Tidak Melebihi 14 Hari
- Berita Acara
Persidangan
4. Pembacaan Putusan termasuk memberitahukan kepada penggugat untuk mengambil sisa panjar biaya perkara
- Berkas Perkara - Konsep Putusan
- Ruangan Persidangan
- In Focus
- SIPP PTUN
1 hari
- Putusan
- Berita Acara Persidangan Pembacaan Putusan
5. Majelis Hakim Melakukan Monitoring untuk one day publish
- Berkas Perkara
- Putusan
1 hari
- Amar putusan termuat di dalam SIPP
6. Majelis Hakim
menandatangani Putusan dan melakukan monitoring pengunggahan file Putusan pada SIPP dan direktori putusan.
- Berkas Perkara
- Putusan 3 hari kerja
- Putusan telah
ditandatangani,
diunggah ke SIPP dan
Direktori Putusan.
- Putusan dapat
dibuatkan Salinan.
7. Majelis Hakim melakukan monitoring penyerahan Berkas Perkara oleh
Panitera Pengganti ke Kepaniteraan perkara
- Berkas Perkara
- Putusan 7 hari
- Bundel A perkara
- Tanda terima berkas dari Kepaniteraan Perkara melalui Panitera Pengganti
CATATAN:
- Setelah pembacaan putusan agar memberitahukan kepada penggugat untuk mengambil sisa panjar
biaya perkara, bilamana Penggugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah
diberitahukan, maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari Buku Jurnal
Keuangan yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (Pasal 1948
KUHPerdata), yang selanjutnya uang tak bertuan tersebut akan disetorkan ke Kas Negara (SEMA
Nomor 4 Tahun 2008).
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG Jalan.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513
Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id | Email: [email protected]
No.
Dokumen SOP/003/HKM/2020
Revisi Ke 02
Tgl Berlaku 03 Februari 2020
Halaman 1/2
Disahkan Oleh Ketua PTUN Pangkalpinang
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMERIKSAAN DENGAN ACARA SINGKAT
TUJUAN :
Prosedur pemeriksaan perkara ini dibuat untuk menjamin bahwa acara persidangan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pangkalpinang berjalan sesuai dengan prosedur.
RUANG LINGKUP :
Ruang lingkup prosedur pemeriksaan perkara ini untuk mengatur jadwal dan waktu yang tepat yang mencakup
semua proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sampai dengan proses minutasi perkara.
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan
Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat)
Lingkungan Peradilan
3. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan
Tata Usaha Negara Buku II Edisi Tahun 2009
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor:
185/Djmt.3/SE/2/2016 tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara.
1. Hakim, pendidikan minimal S1 Hukum 2. Mengerti dan mahir komputer
3. Lulus ujian Calon Hakim
4. Mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Hakim
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Kepaniteraan
2. SOP Panitera Pengganti
3. SOP Jurusita Pengganti
4. Aplikasi SIPP
1. Komputer/ Laptop
2. Jaringan internet
3. Infocus
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka hukum acara dan
asas peradilan tidak akan tercapai.
Dokumen Berkas Perkara, SIPP
DEFINISI :
1. Berkas Perkara : Kumpulan formulir dan dokumen, baik yang dibuat oleh para pihak maupun oleh
Pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara 2. Putusan : Sikap Majelis Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh
hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara
3. Minutasi : Proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses
administrasi meliputi pengetikan, pembundelan, serta pengesahan suatu perkara
4. One Day Publish : Mengunggah amar putusan kedalam SIPP dengan jangka waktu 1 hari
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG Jalan.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513
Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id | Email: [email protected]
No.
Dokumen SOP/003/HKM/2020
Revisi Ke 02
Tgl Berlaku 03 Februari 2020
Halaman 2/2
Disahkan
Oleh
Ketua PTUN
Pangkalpinang
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMERIKSAAN DENGAN ACARA SINGKAT
No Agenda / Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Hakim Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima Berkas Perkara - Berkas Perkara
- Daftar Distribusi Berkas
1 (satu) Hari
- Berkas Perkara
- Daftar Distribusi Berkas
2. Hakim Ketua Majelis Menetapkan Hari
Persidangan Terbuka untuk Umum dan menginput di SIPP
- Berkas Perkara
- SIPP PTUN
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari dan Tanggal Persidangan
Terbuka untuk Umum serta termuat di SIPP
3. Hakim Melaksanakan Pemeriksaan Persidangan Terbuka untuk Umum
- Berkas Perkara
- Ruangan Persidangan
- SIPP PTUN
Jawaban dan Pembuktian bagi Kedua Belah Pihak
Masing-Masing Tidak Melebihi 14 Hari.
- Penetapan
- Berita Acara Persidangan
4. Pembacaan Putusan termasuk memberitahukan kepada penggugat untuk mengambil sisa panjar
biaya perkara.
- Berkas Perkara
- Konsep Putusan
- Ruangan Persidangan
- In Focus
- SIPP PTUN
1 hari
- Putusan
- Berita Acara Persidangan Pembacaan Putusan
5. Majelis Hakim Melakukan Monitoring untuk one day
publish
- Berkas Perkara
- Putusan
1 hari
- Amar putusan termuat di dalam SIPP
6. Majelis Hakim menandatangani Putusan dan melakukan monitoring pengunggahan file Putusan pada SIPP dan direktori putusan.
