Sosialisasi Anti Gratifikasiupg.dephub.go.id/docs/Buku Saku Pengendalian Gratifikasi... · 2020. 8. 11. · Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang,

INSPEKTORAT JENDERAL PERHUBUNGANKEMENTERIAN PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

Sosialisasi Anti Gratifikasi

Kata Pengantar

Korupsi merupakan salah satu kata yang

cukup popular, baik di lingkungan

masyarakat maupun Kementerian

Perhubungan, dan telah menjadi tema pembicaraan sehari-hari. Namun demikian, ternyata masih banyak yang belum mengetahui

apa itu korupsi. Pada umumnya,

pemahaman korupsi sebagai sesuatu yang merugikan keuangan

negara semata.

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu kerugian keuangan Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Dar i berbagai jenis korupsi yang diatur dalam undang-undang, gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang tersebut di atas. Dalam penjelasan pasal tersebut, gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun ya n g d i l u a r n e g e r i d a n ya n g dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika maupun tanpa sarana elektronika. Meskipun sudah

2 l Sosialisasi Anti Gratifikasi l ITJEN KEMENHUB

Kata Pengantar

Korupsi merupakan salah satu kata yang

cukup popular, baik di lingkungan

masyarakat maupun Kementerian

Perhubungan, dan telah menjadi tema pembicaraan sehari-hari. Namun demikian, ternyata masih banyak yang belum mengetahui

apa itu korupsi. Pada umumnya,

pemahaman korupsi sebagai sesuatu yang merugikan keuangan

negara semata.

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu kerugian keuangan Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Dar i berbagai jenis korupsi yang diatur dalam undang-undang, gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang tersebut di atas. Dalam penjelasan pasal tersebut, gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun ya n g d i l u a r n e g e r i d a n ya n g dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika maupun tanpa sarana elektronika. Meskipun sudah


diterangkan di dalam undang-undang, ternyata masih banyak Aparatur S ipi l Negara pada Inspektorat Jenderal selaku unit pengendalian gratifikasi utama K e m e n t e r i a n Pe r h u b u n g a n y a n g b e l u m m e m a h a m i definisi gratifikasi, dan masih memperdebatkan hal ini.

D e n g a n l a t a r b e l a k a n g rendahnya pemahaman terhadap gratifikasi yang dianggap suap sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi, maka Inspektorat Jenderal selaku unit Pengendalian G r a t i f i k a s i K e m e n t e r i a n Perhubungan berinisiatif untuk menerbitkan Buku Memahami dan Menolak Gratifikasi, yang penyusunannya mengacu pada peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.1341/01-13/03/2017 tentang pedoman dan Batasan Gratifikasi, Buku Saku memahami gratifikasi dan panduan lainnya dari KPK.

Buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh

Aparatur Sipil Negara dan mitra kerja Kementerian Perhubungan untuk memahami definisi dan konsep gratifikasi serta mengetahui harus bersikap bagaimana apabila berhadapan dengan gratifikasi.

D e n g a n m e n i n g k a t n y a pemahaman Aparatur Sipil Negara terhadap gratifikasi, diharapkan akan berdampak pada hilangnya praktik gratifikasi sehingga kualitas pelayanan jasa transportasi akan meningkat ser ta masyarakat akan semakin percaya terhadap Kementerian Perhubungan.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya. Semoga Allah SWT memberikan pahala dan kebaikan untuk kita semua. Aamiin YRA....

Salam Anti Korupsi dan Gratifikasi.

Inspektur Jenderal

WAHJU S. UTOMO


Gratifikasi AKAR KorupsiPegawai negeri atau penyelenggara

negara yang terbiasa menerima gratifikasi lama kelamaan dapat ter jerumus melakukan korupsi bentuk lain seperti suap, pemerasan dan lainnya. Sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi.

Gratifikasi dilarang karena dapat mendorong pegawai negeri atau penyelenggara negara bersikap tidak obyektif, tidak adil dan tidak profesional, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk klasifikasi dari korupsi yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh klasifikasi, yaitu kerugian keuangan Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

GRATIfIKASI merupakan unsur yang penting dalam sistem dan mekanisme pertukaran hadiah, sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan pada penyelenggara negara, pegawai negeri dan masyarakat, seperti: Apa yang dimaksud dengan gratifikasi? Apakah gratifikasi sama dengan suap? Apakah gratifikasi sama dengan pemberian hadiah yang umum dilakukan dalam masyarakat? Apakah setiap gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum? Apa saja bentuk gratifikasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanyalah beberapa pertanyaan yang sering diajukan penyelenggara negara atau pegawai negeri. Dengan demikian kita sebagai warga negara harus mengetahui apa sebenarnya gratifikasi dan apa saja yang termasuk dalam gratifikasi.


Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No,31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bahwa:

Pengertian Gratifikasi

Gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik

Definisi tersebut menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.

Perbedaan Gratifikasi dengan SuapPasal 3 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, menyatakan bahwa perbuatan suap dapat diartikan menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa dalam pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu dalam tugasnya, y a n g b e r l a w a n a n d e n g a n kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Dari definisi tersebut dapat d i je lask an bahwa suap dan gratif ikasi itu berbeda, suap dapat berupa janji sedangkan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas dan bukan janji. selain itu, perbedaannya ada pada pengaturan dan sanksinya yang berbeda. Gratifikasi memang dapat dianggap sebagai perbuatan suap jika berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya seperti yang dijelaskan dalam pasal 12 huruf B ayat (1) undang-Undang Tipikor.


Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No,31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bahwa:

Pengertian Gratifikasi

Gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik

Definisi tersebut menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.

