PELEMBAGAAN HUKUM
PELEMBAGAAN HUKUM1(Kuliah ke -2 Sosiologi Hukum)Pelembagaan
Hukum(Max Horkheimer) GOVERNMENT
RULE MAKING INSTITUTION
RULE MAKING SOCIETY
ALL OTHER SOCIETAL ALL PERSONAL FORCE2(Baca Sosiologi, Hukum dan
Sosiologi Hukum. B.R. Rijkschroeff)TERBENTUKNYA HUKUMSUBYEKTIVASI
(POLITIK)INTERNALISASI (EKONOMI)OBYEKTIVASI (BUDAYA)PELEMBA-GAAN
HUKUMMelaluiAkal (Subyektif)MelaluiAkal Budi(Obyektif)Peter L
BergerMax Horkheimer (Dilema Usaha Manusia Rasional) adl seorang
filsuf dari sekolah Frankfurt (Jerman) yg melihat dibalik sgl
kemegahan modernisasi ternyata menyimpan sesuatu (hukum) yg dpt
mengancam martabat manusia.Pelembagaan hukum subyektif :
terbentuknya hukum scr rasional yg mengarah pada segi kepentingan
daripada hukum yang menekankan hukum sebagai bg alat untuk
memperhitungkan segala kemungkinan demi tercapainya tujuan kelompok
kepentingan (instrumentalis).
Pelembagaan hukum obyektif : terbentuknya hukum dengan
menggunakan akal budi yg menekankan hukum sbg tujuan untuk
kepentingan individu maupun kelompok (universalis).
Pelembagaan Hukum Subyektif (Instrumentalis)Falsafati Social
dynamicSocio legalFilsafat Status NaturalisAdat-istiadatHomohomoni
lupusSocial contractThomas HobbesJohn LockeNon
HAM/TotaliterHAM/DemokrasiPerlindungan HAMPembatasan
kekuasaanIdeologiDemokrasiInformal ledearNegaraSistem pmrthSistem
kekuasaanH U K U MSistem epoleksos4Pelembagaan Hukum scr
Ideologi5Kart Mannheim (1922) mengatakan, pelembagaan hukum tidak
pernah menunjukkan refleksi yang netral melainkan selalu
berhubungan dengan kondisi yang bersifat ideologis.
Ideologi menurut Antoine Destutt de Tracy (1796) merupakan
gagasan mendasar manusia untuk menunjukan arah kepada masyrakat
agar menuju kehidupan masa depan yang lebih baik.
Di sisi lain ideologi digunakan untuk membangun pandangan
masyarakat agr tetap pd tujuan tertentu (status quo).
Munculnya ideologi dalam masyarakat sebagai way of life
dijelaskan oleh C. Geertz (1994) dalam dua teori, yaitu teori
kepentingan (the interest theory) dan teori ketegangan (the strain
theory). Menurut teori kepentingan, ideologi adalah topeng atau
senjata yang digunakan utk mengejar keuntungan dlm rangka
mempertahankan kekuasaan. Sedangkan menurut teori ketegangan,
ideologi adalah obat untuk menyembuhkan kekacauan atau adanya
ketidakseimbangan sosio-psikologis (kecemasan dlm masyarakat).
Pada masa sebelum Freud, ideologi adalah konsep yang dihubungkan
dengan kesadaran. Namun setelah ada pengaruh dari Sigmund Freud
(1957) ke dalam ilmu-ilmu sosial, ideologi dihubungkan ke alam
bawah sadar (Hipnoteraphi).
6Kesadaran PalsuIdeologi dapat melahirkan dua macam kesadaran:
(1) Kesadaran asli (class counciousness), sadar scr sungguh-sungguh
bebas nilai (kritis). (2) Kesadaran palsu (fales counciousness),
yaitu tiadanya daya kritis utk memahami dirinya yg berada dlm
kondisi dieksploitasi (Karl Marx).
Menurut Antonio Gramsci - ideologi, agama, filsafat & hukum
yang berkembang di masyarakat jk tdk disertai unsur-unsur
kelembagaan yg dibutuhkan untuk mengimplementasikan tata-nilainya,
justru akan melahirkan kesadaran palsu. Kesadaran itu membuat
manusia tdk berorientasi pd kenyataan tetapi hanya pd angan-angan.
Inilah yang dikatakan sbg kesadaran palsu, kesadaran yg dituntun
oleh tujuan-tujuan subyektif sang penciptanya.
7(Baca buku Tafsir Sosial atas Kenyataan Peter L
Berger)CONCENSUSWRITTEN LAWNORM, VALUES,IMAN,
TAQWAPLATFORMPelembagaan Hukum Obyektif89Norma, Value, Iman, Taqwa
- yang sifatnya vertikal antara manusia dengan penciptanya.Hukum
tertulis - aturan yang sifatnya horizontal & bertumpu pada
aparat penegak hukum & pengadilan sebagai lembaga yang menjamin
ditegakannya kebenaran (contoh: undang-undang, PP, KEPMEN,
KEPDIRJEN dll).Konsensus - hukum tidak tertulis yang sifatnya juga
horizontal dan vertikal, tidak mengandalkan hanya pd pengadilan
& aparat untuk menegakan kebenaran & keadilan, tetapi juga
pandangan dari masyarakat (way of life).Ke tiga pilar tsb berjalan
di atas platform dimana masyarakat berada. Platform itu bersifat
dinamis sebab adanya perubahan terhadap platform tsb sangat
mempengaruhi materi yg ada di atasnya.3 Pilar Pelembagaan Hukum
Obyektifberjalan di atas suatu Platform10Platform adalah kondisi
riil sosial budaya masyarakat, tempat manusia berpijak, berkarya
& berinteraksi (berbagai sistem ada di dalamnya). Platform
tersebut akan berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan
perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan
awalnya cenderung akan mempercepat proses transportasi fisik yang
berlanjut dengan percepatan transfer informasi yang menstimulasi
percepatan transfer budaya.Platform tempat pilar-pilar tsb sangat
sensitif thd kecepatan pergerakan informasi & pengetahuan di
dalamnya. Bahkan pada sisi ekstrim dimana informasi &
pengetahuan bergerak dengan sangat cepat & effisien bukan
mustahil manusia akan kembali ke masa lalu dimana hanya konsensus
(hukum tidak tertulis) dan keimanan / taqwa (hukum Allah SWT) yang
akan mengatur sosial & budaya manusia.
11Masalah-2 dalam Pelembagaan Hukum
Perkembangan tuntutan Hak Asasi ManusiaAlih teknologi, inflasi,
tawar-menawar secara kolektif (collective bargaining)Biaya
pemerintahan (government budgeting), Inovasi kelembagaan
(institutional innovation), Restrukturisasi sosial (social
restructuring)Perkembangan demokrasi - Keikutsertaan masyarakat
dalam mengelola negara juga dalam hal penentuan kebijaksanan
(codetermination) serta keterlibatan dlm manajemen (workers self
management).
12Hak atas non-diskriminasi (atas dasar jenis kelamin, gender,
dan /atau kemampuan melahirkan anak, ras, kebangsaaan dst)Perbedaan
perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang khusus,
seperti lapangan kerja, sistem peradilan dllKebebasan vs
kekerasan.Hak sipil dan politik lainnya (berkumpul, mengelaurkan
pendapat dll)Pembagian waris bagi wanita.Alokasi & peruntukan
tanah.Perubahan tata-nilai dlm kesenian (musik).Perkawinan sesasama
jenis. DllEfeknya pada pergeseran moral masyarakat.
The Law of Non Transferability(Robert Seidman)Hukum tidak dapat
ditransplantasikan antar masyarakatHukum harus mendapat dukungan
kultural dari masyarakatHukum merupakan refleksi dari sistem dan
nilai sosial masyarakatHukum adalah produk reinstitutionalization
of norm (Paul Bohanan)
Kasus di Pengadilan Kepulauan Fiji Pengadilan dan Hukum yang
dibawa Inggris ditolak oleh masyarakat.13A legal system in actual
operation is a complex organism in which structure, substance and
culture interact.
Pergeseran Sistem Hukum Substansi Hukum : Norma-norma hukum
(peraturan, keputusan) yang dihasilkan dari produk hukum2. Struktur
Hukum : Kelembagaan yang diciptakan sistem hukum yang memungkinkan
pelayanan dan penegakan hukum3. Budaya Hukum : Ide-ide, sikap,
harapan, pendapat, dan nilai-nilai yg berhubungan dg hukum (bisa
positip/negatip).The Legal System(LAWRENCE M. FRIEDMAN , 1975 :
5)14Budaya Hukum Prosedural : Nilai-nilai yang dianut/ditentukan
oleh pemegang kekuasaan dalam menyelesaikan sengketa hukum dan
konflik sosial.
b. Budaya Hukum Substantif : Asumsi-asumsi fundamental terutama
mengenai apa yang adil dan tidak adil menurut masyarakat.Hukum
dalam Konteks Politik(Daniel S. Lev , 1990, 118-215)15Hukum Pranata
Subyek Hukum Masyarakat Hukum Peranan Hukum Peristiwa Hukum
Hubungan Hukum Obyek Hukum SistemEropa Kontinental (Civil Law)Anglo
Saxon (Common Law)Hukum PublikHukum PrivatWorking System
Struktur Hukum Substansi Hukum Budaya Hukum16Struktur Hukum
Substansi HukumBudaya HukumWorking SystemSubstansi hukum merupakan
isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus
merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan
dapat diterapkan dalam masyarakat.Misal : UUBudaya hukum ini
terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan
tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu
sendiri Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem
hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga
hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka.
Lembaga EksekutifLembaga LegislatifLembaga Yudikatif171. Subyek
HukumAdalah pengemban hak dan kewajiban. Siapa saja? Orang pribadi
dan badan hukum2. Masyarakat HukumKumpulan dari subyek hukum di
dalam suatu masyarakat sebagai suatu sistem yang teratur dan hukum
yang tercipta dalam hubungan dengan masyarakat itu sendiri,
bersifat abstrak dan memerlukan adanya relation and
communication.3. Peranan Hukum Terdiri dari hak (fakultatif) dan
kewajiban (imperatif).4. Peristiwa HukumMerupakan perbuatan hukum
yaitu segala perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menimbulkan
hak dan kewajiban5. Hubungan HukumBisa sederajat, timbal baik, dan
timpang6. Obyek HukumSegala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum,
meliputi: materiil dan immateriilPranata Hukum
18Substansi hukum terdiri dr : aturan, norma, & pola
perilaku (hk yg tertulis & hk yg berlaku hidup dalam
masyarakat). Struktur Hukum terdiri dr : tatanan daripada elemen
lembaga hukum (kerangka organisasi & tingkatan dr lembaga
kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan, kepengacaraan).
Budaya hukum terdiri dr : nilai-nilai, norma-norma &
lembaga-lembaga yg menjadi dasar daripada sikap perilaku hamba
hukum.19 Sistem Hukum (Friedman)
Adl seperangkat prasarana hukum yg meliputi sub-stansi hk,
struktur hukum, & budaya hukum
Ragam Sistem Hukum(Eric L. Ricgard)Civil law (Eropa Kontinental)
: hukum berdasarkan kode sipil yg terkodifikasi.Common law (Anglo
Saxon) : hukum berdasarkan kebiasaan.Islamic Law (Timur Tengah) :
hukum berdasarkan Syariah Islam yg bersumber dari Al-Quran &
Hadis.Far East law (Timur Jauh) : hukum berdasarkan perpaduan
antara civil law, cammon law, dan hukum Islam. Socialist law :
hukum yg mendasari untuk kepentingan sosial.
201. Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law)Dari Romawi
berkembang ke Jerman, Belanda, Perancis, Italia, IndonesiaBahwa
hukum itu memperoleh kekuatan mengikat karena berupa peraturan yang
berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam
kodifikasi. Kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum, dapat
terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup
diatur dengan peraturan tertulis. Adagium: tidak ada hukum selain
undang-undang. Dengan kata lain, hukum selalu diidentikkan dengan
undang-undang.Hakim dalam hal ini tidak bebas dalam
menciptakanhukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan
menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada
padanya. Putusan hakim tidak dapat mengikat umum tetapi hanya
mengikat para pihak yang berperkara saja. Hukum digolongkan menjadi
dua bagian utama yaitu: Hukum Publik: Hukum Tata Negara, Hukum
Administrasi Negara, Hukum PidanaHukum Privat: Hukum Perdata, Hukum
Dagang2. Sistem Hukum Anglo Saxon (Common Law)Dianut negara-negara
anggota persemakmuran Inggris, AS, Kanada, Amerika Utara.Bersumber
pada putusan hakim/putusan pengadilan/yurisprudensi.
Putusan-putusan hakim mewujudkan kepastian hukum, maka melalui
putusan2 hakim itu prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum dibentuk
dan mengikat umum.Hakim berperan besar dalam menciptakan
kaidah-kaidah hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Hakim
mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan2 hukum dan
menciptakan prinsip2 hukum yang baru yang berguna bagi pegangan
hakim2 yang lain dalam memutuskan perkara sejenis. Asas doctrine of
precedent, hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan
pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis.Hukum
digolongkan menjadi dua bagian utama yaitu hukum publik dan hukum
privat.3. Sistem Hukum AdatBersumber dari peraturan-peraturan hukum
tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan
berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Sifat: tradisional
dengan berpangkal pada kehendak nenek moyang.4. Sistem Hukum Islam
Bersumber pada Al Quran, Sunnah Nabi, Ijma dan Qiyas.
21Baca buku Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara.21Negera
HukumEropa Kontinental Ngr Hk adl ngr yg berdiri di atas hk yg
menjamin keadilan kpd wrg ngr nya (Aristoteles)Keadilan merupakan
syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup utk wrg ngr, dan sbg
dasar dp keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kdp setiap
manusia.Paham laissez faire laissez aller biarlah setiap warga
masyarakat menyelenggarakan sendiri kemakmurannyaDua unsur pokok
ngr hukum (Imanuel Kant) :1. Perlindungan thd HAM.2. Adanya
pemisahan kekuasaanTipe Ngr Hk : Ngr Kesejahteraan (welfare
State)
22(Baca Hans Kelsen Teori Umum Hukum dan Negara)Anglo Saxon tdk
mengenal ngr hk tetapi yang dikenal adl the rule of law =
pemerintahan olh hukum (Dicey), kelanjutan dr ajaran John
Locke.
Tiga unsur rule of law :1. Supremacy of the law.2. Equality
befor the law (kddkn sama didpn hk)3. Hak asasi tdk bersumber pd
konstitusi/UUD (penegasan) karena menganggap ada sejak manusia
dilahirkan.23Rule Of LawKedaulatan HukumKedaulatan hk pd dasarnya
merupakan kelanjutan dp kedaulatan rakyat.Hukum berdaulat kr
sifatnya imperatif (tanpa diterima olh rakyatpun hk tetap berlaku,
Hans Kelsen).Hukum berdaulat kr bersumber pada kesadaran hk
rakyat.Hukum yg baik adl hukum yg dibuat oleh penguasa diterima olh
rakyat kr mencerminkan harapan rakyat.Dalam kenyataan hal itu sulit
terjadi sebab melalui alih-alih pelembagaan hukum terdapat beberapa
lembaga yang mempengaruhi24(Baca Hans Kelsen Teori Umum Hukum dan
Negara)Hukum PublikHukum PrivatQuasiPerkembangan HukumHk. Tata
NegaraHk. Administrasi NegaraHk. PidanaHk. WarisHk. KeluargaHk.
PribadiHk. Harta KekayaanHk. KetenagakerjaanCyber LawHk.
Perlindungan Konsumen25