- Berkas Perkara
- Putusan 3 hari kerja
- Putusan telah ditandatangani,
diunggah ke SIPP dan Direktori Putusan.
- Putusan dapat dibuatkan Salinan.
7. Majelis Hakim melakukan monitoring penyerahan Berkas Perkara oleh Panitera Pengganti ke Kepaniteraan perkara
- Berkas Perkara
- Putusan 7 hari
- Bundel A perkara
- Tanda terima berkas dari Kepaniteraan Perkara melalui Panitera Pengganti
CATATAN: - Setelah pembacaan putusan agar memberitahukan kepada penggugat untuk mengambil sisa panjar
biaya perkara, bilamana Penggugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah
diberitahukan, maka uang sisa panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari Buku Jurnal
Keuangan yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (Pasal 1948
KUHPerdata), yang selanjutnya uang tak bertuan tersebut akan disetorkan ke Kas Negara (SEMA Nomor 4 Tahun 2008).
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG Jalan.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513
Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/004/HKM/2020
Revisi Ke 01
Tgl Berlaku 03 Februari 2020
Halaman 1/2
Disahkan Oleh Ketua PTUN
Pangkalpinang
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMERIKSAAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
TUJUAN :
Prosedur ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam proses pemeriksaan Sengketa Informasi Publik
RUANG LINGKUP :
Ruang lingkup prosedur pemeriksaan ini untuk mengatur jadwal dan waktu dalam memproses sengketa
informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sampai dengan proses minutasi perkara.
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2011 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik di Pengadilan
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor:
185/Djmt.3/SE/2/2016 tentang Pelaksanaan
Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara.
1. Hakim S1& S2 Hukum
2. Mengerti dan mahir komputer
3. Lulus ujian calon Hakim
4. Mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Hakim
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Kepaniteraan
2. SOP Panitera Pengganti
3. SOP Jurusita Pengganti
4. Aplikasi SIPP
5. Aplikasi ATR
1. Komputer / Laptop
2. Jaringan internet
3. Infocus
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka hukum acara dan
asas peradilan tidak akan tercapai.
Dokumen Berkas Perkara
DEFINISI :
1. Sengketa Informasi
Publik
: Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik
dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh
dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-
undangan
2. Berkas Perkara : Kumpulan formulir dan dokumen, baik yang dibuat oleh para pihak maupun oleh
Pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara
3. Putusan : Sikap Majelis Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh
hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara
4. Minutasi : Proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses
administrasi meliputi pengetikan, pembundelan serta pengesahan suatu perkara
5. One Day Publish : Mengunggah amar putusan kedalam SIPP dengan jangka waktu 1 hari
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG Jalan.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513
Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/004/HKM/2020
Revisi Ke 01
Tgl Berlaku 03 Februari 2020
Halaman 2/2
Disahkan Oleh Ketua PTUN
Pangkalpinang
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMERIKSAAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
No Agenda / Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Hakim Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima Berkas Perkara - Berkas Perkara
- Daftar Distribusi
Berkas
1 (satu) Hari
- Berkas Perkara
- Daftar Distribusi
Berkas
2. Hakim Ketua Majelis
Menetapkan Hari
Persidangan Terbuka untuk
Umum dan menginput di
SIPP
- Berkas Perkara
- SIPP PTUN
- Penetapan Hakim
Ketua Majelis
tentang Hari dan
Tanggal
Persidangan
Terbuka untuk
Umum dan termuat
dalam SIPP
3. Majelis Hakim
Melaksanakan Pemeriksaan
Persidangan Terbuka untuk
Umum
- Berkas Perkara
- SIPP PTUN
- Ruang
Persidangan
Paling Lama
60 Hari Kerja - Berita Acara
Persidangan
4. Pembacaan Putusan
termasuk memberitahukan
kepada penggugat untuk
mengambil sisa panjar
biaya perkara
- Berkas Perkara
- Konsep Putusan
- Ruangan
Persidangan
- In Focus
- SIPP PTUN
1 hari
- Putusan
- Berita Acara
Persidangan
Pembacaan Putusan
5. Majelis Hakim Melakukan
Monitoring untuk one day
publish
- Berkas Perkara
- Putusan
1 hari
- Amar putusan
termuat di dalam
SIPP
-
6. Majelis Hakim melakukan
monitoring putusan yang
akan diunggah ke direktori
putusan
- Berkas Perkara
- Putusan
3 hari
- Putusan telah
diunggah ke
Direktori Putusan
MARI, dan
- Salinan putusan
7. Majelis Hakim melakukan
monitoring penyerahan
Berkas Perkara oleh
Panitera Pengganti ke
Kepaniteraan perkara
- Berkas Perkara
- Putusan
7 hari
- Bundel A perkara
- Tanda terima berkas
dari Kepaniteraan
Perkara melalui
Panitera Pengganti
CATATAN:
- Setiap penerimaan dan penyerahan berkas menggunakan Bukti Distribusi berkas
- Penyelesaian Perkara Sengketa Informasi Publik paling lama 60 (enam puluh) hari kerja
- Setelah pembacaan putusan agar memberitahukan kepada penggugat untuk mengambil sisa
panjar biaya perkara
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG Jalan.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung Kelurahan Air
Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513
Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/005/HKM/2020
Revisi Ke 01
Tgl Berlaku 03 Februari 2020
Halaman 1 / 2
Disahkan Oleh Ketua PTUN Pangkalpinang
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMERIKSAAN SENGKETA PENYALAHGUNAAN WEWENANG
TUJUAN :
Prosedur pemeriksaan perkara ini dibuat untuk menjamin bahwa acara persidangan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pangkalpinang berjalan sesuai dengan prosedur.