Perbedaan Gratifikasi dengan SuapPasal 3 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, menyatakan bahwa perbuatan suap dapat diartikan menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa dalam pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu dalam tugasnya, y a n g b e r l a w a n a n d e n g a n kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Dari definisi tersebut dapat d i je lask an bahwa suap dan gratif ikasi itu berbeda, suap dapat berupa janji sedangkan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas dan bukan janji. selain itu, perbedaannya ada pada pengaturan dan sanksinya yang berbeda. Gratifikasi memang dapat dianggap sebagai perbuatan suap jika berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya seperti yang dijelaskan dalam pasal 12 huruf B ayat (1) undang-Undang Tipikor.


LANDASAN HUKUM GRATIFIKASI

1. UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 B Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

2. UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 C K e t e n t u a n s e b a g a i m a n a

dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melapor k an grat i f ik as i yang diterimanya kepada KPK

Pengecualian terhadap Sanksi Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12C ayat (1) bahwa Sanksi dalam pasal 12B ayat (2) Nomor 20 Tahun 2001 t idak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 12C ayat (2) Nomor 20 Tahun 2001 bahwa Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

r

r


3. UU Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 13 Setiap orang yang memberikan

hadiah atau janji kepada pegawai neger i dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Gratifikasi dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap suap:

1. GRATIfIKASI YANG DIANGGAP SUAP G r a t i f i k a s i y a n g d i t e r i m a

o l e h p e g awa i n e g e r i a t a u penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya WAJIB DILAPORKAN KE KPK.

2. G R AT I f I K A S I YA N G TIDAK DIANGGAP SUAP

G rat i f i k a s i ya n g d i te r i m a o l e h p e g awa i n e g e r i a t a u penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan d a n t i d a k b e r t e n t a n g a n dengan tugasnya TIDAK WAJIB DILAPORKAN KE KPK.

Kategori GratifikasiGratifikasi yang tidak dianggap suap yang terk ait dengan kegiatan kedinasan meliputi peneriman dari:

Pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, worksop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis.

Pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, t r a n s p o r t a s i , a k o m o d a s i d a n p e m b i aya a n l a i n nya sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku sepanjang t idak terdapat pembiayaan ganda, t idak terdapat konflik kepentingan, atau melanggar ketentuan yang berlaku.

r

r


3. UU Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 13 Setiap orang yang memberikan

hadiah atau janji kepada pegawai neger i dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Gratifikasi dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap suap:

1. GRATIfIKASI YANG DIANGGAP SUAP G r a t i f i k a s i y a n g d i t e r i m a

o l e h p e g aw a i n e g e r i a t a u penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya WAJIB DILAPORKAN KE KPK.

2. G R AT I f I K A S I YA N G TIDAK DIANGGAP SUAP

G rat i f i k a s i ya n g d i te r i m a o l e h p e g aw a i n e g e r i a t a u penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan d a n t i d a k b e r t e n t a n g a n dengan tugasnya TIDAK WAJIB DILAPORKAN KE KPK.

Kategori GratifikasiGratifikasi yang tidak dianggap suap yang terk ait dengan kegiatan kedinasan meliputi peneriman dari:

Pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, worksop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis.

Pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, t r a n s p o r t a s i , a k o m o d a s i d a n p e m b i aya a n l a i n nya sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku sepanjang t idak terdapat pembiayaan ganda, t idak terdapat konflik kepentingan, atau melanggar ketentuan yang berlaku.

r

r


Contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi yaitu:

1. Pe m b e r i a n h a d i a h a t a u p a r c e l k e p a d a p e j a b a t /pegawai negeri pada saat hari rayakeagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.

2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat/pegawai negeri oleh rekanan kantor pejabat tersebut.

3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.

4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai neger i untuk pembel ian barang dari rekanan.

5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri.

6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.

7. Pemberian hadiah atau sovenir kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja.

8. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih kerena telah dibantu.


Tolak Gratifikasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 pasal 16 disebutkan bahwa:

Setiap pegawai negeri atau

penyelenggara negara yang

menerima gratifikasi wajib

melaporkan kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi.

J i k a a n d a s e b a g a i penyelenggara negara atau pegawai negeri menghadapi p e r s o a l a n p e m b e r i a n y a n g termasuk kategori gratifikasi maka langkah pertama yang bisa dilakukan sebaiknya adalah menolak langsung pemberian tersebut secara baik, sehingga t i d a k m e n i m b u l k a n r a s a

Terima dan Laporkan !atau

ketersinggungan dari pemberi. Namun jika keadaan memaksa

anda harus menerima pemberian tersebut misalnya jika terdapat keadaan anda tidak dapat menolak dan dikhawatirkan menimbulkan perselisihan maka sebaiknya p e m b e r i a n te r s e b u t s e g e ra dilaporkan ke KPK atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi.

Ciri Gratifikasi Yang Wajib Dilaporkan

Tujuannya untuk MEMPENGARUHI

Menimbulkan KONFLIK KEPENTINGAN

Umumnya diberikan secara RAHASIA

Umumnya nilainya TIDAK WAJAR


Tolak Gratifikasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 pasal 16 disebutkan bahwa:

Setiap pegawai negeri atau

penyelenggara negara yang

menerima gratifikasi wajib

melaporkan kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi.

J i k a a n d a s e b a g a i penyelenggara negara atau pegawai negeri menghadapi p e r s o a l a n p e m b e r i a n y a n g termasuk kategori gratifikasi maka langkah pertama yang bisa dilakukan sebaiknya adalah menolak langsung pemberian tersebut secara baik, sehingga t i d a k m e n i m b u l k a n r a s a

Terima dan Laporkan !atau

ketersinggungan dari pemberi. Namun jika keadaan memaksa

anda harus menerima pemberian tersebut misalnya jika terdapat keadaan anda tidak dapat menolak dan dikhawatirkan menimbulkan perselisihan maka sebaiknya p e m b e r i a n te r s e b u t s e g e ra dilaporkan ke KPK atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi.

Ciri Gratifikasi Yang Wajib Dilaporkan

Tujuannya untuk MEMPENGARUHI

Menimbulkan KONFLIK KEPENTINGAN

Umumnya diberikan secara RAHASIA

Umumnya nilainya TIDAK WAJAR


Berdasarkan Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor B-1341/01-13/03/2017 perihal pedoman dan batasan gratifikasi, terdapat bentuk penerimaan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan (pengecualian dan batasan), meliputi:

1. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar,sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;

Gratifikasi Yang Tidak Wajib Dilaporkan

2. hadiah (tanda kasih) d a l a m b e n t u k u a n g a t a u b a r a n g y a n g memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam s e t i a p a c a r a p a l i n g banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3. p e m b e r i a n t e r k a i t dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak pener ima g r a t i f i k a s i p a l i n g banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang.


Untuk pemberian terkait dengan musibah/bencana yang jumlahnya melebihi Rp1.000.000,00 dan tidak memiliki konflik kepentingan dapat ditetapkan menjadi milik penerima;

4. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau t i d a k b e r b e n t u k s e t a r a uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

5. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

6. hidangan atau sajian yang berlaku umum;

7. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;

8. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemil ik an saham pribadi yang berlaku umum;

9. manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan k e a n g g o t a a n k o p e r a s i pegawai negeri yang berlaku umum;

10. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seper t i rapat, seminar, workshop, konferensi, pelat ihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum. Penjelasan butir 10 ini termasuk bentuk-bentuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi ayng berbiaya rendah dan berlaku umum, antara lain: pin, kalender, mug, payung, kaos dan topi;

11. penerimaan hadiah atau t u n j a n g a n b a i k b e r u p a uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan o l e h Pe m e r i n t a h s e s u a i dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

12. Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi penerima gratifikasi.


Untuk pemberian terkait dengan musibah/bencana yang jumlahnya melebihi Rp1.000.000,00 dan tidak memiliki konflik kepentingan dapat ditetapkan menjadi milik penerima;

4. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau t i d a k b e r b e n t u k s e t a r a uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

5. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

6. hidangan atau sajian yang berlaku umum;

7. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;

8. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemil ik an saham pribadi yang berlaku umum;

9. manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan k e a n g g o t a a n k o p e r a s i pegawai negeri yang berlaku umum;

10. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seper t i rapat, seminar, workshop, konferensi, pelat ihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum. Penjelasan butir 10 ini termasuk bentuk-bentuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi ayng berbiaya rendah dan berlaku umum, antara lain: pin, kalender, mug, payung, kaos dan topi;

11. penerimaan hadiah atau t u n j a n g a n b a i k b e r u p a uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan o l e h Pe m e r i n t a h s e s u a i dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

12. Diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi penerima gratifikasi.


1. Pemberian Hadiah Dari Rekan Sejawat Sebagai Ucapan Terima Kasih.

Sebagai seorang pejabat di Kemenhub yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengurusan mutasi dan promosi pegawai Kemenhub, anda sering sekali menerima hadiah dari para rekan sejawat pegawai Kemenhub, setelah anda menyelesaik an semua urusan administrasi mutasi maupun promosi rekan tersebut. Hadiah yang anda terima biasanya berbentuk songket, mukena, kue-kue bahkan terkadang andapun menerima hasil pertanian seperti beras maupun jagung.

Pertanyaan:Apakah penerimaan hadiah

termasuk konsep gratifikasi yang dilarang?

Jawaban:Walaupun hadiah tersebut

tidaklah diminta dan tidak memiliki nilai yang tinggi, penerimaan hadiah seperti itu dapat menimbulkan suatu kondisi yang tidak seimbang dimana kemudian akan timbul suatu pendapat yang berlaku umum bahwa harus memberikan hadiah

kepada petugas yang melakukan pengurusan administrasi mutasi dan/atau promosi dan secara prinsip pemberian hadiah seperti tersebut tidak dapat dijustifikasikan karena anda memang sudah seharusnya melaksanakan pekerjaan tersebut.

Pertanyaan:Apa tindakan yang seharusnya

dilakukan dalam kondisi ini?

Jawaban:A n d a s e b a i k n ya m e n o l a k

pemberian seperti itu, karena akan menganggu citra kredibilitas dan integritas anda sebagai seorang pejabat Kemenhub. Apabila hadiah tersebut sulit untuk ditolak atau terlanjur anda terima semisal karena anda tidak berada di tempat saat hadiah tersebut diberikan,segera laporkan penerimaan hadiah tersebut kepada UPG Kemenhub.

2. Menerima undangan Golf.

K arena anda merupak an pelanggan setia dari salah satu operator telekomunikasi, maka anda mendapatkan undangan untuk mengikuti pertandinagn golf yang diselenggarakan oleh operator telekomunikasi tersebut

Contoh Menerima Gratifikasi


operator telekomunikasi tersebut d a l a m r a n g k a u l a n g t a h u n perusahaan tersebut. Apakah anda dapat menghadiri undangan golf tersebut?

Pertanyaan:A p a k a h u n d a n g a n g o l f

t e r s e b u t t e r m a s u k k o n s e p gratifikasi yang dilarang?

Jawaban:TidakUndangan:U n d a n g a n t e r s e b u t a n d a

dapatkan karena kapasitas anda pribadi, bukan karena jabatan anda dan undangan tersebut diberikan oleh perusahaan tersebut berdasarkan kriteria yang jelas dan tidak terdapat perbedaan perlakuan atas undangan tersebut kepada seluruh pelanggan setianya.

Pertanyaan:Apakah ada hal-hal lain yang

harus diperhatikan sehubungan d e n g a n u n d a n g a n u n t u k pertandingan golf?

Jawaban:Terdapat banyak sekali varian

dari undangan untuk mengikuti

pertandingan golf, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Apabila undangan tersebut datang dari rekanan, baik rekanan yang akan melakukan pekerjaan, tengah melakukan pekerjaan m a u p u n ya n g te l a h s e l e s a i melakukan pekerjaan, hal tersebut termasuk kepada gratifikasi ilegal, terlebih apabila undangan tersebut ditujukan kepada pribadi;

2. Apabila undangan tersebut datang dari mitra kerja Kemenhub, seperti perusahaan penerbangan, perusahaan telekomunikasi dan terkait dengan acara korporat perusahaan tersebut (seperti ulang tahun perusahaan, peresmian produk baru, penarikan undian, dsb) dan d i tu juk an k epada Kemenhub (bukan kepada pribadi) undangan tersebut masih dapat diterima.

3. Apabila undangan tersebut datang dari alumni sekolah tempat anda dulu menuntut ilmu dan terkait dengan acara yang tengah diselenggarakan (reuni, dies natalis, dsb) hal tersebut dapat diterima karena tidak menyangkut jabatan anda.


operator telekomunikasi tersebut d a l a m r a n g k a u l a n g t a h u n perusahaan tersebut. Apakah anda dapat menghadiri undangan golf tersebut?

Pertanyaan:A p a k a h u n d a n g a n g o l f

t e r s e b u t t e r m a s u k k o n s e p gratifikasi yang dilarang?

Jawaban:TidakUndangan:U n d a n g a n t e r s e b u t a n d a

dapatkan karena kapasitas anda pribadi, bukan karena jabatan anda dan undangan tersebut diberikan oleh perusahaan tersebut berdasarkan kriteria yang jelas dan tidak terdapat perbedaan perlakuan atas undangan tersebut kepada seluruh pelanggan setianya.

Pertanyaan:Apakah ada hal-hal lain yang

harus diperhatikan sehubungan d e n g a n u n d a n g a n u n t u k pertandingan golf?

Jawaban:Terdapat banyak sekali varian

dari undangan untuk mengikuti

pertandingan golf, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

1. Apabila undangan tersebut datang dari rekanan, baik rekanan yang akan melakukan pekerjaan, tengah melakukan pekerjaan m a u p u n ya n g te l a h s e l e s a i melakukan pekerjaan, hal tersebut termasuk kepada gratifikasi ilegal, terlebih apabila undangan tersebut ditujukan kepada pribadi;

2. Apabila undangan tersebut datang dari mitra kerja Kemenhub, seperti perusahaan penerbangan, perusahaan telekomunikasi dan terkait dengan acara korporat perusahaan tersebut (seperti ulang tahun perusahaan, peresmian produk baru, penarikan undian, d sb ) d an d i tu juk an k epada Kemenhub (bukan kepada pribadi) undangan tersebut masih dapat diterima.

3. Apabila undangan tersebut datang dari alumni sekolah tempat anda dulu menuntut ilmu dan terkait dengan acara yang tengah diselenggarakan (reuni, dies natalis, dsb) hal tersebut dapat diterima karena tidak menyangkut jabatan anda.


Ag a m a s e b a g a i d a s a r dari segala kepercayaan d a n k e nya k i n a n t i a p individu. dalam semua

ajaran agama, mengarahkan para penganutnya untuk hidup jujur, lurus dan benar. Memberikan atau menerima sesuatu yang bukan hak miliknya termasuk kategori perilaku mencuri yang diharamkan agama dan tindakan pendosa. Namun pada kenyataannya praktik korupsi sudah menjaadi kebiasaan yang dilakukan orang-orang beragama.

Pandangan beberapa agama terhadap larangan penerimaan gratifikasi:

Agama Islam“Pemberian hadiah dalam

kaitan jabatan/pelaksanaan tugas secara tegas dilarang sebagaimana d i s e b u t k a n d a l a m h a d i s t diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa “hadiah untuk pejabat (penguasa) adalah kecurangan”. Dikatakan sebagai k ecurangan k arena hadiah itu dapat menghilangkan pendengaran, menutup hati, dan penglihatan sebagaimana sabda Rasulallah saw dan disampaikan kepada Usamah Bin Malik.”

Uang ter ima k as ih yang diberikan saat pelaksanaan tugas juga merupakan suatu hal yang dialarang:

“ . . . . s e s u n g g u h n y a a k u mengangkat seseorang dari kamu untuk sesuatu tugas yang Allah kuasakan kepadaku, lalu orang itu datang mengatakan, ini hartamu dan ini hadiah yang diberikan kepadaku. mengapa dia tidak duduk saja di rumah bapak dan ibunya sampai datang hadiah untuknya. Demi Allah janganlah seseorang dari kamu menggambil sesuatu yang buk an hak nya kecuali kelak bertemu dengan Allah dengan membawa harta yang diambilnya itu...”(HR.Bukhari, Muslim)

Dijelaskan dalam QS.Al Baqarah : 188; ” Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda dari orang lain itu dengan (jalan berbuat ) dosa, padahal kamu mengetahui.”

“ D a r i A b u H u m a i d a s -

Pandangan Agama Terhadap Larangan Penerimaan GRATIFIKASI


Sa’idi ra berkata: “Nabi SAW m e m p e r k e r j a k a n s e o r a n g laki-laki dari suku al-Azdi yang bernama Ibnu Lutbiah sebagai pemungut zakat. Ketika datang dari tugasnya, dia berkata: “Ini untuk kalian sebagai zakat dan ini dihadiahkan untukku”. Beliau bersabda: ” Cobalah dia duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya, dan menunggu apakah akan ada yang memberikan kepadanya hadiah? Dan demi Dzat yag jiwaku di tangan-Nya, tidak seorangpun yang mengambil sesuatu dari zakat ini, kecuali dia akan datang pada hari qiyamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh atau kambing yang mengembik”. Kemudian beliau mengangkat tangan-nya, sehingga terlihat oleh kami ketiak beliau yang putih dan (berkata,): “Ya Allah bukan kah aku sudah sampaikan, bukankah aku sudah sampaikan”, sebanyak tiga kali”

Agama kristianiAmsal 17:8 “ hadiah suapan

adalah seperti mestika dimata yang memberinya, kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung” Dan “ Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar.” (Amsal 18:16).

“Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang

bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat kita mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar (ulangan 16:19).”

“Suap dapat memutarbalikkan perkara orang benar dan keadilan (keluaran 23:28).”

Agama HinduManusmrti (IV.17) : “sesorang

yang tidak menjalankan dharma dan memperoleh kekayaan dengan kecurangan yang selalu merugikan dan menyakiti pihak lain, maka mereka tidak akan bahagia didunia ini.”

Sarasamuscaya (1.11) “ itulah sebabnya AKU tak henti-henyinya berseru memperingatkan bahwa dalam mencari harta kekayaan (dan) kesenangan (kama) haruslah selalu berlandaskan pada dharma (kebenaran, kejujuran)”.

Manawadharmasastra (III.99) : “dengan berkata bohong dan membuat laporan palsu untuk memperoleh harta, kekayaan, serta melakukan perbuatan yang tidak terpuji, merupakan dosa yang amat besar, oleh karena itu hati-hatilah dengan keterangan palsu tentang harta”.

Sarasamuscaya (266) : “uang yang diperoleh dengan jalan kotor, uang yang diperoleh dengan jalan melanggar hukum, ataupun uang diberikan musuh (orang lain); uang yang demikian hanya jangan


Sa’idi ra berkata: “Nabi SAW m e m p e r k e r j a k a n s e o r a n g laki-laki dari suku al-Azdi yang bernama Ibnu Lutbiah sebagai pemungut zakat. Ketika datang dari tugasnya, dia berkata: “Ini untuk kalian sebagai zakat dan ini dihadiahkan untukku”. Beliau bersabda: ” Cobalah dia duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya, dan menunggu apakah akan ada yang memberikan kepadanya hadiah? Dan demi Dzat yag jiwaku di tangan-Nya, tidak seorangpun yang mengambil sesuatu dari zakat ini, kecuali dia akan datang pada hari qiyamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh atau kambing yang mengembik”. Kemudian beliau mengangkat tangan-nya, sehingga terlihat oleh kami ketiak beliau yang putih dan (berkata,): “Ya Allah bukan kah aku sudah sampaikan, bukankah aku sudah sampaikan”, sebanyak tiga kali”

Agama kristianiAmsal 17:8 “ hadiah suapan

adalah seperti mestika dimata yang memberinya, kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung” Dan “ Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar.” (Amsal 18:16).

“Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang

bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat kita mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar (ulangan 16:19).”

“Suap dapat memutarbalikkan perkara orang benar dan keadilan (keluaran 23:28).”

Agama HinduManusmrti (IV.17) : “sesorang

yang tidak menjalankan dharma dan memperoleh kekayaan dengan kecurangan yang selalu merugikan dan menyakiti pihak lain, maka mereka tidak akan bahagia didunia ini.”

Sarasamuscaya (1.11) “ itulah sebabnya AKU tak henti-henyinya berseru memperingatkan bahwa dalam mencari harta kekayaan (dan) kesenangan (kama) haruslah selalu berlandaskan pada dharma (kebenaran, kejujuran)”.

Manawadharmasastra (III.99) : “dengan berkata bohong dan membuat laporan palsu untuk memperoleh harta, kekayaan, serta melakukan perbuatan yang tidak terpuji, merupakan dosa yang amat besar, oleh karena itu hati-hatilah dengan keterangan palsu tentang harta”.

Sarasamuscaya (266) : “uang yang diperoleh dengan jalan kotor, uang yang diperoleh dengan jalan melanggar hukum, ataupun uang diberikan musuh (orang lain); uang yang demikian hanya jangan


Mari MemahamiWhistle Blowing System (WBS)

LAPORKAN DUGAAN PENYIMPANGAN YANG

ANDA KETAHUIhttp://simadu.dephub.go.id


Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan clean government dan good governance, reformasi birokrasi telah diterapkan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal ini didorong oleh adanya stigma m e n g e n a i k u r a n g b a i k n y a k inerja pegawai pemerintah dari masyarakat. Ini lah yang mendorong diciptakannya suatu sarana untuk meminimalisasi dan menghilangkan praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

P e n g a t u r a n m e n g e n a i whistle blowing di Kementerian P e r h u b u n g a n m e r u p a k a n p e r w u j u d a n p e m b a n g u n a n nilai integritas di lingkungan K e m e n t e r i a n Pe r h u b u n g a n . D engan adanya mek anisme yang baik dalam penanganan whistleblowing diharapkan akan meningkatkan integritas para pegawai/pejabat Kementerian Perhubunngan. Penanganan w h i s t l e b l o w i n g y a n g b a i k diharapkan akan menumbuhkan k e s a d a ra n b a h wa p e g awa i /pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan harus terus menjaga integritasnya, karena akan ada “para peniup peluit” (whistle blowers)

yang ak an mengungk apk an penyimpangan integritas mereka dalam menjalankan tugas dan akan berakibat pada penjatuhan sanksi hukuman tanpa pandang bulu.

Whistle Blowing System (WBS) dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementerian Perhubungan dan mengajak se luruh Aparatur Kemenhub untuk mengubah b u d a y a p e r m i s i f m e n j a d i budaya korektif yang berarti tidak akan pernah mentolerir adanya pelanggaran dengan cara melaporkannya ke saluran pengaduan yang telah disediakan sesuai ketentuan, sehingga tercipta sebuah sistem yang mewajibkan individu-individu untuk saling peduli, saling koreksi dan saling mengingatkan demi kemajuan institusi Kementerian Perhubungan.

Pemahaman mengenai Whistle blowing system dapat mencegah dan mengurangi pelanggaran y a n g t e r j a d i , m e m b e n t u k budaya baru yang korektif, serta meningkatkan kepatuhan Aparatur yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung terwujudnya Kementerian Perhubungan yang baik dan bersih.


Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan clean government dan good governance, reformasi birokrasi telah diterapkan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Hal ini didorong oleh adanya stigma m e n g e n a i k u r a n g b a i k n y a k inerja pegawai pemerintah dari masyarakat. Ini lah yang mendorong diciptakannya suatu sarana untuk meminimalisasi dan menghilangkan praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

P e n g a t u r a n m e n g e n a i whistle blowing di Kementerian P e r h u b u n g a n m e r u p a k a n p e r w u j u d a n p e m b a n g u n a n nilai integritas di lingkungan K e m e n t e r i a n Pe r h u b u n g a n . D engan adanya mek anisme yang baik dalam penanganan whistleblowing diharapkan akan meningkatkan integritas para pegawai/pejabat Kementerian Perhubunngan. Penanganan w h i s t l e b l o w i n g y a n g b a i k diharapkan akan menumbuhkan k e s a d a ra n b a h wa p e g awa i /pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan harus terus menjaga integritasnya, karena akan ada “para peniup peluit” (whistle blowers)

yang ak an mengungk apk an penyimpangan integritas mereka dalam menjalankan tugas dan akan berakibat pada penjatuhan sanksi hukuman tanpa pandang bulu.

Whistle Blowing System (WBS) dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementerian Perhubungan dan m engajak se luruh Aparatur Kemenhub untuk mengubah b u d a y a p e r m i s i f m e n j a d i budaya korektif yang berarti tidak akan pernah mentolerir adanya pelanggaran dengan cara melaporkannya ke saluran pengaduan yang telah disediakan sesuai ketentuan, sehingga tercipta sebuah sistem yang mewajibkan individu-individu untuk saling peduli, saling koreksi dan saling mengingatkan demi kemajuan institusi Kementerian Perhubungan.

Pemahaman mengenai Whistle blowing system dapat mencegah dan mengurangi pelanggaran y a n g t e r j a d i , m e m b e n t u k budaya baru yang korektif, serta meningkatkan kepatuhan Aparatur yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung terwujudnya Kementerian Perhubungan yang baik dan bersih.


Dasar Hukum

Kriteria Pelaporan

UU NO. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

UU NO. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah

PeraturanMenteri PerhubunganNomor PM 53 TAHUN 2014 tentang Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran (Whistleblower) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Informasi yang diberikan akan ditindaklanjuti

dengan mudah jika memenuhi unsur 4W 1HWhat :Penyimpangan apa yang terjadi

Where:Di mana penyimpangan tersebut dilakukan

When :Kapan penyimpangan tersebut terjadi

Who:Siapa yang melakukan atau terlibat dalam penyimpangan tersebut

How :B a g a i m a n a p e ny i m p a n g a n te r s e b u t d i l a k u k a n (modus,cara,dsb)


Whistle BlowerSeseorang yang melaporkan perbuatan

berindikasi tindak pidana/pelanggaran yang terjadi dalam organisasi tempatnya dan memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana tersebut.

Whistle Blowing System (WBS)Adalah sistem untuk memproses

pengaduandan pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggarperundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

SIMADU“S istem M anajemen Pengaduan

(SIMADU)” adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Perhubungan bagi whistle blower yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.


Dasar Hukum

Kriteria Pelaporan

UU NO. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

UU NO. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah

PeraturanMenteri PerhubunganNomor PM 53 TAHUN 2014 tentang Penanganan dan Tindak Lanjut Pengaduan Pelanggaran (Whistleblower) di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Informasi yang diberikan akan ditindaklanjuti

dengan mudah jika memenuhi unsur 4W 1HWhat :Penyimpangan apa yang terjadi

Where:Di mana penyimpangan tersebut dilakukan

When :Kapan penyimpangan tersebut terjadi

Who:Siapa yang melakukan atau terlibat dalam penyimpangan tersebut

How :B a g a i m a n a p e ny i m p a n g a n te r s e b u t d i l a k u k a n (modus,cara,dsb)


Prinsip WBS

Ilustrasi WBS

- Melibatkan pihak internal dan eksternal sebagai pelapor- WBS dilaksanakan dengan efektif, transparan dan bertanggung jawab- Pelapor dirahasiakan dan dilindungi- Ada tindak lanjut dan feedback terhadap laporan yang

disampaikan- Perlu komitmen semua pihak untuk menangani penyimpangan atau

dugaan tindak pidana korupsi- Jalur pelaporan bebas dan rahasia- Dikelola oleh unit yang independen- Perlu pemantauan dan tindak lanjut- Perlu reviu dan sosialisasi berkelanjutan

TPPW bertugas menerima, mengelola, dan menganalisa pengaduan, serta mengkoordinasikan dan memantau pemeriksaan pengaduan dengan unit kerja terkait.

TPPW wajib merahasiakan identitas Pengadu dan apabila melanggar dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TPPW : Tim Penerima Pengaduan Whistle blower


Whistle blower akan diberikan perlindungan berupa

Perlindungan Whistle blower

- Menjaga kerahasiaan identitas whistleblower

- Memberikan bantuan hukum jika diperlukan

- Meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang

- Perlindungan terhadap hak-hak kepegawaian yang bersangkutan

Masuk aplikasi SIMADU menggunakan browser melalui alamathttps://simadu.dephub.go.id/

klik login


Whistle blower akan diberikan perlindungan berupa

Perlindungan Whistle blower

- Menjaga kerahasiaan identitas whistleblower

- Memberikan bantuan hukum jika diperlukan

- Meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang

- Perlindungan terhadap hak-hak kepegawaian yang bersangkutan

Masuk aplikasi SIMADU menggunakan browser melalui alamathttps://simadu.dephub.go.id/

klik login



Saat register berhasil, anda akan masuk ke dalam jendela berikut, kemudian klik Pengaduan


24 l Sosialisasi Anti Gratifikasi l ITJEN KEMENHUB 25 l Sosialisasi Anti Gratifikasi l ITJEN KEMENHUB


Untuk melihat video tutorial aplikasi SIMADU, silahkan kunjungi tautan berikut ini:

https://goo.gl/98ck9hdan https://goo.gl/HtjX8j

atau dapat pula melakukan scan/pemindaian pada QR Code di bawah ini

Setelah muncul jendela notifikasi, anda dapat mencatat atau mencetak nomor register tersebut untuk keperluan pemantauan atas pengaduan yang telah anda sampaikan.


Pengertian Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah situasi dimana t e r d a p a t k o n f l i k kepentingan seseorang

yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun t i d a k s e n g a j a ) u n t u k kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian.

Beberapa bentuk benturan kepentingan antara lain dapat dikenali sebagaiberikut :

a. m e n e r i m a g r a t i f i k a s i at a u p e m b e r i a a n d a n p e n e r i m a a n h a d i a h a t a s suatukeputusanjabatannya;

b. menggunakan Barang Milik

Negara dan/atau jabatannya untuk kepentingan pribadi/golongan;

c. menggunak an informasi r a h a s i a j a b a t a n u n t u k kepentingan pribadi/golongan;

d. Memberik an aksesk husus kepada pihaktertentu tanpa m e n g i k u t i p ro s e d u r ya n g seharusnya;

e. Dalam proses pengawasan dan pembinaan tidak mengikuti p r o s e d u r k a r e n a a d a ny a pengaruhdan/atau harapan dari pihakyang diawasi;

f. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;

g. Bekerja di luar pekerjaan pokoknya secara melawan hukum;

h. Memberikan informasi lebih dari yang ditentukan,keistimewaan maupun peluang dengan cara melawan hukum bagicalon penyedia barang / jasa.

i. Memberikaninformasi lebih dari yang ditentukan, keistimewaan maupun peluang dengan cara melawan hukum bagi calon penyedia barang/jasa.

Jenis Benturan KepentinganJenis Benturan Kepentingan antara lain :

a . k e b i j a k a n d a r i p e g a w a i y a n g b e r p i h a k a k i b a t pengaruh,hubungandekat, ketergantungan dan/atau pemberian gratifikasi;

b. Pemberian iz in dan/atau persetujuan dari pegawai yang diskriminatif;

Memahami Benturan Kepentingan


c . P e n g a n g k a t a n p e g a w a i b e r d a s a r k a n h u b u n g a n dekat/balasjasa/rekomendasi pengaruh dari pegawai lainnya.

d. Pemilihan rekanan kerja oleh pegawai berdasarkan kepu tusan yang tidak profesional;

e. Melakuk an komersia l isas i pelayanan publik;

f. Menggunakan BarangMilik Negara dan/atau informasi rahasiauntukkepentingan pribadi/ golongan tertentu;

g. Melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standardan prosedur yang telah ditetapkan karena adanya pengaruh dan/atau harapan dari pihak yang diawasi;

h. Melakuk an penilaian atas pengaruh pihak lain dan/atau tidak sesuai norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan;

i. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;

j. Pengangkatan/mutasi/promosi yang t idak adi l dan/atau berindikasi adanya pengaruh dan/atau kepentingan pihak tertentu.

Sumber Benturan Kepentingan

Berbagai hal bisa menjadi sumber benturan kepentingan antara lain:

a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuanataumelampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan;

b. Perangkapan jabatan, yaitu pegawai mendudukidua atau lebih jabatan publik sehingga t idak bisa menjalank an jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel selain yang telah diatur dalam PeraturanPerundang-undangan;

c. Hubungan af i l ias i , ya i tu hubungan yang dimi l ik i olehpegawai dengan pihak t e r t e n t u b a i k k a r e n a hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan p e r t e m a n a n y a n g d a p a t mempengaruhikeputusannya;

d. Gratifikasi, yaitu pemberian d a l a m a r t i l u a s m e l i p u t i pember ian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas


c . P e n g a n g k a t a n p e g a w a i b e r d a s a r k a n h u b u n g a n dekat/balasjasa/rekomendasi pengaruh dari pegawai lainnya.

d. Pemilihan rekanan kerja oleh pegawai berdasarkan kepu tusan yang tidak profesional;

e. Melakuk an komersia l isas i pelayanan publik;

f. Menggunakan BarangMilik Negara dan/atau informasi rahasiauntukkepentingan pribadi/ golongan tertentu;

g. Melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standardan prosedur yang telah ditetapkan karena adanya pengaruh dan/atau harapan dari pihak yang diawasi;

h. Melakuk an penilaian atas pengaruh pihak lain dan/atau tidak sesuai norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan;

i. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;

j. Pengangkatan/mutasi/promosi yang t idak adi l dan/atau berindikasi adanya pengaruh dan/atau kepentingan pihak tertentu.

Sumber Benturan Kepentingan

Berbagai hal bisa menjadi sumber benturan kepentingan antara lain:

a. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuanataumelampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan;

b. Perangkapan jabatan, yaitu pegawai mendudukidua atau lebih jabatan publik sehingga t idak bisa menjalank an jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel selain yang telah diatur dalam PeraturanPerundang-undangan;

c. Hubungan af i l ias i , ya i tu hubungan yang dimi l ik i olehpegawai dengan pihak t e r t e n t u b a i k k a r e n a hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan p e r t e m a n a n y a n g d a p a t mempengaruhikeputusannya;

d. Gratifikasi, yaitu pemberian d a l a m a r t i l u a s m e l i p u t i pember ian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas


penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;

e. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada;

f. Kepentingan pribadi, yaitu keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

Pencegahan

M e n g e n a i p e n a n g a n a n benturan kepentingan, terdapat beberapa prinsip dasar:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan diwajibkan:

a. Mendasarkan pada peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n , k e b i j a k a n d a n s t a n d a r d operating procedure (SOP) yang berlaku;

b . M e n d a s a r k a n p a d a profesionalitas, integritas, objektivitas, independensi, tranparansi dan tanggungjawab;

c. Tidak memasukan unsur kepentingan pribadi atau golongan;

d. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi;

e. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.

2. Setiap pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tindakan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan.

3. S e t i a p t e r j a d i b e n t u r a n kepentingan, maka pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan diwajibkan:

a. Mengungkapkan kejadian a t a u k e a d a a n b e n t u r a n kepentingan yang dialami dan/atau diketahui kepada pemberi tugas dan/atau atasan langsung dan/atau Kepala Unit Kerja;

b. Tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang terkait;

c. Mengundurkan diri dari penugasan terkait.

4. Pimpinan Unit Kerja dan atasan langsung harus mengendalikan dan menangani benturan kepentingan secara memadai.


Keberhsilan

Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan tentu tidak mudah untuk diwujudkan, untuk itu diperlukan:

1. Komitmen dan keteladanan d a r i s e l u r u h p e g a w a i d a l a m m e n g g u n a k a n kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan i n t e g r i t a s , k e p e n t i n g a n lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai dan beberapa faktor lainnya.

2. P e r h a t i a n k h u s u s a t a s h a l - h a l t e r t e n t u y a n g dianggapberesiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:

a. Hubungan afiliasi;

b. Gratifikasi;

c. Pekerjaan tambahan atau

sampingan;

d. Informasi orang dalam;

e. Kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa;

f. Tuntutan keluarga dan/atau komunitas;

g. Kedudukandiorganisasilain;

h. Intervensi pada jabatan sebelumnya;

i. Perangkapan jabatan.

3. Harus memperhatikan, menghindari dan memproteksi diri dari potensi terjadinya b e n t u r a n k e p e n t i n g a n , dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri dari situasi yang berpotensi terjadi benturan kepentingan.

4. Pemantauan dan evaluasi; dan

5. Sanksi.


Keberhsilan

Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan tentu tidak mudah untuk diwujudkan, untuk itu diperlukan:

1. Komitmen dan keteladanan d a r i s e l u r u h p e g a w a i d a l a m m e n g g u n a k a n kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan i n t e g r i t a s , k e p e n t i n g a n lembaga, kepentingan publik, kepentingan pegawai dan beberapa faktor lainnya.

2. P e r h a t i a n k h u s u s a t a s h a l - h a l t e r t e n t u y a n g dianggapberesiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi benturan kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut antara lain adalah:

a. Hubungan afiliasi;

b. Gratifikasi;

c. Pekerjaan tambahan atau

sampingan;

d. Informasi orang dalam;

e. Kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa;

f. Tuntutan keluarga dan/atau komunitas;

g. Kedudukandiorganisasilain;

h. Intervensi pada jabatan sebelumnya;

i. Perangkapan jabatan.

3. Harus memperhatikan, menghindari dan memproteksi diri dari potensi terjadinya b e n t u r a n k e p e n t i n g a n , dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri dari situasi yang berpotensi terjadi benturan kepentingan.

4. Pemantauan dan evaluasi; dan

5. Sanksi.


Wujudkan Aksesibilitas dan Konektivitas Transportasi Nasional

TANPA KORUPSI

LAPORKAN dan PANTAUSegala Penyimpangan Yang

Anda Ketahui

“Biasakan Yang Benar BUKAN

Membenarkan Yang Biasa”(Wahju S. Utomo / Inspektur Jenderal Kemenhub)

Corruptionisauthority plusmonopoly minustransparency


Documents

Sosialisasi Anti Gratifikasiupg.dephub.go.id/docs/Buku Saku Pengendalian Gratifikasi... · 2020. 8. 11. · Negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang,