Upload
phillip-che
View
356
Download
11
Embed Size (px)
Citation preview
Pendaftaran Objek Pajak Baru
Nomor SOPPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMITanggal PembuatanDPPKADTanggal RevisiBidang PBB dan BPHTBTanggal PengesahanDisahkan OlehKepala DPPKADNama SOPPendaftaran Objek Pajak Baru
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara1.Pendidikan Minimal SLTA2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2.Memahami Struktur Organisasi3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara3.Memahami Konsep Dasar Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan4.Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
10.Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukabumi
Halaman 1
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. PPAT/ PPATS1.Komputer dengan Sistem Pembaca NJOP2. Pengelola PBB tingkat Kecamatan2.Buku Register Masuk dan Register Keluar3. Pengelola PBB tingkat Desa3.Formulir Berita Acara Penelitian Lapangan4.Formulir Laporan Hasil Penelitian Lapangan5.Lampiran Hasil Penelitian Lapangan6.SPOP dan LSPOP7.Denah Lokasi dan Dokumentasi Penelitian8.ATK9.Kendaraan Dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Halaman 2
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.Masyarakat / Badan / Instansi yang melakukan proses pendaftaran objek pajak baru mengajukan permohonan
2.Petugas memberikan formulir pendaftaran Objek Pajak baru berupa SPOP ( Surat Pemberitahuan Objek Pajak ) untuk pendaftaran tanah/bumi, dan LSPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak) untuk bangunan
3.SPOP yang telah diisi sendiri oleh wajib pajak diserahkan kembali kepada petugas peneliti beserta kelengkapan administrasi pendukung sesuai dengan peraturan yang berlaku,
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
4.SPOP yang sudah diisi beserta persyaratan pendukung sudah lengkap kemudian diinput kedalam buku register
5.Berdasarkan hasil penelitian kebenaran / kelengkapan administrasi oleh petugas peneliti diserahkan kepada kasi Pendataan dan Penetapan bidang PBB dan BPHTB, dilakukan penelitian ulang dan kemudian memparaf untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB
6.Berdasarkan hasil penelitian SPOP dan LSPOP yang dinyatakan benar/lengkap, kemudian Kabid PBB dan BPHTB mendisposisi kepada Kasi Pendataan dan Penetapan Bidang PBB dan BPHTB untuk diproses penerbitan SPPT melalui Operator Console. apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan data, maka Kabid memerintahkan kepada petugas peneliti lapangan untuk melakukan penelitian di lapangan atau diserahkan kembali ke wajib pajak untuk dilakukan pembetulan
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
7.SPOP dan LSPOP yang sudah benar berdasarkan hasil verifikasi lapangan kemudian diserahkan kembali kepada kasi Pendataan dan Penetapan, untuk selanjutnya diserahkan kepada Operator Console agar diproses pencetakan SPPT (surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)SPPT
Mutasi OPNomor SOPPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMITanggal PembuatanDPPKADTanggal RevisiBidang PBB dan BPHTBTanggal PengesahanDisahkan OlehKepala DPPKADNama SOPMutasi Objek dan Subjek Pajak
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara1.Pendidikan Minimal SLTA2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2.Memahami Struktur Organisasi3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara3.Memahami Konsep Dasar Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan4.Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
10.Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukabumi
Halaman 1 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. PPAT/ PPATS1.Komputer dengan Sistem Pembaca NJOP2. Pengelola PBB tingkat Kecamatan2.Buku Register Masuk dan Register Keluar3. Pengelola PBB tingkat Desa3.Formulir Berita Acara Penelitian Lapangan4.Formulir Laporan Hasil Penelitian Lapangan5.Lampiran Hasil Penelitian Lapangan6.SPOP dan LSPOP7.Denah Lokasi dan Dokumentasi Penelitian8.ATK9.Kendaraan Dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Halaman 2NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.Wajib Pajak mengajukan permohonan atas peralihan/ mutasi Subjek Pajak (balik nama SPPT) ke Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
2.Petugas peneliti kelengkapan administrasi memeriksa berkas pengajuan mutasi dari Wajib Pajak. Apabila berkas kurang lengkap maka dikembalikan kepada WP yang bersangkutan untuk dilengkapi. Apabila berkas sudah dinyatakan lengkap, kemudian diserahkan kepada Kasi Pendataan dan Penetapan
3.Kasi Pendataan dan penetapan memerintahkan OC untuk meneliti pengajuan mutasi SPPT dimaksud pada basis data, apabila sudah benar kemudian OC mencetak SPPT baru sesuai dengan pengajuan WP
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
4.SPPT yang sudah dicetak kemudian diserahkan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk mendapat persetujuan/ paraf sebelum SPPT tersebut diserahkan kepada Kepala DPPKAD untuk ditandatangani
5.SPPT yang sudah ditandatangani oleh Kepala DPPKAD kemudian diserahkan kembali kepada petugas pelayanan untuk selanjutnya diberikan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan
Validasi BPHTBNomor SOPPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMITanggal PembuatanDPPKADTanggal RevisiBidang PBB dan BPHTBTanggal PengesahanDisahkan OlehKepala DPPKADNama SOPValidasi BPHTB
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara1.Pendidikan Minimal SLTA2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2.Memahami Struktur Organisasi3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara3.Memahami Konsep Dasar Pengelolaan BPHTB4.Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Halaman 1 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1.Komputer dengan Sistem Pembaca NJOP2.Buku Register Masuk dan Register Keluar3.SSPD4.Kelengkapan berkas SSPD5.Formulir Berita Acara Penelitian Lapangan6.Formulir Laporan Hasil Penelitian Lapangan7.Lampiran Hasil Penelitian Lapangan8.SPOP dan LSPOP9.Denah Lokasi dan Dokumentasi Penelitian10.ATK11.Kendaraan Dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Halaman 2NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.Masyarakat / Badan / Instansi yang melakukan proses peralihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan mengajukan validasi atas Surat Setoran Pajak Daerah ( SSPD )
2.Petugas memberikan formulir SSPD BPHTB untuk diisi wajib pajak dengan menghitung sendiri atas pajak yang harus dibayar berdasarkan objek yang diajukan dalam proses peralihan hak atas tanah dan/ atau bangunan
3.SSPD yang telah diisi sendiri oleh wajib pajak diserahkan kembali kepada petugas peneliti beserta kelengkapan administrasi pendukung sesuai dengan peraturan yang berlaku,untuk dilakukan penelitian terhadap kebenaran maupun kelengkapan lampirannya
Halaman 3NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
4.SSPD yang sudah diteliti dan dinyatakan lengkap dan benar kemudian diberi nomor register pelayanan validasi BPHTB
5.Berdasarkan hasil penelitian kebenaran / kelengkapan administrasi oleh petugas peneliti diserahkan kepada kasi Pendataan dan Penetapan bidang PBB dan BPHTB, dilakukan penelitian ulang dan diteruskan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB
6.Berdasarkan hasil penelitian SSPD yang dinyatakan benar dapat ditandatangani oleh Kabid PBB dan BPHTB, Kasi Pendataan dan Penetapan Bidang PBB dan BPHTB atau oleh petugas peneliti. Apabila data yang disampaikan ternyata terdapat perbedaan antara isian SSPD dengan dokumen pendukung dan atau terdapat indikasi adanya penyimpangan data, maka Kabid memerintahkan kepada petugas peneliti lapangan untuk melakukan penelitian di lapangan atau diserahkan kembali ke wajib pajak untuk dilakukan pembetulan
Halaman 4NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
7.SSPD yang sudah di tandatangani kemudian diregister keluar. Lembar no 1 dan 5 diberikan kepada wajib pajak. Lembar ke 3 dan lampiran digunakan sebagai dokumen pelayananBuku register keluar5 menitSSPD yang telah divalidasi
Halaman 5
SK NJOPNomor SOPPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMITanggal PembuatanDPPKADTanggal RevisiBidang PBB dan BPHTBTanggal PengesahanDisahkan OlehKepala DPPKADNama SOPSK NJOP
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara1.Pendidikan Minimal SLTA2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2.Memahami Struktur Organisasi3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara3.Memahami Konsep Dasar Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan4.Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
10.Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukabumi
Halaman 1 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. PPAT/ PPATS1.Komputer dengan Sistem Pembaca NJOP2. Pengelola PBB tingkat Kecamatan2.Buku Register Masuk dan Register Keluar3. Pengelola PBB tingkat Desa3.Formulir Berita Acara Penelitian Lapangan4.Formulir Laporan Hasil Penelitian Lapangan5.Lampiran Hasil Penelitian Lapangan6.SPOP dan LSPOP7.Denah Lokasi dan Dokumentasi Penelitian8.ATK9.Kendaraan Dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Halaman 2NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.Wajib Pajak mengajukan permohonan atas Surat Keterangan NJOP ke Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset3 menitSurat permohonan Validasi SSPD BPHTB
2.Petugas Loket Pelayananan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan meneruskan permohonan kepada kepala Seksi Pendataan dan Penetapan-Formulir SSPD5 menitFormulir SSPD yang sudah diisi
3.Kasi Pendataan dan Penetapan mendisposisi permohonan dari WP kepada Operator Console untuk diteliti pada basis data. Apabila sudah sesuai maka OC mencetak SK NJOP dimaksud-Bukti Kepemilikan tanah berupa Sertifikat atau Akta Jual Beli (AJB)5 menitRancangan Perda dan Perbub
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
4.Setelah SK NJOP dicetak, kemudian OC menyerahkan kembali kepada Kasi Pendataan dan Penetapan untuk mendapatkan paraf/ persetujuan-Buku register masuk1 hari kerjaDaftar pelayanan Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB
5.SK NJOP yang sudah diparaf oleh Kasi Pendataan kemudian diserahkan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB untuk ditandatangani
6.SK NJOP yang sudah ditandatangani oleh Kabid PBB dan BPHTB diserahkan kembali kepada petugas pelayanan, untuk selanjutnya diserahkan kepada Wajib Pajak yang bersangkutanProses selesai-Formulir Berita Acara penelitian lapangan10 hari kerjaData hasil penelitian yang sesuai dengan keadaan di lapangan
-Formulir Laporan Hasil penelitian lapangan
-Lampiran Hasil Penelitian lapangan-LSPOP-Denah Lokasi dan dokumentasi penelitian
Salinan SPPT SKP STPNomor SOPPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMITanggal PembuatanDPPKADTanggal RevisiBidang PBB dan BPHTBTanggal PengesahanDisahkan OlehKepala DPPKADNama SOPSalinan SPPT/SKP/STP
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara1.Pendidikan Minimal SLTA2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2.Memahami Struktur Organisasi3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara3.Memahami Konsep Dasar Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan4.Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
10.Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukabumi
Halaman 1 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. PPAT/ PPATS1.Komputer dengan Sistem Pembaca NJOP2. Pengelola PBB tingkat Kecamatan2.Buku Register Masuk dan Register Keluar3. Pengelola PBB tingkat Desa3.Formulir Berita Acara Penelitian Lapangan4.Formulir Laporan Hasil Penelitian Lapangan5.Lampiran Hasil Penelitian Lapangan6.SPOP dan LSPOP7.Denah Lokasi dan Dokumentasi Penelitian8.ATK9.Kendaraan Dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Halaman 2NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.Wajib Pajak mengajukan permohonan Pembetulan SPPT ke Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
2.Petugas meneliti kelengkapan berkas pengajuan untuk selanjutnya diserahkan kepada Kasi Pendataan dan Penetapan
3.Kasi Pendataan dan Penetapan memerintahkan OC untuk meneliti kebenaran berkas ajuan pada basis data. Apabila data sudah dianggap benar, kemudian OC mencetak Salinan SPPT dimaksud
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
4.salinan SPPT yang sudah dicetak kemudian diserahkan kembali kepada Kasi Pendataan untuk mendapatkan paraf/ persetujuan, untuk selanjutnya diserahkan kepada Kabid PBB dan BPHTB untuk ditandatangani
5.Salinan SPPT yang sudah ditandatangani oleh Kabid PBB dan BPHTB kemudian diserahkan kepada petugas pelayanan untuk selanjutnya diserahkan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan
Penundaan Jatuh Tempo PBBNomor SOPPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMITanggal PembuatanDPPKADTanggal RevisiBidang PBB dan BPHTBTanggal PengesahanDisahkan OlehKepala DPPKADNama SOPPenundaan Jatuh Tempo PBB
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara1.Pendidikan Minimal SLTA2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2.Memahami Struktur Organisasi3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara3.Memahami Konsep Dasar Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan4.Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
10.Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukabumi
Halaman 1 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. PPAT/ PPATS1.Komputer dengan Sistem Pembaca NJOP2. Pengelola PBB tingkat Kecamatan2.Buku Register Masuk dan Register Keluar3. Pengelola PBB tingkat Desa3.Formulir Berita Acara Penelitian Lapangan4.Formulir Laporan Hasil Penelitian Lapangan5.Lampiran Hasil Penelitian Lapangan6.SPOP dan LSPOP7.Denah Lokasi dan Dokumentasi Penelitian8.ATK9.Kendaraan Dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Halaman 2NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPelaksana EkstenOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.Wajib Pajak mengajukan permohonan Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran ke Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset
2.Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan meneruskan permohonan kepada Pelaksana Eksten
3.Pelaksana Eksten meneliti pemenuhan persyaratan formal permohonan Wajib Pajak
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPelaksana EkstenOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
4.Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan formal, dibuatkan konsep Surat Penolakan Permohonan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diproses
5.Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan formal, Pelaksana Eksten menyiapkan konsep Uraian Penelitian Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran
6.Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Intensfikasi memberikan persetujuan atas konsep Surat Penolakan Permohonan atau konsep Uraian Penelitian Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui konsep Surat Penolakan Permohonan atau konsep Uraian Penelitian Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, Pelaksana Eksten harus memperbaiki dokumen tersebut
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPelaksana EkstenOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
7.Kepala Bidang Pendapatan 2 memberikan persetujuan atas konsep Surat Penolakan Permohonan atau konsep Uraian Penelitian Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran. Dalam hal Kepala Kantor Bidang Pendapatan 2 menyetujui konsep Surat Penolakan Permohonan atau konsep Uraian Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran, Pelaksana Eksten harus memperbaiki dokumen tersebut
8.Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan produk hukum berupa SK Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan SPPT atau Surat Penolakan Permohonan
9.Produk hukum ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan 2
10.Wajib Pajak menerima produk hukum yang dikirim melalui bag Umum
22,23,33Pembatalan SPPT SKP STPNomor SOPPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMITanggal PembuatanDPPKADTanggal RevisiBidang PBB dan BPHTBTanggal PengesahanDisahkan OlehKepala DPPKADNama SOPPembatalan SPPT SKP STP
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara1.Pendidikan Minimal SLTA2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2.Memahami Struktur Organisasi3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara3.Memahami Konsep Dasar Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan4.Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
10.Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukabumi
Halaman 1 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. PPAT/ PPATS1.Komputer dengan Sistem Pembaca NJOP2. Pengelola PBB tingkat Kecamatan2.Buku Register Masuk dan Register Keluar3. Pengelola PBB tingkat Desa3.Formulir Berita Acara Penelitian Lapangan4.Formulir Laporan Hasil Penelitian Lapangan5.Lampiran Hasil Penelitian Lapangan6.SPOP dan LSPOP7.Denah Lokasi dan Dokumentasi Penelitian8.ATK9.Kendaraan Dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Halaman 2NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganKasii Pengendalian Sumber-sumber PendapatanKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBKepala DPPKADPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.Wajib Pajak mengajukan permohonan atas Pembatalan SPPT ke Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset melalui petugas peneliti kelengkapan administrasi
2.Petugas peneliti berkas kemudian menyerahkan berkas pengajuan tersebut kepada Kasi Pendataan dan Penetapan untuk selanjutnya diperiksa pada basis data
3.Kasi Pendataan dan Penetapan kemudian memerintahkan Petugas Peneliti Lapangan untuk memverifikasi kelapangan atas pengajuan pembatalan SPPT dimaksud
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganKasii Pengendalian Sumber-sumber PendapatanKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBKepala DPPKADPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
4.Berita Acara hasil verifikasi lapangan kemudian dilaporkan kembali kepada Kasi Pendataan dan selanjutnya diserahkan kepada Kasi Pengendalian Sumber-sumber Pendapatan
5.Kasi Pengendalian Sumber-sumber Pendapatan kemudian menerbitkan draft Surat Keputusan Pembatalan SPPT dimaksud, untuk selanjutnya diserahkan kepada Kabid PBB dan BPHTB untuk mendapat persetujuan/ paraf
6.Draft SK yang sudah diparaf oleh Kabid kemudian diserahkan kepada Kepala DPPKAD untuk ditandatanganiDalam hal perlu dilakukan pemeriksaan lapangan, Fungsional Penilai membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, mengidentifikasi, mengedit gambar obyek pajak pada peta, dan membuat uraian penelitian
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBKepala DPPKADPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
7.SK yang sudah ditandatangani oleh Kepala DPPKAD kemudian diserahkan kepada OC untuk proses penghapusan pada basis data
8Salinan Surat Keputusan Pembatalan/ Penghapusan SPPT tersebut kemudian diberikan kepada Wajib Pajak/ pemohon sebagai bahan laporan bahwa proses penghapusan Objek dan subjek Pajak (SPPT) sudah dilaksanakan
KompensasiNomor SOPPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMITanggal PembuatanDPPKADTanggal RevisiBidang PBB dan BPHTBTanggal PengesahanDisahkan OlehKepala DPPKADNama SOPKompensasi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara1.Pendidikan Minimal SLTA2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2.Memahami Struktur Organisasi3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara3.Memahami Konsep Dasar Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan4.Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
10.Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukabumi
Halaman 1 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. PPAT/ PPATS1.Komputer dengan Sistem Pembaca NJOP2. Pengelola PBB tingkat Kecamatan2.Buku Register Masuk dan Register Keluar3. Pengelola PBB tingkat Desa3.Formulir Berita Acara Penelitian Lapangan4.Formulir Laporan Hasil Penelitian Lapangan5.Lampiran Hasil Penelitian Lapangan6.SPOP dan LSPOP7.Denah Lokasi dan Dokumentasi Penelitian8.ATK9.Kendaraan Dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Halaman 2NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.Wajib Pajak mengajukan permohonan kompensasi (pemindahbukuan) PBB ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan meneruskan permohonan kepada Pelaksana Eksten
2.Pelaksana Eksten meneliti pemenuhan persyaratan formal permohonan Wajib Pajak.Dalam hal persyaratan tidak terpenuhi, Pelaksana Eksten membuat konsep surat permintaan kelengkapan.Dalam hal persyaratan telah terpenuhi, Pelaksana Eksten melakukan penelitian (pemeriksaan) dan membuat Nota Penghitungan-
3.Kepala Seksi Eksten memberikan persetujuan atas konsep uraian penelitian dan nota penghitungan atau surat permintaan kelengkapan. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui konsep uraian penelitian dan nota penghitungan atau surat permintaan kelengkapan, Pelaksana Eksten memperbaiki dokumen tersebut
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
4.Kepala Bidang Pendapatan 2 memberikan persetujuan atas konsep uraian penelitian dan nota penghitungan atau surat permintaan kelengkapan. Dalam hal Kepala Bidang tidak menyetujui konsep uraian penelitian dan nota penghitungan atau surat permintaan kelengkapan, pelaksana Eksten memperbaiki dokumen tersebut
5.Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan produk hukum atau surat permintaan kelengkapan. Produk hukum atau surat permintaan kelengkapan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan
6.Wajib Pajak menerima produk hukum atau surat permintaan kelengkapan yang dikirim melalui bag Umum.Dalam hal produk hukum berupa Keputusan kompensasi PBB, Pelaksana Seksi PDI akan merekam keputusan kompensasi tersebut untuk mengurangi hutang Wajib Pajak.Proses selesai
25,26,32 Pengurangan PBBNomor SOPPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMITanggal PembuatanDPPKADTanggal RevisiBidang PBB dan BPHTBTanggal PengesahanDisahkan OlehKepala DPPKADNama SOPPengurangan PBB
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara1.Pendidikan Minimal SLTA2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2.Memahami Struktur Organisasi3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara3.Memahami Konsep Dasar Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan4.Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
10.Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukabumi
Halaman 1 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. PPAT/ PPATS1.Komputer dengan Sistem Pembaca NJOP2. Pengelola PBB tingkat Kecamatan2.Buku Register Masuk dan Register Keluar3. Pengelola PBB tingkat Desa3.Formulir Berita Acara Penelitian Lapangan4.Formulir Laporan Hasil Penelitian Lapangan5.Lampiran Hasil Penelitian Lapangan6.SPOP dan LSPOP7.Denah Lokasi dan Dokumentasi Penelitian8.ATK9.Kendaraan Dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Halaman 2NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKepala Seksi PenagihanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.Wajib Pajak mengajukan permohonan atas Pengurangan PBB ke Kantor Pelayanan Pajak.Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan meneruskan permohonan kepada AR.AR meneliti pemenuhan persyaratan formal permohonan Wajib Pajak.Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan formal, dibuatkan konsep Surat Penolakan Permohonan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diproses.
2.Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi memberikan persetujuan atas konsep Surat Penolakan Permohonan. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui konsep Surat Penolakan Permohonan, AR memperbaiki dokumen tersebut-
3.Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan persetujuan atas konsep Surat Penolakan Permohonan. Dalam hal Kepala Kantor tidak menyetujui konsep Surat Penolakan Permohonan, AR memperbaiki dokumen tersebut-
-
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKepala Seksi PenagihanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
4.Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan produk hukum Penolakan berupa Surat Penolakan Permohonan. Produk hukum Penolakan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak
5.Wajib Pajak menerima produk hukum Penolakan yang dikirim melalui Subbag UmumDalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan formal, AR menyiapkan Surat Pengantar dan mengirimkan ke Kanwil melalui Subag Umum
Keberatan PBBNomor SOPPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMITanggal PembuatanDPPKADTanggal RevisiBidang PBB dan BPHTBTanggal PengesahanDisahkan OlehKepala DPPKADNama SOPKeberatan PBB
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara1.Pendidikan Minimal SLTA2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2.Memahami Struktur Organisasi3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara3.Memahami Konsep Dasar Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan4.Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
10.Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukabumi
Halaman 1 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. PPAT/ PPATS1.Komputer dengan Sistem Pembaca NJOP2. Pengelola PBB tingkat Kecamatan2.Buku Register Masuk dan Register Keluar3. Pengelola PBB tingkat Desa3.Formulir Berita Acara Penelitian Lapangan4.Formulir Laporan Hasil Penelitian Lapangan5.Lampiran Hasil Penelitian Lapangan6.SPOP dan LSPOP7.Denah Lokasi dan Dokumentasi Penelitian8.ATK9.Kendaraan Dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Halaman 2NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.Wajib Pajak mengajukan permohonan atas keberatan penunjukan sebagai Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.Petugas Loket Pelayananan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan meneruskan permohonan kepada Petugas Peneliti.Petugas Peneliti meneliti pemenuhan persyaratan formal permohonan Wajib Pajak.Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan formal, dibuatkan konsep Surat Penolakan Permohonan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diproses.
2.Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi memberikan persetujuan atas konsep Surat Penolakan Permohonan. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui konsep Surat Penolakan Permohonan, Petugas memperbaiki dokumen tersebut
3.Kepala Bidang Pendapatan II memberikan persetujuan atas konsep Surat Penolakan Permohonan. Dalam hal Kepala Bidang Pendapatan II tidak menyetujui konsep Surat Penolakan Permohonan, Petugas Peneliti memperbaiki dokumen tersebut. Surat Penolakan tersebut ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan II.
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
4.Wajib Pajak menerima produk hukum yang dikirim melalui petugas Pelayanan.Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan formal, Petugas Peneliti menyiapkan Surat Pengantar kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Intensifikasi
5.Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi memberikan persetujuan atas konsep Surat Pengantar. Dalam hal Kepala Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi tidak menyetujui konsep, Petugas Peneliti memperbaiki dokumen tersebut. Surat Pengantar tersebut ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi
Pembetulan KeberatanNomor SOPPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMITanggal PembuatanDPPKADTanggal RevisiBidang PBB dan BPHTBTanggal PengesahanDisahkan OlehKepala DPPKADNama SOPPembetulan Keberatan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara1.Pendidikan Minimal SLTA2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2.Memahami Struktur Organisasi3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara3.Memahami Konsep Dasar Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan4.Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
10.Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukabumi
Halaman 1 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. PPAT/ PPATS1.Komputer dengan Sistem Pembaca NJOP2. Pengelola PBB tingkat Kecamatan2.Buku Register Masuk dan Register Keluar3. Pengelola PBB tingkat Desa3.Formulir Berita Acara Penelitian Lapangan4.Formulir Laporan Hasil Penelitian Lapangan5.Lampiran Hasil Penelitian Lapangan6.SPOP dan LSPOP7.Denah Lokasi dan Dokumentasi Penelitian8.ATK9.Kendaraan Dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Halaman 2NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiKepala DinasKabid PBB/BPHTBKasi Pendataan dan PenetapanPelasksana SeksiPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.Wajib Pajak mengajukan permohonan atas pembetulan Surat Keputusan Keberatan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan meneruskan permohonan kepada Pelaksana EkstenBukti Penerimaan Surat (BPS)
2.Pelaksana Eksten meneliti dan membuat konsep Surat Pengantar
3.4. Kepala Seksi Eksten meneliti dan memberikan persetujuan atas konsep surat tersebut.
4.Kepala Bidang meneliti dan memberikan persetujuan atas konsep surat tersebut
5.Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan SK
6.SK ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiKepala DinasKabid PBB/BPHTBKasi Pendataan dan PenetapanPelasksana SeksiPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
7.Berkas permohonan disampaikan ke Wajib Pajak. Melalui Bag Umum.Pelaksana Bidang Pengurangan Keberatan dan Banding menerima Berkas Permohonan, membuat registrasi dan meneruskan kepada Kepala Bidang.
8.Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan dan Banding meneliti dan memberikan persetujuan serta meneruskan kepada Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding. Dalam hal diperlukan Peelitian Lapangan, Penelaah Keberatan membuat Uraian BA Penelitian Lapangan, dan Konsep Surat Keputusan.
9.Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan dan Banding meneliti dan memberikan persetujuan serta meneruskan kepada Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding.
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiKepala DinasKabid PBB/BPHTBKasi Pendataan dan PenetapanPelasksana SeksiPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
7.Kepala Bidang Pengurangan, Keberatan dan Banding meneliti dan memberikan persetujuan
8Wajib Pajak menerima Surat Keputusan (SK) melalui Bagian Umum
Penundaan SPOPNomor SOPPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMITanggal PembuatanDPPKADTanggal RevisiBidang PBB dan BPHTBTanggal PengesahanDisahkan OlehKepala DPPKADNama SOPPenundaan SPOP
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara1.Pendidikan Minimal SLTA2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2.Memahami Struktur Organisasi3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara3.Memahami Konsep Dasar Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan4.Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
10.Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukabumi
Halaman 1 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. PPAT/ PPATS1.Komputer dengan Sistem Pembaca NJOP2. Pengelola PBB tingkat Kecamatan2.Buku Register Masuk dan Register Keluar3. Pengelola PBB tingkat Desa3.Formulir Berita Acara Penelitian Lapangan4.Formulir Laporan Hasil Penelitian Lapangan5.Lampiran Hasil Penelitian Lapangan6.SPOP dan LSPOP7.Denah Lokasi dan Dokumentasi Penelitian8.ATK9.Kendaraan Dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Halaman 2NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPelaksana SeksiKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.Wajib Pajak mengajukan permohonan atas penundaan pengembalian SPOP ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetPetugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan meneruskan permohonan kepada Pelaksana Seksi Ekstensifikasi.
Bukti Penerimaan Surat (BPS)
2.Pelaksana Seksi Ekstensifikasi membuat konsep surat persetujuan/penolakan.
3.Kepala Seksi Ekstensifikasi memberikan persetujuan atas konsep surat persetujuan / penolakan. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui konsep surat persetujuan/penolakan,
4.Pelaksana Seksi Ekstensifikasi memperbaiki dokumen tersebut.
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPelaksana SeksiKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
3.Kepala Bidang Pendapatan 2 memberikan persetujuan atas konsep surat persetujuan / penolakan. Dalam hal Kepala Kantor tidak menyetujui konsep surat persetujuan/penolakan
4.Pelaksana Seksi Ekstensifikasi memperbaiki dokumen tersebut.Surat Persetujuan / Penolakan
Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan surat persetujuan/penolakan
5.surat persetujuan/penolakan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan 2
6.Wajib Pajak menerima surat persetujuan/penolakan yang dikirim melalui Bag Umum.
39-43 Keberatan penunjukan WPNomor SOPPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMITanggal PembuatanDPPKADTanggal RevisiBidang PBB dan BPHTBTanggal PengesahanDisahkan OlehKepala DPPKADNama SOPSK NJOP
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara1.Pendidikan Minimal SLTA2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2.Memahami Struktur Organisasi3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara3.Memahami Konsep Dasar Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan4.Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
10.Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukabumi
Halaman 1 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. PPAT/ PPATS1.Komputer dengan Sistem Pembaca NJOP2. Pengelola PBB tingkat Kecamatan2.Buku Register Masuk dan Register Keluar3. Pengelola PBB tingkat Desa3.Formulir Berita Acara Penelitian Lapangan4.Formulir Laporan Hasil Penelitian Lapangan5.Lampiran Hasil Penelitian Lapangan6.SPOP dan LSPOP7.Denah Lokasi dan Dokumentasi Penelitian8.ATK9.Kendaraan Dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Halaman 2NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiKabid PBB/BPHTBKasi Pendataan dan PenetapanKadis Persyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.Wajib Pajak mengajukan permohonan atas keberatan penunjukan sebagai Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.Petugas Loket Pelayananan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan meneruskan permohonan kepada Kepala Seksi
2Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi memberikan persetujuan atas konsep Surat Penolakan Permohonan. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui konsep Surat Penolakan Permohonan, Petugas memperbaiki dokumen tersebut
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiKabid PBB/BPHTBKasi Pendataan dan PenetapanKadis Persyaratan / KelengkapanWaktuOutput
3.Kepala Bidang Pendapatan II memberikan persetujuan atas konsep Surat Penolakan Permohonan. Dalam hal Kepala Bidang Pendapatan II tidak menyetujui konsep Surat Penolakan Permohonan, Petugas Peneliti memperbaiki dokumen tersebut. Surat Penolakan tersebut ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan II.
4.Wajib Pajak menerima produk hukum yang dikirim melalui petugas Pelayanan
5.Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan formal, Petugas Peneliti menyiapkan Surat Pengantar kepada Kepala Seksi Ekstensifikasi dan IntensifikasiKepala Seksi Pengelolaan Data Informasi memberikan persetujuan atas konsep Surat Pengantar. Dalam hal Kepala Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi tidak menyetujui konsep, Petugas Peneliti memperbaiki dokumen tersebut. Surat Pengantar tersebut ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiKabid PBB/BPHTBKasi Pendataan dan PenetapanKadis Persyaratan / KelengkapanWaktuOutput
6.Pelaksana Seksi Inteksifikasi dan Ekstensifikasi menerima Berkas Permohonan, membuat registrasi dan meneruskan kepada Kepala Seksi Inteksifikasi dan Ekstensifikasi
7.Kepala Seksi Inteksifikasi dan Ekstensifikasi meneliti dan membuat penugasan kepada Petugas Penelaah
8.Petugas Penelaah membuat konsep Uraian Penelitian (berita acara pemeriksaan sederhana)
9.Kepala Seksi Inteksifikasi dan Ekstensifikasi meneliti dan memberikan persetujuan serta meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan II. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui Petugas Penelaah memperbaiki konsep tersebut
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiKabid PBB/BPHTBKasi Pendataan dan PenetapanKadis Persyaratan / KelengkapanWaktuOutput
10.Kepala Bidang Pendapatan II meneliti dan memberikan persetujuan serta meneruskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok. Dalam hal Kepala Bidang tidak menyetujui, Petugas Penelaah memperbaiki konsep tersebut
11.Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset meneliti dan memberikan persetujuan serta menandatangani SK. Dalam hal Kepala Dinas tidak menyetujui, Petugas Penelaah memperbaiki konsep tersebut
12.Wajib Pajak menerima Surat Keputusan (SK) melalui loket pelayanan
2222
Kelebihan PembayaranNomor SOPPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMITanggal PembuatanDPPKADTanggal RevisiBidang PBB dan BPHTBTanggal PengesahanDisahkan OlehKepala DPPKADNama SOPKelebihan Pembayaran
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara1.Pendidikan Minimal SLTA2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2.Memahami Struktur Organisasi3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara3.Memahami Konsep Dasar Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan4.Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
10.Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukabumi
Halaman 1 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. PPAT/ PPATS1.Komputer dengan Sistem Pembaca NJOP2. Pengelola PBB tingkat Kecamatan2.Buku Register Masuk dan Register Keluar3. Pengelola PBB tingkat Desa3.Formulir Berita Acara Penelitian Lapangan4.Formulir Laporan Hasil Penelitian Lapangan5.Lampiran Hasil Penelitian Lapangan6.SPOP dan LSPOP7.Denah Lokasi dan Dokumentasi Penelitian8.ATK9.Kendaraan Dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Halaman 2NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiOperator ConsoleKasi PengawasanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.Wajib Pajak mengajukan Pemohonan Kelebihan Pembayaran dan menyerahkan persyaratan formal kepada petugas pelayanan (Petugas Peneliti Kelengkapan Administrasi/AR)
2.AR meneliti pemenuhan persyaratan formal permohonan Wajib Pajak.Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan formal, dibuatkan konsep Surat Penolakan Permohonan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diproses
3.Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi memberikan persetujuan atas konsep Surat Penolakan Permohonan. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui konsep Surat Penolakan Permohonan, AR memperbaiki dokumen tersebut
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiOperator ConsoleKasi PengawasanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
4.Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan persetujuan atas konsep Surat Penolakan Permohonan. Dalam hal Kepala Kantor tidak menyetujui konsep Surat Penolakan Permohonan, AR memperbaiki dokumen tersebut
5.Pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan produk hukum Penolakan berupa Surat Penolakan PermohonanSurat Penolakan Permohonan
6.Produk hukum Penolakan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiOperator ConsoleKasi PengawasanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
7.Wajib Pajak menerima produk hukum Penolakan
Pengurangan Denda Dan SanksiNomor SOPPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMITanggal PembuatanDPPKADTanggal RevisiBidang PBB dan BPHTBTanggal PengesahanDisahkan OlehKepala DPPKADNama SOPPengurangan Denda Dan Sanksi
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara1.Pendidikan Minimal SLTA2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2.Memahami Struktur Organisasi3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara3.Memahami Konsep Dasar Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan4.Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
10.Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukabumi
Halaman 1 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. PPAT/ PPATS1.Komputer dengan Sistem Pembaca NJOP2. Pengelola PBB tingkat Kecamatan2.Buku Register Masuk dan Register Keluar3. Pengelola PBB tingkat Desa3.Formulir Berita Acara Penelitian Lapangan4.Formulir Laporan Hasil Penelitian Lapangan5.Lampiran Hasil Penelitian Lapangan6.SPOP dan LSPOP7.Denah Lokasi dan Dokumentasi Penelitian8.ATK9.Kendaraan Dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Halaman 2NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiKabid PBB/BPHTBKasi Pendataan dan PenetapanPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.Wajib Pajak mengajukan permohonan atas pengurangan denda dan sanksi ke Kantor Pelayanan PBB dan BPHTB, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.Petugas Loket Pelayananan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS)Bukti Penerimaan Surat (BPS)
2.Kepala Seksi Meneliti Surat Penolakan
3.Kepala Bidang Meneliti Surat Penolakan
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiKabid PBB/BPHTBKasi Pendataan dan PenetapanPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
4.Kepala Bidang Menandatangani Surat
5.Dokumen diterima oleh Wajib Pajak Melalui Petugas Pelayanan
Penilaian Individual OPNomor SOPPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMITanggal PembuatanDPPKADTanggal RevisiBidang PBB dan BPHTBTanggal PengesahanDisahkan OlehKepala DPPKADNama SOPPenilaian Individual Objek Pajak
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara1.Pendidikan Minimal SLTA2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2.Memahami Struktur Organisasi3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara3.Memahami Konsep Dasar Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan4.Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
10.Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukabumi
Halaman 1 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. PPAT/ PPATS1.Komputer dengan Sistem Pembaca NJOP2. Pengelola PBB tingkat Kecamatan2.Buku Register Masuk dan Register Keluar3. Pengelola PBB tingkat Desa3.Formulir Berita Acara Penelitian Lapangan4.Formulir Laporan Hasil Penelitian Lapangan5.Lampiran Hasil Penelitian Lapangan6.SPOP dan LSPOP7.Denah Lokasi dan Dokumentasi Penelitian8.ATK
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Halaman 2NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Lapangan / KorwilKasi PendataanKabidTenaga Ahli Penilaian OPPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.Petugas Lapangan / Korwil memberikan laporan penilaian individual Objek Pajak yang didapat dari hasil Dinas Lapangan
2.Kepala Seksi Pendataan meneliti laporan penilaian individual Objek Pajak untuk kemudian disetujui. Surat Penilaian Individual Objek Pajak yang tidak disetujui, dikembalikan kepada petugas lapangan
3.Kepala Bidang meneliti laporan penilaian individual Objek Pajak untuk kemudian disetujui. Surat Penilaian Individual Objek Pajak yang tidak disetujui, dikembalikan kepada petugas lapangan
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Lapangan / KorwilKasi PendataanKabidTenaga Ahli Penilaian OPPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
Kepala Bidang PBB dan BPHTB berkoordinasi dengan tenaga ahli penilaian Objek Pajak untuk meneliti berkas dan kemudian disetujui dan ditandatangani
Pembentukan ZNT NIRNomor SOPPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMITanggal PembuatanDPPKADTanggal RevisiBidang PBB dan BPHTBTanggal PengesahanDisahkan OlehKepala DPPKADNama SOPPembentukan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan NIR
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara1.Pendidikan Minimal SLTA2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2.Memahami Struktur Organisasi3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara3.Memahami Konsep Dasar Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan4.Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
10.Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukabumi
Halaman 1 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. PPAT/ PPATS1.Komputer dengan Sistem Pembaca NJOP2. Pengelola PBB tingkat Kecamatan2.Buku Register Masuk dan Register Keluar3. Pengelola PBB tingkat Desa3.Formulir Berita Acara Penelitian Lapangan4.Formulir Laporan Hasil Penelitian Lapangan5.Lampiran Hasil Penelitian Lapangan6.SPOP dan LSPOP7.Denah Lokasi dan Dokumentasi Penelitian8.ATK9.Kendaraan Dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Halaman 2NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.Kasi Pendataan dan Penetapan memberikan instruksi kepada Petugas Peneliti Lapangan, dalam hal ini adalah Koordinator Wilayah (Korwil) untuk melakukan penelitian tentang ZNT NIR di wilayah masing-masing
2.Petugas Peneliti Lapangan melakukan penelitian ke wilayah-wilayah untuk membentuk dan menentukan Zona Nilai tanah (ZNT) kemudian melaporkan hasil kegiatannya kepada Kasi Penetapan dan Pendataan
3.Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan meneliti laporan Petugas Lapangan untuk kemudian disetujui. Laporan yang tidak disetujui dikembalikan kepada Petugas Lapangan.
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.Kepala Bidang PBB/BPHTB menandatangani laporan Pembentukan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan NIR kemudian menyerahkannya kepada Operator Console
2.Operator Console memasukan data Zona Nilai Tanah (ZNT) dan NIR ke dalam basis data PBB/BPHTB.
Pembuatan PetaNomor SOPPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMITanggal PembuatanDPPKADTanggal RevisiBidang PBB dan BPHTBTanggal PengesahanDisahkan OlehKepala DPPKADNama SOPPembuatan Peta Desa / Peta Blok
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara1.Pendidikan Minimal SLTA2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2.Memahami Struktur Organisasi3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara3.Memahami Konsep Dasar Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan4.Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
10.Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukabumi
Halaman 1 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. PPAT/ PPATS1.Komputer dengan Sistem Pembaca NJOP2. Pengelola PBB tingkat Kecamatan2.Buku Register Masuk dan Register Keluar3. Pengelola PBB tingkat Desa3.Formulir Berita Acara Penelitian Lapangan4.Formulir Laporan Hasil Penelitian Lapangan5.Lampiran Hasil Penelitian Lapangan6.SPOP dan LSPOP7.Denah Lokasi dan Dokumentasi Penelitian8.ATK9.Kendaraan Dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Halaman 2NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.Kasi Pendataan dan Penetapan memberikan instruksi kepada Petugas Peneliti Lapangan, dalam hal ini adalah Koordinator Wilayah (Korwil) untuk melakukan penelitian dan membuat peta desa/blok di wilayah masing-masing
2.Petugas Peneliti Lapangan melakukan penelitian ke wilayah-wilayah untuk meneliti dan membuat peta desa / peta blok kemudian melaporkan hasil kegiatannya kepada Kasi Penetapan dan Pendataan
3.Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan meneliti laporan Petugas Lapangan untuk kemudian disetujui. Laporan yang tidak disetujui dikembalikan kepada Petugas Lapangan.
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.Kepala Bidang PBB/BPHTB menandatangani laporan Pembentukan Peta Desa / Peta Blok kemudian menyerahkannya kepada Operator Console
2.Operator Console memasukan data Peta Desa / Peta Blok ke dalam basis data PBB/BPHTB untuk kemudian mencetaknya.
Penyampaian SPPTNomor SOPPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMITanggal PembuatanDPPKADTanggal RevisiBidang PBB dan BPHTBTanggal PengesahanDisahkan OlehKepala DPPKADNama SOPPenyampaian SPPT (Distribusi)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara1.Pendidikan Minimal SLTA2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2.Memahami Struktur Organisasi3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara3.Memahami Konsep Dasar Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan4.Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
10.Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukabumi
Halaman 1 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. PPAT/ PPATS1.Komputer dengan Sistem Pembaca NJOP2. Pengelola PBB tingkat Kecamatan2.Buku Register Masuk dan Register Keluar3. Pengelola PBB tingkat Desa3.Formulir Berita Acara Penelitian Lapangan4.Formulir Laporan Hasil Penelitian Lapangan5.Lampiran Hasil Penelitian Lapangan6.SPOP dan LSPOP7.Denah Lokasi dan Dokumentasi Penelitian8.ATK9.Kendaraan Dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Halaman 2NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Lapangan (Korwil)Petugas Pemungut Tingkat KecamatanPetugas Pemungut Tingkat DesaKasi PenagihanPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.
2.
3.
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Lapangan (Korwil)Petugas Pemungut Tingkat KecamatanPetugas Pemungut Tingkat DesaKasi PenagihanPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.
2.
Pembuatan Laporan PenerimaanNomor SOPPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMITanggal PembuatanDPPKADTanggal RevisiBidang PBB dan BPHTBTanggal PengesahanDisahkan OlehKepala DPPKADNama SOPPembuatan Laporan Penerimaan PBB Dan BPHTB
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara1.Pendidikan Minimal SLTA2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2.Memahami Struktur Organisasi3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara3.Memahami Konsep Dasar Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan4.Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
10.Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukabumi
Halaman 1 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. PPAT/ PPATS1.Komputer dengan Sistem Pembaca NJOP2. Pengelola PBB tingkat Kecamatan2.Buku Register Masuk dan Register Keluar3. Pengelola PBB tingkat Desa3.Formulir Berita Acara Penelitian Lapangan4.Formulir Laporan Hasil Penelitian Lapangan5.Lampiran Hasil Penelitian Lapangan6.SPOP dan LSPOP7.Denah Lokasi dan Dokumentasi Penelitian8.ATK9.Kendaraan Dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Halaman 2NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPelaksana Kegiatan / StaffPetugas Bank (BJB)Kasi PengendalianKabidPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.Kasi Pengendalian memberikan instruksi untuk membuat Laporan Penerimaan PBB dan BPHTB
2.Pelaksana Kegiatan / Staff membuat Laporan Penerimaan PBB dan BPHTB dan berkoordinasi dengan Petugas Bank, dalam hal ini Bank Jabar (BJB)
3.Petugas Bank (BJB) melakukan pencetakan Laporan Penerimaan PBB dan BPHTB dan memberikannya kepada Pelaksana Kegiatan / Staff
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPelaksana Kegiatan / StaffPetugas Bank (BJB)Kasi PengendalianKabidPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
Pelaksana Kegiatan / Staff menyerahkan Laporan Penerimaan PBB dan BPHTB kepada Kepala Seksi Pengendalian untuk diperiksa
Kepala Seksi Pengendalian memeriksa dan meneliti Laporan Penerimaan PBB dan BPHTB dan menyerahkan kepada Kepala Bidang PBB/BPHTB
Kepala Bidan PBB/BPHTB menandatangani Laporan Penerimaan PBB dan BPHTB
Pelaksanaan MonitoringNomor SOPPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMITanggal PembuatanDPPKADTanggal RevisiBidang PBB dan BPHTBTanggal PengesahanDisahkan OlehKepala DPPKADNama SOPPelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penerimaan PBB
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara1.Pendidikan Minimal SLTA2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2.Memahami Struktur Organisasi3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara3.Memahami Konsep Dasar Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan4.Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
10.Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukabumi
Halaman 1 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. PPAT/ PPATS1.Formulir Berita Acara Penelitian Lapangan2. Pengelola PBB tingkat Kecamatan2.Formulir Laporan Hasil Penelitian Lapangan3. Pengelola PBB tingkat Desa3.Lampiran Hasil Penelitian Lapangan4.Kendaraan Dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Halaman 2NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Lapangan (Korwil)Petugas Pemungut Tingkat KecamatanKasi PengendalianKabidPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.Kasi Pengendalian memberikan instruksi kepada Petugas lapangan dalam hal ini Koordinator Wilayah (Korwil) untuk melakukan monitoring terhadap penerimaan PBB di wilayahnya masing-masing
2.Petugas Lapangan (Korwil) melakukan monitoring di wilayahnya masing-masing dan berkoordinasi dengan Petugas Pemungut Tingkat Kecamatan
3.Petugas Pemungut Tingkat Kecamatan melakukan kegiatan pemungutan PBB di Kecamatannya masing-masing dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Petugas Lapangan (Korwil)
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Lapangan (Korwil)Petugas Pemungut Tingkat KecamatanKasi PengendalianKabidPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
Petugas Lapangan (Korwil) melaporkan hasil kegiatan monitoring kepada Kasi Pengendalian
Kasi Pengendalian meneliti dan mengevaluasi laporan hasil kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Petugas Lapang kemudian menyerahkan kepada Kepala Bidang PBB/BPHTB untuk ditandatangani
Kepala Bidang PBB/BPHTB meneliti dan menandatangani Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB
Pembuatan DBKBNomor SOPPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMITanggal PembuatanDPPKADTanggal RevisiBidang PBB dan BPHTBTanggal PengesahanDisahkan OlehKepala DPPKADNama SOPPembuatan DBKB (Daftar Biaya Komponen Bangunan)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara1.Pendidikan Minimal SLTA2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2.Memahami Struktur Organisasi3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara3.Memahami Konsep Dasar Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan4.Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
10.Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukabumi
Halaman 1 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. PPAT/ PPATS1.Komputer dengan Sistem Pembaca NJOP2. Pengelola PBB tingkat Kecamatan2.Buku Register Masuk dan Register Keluar3. Pengelola PBB tingkat Desa3.Formulir Berita Acara Penelitian Lapangan4.Formulir Laporan Hasil Penelitian Lapangan5.Lampiran Hasil Penelitian Lapangan6.SPOP dan LSPOP7.Denah Lokasi dan Dokumentasi Penelitian8.ATK9.Kendaraan Dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Halaman 2NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.3 menitSurat permohonan Validasi SSPD BPHTB
2.-Formulir SSPD5 menitFormulir SSPD yang sudah diisi
3.-Bukti Kepemilikan tanah berupa Sertifikat atau Akta Jual Beli (AJB)5 menitRancangan Perda dan Perbub
-
--
----
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
4.Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi memberikan persetujuan atas konsep surat keterangan NJOP. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui konsep surat keterangan NJOP, Petugas Peneliti memperbaiki dokumen tersebut-Buku register masuk1 hari kerjaDaftar pelayanan Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB
5.Kepala Bidang Pendapatan II memberikan persetujuan atas konsep surat keterangan NJOP. Dalam hal Kepala Kantor tidak menyetujui konsep surat keterangan NJOP, Petugas Peneliti memperbaiki dokumen tersebut. Surat keterangan NJOP ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan II
6.Wajib Pajak menerima surat keterangan NJOP yang dikirim melalui Loket PelayananProses selesai-Formulir Berita Acara penelitian lapangan10 hari kerjaData hasil penelitian yang sesuai dengan keadaan di lapangan
-Formulir Laporan Hasil penelitian lapangan
-Lampiran Hasil Penelitian lapangan-LSPOP-Denah Lokasi dan dokumentasi penelitian
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
7.Buku register keluar5 menitSSPD yang telah divalidasi
Reclass NJOPNomor SOPPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMITanggal PembuatanDPPKADTanggal RevisiBidang PBB dan BPHTBTanggal PengesahanDisahkan OlehKepala DPPKADNama SOPPelaksanaan Penyesuaian NJOP (Reclass NJOP)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara1.Pendidikan Minimal SLTA2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2.Memahami Struktur Organisasi3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara3.Memahami Konsep Dasar Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan4.Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
10.Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukabumi
Halaman 1 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. PPAT/ PPATS1.Komputer dengan Sistem Pembaca NJOP2. Pengelola PBB tingkat Kecamatan2.Buku Register Masuk dan Register Keluar3. Pengelola PBB tingkat Desa3.Formulir Berita Acara Penelitian Lapangan4.Formulir Laporan Hasil Penelitian Lapangan5.Lampiran Hasil Penelitian Lapangan6.SPOP dan LSPOP7.Denah Lokasi dan Dokumentasi Penelitian8.ATK9.Kendaraan Dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Halaman 2NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas LapanganOperator ConsoleKasi PengendalianKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.
2.
3.
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
4.-Buku register masuk1 hari kerjaDaftar pelayanan Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB
5.
6.-Formulir Berita Acara penelitian lapangan10 hari kerjaData hasil penelitian yang sesuai dengan keadaan di lapangan
-Formulir Laporan Hasil penelitian lapangan
-Lampiran Hasil Penelitian lapangan-LSPOP-Denah Lokasi dan dokumentasi penelitian
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
7.Buku register keluar5 menitSSPD yang telah divalidasi
Penerbitan Surat TeguranNomor SOPPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMITanggal PembuatanDPPKADTanggal RevisiBidang PBB dan BPHTBTanggal PengesahanDisahkan OlehKepala DPPKADNama SOPPenerbitan Surat Teguran
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara1.Pendidikan Minimal SLTA2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2.Memahami Struktur Organisasi3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara3.Memahami Konsep Dasar Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan4.Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
10.Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukabumi
Halaman 1 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. PPAT/ PPATS1.Komputer dengan Sistem Pembaca NJOP2. Pengelola PBB tingkat Kecamatan2.Buku Register Masuk dan Register Keluar3. Pengelola PBB tingkat Desa3.Formulir Berita Acara Penelitian Lapangan4.Formulir Laporan Hasil Penelitian Lapangan5.Lampiran Hasil Penelitian Lapangan6.SPOP dan LSPOP7.Denah Lokasi dan Dokumentasi Penelitian8.ATK9.Kendaraan Dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Halaman 2NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganKepala DinasKabid PBB/BPHTBKasi Pendataan dan PenetapanPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.
2.
3.
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
4.Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi memberikan persetujuan atas konsep surat keterangan NJOP. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui konsep surat keterangan NJOP, Petugas Peneliti memperbaiki dokumen tersebut-Buku register masuk1 hari kerjaDaftar pelayanan Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB
5.Kepala Bidang Pendapatan II memberikan persetujuan atas konsep surat keterangan NJOP. Dalam hal Kepala Kantor tidak menyetujui konsep surat keterangan NJOP, Petugas Peneliti memperbaiki dokumen tersebut. Surat keterangan NJOP ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan II
6.Wajib Pajak menerima surat keterangan NJOP yang dikirim melalui Loket PelayananProses selesai-Formulir Berita Acara penelitian lapangan10 hari kerjaData hasil penelitian yang sesuai dengan keadaan di lapangan
-Formulir Laporan Hasil penelitian lapangan
-Lampiran Hasil Penelitian lapangan-LSPOP-Denah Lokasi dan dokumentasi penelitian
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
7.Buku register keluar5 menitSSPD yang telah divalidasi
Penerbitan SK PenguranganNomor SOPPEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMITanggal PembuatanDPPKADTanggal RevisiBidang PBB dan BPHTBTanggal PengesahanDisahkan OlehKepala DPPKADNama SOPPenerbitan Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pembuatan SPPT
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara1.Pendidikan Minimal SLTA2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2.Memahami Struktur Organisasi3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara3.Memahami Konsep Dasar Pengelolaan PBB Perdesaan dan Perkotaan4.Memahami Konsep Dasar Sistem Operasi Komputer4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah9.Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan
10.Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sukabumi
Halaman 1 Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1. PPAT/ PPATS1.Komputer dengan Sistem Pembaca NJOP2. Pengelola PBB tingkat Kecamatan2.Buku Register Masuk dan Register Keluar3. Pengelola PBB tingkat Desa3.Formulir Berita Acara Penelitian Lapangan4.Formulir Laporan Hasil Penelitian Lapangan5.Lampiran Hasil Penelitian Lapangan6.SPOP dan LSPOP7.Denah Lokasi dan Dokumentasi Penelitian8.ATK9.Kendaraan Dinas
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Halaman 2NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiOperator ConsoleKasi PenagihanKasi PengendalianKabid PBB/BPHTBKadisPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
1.
2.
3.
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
4.Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi memberikan persetujuan atas konsep surat keterangan NJOP. Dalam hal Kepala Seksi tidak menyetujui konsep surat keterangan NJOP, Petugas Peneliti memperbaiki dokumen tersebut-Buku register masuk1 hari kerjaDaftar pelayanan Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB
5.Kepala Bidang Pendapatan II memberikan persetujuan atas konsep surat keterangan NJOP. Dalam hal Kepala Kantor tidak menyetujui konsep surat keterangan NJOP, Petugas Peneliti memperbaiki dokumen tersebut. Surat keterangan NJOP ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan II
6.Wajib Pajak menerima surat keterangan NJOP yang dikirim melalui Loket PelayananProses selesai-Formulir Berita Acara penelitian lapangan10 hari kerjaData hasil penelitian yang sesuai dengan keadaan di lapangan
-Formulir Laporan Hasil penelitian lapangan
-Lampiran Hasil Penelitian lapangan-LSPOP-Denah Lokasi dan dokumentasi penelitian
NoUraian ProsedurPelaksana KegiatanMutu BakuPetugas Peneliti Kelengkapan AdministrasiPetugas Peneliti LapanganOperator ConsoleKasi Pendataan dan PenetapanKabid PBB/BPHTBPersyaratan / KelengkapanWaktuOutput
7.Buku register keluar5 menitSSPD yang telah divalidasi