LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARALEMBAGA ADMINISTRASI NEGARAPUSAT KAJIAN KINERJA OTONOMI DAERAHPUSAT KAJIAN KINERJA OTONOMI DAERAH

KEBIJAKAN, KONSEP DAN MANFAAT STANDAR KEBIJAKAN, KONSEP DAN MANFAAT STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PENCAPAIAN PELAYANAN MINIMAL DALAM PENCAPAIAN

KINERJA PEMERINTAHAN DAERAHKINERJA PEMERINTAHAN DAERAH

TIM PKKODTIM PKKOD

DISAMPAIKAN PADA ACARA DISAMPAIKAN PADA ACARA

BINTEK DAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN BINTEK DAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMALMINIMAL

Painan, Agustus 2006Painan, Agustus 2006

DEKONSENTRASIPEMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION

FUNCTIONAL FIELDADMINISTRATION : Kanwil/Kandep

INTEGRATED/UNIFIED ADMS :Kepala Wilayah

PEMERINTAH PUSAT

DEKONSENTRASI(PMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION)

PEMERINTAH PUSAT

POWER SHARING1. OTONOMI MATERIIL2. OTONOMI FORMIL

DESENTRALISASI(PEMERINTAH DAERAH)

OTONOMI MATERIIL :PADA PRINSIPNYA KEWENANGAN ADALAH MILIK PUSAT YANG KEMUDIAN SEBAGIAN DIANTARANYA DISERAHKAN KEPADA DAERAH

OTONOMI RIIL :KEWENANGAN PUSAT DIBATASI, DAN LAINNYA ADALAH MILIK DAERAH UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004

Prinsip OtonomiPrinsip Otonomi

Pembentukan daerah, pembagian urusan Pembentukan daerah, pembagian urusan pemerintahan, dan pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan umum adalah konsekwensi dari pelaksanaan adalah konsekwensi dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah oleh NKRI;daerah oleh NKRI;

OOtonomi daerah tonomi daerah dilaksanakan dengan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip menggunakan prinsip otonomi seluasotonomi seluas--luasnyaluasnya..

Sejalan dengan prinsip tersebut Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip dilaksanakan pula prinsip otonomi yang otonomi yang nyata nyata dan dan bertanggungjawabbertanggungjawab; ;

PRINSIP OTONOMI LUAS :

DAERAH DIBERIKAN KEWENANGAN MENGURUS DAN MENGATUR SEMUA URUSAN PEMERINTAHAN DILUAR YANG MENJADI URUSAN PEMERINTAH YANG DITETAPKAN UU 32/2004

Prinsip Otonomi NyataPrinsip Otonomi Nyata

Prinsip otonomi nyata adalah suatu Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip prinsip dalam dalam menangani urusan menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan untuk tumbuh, hidup dan berkembangberkembang,, sesuai dengan potensi sesuai dengan potensi dan kekhasan daerahdan kekhasan daerah; ;

Prinsip Otonomi BertanggungjawabPrinsip Otonomi Bertanggungjawab

Prinsip otonomi yang bertanggung-Prinsip otonomi yang bertanggung-jawab adalah prinsip jawab adalah prinsip penyelenggaraan penyelenggaraan otonomi yang harus otonomi yang harus benar-benar sejalan dengan tujuan benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomipemberian otonomi daerah, daerah, ya yaituitu (i) (i) demokratisasi penyelenggaraan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan (ii) pemerintahan daerah dan (ii) meningkatkan meningkatkan kesejahteraankesejahteraan rakyatrakyat;memberdayakan daerah;;memberdayakan daerah;

Pembagian UrusanPembagian Urusan

PePelaksanaan kebijakan laksanaan kebijakan desentralisasi desentralisasi dan otonomi daerah a.l. dan otonomi daerah a.l. memembawa mbawa konsekwensi konsekwensi pembagian pembagian urusan urusan pemerintahanpemerintahan antara Pemerintah antara Pemerintah (Pusat) dan daerah ((Pusat) dan daerah (otonomotonom); );

Pembagian urusan pemerintahan Pembagian urusan pemerintahan dilakukan berdilakukan berdasarkan pemikiran dasarkan pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan sepenuhnya menjadi kewenangan PPemerintahemerintah (Pusat), (Pusat), utk utk keberlanjutan dan keutuhan negarakeberlanjutan dan keutuhan negara..

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHANPEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN

Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah: {Psl 10 (1) & (3)}

Urusan pemerintahan selain Psl 10 (3)dapat dikelola bersama oleh Pemerintah (Pusat), Prov, Kab/Kota Dibagi dgn kriteria Psl 11 (1):

Politik Luar Negeri; Pertahanan; Keamanan; Yustisi; Moneter & Fiskal Nasional;

& Agama.

Eksternalitas (scope dampak)

Akuntabilitas (distance dampak)

Efisiensi (rasio untung-rugi)

Urusan Pemerintah

Urusan Pemerintahan Daerah

WAJIBPelayanan Dasar

{Psl 11 (3)}

PILIHANSektor

Unggulan{Psl 11 (3)}

{Psl 10 (5)}• Menyelenggarak

an sendiri;• Melimpahkan

sebgn ursn kpd Gub selaku wkl Pem.;

• Menugaskan sebgn ursn kpda Pem-an Daerah/Pemdes.

Standar Pelayanan Minimal

{Psl 11 (4)}

Pem menyelenggarakan sendiri atau dpt melimpahkan sebagian urusannya kpd perngktnya atau kpd wakil Pem di daerah, atau menugskn kpd Pem-an Daerah/ Pemdes {Psl 10 (4)}

Diselenggarakan berdasarkan asas otonomi & tugas pembantuan {Psl 10 (2)}

• UU 32/2004, Titik Berat Otonomi pada Kabupaten dan Kota

• Daerah Kabupaten dan Kota adalah penerima kewenangan terbesar

• Provinsi menerima kewenangan yang lebih bersifat - koordinatif,

- pengawasan, dan - pembinaan

Kriteria Pembagian Urusan Kriteria Pembagian Urusan PemerintahanPemerintahan

KKriteria riteria atau pendekatan pembagian atau pendekatan pembagian urusan pemerintahan yang urusan pemerintahan yang dipergunakan adalah sbb:dipergunakan adalah sbb: ekternalitas, akuntabilitas, ekternalitas, akuntabilitas, dan dan efisiensiefisiensi, dengan memperhatikan , dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan keserasian hubungan antar susunan atau tingkatan pemerintahan.atau tingkatan pemerintahan.

1.1. Pendekatan Eksternalitas (Pendekatan Eksternalitas (Spill-overSpill-over))1.1. Pendekatan Eksternalitas (Pendekatan Eksternalitas (Spill-overSpill-over))

PPendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan endekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan dengan mempertimbangkan mempertimbangkan scopescope atau lingkup atau lingkup dampakdampak atau atau akibat akibat dari dari penyelenggaraan penyelenggaraan suatu suatu urusan pemerintahan. urusan pemerintahan. BBila ila dampakdampaknya nya bersifat lokal, maka urusan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan pemerintahan tersebut menjadi tersebut menjadi urusan pemerintahan urusan pemerintahan kabupaten/kotakabupaten/kota; ; bila bila regionalregional,, menjadi menjadi urusan pemerintahan urusan pemerintahan provinsiprovinsi;; dan dan bila bila nasionalnasional,, menjadi menjadi urusan urusan Pemerintah Pemerintah (Pusat); (Pusat);

PPendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan endekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan dengan memmempertimbangpertimbangkkan an jarak atau derajat kedekatan jarak atau derajat kedekatan dampakdampak atau atau akibat penyelenggaraan akibat penyelenggaraan suatu suatu urusan urusan pemerintahanpemerintahandengan berbagai tingkatan dengan berbagai tingkatan pemerintahanpemerintahan yang ada. yang ada.Dengan demikianDengan demikian,, akuntabilitas penyelenggaraan akuntabilitas penyelenggaraan bagian bagian urusan pemerintahan urusan pemerintahan dimaksud dimaksud kepada masyarakat kepada masyarakat akan akan lebih terjaminlebih terjamin;;

2. 2. Pendekatan AkuntabilitasPendekatan Akuntabilitas

3. 3. Pendekatan Efisiensi Pendekatan Efisiensi 3. 3. Pendekatan Efisiensi Pendekatan Efisiensi

BBila ila penanganan penanganan suatu suatu bagian bagian urusan urusan pemerintahan pemerintahan dipastikan akan lebih berdayadipastikan akan lebih berdaya--guna dan berhasilguna dan berhasil--guna guna dilakdilakukan ukan oleh oleh strata pemerintahan tertentu, maka strata pemerintahan tertentu, maka strata strata pemerintahan tersebut akan lebih tepat untuk pemerintahan tersebut akan lebih tepat untuk menangani menangani bagian urusan pemerintahan dimaksud – bagian urusan pemerintahan dimaksud – dibandingkan dibandingkan dengan strata pemerintahan lainnya.dengan strata pemerintahan lainnya.

CatatanCatatan: Daya-guna dan hasil-guna dapat diukur dari : Daya-guna dan hasil-guna dapat diukur dari a.l. kecepatan, ketepatan, dan a.l. kecepatan, ketepatan, dan cost cost prosesproses yang yang dilakukandilakukan diperbandingkan dengan hasil dan diperbandingkan dengan hasil dan manfaat yang diperoleh, atau “rasio untung rugi”.manfaat yang diperoleh, atau “rasio untung rugi”.

Urusan Pemerintahan Wajib Urusan Pemerintahan Wajib & Urusan Pemerintahan & Urusan Pemerintahan PilihanPilihan

UUrusan rusan pemerintahan yang menjpemerintahan yang menjadi adi kewenangankewenangan daerah daerah meliputi urusan meliputi urusan pemerintahan “bersama” pemerintahan “bersama” wajib dan urusan wajib dan urusan pemerintahan “bersama” pemerintahan “bersama” pilihanpilihan;;

Urusan pemerintahUrusan pemerintahan “bersama”an “bersama” wajib adalah wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayan dasardengan pelayan dasar,, seperti pendidikan seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, dan dan pengendalian lingkungan hiduppengendalian lingkungan hidup;;

Sedangkan urusan pemerintahan Sedangkan urusan pemerintahan “bersama” “bersama” pilihan pilihan berkaitan berkaitan erat dengan potensi dan erat dengan potensi dan kekhasan daerahkekhasan daerah..

Kriteria Urusan WajibKriteria Urusan Wajib Perlindungan hak-hak konstitusional Perlindungan hak-hak konstitusional

(perorangan dan kelompok masyarakat)(perorangan dan kelompok masyarakat);;

Perlindungan kepentingan nasional yang Perlindungan kepentingan nasional yang ditetapkan berdasarkan konsensus nasional ditetapkan berdasarkan konsensus nasional dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, kesejahteraan masyarakat, ketentraman, kesejahteraan masyarakat, ketentraman, dan ketertiban umum;dan ketertiban umum;

Pemenuhan komitmen nasional yang Pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional.konvensi internasional.

MATRIK PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHANMATRIK PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

SESEPENUHPENUH--NYA NYA

DILAKSA-DILAKSA-NAKAN NAKAN

PEMERIN-PEMERIN-TAHTAH

{{Psl Psl 1010 ( (33))}}

BERSAMABERSAMA

PEMERINTAHPEMERINTAH

{{Psl Psl 1010 ( (55))}}

DAERAHDAERAH

PROVINSIPROVINSI(SKALA PROVINSI)(SKALA PROVINSI)

KAB/KOTAKAB/KOTA(SKALA KAB/KOTA)(SKALA KAB/KOTA)

WAJIBWAJIB{{Psl 13 (1)Psl 13 (1)}}

PILIHANPILIHAN{{Psl 13 (2)Psl 13 (2)}}

WAJIBWAJIB{{Psl 14 (1)Psl 14 (1)}}

PILIHANPILIHAN{{Psl 14 (2)Psl 14 (2)}}

(1)(1) (2)(2) (3)(3) (4)(4) (5)(5) (6)(6)

1.1. Politik Politik luar luar negeri;negeri;

2.2. PertahanPertahan--an;an;

3.3. KeamanKeaman--an;an;

4.4. Yustisi;Yustisi;5.5. Moneter Moneter

&& fiskal fiskal nasional; nasional;

6.6. AgamaAgama

1.1. Menyusun standar, Menyusun standar, norma, prosedur, norma, prosedur, monev supervisi & monev supervisi & pengawasan, serta pengawasan, serta fasilitasi urusan2 fasilitasi urusan2 pemerintahan pemerintahan konkurenkonkuren

2.2. Melaksanakan Melaksanakan sebagian urusan2 sebagian urusan2 pemerintahan pemerintahan konkuren lintas konkuren lintas prov atau utk prov atau utk kepentingan nas, kepentingan nas, misalnya dalam misalnya dalam bidang pendidikan bidang pendidikan dan Kesehatandan Kesehatan

Perenc & Perenc & pengendalian pengendalian pemb.pemb.;;

Perenc, Perenc, pemanfaatan, & pemanfaatan, & pengawasan pengawasan Tata RuangTata Ruang

Penyelengg. Penyelengg. tibum dan tibum dan ketentraman ketentraman masymasy

Penyed. Sarana Penyed. Sarana dan prasarana dan prasarana umumumum

Pelayanan bid. Pelayanan bid. KesehatanKesehatan

Penyelengg Penyelengg pddk & alokasi pddk & alokasi SDM potensiaSDM potensia

Urusan Urusan pemerintahan pemerintahan yg scr nyata yg scr nyata ada & ada & berpotensi utk berpotensi utk meningkatkan meningkatkan kesejhtrn masy kesejhtrn masy sesuai dgn sesuai dgn kondisi, kondisi, kekhasan, & kekhasan, & potensi potensi unggulan drh unggulan drh yg bersngktn. yg bersngktn. Contoh : Contoh : pertanian, pertanian, kehutanan dllkehutanan dll

Perenc & Perenc & pengendalian pengendalian pemb.pemb.;;

Perenc, Perenc, pemanfaatan, & pemanfaatan, & pengawasan pengawasan Tata RuangTata Ruang

Penyelengg. Penyelengg. tibum dan tibum dan ketentraman ketentraman masymasy

Penyed. Sarana Penyed. Sarana dan prasarana dan prasarana umumumum

Penanganan bid. Penanganan bid. KesehatanKesehatan

Penyelengg Penyelengg pendidikanpendidikan

Penanggulang-Penanggulang-an mslh sosan mslh sos;;

Urusan Urusan pemerintahan pemerintahan yg scr nyata yg scr nyata ada & ada & berpotensi utk berpotensi utk meningkatkan meningkatkan kesejhtrn masy kesejhtrn masy sesuai dgn sesuai dgn kondisi, kondisi, kekhasan, & kekhasan, & potensi potensi unggulan drh unggulan drh yg bersngktn. yg bersngktn. Contoh : Contoh : pertanian, pertanian, kehutanan dllkehutanan dll

(1)(1) (2)(2) (3)(3) (4)(4) (5)(5) (6)(6)

Penanggulangan mslh Penanggulangan mslh sos lintas kab/kotasos lintas kab/kota;;

Pelayanan bid. Ke-Pelayanan bid. Ke-naker-an lintas kab/kotanaker-an lintas kab/kota

Fasilitasi pengem Fasilitasi pengem KUKM termasuk lintas KUKM termasuk lintas kab/kotakab/kota

Pengendalian LHPengendalian LH Pelayanan pertanahan Pelayanan pertanahan

termasuk lintas termasuk lintas kab/kotakab/kota

Pelayanan Pelayanan kependudukan dan kependudukan dan capilcapil

Pelayanan adm. Pelayanan adm. UmpemUmpem

Pelayanan adm. Pelayanan adm. Penanaman modal Penanaman modal termasuk lintas termasuk lintas kab/kotakab/kota

Penyelengg pelayanan Penyelengg pelayanan dasar lainnya yg blm dasar lainnya yg blm dpt dillaksanakan dpt dillaksanakan kab/kotakab/kota

Urusan wajib lainnya Urusan wajib lainnya yg diamanatkan yg diamanatkan peraturan per-UU-anperaturan per-UU-an

Pelayanan bid. Ke-Pelayanan bid. Ke-naker-an;naker-an;

Fasilitasi pengemb Fasilitasi pengemb KUKM;KUKM;

Pengendalian LH;Pengendalian LH; Pelayanan pertanahan;Pelayanan pertanahan; Pelayanan Pelayanan

kependudukan dan kependudukan dan capil;capil;

Pelayanan adm. Pelayanan adm. Umpem;Umpem;

Pelayanan adm. Pelayanan adm. Penanaman modal;Penanaman modal;

Penyelengg pelayanan Penyelengg pelayanan dasar lainnya;dasar lainnya;

Urusan wajib lainnya Urusan wajib lainnya yg diamanatkan yg diamanatkan peraturan per-UU-anperaturan per-UU-an

Hak & Kewajiban DaerahHak & Kewajiban Daerah

• Hak Daerah: a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; b. Memilih pimpinan daerah; c. Mengelola aparatur daerah; d. Mengelola kekayaan daerah; e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah; f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan h. Mendapatkan hak-hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak & Kewajiban DaerahHak & Kewajiban Daerah

• Kewajiban Daerah: a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI; b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; c. Mengembangkan kehidupan demokrasi; d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan; e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; h. Mengembangkan sistem jaminan sosial; i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah; k. Melestarikan lingkungan hidup; l. Mengelola administrasi kependudukan; m. Melestarikan nilai sosial budaya; n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan o. Kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan.

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAHAN DAERAH HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAHAN DAERAH HAK &

KEWAJIBAN

HAK & KEWAJIBAN DRH PS. 21 & PS 22

HAK & KEW. DPRD PS. 43, PS. 44 & PS. 45

PEMBUKAAN UUDN RI TAHUN 1945

• MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM

• MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA

• IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI & KEADILAN SOSIAL

KEWAJIBAN KDH PS. 25 S.D. PS.

27

HAK DAERAH: MENGATUR & MENGURUS

SENDIRI MEMILIH PIMPIP. DRH MENGELOLA APARATUR

DRH MENGELOLA KEKAYAAN

DRH MEMUNGUT PJK. &

RETRIBUSI DRH MENDAPATKAN BAGI

HASIL MENDAPATKAN SUMBER

PENDT. LAIN YG SYAH KEWJ. DAERAH: MELINDUNGI

MASYARAKAT MENJAGA PERSATUAN,

PERSATUAN & KERUKUNAN NASIONAL, SERTA KEUTUHAN NKRI

MENINGKT. KUALITAS KEHIDUPAN

MENGEMB. KEHDP. DEMOKR.

MEWUJUDKAN ADIL & MERATA

MENINGKT PELAYANAN & PENDDK.

MENYD. FAS. PELY. KES. MENYEDIAKAN FAS PELY.

SARANA & UMUM MENGEMB. SISTEM JAR.

SOSIAL MENYUSUN TATA RUANG

DRH MENGEMB. SDP MELESTARIKAN LH MENGELOLA ADM.

KEPPNDK. MELESTARIKAN NILAI

SOSBUB

KEWJ. KDH & WKDH MEMEGANG TEGUH &

MENGAMALKAN PANCASILA, UUD, MEMPERTAHANKAN & MEMELIHARA KEUTUHAN NKRI

MENINGKT KERSRA MEMLIHARA TRANTIBMAS MELAKSN. KEHIDUPAN

DEMOKRASI MENTAATI &

MENEGAKKAN PER-UU-AN MENJAGA ETIKA & NORMA MEWUJUDKAN DAYA

SAING DRH MELAKSANAKAN PRINSIP

TATA PEM. YG BERSIH & BAIK

MEMPERTANGG. PENGEL. KEUDA

MENJALANI HUB. KERJASAMA

MENYAMPAIKAN RENSTRA PENYELEGG. PEMDA

HAK DPRD: INTERPLASI ANGKET MENYATAKAN PENDAPAT

KEWJ. ANGGOTA: MENGAMALKAN

PANCASILA, UUD, & TAAT SGL PER-UU-AN

MELAKS. KEHIDUP. DEMOKRASI

MEMPERTAHNKN & MEMLIHARA KERUKUNAN NAS. & KEUTUHAN NKRI

MENINGKT., MEMPERJUANGKAN KESRA.

MENYERAP, MENAMPUNG, MENGHIMPUN & MENINDAKLANJUTI ASPRS. MSY.

MEMBERIKAN PERTANGG. ATAS TUGAS & KINERJANYA SELAKU ANGG. DPRD

MENTAATI TATIB, KODE ETIK, & SUMPAH/JANJI

MENTAATI NORMA & ETIKA, HAK & KEW

HAK ANGGOTA: MENGAJUKAN RAPERDA MENGAJUKAN

PERTANYAAN MENYAMPAIKAN USUL &

PENDAPAT MEMILIH & DIPILIH MEMBELA DIRI IMUNITAS PROTOKOLER KEU & ADMINISTRATIF

KEBUTUHAN MASYARAKAT BERKAITAN DENGAN :a. PELAYANAN KEBUTUHAN POKOK (BASIC SERVICES)b. PENGEMBANGAN CORE COMPETENCY (SEKTOR UNGGULAN)

BIAYA UNTUK FUNGSI PENYEDIAAN BASIC SERVICES1. MENENTUKAN PELAYANAN POKOK APA SAJA YANG HARUS DISEDIAKAN PEMDA2. MENENTUKAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM3. TENTUKAN BIAYA RUTIN DAN PEMBANGUNAN YANG DIPERLUKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN STANDAR DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH4. TOTAL COST DARI SETIAP PELAYANAN POKOK AKAN TERDETEKSI5. AGREGAT COST PELAYANAN POKOK TERDETEKSI

BIAYA PENGEMBANGAN CORE COMPETENCY1. DISUSUN SKALA PRIORITAS CORE COMPETENCY DAERAH2. ALOKASI DANA SESUAI SKALA PRIORITAS3. PRIORITASKAN PEMBANGUNAN YANG MENCIPTAKAN TRICKLE DOWN EFFECT4. PRIORITASKAN PEMBANGUNAN YANG MEMPUNYAI FORWARD AND BACKWARD LINGKAGES

APA ITU APA ITU STANDAR PELAYANAN MINIMAL ?STANDAR PELAYANAN MINIMAL ?

Penyelenggaraan urusan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal sebagai Standar Pelayanan Minimal sebagai tolok ukur kinerja pelayanan dasar tolok ukur kinerja pelayanan dasar kepada masyarakat yang secara kepada masyarakat yang secara minimal harus disediakan oleh daerah minimal harus disediakan oleh daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib.dalam penyelenggaraan urusan wajib.

• SPM SPM berarti ketentuan tentang jenis dan mutu berarti ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.secara minimal. • Pelayanan Dasar Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi & masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi & pemerintahanpemerintahan

• Urusan Wajib : Urusan Wajib :

Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraanya diwajibkan oleh peraturan penyelenggaraanya diwajibkan oleh peraturan perUUan kepada daerah untuk perlindungan hak perUUan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman & ketertiban umum masyarakat, serta ketentraman & ketertiban umum dalam rangka NKRI serta pemenuhan komitmen dalam rangka NKRI serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi nasionalkonvensi nasional

URUSAN WAJIB DALAM SKALA PROVINSIURUSAN WAJIB DALAM SKALA PROVINSI1.1. Perencanaan & Pengendalian PembangunanPerencanaan & Pengendalian Pembangunan2.2. Perencanaan, Pemanfaatan & Pengawasan Tata RuangPerencanaan, Pemanfaatan & Pengawasan Tata Ruang3.3. Penyelenggaraan Ketertiban umum & ketentraman masy.Penyelenggaraan Ketertiban umum & ketentraman masy.4.4. Penyediaan sarana dan prasarana umumPenyediaan sarana dan prasarana umum5.5. Penangana Bidang KesehatanPenangana Bidang Kesehatan6.6. Penyelenggaraan Pendidikan & Alokasi SDM potensialPenyelenggaraan Pendidikan & Alokasi SDM potensial7.7. Penanggulangan masalah sosial lintas kab/kotaPenanggulangan masalah sosial lintas kab/kota8.8. Pelayanan Bidang KetenagakerjaaanPelayanan Bidang Ketenagakerjaaan9.9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil & Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil &

menengahmenengah10.10. Pengendalian lingkungan hidupPengendalian lingkungan hidup11.11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kab/kotaPelayanan pertanahan termasuk lintas kab/kota12.12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipilPelayanan kependudukan dan catatan sipil13.13. Pelayanan administrasi umum pemerintahanPelayanan administrasi umum pemerintahan14.14. Pelayanan administrasi penanaman modalPelayanan administrasi penanaman modal15.15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yg belum Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yg belum

dapat dilaksanakan oleh kab/kotadapat dilaksanakan oleh kab/kota16.16. Urusan wajib lainnya yg diamanatkan oleh peraturan Urusan wajib lainnya yg diamanatkan oleh peraturan

PerUUanPerUUan

URUSAN WAJIB DALAM SKALA KABUPATEN/KOTAURUSAN WAJIB DALAM SKALA KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan & Pengendalian Pembangunan1. Perencanaan & Pengendalian Pembangunan2. Perencanaan, Pemanfaatan & Pengawasan Tata Ruang2. Perencanaan, Pemanfaatan & Pengawasan Tata Ruang3. Penyelenggaraan Ketertiban umum & ketentraman masy.3. Penyelenggaraan Ketertiban umum & ketentraman masy.4. Penyediaan sarana dan prasarana umum4. Penyediaan sarana dan prasarana umum5. Penangana Bidang Kesehatan5. Penangana Bidang Kesehatan6. Penyelenggaraan Pendidikan6. Penyelenggaraan Pendidikan7. Penanggulangan masalah sosial7. Penanggulangan masalah sosial8. Pelayanan Bidang Ketenagakerjaaan8. Pelayanan Bidang Ketenagakerjaaan9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil & menengah9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil & menengah10 Pengendalian lingkungan hidup10 Pengendalian lingkungan hidup11 Pelayanan pertanahan11 Pelayanan pertanahan12 Pelayanan kependudukan dan catatan sipil12 Pelayanan kependudukan dan catatan sipil13 Pelayanan administrasi umum pemerintahan13 Pelayanan administrasi umum pemerintahan14 Pelayanan administrasi penanaman modal14 Pelayanan administrasi penanaman modal15 Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya 15 Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya 16 Urusan wajib lainnya yg diamanatkan oleh peraturan PerUUan16 Urusan wajib lainnya yg diamanatkan oleh peraturan PerUUan

JENIS-JENIS URUSAN PILIHAN JENIS-JENIS URUSAN PILIHAN (POTENSI UNGGULAN)(POTENSI UNGGULAN)

1.1. PERTAMBANGAN PERTAMBANGAN

2.2. PERIKANANPERIKANAN

3.3. PERTANIANPERTANIAN

4.4. PERKEBUNAN PERKEBUNAN

5.5. KEHUTANAN KEHUTANAN

6.6. PARIWISATA PARIWISATA

7.7. LAIN-LAINLAIN-LAIN

1. Terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemda dengan mutu tertentu;

2. Alat untuk menentukan jumlah anggaran

3. Menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan

4. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemenkinerja

5. Checks and balances

6. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat

SPM

DEPT/LPND

SPM

SPM

PROVINSI

KAB./KOTA

Penyelenggaran Urusan Wajib & Pilihan

PENYUSUN(Psl. 2 (1))

PENERAPAN (Psl. 2 (1))

-Penyusunan (Psl. 4)-Kriteria (Psl. 7)-Pembinaan (Psl. 14)

-Rencana Pencapaian SPM (Psl.9 (4))-Rencana Target Tahunan (Psl. 9 (5))

Analisis KemapuanDan Potensi Daerah(Psl. 10)

Diinformasikan(Psl. 11)

Masyarakat

Pembinaan (Psl.14)Monev (Psl. 15)

Pembinaan (Psl.14)Monev (Psl. 15)

• Penyusunan SPM dilaksanakan oleh Menteri/Pimpinan LPND • Penerapan SPM oleh Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan per-UU-an

• Dalam penyusunan SPM, ditetapkan jenis pelayanan dasar, Indikator SPM dan Batas waktu pencapaian SPM

1.Keberadaan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi2. Standar Pelayanan Tertinggi3. Keterkaitan antar SPM4. Kemampuan keuangan nasional/daerah,

kelembagaan dan personil5. Pengalaman empiris

SPM DITETAPKAN

PEM.

PEMDA SUSUN RENCANA & ANGGARAN

PENY. PEM.DAERAH

BATAS WAKTU PENCAPAIAN SPM

PEMDA SUSUN RENCANA PENCAPAIAN

SPM

TARGET TAHUNANPENCAPAIAN SPM

RPJMDRENSTRA SKPD

RKPDRENJA SKPDKAURKA-SKPD

Sesuai Klasifikasi BelanjaDaerah & Kemampuan

Keuangan Daerah

UU 32/2004 Bab III - KewenanganUU 32/2004 Bab III - Kewenangan

UrusanUrusan PusatPusat DaerahDaerah KriteriaKriteriaEnam Enam

Urusan Urusan PusatPusat

Sudah FixSudah Fix

Wajib Wajib Wajib PlusWajib PlusPaling Paling TidakTidak

SPMSPM

AkuntabilitasAkuntabilitas

ExternalitasExternalitas

EfisiensiEfisiensi

PilihanPilihan

KondisiKondisi

KekhasanKekhasan

Potensi Potensi KeunggulaKeunggula

nn

Pembangkit Pembangkit kesejahteraakesejahteraa

nn

Prinsip-prinsipPrinsip-prinsip PenyelenggaraanPenyelenggaraan SPMSPM SPM disusun sebagai alat pemerintah dan SPM disusun sebagai alat pemerintah dan

Pemda untuk menjamin akses dan mutu Pemda untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. penyelenggaraan urusan wajib. SSPMPM diterapkan pada diterapkan pada urusanurusan pemerintahan pemerintahan ““bersamabersama”” w wajib ajib ddaerahaerah.. UUntuk ntuk urusan urusan pemerintahan pilihanpemerintahan pilihan, , ddaerah dapat aerah dapat mengembangkan standar kinerjamengembangkan standar kinerja;;

SSPMPM ditetapkan secara nasional oleh ditetapkan secara nasional oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh seluruh daerah (provinsi dan kdaerah (provinsi dan kabupaten/abupaten/kkotaota););

Penerapan SPM oleh Pemda merupakan bagian Penerapan SPM oleh Pemda merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional;dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional;

SPM bersifat sederhana, kongkrit, mudah diukur, SPM bersifat sederhana, kongkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggung-terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggung-jawabkan serta mempunyai batas waktu jawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian;pencapaian;

SPM disesuaikan dengan perkembangan SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.yang bersangkutan.

SPM memberikan informasi indikator SPM memberikan informasi indikator kinerja dan nilai yang terukur secara kinerja dan nilai yang terukur secara kualitas dan kuantitas di setiap jenis kualitas dan kuantitas di setiap jenis pelayanan dasar pada setiap urusan pelayanan dasar pada setiap urusan wajib daerah.wajib daerah.

SPM ditetapkan pada tingkat minimalSPM ditetapkan pada tingkat minimalyang diharapkan secara nasional untuk yang diharapkan secara nasional untuk jenis pelayanan tertentu. jenis pelayanan tertentu. ““MinimalMinimal”” dapat merupakan kondisi rata-rata dapat merupakan kondisi rata-rata seluruh dseluruh daerah, merupakan konsensus aerah, merupakan konsensus nasionalnasional,, dll dll;;

SPM harus menjamin akses masyarakat pada pelayanan tertentu SPM harus menjamin akses masyarakat pada pelayanan tertentu yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan-nya;penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan-nya;

SPM bersifat dinamis dan perlu dikaji-ulang serta diperbaiki dari SPM bersifat dinamis dan perlu dikaji-ulang serta diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan nasional dan kapasitas daerah;nasional dan kapasitas daerah;

Pemerintahan Daerah yang tidak mencapai SPM diperkenankan Pemerintahan Daerah yang tidak mencapai SPM diperkenankan untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu yang targetnya untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu yang targetnya dituangkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dituangkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD).SKPD, Renja SKPD dan RKPD).

• Penyusunan rencana pencapaian SPM dan anggaran kegiatan ygPenyusunan rencana pencapaian SPM dan anggaran kegiatan yg terkait dengan pencapaian SPM dilakukan berdasarkan analisis terkait dengan pencapaian SPM dilakukan berdasarkan analisis kemampuan dan potensi daerah dengan mengacu pada pedoman kemampuan dan potensi daerah dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

• Rencana pencapaian target tahunan SPM serta realisasinya Rencana pencapaian target tahunan SPM serta realisasinya diinformasikan kepada masyarakat sesuai peraturan per-UU-an.diinformasikan kepada masyarakat sesuai peraturan per-UU-an.

• Bila dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan mengakibatBila dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan mengakibat dampak lintas daerah, daerah wajib mengelola pelayanan secaradampak lintas daerah, daerah wajib mengelola pelayanan secara bersama dengan daerah sekitarnya bersama dengan daerah sekitarnya rencana pencapaian SPM rencana pencapaian SPM perlu disepakati dan dasar dalam merencanakan/menganggarkanperlu disepakati dan dasar dalam merencanakan/menganggarkan kontribusi masing-masing daerah.kontribusi masing-masing daerah.

• Dalam upaya pencapaian SPM dimungkinkan dengan bekerja-Dalam upaya pencapaian SPM dimungkinkan dengan bekerja- sama dengan pihak swasta.sama dengan pihak swasta.

• Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis,bimbingan teknis, diklat

• Cakupan Pembinaan : a. perhitungan sumber daya dan dana b. penyusunan rencana pencapaian SPM & penetapan target tahunan pencapaian SPM c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM

TUJUAN :Dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasarKepada masyarakat;

MEKANISME PELAKSANAAN :a. Pemerintah untuk Pemerintahan Daerah Provinsib. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

• Pemerintah Wajib mendukung pengembangan kapasitas Pemda yang belum mampu mencapai SPM

• Ketidakmampuan Pemda dalam mencapai SPM, ditetapkan Pemerintah berdasarkan pelaporan dan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemda sesuai dengan peraturan perUUan

• Mendagri bertanggungjawab atas pengawasan umum pene- rapan SPM oleh Pemda

• Menteri/Pimpinan LPND bertanggungjawab atas pengawasan teknis penerapan SPM oleh Pemda

• Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada Pemda yang berhasil mencapai SPM dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah

• Pemerintah dapat memberikan sanksi kepada Pemda yang tidak berhasil mencapai SPM dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan mempertimbangkan kondisi khusus daerah yang bersangkutan