Social Safety Net Pada Program Keluarga Harapan Dalam

99

Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman

Volume 8 Nomor 1 Ed. Januari – Juni 2020: hal. 99-121

p-ISSN: 2356-4628 e-ISSN : 2579-8650

Social Safety Net Pada Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Miskin Di Kota Palembang

M. Robby Kaharudin Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Palembang, Sumatera Selatan Email: [email protected]

Abstract The purpose of this research were to analyze the effectiveness of the implementation of PKH in improving the welfare of poor families with the perspective Islamic economics. This research is a field research that uses a qualitative descriptive approach. Sampling techniques are purposive sampling and snowball sampling. Primary data were obtained from Palembang City Social Service, Palembang City PKH Coordinator, Palembang Ilir Barat Dua Sub-District Assistant, and PKH Participants selected based on certain conditions. The results of study conclude that the implementation of PKH has been running effectively in Palembang City and in accordance with the objectives of the program. PKH has also had a positive impact on improving the economic welfare of poor families in the city of Palembang, but this welfare was not accompanied at the level of awareness in carrying out religious activities. Mean while Islamic Economics to measure the level of family welfare must consider the indicator of Religion. Keywords: Social safety net, keluarga harapan, Islamic welfare

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Kota Palembang dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif Teknik sampling dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dan snowball sampling, Dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data primer di peroleh dari Dinas sosial kota Palembang, Koordinator PKH Kota Palembang, Pendamping Kecamatam Ilir Barat Dua Palembang, serta Peserta PKH yang dipilih berdasarkan syarat-syarat tertentu. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan PKH telah berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan. PKH juga telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga miskin di Kota Palembang khususnya kecamatan Ilir Barat Dua Palembang, Namun kesejahteraan tersebut tidak diiringi pada tingkat kesadaran dalam menjalankan aktivitas ibadah. Padahal dalam Ekonomi Islam untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga harus mempertimbangkan indikator Religion.

Kata Kunci :Social safety net, Keluarga Harapan, Kesejahteraan Islam

mailto:[email protected]



M. Robby Kaharudin

100

PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pokok yang

dihadapi bangsa Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Berbagai perencanaan,

kebijakan serta program pembangunan yang telah dan akan dilaksanakan pada

intinya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin. Upaya pengentasan dan

pengurangan kemiskinan harus dilakukan secara komperhensif, mencakup

seluruh aspek kehidupan dan dilaksanakan secara terpadu. Menurut Soegijoko

Seperti dikutip dari Frederic W. Nalle, menyatakan bawah Kemiskinan terjadi

karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat

masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau

menikmati hasil pembangunan(Frederic W. Nalle, Emilia K. Kiha: 2018).

Al-Qardhawi menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam tidak dapat

dibenarkan seseorang yang hidup di tengah masyarakat Islam ─sekalipun Ahl

alDzimma (warga negara non-muslim). Menderita lapar, tidak berpakaian,

menggelandang (tidak bertempat tinggal). Dengan kata lain ajaran Islam

menyatakan perang terhadap kemiskinan dan berusaha keras untuk

membendungnya serta mengawasi kemungkinan yang dapat menimbulkannya

(Yusuf al-Qardhawi: 2002).Islam, sebagai agama rahmatan lil’alamin

mempunyai tanggungjawab besar untuk merespon masalah kemiskinan.Sebagai

agama yang sempurna, Islam memiliki perhatian yang besar terhadap problem

kemiskinan. Dalam konteks Negara Indonesia, Konstisusi negara juga

menyatakan bahwa masyarakat miskin menjadi tanggung jawab negara, seperti

yang termaktub secara eksplisit melalui UUD 1945 pasal 34 yang berisi “Fakir

miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Pelaksanaan penanggulanan kemiskinan telah dilakukan pemerintah

Indonesia sejak tahun 1998.Awalnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah

sosial akibat dari dampak krisis moneter yang melanda Indonesia.Tahun 1998

pemerintah Indonesia membuat sebuah program jaring pengaman sosial atau

dikenal dengan Social Safety Net. Menurut Sumodiningrat, kebijakan program

Social Safety Net ini bertujuan sebagai upaya penyelamatan (rescue) dan

pemulihan (recovery) Ekonomi yang melanda masyarakat di Indonesia

(Sumodiningrat, gunawan : 1999). Social Safety Net diciptakan untuk menjaga

agar masyarakat tidak jatuh ke bawah tingkat kehidupan minimum yang

dianggap layak oleh masyarakat tersebut.Seiring berjalannya waktu pemerintah

101



p-ISSN: 2356-4628 e-ISSN : 2579-8650

Indonesia memperluas kebijakan Social Safety Net dengan program

perlindungan sosial bagi penduduk miskin di indonesia. Tahun 2007 pemerintah

pusat masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan program

penanggulangan kemiskinan yang bernama Program Keluarga Harapan (PKH)

program ini merupakan duplikasi dari program pembrantasan kemiskinan yang

dikenal didunia internasional yaitu Conditional cash transfer yang menggunakan

sistim pendekatan Income support schemes(ISS) atau skema tunjangan

pendapatan yang diberikan kepada rumah tangga miskin di Indonesia (Edi

suharto: 2015). Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) diatur melalui

Undang Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial

yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang

percepatan penangulangan kemiskinan. Program ini dilatar belakangi oleh

adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah

penduduk miskin serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Pada tahun 2018 Pemerintah pusat melalui Kementerian sosial Republik

Indonesia menambah jumlah penerima Program keluarga harapan (PKH)

sebanyak 10.000.232 rumah tangga miskin dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

17,5 Triliun (Edi Suharto: 2015). Di Palembang tahun 2020 jumlah penerima

bantuan Program keluarga harapan (PKH) sebanyak 51.938 Keluarga miskin

yang tersebar sebanyak 18 kecamatan di seluruh kota Palembang

(Daryono:2020).Peserta PKH adalah rumah tangga sangat miskin (RTSM) atau

keluarga sangat miskin (KSM) yang sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi

beberapa kriteria program (Direktorat Jaminan sosial : 2013).

