SPM DAN PENERAPANNYA DALAM RANGKA QUALITY …pip2bdiy.com/nspm/73-.pdf · perdagangan; Memberikan acuan bagi pelaku usaha dan mewujutkan persaingan usaha yang sehat dan transparan;

SPM DAN PENERAPANNYADALAM RANGKA QUALITY CONTROLPENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTURBIDANG PEKERJAAN UMUM

Disampaikan oleh:

Sekretariat Badan Litbang PU

Create PDF with PDF4U. If you wish to remove this line, please click here to purchase the full version

http://www.pdfpdf.com

TAHAPAN PENYELENGGARAN PEMBANGUNANINFRASTRUKTUR BIDANG PEKERJAAN UMUM

S

I

D

C

O

M

urvey

nvestigation

esign

onstruction

peration

aintenance

INFRASTRUKTURYANG HANDAL



Pembangunan Infrastruktur yang HANDAL akan terwujud jikaStandar, Pedoman dan Manual yang mendukung setiap tahapanpembangunan tersedia dan secara konsisten diterapkan:

Pra Konstruksi, yaitu Kegiatan Perencanaan:ó Surveyó Investigasió Studió Desain

Konstruksi yaitu kegiatan pelaksanaan:ó konstruksi

Pasca Konstruksi, yaitu pemanfaatan:ó Operasi,ó Pemeliharaan, (termasuk Monitoring, dan Evaluasi)



Pengertian Norma, Standar, Pedoman,Manual (NSPM)

NormaNorma adalah aturan atau ketentuanadalah aturan atau ketentuanyang mengikat sebagai panduan danyang mengikat sebagai panduan danpengendali dalam melaksanakan kegiatanpengendali dalam melaksanakan kegiatan(PP 25 tahun 2000)(PP 25 tahun 2000) ((Diberlakukan nasionalDiberlakukan nasional

Contoh : Undang-Undang, Peraturan, dll.



NORMA:Aturan(tertulis)

Ketentuan(tak tertulis)

Contoh:n UU, PP, Perda dll.n Adat istiadat

mengikatBerfungsi Sebagai:n Panduann Pengendali

à Untuk melaksanakanPembangunanInfrastruktur PU



StandarStandar adalah spesifikasi teknis atau sesuatuadalah spesifikasi teknis atau sesuatuyang dibakukan termasuk tatacara dan metodeyang dibakukan termasuk tatacara dan metodeyang dirumuskan secarayang dirumuskan secara konsensuskonsensus oleholehsemua pihak yang terkaitsemua pihak yang terkait dengandenganmemperhatikan syaratmemperhatikan syarat--syarat keselamatan,syarat keselamatan,keamanan, kesehatan, lingkungan hidup,keamanan, kesehatan, lingkungan hidup,perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologiperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologiserta pengalaman, perkembangan masa kiniserta pengalaman, perkembangan masa kinidan masa yang akan datang untukdan masa yang akan datang untukmemperoleh manfaat yang sebesarmemperoleh manfaat yang sebesar--besarnyabesarnya(PP 102 tahun 2000)(PP 102 tahun 2000) (Diberlakukan sukarela(Diberlakukan sukarelasecara nasional)secara nasional)Contoh : Standar Nasional Indonesia (SNI)



STANDAR:SpesifikasiTeknis (yang

dibakukan)Tata CaraMetode

Memperhatikan:q Keselamatanq Keamananq Lingkungan Hidupq IPTEKq Pangalamanq Perkembangan

Dirumuskan secara:• Konsensus• Pembuktian ilmiah

(semua pihak)

Untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya(bagi kesejahteraan, keteraturan manusia dan lingkungannya)

Contoh SNI



PedomanPedoman adalah acuan yang bersifat umum yangadalah acuan yang bersifat umum yangharus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikanharus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikandengan karakteristik dan kemampuan daerah setempatdengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat(PP 25 tahun 2000)(PP 25 tahun 2000) (Diapat berlakukan nasional)(Diapat berlakukan nasional)

ContohContoh :: Pedoman Perencanaan, PedomanPedoman Perencanaan, PedomanPelaksanaan dll.Pelaksanaan dll.



Pedoman:Penggunaannyadijabarkan dandisesuikan dg:

n Lokasi setempatn Kemampuan masyarakat

setempat (Manusia)n Karakteristik setempat

(alam)

q Acuan(bersifatUmum)



ManualManual adalah acuan operasional yangadalah acuan operasional yangpenerapannya disesuaikan dengan kebutuhan danpenerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dankarakteristik objek, dalam hal ini berupa petunjukkarakteristik objek, dalam hal ini berupa petunjukpelaksanaan dan petunjuk teknis (PP 25 Tahunpelaksanaan dan petunjuk teknis (PP 25 Tahun2000)2000)

(Diberlakukan internal Dep. PU)(Diberlakukan internal Dep. PU)

Contoh :Contoh : Manual Penentuan Kapasitas Jalan, ManualManual Penentuan Kapasitas Jalan, ManualPemeriksaan Jalan Dengan Alat Benkelman Beam dll.Pemeriksaan Jalan Dengan Alat Benkelman Beam dll.



Manual:Penerapannya

disesuikan dg:

n Kebutuhann Karakteristik

Objek

Acuan(operasional)

Bentuknya :Petunjuk TeknisPetunjuk PelaksanaanManual



STANDARDISASIStandardisasiStandardisasi adalah proses

ó merumuskan,ó menetapkan,ó menerapkan danó merevisi

standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasamadengan semua pihak(PP 102 – 2000).



Lingkup Standardisasi:Semua Kegiatan yang terkait:

ó Metrologi Teknikó Standaró Pengujianó Mutu



Standardisasidimaksudkan untukmeningkatkan:

Daya saingPerlindungan konsumenPelaku UsahaTenaga KerjaHubungan masy Int(WTO)

Guna mendukungpeningkatan:

n Produktifitasn Daya Guna Produksin Mutu Barangn Jasan Prosesn Sistem dann Personil

Pada:

n Keselamatann Keamanann Kesehatan dann Lingkungan

Hidup

MaksudStandardisasi



Tujuan StandardisasiMeningkatkan kepastian dan efisiensi transaksiperdagangan;Memberikan acuan bagi pelaku usaha dan mewujutkanpersaingan usaha yang sehat dan transparan;Melindungi kepentingan konsumen, kesehatanmasyarakat, dan perlindungan kelestarian fungsilingkungan;Membantu (meningkatkan sofistikasi pasar dan) kelancaranperdagangan internasional



Prinsip Dasar Perumusan StandarMerupakan proses merumuskan standar sampai konsensus yangmelibatkan pemangku kepentingan dan Masyarakat Standar denganmemegang prinsip dasar perumusan standar, antara lain :

a. Terbuka (openess);b. Transparan (Transparancy);c. Konsensus & tidak memihak (consensus and impartiality);d. Efektif & relevan (effectiveness and relevance);e. Koheren (coherence);f. Dimensi pengembangan (development dimension).Perumusan RSNI dilaksanakan oleh Panitia Teknis melalui konsensudari semua pemangku kepentingan yang terkait. Panitia Teknisdikoordinasikan oleh instansi teknis sesuai kewenangan;



SubpantekSubpantekGugus KerjaGugus Kerja

NaskahNaskahAkademisAkademis DraftingDrafting

RapatRapat

teknisteknisKonsensusKonsensus

Penetapan/Penetapan/PemutakhiranPemutakhiran

PantekPantek

Kebutuhan Standar,Kebutuhan Standar,Pedoman dan ManualPedoman dan Manual

Family Tree Bid keFamily Tree Bid ke--PUPU--anan

Eselon IEselon I

a/n Menteria/n MenteriMenteriMenteri

RSNIRSNI PedomanPedoman

R0R0 R1R1 R2R2 R3R3

Pem Pusat,Pem Pusat,Prov,Prov,

Kab/KotaKab/Kota

Masyarakat PenggunaMasyarakat PenggunaProfesionalProfesionalPerguruan TinggiPerguruan Tinggi

AmanatUU/ PPNorma

Tidak*Tidak*

ManualManual(Juklak/Juknis)(Juklak/Juknis)

JajakJajakPendapatPendapatSetujuSetuju100%100%

RASNI

ee--ballotingballotingSetuju/Setuju/tidak?tidak?

Perbaikan R4

R4R4

Ya

TidakTidak

PROSES PERUMUSAN DAN PENETAPAN STANDAR, PEDOMAN, DAN MANUAL

* Rapat Teknis (R2) dan Rapat konsensus (R3) wajib melibatkan Subpanitia Teknis. Bagian Hukum Satminkal dan Biro Hukum(Dalam masa peralihan bagi kegiatan yang sudah terlanjur diselesaikan tetap wajib diklarifikasikan dengan Subpanitia Teknis sebelum ditetapkan dalam rapat Panitia Teknis)Penetapan oleh Panitia Teknis bagi semua produk yang akan diundangkan dengan Peraturan Menteri

Pemberlakuan didukung dengan Surat Edaran,bila perlu diberlakukan SNI wajib harus didukung dengan Peraturan MenteriPerbaikan materi ke Subpantek Redaksional Pantek

PemberlakuanPemberlakuanSNISNI

SNI (Wajib)SNI (Wajib)bila diperlukanbila diperlukan

PenetapanPenetapanRASNI jadi SNIRASNI jadi SNI

(BSN)(BSN)

R0= RSNI0/RPT0/RM0R1= RSNI1/RPT1/RM1R2= RSNI2/RPT2/RM2

R3= RSNI3/RPT3/RM3R4= RSNI4/RPT4/RM4



PENERAPAN SPM DALAM TAHAPAN PRA-KONSTRUKSI

Penerapan SPM dlm tahap Pra-Konstruksi adalahlangkah awal utk mewujudkan Infrastruktur yghandal.

Beberapa contoh SPM tahap Pra-Konstruksi :Tata Cara Perhitungan Struktur Beton untuk

•Bangunan Gedung•Perencanaan Jaringan Irigasi

Tata Cara Perencanaan Permukaan Jalan, dll



PENERAPAN SPM DALAM TAHAPAN PRA-KONSTRUKSI (lanjutan)

Mekanisme Penerapan

Kewajiban menerapkan SPM terkait dengan kegiatan Pra-Konstruksiharus dituangkan dalam Dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja).

Dalam Bidang Sumber Daya Air, untuk memudahkan penerapan SPMterkait dengan kegiatan Pra-Konstruksi SDA, sudah disusun KonsepPedoman Penyusunan Spesifikasi Teknis untuk Perencanaan dan DetaDesain Jaringan irigasi, Pengaman Pantai, Bendung danBangunan Sungai



PENERAPAN SPM DALAM TAHAPANKONSTRUKSI

Penerapan SPM dalam tahap Konstruksi adalah TitikKritis dalam mewujudkan Infrastruktur yang handal,karena walaupun desainnya sempurna jika dalampelaksanaan terjadi penyimpangan maka hasilnya tidakakan optimal.

Beberapa contoh SPM tahap Konstruksi :

Spesifikasi Bronjong Kawat

. Spesifikasi Bahan Lapis Penetrasi Macadam

. Spesifikasi Ukuran Kayu untuk Bangunan Rumah dan Gedung, dll.



PENERAPAN SPM DLM TAHAPANKONSTRUKSI (lanjutan)

MEKANISME PENERAPANKewajiban menerapkan SPM terkait dgn pelaksanaanKonstruksi harus dituangkan dlm Dokumen Lelang danDokumen Kontrak

Dalam tahap Konstruksi ini SPM yg diwajibkan utkditerapkan dapat berupa:

• Metode Uji• Tata Cara• Spesifikasi• Pedoman Teknis• Petunjuk Teknis



PENERAPAN SPM DALAM TAHAPAN KONSTRUKSI(lanjutan)

Quality ControlKewajiban menerapkan SPM terkait dengan pelaksanaan KonstruksiJika sudah dituangkan dlm Dokumen Lelang dan Dokumen KontrakMaka ketentuan itu sudah mengikat dan harus dipenuhi olehpenyedia jasa

Mekanisme pengendalian kualitas bisa dilakukan dengan:. Melihat Kesesuaian dengan prosedur kerja : Tata cara pemadatan

tanah, Tata cara pengecoran beton segar, dll. Melihat kesesuaian dengan spesifikasi: Diameter tulangan, Dimensi

balok, dll. Melihat kesesuaian dengan hasil uji : CBR tanah, Karakterustik beton

Stabilitas Marshal, dll



Penerapan SPM dlm TahapanPasca Konstruksi

Penerapan SPM dalam tahap Pasca Konstruksi adalah dalamrangka meningkatkan masa pelayanan/ umur dan kelayakanbangunanContoh SPM pada tahap Pasca Kostruksi:ó Tata Cara pengecatan (kayu, genteng, dinding, dll)ó Tata Cara keamanan bendunganó Tata Cara pengerukan muara sungai dan pantaió Tata Cara Instalasi Pompa yang Dipasang Tetap untuk Proteksi

Kebakaranó Tata cara pengoperasian dan pemeliharaan unit paket instalasi

pengolahan air



Penerapan SPM dlm TahapanPasca KonstruksiMekanisme penerapan

Kewajiban menerapkan SPM terkait dengan kegiatanPasca Konstruksi dituangkan dalam SOP operasional danSOP pemeliharaan bangunan sipil, dan dapat dilakukan ujikelayakan kualitas.



Pembinaan dan Pengawasan (SNI)Pembinaan

Instansi Teknis / Pemda à membina dalam penerapan SNI pada pelakuusaha dan masyarakat melalui konsultasi, pendidikan, dan pemasyarakatan

PengawasanInstansi Teknis / Pemda (sesuai kewenangannya) à mengawasi terhadappara pelaku usaha barang /jasa yang bersertifikat wajib.Lembaga sertifikasi à mengawasi terhadap unjuk kerja pelaku usaha yangbersertifikat produkMasyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen à mengawasi barangyang beredar di pasaran



Sanksi (SNI)Ada 2 jenis sanksi : administratif dan pidana

Sanksi administratifó pencabutan sertifikat, pencabutan hak penggunaan tanda

SNI (by lembaga sertitikasi),ó pencabutan ijin, penarikan barang yang beredar (by instansi

teknis/ pemda).Sanksi pidana sesuai peraturan berlaku



Tahapan Perumusan SNI

Tahapan Perumusan Pelaksana Kode Waktu PJPenyusunan Konsep Awal Konseptor RSNI0 - Konseptor

(PU)Penyusunan Konsep(Drafting)

PT/SPT RSNI1 6 bl PT/SPT (PU)

Perbaikan Konsep PT/SPT RSNI2 3 bl PT/SPT (PU)Konsensus PT/SPT PT/SPT RSNI3 3 bl PT/SPT (PU)Jajak Pendapat (enquiry) BSN &

MASTAN3 bl BSN

Perbaikan Akhir PT/SPT RSNI4 2 bl BSNPemungutan Suara (e-baloting (konsensusNasional)

BSN &MASTAN

RASNI 3 bl BSN

Penetapan SNI BSN SNI 1 bl BSN



PENERAPAN SPM KAITANNYA DENGANPENGADAAN BARANG DAN JASA SESUAIPERPRES NO.80/2003

Dalam Perpres No 80/2003 dan perubahannya adakewajiban menerapkan SPM terkait dgn pelaksanaanKonstruksi

Ketentuan Penerapan SPM dlm dokumen lelang bisadigunakan sebagai bahan evaluasi penetapanpemenang, namun demikian dlm pelaksanaannya seringpanitia pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnyamemahami, sehingga ada keraguan/ketakutanmenerapkan ketentuan ini sebagai dasar evaluasi.



Pra Konstruksi Konstruksi Pengawasan

SNI mengikatdengan TOR

Uji KualitasPekerjaan(QualityControl)

Untuk inspeksi teknis

• Uji kelayakankualitas pekerjaan

PenerapanSPM

Contoh

SNI dicantumkan dalamspesifikasi teknis

(Dokumen Kontrak)

Contoh-contoh

•SNI

•SNI

•Pengambilan sampel contohuntuk campuran beton segarSNI 03-2458-1991 (sedangdirevisi)

•Tata cara pengambil contohuji secara acak untuk uji secaraacak untuk bahan konstruksiSNI 03-6868-2002

SKEMA/TAHAPAN PENERAPANTahapan Pelaksanaan



REKAPITULASI JUMLAH STANDARBAHAN KONSTRUKSI BANGUNAN DAN REKAYASA SIPIL

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM (DESEMBER 2007)

No. BIDANGS N I Pedoman

Teknis

Petunjuk TOTAL

MetodeTataCara Spek. Jumlah Teknis SNI+RSNI+Pt

UMUM

Tanah, Batuan, Sedimen, Beton, Agregat,Semen, Aspal, Kayu, Air, Baja dan Bahan Lain 323 57 58 438 42 0 480

SUMBER DAYA AIR

Bendungan, Bendung, Sungai, Air Tanah,Standar Perencanaan Irigasi, dan Pantai 42 25 7 74 80 0 135

III. PRASARANA TRANSPORTASI

Perkerasan Jalan, Jalan dan Jembatan, Lalulintas, Peralatan, pemeliharaan jalan &jembatan dan Lingkungan Jalan 24 23 36 83 147 0 230

IV. PERMUKIMAN TATA RUANG, KAWASAN

Tata Ruang, Kawasan, Rumah&Gedung,Struktur & konstruksi bangunan, KeselamatanBangunan, Perumahan, Air bersih, Air minum,Persampahan, Sanitasi dan lain-lain 37 80 56 173 117 297 587

T o t a l 426 185 157 768 386 297 1451



Penerapan SNI dan Regulasi di PUDalam upaya penerapan SNI bidang Bahan Konstruksi dan

Bangunan, beberapa peraturan telah diterbitkan oleh Departemen PU:

Legal aspek Nomor/Tanggal Tentang

Instruksi Men. PU 04/IN/M/199124 /01/1991

Pemilikan dan Penerapan Standar-standar dibidang Pekerjaan Umum

Peraturan Men PU 66/PRT/1/9323 Oktober 1993

Persyaratan Teknis Penyelenggaraan BangunanIndustri dalam Rangka Penanaman Modal

Instruksi Men PU 01/N/M/199928 April 1999

Penyusunan spesifikasi konstruksi/ spesifikasiteknik bidang Pekerjaan Umum

Instruksi Men PU 02/IN/M/200523 Februari 2005

Penerapan Standar (SPM) dalam DokumenKontrak

Peraturan Men PU 23/PRT/M/20067 Nopember 2006

Tata Kerja Panitya Teknis Standardisasi BahanKonstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil diLingkungan Dep. PU

Keputusan Men PU 436/KPTS/M/200628 Desember 2006

Penetapan Keanggotaan Panitya Teknis/ SubPanitya Teknis Perumusan SNI 91-01 BahanKonstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil



Untuk memperlancar pekerjaan di lingkungan pekerjaan umumyang belum didukung dengan SNI, sambil menunggu prosespenetapan SNI, Departemen PU mengambil kebijakanmemberlakukan sementara penerapan Rancangan SNI dandokumen teknis (hanya untuk pekrejaan di lingkungan Dep.PU). Beberapa regulasi yang telah ditetapkan DepartemenPekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

1 S E Men PU 05/SE/M/200712 April 2007

Pemberlakuan Rancangan SNIBidang Cipta Karya

2 SE Men Pu 06/SE/M/200712 April 2007

Pemberlakukan RancanganSNI Bidang Sumber Daya Air

3 SE Men PU 04/SE/M/200712 April 2007

Pemberlakukan RancanganSNI Bidang Bina Marga

4 SE Men PU 07/SE/M/2007 Pemberlakukan RancanganSNI Bidang Sumber Daya Air,Bina Marga dan Cipta karya





Documents

SPM DAN PENERAPANNYA DALAM RANGKA QUALITY …pip2bdiy.com/nspm/73-.pdf · perdagangan; Memberikan acuan bagi pelaku usaha dan mewujutkan persaingan usaha yang sehat dan transparan;