Embed Size (px)
Citation preview
Kementerian Keuangan RIDirektorat Jenderal Pajak
PJ.091/PPN/S/001/2014-01
DEFINISI
e-FAKTUR?
e-Faktur
Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang
ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak
Pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014
*) Apabila e-Faktur dicetak di atas kertas yang disediakan secara khusus oleh PKP, misalnya kertas yang telah dicetak logo perusahaan, alamat, atau informasi lainnya, maka e-Faktur yang dicetak di atas kertas tersebut tetap berfungsi sebagai Faktur Pajak.
No Keterangan Faktur Pajak Kertas e-Faktur
1 Format/lay out Bebas tidak ditentukan dan
dapat mengikuti contoh di
lampiran PER-24/PJ/2012
Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang
ditentukan dan atau disediakan oleh DJP
2 Tanda Tangan Tanda tangan basah diatas
FP kertas
Tanda tangan elektronik berbentuk QR
code
3 Bentuk & lembar Diwajibkan berbentuk kertas
dan jumlah lembar diatur
Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam
bentuk kertas
4 PKP yang membuat Seluruh PKP PKP yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
5 Jenis Transaksi seluruh Penyerahan BKP/JKP saja
6 Prosedur Lapor /upload
& persetujuan DJP
- e-faktur dilaporkan ke DJP dengan cara
upload dan mendapat persetujuan DJP
7 Mata Uang Rupiah dan Dollar Rupiah (Selain Rupiah, dikonversi ke
Rupiah dengan menggunakan kurs Menteri
Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur)
8 Pelaporan SPT PPN Menggunakan aplikasi
tersendiri
Menggunakan aplikasi yang sama dengan
aplikasi pembuatan e-Faktur
DASAR HUKUM
Kepatuhan PKP menurun Penerimaan PPN kurang
optimal
Non PKP Menerbitkan FP FP Tidak/Terlambat Terbit Faktur Pajak Fiktif Faktur Pajak Ganda
1. Penyalahgunaan PKP/Faktur Pajak
Biaya kepatuhan dan beban pengawasan
PKP aktif 500 ribu Faktur Pajak per tahun 200 juta SPT per tahun 2 juta Pelaporan sebagian manual
2. Beban Administrasi Faktur Pajak
Penyalahgunaan Pengusaha Kena Pajak/Faktur Pajak
Beban Administrasi Faktur Pajak
2012
• Segmentasi PKP
2011
2014
2013
• Evaluasi eSPT
• Peraturan eSPT
• Kebijakan PengukuhanPKP
• PeningkatanPenggunaan eSPT
• Registrasi Ulang PKP
• Tim Kajian Komprehensif
• Memperluas basis eSPT
• Validasi Faktur Pajak
• eTax Invoice: Pilot Project
e-Faktur Pajak
Pasal 13 (8 ) UU PPN(Tata Cara Pembuatan FP diaturdengan atau berdasarkan PMK)
UU PPN
Pasal 19 PMK 151/PMK.03/2013(Tata Cara Pembuatan FP elektronik lebih lanjut diatur dengan Perdirjen)
PMK
PER-17/PJ/2014 (Perubahan Kedua PER-24/PJ/2012)
Pemberian Nomor Seri FP dapat melalui:- Petugas Khusus di KPP- website DJP/eNOFA online
Wadah layanan perpajakan elektronik (Akun PKP & Sertifikat elektronik)
PER-16/PJ/2014 Membuat FP elektronik dengan
Aplikasi/Sistem DJP Saat Pembuatan FP elektronik Pelaporan FP & approval DJP
PERDIRJEN
KEP-136/PJ/2014 Tahapan implementasi e-Faktur:
1 Juli 2014 PKP tertentu1 Juli 2015PKP Jawa-Bali1 Juli 2016seluruh PKP
KEPDIRJEN
MANFAAT
e-FAKTUR
Approval DJP Validasi FP dapat diketahui oleh
pihak pembeli
Tandatangan elektronik Tidak perlu printout Satu kesatuan dengan
pelaporan SPT Kenyamanan Pengusaha
Manfaat
Proteksi daripenyalahgunaan pihak yang tidak bertanggungjawab
Bagi PKP
Mempercepat pemeriksaan Mempercepat pelaporan Mempercepat pemberian nomor
seri FP
Validasi PK-PM Data lengkap FP Mempermudah pengawasan
Mempermudah pelayanan
Bagi DJP
TAHAPAN
IMPLEMENTASI
e-FAKTUR
Mulai 1 Juli 2014, bagi PKP tertentu (45 PKP)sebagaimana ditetapkan dalam KEP-136/PJ/2014;
Mulai 1 Juli 2015, bagi PKP yang terdaftar diKPP di wilayah Pulau Jawa dan Bali; dan
Mulai 1 Juli 2016, bagi seluruh PKP
Roadmap Implementasi e-Faktur
E-NoFa Intranet KPP
Client Application
Web Application
ERP/ASP
2014 2015 2016
E-NoFa via Web/Online
2013
Development
Sosialisasi
PKP di LTO, Khusus, Madya 100 PKP
LTO, Khusus, MadyaWAJIB
PratamaJAWA-BALI
NASIONAL
Pilot Project dan TOT
Development
Development
Nomorseri FP
Fase 1
Fase 2
Fase 3
MetodePemilihanPKP wajibe-Faktur
Channel e-Faktur
DitunjukdenganPeraturanDirjenPajak
oktJulimar Juli Juli JuliJan Jan JanJanJan
KEWAJIBAN MEMBUAT
e-FAKTUR
Pembuatan e-Faktur
Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
pajak 2014
Aplikasi/sistem yang ditentukan dan
disediakan oleh DJP berikut manual
usernya.
Faktur Pajak elektronik dibuat untuk
Penyerahan BKP dan atau
Penyerahan JKP
Faktur Pajak elektronik dibuat pada
saat penyerahan BKP/JKP atau
pembayaran/penerimaan termin/saat lain
Keterangan pada Faktur Pajak elektronikpaling sedikit sesuai dengan Pasal 13(5) UU
PPN. Tanda tangan=elektronik
SIAPA
SAAT
JENISTRANSAKSI
DIGITAL SIGNATURE
APLIKASI/SISTEM DJP
LAPOR & APPROVAL
Faktur Pajak elektronik wajib
dilaporkan oleh PKP ke DJP untuk
memperoleh persetujuan dari DJP.
dibuat untuk setiap Penyerahan BKP (Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D UU PPN) dan/atau Penyerahan JKP (Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN).
Kecuali atas penyerahan BKP dan/atau JKP:a. yang dilakukan oleh pedagang eceran (Pasal 20 PP No. 1
Tahun 2012);b. yang dilakukan oleh PKP Toko Retail kepada orang
pribadi pemegang paspor luar negeri (Pasal 16E UU PPN);c. yang bukti pungutan PPNnya berupa dokumen tertentu
yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak (Pasal 13 ayat (6) UU PPN).
Outline
Sistem Faktur Pajak Elektronik
Sistem Faktur Pajak Elektronik terdiri dari:
1) Sistem untuk pemberian Nomor Seri Faktur Pajak secaraelektronik (e-Nofa), terdiri dari:
a. melalui layanan di KPP;
b. melalui website secara online;
2) Sistem untuk penerbitan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)
E-NOFA
Intranet/KPP Internet (Online)
E-FAKTUR
Client Application
Web Application
Host to host/ERP
Konsep Dasar e-Faktur Pajak
PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Perekaman Data FP
Permintaan Approval Code
Pencetakan FP
Generate Approval Code
Perekaman Nomor Seri FP
Permintaan Nomor Seri FP
Generate Nomor Seri FP
Pelaporan SPT (e-SPT)
Generate NTTE
E-NOFA
E-FAKTUR PAJAK
Monitoring Faktur Pajak
Segmentasi Pengguna e-Faktur
• 1-100 FPWeb
Appication
• 101-10.000 FPClient
Application
• >10.000 FPHost to
host/ERP
NO ∑FP 1 BULAN ∑PKP ∑FP 1 TAHUN
1 1 - 100 73.311 15.493.407
2 101 – 10.000 14.746 121.318.422
3 > 10.000 280 142.151.340
JUMLAH 88.336 278.963.169
Segmentasi Pengguna e-Faktur:
1) Web Application:
a. 82,9% jml total PKP
b. 6% jml total FakturPajak
2) Client Application:
a. 16,8% jml total PKP
b. 43% jml total FakturPajak
3) Host to host/ERP:
a. 0,3% jml total PKP
b. 51% jml total FakturPajak
Data tahun 2012
E-FAKTUR Client Application
PKP PENJUAL
E-FAKTUR/E-NOFA DJP
E-FAKTUR CLIENT
INTERNET
PKP PEMBELI
INTERNET
INTERNET
PermohonanNomor Seri
Faktur
5
KonfirmasiFaktur Pajak
INTERNET
Generate Approval Code
Generate NTTE
Pelaporan SPT
PenerbitanFaktur Pajak6
3 8
1
FakturPajak
NomorSeri
Faktur
Upload FP
Send e-SPT
Generate Nomor Seri
Faktur
2
7
4Send Approval Code
FakturPajak
Elektronik
Download NTTE
Cetak FP
Send melalui email
NTTE
Page 21 Direktorat Jenderal Pajak
Aktivasi dan Registrasi
PKP yang dapat melakukan Aktivasi Efaktur Adalah:
1. Telah ditunjuk untuk dapat menggunakan Faktur Pajak Elektronik
2. Telah memiliki Sertifikat Elektronik
Page 22 Direktorat Jenderal Pajak
Management User
ADMIN UTAMA
• Hanya ada Satu
• Sebagai Penandatangan Faktur Pajak
• Dapat melakukan Upload Data dari semua User
ADMIN
• Melihat data yang direkam oleh User dibawahnya
• Sebagai Penandatangan Faktur Pajak
• Upload Data dari User dibawahnya
User Perekam
• Hanya dapat melihat data yang direkamnya Sendiri
• Bukan Sebagai Penandatangan Faktur
• Tidak Dapat Melakukan Upload Data
Page 23 Direktorat Jenderal Pajak
Network Database
• Non Certificate Digital
• Tidak Bisa Buat SPT
• Tidak Bisa Start Manajemen
Upload
Server
Client
Start Database sebagai Server harus dijalankan diaplikasi Server (Setiap kali
aplikasi Server LoOut)
Pastikan Firewall dan Antivirus tidak mem-block Network Ke Server
Jika Aplikasi Client “hang” kemudian aplikasi server tertutup artinya penggunaan
memory di aplikasi server kurang besar.
Lakukan seting penggunaan Memory di file “Mem_Config”. Default memory adalah
¼ dari free memory
Jika terdapat error “Error No Transaction Currently aktif” itu karena jaringan terputus
HAL-HAL LAIN YANG
PERLU DIKETAHUI
e-Faktur berbentuk elektronik, sehingga tidakdiwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertasbaik oleh pihak penjual dan/atau pihak pembeli,e-Faktur dipersilahkan untuk dicetak sesuaidengan kebutuhan.
e-Faktur ditandatangani secara elektroniksehingga tidak disyaratkan lagi untukditandatangani secara basah olehpejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP.
e-Faktur menggunakan mata uang Rupiah.
e-FAKTUR
PENGGANTI
tidak memuatketerangan yang
lengkap, jelas, danbenar
melalui aplikasi atau sistem elektronikyang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
sehingga
Pasal 6 PER-16/PJ/2014
Faktur pajak yang:• salah dalam
pengisian, atau• salah dalam
penulisan
Outline
PEMBATALAN
e-FAKTUR
• didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwatelah terjadi pembatalan transaksi berupa pembatalan kontrak atau dokumen lain
• PKP Penjual yang melakukan pembatalan Faktur Pajak harusmemiliki bukti dari PKP Pembeli yang menyatakan bahwatransaksi dibatalkan
• melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
Transaksi batal
Jika belummelaporkandalam SPT
tetap melaporkan e-Faktur Pajak tersebutdalam SPT Masa PPN denganmencantumkan nilai 0 (nol) pada kolomDPP, PPN atau PPN dan PPn BM
Jika sudahmelaporkandalam SPT
melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan, dengan caratetap melaporkan e-Faktur yang dibatalkantersebut dan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.
Jika e-Faktur yang dibatalkan tersebut dalam SPT PPN
sebagai Faktur Pajak Masukan
melakukan SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan
dengan carayang dibatalkan tersebut
dengan mencantumkanpada kolom DPP, PPN atau PPN dan
PPn BM.Outline
e-FAKTUR RUSAK
ATAU HILANG
cetak ulang melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/ataudisediakan Direktorat Jenderal Pajak
Pasal 8 ayat (2) dan (3) PER-16/PJ/2014
- mengajukan permintaan data e-Faktur ke DJP (KPP tempat PKP dikukuhkan) dengan menyampaikan suratpermintaan data e-Faktur
- terbatas pada data e-Faktur yang telah diunggah (upload) ke DJP dan telah memperoleh persetujuan dari DJP
Outline
KEADAAN
TERTENTU
PKP diperkenankan membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy).
Keadaan Tertentu: keadaan yang disebabkan oleh peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa PKP, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 9PER-16/PJ/2014
Yang menyebabkan
PKP tidak dapat membuat e-Faktur
Apabila keadaan tertentu ditetapkan telah berakhir, data Faktur Pajak hardcopy yang
dibuat dalam keadaan tertentu diunggah ke DJP oleh PKP melalui aplikasi atau sistem
elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP untuk mendapatkan persetujuan.
Outline
