Upload
ardy-wijaya
View
307
Download
33
Embed Size (px)
DESCRIPTION
akuntansi pajak
Citation preview
PBB 1
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DASAR HUKUM
UU No. 12 Tahun 1985 joUU No. 12 Tahun 1994
PP No. 25 Tahun 2002
KMK No. 523/KMK.04/1998
KEP-16/PJ.6/1998
PBB 3
PBB dapat didefinisikan sebagai “pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/bangunan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994”
PENGERTIAN PBB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN(PBB)
PAJAK KEBENDAAN ATASBUMI DAN/ATAU BANGUNAN
DIKENAKAN TERHADAPSUBJEK PAJAK
ORANG PRIBADI ATAU BADAN SECARA NYATA:• MEMPUNYAI HAK DAN/ATAU MEMPEROLEH MANFAAT ATAS BUMI,
DAN/ATAU • MEMILIKI, MENGUASAI, DAN/ATAU MEMPEROLEH MANFAAT ATAS
BANGUNAN
ADALAH
OBJEK PAJAK
Pasal 2 ayat (1)
BUMI
ADALAH :PERMUKAAN BUMI YG MELIPUTI TANAH
DANPERAIRAN PEDALAMANSERTA LAUT WILAYAH
INDONESIA, DAN TUBUH BUMI YGADA DIBAWAHNYA
Pasal 1 angka 1
BANGUNAN
ADALAH :KONSTRUKSI TEKNIKYG DITANAM ATAU
DILEKATKAN SECARA TETAP PADA TANAH DAN/ATAU PERAIRAN
Pasal 1 angka 2
BANGUNANBANGUNANBANGUNANBANGUNAN
TERMASUK DALAM PENGERTIAN BANGUNAN ADALAH (Penjelasan Pasal 1 angka 2) :Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan
seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
Jalan tol;Kolam renang;Pagar mewah;Tempat olah raga;Galangan kapal, dermaga;Taman mewah;Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;Fasilitas lain yang memberikan manfaat.
OBJEK PAJAK Pasal 2 ayat (1)
FAKTOR YANG MENENTUKAN KLASIFIKASI OBJEK PAJAK
Pasal 2 ayat (2)
BUMI/TANAH- Letak - Peruntukan- Pemanfaatan- Kondisi lingkungan- Dan lain-lain
BANGUNAN- Bahan bangunan- Rekayasa- Letak- Kondisi lingkungan- Dan lain-lain
§ Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
§ Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
§ Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
§ Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
§ Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
ADALAH OBJEK PAJAK YANG :
OBJEK PAJAKYANG TIDAK DIKENAKAN PBB
Pasal 3 ayat (1)
OBJEK PAJAKYANG DIGUNAKAN UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHANPasal 3 Ayat (2)
PENGENAAN PAJAKNYA DIATURLEBIH LANJUT DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH
Memiliki,menguasaibangunan
Mempunyaisuatu hakatas bumi
Memperolehmanfaat
atas bangunan
Memperolehmanfaat
atas bumi
WAJIB
PAJAK
Dikenakankewajibanmembayar
pajak
SUBJEK
PAJAK
SUBJEK PAJAKPasal 4 ayat (1)
ORANG ATAU BADANORANG ATAU BADAN
Pasal 4 ayat (2)
Dirjen Pajak menetapkan Subjek PajakDirjen Pajak menetapkan Subjek Pajak
Objek Pajak yang belum jelas Wajib Pajaknya
Objek Pajak yang belum jelas Wajib Pajaknya
SUBJEK PAJAKPasal 4 ayat (3)
NJOPTKPNJOPTKPNJOPTKPNJOPTKP
Berbeda untuk masing-masing daerah, maks Rp 12 jutaBerbeda untuk masing-masing daerah, maks Rp 12 juta
Per Wajib Pajak; Diberikan untuk bumi dan/atau bangunan; Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek
pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek pajak yang nilainya terbesar.
Per Wajib Pajak; Diberikan untuk bumi dan/atau bangunan; Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek
pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek pajak yang nilainya terbesar.
NILAI JUAL OBJEK PAJAKTIDAK KENA PAJAK
(NJOPTKP)Pasal 3 Ayat (3)
N J O P(Nilai Jual Objek Pajak)
N J O P(Nilai Jual Objek Pajak)
DASAR PENGENAANPasal 6 Ayat (1), (2)
NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya
Bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual
Objek Pajak ditentukan melalui :
- perbandingan harga dengan Objek lain yang sejenis;atau
- nilai perolehan baru; atau
- Nilai Jual Objek Pajak pengganti.
Adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli
yang terjadi secara wajar
PENILAIAN Objek PBBPENILAIAN Objek PBB
PENDEKATAN PENILAIANPENDEKATAN PENILAIAN
Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)
Pendekatan Biaya (Cost Approach)
Pendekatan Pendapatan (Income Approach)
CARA PENILAIANCARA PENILAIAN
Penilaian Massal Penilaian Individual
PENENTUAN NJOP
Pendekatan Data Pasar (Pendekatan Data Pasar (Market Data ApproachMarket Data Approach)) NJOP dihitung dengan cara membandingkan Objek pajak yang sejenis
dengan Objek lain yang telah diketahui harga pasarnya. Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah,
namun dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan.
Pendekatan Biaya (Pendekatan Biaya (Cost ApproachCost Approach)) Pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai tanah atau bangunan
terutama untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan phisiknya.
Pendekatan Pendapatan (Pendekatan Pendapatan (Income ApproachIncome Approach)) Pendekatan ini digunakan untuk menentukan NJOP yang tidak dapat
dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya, tetapi ditentukan berdasarkan hasil bersih objek pajak tersebut
Pendekatan ini terutama digunakan untuk menentukan NJOP galian tambang atau objek perairan
PENDEKATAN PENILAIAN
Penilaian Massal (Penilaian Massal (Mass AppraissalMass Appraissal)) NJOP bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang terdapat pada setiap
Zona Nilai Tanah (ZNT). NJOP bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)
dikurangi penyusutan phisik. Perhitungan penilaian massal dilakukan dengan menggunakan program komputer
(Computer Assisted Valuation / CAV).
Penilaian Individual (Penilaian Individual (Individual AppraissalIndividual Appraissal))Diterapkan untuk Objek tertentu yang bernilai tinggi atau keberadaannya mempunyai sifat khusus, antara lain : Jalan tol Pelabuhan laut/sungai/udara Lapangan golf Industri semen/pupuk PLTA, PLTU, PLTG Pertambangan Tempat rekreasi Dan lain-lain sejenisnya Objek pajak tertentu, seperti rumah mewah, pompa bensin, jalan tol, lap. golf, Objek
rekreasi, usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
CARA PENILAIAN
NILAI JUAL KENA PAJAKNILAI JUAL KENA PAJAKNILAI JUAL KENA PAJAKNILAI JUAL KENA PAJAK
DASAR PENGHITUNGANPasal 6 ayat (3) dan (4)
SERENDAH-RENDAHNYA 20 % DAN
SETINGGI-TINGGINYA 100 %
PERSENTASE NJKPDITETAPKAN DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH
NILAI JUAL KENA PAJAKNILAI JUAL KENA PAJAKNILAI JUAL KENA PAJAKNILAI JUAL KENA PAJAK
NILAI JUAL OBJEK PAJAK KURANG DARI Rp. 1
MILYAR
NILAI JUAL OBJEK PAJAK KURANG DARI Rp. 1
MILYAR
40% X NJOP40% X NJOP
1. OBJEK PAJAK PERKEBUNAN, KEHUTANAN, DAN PERTAMBANGAN;
2. OBJEK PAJAK LAINNYA BILA NJOP Rp. 1 MILYAR ATAU LEBIH
1. OBJEK PAJAK PERKEBUNAN, KEHUTANAN, DAN PERTAMBANGAN;
2. OBJEK PAJAK LAINNYA BILA NJOP Rp. 1 MILYAR ATAU LEBIH
20% X NJOP20% X NJOP
PENETAPAN BESARNYANILAI JUAL KENA PAJAK(PP No. 25 TAHUN 2002)
TARIF TUNGGALTARIF TUNGGALTARIF TUNGGALTARIF TUNGGAL
TARIFPasal 5
0,5 %
NJOP = (NJOP BUMI + NJOP BANGUNAN) NJOPTKP
0,5%
TARIF
20% x NJOP40% x NJOP0,5%
N J K P
xx
PBB = x
==
CARA MENGHITUNG
TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPATYANG MENENTUKAN PAJAK TERUTANG
Pasal 8 ayat (1), (2), (3)
Tahun Pajak
Adalah jangka waktu satu tahun takwim, yaitu dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember.
Saat yang menentukan pajak terutang
Adalah menurut keadaan Objek pajak pada tanggal 1 Januari.
Tempat Pajak Terutang :
untuk daerah Jakarta, di wilayah DKI Jakarta;
untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten/Kota;
yang meliputi letak Objek pajak.
PENDATAANPasal 9 ayat (1), (2), (3)
WAJIB PAJAK MENGISI SPOP
• JELAS
• BENAR
• LENGKAP
• DITANDATANGANI
04/22/23 23Singgih P W
04/22/23 24Singgih P W
PENERBITAN KETETAPANPasal 10
SPOP
SPPTSPPT
SKPSKP
tidak disampaikan dalam waktu 30 hari
disampaikan dalam waktu 30 hari
BERDASARKAN PEMERIKSAAN/ DATA LAIN SPOP TIDAK BENAR
BERDASARKAN PEMERIKSAAN/ DATA LAIN SPOP TIDAK BENAR
Setelah ditegor secara tertulisSetelah ditegor secara tertulis
TEMPATPEMBAYARAN- Bank, - Kantor Pos , - Tempat lain yg ditunjuk
SPPT
S T P
S K P
6 bulan
1 bulan
1 bulan
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHANPasal 11, 12, 13, dan 14
DASAR PENAGIHAN
MENTERI KEUANGAN DAPAT MELIMPAHKAN KEWENANGAN PENAGIHAN PAJAK KEPADA :- GUBERNUR - BUPATI/WALIKOTA
SEJAK DITERI
MA
SKP
SKPDIKEM-
BALIKANSPOP 30 hr TIDAK
YA
SPPT
JATUH TEMPO
STP JATUHTEMPO
1 blnSegera
stlh.
7 hrTEGORAN SURAT
PAKSA
SURAT PERINTAHMELAKUKAN PE- NYITAAN
Ternyata SPOPtdk benar
(Ketetapankurang)
21 hr
PERMINTAAN JADWALWAKTU & TEMPAT PELELANGAN
Palingcepat10 hr
KLN
+ denda 25% dari pokok pajak
+ denda 25% dari selisih pajak terutang
+ bunga 2%sebulan(maks 24 bulan)
PENDAFTARAN, PENAGIHAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 9 dan 10
1 bulan
6 bulan
2 X 24 JAM
Keberatan diajukan atas : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT); Surat Ketetapan Pajak (SKP).
Jangka waktu pengajuan keberatan adalah 3 (tiga) bulan setelah SPPT atau SKP diterima oleh WP kecuali WP dalam keadaan di luar kekuasaannya.
Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan WP paling lama 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima.
Atas keberatan yang diajukan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang.
Keberatan dapat diajukan dalam hal terjadi perbedaan persepsi antara Wajib Pajak dan Fiskus
Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas keberatan terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
Ketentuan banding PBB mengikuti ketentuan Pasal 27 UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994.
Pengajuan keberatan atau banding tidak menunda pembayaran pajak.
KEBERATAN DAN BANDING Pasal 15 dan 16
- Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/1994 tanggal 19 Maret 1994, 10% bagian pemerintah pusat dibagikan kepada seluruh Daerah Tingkat II
- SKB DJA-DJP KEP. 56/A/44/1996 KEP. 50/PJ.6/1996
DATI I IDATI I I
64,8 %64,8 %DATI IDATI I
16,2 %16,2 %
PEM. PUSATPEM. PUSAT
10 %10 %BIAYA PEMUNGUTANBIAYA PEMUNGUTAN
9 %9 %
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB
Pasal 18
WAJIBPAJAK
PETUGASPEMUNGUT
BANKPERSEPSI/
KANTOR POS
BANK/OPERASIONAL V
TEMPATPEMBAYARAN
Pelimpahan
10% 9% 16,2% 64,8%
PEM.PUSAT
Propinsi Kab/KotaBIAYAPEMUNGUTAN
ALUR PENERIMAAN PBB
Pembayaran
Pembayaran
Pelimpahan
Pembagian
PENGURANGANPasal 19 dan 20
Menteri KeuanganMenteri Keuangan dalam hal :
- Kondisi tertentu Objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak/sebab -sebab tertentu lainnya
- Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa
Dirjen Pajak atas permintaan WAJIB PAJAK
karena hal-hal tertentu
PAJAKTERUTANG
DENDAADMINISTRASI
KEWAJIBAN PEJABAT YANG DALAMJABATAN/TUGAS PEKERJAANNYA
BERKAITAN LANGSUNG DENGAN Objek PAJAK(Pasal 21 dan 22)
1. MENYAMPAIKAN LAPORAN BULANAN MENGENAI SEMUA MUTASI DAN PERUBAHAN OBJEK PAJAK KEPADA DJP;
2. MEMBERIKAN KETERANGAN YANG DIPERLUKAN ATAS PERMINTAAN DJP
KEWAJIBAN TERSEBUT BERLAKUJUGA BAGI PEJABAT LAIN YANG ADA
HUBUNGANNYA DENGAN OBJEK PAJAK
KEWAJIBAN UNTUK MERAHASIAKANDITIADAKAN SEPANJANG MENYANGKUT PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PBB
TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN DIKENAKAN SANKSI MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
HAL-HAL YANG TIDAK DIATUR SECARA KHUSUS DALAM UU PBB
Pasal 23
BERLAKU KETENTUAN :
- UU KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
- PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
TIDAK DIATUR DALAM
UU PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
- PIDANA KURUNGAN SELAMA-LAMANYA 6 (ENAM) BULAN, ATAU- DENDA SETINGGI-TINGGINYA 2 (DUA) KALI PAJAK TERUTANG
- PIDANA KURUNGAN SELAMA-LAMANYA 6 (ENAM) BULAN, ATAU- DENDA SETINGGI-TINGGINYA 2 (DUA) KALI PAJAK TERUTANG
TIDAK MENGEMBALIKAN SPOP KEPADA DITJEN PAJAK
TIDAK MENGEMBALIKAN SPOP KEPADA DITJEN PAJAK
SPOP TIDAK BENAR/ TIDAK LENGKAP DAN/ATAU MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR
SPOP TIDAK BENAR/ TIDAK LENGKAP DAN/ATAU MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR
KARENA ALPAKARENA ALPA
KETENTUAN PIDANAPasal 24
MENIMBULKAN KERUGIAN PADA NEGARA
TIDAK MENGEMBALIKAN/ MENYAMPAIKAN
SPOP KEPADA DITJEN PAJAK
SPOP TIDAK BENAR/
TIDAK LENGKAPDAN/ATAU
MELAMPIRKANKETERA
NGAN YANGTIDAK BENAR
MEMPERLIHATKAN
SURAT/DOKU-
MEN PALSU ATAU
DIPALSUKAN
TIDAK MEMPERLIHATK
AN/MEMIN
JAMKANSURAT/
DOKUMEN LAINNYA
TIDAK MENUNJUKKAN/MENYAM
PAIKAN DATA/KETERA
NGAN YANGDIPERLU
KAN
- PIDANA PENJARA SELAMA-LAMANYA 2 (DUA) TAHUN, ATAU- DENDA SETINGGI- TINGGINYA 5 (LIMA) KALI PAJAK
TERUTANG
MENIMBULKAN KERUGIAN PADA NEGARA
KETENTUAN PIDANAPasal 25 ayat (1)
D E N G A N S E N G A J A
Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan, yang dengan sengaja melakukan tindakan : tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen
lainnya; tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang
diperlukan; dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda
setinggi-tingginya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
Ancaman pidana dilipatkan dua, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana penjara/sejak dibayarnya denda.
Tindak pidana tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
KETENTUAN PIDANAPasal 25 ayat (2), (3) dan Pasal 26
Objek Pajak yang bersifat khusus adalah sebagai berikut : Jalan tol
Pelabuhan laut/sungai/udara
Lapangan golf
Industri semen/pupuk
PLTA, PLTU, PLTG
Pertambangan
Tempat rekreasi
Dan lain-lain sejenisnya
PENGENAAN PBB TERHADAP OBJEK PAJAK YANG DINILAI SECARA INDIVIDUAL
KMK No. 523/KMK.04/1998
OBJEK PAJAK YANG BERSIFAT KHUSUS DAPAT DITENTUKAN BERDASARKAN PENILAIAN SECARA INDIVIDUAL
KEP. DIRJEN PAJAK NO. KEP. 16/PJ.6/1998
STANDAR INVESTASI TANAMAN (SIT) PERKEBUNAN
KEP DJP NO.16/PJ.6/1998
SIT adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk satu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar yang dihitung berdasarkan :- koomponen tenaga kerja;- bahan dan alat;mulai dari pengolahan tanah hingga tanaman menghasilkanCatatan :Penentuan SIT perkebunan diatur sebagai berikut :a. Besarnya SIT perkebunan dihitung berdasarkan jumlah biaya yang
diinvestasikan untuk suatu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar dalam satu tahun.
b. Apabila suatu jenis tanaman budidaya perkebunan dalam satu tahun mengalami lebih dari satu kali periode tanam, maka besarnya SIT perkebunan dalam satu tahun dihitung sebesar standar investasi untuk sekali periode tanam dikalikan jumlah periode tanam dalam satu tahun.
Standar Investasi adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu pembangunan dan/atau penanaman dan/atau penggalian jenis sumber daya alam atau budidaya tertentu, yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan dan alat, mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan hingga tahap produksi atau menghasilkan
Areal kebun :
Areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan perkebunan
Objek Pajak berupa bangunan
NJOP = NJOP tanah + Jumlah Investasi Tanaman Perkebunan sesuai dengan SIT menurut umur tanaman
NJOP = NJOP tanah + Jumlah Investasi Tanaman Perkebunan sesuai dengan SIT menurut umur tanaman
NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
PENENTUAN BESARNYA NJOPSEKTOR PERKEBUNAN
KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998
NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik
NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik
Pasal 3
Areal produktif :
Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya
Objek Pajak berupa bangunan
NJOP = 8,5 x Hasil bersih setahun sebelum tahun pajak berjalan
NJOP = 8,5 x Hasil bersih setahun sebelum tahun pajak berjalan
NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
PENENTUAN BESARNYA NJOPSEKTOR KEHUTANAN
KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998
NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik
NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik
A.Untuk HPH, HPHH, IPK, serta ijin sah lain selain HPHTIPasal 4
Areal hutan :
Areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan hutan tanaman industri
Objek Pajak berupa bangunan
NJOP = NJOP tanah + jumlah biaya pembangunan hutan tanaman industri menurut umur tanaman
NJOP = NJOP tanah + jumlah biaya pembangunan hutan tanaman industri menurut umur tanaman
NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
PENENTUAN BESARNYA NJOPSEKTOR KEHUTANAN
KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998
NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik
NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik
B.Untuk HPHTI Pasal 5
Areal produktif :
Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan
Objek Pajak berupa bangunan
NJOP = 9,5 x Hasil penjualan minyak dan gas bumi dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan
NJOP = 9,5 x Hasil penjualan minyak dan gas bumi dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan
NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
PENENTUAN BESARNYA NJOPSEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998
NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik
NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik
Pasal 6
Areal produktif :
Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan
Objek Pajak berupa bangunan
NJOP = 9,5 x Hasil penjualan energi panas bumi/ listrik dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan
NJOP = 9,5 x Hasil penjualan energi panas bumi/ listrik dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan
NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
PENENTUAN BESARNYA NJOPSEKTOR PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI
KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998
NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik
NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik
Pasal 7
Areal produktif :
Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan
Objek Pajak berupa bangunan
NJOP = 9,5 x Hasil bersih galian tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan
NJOP = 9,5 x Hasil bersih galian tambang dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan
NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
PENENTUAN BESARNYA NJOPSEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS SELAIN PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI
DAN GALIAN CKMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998
NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik
NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik
Pasal 8
Areal produktif :
Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan
Objek Pajak berupa bangunan
NJOP = Angka kapitalisasi tertentu X hasil bersih galian tambang dalam setahun sebelum tahun pajak berjalan
NJOP = Angka kapitalisasi tertentu X hasil bersih galian tambang dalam setahun sebelum tahun pajak berjalan
NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
PENENTUAN BESARNYA NJOPSEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS GALIAN C
KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998
NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik
NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik
Pasal 9
Catatan : NJOP atas Objek Pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan Kontrak Karya atau Kontrak Kerjasama ditetapkan sesuai dengan yang diatur dalam kontrak yang berlaku
(Pasal 10)
Areal penangkapan ikan :
Areal pembudidayaan ikan
Areal emplasemen dan areal lainnya
Objek Pajak berupa bangunan
NJOP = 10 x Hasil bersih ikan dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan
NJOP = 10 x Hasil bersih ikan dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan
PENENTUAN BESARNYA NJOPUSAHA BIDANG PERIKANAN LAUT
KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998
NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
Pasal 11
NJOP = 8 x Hasil bersih ikan dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan
NJOP = 8 x Hasil bersih ikan dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan
NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik
NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik
Areal pembudidayaan ikan darat :
Areal emplasemen dan areal lainnya
Objek Pajak berupa bangunan
NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya + Standar biaya investasi tambak menurut jenisnya
NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya + Standar biaya investasi tambak menurut jenisnya
PENENTUAN BESARNYA NJOPUSAHA BIDANG PERIKANAN DARATKMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998
NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
Pasal 12
NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik
NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik
Areal tanah :
Areal perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi
Areal perairan untuk kepentingan pembangkit listrik tenaga air (PLTA)
Objek Pajak berupa bangunan
NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunyaNJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
PENENTUAN BESARNYA NJOPOBJEK PAJAK YANG BERSIFAT KHUSUS
KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998
NJOP = 10 X (10 % dari hasil bersih dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan)
NJOP = 10 X (10 % dari hasil bersih dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan)
Pasal 13
NJOP = Nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus kesamping dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa tanah sekitarnya
NJOP = Nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus kesamping dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa tanah sekitarnya
NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik
NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik
PENENTUAN BESARNYA NJOPOBJEK PAJAK YANG BERSIFAT KHUSUS
KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998
Pasal 14Besarnya NJOP atas Objek Pajak yang bersifat khusus atau objek lainnya dapat ditentukan berdasarkan penilaian individual yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional penilai dan dibuatkan laporan penilaian kemudian ditetapkan oleh Kakanwil DJP atas nama Menteri Keuangan
Objek Pajak Khusus adalah Objek Pajak yang memiliki jenis konstruksi khusus baik ditinjau dari segi bentuk, material pembentuk maupun keberadaannya memiliki arti khusus seperti : a. jalan tolb. pelabuhan laut/sungai/udarac. lapangan golfd. industri semen/pupuke. PLTA, PLTU dan PLTGf. pertambangang. tempat rekreasih. dan lain-lain yang sejenis
Untuk Pelaksanaan PBB tahun 2012
nantitelah ditetapkan Klasifikasi Baru atas Bumi dan Bangunan sebagai
dasar Pengenaan PBB Peraturan Menteri Keuangan No.
150 Tahun 2010.
50
Tapi hrs diingat bahwa utk perhitungan PBB
nilai yg diperoleh hrs di Konversi ke klas utk mendpt NJOPdengan melihat Tabel Klasifikasi T dan B
Contoh :
Luas tanah : 1.000 M2 ; Nilainya Rp1 milyar
Nilai tanah / M2 = Rp1 M : 1.000 = Rp1 juta
Nilai tanah Rp1 jt di Konversi ke Klas = Klas A.15
Utk perhitungan PBB Klas A.15 = Rp1.032.000 / M2
Luas bangunan : 400 M2 ; Nilainya = Rp800 juta
Nilai bangunan / M2 = Rp800 jt : 400 = Rp2 juta
Nilai bangunan Rp2 jt di Konversi ke Klas = Klas B.19
Utk perhtungan PBB Klas B.19 = Rp1.833.000 / M251
Batas Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)
dan Cara Menghitung Pajak
• Batas Tak Kena Pajak:Minimum:
Rp10 juta per Wajib Pajak dan ditetapkan dengan Perda
Cara Menghitung Pajak:
PBB = Tarif x ( NJOP – NJOPTKP )
16
52
Contoh Perhitungan PBB
Luas tanah: 800 m2, harga Rp300.000/m2 , NJOP = Rp 240.000.000,-
Bangunan:1.Rumah: 400 m2, harga Rp350.000/m2, NJOP = Rp 140.000.000,-2. Taman: 200 m2, harga Rp50.000/m2, NJOP = Rp 10.000.000,-3. Pagar: 180 m2, harga Rp175.000/m2 , NJOP = Rp 31.500.000,- NJOP Bangunan = Rp 181.500.000,-
NJOPTKP = Rp 10.000.000,- Nilai Jual Bangunan Kena Pajak = Rp 171.500.000,- Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp 411.500.000,-
Apabila tarif ditentukan sebesar: 0,2%, maka:
PBB = 0,2% x Rp 411.500.000,- = Rp 823.000,-
Nih, gue punye
18
53
Contoh Perhitungan PBB
OP - 1 OP - 2
NJOP tanah = Rp400 jutaNJOP bng = Rp200 jutaNJOP t+b = Rp600 jutaNJOPTKP = 0NJOP utkperht.PBB = Rp600 jutaPBB = 0,5% x 20% x Rp600 juta = Rp600.000,-
NJOP tanah = Rp400 jutaNJOP bng = Rp200 jutaNJOP t+b = Rp600 jutaNJOPTKP = 0NJOP utkperht.PBB = Rp600 jutaPBB = 0,5% x 20% x Rp600 juta = Rp600.000,-
NJOP tanah = Rp900 jutaNJOP bng = Rp500 jutaNJOP t + b = Rp1,4 MNJOPTKP = Rp 12 jutaNJOP utk perht. PBB = Rp1,388 MPBB = 0,5% x 40% x Rp1,388 M = Rp2.776.000,-
Nih, gue punyedue2nye
Jl.G.Subroto Jl.Sudirman
18
54
Perhitungan PBB atas Rumah Susun / Apartemen
Contoh :Luas Tanah : 5.000 M2 ; NJOP = Rp3.100.000,-/ M2
Bangunan hunian : 100 unit , tipe 120 ; NJOP = Rp1.200.000 / M2
Bang. sarana : Jl. lingkungan : 300 M2 ; NJOP = Rp700.000,- / M2
Parkir : 2.000 M2 ; NJOP = Rp823.000,- / M2
K. renang : 600 M2 ; NJOP = Rp968.000,- / M2
Lift : 1.500 M2 ; NJOP = Rp968.000,- / M2
Hitung PBB untuk 1 unit hunianJawab :NJOP tanah seluruhnya = Rp15.500.000.000,-
NJOP bangunan: hunian = Rp14.400.000.000,-jalan lingkungan = Rp 210.000.000,-
tempat parkir = Rp 1.646.000.000,-kolam renang = Rp 580.800.000,-
lift = Rp 1.452.000.000,-NJOP bangunan seluruhnya = Rp18.288.800.000,-
NJOP tanah/unit = 120:12.000 x Rp15.500.000.000 = Rp155 juta
NJOP bang/unit = 120:12.000 x Rp18.288.800.000 = Rp182,888 jt
NJOP tanah & bangunan = Rp337.888.000,-
NJOP TKP ( asumsi ) = Rp 10.000.000,-
NJOP utk perhitungan PBB = Rp327.888.000,-
PBB = 0,5% x 20% x Rp327.888.000,- = Rp327.888,-
20
04/22/23 55Singgih P W
AKUNTANSI PAJAK AKUNTANSI PAJAK PBBPBB
AKUNTANSI PAJAK AKUNTANSI PAJAK PBBPBB
PBB 56
JURNAL SAAT MENDAPAT SPPT:
Jurnal saat membayar PBB:
PBB 57
06/06/2013 Utang PBB Kas
2.000.0002.000.000
01/03/2013 Beban PBB Utang PBB
2.000.000
2.000.000
Contoh:
Tn A tidak menyampaikan SPOP. Berdasarkan data yg ada tgl 20 Maret 2013, Kepala Kantor Pelayanan PBB mengeluarkan SKP yg berisi objek pajak dng luas dan nilai jual.Luas objek pajak menurut SPOP :-Pokok PBB Rp 200.000-Denda administrasi 25% Rp 50.000-Juml pajak terhutang dlm SKP Rp 250.000
PBB 58
JURNAL pencatatan saat dikeluarkan SKP:
Jurnal saat membayar PBB dan denda :
PBB 59
24/04/2013 Utang PBB Kas
250.000250.000
20/03/2013 Beban PBB Beban Denda PBB Utang PBB
200.00050.000
250.000
Contoh:
Karena terjadi salah perhitungan PBB yg dibayar tahun 2013, PT. K mendapatkan SKKP (Surat Ketetapan Kelebihan Pembayaran) PBB senilai 4 juta pada tgl 14 Nop 2013. DJP melalui Kepala KP PBB atau KPP Pratama baru menerbitkan SPMKP PBB pada tgl 28 Nop 2013 dan kelebihan PBB baru diterima PT. K tgl 5 Des 2013
PBB 60
JURNAL pencatatan saat dikeluarkan SKKP PBB:
Jurnal saat penerimaan kelebihan:
PBB 61
05/12/2013 Kas Piutang
4.000.0004.000.000
14/11/2013 Piutang Beban PBB
4.000.0004.000.00
0
BEA PEROLEHAN HAK ATAS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNANTANAH DAN BANGUNAN
(BPHTB) (BPHTB)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNANTANAH DAN BANGUNAN
(BPHTB) (BPHTB)
ORDONANSI BEA BALIK NAMA
Stbl. 1924 No. 291
Dipungut antara lain atas pemindahan hak atas harta tetap
Termasuk pewarisan dan hibah wasiat
OBJEK PAJAK :
Harta tetap (hak-hak kebendaan atas tanah, yang pemindahan haknya dilakukan dengan akta
KECUALI : Hak Agraris Eigendom (Pasal 51 ayat 7 Ind, Staatsregeling)
OBJEKNYA: terbatas pada hak-hak atas tanah dengan title hukum Barat
ORDONANSI
1924/291
UUPA
UU No. 5/1960
0BJEK PAJAK : terbatas pada hak-hak atas tanah dengan titel Hk. Barat
Tidak mengenal hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Stbl. 1924/291
Tidak dapat dipungut sejak tahun 1961 s/d 1997
UU BPHTB diharapkan dapat mengkompensasi penurunan penerimaan pajak daerah dgn diberlakukannnya UU No.
18/1997 tentang PDRD
?.. ?..?
UUPA
UU No. 5/1960
PP No. 10/1961
(Peraturan Pelaksanaan UUPA)
HAK-HAK ATAS TANAH DENGAN TITEL HUKUM BARAT “DIHAPUS”
ORDONANSI BBN 1924/291 ATAS TANAH TIDAK DAPAT DIPUNGUT
UU BPHTBUU BPHTB
DASAR PEMUNGUTAN BPHTB
TANAH & BANGUNAN
Memenuhi kebutuhan dasar untuk papan Komuditas strategis Alat investasi yang
menguntungkan
Keuntungan ekonomis bagi yang memperoleh hak atas tanah
Kontribusi kepada NEGARA dengan membayar BPHTB
WAJAR
Prinsip-prinsip yang diatur
dalam UU BPHTB• Pemenuhan kewajiban berdasarkan sistem “Self
Assessment”.• Tarif sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena
Pajak (NPOPKP).• Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
ditetapkan secara regional paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas waris atau hibah wasiat .
• Pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak dan pejabat-pejabat umum yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya.
• Penerimaan BPHTB merupakan penerimaan Negara yang sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
• Semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di luar ketentuan UU ini tidak diperkenankan.
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH & BANGUNAN
PEMINDAHAN HAK PEMBERIAN HAK BARU
•Jual beli
•Tukar Menukar
•Hibah
•Hibah wasiat
•Waris
•Pemasukan dalam perseroan/badan hk.
•Pemisahan hak
•Penunjukan pembeli dlm lelang
•Putusan hakim kekuatan hk tetap
•Penggab Usaha
•Peleburan Usaha
•Pemekaran Usaha
•Hadiah
•Pemisahan hak
•Penunjukan pembeli dlm lelang
•Putusan hakim kekuatan hk tetap
•Penggab Usaha
•Peleburan Usaha
•Pemekaran Usaha
•Hadiah
•Kelanjutan pelepasan hak
•Diluar pelepasan hak
Jual BeliPerolehan hak atas tanah dan
bangunan oleh pembeli dari penjual (pemilik tanah dan bangunan atau
kuasanya) yang terjadi melalui transaksi jual beli, di mana atas
perolehan tersebut pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada
penjual.
Tukar MenukarPerolehan hak atas tanah dan bangunan yang
diterima oleh seseorang atau suatu badan dari pihak lain dan sebagai gantinya orang
atau badan tersebut memberikan tanah dan bangunan miliknya kepada pihak lain tersebut sebagai pengganti tanah dan bangunan yang
diterimanya. Biasanya pada tukar-menukar tanah dan bangunan yang dipertukarkan ditentukan nilainya masing-masing dan dibandingkan terlebih dahulu agar tidak ada pihak yang
dirugikan atas tukar menukar tersebut.
HibahPerolehan hak atas tanah dan bangunan yang diperoleh oleh seorang penerima hibah yang berasal dari pemberi hibah pada saat pemberi hibah masih hidup. Penerima hibah memperoleh hak atas
tanah dan bangunan secara cuma-cuma tanpa perlu memberikan sejumlah uang maupun suatu barang kepada pemberi
hibah.
Hibah Wasiat
Suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah
dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah
wasiat meninggal dunia.
Waris
Perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh ahli waris dari pewaris (pemilik tanah dan bangunan) yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
Pemasukan Dalam Perseroan/
Badan Hukum Lainnya
Perolehan hak atas tanah da bangunan sebagai hasil pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi
atau badan kepada perseroan atau badan hukum lainnya sebagai
penyertaan modal pada perseroan atau badan hukum lain tersebut.
Pemisahan Hak yang Mengakibatkan
Peralihan
Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang berasal dari pemindahan sebagian
hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau
badan kepada sesama pemegang hak bersama.
Penunjukan Pembeli Dalam Lelang
Perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh seseorang atau suatu badan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang
oleh pejabat lelang sebagaimana yang tercantum dalam risalah lelang.
Pelaksanaan Putusan Hakim yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum
Tetap
Perolehan hak sebagai pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap terjadi dengan peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai pihak yang semula memiliki
suatu tanah dan bangunan kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim
menjadi pemilik baru tanah dan bangunan tersebut.
Penggabungan Usaha
Perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh badan usaha yang tetap berdiri
dari badan usaha yang telah digabungkan ke dalam badan usaha
yang tetap berdiri tersebut.
Peleburan Usaha Perolehan hak atas tanah dan bangunan
oleh badan usaha baru sebagai hasil dari peleburan usaha dari badan-badan
usaha yang bergabung dan telah dilikuidasi.
Pemekaran Usaha
Perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh badan usaha yang baru didirikan yang berasal dari aktiva badan usaha
induk yang dimekarkan.
Hadiah Perbuatan hukum berupa penyerahan
hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh pribadi atau badan
hukum kepada penerima hadiah. Akta yang dibuat dapat berupa akta hibah.
Pemberian Hak Baru Sebagai Kelanjutan Pelepasan Hak
Pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan
hak.
Pemberian Hak Baru di Luar Pelepasan Hak
Pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari
negara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
HAK MILIK
HAK GUNA USAHA
HAK GUNA BANGUNAN
HAK PAKAI
HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN
HAK PENGELOLAAN
DIATUR DALAM UUPA
(UU No. 5/1960)
DIATUR DALAM UU RUMAH SUSUN
(UU No. 16/1985)
DIATUR DALAM PP No. 8 TAHUN 1953
Hak Atas Tanah (1)
Hak Milik : Hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.
Hak Guna Usaha : hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.
Hak Guna Bangunan : untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Hak Atas Tanah (2)Hak Pakai : hak untuk menggunakan dan atau
memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun : milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi pula hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.
Hak Atas Tanah (3)
Hak Pengelolaan : hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan panggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.
OP YANG TIDAK DIKENAKAN BPHTBPASAL 3 AYAT (1)
OBJEK PAJAK YANG DIPEROLEH :• Perwakilan diplomatik (asas timbal balik)• Negara untuk kepentingan umum• Badan/perwakilan organisasi internasional.• Orang pribadi/badan karena konversi
hak/perbuatan hukum lain tanpa perubahan nama.
• Karena wakaf• Untuk kepentingan ibadah
Objek pajak yang diperoleh orang pribadi/badan karena konversi hak tanpa
perubahan nama
• Konversi hak adalah perubahan hak dari hak lama mejadi hak baru menurut UUPA, termasuk pengakuan hak oleh pemerintah.
• Konversi hak ini pada dasarnya tidak merupakan peralihan hak atas tanah, karena subyek hukum yang memiliki hak tersebut sebelum dilakukan konversi adalah sama dengan setelah dilakukannya konversi hak.
• Yang berubah adalah jenis hak atas tanah yang dimiliki oleh subyek hukum tersebut sebagai akibat dari dilakukannya konversi hak.
• Karena tidak ada peralihan hak maka tidak ada perolehan hak baru akibat konversi hak, sehingga bukan merupakan obyek BPHTB.
• Sebagai contoh adalah peningkatan hak dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik, sepanjang pemilik hak atas tanah tersebut masih tetap sama.
Objek pajak yang diperoleh orang pribadi/badan karena perbuatan hukum lain tanpa perubahan
nama
• Undang-Undang BPHTB mengatur bahwa suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan perolehan hak oleh orang pribadi atau badan dengan tidak adanya perubahan nama bukan merupakan obyek BPHTB.
• Salah satu bentuk perbuatan hukum dimaksud adalah perpanjangan hak atas tanah tanpa adanya perubahan nama yang dilaksanakan baik sebelum maupun setelah berakhirnya hak atas tanah tersebut.
• Misalnya saja Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh Tuan Ahmad Murba diperoleh tahun 1971 untuk jangka waktu 30 tahun. Pada tahun 2001 HGB atas tanah tersebut berakhir. Agar Tuan Ahmad Murba tidak kehilangan haknya atas tanah tersebut maka HGB yang dimilikinya harus diperpanjang oleh Tuan Ahmad Murba sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permohonan Tuan Ahmad Murba untuk memperpanjang HGB dimaksud ke Kantor Pertanahan setempat sepanjang masih atas nama Tuan Ahmad Murba bukan merupakan obyek BPHTB sehingga pada saat permohonan diajukan tidak ada BPHTB terutang yang harus dibayar oleh Tuan Ahmad Murba.
Objek pajak yang diperoleh orang pribadi/badan karena wakaf
• Wakaf merupakan perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun.
• Pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan karena wakaf pada dasarnya adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan peribadatan, sehingga perolehan hak ini dikecualikan dari pengenaan BPHTB.
Untuk keserdehanaan dan kemudahan
Penghitungan pajak
Tarif Tunggal
5%
“ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MEMPEROLEH HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN”
DIKENAKAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK
WAJIB PAJAK
Subjek PajakNo. Jenis Perolehan Hak Subjek Pajak
1 Jual Beli Pembeli2 Tukar menukar Pihak yang menerima tanah/bangunan yg ditukar3 Hibah Penerima Hibah4 Hibah Wasiat Penerima Hibah Wasiat5 Waris Ahli Waris (Penerima Waris)6 pemasukan dalam perseroan perseroan/badan hukum lain yang memperoleh hak atas
atau badan hukum tanah dan bangunan.7 pemisahan hak yang orang atau badan yang ditetapkan sebagai
mengakibatkan peralihan hak penerima hak atas tanah dan bangunan 8 penunjukan pembeli dalam lelang orang/badan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang9 pelaksanaan dari putusan hakim pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan
yg mempunyai kekuatan hukum tetap dlm putusan hakim yg telah memiliki kekuatan hukum tetap.10 penggabungan usaha badan usaha yang menjadi tempat bergabung satu atau
lebih badan usaha lain 11 peleburan usaha badan usaha yang didirikan sebagai hasil peleburan usaha 12 pemekaran usaha badan usaha yg baru didirikan sbg hasil pemekaran usaha13 hadiah orang atau badan memperoleh hadiah 14 perolehan hak baru sebagai orang atau suatu badan yang memperoleh hak atas
kelanjutan pelepasan hak tanah negara yang berasal dari pelepasan hak. 15 perolehan hak baru di luar orang atau suatu badan yang memperoleh hak atas
pelepasan hak tanah negara yang tidak dibebani dengan hak apa pun.
DASAR PENGENAANDASAR PENGENAANPasal 6Pasal 6
DASAR PENGENAANDASAR PENGENAANPasal 6Pasal 6
NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK( NPOP )
HARGA TRANSAKSI NILAI PASAR NPOP TDK DIKETAHUI/LEBIH RENDAH
NJOP
- JUAL BELI- PENUNJUKAN PEMBELI DLM LELANG
- TUKAR MENUKAR- HIBAH - WARIS- PEMBERIAN HAK BARU- dsb-nya
- TUKAR MENUKAR- HIBAH - WARIS- PEMBERIAN HAK BARU- dsb-nya
NJOP PBB
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
Pasal 7
NPOPTKP Ditetapkan Secara Regional Paling Banyak Rp 60.000.000,-
KecualiWaris, Hibah Wasiat Orang Pribadi dalam Hubungan Keluarga Sedarah Paling Banyak Rp 300.000.000,-
Diatur Lebih Lanjut Dengan PP
BESARNYA BERVARIASI ANTARA KABUPATEN/KOTA SATU DENGAN KABUPATEN/KOTA LAINNYA DAN DITENTUKAN BERDASARKAN SK
BUPATI/WALIKOTA
BESARNYA BERVARIASI ANTARA KABUPATEN/KOTA SATU DENGAN KABUPATEN/KOTA LAINNYA DAN DITENTUKAN BERDASARKAN SK
BUPATI/WALIKOTA
CONTOH :CONTOH :NPOPTKP yg berlaku di wilayah Kanwil DJP D.I. NPOPTKP yg berlaku di wilayah Kanwil DJP D.I. YogyakartaYogyakarta Tahun 2008Tahun 2008
NONO KOTA/KABKOTA/KAB
NPOPTKPNPOPTKP
WARIS & HIBAH WARIS & HIBAH WASIATWASIAT LAINNYALAINNYA
1.1. KOTA YOGYAKARTAKOTA YOGYAKARTA 200 JUTA200 JUTA 15 JUTA15 JUTA
2.2. KAB. BANTULKAB. BANTUL 200 JUTA200 JUTA 15 JUTA15 JUTA
3.3. KAB. SLEMANKAB. SLEMAN 200 JUTA200 JUTA 10 JUTA10 JUTA
4.4. KAB. KULONPROGOKAB. KULONPROGO 200 JUTA200 JUTA 15 JUTA15 JUTA
5.5. KAB. GUNUNG KIDULKAB. GUNUNG KIDUL 200 JUTA200 JUTA 8 JUTA8 JUTA
BPHTB = (NPOP – NPOPTKP) X TARIF
A T A U
Bila NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan :
BPHTB = (NJOP – NPOPTKP) X TARIF
Contoh Perhitungan
Pada tanggal 1 Agustus 2005, Tuan A membeli tanah yang terletak di Kelurahan Maguwoharjo dengan Nilai Perolehan Obyek Pajak (NPOP) Rp. 25.000.000,00 sedangkan Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB adalah Rp. 20.000.000,00. Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk perolehan hak karena jual beli untuk Kab. Sleman adalah Rp.20.000.000,00, maka besarnya BPHTB yang terutang adalah :– NPOP Rp.25.000.000,00– NPOPTKP Rp. 15.000.000,00 ( - )– NPOP kena pajak Rp.10.000.000,00– BPHTB terutang 5% x Rp. 10.000.000,00 Rp. 500.000,00
Contoh Perhitungan BPHTB Waris
Tuan C mewariskan sebidang tanah dan bangunan kepada ahli warisnya yaitu Tuan CC, NJOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB adalah Rp. 250.000.000,00. Besarnya BPHTB yang terutang adalah :• NPOP Rp. 250.000.000,00• NPOPTKP Rp. 200.000.000,00 (-)• NPOP kena pajak Rp. 50.000.000,00• BPHTB terutang 5% x Rp. 50.000.000,00 Rp. 2.500.000,00• Pengurangan 50% karena waris Rp. 1.250.000,00 (-)• BPHTB yang harus dibayar Rp. 1.250.000,00
•Jual beli•Tukar menukar•Hibah•Pemasukan dalam perseroan/ Badan hukum•Pemisahan hak•hadiah
Lelang
Putusan Hakim
•Hibah wasiat•warisan
Pemberian hak abru sbgKelanjutan pelepasan hak /
Di luar pelepasan hak
Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta
Sejak tanggal penunjukanPemenang lelang
Sejak tanggal putusanPengadilan yang tetap
Sejak tanggal pendaftaran hak
Sejak tanggal diterbitkanNya surat keputusan
Pemberian hak
PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG ( Pasal 10 )
Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan
Dibayar ke Kas Negara melalui Kantor Pos dan atau Bank BUMN atau Bank BUMD atau tempat pembayaran
lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
Tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri
Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas
Tanah atau/Bangunan
Wajib Pajak
Setorke
Setorke
Bank Persepsi / Kantor PosOperasional V
Sebelum:a. Akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris;b. Risalah lelang untuk pembeli ditandatangani oleh Kepala Kantor Lelang / Pejabat Lelang;c. dilakukan pendaftaran hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal: 1) pemberian hak baru; 2) pemindahan hak karena pelaksanaan Putusan Hakim, warisan atau Hibah Wasiat
Dengan menggunakan
Surat Setoran Bea
Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar (SKBKB)
Pasal 11Dalam jk. Waktu 5 thn
Berdasarkan hasil pemeriksaan/keterangan lain
Fiskus
PajakKurangdibayar
SKBKB
+ bunga 2%/bln
Maks 24 bulan sejak saat terhutang s/d diterbitkan SKBKB
Wajib Pajak
Dasar Penagihan
(pasal 14)
Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT)
Pasal 12Dalam jk. Waktu 5 thn
Berdasarkan hasil pemeriksaan
Fiskus
SKBKBT
Wajib Pajak
Dasar Penagihan
(pasal 14)
+ kenaikan 100%, kecuali WP melapor sebelum pemeriksaan
SKBKB
Novum
STB
Menagih pajak yang tidak/ kurang dibayar
Menagih pajak yang kurangdibayar karena salah tulis/
Hitung pada SSB
Menagih sanksi adminis-trasi berupa bunga dan/
Atau denda
+ bunga 2%/Bulan, maks24 bln sejak Saat terhu-tang pajak
Contoh Perhitungan STB & SKBKBSTBPada tanggal 5 Agustus 2005 Tuan E membeli tanah, penanda tanganan akta jual beli dilakukan pada hari itu juga. Berdasarkan NPOP, jumlah BPHTB yang terutang adalah Rp. 1.000.000,00 dan dibayar oleh Tuan E pada tanggal 7 Agustus 2005. Sesuai dengan ketentuan, BPHTB terutang pada saat ditanda -tanganinya akta jual beli, maka atas keterlambatan pembayaran tersebut Tuan E dikenakan sanksi administrasi sebesar :
2% x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 20.000,00
SKBKBPada tanggal 2 Januari 2006 Tuan F menanda tangani akta jual beli sebidang tanah dengan NPOP sebesar Rp. 100.000.000,00 sedangkan NJOP PBB atas tanah tersebut pada tahun 2006 adalah Rp. 135.000.000,00. BPHTB yang terutang telah dilunasi oleh Tuan F pada tanggal 28 Desember 2005 sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan dasar pengenaaan pajaknya NJOP tahun 2005. Pada bulan Pebruari 2006, berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang seharusnya terutang ternyata kurang dibayar. BPHTB yang seharusnya terutang adalah sebagai berikut :
– NPOP Rp. 135.000.000,00– NPOPTKP Rp. 15.000.000,00 ( - )– NPOP kena pajak Rp. 120.000.000,00– BPHTB terutang 5% x Rp. 120.000.000,00 Rp.
6.000.000,00– Sudah dibayar Rp. 5.000.000,00 ( - )– Kurang dibayar Rp. 1.000.000,00– Sanksi adm. 2% x Rp. 1.000.000,00 Rp.
20.000,00 (+) – BPHTB yang masih harus dibayar (SKBKB) Rp.
1.020.000,00
DASAR PENAGIHAN PAJAKPasal 14
Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar, Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan BPHTB, dan Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan maupun Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah
Harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak
Tata Cara Penagihan Pajak diatur dengan Keputusan Menteri
SURAT PAKSAPasal 15
JUMLAH PAJAK TERUTANG
BERDASARKAN
SKBKB, SKBKBT, SURAT TAGIHAN BPHTB, DAN SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN DAN SURAT
KEPUTUSAN BANDING
TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR PADA WAKTUNYA
DAPAT DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA
SKBKB
SKBKBT
SKBLB
SKBN
z..z..z
DIRJEN PAJAK
Maks 3 bln sejak diterima SKP
Maks. 12 bln
KEPUTUSAN:Ditolak
DiterimaMenambah(Pasal 17)
PASAL 18
SK
KEBERATAN
BANDING
Wajib Pajak
(Menerima)
Wajib Pajak
(Menolak)
Maks. 3 bln sejak SK Keberatan diterima
Badan/Peradilan
Penyelesaian Sengketa Pajak
PEMBAYARAN
( PASAL 20 )
DIBERIKAN KARENA
HAL- HAL TERTENTU
Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk
Kepentingan sosial &Pendidikan yang
Tidak mencari keuntungan
Kondisi tertentu tanah dan/atau bangunan yangAda hubungannya dengan
WAJIB PAJAK
KONDISI TERTENTU WAJIB PAJAK YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN OBJEK PAJAK
WP OP YG. TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI YANG MEMPEROLEH HAK BARU MELALUI PROGRAM PEMERINTAH DI BIDANG PERTANAHAN ANTARA LAIN MELALUI PROYEK AJUDIKASI
WP OP YANG MEMPEROLEH HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN RS DAN RUSUN SEDERHANA SERTA RSS YG DIPEROLEH LANGSUNG DARI PENGEMBANG DAN DIBAYAR SECARA ANGSURAN
WP BADAN YANG MEMPEROLEH HAK BARU SELAIN HPL DAN TELAH MENGUASAI TANAH DAN ATAU BANGUNAN SCR FISIK > 20 TAHUNHIBAH DARI ORANG PRIBADI YG MEMPUNYAI KELUARGA SEDARAH DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SATU DERAJAT KE ATAS ATAU SATU DERAJAT KE BAWAH
75%
50%
25%
KONDISI WAJIB PAJAK YANG ADAHUBUNGANNYA DENGAN SEBAB-SEBAB TERTENTU
2
3
1DIBELI WAJIB PAJAK DARI HASIL GANTI RUGI PEMERINTAH DIBAWAH NJOP, DALAM JANGKA WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEJAK PEMBAYARAN GANTI RUGI
50 %
DIPEROLEH SEBAGAI PENGGANTI TANAH DAN ATAU BANGUNAN YG DIBEBASKAN OLEH PEMERINTAH u/ KEPENTINGAN UMUM
50 %WAJIB PAJAK TERKENA DAMPAK KRISIS EKONOMI DAN MONETER SHG HARUS MELAKUKAN RESTRUKTURISASI USAHA DAN ATAU UTANG USAHA SESUAI KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH
75 %
lanjutanWP BANK MANDIRI YG MEMPEROLEH HAK ATAS TANAH YG BERASAL DARI BBD, BDN, BAPINDO, DAN BANK EXIM DLM RANGKAIAN PROSES MERGER
100%4
WP BADAN YG MELAKUKAN PENGGABUNGAN USAHA /MERGER YG TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI DIRJEN PAJAK
50%WP MEMPEROLEH TANAH YG TIDAK BERFUNGSI LAGI SPT SEMULA AKIBAT BENCANA ALAM /SEBAB-SEBAB LAIN DALAM WAKTU 3 BULAN SEJAK PENANDA TANGANAN AKTE, SEPERTI KEBAKARAN,BANJIR, TANAH LONGSOR, GEMPA, GUNUNG MELETUS
5
50%
6
RUMAH DINAS PEMERINTAH YG DIBELI OLEH VETERAN, PNS, ABRI, PURNAWIRAWAN ABRI ATAU JANDA / DUDA VETERAN/PNS/ABRI
75%
7
WP BADAN KORPRI DLM RANGKA PENGADAAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA KORPRI/PNS
lanjutanlanjutan
8
100%
9
WP BADAN ANAK PERUSAHAAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI & REASURANSI YG MEMPEROLEH HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DARI PERUSAHAAN INDUKNYA SELAKU PEMEGANG SAHAM TUNGGAL SBG KELANJUTAN DARI PELAKSANAAN KEP. MENKEU ttg KESEHATAN KEUANGAN PERUSH. ASURANSI & PERUSH. REASURANSI
50%
WP YANG DOMISILINYA TERMASUK DALAM WILAYAH PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI YG MEMPEROLEH HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN MELALUI PROGRAM PEMERINTAH DI BIDANG PERTANAHAN ATAU WP YG OP-NYA TERKENA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS
lanjutanlanjutan
10
100%
11
WP YANG OP-NYA TERKENA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH YANG PEROLEHAN HAKNYA ATAU SAAT TERUTANGNYA TERJADI 3 (TIGA) BULAN SEBELUM TERJADINYA BENCANA
100%
12
WP YANG OP-NYA TERKENA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA YANG PEROLEHAN HAKNYA ATAU SAAT TERUTANGNYA TERJADI 3 (TIGA) BULAN SEBELUM TERJADINYA BENCANA
100%
PANTI ASUHAN, PANTI JOMPO, RUMAH YATIM PIATU, PESANTREN
SEKOLAH YG TIDAK DITUJUKAN MENCARI KEUNTUNGAN
RUMAH SAKIT SWASTA MILIK INSTITUSI PELAYANAN SOSIAL MASYARAKAT 50 %
TANAH / BANGUNAN DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN YANG SEMATA-MATA
TIDAK MENCARI KEUNTUNGAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
( PASAL 21 )
Karena pengajuan Pengurangan yang
diterima
Karena keberatan/Banding yang dikabul
Kan sebagian atauseluruhnya
Karena permohonan WPAntara lain dalam hal :
•Kelebihan pembayaran•Terlanjur bayar ttp
Perolehan haknya batal
Dilakukan pemeriksaan(Pasal 22)
SKBLB SKBLB + bunga 2%/bln,
Maks 24 bulan
(Pasal 19)SKBN
SKBLB + bunga
2%/bln apabila
Pengembalian lewat 2 bulan
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAANPEMBAGIAN HASIL PENERIMAANPasal 23
Kep. Men. Keu No.519/KMK.04/2000
BPHTB merupakan pajak pusat yang dibagikan kepada:
Pemerintah Pusat 20%
Pemerintah Daerah 80%
Dibagikan kepada pemerintah
kabupaten/kotasecara merata
- 16% untuk propinsi- 64% untuk pemerintah kabupaten
KETENTUAN BAGI PEJABAT PS. 24
(1) PPAT
(2) PEJABAT LELANG
(2a) PJBT YG WENANG TERBITKAN
KEP PEMB HAK
(3) PEJABAT PERTANAHAN
PENANDA TGN AKTE
PENAND RISALAH LELANG
PENAND PEMBERIAN HAK
PENAND PENDAFT WARIS, HIBAH, HIBAH WASIAT
WP SERAHKAN SSB
PELAPORAN (pasal 25)
PPAT / KPPLN MELAPORKAN PEMBUATAN AKTA / RISALAH LELANG TGL 10 BULAN BERIKUTNYA
SANKSI PS. 26
SANKSI ADM DAN DENDA Rp 7.500.000,-
PPAT, PEJABAT KP2LN MELANGGAR PS 24 AYAT (1) DAN (2) -
PPAT MELANGGAR PS 25 AYAT (1)
SANKSI ADM DAN DENDA Rp 250.000,-
PEJABAT BERWENANG TERBITKAN PEMBERIAN HAK MELANGG PS 24 AYAT (2A)
SANKSI MENURUT KETENTUAN PER-UU YG BERLAKU
PEJABAT PERTANAHAN YG MELANGGAR PS 24 AYAT (3)
SANKSI MENURUT KETENTUAN PER-UU YG BERLAKU
KEPALA KP2LN YG MELANGGAR PS 25 AYAT (1)
SANKSI MENURUT KETENTUAN PER-UU YG BERLAKU
PERATURAN PEMERINTAH RIPERATURAN PEMERINTAH RINOMOR 111 TAHUN 2000 NOMOR 111 TAHUN 2000
TENTANGTENTANGPENGENAAN BEA PEROLEHAN HAKPENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNANATAS TANAH DAN BANGUNANKARENA WARIS DAN HIBAH WASIATKARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT
Kep. Men. Keu No.514/KMK.04/2000tanggal 14 Desember 2000
PENGERTIANPENGERTIAN(Pasal 1 dan 2)(Pasal 1 dan 2)
1.1. Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris kepada atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris kepada pewaris, yang berlaku pewaris, yang berlaku setelahsetelah pewaris meninggal pewaris meninggal duniadunia
2. Perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan 2. Perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat yang berlaku atau badan dari pemberi hibah wasiat yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.
BESARNYA BPHTB ATAS PEROLEHAN HAK ATAS BESARNYA BPHTB ATAS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS & HIBAH TANAH DAN BANGUNAN KARENA WARIS & HIBAH
WASIAT YANG DITERIMA:WASIAT YANG DITERIMA:Pasal 2Pasal 2
DIKENAKAN SEBESARDIKENAKAN SEBESAR
50%50%
DARI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DARI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG SEHARUSNYA TERUTANGYANG SEHARUSNYA TERUTANG
SAAT TERUTANGNYA PAJAK ATAS PEROLEHAN HAK KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT
SEJAK TANGGAL YANG BERSANGKUTAN SEJAK TANGGAL YANG BERSANGKUTAN MENDAFTARKAN PERALIHAN HAKNYA KE MENDAFTARKAN PERALIHAN HAKNYA KE
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/ KOTAKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/ KOTA
ADALAHADALAH
SAAT TERUTANGNYA PAJAKSAAT TERUTANGNYA PAJAK(Pasal 3)(Pasal 3)
PERATURAN PEMERINTAH RIPERATURAN PEMERINTAH RINOMOR 112 TAHUN 2000NOMOR 112 TAHUN 2000
TENTANGTENTANGPENGENAAN BEA PEROLEHAN HAKPENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNANATAS TANAH DAN BANGUNANKARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAANKARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
Kep. Men. Keu No.515/KMK.04/2000
tanggal 14 Desember 2000
Hak Pengelolaan adalahHak Pengelolaan adalahHak menguasai dari Negara atas tanah yang Hak menguasai dari Negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknyakepada pemegang haknya
Antara lain untuk :Antara lain untuk :
• merencanakan peruntukan dan penggunaan tanahmerencanakan peruntukan dan penggunaan tanah
• keperluan pelaksanaan tugaskeperluan pelaksanaan tugas
• menyerahkan bagian tanah tersebut kepada pihak menyerahkan bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga atau bekerja sama dengan pihak ketigaketiga atau bekerja sama dengan pihak ketiga
PENGERTIANPENGERTIAN
- DEPARTEMEN,- DEPARTEMEN,- LEMBAGA PEMERINTAH NON - LEMBAGA PEMERINTAH NON
DEPARTEMEN,DEPARTEMEN,- PEMDA PROVINSI- PEMDA PROVINSI- PEMDA KABUPATEN/ KOTA- PEMDA KABUPATEN/ KOTA- LEMBAGA PEMERINTAH - LEMBAGA PEMERINTAH
LAINNYALAINNYA- PERUM PERUMNAS - PERUM PERUMNAS
PIHAK-PIHAK PIHAK-PIHAK LAINNYALAINNYA
0 %0 % 50 %50 %
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Yang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Yang Seharusnya TerutangSeharusnya Terutang
DARIDARI
BESARNYA BPHTB ATAS PEROLEHAN HAK ATAS BESARNYA BPHTB ATAS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK TANAH DAN BANGUNAN KARENA PEMBERIAN HAK
PENGELOLAANPENGELOLAANPasal 2Pasal 2
SAAT TERUTANGNYA PAJAK ATAS PEROLEHAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK ATAS PEROLEHAN HAK PENGELOLAANHAK PENGELOLAAN
SEJAK DITANDATANGANI DAN DITERBITKANNYA SEJAK DITANDATANGANI DAN DITERBITKANNYA SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK PENGELOLAANSURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
ADALAHADALAH
SAAT TERUTANGNYA PAJAKSAAT TERUTANGNYA PAJAK(Pasal 3)(Pasal 3)
AKUNTANSI PAJAK AKUNTANSI PAJAK BPHTBBPHTB
AKUNTANSI PAJAK AKUNTANSI PAJAK BPHTBBPHTB
PBB 133
Harga beli tanah 240.000.000Biaya Makelar 3.000.000BPHTB pembelian tanah 9.000.000Biaya Notaris 5.000.000Total perolehan tanah 257.000.000
Jurnal saat perolehan aktiva :
PBB 134
06/06/2013 Tanah Kas
257.000.000257.000.000
Contoh:Tgl 03 jan 2014 dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SKBKB, pembelian tgl 06 Juni 2013BPHTB pembelian tanah yg seharusnya:NPOP 360.000.000NPOPTKP 60.000.000NPOPKP 300.000.000BPHTB (5%X300 jt) 15.000.000BPHTB yg dibayar 9.000.000BPHTB kurang bayar 6.000.000Sanksi administrasi 2%X6jtX8bln 960.000BPHTB yg masih harus dibayar 6.960.000PBB 135
JURNAL pencatatan saat diterbitkan SKBKB:
Jurnal saat membayar BPHTB :
PBB 136
24/04/2014 Utang BPHTB Kas
6.960.0006.960.000
03/01/2014 Beban lain-lain Utang BPHTB
6.960.0006.960.00
0
Contoh:
Bp. Ali membeli tanah seluas 4.500 m2 dan dibebani BPHTB 5,6 jt . Tiga bulan kemudian bp. Ali menemukan kesalahan dalam penghitungan BPHTB dan mengajukan keberatan kepada KPP dan KPP setuju mengembalikan BPHTB tsb. Dalam SKBLB ditetapkan sebesar Rp 800.000,- dan I,balan bunga Rp 48.000,- (2%X800.000X3 bulan)
PBB 137
JURNAL pencatatan saat diterbitkan SKBLB:
Jurnal saat menerima BPHTB :
PBB 138
24/04/2014 Kas Piutang
848.000848.000
03/01/2014
piutang Penghasilan lain Penghasilan bunga
848.000800.00048.000
PBB 139