REPUBLlKA OSelasa eRabu o Kamis o Jumat O·Sabtu 14 15 29 30 31 OSenin @)56 7891011 20 21 22 23 2425 26 12 13 27 28 23 17 18 19 o Minggu OSep OOkt ONov ODes OMar eApr QMeiQJun OJulOAgs OJan OPeb - Soal Status Anak Luar Kawin Keputusan MK Masih Perlu Amandeinen Banyak permasalahan yang timbul dari keputusan itu. itu, telah memicu kontroversi karena dikhawatirkan bisa mem- beri pengakuan terhadap berbagai hubungan tidak sah dipan- dang dari sisi agama dan norma sosial. Meski keputusan MK bersi- fat final dan mengikat, Sonny berharap, UU Perkawinan hasil perubahan di MK bisa diaman- demen kembali di parlemen. "Keputusan MK masih harus dikoreksi dengan berbagai cara dan jangan berlangsung lama karena banyak permasalahan yang timbul dari keputusan tersebut," tegasnya. Keputusan MK itu, lanjut dia, telah menimbulkan berbagai masalah hubungan seperti status anak luar kawin terhadap bapak biologis dan keluarganya, status anak luar kawin terhadap anak kandung bapak biologisnya, ser- ta kedudukan anak luar kawin terhadap pewarisan. Sonny juga menilai, keputusan MK tersebut telah menjungkirbalikkan tata hukum yang sudah mapan karena konstitusi dalam pasal 28B ayat 1 yang ditegaskan kembali dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UU itu, kata dia, menyatakan setiap orang mempunyai hak BANDUNG -- Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, dinilai masih memerlukan penyempur- naan melalui amandemen di par- Iernen. Langkah ini diperlukan, karena seharusnya, keputusan MK tersebut hanyaberlaku bagi anak luar kawin dari perkawinan yang tidak tercatat. "Ini mengingat pemohon uji materil dari UU Perkawinan tersebut adalah pelaku perkawinan yang tidak tercatat karena sesuatu hal," kata Dosen Fakul- tas Hukum Universitas Padja- djaran (Unpad), Sonny Dewi Judiasih, dalam seminar nasional 'Kedudukan Anak Luar Kawin Setelah Keluarnya Putusan MK' di kampus Unpad, Selasa (3/4). MK melalui keputusan No. 46/PUU-VIII/2010 telah meng- ubah pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974tentang perkawinan menjadi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya untuk berkeluarga dan melan- jutkan keturunan melalui suatu perkawinan yang sah. "Jadi perkawinan yang sah itu adalah prinsip yang utama. Sedangkan perkawinan yang sah menurut aturan hukum adalah yang menurut ketentuan agama dan tercatat dalam administrasi ne- gara. Itu harus dibaca dalam satu helaan nafas," tuturnya. Kitab Hukum Undang-undang Perdata, lanjut dia, juga telah mengatur dalam pasal 272 dan pasal 238 bahwa anak-anak yang dibenihkan dari zina tidak dapat disahkan dan diakui. Tidak perlu dikhawatirkan Sedangkan Ketua KomisiNa- sional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait yang mengapre- siasi keputusan MKsebagai pem- belaan terhadap hak konstitusio- nal anak berpendapat, bahwa keputusan MK yang dinilai kon- torversial itu sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan.· Menurut dia, pasal yang mengakui hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayahnya itu tidak akan berjalan apabila pihak ayah tidak bersedia menjalani tes biologis untuk membuktikan, hubungan arah. _ antara/mj04 ed: agus Kllplng Hu m a s Unpild 2012

Soal Status Anak Luar Kawin Keputusan MK Masih Perlu ...pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/04/republika-20120404...Soal Status Anak Luar Kawin-Keputusan MK Masih Perlu Amandeinen

Download PDF Report

Upload
trinhduong
View
224
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Soal Status Anak Luar Kawin Keputusan MK Masih Perlu ...pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/04/republika-20120404...Soal Status Anak Luar Kawin-Keputusan MK Masih Perlu Amandeinen

REPUBLlKAOSelasa eRabu o Kamis o Jumat O·Sabtu

14 1529 30 31

OSenin@)56 7891011

20 21 22 23 2425 2612 13

27 282 3

17 18 19

o Minggu

OSep OOkt ONov ODesOMar eApr QMeiQJun OJulOAgsOJan OPeb

Soal Status Anak Luar Kawin

Keputusan MK Masih PerluAmandeinenBanyak permasalahan yangtimbul dari keputusan itu.

itu, telah memicu kontroversikarena dikhawatirkan bisa mem-beri pengakuan terhadap berba-gai hubungan tidak sah dipan-dang dari sisi agama dan normasosial.

Meski keputusan MK bersi-fat final dan mengikat, Sonnyberharap, UU Perkawinan hasilperubahan di MK bisa diaman-demen kembali di parlemen."Keputusan MK masih harusdikoreksi dengan berbagai caradan jangan berlangsung lamakarena banyak permasalahanyang timbul dari keputusan ter-sebut," tegasnya.

Keputusan MK itu, lanjutdia, telah menimbulkan berbagaimasalah hubungan seperti statusanak luar kawin terhadap bapakbiologis dan keluarganya, statusanak luar kawin terhadap anakkandung bapak biologisnya, ser-ta kedudukan anak luar kawinterhadap pewarisan. Sonny jugamenilai, keputusan MK tersebuttelah menjungkirbalikkan tatahukum yang sudah mapan ka-rena konstitusi dalam pasal 28Bayat 1 yang ditegaskan kembalidalam UU No. 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia.

UU itu, kata dia, menyatakansetiap orang mempunyai hak

BANDUNG -- KeputusanMahkamah Konstitusi (MK)yang menyatakan anak luarkawin memiliki hubungan per-data dengan ayahnya, dinilaimasih memerlukan penyempur-naan melalui amandemen di par-Iernen. Langkah ini diperlukan,karena seharusnya, keputusanMK tersebut hanyaberlaku bagianak luar kawin dari perka-winan yang tidak tercatat.

"Ini mengingat pemohon ujimateril dari UU Perkawinantersebut adalah pelaku perka-winan yang tidak tercatat karenasesuatu hal," kata Dosen Fakul-tas Hukum Universitas Padja-djaran (Unpad), Sonny DewiJudiasih, dalam seminar nasional'Kedudukan Anak Luar KawinSetelah Keluarnya Putusan MK'di kampus Unpad, Selasa (3/4).

MK melalui keputusan No.46/PUU-VIII/2010 telah meng-ubah pasal 43 ayat 1 UU No. 1Tahun 1974 tentang perkawinanmenjadi: "Anak yang dilahirkandi luar perkawinan mempunyaihubungan perdata dengan ibunya

untuk berkeluarga dan melan-jutkan keturunan melalui suatuperkawinan yang sah. "Jadi per-kawinan yang sah itu adalahprinsip yang utama. Sedangkanperkawinan yang sah menurutaturan hukum adalah yangmenurut ketentuan agama dantercatat dalam administrasi ne-gara. Itu harus dibaca dalamsatu helaan nafas," tuturnya.

Kitab Hukum Undang-un-dang Perdata, lanjut dia, jugatelah mengatur dalam pasal 272dan pasal 238 bahwa anak-anakyang dibenihkan dari zina tidakdapat disahkan dan diakui.

Tidak perlu dikhawatirkanSedangkan Ketua KomisiNa-

sional Perlindungan Anak, AristMerdeka Sirait yang mengapre-siasi keputusan MKsebagai pem-belaan terhadap hak konstitusio-nal anak berpendapat, bahwakeputusan MKyang dinilai kon-torversial itu sebenarnya tidakperlu dikhawatirkan.· Menurutdia, pasal yang mengakui hu-bungan keperdataan anak luarkawin dengan ayahnya itu tidakakan berjalan apabila pihak ayahtidak bersedia menjalani tes bio-logis untuk membuktikan, hu-bungan arah. _ antara/mj04 ed: agus

Kllplng Hu m a s Unpild 2012

Page 2: Soal Status Anak Luar Kawin Keputusan MK Masih Perlu ...pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/04/republika-20120404...Soal Status Anak Luar Kawin-Keputusan MK Masih Perlu Amandeinen

Edi YusuflRepubtika

[

Seminar Kedudukan Anak Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, AristJMerdeka Sirait Ikiril dan Anggota Komisi III DPR RI, Chairuman Harahap(kedua kananJ tampil pada Seminar Nasional 'Kedudukan Anak Luar KawinSetelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII1/2010'di Graha Sanusi Unpad, Jl Dipatiukur, Kota 8andung, Selasa (3/4].