Upload
maharani
View
245
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Pajak
Citation preview
PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012
SOSIALISASIPENOMORAN FAKTUR PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANGBENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA
PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
Kementerian Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal PajakTahun 2013
Materi Sosialisasi
1
2
3
4
5
ROAD MAP PPN
ARAH KEBIJAKAN PER-FAKTUR PAJAK
PERUBAHAN PENGATURAN FAKTUR PAJAK
TATA CARA PEMBERIAN NOMOR FAKTUR PAJAK
PERSIAPAN KPP
2012
• Evaluasi eSPT• Peraturan eSPT
• Kebijakan Pengukuhan PKP
• Peningkatan Penggunaan eSPT
• Registrasi Ulang PKP• Tim Kajian
Komprehensif
• Memperluas basis eSPT
• Validasi Faktur Pajak
• Segmentasi PKP: normal dan deemed
• eTax Invoice: Pilot Project
• eTax Invoice
3
ROAD MAP PPNPembenahan Sistem Administrasi PPN
2011
2013
2014
Sumber: Road Map Pembenahan Sistem Administrasi PPN Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI
*
Sistem Administrasi PPN
Siste
m Pe
ngaw
asan
Peraturan dan Sistem IT yang handal
Siste
m Pe
mer
iksaa
n
Siste
m Pe
nyid
ikan W
askon dan AR
Fungsional Pemeriksa
Penyidik
4
3
2
1Pengukuhan PKP
Penerbitan Faktur Pajak
Pengkreditan Faktur Pajak
Penomoran Faktur Pajak
Penomoran Faktur Pajak tidak lagi dilakukan sendiri oleh PKP, tetapi dikendalikan oleh DJP melalui pemberian nomor seri Faktur Pajak, dimana bentuk dan tata caranya ditentukan oleh DJP.
Arah Kebijakan Pengaturan FP
Mengembalikan pengaturan Faktur Pajak sesuai dengan UU KUP dan UU PPN. Sehingga mempunyai basis legal yang kuat dan lebih memberikan kepastian hukum baik bagi PKP maupun bagi DJP
2
1
Sumber: Pengantar Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penomoran Faktur Pajak
Landasan Hukum PER-24/PJ/2012
• Pasal 13 ayat (8) UU No.42/2009• Tata cara pembuatan FP diatur dengan/berdsrkan
Peraturan Menteri Keuangan
• Pasal 13 PMK 84/PMK.03/2012• Tata cara pengisian keterangan pada FP diatur
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
• Per Dirjen Pajak No PER-24/PJ/2012• Keterangan FP (Nomor Seri Faktur Pajak)
PMK
PERDJP
UU PPN
Catatan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk mengatur tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak
Identitas Penjual/Pembeli Alamat Sesuai dengan alamat
yg sebenarnya
Jenis BKP/JKP BKP/ JKP Menggambarkan
keadaan sebenarnya
Nomor Seri FP Meminta ke DJP
Tata cara ditentukan oleh DJP
Nama Penandatangan
FP
Identitas:- KTP- SIM- Passport
Sesuai identitas yang sah & berlaku
(fotocopy dilampirkan pada saat pemberitahuan pejabat
penandatangan FP)
Keterangan FP Lengkap
a
c
f
g
Pasal 13 (5) UU PPN
b
Catatan: Selain 5 Butir Pengaturan di atas, masih terdapat butir lain, untuk lebih lengkapnya dapat Saudara lihat selengkapnya di PER-24/PJ/2012
Penyempurnaan Pengaturan FP
Dalam hal diketahui jumlah unit atau satuan tertentu lainnya, maka harus dicantumkan
Penomoran FPSesuai dengan
Per-24
Penomoran FPSesuai dengan
Per-13/65
. .-Kode transaksi & status Kode cabang Kode tahun Nomor Seri
Jumlah Digit:8 digitDitentukan oleh PKP sendiri
Jumlah Digit:13 digitDitentukan oleh sistem DJP, termasuk kode tahun akan dicreate oleh sistem DJP dan kode cabang dihapus.
Perubahan Nomor Seri Faktur Pajak
. .-Kode transaksi & status Nomor Seri
Kendali Nomor Seri Faktur PajakNomor seri Faktur Pajak hanya dapat diberikan kepada PKP yang:a. Telah dilakukan registrasi ulang PKP sesuai dengan Per-05 dan perubahannya atau
telah dilakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP.b. Telah melakukan update alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila
terjadi perubahan alamat .c. Telah mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password.d. Telah menerima surat pemberitahuan kode aktivasi dari KPP .e. Telah menerima pemberitahuan password melalui e-mail.f. Telah mengajukan surat permintaan nomor seri faktur pajak.g. Telah memasukkan kode aktivasi dan password dengan benar pada saat
mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak.h. Telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir berturut-
turut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri faktur pajak disampaikan ke KPP.
Kegiatan Permohonan Kode Aktivasi dan Password
PKP
Petugas TPT di KPP
Data base Registrasi Ulang PKP dan verifikasi Pengukuhan PKP
Surat permohonan kode aktivasi
Surat pemberitahuan kode aktivasi kempos
1
4
Petugas Seksi Pelayanan di KPP3
2Surat pemberitahuan kode aktivasi dikirim via pos
Password di email
3
Pemberitahuan kempos di email
5
Direkam di aplikasi di KPP
Penerima surat masuk KPP
Catatan: Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password secara lebih lengkap, dapat Saudara lihat pada SE- /PJ/2012
Kegiatan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak
PKP
Petugas TPT di KPP
Data base penomoran Faktur Pajak
surat permintaan nomor seri
Surat Pemberitahuan nomor seri Faktur Pajak
1
3
Data base kepatuhan 3 masa pajak terakhir
PKP memasukkan kode aktivasi dan password
2
Catatan: Tata Cara Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak secara lebih lengkap, dapat Saudara lihat pada SE-52/PJ/2012
POIN PERUBAHANNo Keterangan PER-13/PJ/2010 stdd
PER-65/PJ/2010PER-24/PJ/2012
1 Otorisasi pemberian nomor seri
Nomor Urut FP ditentukan sendiri oleh PKP secara berurutan
Nomor Seri FP diberikan oleh DJP dengan mekanisme yang ditentukan oleh DJP
2 Syarat diberikan nomor seri FP
Tidak ada syarat khusus, baik PKP ataupun non PKP dapat membuat nomor sendiri.
Nomor Seri Faktur Pajak diberikan kepada PKP yang telah diregistrasi ulang dan PKP baru yang telah diverifikasi dalam rangka pengukuhan PKP
3 Identitas PKP khususnya alamat dan jenis barang/jasa
Tidak ditegaskan Penegasan Keterangan FP mengenai alamat dan jenis barang/jasa harus diisi sesuai dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya
12
1
Catatan:
POIN PERUBAHANNo Keterangan PER-13/PJ/2010 stdd
PER-65/PJ/2010PER-24/PJ/2012
4 Penunjukan dan Penandatanganan FP
PKP tidak disyaratkan melampirkan fotokopi kartu identitas yang sah
Mengatur pejabat/pegawai penandatangan FP yang berhak: - PKP wajib memberitahukan ke KPP
surat penunjukan penandatangan FP; dan
- fotokopi kartu identitas yang sah (dilegalisasi oleh pejabat berwenang)
5 Istilah Faktur Pajak Cacat
Diatur dan digunakan istilah “Faktur Pajak cacat”
Istilah “Faktur Pajak cacat“ diganti dengan “Faktur Pajak tidak lengkap” agar sinkron dengan ketentuan UU KUP
6 Penggunaan Kode Transaksi (02 dan 03)
Menimbulkan multitafsir untuk transaksi yang harus dipungut oleh Pemungut dengan mekanisme normal
Mempertegas peruntukan Kode Transaksi, yaitu kode 02 (bendahara pemerintah) & 03 (BUMN dan KPS) digunakan untuk penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN
13
2
Catatan: Pengaturan butir ke 4, PKP harus menyampaikan surat pemberitahuan penandatangan FP + copy kartu identiitas
POIN PERUBAHANNo Keterangan PER-13/PJ/2010 stdd
PER-65/PJ/2010PER-24/PJ/2012
7 Urutan nomor seri Faktur Pajak
- Wajib membetulkan FP sehingga sequence number tetap terjaga
- Apabila tidak dibetulkan, PKP penerbit dikenai sanksi Ps 14 (4) UU KUP dan PKP Pembeli tetap dapat mengkreditkan PM
- Nomor seri Faktur Pajak diberikan oleh DJP dengan blok nomor urut
- Penggunaan nomor yang tidak urut tidak dikenakan sanksi
- Terdapat kewajiban pelaporan nomor yang tidak terpakai
8 Nomor Seri FP ganda (lebih dari satu)
- Wajib membetulkan FP sehingga sequence number tetap terjaga
Seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri FP yang sama /ganda termasuk Faktur Pajak Tidak Lengkap
9 Penerbitan FP Pengganti
- Menggunakan Nomor Seri baru- Dilaporkan di 2 Masa Pajak SPT,
yaitu di masa FP yang diganti dan di masa pembuatan FP pengganti
- Menggunakan Nomor Seri yang sama
- Hanya dilaporkan di SPT FP yang diganti
14
3
POIN PERUBAHANNo Keterangan PER-24/PJ/2012 PER-13/PJ/2010 stdd
PER-65/PJ/201010 Pengkreditan
FPFP yang tidak diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya dan yang tidak mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini tidak dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli
Kesalahan pengisian keterangan FP di luar kuasa PKP Pembeli tetap dapat dikreditkan (nomor tidak urut, kode cabang dan penandatangan belum diberitahukan ke KPP)
15
4
Catatan: Selain 10 Butir Perubahan, masih terdapat butir lain, untuk lebih lengkapnya dapat Saudara lihat selengkapnya di PER-24/PJ/2012
Kepala KPP diminta untuk menyelesaikan seluruh kegiatan Registrasi Ulang PKP paling lambat tanggal 31 Desember 2012 dan mendokumentasikannya secara baik dan benar.
Diminta kepada Kepala KPP dan Kanwil untuk menginformasikan kebijakan ini kepada setiap pegawai dilingkungan kerja masing-masing dan PKP yang dikukuhkan diwilayah kerja masing-masing.
2013 2013
1 Maret 2013PKP meminta kode aktivasi, pasword dan nomor seri ke KPP
Langkah Persiapan KPP
1 April 2013Nomor seri mulai digunakan PKP
2012
31 Des 2012Batas Akhir Registrasi Ulang PKP
Sumber: Per-05/PJ/2012 dan perubahannya, Pasal 19 Per-24/PJ/2012, dan Surat Dirjen S-243/PJ/2012
2
1
SELESAI
“DALAM KESUSAHAN SELALU ADA KEMUDAHAN”
MELAYANI KONSULTASI TERKAIT SOSIALISASI PER-24/PJ/2012 MELALUI ALAMAT EMAIL: [email protected]