RUANG LINGKUP :
Ruang lingkup prosedur pemeriksaan perkara ini untuk mengatur jadwal dan waktu yang tepat yang mencakup
semua proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sampai dengan proses minutasi
perkara.
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan
3. Perma Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman
Beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor:
185/Djmt.3/SE/2/2016 tentang Pelaksanaan
Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara.
1. Hakim S1& S2 Hukum
2. Mengerti dan mahir komputer
3. Lulus ujian calon Hakim
4. Mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Hakim
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Kepaniteraan
2. SOP Panitera Pengganti
3. SOP Jurusita Pengganti
4. Aplikasi SIPP
5. Aplikasi ATR
1. Komputer / Laptop
2. Jaringan internet
3. Infocus
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka hukum acara
dan asas peradilan tidak akan tercapai.
Dokumen Berkas Perkara
DEFINISI :
1. Berkas Perkara : Kumpulan formulir dan dokumen, baik yang dibuat oleh para pihak maupun oleh
Pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara
2. Putusan : Sikap Majelis Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh
hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara
3. Minutasi : Proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses
administrasi meliputi pengetikan, pembundelan serta pengesahan suatu perkara
4. One Day Publish : Mengunggah amar putusan kedalam SIPP dengan jangka waktu 1 hari
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG Jalan.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung Kelurahan Air
Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513
Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/005/HKM/2020
Revisi Ke 01
Tgl Berlaku 03 Februari 2020
Halaman 2/2
Disahkan Oleh Ketua PTUN Pangkalpinang
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMERIKSAAN SENGKETA PENYALAHGUNAAN WEWENANG
No Agenda / Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Hakim Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima Berkas Perkara - Berkas Perkara
- Daftar Distribusi Berkas
1 (satu) Hari - Berkas Perkara
- Daftar Distribusi Berkas
2. Hakim Ketua Majelis Menetapkan Hari Persidangan Terbuka untuk
Umum dan menginput di SIPP
- Berkas Perkara
- SIPP PTUN
3 (tiga) Hari Sesuai Perma No. 4 Tahun
2015
Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari dan Tanggal
Persidangan Terbuka untuk Umum dan termuat dalam SIPP
3. Majelis Hakim Melaksanakan Pemeriksaan Persidangan Terbuka untuk Umum
- Berkas Perkara
- SIPP PTUN - Ruang Persidangan
20 Hari Berita Acara Persidangan
4. Pembacaan Putusan termasuk memberitahukan kepada penggugat untuk mengambil sisa panjar biaya perkara
- Berkas Perkara
- Konsep Putusan
- Ruangan Persidangan
- In Focus
- SIPP PTUN
1 hari
- Putusan
- Berita Acara Persidangan Pembacaan Putusan
5. Majelis Hakim Melakukan Monitoring untuk one day publish
- Berkas Perkara
- Putusan
1 hari
- Amar putusan termuat di dalam SIPP
6. Majelis Hakim melakukan monitoring putusan yang akan diunggah ke direktori putusan
- Berkas Perkara - Putusan
3 hari
- Putusan telah diunggah ke Direktori Putusan MARI, dan
- Salinan putusan
7. Majelis Hakim melakukan monitoring penyerahan Berkas Perkara oleh Panitera Pengganti ke Kepaniteraan perkara
- Berkas Perkara
- Putusan
7 hari
- Bundel A perkara
- Tanda terima berkas dari Kepaniteraan Perkara melalui Panitera Pengganti
Catatan:
- Setiap penerimaan dan penyerahan berkas menggunakan Bukti Distribusi berkas
- Penyelesaian perkara sengketa atas dasar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak persidangan
pertama.
- Pemeriksaan persidangan dilakukan tanpa melalui proses dismissal maupun pemeriksaan
persiapan.
- Setelah pembacaan putusan agar memberitahukan kepada penggugat untuk mengambil sisa
panjar biaya perkara
TUJUAN :
Prosedur pemeriksaan perkara ini dibuat untuk menjamin bahwa acara persidangan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pangkalpinang berjalan sesuai dengan prosedur.
RUANG LINGKUP :
Ruang lingkup prosedur pemeriksaan perkara ini untuk mengatur jadwal dan waktu yang tepat yang mencakup
semua proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sampai dengan proses minutasi
perkara.
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan 3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017
tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh
putusan atas penerimaan permohonan guna
mendapatkan keputusan dan/ atau Tindakan Badan
atau Pejabat Pemerintahan
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 185/Djmt.3/SE/2/2016 tentang Pelaksanaan
Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara.
1. Hakim S1& S2 Hukum
2. Mengerti dan mahir komputer
3. Lulus ujian calon Hakim
4. Mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Hakim
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Kepaniteraan
2. SOP Panitera Pengganti
3. SOP Jurusita Pengganti
4. Aplikasi SIPP
5. Aplikasi ATR
1. Komputer / Laptop
2. Jaringan internet
3. Infocus
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka hukum acara
dan asas peradilan tidak akan tercapai.
Dokumen Berkas Perkara
DEFINISI :
1. Berkas Perkara : Kumpulan formulir dan dokumen, baik yang dibuat oleh para pihak maupun oleh
Pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara
2. Putusan : Sikap Majelis Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh
hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara
3. Minutasi : Proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses
administrasi meliputi pengetikan, pembundelan, serta pengesahan suatu perkara
4. One Day Publish : Mengunggah amar putusan kedalam SIPP dengan jangka waktu 1 hari
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG Jalan.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung Kelurahan Air
Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513
Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/006/HKM/2020
Revisi Ke 01
Tgl Berlaku 03 Februari 2020
Halaman 1 / 2
Disahkan Oleh Ketua PTUN Pangkalpinang
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMERIKSAAN SENGKETA FIKTIF POSITIF
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG Jalan.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung Kelurahan Air
Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513
Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/006/HKM/2020
Revisi Ke 01
Tgl Berlaku 03 Februari 2020
Halaman 2/2
Disahkan Oleh Ketua PTUN Pangkalpinang
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMERIKSAAN SENGKETA FIKTIF POSITIF
No Agenda / Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Hakim Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima Berkas Perkara - Berkas Perkara
- Daftar Distribusi Berkas
1 (satu) Hari - Berkas Perkara
- Daftar Distribusi Berkas
2. Hakim Ketua Majelis Menetapkan Hari Persidangan Terbuka untuk
Umum dan menginput dalam SIPP
- Berkas Perkara
- SIPP PTUN
3 (tiga) Hari Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari dan Tanggal
Persidangan Terbuka untuk Umum dan termuat dalam SIPP
3. Majelis Hakim Melaksanakan Pemeriksaan Persidangan Terbuka untuk Umum
- Berkas Perkara
- SIPP PTUN - Ruang Persidangan
16 Hari Kerja Berita Acara Persidangan
4. Pembacaan Putusan termasuk memberitahukan kepada penggugat untuk mengambil sisa panjar biaya perkara
- Berkas Perkara
- Konsep Putusan
- Ruangan Persidangan
- In Focus
- SIPP PTUN
1 hari
- Putusan
- Berita Acara Persidangan Pembacaan Putusan
5. Majelis Hakim Melakukan Monitoring untuk one day publish
- Berkas Perkara
- Putusan
1 hari
- Amar putusan termuat di dalam SIPP
6. Majelis Hakim melakukan monitoring putusan yang akan diunggah ke direktori
putusan
- Berkas Perkara
- Putusan
3 hari
- Putusan telah diunggah ke Direktori Putusan MARI, dan
- Salinan putusan
7. Majelis Hakim melakukan monitoring penyerahan Berkas Perkara oleh
Panitera Pengganti ke Kepaniteraan perkara
- Berkas Perkara
- Putusan
7 hari
- Bundel A perkara
- Tanda terima berkas dari Kepaniteraan Perkara melalui Panitera Pengganti
Catatan:
- Setiap penerimaan dan penyerahan berkas menggunakan Bukti Distribusi berkas
- Penyelesaian perkara sengketa atas dasar Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak permohonan
diajukan.
- Pemeriksaan persidangan dilakukan tanpa melalui proses dismissal maupun pemeriksaan
persiapan.
- Setelah pembacaan putusan agar memberitahukan kepada penggugat untuk mengambil sisa
panjar biaya perkara
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG Jalan.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung Kelurahan Air
Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513
Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/007/HKM/2020
Revisi Ke 01
Tgl Berlaku 03 Februari 2020
Halaman 1 / 2
Disahkan Oleh Ketua PTUN Pangkalpinang
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMERIKSAAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM
TUJUAN :
Prosedur pemeriksaan perkara ini dibuat untuk menjamin bahwa acara persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pangkalpinang berjalan sesuai dengan prosedur.
RUANG LINGKUP :
Ruang lingkup prosedur pemeriksaan perkara ini untuk mengatur jadwal dan waktu yang tepat yang mencakup
semua proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sampai dengan proses minutasi perkara.
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum
3. Perma Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara
4. Perma Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hakim Khusus
dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan
Tata Usaha Negara
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor:
185/Djmt.3/SE/2/2016 tentang Pelaksanaan
Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara.
1. Hakim S1& S2 Hukum
2. Mengerti dan mahir komputer
3. Hakim khusus yang telah memiliki sertifikat
penanganan sengketa proses pemilihan umum
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Kepaniteraan
2. SOP Panitera Pengganti 3. SOP Jurusita Pengganti
4. Aplikasi SIPP
5. Aplikasi ATR
1. Komputer / Laptop
2. Jaringan internet
3. Infocus
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka hukum acara dan
asas peradilan tidak akan tercapai.
Dokumen Berkas Perkara
DEFINISI :
1. Berkas Perkara : Kumpulan formulir dan dokumen, baik yang dibuat oleh para pihak maupun oleh
Pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara
2. Putusan : Sikap Majelis Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara
3. Minutasi : Proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses
administrasi meliputi pengetikan, pembundelan serta pengesahan suatu perkara
4. One Day Publish
5. One Day Minuteering
:
:
Mengunggah amar putusan kedalam SIPP dengan jangka waktu 1 hari bersamaan
dengan hari putusan
1(satu) hari kalender minutasi
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG Jalan.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung Kelurahan Air
Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513
Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/007/HKM/2020
Revisi Ke 01
Tgl Berlaku 03 Februari 2020
Halaman 2/2
Disahkan Oleh Ketua PTUN Pangkalpinang
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMERIKSAAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM
No Agenda / Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Hakim Perlengkapan Waktu Output
1. Majelis Hakim menerima dan memeriksa berkas
perkara
- Berkas Perkara
- Daftar Distribusi Berkas
2 (dua) Jam
- Berkas Perkara
- Daftar Distribusi Berkas
2 Hakim Ketua Majelis menetapkan hari perbaikan gugatan dan meng-input ke
aplikasi SIPP
- Berkas Perkara
- SIPP PTUN Penetapan Hari Perbaikan Gugatan
3. Majelis Hakim melaksanakan perbaikan gugatan
- Berkas Perkara - SIPP PTUN
Maksimal 3 (tiga) hari sejak gugatan diregister
Gugatan sempurna dan lengkap
4. Hakim Ketua Majelis Menetapkan Hari Persidangan Terbuka untuk
Umum dan menginput dalam SIPP serta membuat court calendar
- Berkas Perkara
- SIPP PTUN
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka untuk
Umum dan termuat dalam SIPP
- Court calendar
3. Majelis Hakim Melaksanakan Pemeriksaan Persidangan Terbuka untuk Umum
- Berkas Perkara - SIPP PTUN
- Ruang Persidangan
- Court calendar
21 Hari Kerja
Berita Acara Persidangan
4. Pembacaan Putusan termasuk memberitahukan
kepada penggugat untuk mengambil sisa panjar biaya perkara
- Berkas Perkara
- Konsep Putusan
- Ruangan Persidangan
- In Focus
- SIPP PTUN
- Putusan
- Berita Acara Persidangan Pembacaan Putusan
5. Majelis Hakim Melakukan Monitoring untuk one day publish
- Berkas Perkara
- Putusan
- Amar putusan termuat di dalam
SIPP -
6. Majelis Hakim melakukan monitoring putusan yang akan diunggah ke direktori putusan
- Berkas Perkara
- Putusan
1 hari kalender
- Putusan telah diunggah ke
Direktori Putusan MARI, dan Salinan putusan
7. Majelis Hakim melakukan monitoring penyerahan Berkas Perkara oleh Panitera Pengganti ke Kepaniteraan perkara
- Berkas Perkara
- Putusan
- Bundel A perkara
- Tanda terima berkas dari Kepaniteraan Perkara melalui Panitera Pengganti
Catatan:
- Setiap penerimaan dan penyerahan berkas menggunakan Bukti Distribusi berkas
- Court calendar penyelesaian perkara 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan
lengkap
- Hakim yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan adalah hakim khusus yang telah
memiliki sertifikat penanganan sengketa proses pemilihan umum
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG Jalan.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung Kelurahan Air
Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513
Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/008/HKM/2020
Revisi Ke 01
Tgl Berlaku 03 Februari 2020
Halaman 1 / 2
Disahkan Oleh Ketua PTUN
Pangkalpinang
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMERIKSAAN SENGKETA PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
TUJUAN :
Prosedur pemeriksaan perkara ini dibuat untuk menjamin bahwa acara persidangan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pangkalpinang berjalan sesuai dengan prosedur.
RUANG LINGKUP :
Ruang lingkup prosedur pemeriksaan perkara ini untuk mengatur jadwal dan waktu yang tepat yang mencakup
semua proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sampai dengan proses minutasi
perkara.
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
3. Perma Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman
Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi
Pembangunan untuk kepentingan umum pada
Peradilan Tata Usaha Negara
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor:
185/Djmt.3/SE/2/2016 tentang Pelaksanaan
Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara.
1. Hakim S1& S2 Hukum
2. Mengerti dan mahir komputer
3. Lulus ujian calon Hakim
4. Mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Hakim
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Kepaniteraan
2. SOP Panitera Pengganti
3. SOP Jurusita Pengganti
4. Aplikasi SIPP
5. Aplikasi ATR
1. Komputer / Laptop
2. Jaringan internet
3. Infocus
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka hukum acara
dan asas peradilan tidak akan tercapai.
Dokumen Berkas Perkara
DEFINISI :
1. Berkas Perkara : Kumpulan formulir dan dokumen, baik yang dibuat oleh para pihak maupun oleh
Pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara
2. Putusan : Sikap Majelis Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh
hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara
3. Minutasi : Proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses
administrasi meliputi pengetikan, pembundelan serta pengesahan suatu perkara
4. One Day Publish : Mengunggah amar putusan kedalam SIPP dengan jangka waktu 1 hari
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG Jalan.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung Kelurahan Air
Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513
Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/008/HKM/2020
Revisi Ke 01
Tgl Berlaku 03 Februari 2020
Halaman 2/2
Disahkan Oleh Ketua PTUN
Pangkalpinang
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEMERIKSAAN SENGKETA PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
No Agenda / Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Hakim Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima Berkas Perkara - Berkas Perkara
- Daftar Distribusi
Berkas
1 (satu) Hari
- Berkas Perkara
- Daftar Distribusi
Berkas
2. Hakim Ketua Majelis
Menetapkan Hari
Persidangan Terbuka untuk
Umum dan menginput
dalam SIPP
- Berkas Perkara
- SIPP PTUN
Penetapan Hakim Ketua
Majelis tentang Hari
dan Tanggal
Persidangan Terbuka
untuk Umum dan
termuat dalam SIPP
3. Majelis Hakim
Melaksanakan Pemeriksaan
Persidangan Terbuka untuk
Umum
- Berkas Perkara
- SIPP PTUN
- Ruang
Persidangan
28 Hari Kerja
Berita Acara
Persidangan
4. Pembacaan Putusan
termasuk memberitahukan
kepada penggugat untuk
mengambil sisa panjar
biaya perkara
- Berkas Perkara
- Konsep Putusan
- Ruangan
Persidangan
- In Focus
- SIPP PTUN
1 hari
- Putusan
- Berita Acara
Persidangan
Pembacaan Putusan
5. Majelis Hakim Melakukan
Monitoring untuk one day
publish
- Berkas Perkara
- Putusan
1 hari
- Amar putusan
termuat di dalam
SIPP
-
6. Majelis Hakim melakukan
monitoring putusan yang
akan diunggah ke direktori
putusan
- Berkas Perkara
- Putusan
3 hari - Putusan telah
diunggah ke
Direktori Putusan
MARI, dan
Salinan putusan
7. Majelis Hakim melakukan
monitoring penyerahan
Berkas Perkara oleh
Panitera Pengganti ke
Kepaniteraan perkara
- Berkas Perkara
- Putusan
7 hari
- Bundel A perkara
- Tanda terima berkas
dari Kepaniteraan
Perkara melalui
Panitera Pengganti
Catatan:
- Setiap penerimaan dan penyerahan berkas menggunakan Bukti Distribusi berkas
- Penyelesaian perkara sengketa atas dasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak diterimanya gugatan.
- Pemeriksaan persidangan dilakukan tanpa melalui proses dismissalmaupun pemeriksaan
persiapan.
- Tidak dimungkinkannya adanya permohonan penundaan.
- Setelah pembacaan putusan agar memberitahukan kepada penggugat untuk mengambil sisa
panjar biaya perkara
TUJUAN :
Prosedur pemeriksaan perkara ini dibuat untuk menjamin bahwa acara persidangan Pengadilan Tata Usaha
Negara Pangkalpinang berjalan sesuai dengan prosedur.
RUANG LINGKUP :
Ruang lingkup prosedur pemeriksaan perkara ini untuk mengatur jadwal yang tepat yang mencakup semua
proses beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sampai dengan proses minutasi perkara.
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa
Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh
Upaya Administratif
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa
Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili
Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau
Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige
Overheidsdaad)
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun
2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat
Lingkungan Peradilan
5. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan
Tata Usaha Negara Buku II Edisi Tahun 2009
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor:
185/Djmt.3/SE/2/2016 tentang Pelaksanaan
Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara.
1. Hakim S1& S2 Hukum
2. Mengerti dan mahir komputer
3. Lulus ujian Calon Hakim
4. Mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Hakim
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Kepaniteraan
2. SOP Panitera Pengganti 3. SOP Jurusita Pengganti
4. Aplikasi SIPP
5. Aplikasi ATR
1. Komputer / Laptop
2. Jaringan internet
3. Infocus
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka hukum acara dan
asas peradilan tidak akan tercapai.
Dokumen Berkas Perkara
DEFINISI :
1. Berkas Perkara : Kumpulan formulir dan dokumen, baik yang dibuat oleh para pihak maupun oleh
Pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara
2. Pemeriksaan Persiapan
: Proses pra persidangan yang dimaksudkan untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dan untuk dapat meminta penjelasan
kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan
3. Putusan : Sikap Majelis Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh
hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara
4. Minutasi : Proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses
administrasi meliputi pengetikan, pembundelan serta pengesahan suatu perkara
5. One Day Publish : Mengunggah amar putusan kedalam SIPP dengan jangka waktu 1 hari
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG Jalan.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung Kelurahan Air
Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513
Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/009/HKM/2020
Revisi Ke 01
Tgl Berlaku 03 Februari 2020
Halaman 1/2
Disahkan Oleh Ketua PTUN Pangkalpinang
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN
DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN
(ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD)
No Agenda / Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Hakim Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima Berkas Perkara
- Berkas Perkara
- Daftar Distribusi
Berkas
1 (satu) Hari
- Berkas Perkara
- Daftar Distribusi
Berkas
2. Hakim Ketua Majelis
Menetapkan Hari
Pemeriksaan Persiapan dan
menginput di SIPP
- Berkas Perkara
- SIPP PTUN
Penetapan Hakim Ketua
Majelis mengenai Hari
dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan serta termuat di
SIPP
3. Majelis Hakim
Melaksanakan Pemeriksaan
Persiapan
- Berkas Perkara
- Ruangan
Pemeriksaan
Persiapan
- SIPP PTUN
30 Hari
- Gugatan yang Telah
Diperbaiki
- Berita Acara
Pemeriksaan
Persiapan
4. Hakim Ketua Majelis
Menetapkan Hari
Persidangan Terbuka untuk
Umum dan menginput di
SIPP
- Berkas Perkara
- SIPP PTUN
Paling Lama 3
(tiga) Bulan 19
(sembilan
belas) hari
- Penetapan Hakim
Ketua Majelis tentang
Hari dan Tanggal
Persidangan Terbuka
untuk Umum serta
termuat di SIPP
5. Majelis Hakim
Melaksanakan Pemeriksaan
Persidangan Terbuka untuk
Umum, termasuk sidang
pemeriksaan setempat
- Berkas Perkara
- Ruang Persidangan
- SIPP PTUN
- Berita Acara
Persidangan
- Berita Acara
Pemeriksaan
Setempat
6. Pembacaan Putusan
termasuk memberitahukan
kepada penggugat untuk
mengambil sisa panjar biaya
perkara
- Berkas Perkara
- Konsep Putusan
- Ruangan
Persidangan
- In Focus
- SIPP PTUN
- Putusan
- Berita Acara
Persidangan
Pembacaan Putusan
7. Majelis Hakim Melakukan
Monitoring untuk one day
publish
- Berkas Perkara
- Putusan
1 hari yang
sama dengan
Pembacaan
Putusan
- Amar putusan
termuat di dalam
SIPP
8. Majelis Hakim melakukan
monitoring putusan yang
akan diunggah ke direktori
putusan
- Putusan
3 hari sejak
Pembacaan
Putusan
- Putusan telah
diunggah ke Direktori
Putusan MARI, dan
- Salinan putusan
9. Majelis Hakim melakukan
monitoring penyerahan
Berkas Perkara oleh
Panitera Pengganti ke
Kepaniteraan perkara
- Berkas Perkara
- Putusan
7 hari sejak
Pembacaan
Putusan
- Bundel A perkara
- Tanda terima berkas
dari Kepaniteraan
Perkara melalui
Panitera Pengganti
CATATAN:
- Penyelesaian perkara harus diputus dan diminutasi dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sesuai
dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Yaitu sejak
gugatan diregister sampai minutasi yang terbagi:
1. Paling lama 3 (tiga) hari di kepaniteraan dan Ketua/Wakil;
2. Paling lama 4 (empat) bulan 27 (dua puluh tujuh) hari, sejak diterima berkas oleh Majelis Hakim
sampai minutasi, seperti SOP diatas;
3. Jangka waktu penyelesaian perkara diatas adalah kasuistis, jika melebihi jangka waktu 5 (lima)
bulan, maka Majelis Hakim tersebut melaporkan kepada Ketua Pengadilan dengan tembusan
kepada Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi.
- Setelah pembacaan putusan agar memberitahukan kepada penggugat untuk mengambil sisa panjar
biaya perkara
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG Jalan.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung Kelurahan Air
Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513
Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/009/HKM/2020
Revisi Ke 01
Tgl Berlaku 03 Februari 2020
Halaman 2/2
Disahkan Oleh Ketua PTUN Pangkalpinang
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN
DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN
(ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG Jalan.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513
Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/010/HKM/2020
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 03 Februari 2020
Halaman 1/2
Disahkan Oleh Ketua PTUN Pangkalpinang
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
TUJUAN :
Prosedur Ini Dibuat Untuk Digunakan Sebagai Pedoman Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektronik.
RUANG LINGKUP :
Ruang lingkup prosedur pemeriksaan ini untuk mengatur jadwal dan waktu dalam Persidangan Di Pengadilan
Secara Elektonik di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara
dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
129/KMA/SK/VII/2019 Tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Perkara dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik.
1. Hakim S1& S2 Hukum
2. Mengerti dan mahir komputer
3. Lulus ujian calon Hakim
4. Mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Hakim
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Kepaniteraan
2. SOP Panitera Pengganti 3. SOP Jurusita Pengganti
4. Aplikasi SIPP dan Ecourt MARI
1. Komputer / Laptop
2. Jaringan internet
3. Infocus
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka hukum acara dan
asas peradilan tidak akan tercapai.
Dokumen Berkas Perkara
DEFINISI :
1. Sistem Informasi
Pengadilan adalah
: Seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi
pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan
perkara dan persidangan secara elektonik. 2. Domisili Elektonik
adalah
: Domisili para pihak berupa alamat surat elektonik yang telah terverifikasi.
3. Pengguna Terdaftar
adalah
4. Pengguna lain
adalah
5. Persidangan Secara
Elektronik adalah
6. Penggugat adalah
7. Tergugat Adalah
8. Dokumen
Elektronik adalah
:
:
:
:
:
:
Advokad yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan
dengan baik dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
subjek hukum selain advokad yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem
Informasi Pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah
Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum
Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang
ditunjuk badan hukum ( in- hause lawyer0, kuasa insidentil yang ditentukan
undang-undang.
Serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang
dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.
Termasuk pemohon/pelawan/pembantah dalam suatu perkara.
Termasuk termohon/terlawan/terbantah dalam suatu perkara
Dokumen terkait persidangan yang diterima, disimpan dan dikelola di Sistem
Informasi Pengadilan.
9. Minutasi : Proses yang dilakukan panitera pengadilan dalam menyelesaikan proses
administrasi meliputi pengetikan, pembundelan serta pengesahan suatu perkara 10. One Day Publish
11. Hari adalah
:
:
Mengunggah amar putusan kedalam SIPP dengan jangka waktu 1 hari
Hari kerja.
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG Jalan.Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung Kelurahan Air Itam
Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
Telp/Fax : ( 0717 ) 9111513
Website: http://www.ptun-pangkalpinang.go.id | Email: [email protected]
No. Dokumen SOP/010/HKM/2020
Revisi Ke -
Tgl Berlaku 03 Februari 2020
Halaman 2/2
Disahkan Oleh Ketua PTUN Pangkalpinang
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK STANDARD
No Agenda / Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Hakim Perlengkapan Waktu Output
1. Menerima Berkas Perkara - Berkas Perkara
- Daftar Distribusi
Berkas
1 Hari Kerja
- Berkas Perkara
- Daftar Distribusi Berkas
2. Hakim/Hakim Ketua
Menetapkan hari
Pemeriksaan Persiapan dan
menginput di SIPP
- Berkas Perkara
- SIPP PTUN
- Penetapan Hakim Ketua
Majelis tentang Hari dan
Tanggal Persidangan
Terbuka untuk Umum dan
termuat dalam SIPP
3. Memerintahkan Jurusita
mengirimkan surat
panggilan pemeriksaan
persiapan ke Domisili
Elektonik kuasa/Penggugat
kecuali Untuk pihak
Tergugat panggilan
dilakukan secara manual.
- Berkas Perkara
- SIPP PTUN
- Surat panggilan secara
elektonik ke pihak
Penggugat
- Surat panggilan kepada
Pihak Tergugat secara
manual
4. Pemeriksaan Persiapan
dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan pasal 63 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara.
Catatan :
- Pada Pemeriksaan
Persiapan pertama
Pengguna Terdaftar dan
Pengguna lain
menyerahkan asli surat
kuasa, asli surat Gugatan,
asli/fotocopy obyek
sengketa KTUN dan asli
persetujuan principal
untuk beracara secara
elektronik sedangkan
pihak Tergugat tidak perlu
diminta persetujuan untuk
melakukan persidangan
secara elektronik.
- Berkas Perkara
- Ruangan
Pemeriksaan
Persiapan
- SIPP PTUN
30 hari
Kalender
- Berita Acara Pemeriksaan
Persiapan.
5 Pemeriksaan Persiapan
dinyatakan telah selesai,
Hakim/ Hakim Ketua
membuat Penetapan Hari
Sidang yang Terbuka Untuk
Umum secara elektronik,
yang memuat Hari/tanggal/
waktu dan acara Pembacaan
Gugatan secara elektonik
dan dimuat dalam SIIP dan
menetapkan jadwal
persidangan elektronik
(Court Calender) yang
memuat acara Jawaban,
Replik, Duplik, Pembuktian
sampai dengan Pembacaan
Putusan kemudian Jadwal
Persidangan elektronik
(Court Calender )
disampaikan kepada para
pihak melalui Sistem
Informasi Pengadilan.
- Berkas Perkara
1 Hari Kerja
- Penetapan Hari sidang
terbuka untuk umum secara
elektonik
- Pentapan Hakim/Hakim
Ketua jadwal persidangan
elektonik yang
disampaikan pada Sistem
Informasi Pengadilan
6. Persidangan dengan agenda
Gugatan, jawaban, replik dan
duplik dilaksanakan secara
elektronik. Hakim Ketua
Sidang melakukan verifikasi
unggahan dokumen gugatan
(perbaikan), jawaban, replik
dan duplik pada sistem
informasi pengadilan sesuai
dengan jadwal persidangan..
Berkas perkara 20 hari Kerja - Berita Acara Persidangan Elektronik
- Putusan Sela tentang pihak ketiga
(kalau ada)
7. Persidangan dengan agenda
pembuktian (surat/tulisan,
ahli, saksi dan/atau bukti
eletronik) dilaksanakan
secara konvensional di ruang
persidangan, termasuk sidang
pemeriksaan setempat.
Berkas Perkara 15 hari Kerja - Berita Acara Persidangan
Manual/ konvensional
- Berita Acara Pemeriksaan
Persiapan
- Berita Acara Pemeriksaan
Pemeriksaan Setempat
8. Sidang dengan agenda
kesimpulan dilaksanakan
secara
elektronik. Hakim Ketua
Sidang melakukan verifikasi
unggahan dokumen
kesimpulan para pihak pada
sistem informasi pengadilan
dan mengunduhnya.
Berkas perkara 5 hari kerja Berita acara persidangan elektonik
9. Sidang pembacaan Putusan
dilaksanakan secara
elektronik dengan
penyampaian Salinan
Putusan melalui sistem
informasi Pengadilan
Putusan 10 hari kerja Berita Acara Persidangan
Elektonik
10. Majelis Hakim melakukan
monitoring minutasi dan
penyerahan berkas perkara
oleh Panitera Pengganti ke
Kepaniteraan Perkara
Berkas perkara
Putusan
3 hari kerja Tanda Terima berkas dari
kepaniteraan perkara melalui
Panitera Pengganti.
CATATAN:
- Penyelesaian perkara harus diputus dan diminutasi dalam jangka waktu 5 (lima) bulan
sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2014 tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4
(Empat) Lingkungan Peradilan.
- Setelah Pembacaan putusan agar memberitahukan kepada penggugat untuk mengambil
sisa panjar biaya perkara;
- SOP ini berlaku untuk sengketa yang diperiksa dengan Acara Biasa sedangkan untuk
perkara permohonan menyesuaikan SOP Sengketa permohonan terkait dan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait.