SPAP-komplit

7/30/2019 SPAP-komplit

1/515

Hak Cipta@2001, Ikatan Akuntan IndonesiaFor Internal Use Only

SA Seksi 110

TANGGUNG JAWAB DAN FUNGSI AUDITOR INDEPENDEN

Sumber: PSA No. 02

PENDAHULUAN

01 Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk

menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil

usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau

apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal

auditor menyatakan pendapat maupun menyatakan tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan

apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan AkuntanIndonesia. Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mengharuskan auditor

menyatakan apakah, menurut pendapatnya, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan jika ada, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan

penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan

dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

PERBEDAAN TANGGUNG JAWAB AUDITOR INDEPENDEN DENGAN TANGGUNG JAWAB

MANAJEMEN

02 Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh

keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang

disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. 1 Oleh karena sifat bukti audit dan karakterisitik

kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan memadai, namun bukan mutlak, bahwa salah saji

material terdeteksi.2 Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit

guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau

kecurangan, yang tidak material terhadap laporan keuangan.

____________________1 Lihat SA Seksi 312 [PSA No. 25], Risiko Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit , dan SA Seksi 316 [PSA No.

32 dan PSA No. 70] Pertimbangan Kecurangan dalam Audit atas Laporan Keuangan . Pertimbangan Auditor atas unsur

tindakan pelanggaran hukum dan tanggung jawab untuk mendeteksi salah saji sebagai akibat dari tindakan pelanggaran

hukum didefinisikan dalam SA Seksi 317 [PSA No. 31] Unsur Tindakan Pelanggaran Hukum oleh Klien . Untuk tindakan

pelanggaran hukum yang didefinisikan dalam Seksi tersebut yang berdampak langsung dan material atas penentuan

jumlah dalam laporan keuangan, tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji sebagai akibat dari unsur tindakan

pelanggaran hukum adalah sama dengan tanggung jawab atas kekeliruan atau kecurangan.

2 Lihat SA Seksi 230 [PSA No. 04] Penggunaan Kemahiran Profesional dalam Pelaksanaan Pekerjaan Auditor ,

paragaraf 10 s.d. 13.

03 Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab auditor adalah untuk

menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menerapkan

kebijakan akuntansi yang sehat dan untuk membangun dan memelihara pengendalian intern yang

akan, di antaranya, mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkan transaksi (termasuk peristiwa

dan kondisi) yang konsisten dengan asersi 3 manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan.

Transaksi entitas dan aktiva, utang, dan ekuitas yang terkait adalah berada dalam pengetahuan dan

pengendalian langsung manajemen. Pengetahuan auditor tentang masalah dan pengendalian intern

tersebut terbatas pada yang diperolehnya melalui audit. Oleh karena itu, penyajian secara wajar


2/515


sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia 4 merupakan bagian yang tersirat

dan terpadu dalam tanggung jawab manajemen. Auditor independen dapat memberikan saran tentang

bentuk dan sisi laporan keuangan atau membuat draft laporan keuangan, seluruhnya atau sebagian,

berdasarkan informasi dari manajemen dalam pelaksanaan audit. Namun, tanggung jawab auditoratas laporan keuangan auditan terbatas pada pernyataan pendapatnya atas laporan keuangan

tersebut.

____________________

3 Asersi (assertion) adalah suatu deklarasi, atau suatu rangkaian deklarasi secara keseluruhan, oleh pihak yang

bertanggung jawab atas deklarasi tersebut. Jadi, asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara

implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain (pihak ketiga). Untuk laporan keuangan historis, asersi merupakan

pernyataan dalam laporan keuangan oleh manajemen sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di

Indonesia.4 Tanggung jawab dan fungsi auditor independen juga berlaku untuk laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan

basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; pengacuan dalam Seksi ini ke

laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia juga mencakup

penyajian sesuai dengan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia

tersebut.

PERSYARATAN PROFESIONAL

04 Persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan

dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen. Mereka tidak termasuk orang yang terlatih

untuk atau berkeahlian dalam profesi atau jabatan lain. Sebagai contoh, dalam hal pengamatan

terhadap penghitungan fisik sediaan, auditor tidak bertindak sebagai seorang ahli penilai, penaksir

atau pengenal barang. Begitu pula, meskipun auditor mengetahui hukum komersial secara garis

besar, ia tidak dapat bertindak dalam kapasitas sebagai seorang penasihat hukum dan ia semestinya

menggantungkan diri pada nasihat dari penasihat hukum dalam semua hal yang berkaitan dengan

hukum.

05 Dalam mengamati standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, auditor independen

harus menggunakan pertimbangannya dalam menentukan prosedur audit yang diperlukan sesuai

dengan keadaan, sebagai basis memadai bagi pendapatnya. Pertimbangannya harus merupakan

pertimbangan berbasis informasi dari seorang profesional yang ahli.

TANGGUNG JAWAB TERHADAP PROFESI

06 Auditor independen juga bertanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab untuk mematuhi

standar yang diterima oleh para praktisi rekan seprofesinya. Dalam mengakui pentingnya kepatuhan

tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia telah menerapkan aturan yang mendukung standar tersebut dan

membuat basis penegakan kepatuhan tersebut, sebagai bagian dari Kode Etik Ikatan Akuntan

Indonesia yang mencakup Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik .

TANGGAL BERLAKU EFEKTIF

07 Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya

aturan dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan

31 Desember 2001. Dalam masa transisi tersebut berlaku standar yang terdapat dalam Standar

Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari

2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam Seksi ini yang berlaku.


3/515


SA Seksi 150

STANDAR AUDITING

Sumber: PSA No. 01

PENDAHULUAN

01 Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing, yaitu prosedur berkaitan dengan tindakan yang harus

dilaksanakan, sedangkan standar berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut, dan

berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing, yang

berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga

berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya.

STANDAR AUDITING

02 Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang

cukup sebagai auditor.

2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus

dipertahankan oleh auditor.

3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran

profesionalnya dengan cermat dan seksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan

semestinya.

2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh unutk merencanakan audit dan

menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan

keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keungan

yang diaudit.

c. Standar Pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip

akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip

akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapanprinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain

dalam laporan auditor.

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara

keseluruhan atau suatu asersi1 bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat

secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor

dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai

sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

_____________________1 Lihat catatan kaki pada halaman 110.2 .


4/515


03 Standar-standar tersebut di atas dalam banyak hal saling berhubungan dan saling bergantung satu dengan

lainnya. Keadaan yang berhubungan erat dengan penentuan dipenuhi atau tidaknya suatu standar, dapat berlaku

juga untuk standar yang lain. Materialitas dan risiko audit melandasi penerapan semua standar auditing,

terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

04 Konsep materialitas bersifat bawaan dalam pekerjaan auditor independen. Dasar yang lebih kuat harus dicari

sebagai landasan pendapat auditor independen atas unsur-unsur yang secara relatif lebih penting dan unsur-

unsur yang mempunyai kemungkinan besar salah saji material. Misalnya, dalam perusahaan dengan jumlah

debitur yang sedikit, dengan nilai piutang yang besar, secara individual piutang itu adalah lebih penting dan

kemungkinan terjadinya salah saji material juga lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang

mempunyai jumlah nilai piutang yang sama tetapi terdiri dari debitur yang banyak dengan nilai piutang yang relatif

kecil. Dalam perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang, sediaan umumnya mempunyai arti penting, baik

bagi posisi keuangan maupun hasil usaha perusahaan, sehingga secara relatif sediaan memerlukan perhatian

auditor yang lebih besar dibandingkan dengan sediaan dalam perusahaan jasa. Begitu pula, piutang umumnya

memerlukan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan premi asuransi dibayar di muka.

05 Pertimbangan atas risiko audit berkaitan erat dengan sifat audit2. Transaksi kas umumnya lebih rentan terhadap

kecurangan jika dibandingkan dengan transaksi sediaan, sehingga audit atas kas harus dilaksanakan secara

lebih konklusif, tanpa harus menyebabkan penggunaan waktu yang lebih lama. Transaksi dengan pihak tidak

terkait biasanya tidak diperiksa serinci pemeriksaan terhadap transaksi antarbagian dalam perusahaan atau

transaksi dengan pimpinan perusahaan dan karyawan, yang tingkat kepentingan pribadi dalam transaksi yang

disebut terakhir ini sulit ditentukan. Pengendalian intern terhadap lingkup audit mempengaruhi besar atau kecilnya

risiko salah saji terhadap prosedur audit yang dilaksanakan oleh auditor. Semakin efektif pengendalian intern,

semakin rendah tingkat risiko pengendalian.

_____________________2 Lihat SA Seksi 312 [PSA No. 25] Risiko Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit .

JASA SELAIN AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN

06 Sebagai tambahan terhadap audit atas laporan keuangan, sepanjang relevan dengan keadaan yang dihadapi

oleh auditor independen, kesepuluh standar auditing tersebut berlaku untuk jasa selain audit atas laporan

keuangan, kecuali jika dinyatakan lain dalam suatu Pernyataan Standar Auditing.


07 Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya aturan

dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001.

Dalam masa transisi tersebut berlaku standar yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik per 1

Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001,hanya ketentuan dalam Seksi ini yang berlaku.


5/515


SA Seksi 161

HUBUNGAN STANDAR AUDITING DENGAN STANDAR PENGENDALIAN MUTU

Sumber: PSA No. 01

HUBUNGAN STANDAR AUDITING DENGAN STANDAR PENGENDALIAN MUTU

01 Dalam penugasan audit, auditor independen bertanggung jawab untuk mematuhi standar auditing yang

ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Seksi 202 Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik mengharuskan

anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktik sebagai auditor independen mematuhi standar auditing jika

berkaitan dengan audit atas laporan keuangan.

02 Kantor akuntan publik juga harus mematuhi standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dalam

pelaksanaan audit. Oleh karena itu, kantor akuntan publik harus membuat kebijakan dan prosedur pengendalian

mutu untuk memberikan keyakinan1 memadai tentang kesesuaian penugasan audit dengan standar auditing

yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Sifat dan luasnya kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang

ditetapkan oleh kantor akuntan publik tergantung atas faktor-faktor tertentu, seperti ukuran kantor akuntan publik,

tingkat otonomi yang diberikan kepada karyawan dan kantor-kantor cabangnya, sifat praktik, organisasi

kantornya, serta pertimbangan biaya-manfaat. Lihat SPM Seksi 100 (PSPM No. 01) Sistem Pengendalian Mutu

Kantor Akuntan Publik .

____________________1 Keyakinan (assurance) menunjukkan tingkat kepastian yang dicapai dan yang ingin disampaikan oleh

auditor bahwa kesimpulannya yang dinyatakan dalam laporannya adalah benar. Tingkat keyakinan yang

dapat dicapai oleh auditor ditentukan oleh hasil pengumpulan bukti. Semakin banyak jumlah bukti

kompeten dan relevan yang dikumpulkan, semakin tinggi tingkat keyakinan yang dicapai oleh auditor.

03 Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan penugasan audit

secara individual; standar pengendalian mutu berkaitan dengan pelaksanaan praktik audit kantor akuntan publik

secara keseluruhan. Oleh karena itu, standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dan standar

pengendalian mutu berhubungan satu sama lain, dan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang

diterapkan oleh kantor akuntan publik berpengaruh terhadap pelaksanaan penugasan audit secara individual dan

pelaksanaan praktik audit kantor akuntan publik secara keseluruhan.




Dalam masa transisi tersebut berlaku standar yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik per 1Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001,

hanya ketentuan dalam Seksi ini yang berlaku.


6/515


SA Seksi 201

SIFAT STANDAR UMUM

Sumber: PSA No. 04

01 Standar umum bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya. Standar umum

berbeda dari standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan. Standar pribadi

atau standar umum ini berlaku sama, baik dalam bidang pelaksanaan pekerjaan lapangan maupun pelaporan.





Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001,



7/515


SA Seksi 210

PELATIHAN DAN KEAHLIAN AUDITOR INDEPENDEN

Sumber: PSA No. 04

STANDAR UMUM PERTAMA

01 Standar umum pertama berbunyi:

Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai

auditor.

02 Standar umum pertama menegaskan bahwa betapa pun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang

lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan

dalam standar auditing ini, jika ia tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing.

PELATIHAN DAN KEAHLIAN AUDITOR INDEPENDEN

03 Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak

sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan

pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Untuk

memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup.

Pelatihan ini harus secara memadai mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Asisten junior, yang baru

masuk ke dalam karier auditing harus memperoleh pengalaman profesionalnya dengan mendapatkan supervisi

memadai dan review atas pekerjaannya dari atasannya yang lebih berpengalaman. Sifat dan luasnya supervisi

dan review terhadap hasil pekerjaan tersebut harus meliputi keanekaragaman praktik yang luas. Auditor

independen yang memikul tanggung jawab akhir atas suatu perikatan, harus menggunakan pertimbangan matangdalam setiap tahap pelaksanaan supervisi dan dalam review terhadap hasil pekerjaan dan pertimbangan-

pertimbangan yang dibuat asistennya. Pada gilirannya, para asisten tersebut harus juga memenuhi tanggung

jawabnya menurut tingkat dan fungsi pekerjaan mereka masing-masing.

04 Pendidikan formal auditor independen dan pengalaman profesionalnya saling melengkapi satu sama lain. Setiap

auditor independen yang menjadi penanggung jawab suatu perikatan harus menilai dengan baik kedua

persyaratan profesional ini dalam menentukan luasnya supervisi dan reviewterhadap hasil kerja para asistennya.

Perlu disadari bahwa yang dimaksudkan dengan pelatihan seorang profesional mencakup pula kesadarannya

untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya. Ia harus

mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar

auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

05 Dalam menjalankan praktiknya sehari-hari, auditor independen menghadapi berbagai pertimbangan yangdilakukan oleh manajemen perusahaan yang sangat bervariasi, dari yang benar-benar objektif sampai kadang-

kadang secara ekstrem berupa pertimbangan yang disengaja menyesatkan. Ia diminta untuk melakukan audit

dan memberikan pendapatnya atas laporan keuangan suatu perusahaan karena, melalui pendidikan, pelatihan,

dan pengalamannya, ia menjadi orang yang ahli dalam bidang akuntansi dan auditing, serta memiliki kemampuan

untuk menilai secara objektif dan menggunakan pertimbangan tidak memihak terhadap informasi yang dicatat di

dalam pembukuan perusahaan atau informasi lain yang berhasil diungkapkan melalui auditnya.


8/515



06 Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya aturandalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001.





9/515


SA Seksi 220

INDEPENDENSI

Sumber: PSA No. 04

STANDAR UMUM KEDUA

01 Standar umum kedua berbunyi:

Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan

oleh auditor.

INDEPENDENSI

02 Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia

melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern).

Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimana pun

sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting

untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Namun, independensi dalam hal ini tidak berarti seperti sikap

seorang penuntut dalam perkara pengadilan, namun lebih dapat disamakan dengan sikap tidak memihaknya

seorang hakim. Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan,

namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan (paling tidak sebagian) atas laporan

auditor independen, seperti calon-calon pemilik dan kreditur.

03 Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor independen sangat penting bagi perkembangan

profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap

auditor ternyata berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat dapat juga menurun disebabkan oleh keadaan yangoleh mereka yang berpikiran sehat (reasonable) dianggap dapat mempengaruhi sikap independen tersebut.

Untuk menjadi independen, auditor harus secara intelektual jujur. Untuk diakui pihak lain sebagai orang yang

independen, ia harus bebas dari setiap kewajiban terhadap kliennya dan tidak mempunyai suatu kepentingan

dengan kliennya, apakah itu manajemen perusahaan atau pemilik perusahaan. Sebagai contoh, seorang auditor

yang mengaudit suatu perusahaan dan ia juga menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut, meskipun ia telah

menggunakan keahliannya dengan jujur, namun sulit untuk mengharapkan masyarakat mempercayainya sebagai

seorang yang independen. Masyarakat akan menduga bahwa kesimpulan dan langkah yang diambil oleh auditor

independen selama auditnya dipengaruhi oleh kedudukannya sebagai anggota direksi. Demikian juga halnya,

seorang auditor yang mempunyai kepentingan keuangan yang cukup besar dalam perusahaan yang diauditnya;

mungkin ia benar-benar tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut, namun,

bagaimana pun juga masyarakat tidak akan percaya, bahwa ia bersikap jujur dan tidak memihak. Auditor

independen tidak hanya berkewajiban mempertahankan fakta bahwa ia independen, namun ia harus pula

menghindari keadaan yang dapat menyebabkan pihak luar meragukan sikap independensinya.

04 Profesi akuntan publik telah menetapkan dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, agar anggota profesi menjaga

dirinya dari kehilangan persepsi independensi dari masyarakat. Anggapan masyarakat terhadap independensi

auditor ditekankan di sini karena independensi secara intrinsik merupakan masalah mutu pribadi, bukan

merupakan suatu aturan yang dirumuskan untuk dapat diuji secara objektif. Sepanjang persepsi independensi ini

dimasukkan ke dalam Aturan Etika, hal ini akan mengikat auditor independen menurut ketentuan profesi.

05 Bapepam juga dapat menetapkan persyaratan independensi bagi auditor yang melaporkan tentang informasi

keuangan yang diserahkan kepada badan tersebut, yang mungkin berbeda dengan yang ditentukan oleh Ikatan

Akuntan Indonesia.


10/515


06 Auditor harus mengelola praktiknya dalam semangat persepsi independensi dan aturan yang ditetapkan untuk

mencapai derajat independensi dalam melaksanakan pekerjaannya.

PENUNJUKAN DAN INDEPENDENSI AUDITOR

07 Untuk menekankan independensi auditor dari manajemen, penunjukan auditor di banyak perusahaan

dilaksanakan oleh dewan komisaris, rapat umum pemegang saham, atau komite audit.








11/515


SA Seksi 230

PENGGUNAAN KEMAHIRAN PROFESIONAL DENGAN CERMAT DAN SEKSAMA DALAMPELAKSANAAN PEKERJAAN AUDITOR

Sumber: PSA No. 04

STANDAR UMUM KETIGA

01 Standar umum ketiga berbunyi:

Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya

dengan cermat dan seksama.

02 Standar ini menuntut auditor independen untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya dengan

menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional

dengan kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam

organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

03 Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan

bagaimana kesempurnaan pekerjaannya tersebut. Selanjutnya dalam Seksi ini dibahas tanggung jawab auditor

dalam hubungannya dengan pekerjaan audit.

04 Seorang auditor harus memiliki tingkat keterampilan yang umumnya dimiliki oleh auditor pada umumnya dan

harus menggunakan keterampilan tersebut dengan kecermatan dan keseksamaan yang wajar.

05 Para auditor harus ditugasi dan disupervisi sesuai dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan

sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengevaluasi bukti audit yang mereka periksa. Auditor dengantanggung jawab akhir untuk suatu perikatan harus mengetahui, pada tingkat yang minimum, standar akuntansi

dan auditing yang relevan dan harus memiliki pengetahuan tentang kliennya1. Auditor dengan tanggung jawab

akhir bertanggung jawab atas penetapan tugas dan pelaksanaan supervisi asisten 2.

_____________________1 Lihat SA Seksi 311 [PSA No. 05] Perencanaan dan Supervisi paragraf 07.2 Lihat SA Seksi 311 [PSA No. 05] Perencanaan dan Supervisi paragraf 11.

SKEPTISME PROFESIONAL

06 Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menuntut auditor untuk melaksanakan

skeptisme profesional. Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan

dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan

kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan

maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif.

07 Pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif menuntut auditor mempertimbangkan kompetensi dan

kecukupan bukti tersebut. Oleh karena bukti dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, skeptisme profesional

harus digunakan selama proses tersebut.

08 Auditor tidak menganggap bahwa manajemen adalah tidak jujur, namun juga tidak menganggap bahwa kejujuran

manajemen tidak dipertanyakan lagi. Dalam menggunakan skeptisme profesional, auditor tidak harus puas

dengan bukti yang kurang persuasif karena keyakinannya bahwa manajemen adalah jujur.


12/515


KEYAKINAN MEMADAI

09 Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh

keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan olehkekeliruan atau kecurangan. Keyakinan mutlak tidak dapat dicapai karena sifat bukti audit dan karakteristik

kecurangan tersebut. Oleh karena itu, suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang

ditetapkan Ikantan Akuntan Indonesia mungkin tidak dapat mendeteksi salah saji material.

10 Tujuan auditor independen adalah untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup untuk memberikan basis yang

memadai baginya dalam merumuskan suatu pendapat. Sifat sebagian besar bukti diperoleh, sebagian, dari

konsep pengujian selektif atas data yang diaudit, yang memerlukan pertimbangan tentang bidang yang akan diuji

dan sifat, saat, dan luasnya pengujian yang harus dilakukan. Di samping itu, pertimbangan diperlukan dalam

menafsirkan hasil pengujian audit dan penilaian bukti audit. Meskipun dengan maksud baik dan integritas,

kesalahan dan kekeliruan dalam pertimbangan dapat terjadi. Lebih lanjut, penyajian akuntansi berisi estimasi

akuntansi, pengukuran yang mengandung ketidakpastian bawaan dan tergantung pada hasil dari peristiwa di

masa depan. Auditor menggunakan pertimbangan profesional dalam mengevaluasi kewajaran estimasi akuntansi

berdasarkan informasi yang dapat diharapkan secara masuk akal yang tersedia sebelum penyelesaian pekerjaan

lapangan.3 Sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut, dalam banyak hal, auditor harus mempercayai bukti yang

bersifat persuasif daripada yang bersifat menyakinkan. 4

_____________________3 Lihat SA Seksi 342 [PSA No. 37] Auditing Estimasi Akuntansi .4 Lihat SA Seksi 326 [PSA No. 07] Bukti Audit .

11 Oleh karena karakteristik kecurangan, terutama yang melibatkan penyembunyian dan pemalsuan dokumentasi

(termasuk pemalsuan dokumen), audit yang direncanakan dan dilaksanakan semestinya mungkin tidak dapat

mendeteksi salah saji material. Sebagai contoh, suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing

yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia jarang berkaitan dengan penentuan keaslian dokumentasi. Di samping

itu, prosedur auditing mungkin tidak efektif untuk mendeteksi salah saji yang disengaja yang disembunyikan

melalui kolusi di antara personel klien dan pihak ketiga atau di antara manajemen atau karyawan klien.

12 Oleh karena pendapat auditor atas laporan keuangan didasarkan pada konsep pemerolehan keyakinan memadai,

auditor bukanlah penjamin dan laporannya tidak merupakan suatu jaminan. Oleh karena itu, penemuan kemudian

salah saji material, yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang ada dalam laporan keuangan, tidak

berarti bahwa dengan sendirinya merupakan bukti (a) kegagalan untuk memperoleh keyakinan memadai, (b)

tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan, atau pertimbangan, (c) tidak menggunakan kemahiran profesional

dengan cermat dan seksama, atau (d) kegagalan untuk mematuhi standar auditing yang ditetapkan Ikatan

Akuntan Indonesia.








13/515

Penunjukan Auditor Independen


310.1

SA Seksi 310

PENUNJUKAN AUDITOR INDEPENDEN

Sumber: PSA No. 05

PENDAHULUAN

01 Standar pekerjaan lapangan pertama berbunyi sebagai berikut:

Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus

disupervisi dengan semestinya.

02 Aspek supervisi asisten dijelaskan dalam SA Seksi 210 [PSA No. 04] Pelatihan dan

Keahlian Auditor Independen dan SA Seksi 311 [PSA No. 05] Perencanaan dan Supervisi. Aspek

perencanaan pekerjaan lapangan dan saat pelaksanaan prosedur audit dijelaskan dalam SA Seksi

313 [PSA No. 02] Pengujian Substantif Sebelum Tanggal Neraca.

PENUNJUKAN AUDITOR INDEPENDEN

03 Pertimbangan atas standar pekerjaan lapangan pertama memicu kesadaran bahwa

penunjukan auditor independen secara dini akan memberikan banyak manfaat bagi auditor

maupun klien. Penunjukan secara dini memungkinkan auditor merencanakan pekerjaannya

sedemikian rupa sehingga pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat dan efisien serta

dapat menentukan seberapa jauh pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan sebelum tanggal neraca.

PENUNJUKAN AUDITOR INDEPENDEN MENDEKATI

ATAU SETELAH TANGGAL AKHIR PERIODE

04 Walaupun penunjukan dini lebih baik, auditor independen dapat menerima perikatan

pada saat mendekati atau setelah tanggal neraca. Dalam hal ini, sebelum menerima perikatan,

auditor harus yakin apakah kondisi seperti itu memungkinkan ia melaksanakan audit secara

memadai dan memberi pendapat wajar tanpa pengecualian. Jika kondisi tersebut tidak

memungkinkan auditor untuk melakukan audit secara memadai dan untuk memberikan pendapat

wajar tanpa pengecualian, ia harus membahas dengan klien tentang kemungkinan ia memberikan

pendapat wajar dengan pengecualian atau tidak memberikan pendapat. Kadang-kadang

keterbatasan audit yang timbul sebagai akibat kondisi di atas dapat diatasi. Sebagai contoh,

penghitungan fisik sediaan dapat ditunda atau dilakukan kembali di bawah pengamatan auditor

independen.


14/515



310.2

MEMBANGUN PEMAHAMAN DENGAN KLIEN

05 Auditor harus membangun pemahaman dengan klien tentang jasa yang akandilaksanakan untuk setiap perikatan.1

Pemahaman tersebut mengurangi risiko terjadinya salah

interpretasi kebutuhan atau harapan pihak lain, baik di pihak auditor maupun klien. Sebagai

contoh, pemahaman tersebut akan mengurangi risiko bahwa klien dapat secara tidak semestinya

mempercayai auditor untuk melindungi entitas dari risiko tertentu atau untuk melaksanakan fungsi

tertentu yang merupakan tanggung jawab klien. Pemahaman tersebut harus mencakup tujuan

perikatan, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, dan batasan perikatan.2

Auditor

harus mendokumentasikan pemahaman tersebut dalam kertas kerjanya, lebih baik dalam bentuk

komunikasi tertulis dengan klien. Jika auditor yakin bahwa pemahaman dengan klien belum

terbentuk, ia harus menolak untuk menerima atau menolak untuk melaksanakan perikatan.

06 Pemahaman dengan klien tentang audit atas laporan keuangan umumnya mencakup

hal-hal berikut ini:

a. Tujuan audit adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan.

b. Manajemen bertanggung jawab untuk membangun dan mempertahankan pengendalian intern

yang efektif terhadap pelaporan keuangan.

c. Manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menjamin bahwa entitas

mematuhi peraturan perundangan yang berlaku terhadap aktivitasnya.

d. Manajemen bertanggung jawab untuk membuat semua catatan keuangan dan informasi yang

berkaitan tersedia bagi auditor.

e. Pada akhir perikatan, manajemen akan menyediakan suatu surat bagi auditor yang

menegaskan representasi tertentu yang dibuat selama audit berlangsung.

f. Auditor bertanggung jawab untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang

ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mensyaratkan bahwa auditor

memperoleh keyakinan memadai, bukan mutlak, tentang apakah laporan keuangan bebas dari

salah saji material, yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena itu, salah

saji material mungkin akan tetap tidak terdeteksi. Begitu pula, suatu audit tidak didesain untuk

mendeteksi kekeliruan atau kecurangan yang tidak material terhadap laporan keuangan. Jika,oleh karena sebab apa pun, auditor tidak dapat menyelesaikan auditnya atau tidak dapat

merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat, ia dapat menolak menyatakan suatu

pendapat atau menolak untuk menerbitkan suatu laporan sebagai hasil perikatan tersebut.

______________________1 Lihat Pernyataan Standar Pengendalian Mutu No. 02 [SPM Seksi 20] Sistem Pengendalian Mutu untuk Praktik

Akuntansi dan Auditing Kantor Akuntan Publikparagraf 16.2 Tujuan perikatan tertentu mungkin berbeda. Pemahaman harus mencerminkan dampak tujuan tersebut terhadap

tanggung jawab manajemen dan auditor, dan terhadap batasan perikatan. Berikut ini disajikan contoh:

a. Review atas informasi keuangan interim (lihat SAT Seksi 400 [PSAT No. 01] Informasi Keuangan Interim,paragraf 09).

b. Audit atas penerima bantuan keuangan pemerintah (lihat SA Seksi 801 [PSA No. 62] Pertimbangan Audit Kepatuhan

dalam Audit atas Entitas Pemerintah dan Penerima Bantuan Keuangan Pemerintah, paragraf 10).

c. Penerapan prosedur yang disepakati bersama terhadap unsur, akun, atau pos tertentu suatu laporan keuangan (lihat

SA Seksi 622 [PSA No. 51] Perikatan untuk Menerapkan Prosedur yang Disepakati Bersama terhadap Unsur, Akun,

atau Pos tertentu Suatu Laporan Keuangan, paragraf 03).


15/515



310.3

g. Suatu audit mencakup pemerolehan pemahaman atas pengendalian intern yang cukup untuk

merencanakan audit dan untuk menentukan sifat, saat, dan luasnya prosedur audit yang harus

dilaksanakan. Suatu audit tidak didesain untuk memberikan keyakinan atas pengendalianintern atau untuk mengindentifikasi semua kondisi yang dapat dilaporkan. Namun, auditor

bertanggung jawab untuk menjamin bahwa komite audit atau pihak lain yang memiliki

kewenangan dan tanggung jawab setara akan menyadari adanya kondisi yang dapat

dilaporkan yang diketahui oleh auditor.3

Hal-hal tersebut di atas dapat dikomunikasikan dalam bentuk surat perikatan ( engagement letter).

07 Pemahaman dengan klien juga mencakup hal-hal lain seperti berikut ini:

a. Pengaturan mengenai pelaksanaan perikatan (sebagai contoh, waktu, bantuan klien berkaitan

dengan pembuatan skedul, dan penyediaan dokumen).

b. Pengaturan tentang keikutsertaan spesialis atau auditor intern, jika diperlukan.

c. Pengaturan tentang keikutsertaan auditor pendahulu.

d. Pengaturan tentang fee dan penagihan.

e. Adanya pembatasan atau pengaturan lain tentang kewajiban auditor atau klien, seperti ganti

rugi kepada auditor untuk kewajiban yang timbul dari representasi salah yang dilakukan

dengan sepengetahuan manajemen kepada auditor.

f. Kondisi yang memungkinkan pihak lain diperbolehkan untuk melakukan akses ke kertas kerja

auditor.

g. Jasa tambahan yang disediakan oleh auditor berkaitan dengan pemenuhan persyaratan badan

pengatur.

h. Pengaturan tentang jasa lain yang harus disediakan oleh auditor dalam hubungannya dengan

perikatan.


08 Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif

berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001sampai dengan 31 Desember 2001. Dalam masa transisi tersebut berlaku standar yang terdapat

dalam Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan

Publiik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam Seksi ini

yang berlaku.

______________________3 Untuk perusahaan yang efeknya terdaftar di pasar modal, kondisi yang perlu dilaporkan, yang diketahui oleh

auditor, mencakup informasi yang disyaratkan dalam peraturan perundangan pasar modal yang berlaku.


16/515

Perencanaan dan Supervisi


SA 311.1

SA Seksi 311

PERENCANAAN DAN SUPERVISI

Sumber: PSA No. 05

PENDAHULUAN

01 Standar pekerjaan lapangan pertama mengharuskan bahwa Pekerjaan harus

direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

Seksi ini berisi panduan bagi auditor yang melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang

ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia di dalam mempertimbangkan dan menerapkan prosedur

perencanaan dan supervisi, termasuk penyiapan program audit, pengumpulan informasi tentang

bisnis entitas, penyelesaian perbedaan pendapat di antara personel kantor akuntan. Perencanaan

dan supervisi berlangsung terus-menerus selama audit, dan prosedur yang berkaitan seringkali

tumpang-tindih (overlap).

02 Auditor sebagai penanggungjawab akhir atas audit dapat mendelegasikan sebagian

fungsi perencanaan dan supervisi auditnya kepada personel lain dalam kantor akuntannya. Untuk

keperluan uraian dalam seksi ini, (a) personel lain dalam kantor akuntan selain auditor sebagai

penanggungjawab akhir audit disebut dengan asisten dan (b) istilah auditor digunakan untuk

menyebut baik auditor itu sendiri maupun asistennya.

PERENCANAAN

03 Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh pelaksanaan dan

lingkup audit yang diharapkan. Sifat, lingkup, dan saat perencanaan bervariasi dengan ukuran dan

kompleksitas entitas, pengalaman mengenai entitas, dan pengetahuan tentang bisnis entitas.

Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan, antara lain:

a. Masalah yang berkaitan dengan bisnis entitas dan industri yang menjadi tempat usaha entitas

tersebut (lihat paragraf 07).

b. Kebijakan dan prosedur akuntansi entitas tersebut.

c. Metode yang digunakan oleh entitas tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang

signifikan (lihat paragraf 09), termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah

informasi akuntansi pokok perusahaan.

d. Tingkat risiko pengendalian yang direncanakan.

e. Pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit.

f. Pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian (adjustment).

g. Kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit, seperti risiko

kekeliruan atau kecurangan yang material atau adanya transaksi antar pihak-pihak yang

mempunyai hubungan istimewa.

h. Sifat laporan auditor yang diharapkan akan diserahkan (sebagai contoh, laporan auditor

tentang laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan yang diserahkan ke Bapepam,laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak perjanjian).


17/515



SA 311.2

04 Prosedur yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan dan supervisi

biasanya mencakup review terhadap catatan auditor yang berkaitan dengan entitas dan

pembahasan dengan personel lain dalam kantor akuntan dan personel entitas tersebut. Contohprosedur tersebut meliputi:

a. Me-review arsip korespondensi, kertas kerja, arsip permanen, laporan keuangan, dan laporan

auditor tahun lalu.

b. Membahas masalah-masalah yang berdampak terhadap audit dengan personel kantor akuntan

yang bertanggung jawab atas jasa nonaudit bagi entitas.

c. Meminta keterangan tentang perkembangan bisnis saat ini yang berdampak terhadap entitas.

d. Membaca laporan keuangan interim tahun berjalan.

e. Membahas tipe, lingkup, dan waktu audit dengan manajemen, dewan komisaris atau komite

audit.

f. Mempertimbangkan dampak diterapkannya pernyataan standar akuntansi dan standar auditing

yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, terutama yang baru.

g. Mengkoordinasi bantuan dari personel entitas dalam penyiapan data.

h. Menentukan luasnya keterlibatan, jika ada, konsultan, spesialis, dan auditor intern.

i. Membuat jadwal pekerjaan audit.

j. Menentukan dan mengkoordinasi kebutuhan staf audit.

k. Melaksanakan diskusi dengan pihak pemberi tugas untuk memperoleh tambahan informasi

tentang tujuan audit yang akan dilaksanakan sehingga auditor dapat mengantisipasi dan

memberikan perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan yang dipandang perlu.

Auditor dapat membuat memorandum yang menetapkan rencana audit awal, terutama untuk

entitas yang besar dan kompleks.

05 Dalam perencanaan auditnya, auditor harus mempertimbangkan sifat, lingkup, dan

saat pekerjaan yang harus dilaksanakan dan harus membuat suatu program audit secara tertulis

(atau satu set program audit tertulis) untuk setiap audit. Program audit harus menggariskan dengan

rinci prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit.

Bentuk program audit dan tingkat kerinciannya sangat bervariasi sesuai dengan keadaan. Dalammengembangkan program audit, auditor harus diarahkan oleh hasil pertimbangan dan prosedur

perencanaan auditnya. Selama berlangsungnya audit, perubahan kondisi dapat menyebabkan

diperlukannya perubahan prosedur audit yang telah direncanakan tersebut.

06 Auditor harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis entitas yang

memungkinkannya untuk merencanakan dan melaksanakan auditnya berdasarkan standar auditing

yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Tingkat pengetahuannya harus memungkinkan auditor

untuk memahami peristiwa, transaksi, dan praktik yang, menurut pertimbangannya, kemungkinan

mempunyai dampak terhadap laporan keuangan. Tingkat pengetahuan yang umumnya dimiliki

oleh manajemen tentang pengelolaan bisnis entitas jauh lebih banyak dibandingkan dengan

pengetahuan mengenai hal yang sama yang diperoleh auditor dari pelaksanaan auditnya.

Pengetahuan tentang bisnis entitas membantu auditor dalam:


18/515



SA 311.3

a. Mengidentifikasi bidang yang memerlukan pertimbangan khusus.

b. Menilai kondisi yang di dalamnya data akuntansi dihasilkan, diolah, di-review, dan

dikumpulkan dalam organisasi.c. Menilai kewajaran estimasi, seperti penilaian atas sediaan, depresiasi, penyisihan kerugian

piutang, persentase penyelesaian kontrak jangka panjang.

d. Menilai kewajaran representasi manajemen.

e. Mempertimbangkan kesesuaian prinsip akuntansi yang diterapkan dan kecukupan

pengungkapannya.

07 Auditor harus memperoleh pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sifat

bisnis entitas, organisasinya, dan karakteristik operasinya. Hal tersebut mencakup, sebagai contoh,

tipe bisnis, tipe produk dan jasa, struktur modal, pihak yang mempunyai hubungan istimewa,

lokasi, dan metode produksi, distribusi, serta kompensasi. Auditor juga harus mempertimbangkan

hal-hal yang mempengaruhi industri tempat operasi entitas, seperti kondisi ekonomi, peraturan

pemerintah, serta perubahan teknologi, yang berpengaruh terhadap auditnya. Hal lain yang harus

dipertimbangkan oleh auditor adalah praktik akuntansi yang umum berlaku dalam industri, kondisi

persaingan, dan, jika tersedia, trendkeuangan dan ratio keuangan.

08 Pengetahuan mengenai bisnis entitas biasanya diperoleh auditor melalui

pengalamannya dengan entitas atau industrinya serta dari permintaan keterangan kepada personel

perusahaan. Kertas kerja audit dari tahun sebelumnya dapat berisi informasi yang bermanfaat

mengenai sifat bisnis, struktur organisasi, dan karakteristik operasi, serta transaksi yang

memerlukan pertimbangan khusus. Sumber lain yang dapat

digunakan oleh auditor adalah publikasi yang dikeluarkan oleh industri, laporan keuangan entitas

lain dalam industri, buku teks, majalah, dan perorangan yang memiliki pengetahuan mengenai

industri.

09 Auditor harus mempertimbangkan metode yang digunakan oleh entitas untuk

mengolah informasi dalam perencanaan audit karena metode tersebut mempunyai pengaruh

terhadap desain pengendalian intern. Luasnya penggunaan komputer dalam pengolahan sebagianbesar data akuntansi dan kompleksnya pengolahannya mempengaruhi pula sifat, saat, dan luasnya

prosedur audit yang digunakan oleh auditor. Oleh karena itu, dalam menilai dampak luasnya

penggunaan komputer terhadap audit laporan keuangan, auditor harus mempertimbangkan hal-hal

berikut ini:

a. Luasnya penggunaan komputer dalam setiap aplikasi akuntansi.

b. Kompleksitas operasi komputer entitas, termasuk penggunaan jasa perusahaan pengolahan

data dengan komputer dari luar.

c. Struktur organisasi kegiatan pengolahan data dengan komputer.

d. Tersedianya data. Dokumen yang digunakan untuk memasukkan informasi ke dalam

komputer untuk diolah, arsip komputer tertentu, dan bukti audit lain yang diperlukan oleh

auditor kemungkinan hanya ada dalam periode yang pendek atau hanya dalam bentuk yang

dapat dibaca dengan komputer. Dalam beberapa sistem komputer, dokumen masukan

seringkali tidak ada sama sekali karena informasi secara langsung dimasukkan ke dalamsistem. Kebijakan penyimpanan data yang dibuat oleh entitas mungkin mengharuskan auditor

untuk meminta dilakukannya penyimpanan informasi


19/515



SA 311.4

untuk keperluan review atau untuk melaksanakan prosedur audit pada saat informasi tersebut

tersedia. Sebagai tambahan, informasi tertentu yang dihasilkan oleh komputer untuk

keperluan intern manajemen kemungkinan bermanfaat dalam pelaksanaan pengujiansubstantif (terutama untuk prosedur analitik).

e. Penggunaan teknik audit berbantuan komputer (TABK) dapat meningkatkan efisiensi

pelaksanaan prosedur audit. Penggunaan teknik ini juga menyediakan kesempatan bagi

auditor untuk menerapkan prosedur audit tertentu terhadap keseluruhan populasi akun atau

transaksi. Sebagai tambahan, dalam menganalisis data tertentu atau menguji prosedur

pengendalian khusus tanpa bantuan komputer. Lihat panduan mengenai TABK ini dalam SA

Seksi 327 [PSAK No. 59] Teknik Audit Berbantuan Komputer.

10 Auditor harus mempertimbangkan apakah keahlian khusus diperlukan untuk

mempertimbangkan dampak pengolahan komputer terhadap auditnya, untuk memahami

pengendalian intern, kebijakan dan prosedur, atau untuk merancang dan melaksanakan prosedur

audit. Jika keahlian khusus diperlukan, auditor harus mencari asisten atau tenaga ahli yang

memiliki keahlian tersebut, yang mungkin berasal dari staf kantor akuntannya atau dari ahli luar.

Jika penggunaan jasa tenaga ahli tersebut direncanakan, auditor harus memiliki pengetahuan

memadai yang bersangkutan dengan komputer untuk mengkomunikasikan tujuan pekerjaan ahli

lain tersebut; untuk mengevaluasi apakah hasil prosedur yang telah ditentukan tersebut dapat

mencapai tujuan auditor; dan untuk mengevaluasi hasil prosedur audit yang diterapkan yang

berkaitan dengan sifat, saat,

dan lingkup prosedur audit lain yang direncanakan. Tanggung jawab auditor atas penggunaan ahli

komputer tersebut sama dengan tanggung jawab auditor atas penggunaan ahli komputer tersebut

sama dengan tanggung jawabnya atas penggunaan asisten. Lihat SA Seksi 355 [PSA No. 57]

Auditing dalam Lingkungan Sistem Informasi Komputer dan SA Seksi 314 [PSAK No. 60]

Penentuan Risiko dan Pengendalian Intern Pertimbangan dan Karakteristik Sistem Informasi

Komputer.

SUPERVISI

11 Supervisi mencakup pengarahan usaha asisten dalam mencapai tujuan audit dan

penentuan apakah tujuan tersebut tercapai. Unsur supervisi adalah memberikan instruksi kepada

asisten, tetap menjaga penyampaian informasi masalah-masalah penting yang dijumpai dalam

audit, me-review pekerjaan yang dilaksanakan, dan menyelesaikan perbedaan pendapat di antara

staf audit kantor akuntan. Luasnya supervisi memadai dalam suatu keadaan tergantung atas

banyak faktor, termasuk kompleksitas masalah dan kualifikasi orang yang melaksanakan audit.

12 Para asisten harus diberitahu tanggung jawab mereka dan tujuan prosedur yang

mereka laksanakan. Mereka harus diberitahu hal-hal yang kemungkinan berpengaruh terhadap

sifat, lingkup, dan saat prosedur yang harus dilaksanakan, seperti sifat bisnis entitas yang

bersangkutan dengan penugasan dan masalah-masalah akuntansi dan audit. Auditor yangbertanggung jawab akhir untuk setiap audit harus mengarahkan asisten untuk mengemukakan

pertanyaan akuntansi dan auditing signifikan yang muncul dalam audit, sehingga auditor dapat

menetapkan seberapa signifikan masalah tersebut.


20/515



SA 311.5

13 Pekerjaan yang dilaksanakan oleh asisten harus di-review untuk menentukan apakah

pekerjaan tersebut telah dilaksanakan secara memadai dan auditor harus menilainya apakah

hasilnya sejalan dengan kesimpulan yang disajikan dalam laporan auditor.

14 Auditor yang bertanggung jawab akhir mengenai auditnya dan asistennya harus

menyadari prosedur yang harus diikuti jika terdapat perbedaan pendapat mengenai masalah

akuntansi dan auditing di antara personel kantor akuntan publik yang terlibat dalam audit.

Prosedur tersebut harus memungkinkan asisten mendokumentasikan ketidaksetujuan di antara

mereka dan kesimpulan yang diambil jika, setelah konsultasi memadai, ia berkeyakinan bahwa

perlu baginya untuk tidak sependapat dengan penyelesaian masalah tersebut. Dalam hal ini, dasar

penyelesaian akhir masalah harus juga didokumentasikan.


15 Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari tanggal

efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus

2001 sampai dengan 31 Desember 2001. Dalam masa transisi tersebut berlaku Standar Profesional

Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001.

Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam Seksi ini yang berlaku.


21/515

SA Seksi 312

RISIKO AUDIT DAN MATERIALITAS

DALAM PELAKSANAAN AUDIT

Sumber: PSA No. 25

PENDAHULUAN

01 Seksi ini memberikan panduan bagi auditor dalam mempertimbangkan risiko

dan materialitas pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan

berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Risiko audit dan

materialitas mempengaruhi penerapan standar auditing, khususnya standar pekerjaanlapangan dan standar pelaporan, serta tercermin dalam laporan auditor bentuk baku.Risiko audit dan materialitas, bersama dengan hal-hal lain, perlu dipertimbangkan dalam

menentukan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit serta dalam mengevaluasi hasil

prosedur tersebut.

02 Adanya risiko audit diakui dengan pernyataan dalam penjelasan tentang

tanggung jawab dan fungsi auditor independen yang berbunyi sebagai berikut: Karena

sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, auditor dapat memperoleh keyakinan

memadai, bukan mutlak, bahwa salah saji material terdeteksi.1 Risiko audit 2 adalah risiko

yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana

mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. 3

03 Konsep materialitas mengakui bahwa beberapa hal, baik secara individual

atau keseluruhan, adalah penting bagi kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, sedangkan beberapa

hal lainnya adalah tidak penting. Frasa menyajikan secara wajar, dalam semua hal

1Lihat SA Seksi 110 [PSA No. 02] Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen dan SA Seksi 230

[PSA No. 04] Penggunaan Kemahiran Profesional dengan Cermat dan Seksama dalam Pelaksanaan Pekerjaan Auditoruntuk pembahasan lebih lanjut tentang keyakinan memadai.

2Di samping risiko audit, auditor juga menghadapi risiko kerugian praktik profesionalnya akibat dari tuntutan

pengadilan, publikasi negatif, atau peristiwa lain yang timbul berkaitan dengan laporan keuangan yang telah diaudit dandilaporkannya. Risiko ini tetap dihadapi oleh auditor meskipun ia telah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing

yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dan telah melaporkan hasil audit atas laporan keuangan dengan semestinya.

Meskipun seorang auditor telah menetapkan risiko semacam ini pada tingkat yang rendah, ia tidak boleh melaksanakanprosedur yang kurang luas sebagaimana yang seharusnya dilakukan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan

Akuntan Indonesia.3

Definisi risiko audit ini tidak mencakup risiko yang dihadapi oleh auditor karena ia secara salah menyimpulkan

bahwa laporan keuangan berisi salah saji material. Dalam situasi ini, biasanya ia mempertimbangkan kembali atau

memperluas prosedur auditnya dan meminta klien untuk melakukan tugas tertentu untuk mengevaluasi kembali kewajaran

laporan keuangannya. Langkah-langkah ini biasanya akan mengarahkan auditor ke kesimpulan yang benar. Definisi risiko

audit ini juga tidak mencakup risiko yang timbul sebagai akibat pengambilan keputusan pelaporan yang tidak semestinya,

yang tidak berkaitan dengan deteksi dan evaluasi salah saji dalam laporan keuangan, seperti pengambilan keputusan yang

tidak semestinya mengenai bentuk laporan auditor karena adanya ketidakpastian atau batasan atas lingkup audit.


22/515

yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia4

menunjukkan keyakinan auditor bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak

mengandung salah saji material.

04 Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan

tersebut mengandung salah saji yang dampaknya, secara individual atau keseluruhan,cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara

wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

umum di Indonesia. Salah saji dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan atau

kecurangan.

05 Dalam perencanaan audit, auditor berkepentingan dengan masalah-masalah

yang mungkin material terhadap laporan keuangan. Auditor tidak bertanggung jawabuntuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai

bahwa salah saji, yang disebabkan karena kekeliruan atau kecurangan, tidak materialterhadap laporan keuangan.

06 Istilah kekeliruan berarti salah saji atau penghilangan yang tidak disengaja

jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Kekeliruan mencakup:

a. Kesalahan dalam pengumpulan atau pengolahan data yang menjadi sumber

penyusunan laporan keuangan.b. Estimasi akuntansi yang tidak masuk akal yang timbul dari kecerobohan atau salah

tafsir fakta.

c. Kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah,

klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan. 5

07 Meskipun kecurangan merupakan pengertian yang luas dari segi hukumkepentingan auditor secara khusus berkaitan dengan tindakan curang yang menyebabkan

salah saji material dalam laporan keuangan. Dua tipe salah saji yang relevan dengan

pertimbangan auditor dalam audit laporan keuangan - salah saji yang timbul dari

kecurangan dalam pelaporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan

tidak semestinya terhadap aktiva. Dua tipe salah saji ini dijelaskan lebih lanjut dalam

SA Seksi 316 [PSA No. 32 dan PSA No. 70] Pertimbangan atas Kecurangan dalam

Audit Laporan Keuangan. Faktor utama yang membedakan kecurangan dengan

kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya yang berakibat pada salah sajidalam laporan keuangan merupakan tindakan yang disengaja atau tidak disengaja.

4Konsep risiko audit dan materialitas juga berlaku terhadap laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan

basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; pengacuan dalam Seksi ini ke

laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia juga mencakuppenyajian sesuai dengan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia tersebut.

5Kekeliruan tidak mencakup dampak proses akuntansi yang dipakai untuk kenyamanan, seperti

penyelenggaraan catatan akuntansi dengan basis kas atau basis pajak dan secara periodik dilakukan penyesuaian terhadapcatatan tersebut untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.


23/515

08 Pada waktu mempertimbangkan tanggung jawab auditor untuk memperolehkeyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas salah saji material, tidak ada

perbedaan penting antara kekeliruan dengan kecurangan. Namun, terdapat perbedaan,

dalam hal tanggapan auditor terhadap salah saji yang terdeteksi. Umumnya kekeliruan

yang terisolasi, tidak material dalam pengolahan data akuntansi atau penerapan prinsip

akuntansi tidak signifikan terhadap audit. Sebaliknya, bila kecurangan dideteksi, auditor

harus mempertimbangkan implikasi integritas manajemen atau karyawan dan

kemungkinan dampaknya terhadap aspek audit.

09 Pada waktu menyimpulkan apakah dampak salah saji, secara individual atau

secara gabungan, material, auditor biasanya harus mempertimbangkan sifat dan jumlah

dalam kaitannya dengan sifat dan jumlah pos dalam laporan keuangan yang diaudit.

Sebagai contoh, suatu jumlah yang material bagi laporan keuangan di suatu entitas

mungkin tidak material bagi laporan keuangan entitas lain dengan ukuran atau sifat yang

berbeda. Begitu juga, apa yang material bagi laporan keuangan entitas tertentu

kemungkinan berubah dari satu periode ke periode yang lain.

10 Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan

profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memilikipengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan

keuangan. Pertimbangan mengenai materialitas yang digunakan oleh auditor

dihubungkan dengan keadaan sekitarnya dan mencakup pertimbangan kuantitatif maupun

kualitatif. Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadipenghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat

mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas

informasi tersebut. Definisi tersebut mengakui pertimbangan materialitas dilakukandengan memperhitungkan keadaan yang melingkupi dan perlu melibatkan baik

pertimbangan kuantitatif maupun kualitatif.

11 Sebagai akibat interaksi antara pertimbangan kuantitatif dan kualitatif dalam

mempertimbangkan materialitas, salah saji yang jumlahnya relatif kecil yang ditemukan

oleh auditor dapat berdampak material terhadap laporan keuangan. Sebagai contoh, suatu

pembayaran yang melanggar hukum yang jumlahnya tidak material dapat menjadi

material, jika kemungkinan besar hal tersebut dapat menimbulkan bersyarat yang

material atau hilangnya pendapatan yang material. 6

PERENCANAAN AUDIT

12 Auditor harus mempertimbangkan risiko audit dan materialitas baik dalam:

(a) Merencanakan audit dan merancang prosedur audit, dan

(b) Mengevaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar,dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

di Indonesia.

6Lihat SA Seksi 317 [PSA No. 31] Unsur Tindakan Pelanggaran Hukum oleh Klien.


24/515

Auditor harus mempertimbangkan risiko audit dan materialitas untuk hal yang

disebutkan pada butir (a) untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup dan

sebagai dasar memadai untuk mengevaluasi laporan keuangan untuk butir (b).

Pertimbangan pada Tingkat Laporan Keuangan13 Auditor harus merencanakan auditnya sedemikian rupa, sehingga risiko audit

dapat dibatasi pada tingkat yang rendah, yang menurut pertimbangan profesionalnya,

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Risiko audit dapat

ditentukan dalam ukuran kuantitatif atau kualitatif.

14 SA Seksi 311 [PSA No. 05] Perencanaan dan Supervisi mengharuskanauditor dalam perencanaan auditnya untuk memperhitungkan antara lain, pertimbangan

awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. Pertimbangan tersebut mungkin

dikuantitatifkan atau mungkin tidak.

15 Menurut SA Seksi 311 [PSA No. 05] tersebut, sifat, saat, dan lingkup

perencanaan bervariasi sesuai dengan faktor-faktor: ukuran dan kerumitan entitas,

pengalaman auditor mengenai entitas, dan pengetahuannya tentang bisnis entitas yangbersangkutan. Oleh karena itu, pertimbangan risiko audit dan materialitas juga bervariasi

dengan faktor-faktor tersebut. Faktor tertentu yang berkaitan dengan entitas juga

mempengaruhi sifat, saat dan lingkup prosedur audit untuk saldo akun tertentu atau

golongan transaksi serta asersi yang bersangkutan (lihat paragraf 24 sampai denganparagraf 33).

16 Penaksiran risiko salah saji material (yang disebabkan oleh kekeliruan atau

kecurangan) harus dilakukan dalam perencanaan. Pemahaman auditor tentang

pengendalian intern mungkin meningkatkan atau menurunkan kepedulian auditor tentangrisiko salah saji material.7 Dalam mempertimbangkan risiko audit, auditor harus secara

khusus menaksir risiko salah saji material dalam laporan keuangan sebagai akibat dari

kecurangan. 8 Auditor harus mempertimbangkan dampak penaksiran tersebut atas strategi

audit menyeluruh dan pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan.

17 Bilamana auditor menyimpulkan bahwa terdapat risiko signifikan salah sajimaterial dalam laporan keuangan, auditor harus mempertimbangkan kesimpulannya ini

dalam menentukan sifat, saat, atau luasnya prosedur; penugasan staf; atau perlunya

tingkat supervisi yang semestinya. Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan personel

yang dibebani tanggung jawab perikatan signifikan harus sesuai dengan penaksiran

auditor terhadap tingkat risiko untuk perikatan tersebut. Biasanya, risiko yang tinggi

memerlukan personel yang lebih berpengalaman atau supervisi yang lebih luas dariauditor yang bertanggungjawab akhir atas perikatan yang bersangkutan. Risiko tinggidapat menyebabkan auditor memperluas prosedur yang diterapkan, atau memodifikasi

sifat prosedur untuk memperoleh bukti yang lebih bersifat persuasif.

7Lihat SA Seksi 319 [PSA No. 69] Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audit Laporan Keuangan.

8Lihat SA Seksi 316 [PSA No. 70] Pertimbangan Kecurangan dalam Audit Laporan Keuangan.


25/515

18 Dalam audit suatu entitas dengan operasi di berbagai lokasi atau dengan

berbagai komponen, auditor harus mempertimbangkan luasnya prosedur audit yang harusdilaksanakan di lokasi atau komponen pilihan. Faktor yang harus dipertimbangkan oleh

auditor berkaitan dengan pemilihan lokasi atau komponen tertentu mencakup (a) sifat dan

jumlah aktiva dan transaksi yang dilaksanakan di lokasi atau komponen tersebut, (b)

tingkat sentralisasi catatan atau pengolahan informasi, (c) efektivitas lingkunganpengendalian, terutama yang berkaitan dengan pengendalian langsung manajemen atas

penggunaan wewenang yang didelegasikan kepada orang lain dan kemampuan

manajemen untuk secara efektif melakukan supervisi aktivitas di lokasi atau komponen,

(d) frekuensi, saat, dan lingkup pemantauan aktivitas oleh entitas atau orang lain di lokasi

atau komponen, dan (e) pertimbangan tentang materialitas lokasi atau komponen tersebut.

19 Dalam merencanakan audit, auditor harus menggunakan pertimbangannya

dalam menentukan tingkat risiko audit yang cukup rendah dan pertimbangan awalmengenai tingkat materialitas dengan suatu cara yang diharapkan, dalam keterbatasan

bawaan dalam proses audit, dapat memberikan bukti audit yang cukup untuk mencapai

keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Tingkat

materialitas mencakup tingkat yang menyeluruh untuk masing-masing laporan keuangan

pokok, namun, karena laporan keuangan saling berhubungan, dan sebagian besar

prosedur audit berhubungan dengan lebih dari satu jenis laporan keuangan, agar efisien,untuk tujuan perencanaan, auditor biasanya mempertimbangkan materialitas pada tingkat

kumpulan salah saji terkecil yang dapat dianggap material untuk salah satu laporan

keuangan pokok. Sebagai contoh, jika auditor berkeyakinan bahwa salah saji secara

keseluruhan yang berjumlah kurang lebih Rp 100.000.000 akan memberi pengaruh

material terhadap pos pendapatan, namun baru akan mempengaruhi neraca secara

material apabila mencapai angka Rp 200.000.000, adalah tidak memadai baginya untukmerancang suatu prosedur audit yang diharapkan dapat untuk mendeteksi salah saji yang

berjumlah Rp 200.000.000 saja.

20 Auditor merencanakan audit untuk mencapai keyakinan memadai guna

mendeteksi salah saji yang diyakini jumlahnya cukup besar, secara individual ataukeseluruhan, yang secara kualitatif berdampak material terhadap laporan keuangan.

Walaupun auditor harus waspada terhadap salah saji yang mungkin material secara

kuantitatif, pada umumnya adalah tidak praktis untuk merancang prosedur

pendeteksiannya. SA Seksi 326 [PSA No. 07] Bukti Auditparagraf 20 menyatakan bahwa

auditor pada hakikatnya bekerja dalam batas-batas ekonomis, agar mempunyai manfaatekonomis, pendapat auditor harus dirumuskan dalam jangka waktu dan biaya yang

wajar.

21 Dalam situasi tertentu, untuk perencanaan audit, auditor mempertimbangkan

materialitas sebelum laporan keuangan yang akan diauditnya selesai disusun, namun ia

mungkin menyadari bahwa laporan tersebut masih memerlukan modifikasi signifikan.Dalam kedua keadaan tersebut, pertimbangan awal auditor tentang materialitas mungkin

didasarkan atas laporan keuangan interim entitas tersebut yang disetahunkan atau laporan

keuangan tahunan satu periode atau lebih sebelumnya, asalkan ia memperhatikan

pengaruh perubahan besar dalam entitas tersebut (contoh: merger), dan perubahan lain

yang relevan dalam perekonomian secara keseluruhan atau industri yang merupakan

tempat entitas tersebut berusaha.


26/515

22 Jika secara teoritis diasumsikan bahwa pertimbangan auditor tentang

materialitas pada tahap perencanaan didasarkan atas informasi yang sama dengan

informasi yang tersedia pada tahap evaluasi, maka materialitas untuk tujuan perencanaandan evaluasi akan sama. Namun, pada saat merencanakan audit, biasanya tidak mungkin

bagi auditor untuk mengantisipasi semua keadaan yang mungkin, yang akhirnya akan

mempengaruhi pertimbangannya tentang materialitas dalam mengevaluasi temuan audit

pada tahap penyelesaian audit, karena (1) keadaan-keadaan yang melingkupi mungkinberubah dan (2) tambahan informasi mengenai masalah akan selalu ada selama periode

audit. Dengan demikian, pertimbangan awal tentang materialitas akan berbeda dengan

pertimbangan yang digunakan dalam mengevaluasi temuan audit. Jika tingkat

materialitas diturunkan ke tingkat semestinya yang lebih rendah dalam mengevaluasi

temuan audit (dengan demikian risiko audit yang dihadapi oleh auditor meningkat),

auditor harus mengevaluasi kembali kecukupan prosedur audit yang telah dilaksanakan.

23 Dalam merencanakan prosedur audit, auditor harus juga mempertimbangkansifat, sebab (jika diketahui), dan jumlah salah saji yang diketahui dari audit atas laporan

keuangan periode sebelumnya.

Pertimbangan pada Tingkat Saldo Akun Individual atau Golongan Transaksi

24 Auditor menyadari bahwa risiko audit dan pertimbangan materialitas auditmempunyai hubungan terbalik. Sebagai contoh, risiko suatu saldo akun atau golongan

transaksi serta asersi yang bersangkutan disajikan salah dalam jumlah yang sangat besar

mungkin sangat rendah, namun risiko bahwa saldo akun atau golongan transaksi

disajikan salah dalam jumlah yang sangat kecil mungkin sangat tinggi. Dengan

menganggap pertimbangan perencanaan lain tetap sama, jika auditor ingin menurunkan

tingkat risiko audit yang menurut pertimbangannya telah memadai untuk suatu saldoakun atau golongan transaksi atau jika ia menginginkan penurunan jumlah salah saji

dalam suatu saldo akun atau golongan transaksi yang dianggap material, maka auditor

harus melaksanakan salah satu lebih langkah berikut:

(a) Memilih prosedur audit yang lebih efektif.

(b) Melaksanakan prosedur audit lebih dekat ke tanggal neraca, atau(c) Memperluas prosedur audit tertentu.

25 Dalam menentukan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit yang akan

diterapkan terhadap saldo akun atau golongan transaksi tertentu, auditor harus merancang

suatu prosedur yang dapat memberinya keyakinan memadai untuk dapat mendeteksi

salah saji yang menurut keyakinannya, berdasarkan pertimbangan awal tentang

materialitas, mungkin material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, jikadigabungkan dengan salah saji yang terdapat dalam saldo akun atau golongan transaksi

yang lain. Auditor menggunakan berbagai metode untuk merancang prosedur guna

menemukan salah saji yang demikian. Dalam hal tertentu, auditor secara tegas

memperkirakan, untuk tujuan perencanaan, jumlah maksimum salah saji dalam suatusaldo akun atau golongan transaksi yang apabila digabungkan dengan salah saji yang

terdapat dalam saldo atau golongan yang lain, tidak menyebabkan laporan keuangan

auditan mengandung salah saji material. Dalam hal lain, auditor menghubungkan

pertimbangan awalnya tentang materialitas dengan saldo akun atau golongan transaksi

tertentu, tanpa memperkirakan salah saji secara tegas.


27/515

26 Auditor perlu mempertimbangkan risiko audit pada tingkat akun atau

golongan transaksi secara individual, karena pertimbangan yang demikian secara

langsung membantunya dalam menentukan lingkup prosedur audit untuk saldo akun ataugolongan transaksi tersebut. Auditor harus berusaha membatasi risiko audit pada tingkat

saldo atau golongan transaksi individual sedemikian rupa, sehingga memungkinkannya,

pada saat penyelesaian audit, untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara

keseluruhan dengan tingkat risiko audit yang cukup rendah. Auditor menggunakanberbagai pendekatan untuk mencapai tujuan tersebut.

27 Pada tingkat saldo akun atau golongan transaksi, risiko audit terdiri dari

(a) risiko [yang meliputi risiko bawaan (inherent risk) dan risiko pengendalian (control

risk)] bahwa saldo akun atau golongan transaksi mengandung salah saji (disebabkan oleh

kekeliruan atau kecurangan) yang dapat menjadi material terhadap laporan keuangan

apabila digabungkan dengan salah saji pada saldo akun atau golongan transaksi lainnya,

dan (b) risiko [risiko deteksi (detection risk)] bahwa auditor tidak akan mendeteksi salahsaji tersebut. Pembahasan berikut menjelaskan risiko audit dalam konteks tiga komponen

risiko di atas. Cara yang digunakan oleh auditor untuk mempertimbangkan komponen

tersebut dan kombinasinya melibatkan pertimbangan profesional auditor dan tergantung

pada pendekatan audit yang dilakukannya.

a. Risiko BawaanRisiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap

suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang

terkait. Risiko salah saji demikian adalah lebih besar pada saldo akun atau golongan

transaksi tertentu dibandingkan dengan yang lain. Sebagai contoh, perhitungan yang

rumit lebih mungkin disajikan salah jika dibandingkan dengan perhitungan yang

sederhana. Uang tunai lebih mudah dicuri daripada sediaan batu bara. Akun yangterdiri dari jumlah yang berasal dari estimasi akuntansi cenderung mengandung risiko

lebih besar dibandingkan dengan akun yang sifatnya relatif rutin dan berisi data

berupa fakta. Faktor ekstern juga mempengaruhi risiko bawaan. Sebagai contoh,

perkembangan teknologi mungkin menyebabkan produk tertentu menjadi usang,

sehingga mengakibatkan sediaan cenderung dilaporkan lebih besar. Di samping itu,terhadap faktor-faktor tersebut yang khusus menyangkut saldo akun atau golongan

transaksi tertentu, faktor-faktor yang berhubungan dengan beberapa atau seluruh

saldo akun atau golongan transaksi mungkin mempengaruhi risiko bawaan yang

berhubungan dengan saldo akun atau golongan transaksi tertentu. Faktor yang

terakhir ini mencakup, misalnya kekurangan modal kerja untuk melanjutkan usaha

atau penurunan aktivitas industri yang ditandai oleh banyaknya kegagalan usaha.

Lihat SA Seksi 316 [PSA No. 32 dan PSA No. 70] Pertimbangan atas Kecurangandalam Audit Laporan Keuangan, paragraf 10.

b. Risiko PengendalianRisiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadidalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh

pengendalian intern entitas. Risiko ini merupakan fungsi efektivitas desain dan

operasi pengendalian intern untuk mencapai tujuan entitas yang relevan dengan

penyusunan laporan keuangan entitas. Beberapa risiko pengendalian akan selalu ada

karena keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern.


28/515

c. Risiko DeteksiRisiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material

yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi merupakan fungsi efektivitasprosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Risiko ini timbul sebagian karena

ketidakpastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun atau

golongan transaksi, dan sebagian lagi karena ketidakpastian lain yang ada, walaupun

saldo akun atau golongan transaksi tersebut diperiksa 100%. Ketidakpastian lainsemacam itu timbul karena auditor mungkin memilih suatu prosedur audit yang tidak

sesuai, menerapkan secara keliru prosedur yang semestinya, atau menafsirkan secara

keliru hasil audit. Ketidakpastian lain ini dapat dikurangi sampai pada tingkat yang

dapat diabaikan melalui perencanaan dan supervisi memadai dan pelaksanaan praktik

audit yang sesuai dengan standar pengendalian mutu.

28 Risiko bawaan dan risiko pengendalian berbeda dengan risiko deteksi. Kedua

risiko yang disebut terdahulu ada, terlepas dari dilakukan atau tidaknya adit atas laporankeuangan, sedangkan risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah

oleh keputusan auditor itu sendiri. Risiko deteksi mempunyai hubungan yang terbalik

dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Semakin kecil risiko bawaan dan risiko

pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin besar risiko deteksi yang dapat

diterima. Sebaliknya, semakin besar adanya risiko bawaan dan risiko pengendalian yang

diyakini auditor, semakin kecil tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Komponenrisiko audit ini dapat ditentukan secara kuantitatif, seperti dalam bentuk persentase atau

secara nonkuantitatif yang berkisar, misalnya, dari minimum sampai dengan maksimum.

29 Pada saat auditor menetapkan risiko bawaan untuk suatu asersi yang berkaitan

dengan saldo akun atau golongan transaksi, ia mengevaluasi berbagai faktor yang

memerlukan pertimbangan profesional. Dalam melakukan hal tersebut, auditor tidakhanya mempertimbangkan faktor yang secara khusus berhubungan dengan saldo akun

atau golongan transaksi tersebut, tetapi juga faktor-faktor lain yang terdapat dalam

laporan keuangan secara keseluruhan, yang dapat mempengaruhi risiko bawaan yang

berhubungan dengan saldo akun atau golongan transaksi itu. Apabila auditor

berkesimpulan bahwa usaha yang dibutuhkan untuk mengevaluasi risiko bawaan suatuasersi akan melebihi pengurangan potensial dalam luasnya prosedur audit sebagai akibat

pengandalan terhadap hasil penetapan tersebut, auditor harus menetapkan risiko bawaan

pada tingkat yang maksimum pada saat merancang prosedur audit.

30 Auditor juga menggunakan pertimbangan profesional dalam menetapkan

risiko pengendalian untuk suatu asersi yang berhubungan dengan suatu saldo akun atau

golongan transaksi. Penetapan risiko pengendalian didasarkan atas cukup atau tidaknyabukti audit yang mendukung efektivitas pengendalian dalam mencegah dan mendeteksi

salah saji asersi dalam laporan keuangan. Apabila auditor yakin bahwa pengendalian

intern tidak ada kaitannya dengan asersi tersebut atau tidak efektif, atau jika ia yakin

bahwa evaluasi terhadap efektivitas pengendalian intern tidak efisien, ia akanmenentukan risiko pengendalian untuk asersi tersebut pada tingkat yang maksimum.


29/515

31 Auditor dapat melakukan penetapan risiko bawaan dan risiko pengendalian

secara terpisah atau secara gabungan. Apabila auditor menganggap risiko bawaan dan

risiko pengendalian, baik secara terpisah maupun secara gabungan, adalah kurang darimaksimum, ia harus mempunyai dasar yang cukup. Dasar ini dapat diperoleh, misalnya

melalui kuesioner, checklist, instruksi, atau alat serupa yang berlaku umum lainnya.

Khusus mengenai risiko pengendalian, auditor harus memahami pengendalian intern dan

melaksanakan pengujian pengendalian yang sesuai. Namun, diperlukan pertimbanganprofesional untuk menafsirkan, menerapkan, atau memperluas alat serupa yang berlaku

umum tersebut agar sesuai dengan keadaan.

32 Risiko deteksi yang dapat diterima oleh auditor dalam merancang prosedur

audit tergantung pada tingkat yang diinginkan untuk membatasi risiko audit suatu saldo

akun atau golongan transaksi dan tergantung atas penetapan auditor terhadap risiko

bawaan dan risiko pengendalian. Apabila penetapan auditor terhadap risiko bawaan dan

risiko pengendalian menurun, risiko deteksi yang dapat diterimanya akan meningkat.Namun, auditor tidak boleh sepenuhnya mengandalkan risiko bawaan dan risiko

pengendalian, dengan tidak melakukan pengujian substantif terhadap saldo akun atau

golongan transaksi, yang didalamnya mungkin terkandung salah saji yang mungkin

material jika digabungkan dengan salah saji yang ada pada saldo akun atau golongan

transaksi yang lain.

33 Audit terhadap laporan keuangan adalah suatu proses kumulatif; sewaktu

auditor melaksanakan prosedur audit yang direncanakan, bukti yang diperoleh auditor

mungkin menyebabkan ia memodifikasikan sifat, saat, dan lingkup prosedur lain yang

telah direncanakan tersebut. Dari pelaksanaan prosedur audit atau dari sumber lain

selama audit berlangsung, auditor mungkin memperoleh informasi yang jauh berbeda

dengan informasi yang semula digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana audit.Sebagai contoh, besarnya salah saji yang ditemukan mungkin mengubah pertimbangan

auditor tentang tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian. Di samping itu, informasi

lain yang diperoleh yang berkaitan dengan laporan keuangan mungkin mengubah

pertimbangan awal auditor mengenai materialitas. Dalam hal demikian, auditor mungkin

perlu mengevaluasi kembali prosedur audit yang direncanakan, berdasarkan ataspertimbangan yang telah diperbaiki tentang risiko audit dan materialitas untuk seluruh

atau sebagaian saldo akun atau golongan transaksi dan asersi yang terkait.

EVALUASI TEMUAN AUDIT

34 Dalam mengevaluasi apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar,

dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum diIndonesia, auditor harus menggabungkan semua salah saji yang tidak dikoreksi olehentitas tersebut sedemikian rupa, sehingga memungkinkannya untuk mempertimbangkan

apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan salah secara material dalam

hubungannya dengan jumlah individual, subtotal, atau jumlah keseluruhan dalam laporan

keuangan. Pertimbangan yang bersifat kualitatif juga mempengaruhi kesimpulan yang

diambil oleh auditor dalam menentukan materialitas salah saji.


30/515

35 Penggabungan salah saji yang diuraikan di atas harus mencakup estimasi

terbaik auditor mengenai jumlah seluruh salah saji dalam saldo akun atau golongan

transaksi yang telah diperiksa, dan tidak terbatas hanya pada jumlah salah saji yang telahdiidentifikasi secara khusus. Pada saat auditor menguji saldo akun atau golongan

transaksi dan asersi yang terkait dengan menggunakan prosedur analitik, auditor biasanya

tidak akan dapat secara khusus mengidentifikasi adanya salah saji, namun ia hanya akan

Documents

SPAP-komplit