Penggunaan dana bantuan PKH diharapkan pemerintah untuk digunakan

dalam membeli kebutuhan dasar yang menunjang pendidikan, kesehatan dan

perbaikan ekonomi keluarga. Namun pada kenyataannya berdasarkan temuan

Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia, penerima bantuan

PKH tersebut mayoritas adalah seorang perokok aktif. Sehingga, ditemukan

beberapa keluarga penerima manfaat (KPM) yang membelanjakan bantuan

untuk membeli rokok. Dengan temuan ini, ada potensi dana PKH yang

diambilkan dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) justru mengalir

untuk pembelian rokok.Padahal seharunya dana bantuan PKH wajib

dimanfaatkan dengan tepat agar sesuai dengan harapan Program. Seperti halnya

pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko widodo



M. Robby Kaharudin

102

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah (000 Jiwa) 205,99 202,31 203,12 191,95 184,41 179,32

160

170

180

190

200

210

12,93

12,85

12,04

11,4

10,95

13,62

13,77

13,39

13,01

12,82

10,96

11,13

10,07

10,12

9,66

2014 2015 2016 2017 2018

Palembang Sumsel Nasional

yang menerangkan bahwa penggunaan dana PKH harus digunakan dengan tepat.

Misalnya untuk beli kebutuhan primer seperti telur, ikan, buku sekolah, seragam

anak, sepatu anak yang bisa menunjang pendidikan dan kesehatan keluarga.

Program Keluarga Harapan memiliki dua fungsi yaitu untuk jangka

pendek dengan membantu meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan

jangka panjang, untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi dengan

meningkatkan sumber daya manusia melalui kesehatan dan pendidikan

(Pedoman Umum PKH : 2019). Seiring dengan berjalannya Program Keluarga

Harapan (PKH) di Kota Palembang, ternyata tidak memberikan dampak

signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan yang ada di kota Palembang.

Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan per bulan maret tahun

2018 jumlah penduduk miskin di kota Palembang masih mencapai 179,32 ribu

orang (BPS: 2018).

Tabel 1.

Jumlah Penduduk miskin Kota Palembang

Sumber:BPS 2018

Tabel 2.

Persentase Kemiskinan kota Palembang, Sumsel dan Nasional

Sumber: BPS 2018

103



p-ISSN: 2356-4628 e-ISSN : 2579-8650

Pada skala nasional kota Palembang juga termasuk kota yang memiliki

jumlah penduduk miskin yang cukup besar, melampaui dari nilai rata-rata

masyarakat miskin secara nasional sebesar 9,66%. Dari tabel diatas

menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan dikota Palembang merupakan

persoalan besar yang perlu diselesaikan dengan cepat agar terciptanya

kesejahteraan yang merata pada penduduk kota Palembang. Sesuai dengan

amanat konstitusi, yaitu memberikan perlindungan dan menjamin kesejahteraan

bagi seluruh rakyat Indonesia.

TINJAUAN TEORITIK

Kesejahteraan Islam

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas

keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Konsep ini sangat berbeda

dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, sebab ia adalah

konsep yang holistik. Secara singkat kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran

Islam adalah: a). Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi

material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial b).

Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di

alam dunia saja tetapi juga di alam akhirat.Jika kondisi ideal ini tidak dapat

dicapai maka kesejahteraan di akherat tentu lebih diutamakan.Istilah yang

banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera

secara material-spiritual pada kehidupan di dunia dan akhirat dalam bingkai

ajaran Islam adalah Fallah. Dalam pengertian sederhana, Fallah adalah

kemuliaan dan kemenangan dalam hidup (M. B. Hendrie Anto:2003).

Komitmen Islam yang mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan

menyebabkan konsep kesejahteraan (Fallah) bagi semua umat manusia sebagai

tujuan pokok Islam.Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian

mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang

antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia.Untuk kehidupan

dunia, Fallah mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan

berkeinginan (free-will), serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk

kehidupan akhirat, Fallah mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi,

kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi (bebas dari segala

kebodohan) (P3EI UII: 2008). Fallah, kehidupan yang mulia dan sejahtera di



M. Robby Kaharudin

104

dunia dan akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup

manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan

memberikan dampak yang disebut dengan mashlahah.Mashlahah adalah segala

bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu

meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Menurut Ikhwan Abidin Basri, Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan

mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan

material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan

syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral

dan spiritual, nilai sosial dan nilai politik Islami(Ikhwan Abidin Basri: 2016).

Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut: 1).

Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan

ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. 2). Tercukupinya

kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal,

kesehatan, pendidikan, keamanan serta system negara yang menjamin

terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil dibidang ekonomi, 3).

Penggunaan sumberdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak

mubazir, 4). Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan

secara adil dan merata, 5). Menjamin kebebasan individu 6). Kesamaan hak dan

peluang, 7).Kerjasama dan keadilan. Dalam Mu’jam musthalahatu al-ulum al-

Ijtima’iyah, defenisi kesejahteraan adalah kondisi yang menghendaki

terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa

kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan

adalah kesedihan (bencana) kehidupan (Warkum sumito: 2010).

Begitupun Menurut Pendapat Al Ghazalimendefinisikan aspek kegiatan

ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki

utilitas individu dan sosial yang tripastite, yakni kebutuhan (dharuriyah),

kesenangan atau kenyamanan (hajiyah), dan kemewahan (tahsiniyah). Kunci

pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat

pertama (Boedi Abdullah:201). Dharuriyah adalah kemaslahatan esensial bagi

kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya

kehidupan itu sendiri, baik ukhrawi maupun duniawi. Dengan kata lain, jika

dharuriyah itu tidak terwujud, niscaya kehidupan manusia akan punah sama

sekali. Di sisi lain, hajiyah adalah segala hal yang menjadi kebutuhan primer

105



p-ISSN: 2356-4628 e-ISSN : 2579-8650

manusia agar hidup bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat, dan terhindar dari

berbagai kesengsaraan. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kehidupan

manusia akan mengalami kesulitan (masyaqah).Tingkatan terakhir adalah

tahsiniyyah, yakni kebutuhan hidup komplementer-sekunder untuk

menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika aspek tahsiniyyah tidak

terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia kurang sempurna dan kurang

nikmat meski tidak menyebabkan kesengsaraan(Hamka Haq, Al-Syatibi:2007).

Kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya

kemaslahatan.Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syara’

(Maqashid Syariah).Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan

kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya

dari seluruh ummat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan

ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan syara’ agar dapat terealisasi

kemaslahatan, beliau menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan yakni:

terpeliharanya keimanan (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-zaql), keturunan (al-

nasl), dan kekayaan (al-mal).Harta merupakan sarana yang penting dalam

menciptakan kesejahteraan ummat.Dalam hal tertentu harta juga dapat

membuat bencana dan malapetaka bagi manusia.Al-Ghazali urutkan prioritasnya

dalam urutan kelima maqashid al-syariah.Keimanan dan harta benda sangat

diperlukan dalam kebahagiaan manusia.Namun imanlah yang membantu

menyuntikkan suatu disiplin dan makna, sehingga dapat menghantarkan harta

sesuai tujuan syariah. Keimanan ditempatkan di urutan pertama karena

memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kehidupan –

yaitu perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, dan sikap-sikap

terhadap manusia, sumber daya, dan lingkungan. Ini sangat mempengaruhi sifat,

kuantitas, dan kualitas kebutuhan materi, maupun kebutuhan psikologis dan cara

pemuasannya. Kekayaan ditempatkan di belakang, bukan karena kurang penting,

tetapi lebih karena tidak mesti membantu mewujudkan kesejahteraan dari semua

manusia (Umer Chapra: 2001). Syariat menghendaki kehidupan yang layak dan

sejahtera. Maksudnya, syariat dapat terlaksana dengan baik jika manusia

mempunyai kehidupan yang sejahtera dan tidak menghendaki manusia dalam

hidupnya mengalami penderitaan dan kepunahan lantaran ketiadaan harta.

Karena itu, pemeliharaan harta menjadi salah satu tujuan syariat, dalam arti

mendorong manusia untuk memperolehnya dan mengatur pemanfaatannya



M. Robby Kaharudin

106

(Hamka Haq:2007). Sementara tiga tujuan lainnya (jiwa, akal, dan keturunan)

berhubungan dengan manusia itu sendiri, yang kesejahteraannya merupakan

tujuan utama syariah. Ini mencakup kebutuhan fisik maupun moral, psikologi

dan akal untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Berikut tabel Indikator

Kesejahteraan dalam Islam.

Tabel 3.

Indikator Kesejahteraan Dalam Islam

Aspek Uraian

1). (Religion) Terpenuhinya

ketentraman batin dengan kegiatan

ibadah dan kedekatan terhadap

Tuhannya secara ikhlas.

a). Melaksanakan ibadah, sesuai dengan

ajaran agama/kepercayaan yang dianut

oleh masing masing keluarga/anggota

keluarga;

b). Mendengarkan ceramah agama atau

ikut dalam kegiatan mengaji.

2). (Physical self) Terpenuhi

nyakebutuhan hidup pokok bagi

keluarga penerima bantuan PKH.

a). Terpenuhinya kebutuhan makan nasi

minimal sekali dalam dua hari.

b). Paling kurang sekali seminggu seluruh

anggota keluarga makan

daging/ikan/telur.

c). Memiliki tempat tinggal yang layak

(beratap dan dinding).

3). (knowledge) Hilangnya rasa

takut, yang merupakan

representasi dari terciptanya rasa

aman, nyaman, dan damai.

a). Terjaminnya tingkat keamanan di

tempat tinggal serta terhindar dari aksi

kriminal dan kejahatan.

b). Mendapatkan kemudahan akses

fasilitas pendidikan.

c). Mendapatkan akses layanan kesehatan

dengan mudah.

Social Safety Net

Paket bantuan sosial bagi masyarakat rentan krisis dalam kerangka jaring

pengaman sosial ditempuh pertama kali oleh Presiden Roosevelt pada tahun

1930-an di Amerika Serikat. Depresi ekonomi yang melanda Amerika Serikat

disertai badai salju yang parah mengakibatkan lumpuhnya sebagian besar

107



p-ISSN: 2356-4628 e-ISSN : 2579-8650

kegiatan ekonomi riil negara itu.Angka pengangguran meningkat tinggi, serta

terjadi kontraksi ekonomi yang disertai dengan melambungnya harga kebutuhan

pokok.Menurunnya produktivitas berbagai sektor perekonomian ini

mengakibatkan daya beli masyarakat menurun yang mengakibatkan

ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.Akibatnya kualitas

hidup sebagian besar masyarakat menurun drastis.Kondisi ini kemudian segera

diatasi melalui langkah jangka pendek (crash program) dengan tujuan

memulihkan kegiatan ekonomi dan menanggulangi dampak sosial (Gunawan

Sumodiningrat: 1999).

Konsep Social Safety Net diperkenalkan juga oleh para ekonom kapitalis

pada saat proses peralihan ekonomi di negara-negara Eropa timur pada tahun

1990-an. Saat itu terjadi transisi ekonomi dari sistem ekonomi sosialis ke sistem

ekonomi pasar. Proses transisi ekonomi sosialis mendapat jatah pangan gratis

dari pemerintah menjadi tidak lagi mendapat jatah pangan gratis (Mubyarto:

1998). Bank dunia menyebutkan bahwa program social safety net ditujukan

untuk melindungi kelompok orang atau keluarga yang mengalami kondisi

penurunan kapasitas secara kronis sehingga kehilangan pekerjaan dan

pendapatan tetap (chronic poverty) dan kelompok orang atau keluarga yang

mengalami penurunan kapasitas dari garis merjinal kemiskinan sehingga tidak

mampu lagi memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup (transient powerty),

perlindungan sosial diperlukan guna menggerakkan produktifitas mereka melalui

pemberian kesempatan kerja dan bantuan sosial dasar terutama kesehatan dan

pendidikan. Setiap orang dan keluarga yang menderita akibat krisis menjadi

prioritas kelompok sasaran penerima bantuan program social safety

net.Pengalaman Bank dunia dibeberapa negara yang pernah dilanda krisis

ekonomi menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas kelompok masyarakat

rentan krisis (capacity building) termasuk kelompok masyarakat miskin dapat

dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat rentan (empowerment).

Sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui berbagai

komponen program yang memberikan peluang bagi kelompok masyarakat rentan

krisis untuk mendapatkan akses ke sumberdaya produksi (Subbarao:

1997).Social Safety Net adalah konsep yang dirancang untuk membantu rakyat

miskin yang terkena dampak akibat krisis ekonomi dan dilaksanakan melalui

tahapan penyelamatan dan pemulihan menuju pada kondisi yang



M. Robby Kaharudin

108

normal.Menurut Sumodiningrat, Kebijakan Social Safety Net ini bertujuan

sebagai upaya penyelamatan (rescue) dan pemulihan (recovery) Ekonomi yang

melanda masyarakat di Indonesia (Sumodiningrat: 1999).

Gambar 1 Konsep Social Safety Net

Di Indonesia Social safety net salah satunya di implementasikan pada

Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program pemberian uang tunai

kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan

ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program

semacam ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash

transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut

dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (bagi anak usia sekolah), ataupun

kehadiran di fasilitas kesehatan (bagi anak balita, atau bagi ibu hamil). Tujuan

PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan,

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang

kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target

Millennium Development Goals (MDGs). Secara khusus, tujuan PKH adalah: a).

untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses

layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; b). mengurangi beban

pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; c).

Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat

dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;

d). Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan e). Mengenalkan manfaat

produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Social Safety Net

Pemulihan (Recovery)

Ekonomi

Upaya Penyelamatan

(Rescue)

Kesejahteraan

109



p-ISSN: 2356-4628 e-ISSN : 2579-8650

Teori Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama (Pasolong,

Harbani: 2014). Konsep efektivitas sebagai suatu ukuran yang memberikan

gambaran seberapa jauh target dapat tercapai(Sedarmayanti:2009). Sedangkan

menurut Subkhi dan Jauhar efektivitas adalah hubungan antara output dan

tujuan (Nurul Najidah: 2017).Berdasarkan definisi efektivitas diatas, dapat

disimpulkan bahwa efektivitas merupakan kemampuan kerja yang dilakukan oleh

seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya.Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara

rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Usaha

atau hasil pekerjaan dan tindakan dilakukan haruslah tepat, jika tidak tepat

menyebabkan tujuan tidak tercapai atau dengan kata lain dikatakan tidak efektif.

Efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauh mana

suatu program berjalan, guna mencapai tujuan yang telah diterapkan

sebelumnya. Efektivitas program merupakan kegiatan yang pelaksanannnya

menampakkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang di

capai, dimana ditunjukkan dengan ketepatan harapan, impelementasi, dan hasil

yang dicapai (Makmur: 2011). Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan

bahwa efektivitas program adalah tingkat perwujudan dari perumusan tujuan

yang ditentukan oleh suatu kelompok, dimana didalamnya terdapat tugas-tugas

pokok. Menurut Makmur, efektivitas dapat dilihat dari beberapa segi kriteria,

sebagai berikut (Makmur:2011): 1).Ketepatan perhitungan biaya, 2). Ketepatan

berpikir, 3).Ketepatan tujuan, 4).Ketepatan sasaran.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Fenomena yang diselidiki

dalam penelitian ini adalah fenomena peningkatan kesejahteraan keluarga

miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Penelitian ini menggunakan

landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di

lapangan.Sifat penelitian ini adalah deskriptif.Penelitian ini termasuk ke dalam

penelitian lapangan (field research) karena peneliti terlibat langsung dalam

penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung

dari informan.Jadi, melalui penelitian deskriptif ini agar peneliti mampu

mendiskripsikan penerapan social safety net pada Program Keluarga Harapan



M. Robby Kaharudin

110

(PKH) di kota Palembang serta efektifitas pelaksanaan PKH terhadap

peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di kota Palembang.

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive

sampling dan snowball sampling.Dalam penelitian ini yang menjadi informan

yaitu; 1).Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, 2).Koordinator PKH Kota

Palembang, 3).Pendamping PKH kecamatan Ilir barat Dua 4).Keluarga penerima

manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria tertentu. Adapun kriteria yang dijadikan

sebagai sampel penelitian yaitu Keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan

Ilir Barat Dua Palembang yang telah menerima bantuan minimal selama delapan

tahun atau sejak tahun 2011 lalu dipilih lagi yang memiliki komponen pendidikan

dan kesehatan.

Lokasi penelitian ini di unit pelaksana Program keluarga Harapan kota

Palembang. Fokus Informan yang dijadikan sampel adalah wilayah kecmatan Ilir

Barat Dua karena wilayah ini mampu merepresentasikan dari hasil

penelitian.Data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.Teknik

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode wawancara

dan dokumentasi.Teknik Pengolahan dan Analisa Data menggunakan model

analisis interaktif miles dan huberman yaitu penggumpulan data, reduksi data,

penyajian data dan tahap terakhir penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran merupakan hal penting yang menentukan berhasil

atau tidaknya program.Program dapat dikatakan efektif, apabila sesuai dengan

sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan aturan yang telah disepakati. Sasaran

yang tepat, baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi

sangat menentukan suatu keberhasilan (Makmur: 2011). Sasaran PKH

merupakan keluarga miskin dan rentan serta terdaftar dalam basis data terpadu

(BTD) atau data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) program penanganan fakir

miski.Selanjutnya memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau

kesejahteran sosial. Menurut hasil wawancara ke kepala jaminan sosial dan

keluarga dinas sosial kota Palembang, data yang diambil dalam menentukan

sasaran program keluarga harapan (PKH) berusmber dari BDT (Basis data

terpadu) yang merupakan data miskin yang diperoleh dari hasil sensus

111



p-ISSN: 2356-4628 e-ISSN : 2579-8650

penduduk. Lalu penerima PKH memiliki tiga komponen yaitu komponen

kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

1. Kriteria Komponen Kesehatan, Sasaran kriteria kesehatan Program Keluarga

Harapan (PKH) di kota Palembang dalam komponen kesehatan sudah sesuai

kriteria sasaran yang telah ditetapkan. Kriteria komponen kesehatan di Kota

Palembang telah mencakup keluarga miskin dan rentan yang telah terdaftar

di Basis Data Terpadu (BDT) yang memiliki komponen ibu hamil atau

menyusui atau anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Ketepatan sasaran kriteria komponen kesehatan di Kota Palembang, dapat

terjadi karena adanya beberapa cara yang dilakukan pendamping PKH yaitu

melakukan verifikasi antara Basis Data Terpadu (BDT) dengan keluarga

penerima manfaat komponen kesehatan di Kota Palembang, yang dilakukan

melalui verifikasi rutin maupun home visit oleh pendamping PKH setiap tiga

bulan kepada para KPM di Kota Palembang dan terjalinnya koordinasi baik

dengan pihak berwenang mulai dari kelurahan, RW hingga RT setempat

guna memudahkan proses evaluasi.

2. Kriteria Komponen Pendidikan, dalam sasaran kriteria komponen

pendidikan di Kota Palembang telah sesuai sasaran, yaitu mencakup warga

miskin dan rentan miskin yang memiliki anak SD, SMP dan SMA yang telah

terdaftar dalam BDT. Proses pengawasan dalam memastikan kriteria

pendidikan ini dilakukan dengan cara mengkonfirmasi langsung kesekolah

siswa penerima PKH yang bersangkutan . Dalam melakukan pemutahiran

data pendamping PKH setiap tiga bulan melakukan kunjungan ke sekolah

untuk melakukan proses control terhadap kehadiran siswa.

3. Kriteria Komponen Kesejahteraan Sosial, sasaran kriteria komponen

kesejahteraan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Palembang,

dalam komponen lanjut usia belum mencakup semua lansia sesuai sasaran,

sedangkan pada penyandang disabilitas berat telah sesuai sasaran yaitu telah

mengcover semua penyandang disabilitas berat dari keluarga miskin dan

rentan miskin. Penyebab belum tercakup semua lansia sesuai kriteria dalam

komponen kesejahteraan sosial ialah belum terdaftarnya lansia dalam Basis

Data Terpadu dan tidak lagi sesuai sasaran. Proses pendaftaran BDT yang

agak sulit dilakukan menjadi faktor pemnghambat tercakupnya semua lansia

di PKH.



M. Robby Kaharudin

112

Ketepatan Tujuan

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses

layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;

Peningkatan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan

pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial merupakan tujuan yang

sangat penting dari Program PKH.Oleh karenanya setiap peserta PKH

diwajibkan untuk menyekolahkan anaknya di fasilitas pendidikan

(komponen pendidikan) serta wajib menghadiri fasilitas kesehatan

(komponen kesehatan) untuk menjaga kesehatan keluarga.Dalam aturannya

peserta diwajibkan memenuhi komitmen kehadiran di fasilitas kesehatan

minimal satukali setiap bulannya, untuk komponen pendidikan wajib hadir

disekolah minimal 85% kehadiran setiap bulannya baik

SD/SMP/SMA.Untuk Lansia dan disabilitas diwajibkan ikut serta dalam

Homecare dan Homevisit. Jika peserta PKH tidak komitmen menjalankan

kewajibannya maka akan dikenakan sanksi penangguhan bantuan.

Kewajiban tersebut dimaksudkan agar peserta PKH benar-benar

memerhatikan pendidikan bagi keluarganya. Peningkatan kualittas

pendidikan akan berdampak terhadap terputusnya mata rantai kemiskian

pada keluarga tersebut. Pendidikanlah yang akan membawa keluarga miskin

keluar dari kemiskinan. Sementara perhatian terhadap kesehatan akan

berdampak pada peningkatan gizi keluarga yang berpengaruh pada kekuatan

tubuh. Berikut adalah distribusi jawaban informan berdasarkan dampak

penggunaan dana PKH terhadap pendidikan anak.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa PKH memberikan dampak

positif terhadap pendidikan anak para peserta PKH. Dari 30 informan

mayoritas menyatakan bahwa PKH ini memberikan dampak terhadap

pendidikan anaknya sebanyak 18 Informan dengan persentase (60%) dan 12

informan dengan (40%) menyatakan berpengaruh. Selain itu, juga

memberikan dampak dalam memenuhi kebutuhan makan keluarga,

Sebanyak 15 informan dengan persentase (50%) menyatakan sangat

berpengaruh, 14 Informan (47%) menyatakan berpengaruh dan 1 Informan

(3%) menyatakan kurang berpengaruh.

2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga

miskin dan rentan;

113



p-ISSN: 2356-4628 e-ISSN : 2579-8650

Program keluarga harapan (PKH) dinilai telah membantu keluarga

miskin peserta PKH dalam mengurangi beban pengeluaran dan

meningkatkan pendapatan keluarga.Program PKH memiliki skema bantuan

tujangan pendapatan.Setiap peserta PKH menerima bantuan berupa uang

tunai dengan jumlah masing-masing keluarga memiliki nominal yang

berbeda berdasarkan komponen keluarga tersebut. Untuk komponen Ibu

hamil, Anak usia dini, Lansia dan disabilitas menerima Rp 2.400.000/tahun,

Untuk keluarga yang memiliki anak SD 900.000/ tahun, anak SMP

1.500.000/tahun, anak SMA 2.000.000/tahun. Bantuan akan diberikan

maksimal empat komponen dalam satu keluarga. Berdasarkan pernyataan

informan bantuan tunai tersebut sangat dirasakan oleh peserta PKH dalam

meringankan baban keluarga peserta PKH.

3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima

Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta

kesejahteraan sosial;

Perubahan perilaku peserta PKH juga merupakan tujuan dari program

keluarga harapan.Perubahan perilaku kearah positif ini bertujuan untuk

memberikan dampak terhadap kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan

sosial peserta PKH.Dalam membina peserta PKH agar mengalami perubahan

prilaku sehari-harinya peserta PKH diwajibkan untuk mengikuti kegiatan

rutin bulanan yang dampingi langsung oleh pendamping PKH. Tenaga

Pendamping sosial PKH di kota Palembang jumlahnya sebanyak 240 orang

dan tersebar di 18 kecamatan se-kota Palembang. Pertemuan tersebut

dilakukan secara kolektif dengan dibentuk kelompok.Pertemuan ini disebut

dengan P2K2 (Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga).Tujuannya

untuk melakukan pembinaan, mengubah mindset sekaligus memberikan

materi sesuai dengan modul yang telah diatur dalam pedoman PKH.Modul

yang menjadi bahasan dari pertemuan tersebut berupa modul pendidikan,

pengasuhan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan sosial.Pertemuan P2K2

adalahi ruh dari program ini.Karena inilah yang membedakan PKH dengan

program jaring pengaman sosial lainnya. Perubahan mindset keluarga

miskin akan memberikan dorongan terhadap peserta PKH untuk

meningkatkan kemampuan keluarganya agar bisa keluar dari keluarga

miskin. Untuk memastikan adanya perubahan prilaku peserta PKH dalam



M. Robby Kaharudin

114

mengakses layanan pendidikan dan kesehatan pendamping PKH kota

Palembang melakukan verifikasi komitmen kehadiran di fasilitas pendidikan

dan fasilitas kesehatan peserta PKH.

4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan

Turunya angka kemiskinan dan kesejangan merupakan tujuan pokok

program PKH. Dalam pelaksanaannya di kota Palembang selama kurun

waktu lima tahun terakhir. Data BPS Kota Palembang menunjukkan bahwa

terjadi penurunan angka kemiskinan di kota Palembang sejak tahun 2013-

2018, tetapi penurunan angka kemiskinan tersebut cenderung bergerak

lambat.

Gambar 6

Statistik Kemiskinan

Program keluarga harapan telah membantu pemerintah dalam

menurunkan angka kemiskinan di kota Palembang, dari statistik kemiskinan

BPS. Namun penurunan tersebut cenderung lambat. Ini terjadi karena

beberapa pelaksanaan program PKH yang dinilai masih kurang maksimal.

Salah satu contohnya saja ada beberapa data yang terdata di BDT yang

kurang tepat sasaran dan upaya perbaikan itu sudah mulai Dinas Sosial kota

Palembang lakukan dengan melakukan pemutahiran data BDT di tahun 2019

lalu.

5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga

Penerima Manfaat.

Salah satu tujuan PKH adalah untuk mengenalkan manfaat produk dan

jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.Salah satu jasa

keuangan yang dimaksud ada pihak perbankan.Dalam pengenalan lembaga

115



p-ISSN: 2356-4628 e-ISSN : 2579-8650

keuangan tersebut PKH menginisiasi penyaluran bantuan melalui Rekening

dan ATM yang dimiliki setiap peserta PKH.Teknis penyaluran ini merupakan

upaya pemerintah melakukan transparansi terhadap penyaluran bantuan

sosial. Setiap peserta PKH akan diberikan buku tabungan dan ATM dari

penyelenggara program. Di Palembang menggunakan Bank BRI sebagai

lembaga penyalur bantuan dana PKH. Setiap jadwal pencairan, peserta PKH

bisa secara langsung menarik saldo bantuannya di ATM terdekat.

Ketepatan Biaya

Ketepatan biaya merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas

program. Makmur menjelaskan ketepatan biaya berkaitan dengan ketepatan

pemanfaatan biaya dan tidak mengalami kekurangan juga tidak mengalami

kelebihan jumlah pembiayaan sampai kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik

(Makmur:2011). Dari hasil wawancara ke informan mengenai jawaban terhadap

penggunaan dana bantuan PKH dengan jumlah informan sebanyak tiga puluh

peserta PKH ditemukan jawaban yang berpariatif. Mayoritas keluarga miskin

peserta PKH dalam pengakuannya menggunakan dana PKH untuk keperluan

pendidikan anak, diantaranya juga menggunakannya untuk membeli kebutuhan

makan sehari-hari seperti beras dan lauk pauk, sebagian kecil lagi menggunakan

nya untuk kebutuhan biaya listrik dan air, ada juga yang menggunakannya untuk

modal usaha.

Dari hasil penelitian menerangkan bahwa penggunaan dana PKH

menurut hasil wawancara ke tigapuluh informan menyatakan bahwa 42%

penggunaan bantuan PKH digunakan untuk membiayai kebutuhan pendidikan

anak, 48% untuk digunakan untuk menunjang kebutuhan makan keluarga dan

10% digunakan untuk biaya lain-lain seperti bayar kontrakan, bayar tagihan

listrik/air serta untuk modal usaha. Penggunaan terbesar digunakan peserta PKH

untuk menunjang biaya pendidikan anak dan kebutuhan makan keluarga.

Penggunaan ini otomatis akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan

dan kesehatan keluarga. Jika dikaji pada aturan penggunaan dana PKH,

berdasarkan hasil wawancara tersbut dapat disimpulkan bahwa penggunaan

dana PKH tersebut berarti telah digunakan dengan tepat sesuai aturan yang telah

disosialisasikan.



M. Robby Kaharudin

116

Ketepatan Berpikir

Di dalam ketepatan berpikir, Dinas Sosial Kota Palembang telah

memfasilitasi keberlangsungan UPPKH dan mengontrol bantuan yang diterima

KPM, Selain itu Dinas Sosial Kota Palembang juga menjalankan tugasnya dengan

melakukan pembinaan dan pertemuan rutin bersama seluruh Pendamping PKH

Kota Palembang setiap bulannya. Melalui pertemuan tersebut Dinas Sosial kota

Palembang bisa secara langsung menyampaikan setiap arahan dan kebijakan

yang bisa disinergikan ke pendamping PKH Kota Palembang. Selain Dinas Sosial

Kota Palembang, hal serupa juga dilakukan oleh Pendamping PKH Kota

Palembang yang telah melakukan kunjungan rutin untuk memantau peserta PKH

setiap bulannya. Pendamping Program Keluarga Harapan telah berhasil

melaksanakan tugas dan fungsinya, dimana terdapat kerja sama antar tenaga

kerja tersebut. Ketua Kelompok PKH di Kecamatan Ilir Barat Dua telah

menjalankan tugasnya dengan baik serta tercipta kerja sama yang dengan baik

dengan pendamping PKH. Sejalan dengan itu, telah terjalin kerja sama antara

Dinas Sosial Kota Palembang dan Pendamping PKH Kecamatan Ilir barat dua

dan pendamping PKH Kecamatan Ilir barat dua dengan ketua kelompok PKH

Kecamatan Ilir Barat Dua. Setiap bulannya pendamping PKH diwajibkan

mengikuti rapat bulanan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial kota

Palembang.

Analisis Kesejahteraan Dalam ekonomi Islam

Teori Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam tentu berbeda dengan eknomi

konvensional. Dalam ekonomi islam indikator kesejahteraan tidak hanya dalam

memenuhi kebutuhan hidup didunia saja, namun juga diakhirat. Seperti yang

disampaikan pada bab sebelumnya Menurut Ikhwan Abidin Basri, Kesejahteraan

ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh,

yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi

kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi

juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan nilai politik Islami (Ikhwan abiding

basri: 2005) . Menurut Amirus Sodiq dalam jurnalnya menjelaskan bahwa Al-

Qur’an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4

ada tiga, yaitu :

a. Menyembah Tuhan (Pemilik) Ka’bah. Indikator sejahtera yang pertama dan

paling utama di dalam Al-Qur’an adalah “Menyembah tuhan (pemilik)

117



p-ISSN: 2356-4628 e-ISSN : 2579-8650

rumah (Ka’bah)”, mengandung makna bahwa proses mensejahterakan

masyarakat tersebut didahului dengan pembangunan Tauhid, sehingga

sebelum masyarakat sejahtera secara fisik, maka terlebih dahulu dan yang

paling utama adalah masyarakat benar-benar menjadikan Allah sebagai

pelindung, pengayom dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada sang

khalik. Semua aktivitas kehidupan masyarakat terbingkai dalam aktivitas

ibadah (Muhammad Sobary:2007). Dari hasil wawancara ke informan

ditemukan bahwa mayoritas informan peserta PKH ternyata jarang

menjalankan kegiatan ibadah wajib seperti sahalat 5 waktu dengan rutin.

Dalam hal ini hasil penelitian menyimpulkan bahwa, menerangkan bahwa

dari ke tigapuluh informan yang diwawancarai ada 15 orang (50%) informan

menjawab bahwa jarang melaksanak ibdah shalat lima waktu dalam sehari, 8

informan (27%) mengakui tidak pernah sama sekali melaksanakan ibadah

shalat lima waktu serta 7 informan (23%) mengakui dirinya rutin

melaksanakan ibadah sahalat lima waktu.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa 20 informan (67%)

mengakui tidak pernah mengikuti aktivitas pengajian setiap bulannya, 6

informan (20%) menjawab jarang dan 4 informan (13%) mengakui dirinya

rutin mengikuti kegiatan pengajian atau keagamaan setiap bulannya.

Lemahnya tingkat kesadaran dalam beragama ini kedepan akan berpotensi

menjadi masalah baru bagi keluarga miskin penerima PKH di kota

Palembang. Karena tidak memiliki pembinaan dalam memenuhi kebutuhan

rohani yang memberikan rasa tentram bagi keluarga peserta PKH tersebut.

Padahal Menurut pandangan ekonomi islam, kesejahteraan tidak hanya

diukur pada sisi finansial semata yang berorientasi hanya pada urusan dunia

tetapi juga harus memiliki orientasi pada akhirat.

b. Menghilangkan lapar, dalam memenuhi kebutuhan makan (untuk

menhilangkan rasa lapar) peserta PKH telah diberikan jaminan bantuan

kebutuhan pokok berupa sembako (beras, telur, sayur, dll) oleh pemerintah

setiap bulannya melalui program BPNT. Bantuan sembako tersebut

diberikan dengan nominal Rp. 200.000,-/bulan berupa saldo e-wallet di

kartu ATM PKH yang dimilikinya. Setiap bulan peserta PKH tersebut

menukarkan nya dengan sembako di E-Warung yang dibentuk oleh

kementerian sosial.Bantuan tersebut telah memberikan dampak terhadap



M. Robby Kaharudin

118

pemenuhan kebutuhan pokok bergizi bagi peserta PKH.Ini dibuktikan dari

hasil kesimpulan wawancara yang dilakukan, semua infroman menyatakan

setiap hari mengkonsumsi nasi dan mengkonsumsi lauk-pauk yang

mengandung gizi.

c. Menghilangkan rasa takut, membuat suasana menjadi aman, nyaman dan

tentram bagian dari indikator sejahtera atau tidaknya suatu masyarakat.Jika

perampokan, perkosaan, bunuh diri, dan kasus kriminalitas tinggi, maka

mengindikasikan bahwa masyarakat tersebut belum sejahtera. Dengan

demikian pembentukan pribadi-pribadi yang sholeh dan membuat sistem

yang menjaga kesholehan setiap orang bisa terjaga merupakan bagian

integral dari proses mensejahterakan masyarakat (M. Hamdar

Arraiyyah:2007).

Selain terjaminnya tingkat keamanan keluarga dari kriminalitas indikator

ini juga termasuk terjaminnya fasilitas pendidikan dan akses kesehatan; Hasil

penelitian juga menyimpulkan bahwa mayoritas peserta PKH telah merasa aman

tinggal dilingkungannya.Begitu juga dalam memenuhi fasilitas pendidikan dan

kesehatan.Peserta PKH merasakan tidak begitu sulit dalam mengakses layanan

pendidikan dan kesehatan diingkungan tempat tinggalnya.Karena kecamatan Ilir

Barat Dua termasuk wilayah yang memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan

yang cukup memadahi.Untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan

juga semua peserta PKH juga menerima bantuan subsidi pendidikan dan

kesehatan dari pemerintah. Subsidi pendidikan tersebut berupa Kartu Indonesia

Pintar dan Subsidi Kesehatan berupa Kartu Indonesia Sehat yang bisa digunakan

untuk berobat. Pada analisa diatas ditemukan bahwa dalam penelitian ini ada dua

indikator yang sudah terpenuhi oleh peserta PKH di Kecamatan Ilir barat dua

Palembang yaitu indikator 1).Terhilangnya dari rasa lapar; dan 2). Terjaminnya

rasa aman nyaman serta terjaminnya fasilitas pendidikan dan kesehatan peserta

PKH.Namun Ada satu indokator yang tidak terpenuhi oleh peserta PKH yaitu

Indikator agama (religion). Ini dikarenakan PKH kota Palembang tidak

menggunakan Teori kesejahteraan islam dalam mengukur tingat kesejahteraan

keluarga miskin di kota Palembang. PKH kota Palembang mengunakan indikator

kesejahteraan berdasarkan BPS. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) untuk

mengukur kesejahteraan terdiri dari 8 (delapan) indikator; 1).Pendapatan,

2).Pengeluaran, 3).Tempat tinggal, 4).Fasilitas tempat tinggal 5).Kesehatan

119



p-ISSN: 2356-4628 e-ISSN : 2579-8650

keluarga 6).Kemudahan dalam akses fasilitas kesehatan 7).Kemudahan akses

pendidikan dan 8).Kemudahan dalam mendapatkan transportasi. Menurut

Kepala sie jaminan sosial dan keluarga dinas sosial kota Palembang, Keluarga

sejahtera adalah keluarga yang mandiri dan tidak memiliki ketergantungan

bantuan sosial dengan pemerintah, Di Dinas sosial mengukurnya menggunakan

indikator BPS, ada 14 indikator penilaian yang digunakan dalam mengukur

tingkat kesmiskinan keluarga.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan program

PKH dinilai telah berjalan efektiv sesuai dengan tujuan program. Penggunaan

dana Program keluarga harapan (PKH) oleh peserta PKH telah sesuai digunkan

berdasarkan aturan penggunaannya. Mayoritas informan menggunakan dana

bantuan tersebut untuk memnuhi kebutuhan biaya pendidikan sepeti membeli

sepatu sekolah, buku, pakaian sekolah, iuran pendidikan dll. Sebagian besar lagi

juga menggunakannya untuk membeli kebutuhan makanan bergizi yang

menunjang kesehatan keluarga, seperti membeli beras, susu anak dan lauk-pauk

yang mengandung gizi. PKH juga memiliki dampak terhadap pendidikan dan

kesehatan keluarga peserta PKH.Namun pada analisa terhadap kesejahteraan

dalam Ekonomi Islam ada dua indikator yang sudah terpenuhi oleh peserta PKH

di Kecamatan Ilir barat dua Palembang yaitu indikator 1).Terhilangnya dari rasa

lapar; dan 2).Terjaminnya rasa aman nyaman serta terjaminnya fasilitas

pendidikan dan kesehatan peserta PKH.Mayoritas informan mengakui telah

terpenuhi dalam memenuhi kebutuhan makan yang bergizi, mayoritas informan

juga merasa memiliki jaminan dalam menempuh pendidikan dan kesehatan bagi

keluarganya.Namun Ada satu indokator yang tidak terpenuhi oleh peserta PKH

yaitu Indikator agama (religion).Mayoritas informan masih banyak yang jarang

melaksanakan ibadah wajib seperti shalat 5 waktu dan kegiatan pengajian.

Rendahnya tingkat kesadaran dalam menjalankan aktivitas ibadah ini, kedepan

akan berpotensi menambah masalah baru bagi keluarga miskin di kota

Palembang. Rendahnya indikator agama tersebut juga dikarenakan PKH kota

Palembang tidak menggunakan Teori kesejahteraan islam dalam mengukur

tingat kesejahteraan keluarga miskin di kota Palembang. PKH kota Palembang

mengunakan indikator kesejahteraan berdasarkan BPS. Indikator yang dijadikan



M. Robby Kaharudin

120

alat ukur oleh PKH kota Palembang hanya sebatas pemenuhan kebutuhan yang

berorientasi pada kelangsungan hidup didunia. Padahal jika merujuk pada teori

kesejahteraan dalam persfektif ekonomi islam ada indikator penting yang perlu

dijadikan ukuran untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga, yaitu

indikator Religion atau kesadaran beragama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Boedi, 2010, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, Bandung : Pustaka Setia

Al-Syatibi, Hamka Haq: 2007, Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab

AlMuwafaqat, Jakarta: Erlangga Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan 2018, Kependudukan & Social,

Sumatera selatan : Pelaporan BPS Deddy Mulyadi, 2015, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung:

Alfabeta Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kementerian Sosial RI, 2013, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan: Ed. Revisi, Kementerian Sosial : Pedum PKH

Edi Suharto, 2015, Jurnal Peran perlindungan sosial dalam mengatasi

kemiskinan di Indonesia : Studi kasus Program keluarga harapan, Universitas pasundan bandung : Jurnal

Frederic W. Nalle, Emilia K. Kiha, 2018, Jurnal Dinamika ekonomi

pembangunan,UNDIP: Jurnal Ekonomi Pembangunan Ikhwan Abidin Basri, 2005, Islam dan Pembngunan Ekonomi, Jakarta: Gema

Insani Press M. B. Hendrie Anto, 2003, Pengantar Ekonomika Mikro Islami, Yogyakarta:

Ekonesia Makmur, 2011, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Bandung :

Refika Aditam Pasolong, Harbani, 2014, Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta Poerwadarminta W.J.S, 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai

Pustaka P3EI UII, Ekonomi Islam, 2008, Jakarta: RajaGrafindo Persada

121



p-ISSN: 2356-4628 e-ISSN : 2579-8650

Yusuf al-Qardhawi, 2002, Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan, Yogyakarta: Mitra Pustaka

Sumodiningrat, gunawan, 1999, pemberdayaan masyarakat dan JPS, Jakarta :

Gramedia Pustaka Utama Subbarao, K. et. All, 1997, Safety net program’s and poverty Reduction : Lessons

from Cross- Country Experience, Washinton DC : The World Bank Syaikh Muhammad Abduh, 1999, Tafsir Al-Qur’an Al-Karim (Juz‘Amma),

diterj.oleh Muhammad Bagir, Tafsir Juz ‘Amma Muhammad Abduh, Cetakan V; Bandung: Penerbit Mizan

Tim Nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K), “Program

keluarga harapan”. http://www.tnp2k.go.id diakses pada 15 November 2019

Ulum. Ihyaul MD, 2004, Akuntansi Sektor Publik, Malang ; UMM Press Warkum Sumito, 2010, Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga

Terkait. Cet keempat, Jakarta : Raja Grafindo Persada Yusuf al-Qardhawi, 2002, Teologi Kemiskinan: Doktrin Dasar dan Solusi Islam

Atas Problem Kemiskinan Yogyakarta: Mitra Pustaka

Sumber Lain: Website Kementerian sosial, 2019, Program keluarga

harapanhttps://kemsos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh https://kominfo.go.id/content/detail/15884/presiden-pantau-langsung-

penyaluran-pkh-tahap-pertama-tahun-2019/0/artikel_gpr http://staffnew.uny.ac.id/upload/131405899/pendidikan/EKORA+-+JPS.pdf https://pkh.kemsos.go.id/?pg=detail_berita&id=118 http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf.

http://www.tnp2k.go.id/

https://kemsos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh

https://kominfo.go.id/content/detail/15884/presiden-pantau-langsung-penyaluran-pkh-tahap-pertama-tahun-2019/0/artikel_gpr

https://kominfo.go.id/content/detail/15884/presiden-pantau-langsung-penyaluran-pkh-tahap-pertama-tahun-2019/0/artikel_gpr

http://staffnew.uny.ac.id/upload/131405899/pendidikan/EKORA+-+JPS.pdf

https://pkh.kemsos.go.id/?pg=detail_berita&id=118

http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf

Documents

Social Safety Net Pada Program Keluarga Harapan Dalam