Upload
dede-mulyaman
View
27
Download
6
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Slide HAKI Dephut Dr Bambang Kesowo
Citation preview
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
1
HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)
Dr. Bambang Kesowo, S.H., LL.M.Dina W. Kariodimedjo, S.H., LL.M.
Magister Hukum Universitas Gadjah Mada
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
2
Learning Objectives
• Peserta mendalami latarbelakang/ ratio/ filosofi/ teorisistem HAKI
• Peserta mendalami kebijakan, latar belakang pandangan, danpengembangan sistem HAKI
• Peserta mengaplikasikanperspektif HAKI ke dalam bidangsumber daya alam
• Peserta mampu menganalisis danmemecahkan masalah di bidangSDA terkait HAKI
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
3
Tatap Muka ke-1• Laporan Media-Massa tentang Persoalan
HAKI– Mengapa HAKI menjadi penting?– Globalisasi Ekonomi = Globalisasi HAKI
• Kemajuan teknologi– Informatika– Transportasi
– Bagaimana asal mulanya?• Transformasi teknologi pasca era
perang dingin di akhir dasawarsa 70-an, dari industri militer ke industri sipil;
• Perkembangan negara-negaraberkembang sebagai kekuatanekonomi baru dalampasar/perdagangan internasional
Kerangka Perkuliahan HAKI
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
4
• Potensi dan Situasi Konflik– Tataran Multilateral:
Globalisasi Ekonomi menuntutperlindungan HAKI yang lebih efektif!
• Pergeseran institusional: dariWIPO ke WTO
• Pergeseran instrumental: Perjanjian-perjanjian internasionaldibidang HAKI yang dikelolaWIPO ke Persetujuan TRIPs yang dikelola WTO
• Pergeseran mekanismepengendalian: TRIPs Council diWTO
Kerangka Perkuliahan HAKI
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
5
• Kondisi pengaturan di tataraninternasional:
– WIPO: 23 Perjanjianinternasional(Konv/Traktat/Persetujuan)
– UNESCO: UCC (Universal Copyright Convention)
– WTO: Persetujuan TRIPs– Tataran Bilateral:
• Pergeseran hubungan P to P menjadi G to G
• Pergeseran sifat Cross-Retaliation ke “leverage building”
Kerangka Perkuliahan
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
6
Kerangka Perkuliahan• Pengalaman Indonesia
– (Uraian kasus RI-AS, RI-UE, dll)– Pengaturan di tingkat nasional– Problema pelaksanaan:
• Aspek Ek, Sos-Pol-Bud, Hub LN, PembSDM (kualitas, etos profesionalisme, danproduktivitas)
• 3 Pilar penting: 1) Pengaturan2)Pemahaman masyarakat (budaya/
sikap hidup)3)Penegakan hukum: hakim, jaksa,
penasehat hukum/pengacara, polisi• Pendidikan di 3 tataran:
– HULU: Teknik, KU/ KG/ KH, Pertanian/ Tek. Pert, Peternakan, Kehutanan, Farmasi, Sastra;
– TENGAH: Ekonomi– HILIR: Hukum, Polisi
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
7
Kerangka PerkuliahanTatap Muka ke-21. HAKI
> Pengertian: Apa itu?> Penjelasan unsur-unsur:
• manusia• Kekayaan• hak
2. HAKI > Padanan untuk IPR vs Hak Milik
Intelektual> Digunakan dalam hukum positif
3. HAKI dan konsep kekayaanHAKI memperkaya sistem hukumperdata di Indonesia
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
8
Kerangka Perkuliahan4. HAKI
Hak yang bersifat eksklusif1. Hanya untuk penemu/ pencipta2. Menggunakan/ mengeksploitasi
sendiri3. Untuk jangka waktu tertentu
– Soal pro dan kontra: Re: sejarah» klasik: Eropa» UUD: AS
– Eksklusifitas HAKI vs Hak miliklainnya.
– Isu idiologis yang melingkupi: Re: soal eksklusivitas
– HAKI juga mengenal batasan-batasan
5. Sejarah HAKI
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
9
Kerangka PerkuliahanTatap Muka ke-3 s.d. 56. Jenis dan pengelompokan HAKI
• Unfair Competition? • Lingkup pengaturan• Isi hak:
– Umum– Hak Cipta (issues
neighbouring rights)– Paten dan Utility Models– Merek (Merek atau Merek
Dagang?)– PVT– Integrated Circuit– Trade Secret– Industrial Design
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
10
Kerangka PerkuliahanTatap Muka ke-6 s.d. 10• Hubungan TRIPs-CBD• Isu-isu HAKI terkait
perlindungan sumber dayaalam
• Pengalaman negara-negara lain
Tatap Muka ke-12 s.d. 14• Diskusi• Presentasi
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
11
Isu
1. Terdapat beberapaproposal yang mengangkat kepentingancultural survival dankonservasi biologis, dengan memperlakukancultural and indigenous knowledge as a form of intellectual property
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
12
Isu2. “When nature goes public” (Cori Hayden)3. Pembicaraan di kalangan indigenous
peoples/masyarakat adat, human rights advocates/advokat HAM, crop breeders/pemuliatanaman, pharmaceutical companies/perusahaanfarmasi, conservationist, pakar sosial dan ahlihukum, proposal/pemikiran-pemikiran:– Masyarakat yang hidup di area dengan
kekayaan biologis, hendaknya menyadariada keuntungan secara ekonomis darisumber-sumber kekayaan biologis yang berada dalam pengawasan mereka, merupakan hak mereka
– Kompensasi finansial diberikan dalam rangkamemberikan “penghargaan” terhadappengetahuan tradisional yang bersangkutandan sebagai reward untuk membagipengetahuan tersebut (kedua hal tersebutmengandung makna memberikankompensasi terhadap kekayaaan biologisand mendukung konservasi)
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
13
Isu– Menentukan nilai/ valuing dari
pengetahuan tradisional, hal initelah menginisiasi studi kasus dibidang HAM khususnya untukmasyarakat asli/ setempat/ tradisional/ lokal sebagaimanamenjadi pembicaraan di tingkatinternasional yang membahasseputar HAKI, konservasi, danhak-hak masyarakat asli
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
14
Isu4. Kelas Barang dan Kelas Jasa
– Class 31: agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animal; malt
– Class 44: medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry services
– Untuk pendaftaran merekmenyesuaikan Nice Classification
– The International Classification of Goods and Services (ICGS)
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
15
Isu5. HAKI untuk bioteknologi
– Perlindungan:• Hak pemuliaan tanaman• Paten
– Perjanjian internasional• The Paris Convention for the
Protection of Industrial Property (Paris Convention)
• The Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure (Deposit Treaty)
• The Patent Cooperation Treaty (PCT)
– Studi kasus: the Iguana Management Programme (IMP)
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
16
Isu6. Perdagangan Wildlife Products
– Belum ada pengaturan yang spesifik
– Sistem ini harus memberikanmanfaat bagi masyarakat lokal• Insentif pemeliharaan tanah dan
kekayaan biologis– Persetujuan internasional –
sleeping treaties • The Western Hemisphere
Convention• The 1950 Paris International
Convention for Protection of Birds
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
17
Isu– The Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
• Lingkup:– Tidak hanya fauna dan flora
yang hidup, namun jugaproduk dan turunannya(sesuai daftar CITES)
» From whole skins and manufactured leather products, through ivory carving, tortoiseshell jewelry, meat, seed, and feathers to medicinal products extracted from plants such as ginseng
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
18
Isu• Tujuan:
– Mencegah perdagangan spesiesfauna dan flora yang langka danhampir punah
– Mengawasi perdagangantersebut
• Terdiri dari 2 daftar spesies:– Species yang dilarang untuk
perdagangan komersialinternasional
– Perdagangan yang dapatdilakukan dengan dikeluarkannyasebuah izin untuk itu (specimenharus dilengkapi export permitsyang sah)
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
19
Isu7. Isu-isu yang dibicarakan pada the
18th Global Biodiversity Foruma. Trade and sustainable livelihoods
• The relevance of trade to sustainable livelihoods objectives
• Commodity chains setting a framework for producers of cotton, coffee, and cocoa
• Sustainable trade initiatives –creating opportunities for sustainable livelihoods
• Labelling and certification –economic incentives opening spaces
• Trade policy supportive of sustainable livelihoods
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
20
Isub. Risk, precaution and biosecurity
• The pervasiveness of uncertainty• Transparency and inclusiveness in
research and decision-making• Maize contamination in Mexico
Affirming the equal status of the trade and environmental regimes– Dilaporkan bahwa varietas asli
jagung yang tumbuh di daerahpedalaman Meksiko telahterkontaminasi oleh transgenic DNA (2002)
• Preserving flexibility for decision making
• Biotechnology and invasive
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
21
Isuc. CBD and TRIPs Relationship
• Local community must play key role in PIC (Prior Informed Consent) procedure
• Whether, when and how to create an international ABS (Access and Benefit Sharing) regime?
• Traditional knowledge and IPRs
• Calls to amend TRIPs on life patents and disclosure
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
22
Isu8. High Level Roundtable on Trade
and Environment, 2-3 Sep 2003 diMeksiko, membahas:a. Peran subsidi dalam kebijakan
perdagangan dan lingkunganb. Dampak environmental measures
tentang akses pasarc. Pentingnya membangun pendukung
yang saling menguntungkan rezimperdagangan dan lingkungan
d. Isu utama yang timbul dariliberalisasi perdagangan dari barangdan jasa terkait lingkungan
e. Hubungan IPRs-lingkungan
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
23
WTO-TRIPs
• Persetujuan PembentukanOrganisasi Perdagangan Dunia(Agreement Establishing the World Trade Organization/WTO) – UU No. 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994
• Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) 1994
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
24
TRIPs Agreement (1994)• Part I: General Provisions and Basic Principles• Part II: Standards concerning the Availability,
Scope, and Use of IPRs– Copyright and Related Rights; Trademarks;
Geographical Indications; Industrial Designs, Patents, Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits; Protection of Undisclosed Information; Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences
• Part III: Enforcement of IPRs– General Obligations; Civil and Administrative
Procedures and Remedies; Provisional Measures; Special Requirements related to Border Measures; Criminal Procedures
• Part IV: Acquisition and Maintenance of IPRs and Related inter parties Procedures
• Part V: Dispute Prevention and Settlement• Part VI: Transitional Arrangements• Part VII: Institutional Arrangements; Final
Provisions
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
25
TRIPs Agreement• Prinsip Full Compliance
– Konsekuensi keikutsertaan, seluruhperaturan perundang-undangan HAKI penuhtersebut berlaku baik dalam norma maupunstandar pengaturan untuk semua bidangHAKI
• Ciri dan Prinsip– TRIPs lebih berbicara mengenai norma dan
standar– TRIPs menetapkan full compliance terhadap
beberapa perjanjian internasional bidangHAKI sebagai persyaratan minimal
– TRIPs memuat ketentuan mengenaipenegakan hukum yang ketat berikutmekanisme penyelesaian perselisihan atausengketa, yang diikuti dengan hak baginegara yang dirugikan untuk mengambiltindakan balasan di bidang perdagangansecara silang
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
26
TRIPs Agreement• Unsur-unsur yang berbeda dari segi
peraturan perundang-undangan nasionaltentang HAKI– Memuat norma-norma yang baru– Memiliki standar yang lebih tinggi– Memuat ketentuan penegakan hukum
yang ketat• Ketentuan Peralihan
– Pasal 65 – 5 tahun (TRIPs ditetapkan 1 Januari 1995, masa peralihan untukIndonesia 31 Desember 1999/mulai 1 Januari 2000
• Beberapa Prinsip Penting– Special Requirements Related to Border
Measures (Bagian IV Pasal 51-60), diadopsi ke dalam:
• UU No. 10 Tahun 1995 TentangKepabeanan
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
27
WIPO
• The World Intellectual Property Organization
• Badan khusus PBB yang dibentuk dengan tujuan untukmengadministrasikanperjanjian/persetujuanmultilateral mengenai HAKI
• Indonesia menjadi anggotaWIPO dan meratifikasikonvensi pada 1979
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
28
Kelompok-kelompok Utama HAKIBerdasarkan Konvensi Pembentukan WIPO
Hak Cipta (copyright)Hak atas Kekayaan Industri (industrial property right): • Paten (patent)• Merek (trade mark)• Rahasia Dagang (trade secret) • Desain Industri (industrial
design)• Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu (layout design of integrated circuit)
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
29
Peraturan Perundang-undangan HAKI yang saat ini berlaku di Indonesia
• UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
• UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
• UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
• UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten
• UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
• UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
30
Hak Cipta
Hak Cipta(UU 19/2002)22 Juli 2002
Otomatis
Ilmu Pengetahuan, Seni, Sastra
Buku, program komputer, pamflet, karya tulis yang diterbitkan, ceramah, alat
peraga, lagu musik, drama, tari, fotografi,
sinematografi, database, terjemahan, dll.
HAK PENCIPTA – PEMEGANG HAK CIPTA Eksklusif mengumumkan atau memperbanyak, atau
memberikan izin pihak lain
Seumur hidup + 50 tahun
Ciptaan asliFolklore
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
31
Merek
Merek(UU 15/2001)
Merek Dagang, Merek Jasa, Merek Kolektif, Indikasi
Geografis
Tanda - Daya pembeda
Gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-
angka, susunan warna, atau kombinasi dari
unsur-unsur tadi
HAK PEMILIK MEREKMenggunakan sendiri atau memberikan izin pihak lain
Digunakan dalam perdagangan barang/jasa
10 tahun, dapat diperpanjang
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
32
Merek
UU Merek (15/2001)
INDIKASI GEOGRAFISTanda yang menunjukkan daerah asal suatu
barang, yang karena faktor lingkungan geografis (faktor alam, manusia, atau
kombinasi keduanya) memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan
INDIKASI ASALSuatu tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang
atau jasa
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
33
Paten
Paten(UU 14/2001)
First to file system
Invensi yang: baru (unsur novelty) mengandung
langkah inventif, dapat diterapkan
dalam industri
HAK INVENTOR – PEMEGANG PATENEksklusif melaksanakan sendiri atau memberikan izin pihak lain
BidangTeknologi
Paten: 20 tahunPaten Sederhana:
10 tahun(tidak dapat
diperpanjang)Traditional knowledge
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
34
Paten & Paten SederhanaKeterangan Paten Paten Sederhana
Jumlah Klaim 1 invensi atau beberapa yang merupakan satu kesatuan
1 invensi
Masa Perlindungan 20 tahun (sejak penerimaanpermohonan)
10 tahun (sejak penerimaanpermohonan)
PengumumanPermohonan
18 bulan setelah tanggalpenerimaan
3 bulan setelah tanggalpenerimaan
Jangka WaktuPengajuan Keberatan
6 bulan sejak diumumkan 3 bulan sejak diumumkan
Unsur yang diperiksadalam PemeriksaanSubtanstif
Kebaruan (novelty), langkahinventif, dapat diterapkandalam industri
Kebaruan (novelty), dapatditerapkan dalam industri
Lama PemeriksaanSubtantif
36 bulan terhitung sejaktanggal penerimaanpermohonan pemeriksaansubtantif
24 bulan terhitung sejaktanggal penerimaanpermohonan pemeriksaansubtantif
Objek Paten Produk dan Proses Produk dan Alat
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
35
Rahasia Dagang
Rahasia Dagang(UU 30/2000)
Informasi Rahasia
Dijagaoleh
pemilik
- Teknologi- Bisnis
Nilai ekonomi
HAK PEMILIK RAHASIA DAGANGmenggunakan sendiri, memberikan lisensi atau
melarang pihak lain menggunakan/mengungkap untuk kepentingan komersial
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
36
Desain Industri
Desain Industri(UU 31/2000)
Kreasi - Baru
Dapat dipakai untuk menghasilkan produk,
barang, komoditas industri atau kerajinan
tangan
Bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis
dan warna, atau gabungan
daripadanya yang berbentuk 3 dimensi
atau 2 dimensi
Pendesain – 10 tahunKesan
estetis
HAK PENDESAINEksklusif melaksanakan sendiri, melarang orang lain yang tidak berhak (membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan)
memberikan persetujuan pihak lain melaksanakan, kecuali pendidikan & penelitian
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
37
DTLST
DTLST(UU 32/2000)
Orisinil, Bernilaiekonomi
Kreasi – Rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen (salah
satunya elemen aktif) untuk persiapan pembuatan sirkuit
terpadu produk yang didalamnya terdapat
berbagai elemen yang saling berkaitan dan terpadu untuk
menghasilkan fungsi elektronik
10 tahunHAK PENDESAIN
Eksklusif melaksanakan sendiri, melarang orang lain yang tidak berhak (membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan)
memberikan persetujuan pihak lain melaksanakan, kecuali pendidikan & penelitian
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
38
• Dasar perlindungan di Indonesia:– UU No. 29 Tahun 2000 Tentang
PVT• Latar belakang/alasan:
– Menciptakan keseimbangan antarapenemu dan pengguna jenistanaman baru
– Menarik investasi– Bertambahnya jumlah penduduk –
butuh pangan banyak padahallahan terbatas – bioteknologi –panen meningkat – keseimbanganantara lahan dan produksi pangan
Perlindungan Varietas Tanaman(PVT)
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
39
PVT• Unsur-unsur:
– Sifat pembeda/ sifat istimewa/ distinctive:
• Pelita I/1 dan I/2: rasanya enak, hasil banyak, tiga kali panensetahun, responsif terhadappemupukan
– Keseragaman/ merata/ uniformity:• Sifat keistimewaan varitas tanaman
yang baru harus didapati padasetiap pohon/tanaman yang dikembangkan dari varitas baru ini
– Kemantapan/ stability:• Sifat keistimewaan harus mampu
diwariskan turunmenurun/seterusnya
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
40
PVT• Hak-hak:
– Memproduksi/ mengembangkantanaman ybs
– Menyiapkan tanaman untukdikembangbiakan
– Menawarkan tanaman untukdijual
– Menjual, mengimpor, mengeksportanaman
• Lama perlindungan:– Beberapa jenis tanaman baru: 20
tahun– Pohon/ pinus: 25 tahun (waktu
panen lebih lama)
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
41
Perlindungan Pengetahuan Tradisional(Traditional Knowledge/ TK)
• Karya dan pengetahuan tradisional yang diciptakanoleh masyarakat tradisional menjadi populer diseluruh dunia > bernilai ekonomis tinggi > dikuasaioleh perusahaan profit – Obat-obatan– Karya seni
• Hambatan:– Hak individu >< hak kolektif– Public domain– Hak cipta – asli, telah berwujud, jangka waktu
terbatas• Perlindungan TK dengan Paten?
– Apakah unsur-unsur paten terpenuhi?• Baru• Inventif• Dapat diterapkan dalam industri/ berguna
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
42
Perlindungan TK
• Pasal 10 UUHC– Hak cipta atas karya-karya yang tidak
dikenal penciptanya:• Negara memiliki hak cipta dari masa
silam dan barang-barang bersejarahyang lainnya
• Negara memiliki hak cipta atas adatistiadat yang bersifat komunal seperticerita, legenda, mitos, sajak ….
• Untuk mengumumkan/mereproduksi, warga negara asing harusmemperoleh izin dari instansipemerintah terkait yang berhak ataskarya tersebut
• Hak cipta ini tidak akan berakhir
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
43
• UNESCO dan WIPO mengadakan World Forum on the Protection of Folklore– Membentuk komite ahli untuk menyelidiki
pelestarian dan perlindungan terhadapcerita rakyat adat dan perlindungan
• UN International Year for the World’s Indigenous People – Article 12 of the Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples:– Melestarikan, melindungi dan
mengembangkan perwujudan dari masalalu, sekarang dan masa yang akandatang dari budaya ….. serta memberiganti rugi atas pengambilan tanpa izinyang bebas dan wajar yang bertentangan dengan hukum dan adatistiadat mereka
Perlindungan TK
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
44
The Convention on Biological Diversity (CBD)
• UU No. 5 Tahun 1994 Tentang PengesahanUNCBD, disahkan 1 Agustus 1994, LN 1994-41
• Pencapaian– Working Group on Access and Benefit
Sharing, 30 Jan- 3 Feb 2006 in Granada, Spanyol: menguji draft text for an international regime on access to genetic resources and benefit sharing
– The 11th Meeting of the CBD’s Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA-11), 28 Nov-2 Des 2005 in Montreal, Canada: dukunganCBD untuk memberikan insentif positif untukmendukung biodiversity, akses, danpembagian keuntungan (benefit sharing)
• International trade in biodiversity-related goods and services menjadi penting untukconservation and sustainable use of biodiversity
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
45
CBD– Pada tanggal 5-9 Sep 2005
• Mempertimbangkanpartnerships, private sector untuk kepentinganimplementasi CBD
– The 6th Conference of Parties (COP-6) to the CBD, 7-19 Apr 2002 di Hague, Netherlands
• Adopts guidelines on access to GR and benefit sharing
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
46
Pengaturan terkait HAKI dalamCBD
• Pasal 15, Akses pada SumberDaya Genetika
• Pasal 16, Akses padaTeknologi dan Alih Teknologi
• Pasal 17, Pertukaran Informasi• Pasal 18, Kerjasama Teknis
dan Ilmiah• Pasal 19, Penanganan
Bioteknologi dan PembagianKeuntungan
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
47
Akses pada Sumber DayaGenetika
• Pasal 15 CBD• Akses:
– Kewenangan pemerintah nasional– Berdasarkan UU nasional
• Kewajiban: perlancar akses SDG untukpemanfaatan berwawasan lingkungan
– Diberikan atas dasar persetujuan– Wajib didasarkan mufakat pihak penyedia– Setiap pihak wajib berupaya
mengembangkan dan melaksanakanpenelitian ilmiah SDG
– Setiap pihak wajib menyiapkan upayalegislatif, administratif atau upaya kebijakan, membagi hasil-hasil penelitian danpengembangan serta keuntungan daripendayagunaan komersial secara adildengan pihak penyedia – pembagian harusdidasarkan atas persyaratan yang disetujuibersama
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
48
Akses pada Teknologi dan AlihTeknologi
• Pasal 16 CBD• Cakupan teknologi: bioteknologi• Unsur-unsur penting pencapaian
CBD: – Akses– Pengalihan teknologi di antara para
pihak• Para pihak disyaratkan:
– Menyediakan dan/atau menciptakanakses dan alih teknologi yang sesuaidengan konservasi dan pemanfaatansecara berkelanjutan keanekaragamanhayati atau pemanfaatan SDG dan tidakmenyebabkan kerusakan yang nyataterhadap lingkungan kepada pihak-pihaklain
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
49
Akses pada Teknologi dan AlihTeknologi
• Bagi negara-negaraberkembang wajibdilengkapi dan/ataudiperlancar denganpersyaratan yang adil danpaling menguntungkan– Persyaratan konsesi dan
preferensi disepakatibersama – mekanismependanaan
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
50
Akses pada Teknologi dan AlihTeknologi: Paten
• Dalam hal teknologi yang memperoleh paten danHAKI, akses dan alih teknologi tersebut harusdiatur berdasarkan persyaratan yang mengakuidan konsisten dengan perlindungan HAKI yang memadai dan efektif
• Penerapan hal di atas harus konsisten denganhukum internasional
• Kewajiban, memperlancar:– Negara-negara berkembang, yang
menyediakan SDG diberi akses pada dan alihteknologi yang diperlukan untukmemanfaatkan SDG tersebut, berdasarkanpersyaratan yang disepakati bersama, biladiperlukan termasuk teknologi yang dilindungihak paten dan HAKI
– Sektor swasta– Hak paten dan HAKI sebagai pendukung dan
tidak bertentangan dengan tujuan CBD tentang akses pada teknologi dan alihteknologi
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
51
Pertukaran Informasi• Pasal 17 CBD• Para pihak wajib:
– Memperlancar pertukaraninformasi, dari semua sumberyang tersedia secara umum yang berkaitan dengan konservasi danpemanfaatan secaraberkelanjutan keanekaragamanhayati, dengan memperhatikankebutuhan khusus negara-negaraberkembang
• Isu HAKI: bagaimana dengan sumberyang bersifat rahasia?
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
52
Pertukaran Informasi• Pasal 17 CBD• Pertukaran informasi wajib:
– Hasil penelitian teknis, ilmiahdan sosial ekonomi
– Program pelatihan dan survei– Pengetahuan khusus– Pengetahuan asli dan tradisional– Kombinasinya dengan teknologi
– harus melibatkan repatriasiinformasi. Band: Pasal 16 ayat(1)
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
53
Kerja Sama Teknis dan Ilmiah• Pasal 18 CBD• Bidang konservasi dan pemanfaatan
secara berkelanjutan keanekaragamanhayati – lembaga internasional dannasional yang sesuai
• Pengembangan SDM dan pembinaankelembagaan
• Mendorong dan mengembangkan metodekerja sama bagi pengembangan danpenggunaan teknologi – asli dantradisional (kerja sama pelatihanpersonalia dan pertukaran pakar)
• Menurut kesepakatan timbal balik, wajibdikembangkan program penelitianbersama dan usaha bersama bagipengembangan teknologi yang sesuaidengan tujuan CBD
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
54
Penanganan Bioteknologi danPembagian Keuntungan
• Pasal 19 CBD• Berperan serta secara efektif dalam penelitian
bioteknologi khususnya oleh negaraberkembang yang menyediakan SDG
• Akses prioritas – dengan dasar adil – hasil dankeuntungan yang timbul dari bioteknologi
• Prosedur yang sesuai: persetujuan yang diinformasikan terlebih dahulu di bidangpengalihan, penanganan, dan pemanfaatansecara aman terhadap organismetermodifikasi hasil bioteknologi, yang mungkinberakibat merugikan konservasi danpemanfaatan secara berkelanjutankeanekaragaman hayati
• Informasi tentang organisme, penggunaan dankeamanan dalam menanganinya, dan dampakpotensinya, harus disediakan oleh pihakpenyedia kepada pihak penerima
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
55
WTO-WIPO• Convening for the Special Session of the
Committee on Trade and Environment (CTE-SS), 15-16 Sep 2005– Liberalisasi barang-barang terkait lingkungan
hidup• The 8th Session of the WIPO Intergovernmental
Committee on IP and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC), 6-10 Jun 2005 di Jenewa – gagal – mekanismependanaan (funding mechanism) untukkeikutsertaan masyarakat asli (indigenous people)
• The Meeting of the WTO Council for TRIPs, 8-9 Mar 2005 di Jenewa– Proposal tentang pentingnya untuk
menyediakan bukti atas pembagiankeuntungan dalam permohonan pendaftaranpaten, sebagai pelengkap dari proposal tentang disclosure requirements dan prior informed consent
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
56
WTO• The WTO Committee on Trade and
Environment (CTE), 21 Jun 2004– Paragraf 51 dari Doha Mandate– Hubungan antara WTO dan
Multilateral Environment Agreements(MEAs), liberalisasi perdagangandalam barang-barang terkaitlingkungan
• The WTO Council for TRIPs, 16 Jun 2004– Article 27.3(b) (patentability of life
forms), genetic resources, traditional knowledge and folklore (GRTKF) –tidak ada perkembangan yang berarti
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
57
WTO• The WTO Council for TRIPs,
25-27 Jun 2002– The Council terbagi menjadi 2
kelompok tentang peran IP untuk mencegah biopiracy
– Geographical indication (indikasi geografis), khususnyamengenai manfaat GI sebagaisarana untuk melindungi TK
• The WTO Council for TRIPs, 4-5 Jun 2003– Biodiversity dan TK
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
58
WTO• The WTO Council for TRIPs, 8 Mar
2004– Memperbarui usaha untuk
menyelesaikan masalah potensialantara TRIPs Agreement dan CBD
– EC, Norwegia, Swiss mendukung; AS dan Jepang cenderung menolak
• The WTO Council for TRIPs, 17-18 Nov 2003– Kurangnya perhatian dan semangat
dibandingkan dengan isu-isu dalamnegosiasi TRIPs dan kesehatanmasyarakat (public health)
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
59
WIPO• The 3rd Meeting of the WIPO
Intergovernmental Committee on IP and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC-GRTKF), 13-21 Jun 2002 di Jenewa– Elemen-elemen yang memungkinkan
dari sistem hukum internasional bagiperlindungan TK
– Persyaratan disclosure untuk negaraasal dari GR dan/atau TK dalampermohonan pendaftaran paten
– IPRs yang sesuai, khususnya GI bagi perlindungan TK dan folklore
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
60
WTO• The WTO on Technical Barriers
to Trade (TBT), 20-21 Jun 2002– EC labelling, mencakup pengujian
kosmetika pada hewan, danGMOs (genetically modified organisms)
• The 2nd Regular Session of the WTO Committee on Trade and Environment (CTE), 13-14 Jun 2002– Hubungan MEA-WTO– Pertautan TRIPs-CBD
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
61
Pembahasan oleh OrganisasiDunia yang lain
• UNEP (United Nations Environment Programme)– The 2nd Meeting of the Ad
Hoc Open-Ended Working Group on Access and Benefit-Sharing
• Mendiskusikan isu terkaitimplementasi dari pengaturantentang akses dan pembagiankeuntungan yang tercantumdalam CBD
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
62
Pengalaman Cina• Sistem dan pengaturan tentang
perlindungan varietas tanaman baru –ditujukan untuk menjamin hak dankepentingan dari investor yang terlibat– 1 Oktober 1997: Regulations on the
Protection of New Varieties of Plants– Sebagai pelengkap di atas:
• Rules for the Implementation of the Regulations on the Protection of New Varieties of Plants (Agriculture)
• Rules for the Implementation of the Regulations on the Protection of New Varieties of Plants (Forestry)
• Regulations on Agency of New Agricultural Plant Variety Rights
• Regulations on Handling Cases of Infringement of New Agricultural Plant Variety Rights
• Regulation of the Ministry of Agricultural on the Work of the Reexamination Board for New Varieties of Plants
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
63
• Dibentuknya Office of Protection of New Varieties of Plants and the Reexamination Board for New Varietiies of Plants, di bawahMinistry of Agricultural and State Forestry Administration
• Sistem pendukung teknologi:– Center for the Preservation of Breesing
Materials of New Varieties of Agricultural Plants
– Center for Testing of New Varieties of Plants and its 14 sub-centers
– Center for the Testing of New Varieties of Forest Plants and its 5 sub-centers and 2 molecule determination labs
Pengalaman Cina
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
64
• Tujuan– Memastikan evaluasi ilmiah and
kewenangan dari hak varietastanaman
– Memenuhi standar internasionaluntuk pengujian varietas tanamanbaru
• Membuat guidelines/ panduan untukpengujian 57 varietas tanaman baru(termasuk corn/ jagung, rice/ padi, poplar, peony), dan 18 diantaranyatelah dilaksanakan dengan standarnasional ataupun standar industri
Pengalaman Cina
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
65
• Pencapaian– 5 daftar varietas baru yang dilindungi untuk
tanaman pertanian– 4 daftar varietas baru yang dilindungi untuk
tanaman hutan– Mencakup: 119 genera dan species, termasuk
41 tanaman pertanian dan 78 tanaman hutan– Hasil-hasil ini melebihi standar yang
disyaratkan oleh International Convention for the Protection of New Varieties of Plants
– Di akhir 2004, the Ministry menangani 2.046 pendaftaran varietas tanaman: 1999:115, 2004:735 (average annual increase: 44,9%)• 1.875 field crops, 87 vegetables, 52 fruit
trees, 32 decorative plant• 2.174 pendaftar dari institusi penelitian,
teknologi, dan pendidikan, 772 dariperusahaan dan perseorangan (termasuk32 perusahaan dan perseorangan asing)
• 503 permohonan pendaftaran di-granted
Pengalaman Cina
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
66
• Pencapaian– Di akhir tahun 2004, the State Forestry
Administration • menangani 305 pendaftaran (64 dari
Perancis, Jerman, Netherlands, Belgia, USA)
• 72 diantaranya di-granted• Jenis tanaman: chinese rose, peony,
christmas flower, azalea, poplar, chinese chestnut, apricot, eucalyptus, dan walnut
• 253 pendaftaran mengenai decorative arbors
• Pendaftar: lembaga penelitian di Cina(50,2%), perseorangan asing di bidangbreeding (14,4%), dan universitas diCina (11,1 %)
– Sejak 2001, wilayah kerja: 12 propinsi dankabupaten terpilih; di akhir tahun 2004: 17 propinsi menangani 863 kasus pelanggaranhak varietas tanaman and pemalsuanvarietas tanaman baru
Pengalaman Cina
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
67
Pengalaman Hong Kong• 2005, negosiasi tentang
persyaratan to disclose the origin of genetic resourcesdalam pendaftaran paten, untukmencegah penggunaan yang tidak sah dari materi biologisdan materi terkait pengetahuantradisional (traditional knowledge/TK) – Penolakan dari AS, Japan,
dan Korea– Rekomendasi: memperjelas
hubungan CBD-TRIPs
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
68
Pengalaman UK
• Pada 9 Mar 2004, Pemerintah UK menyetujuipenanaman jagung darihasil rekayasa genetikauntuk tujuan komersial(commercial growing of genetically modified (GM) corn)– Pro kontra kalangan
bioteknologi
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
69
Pengalaman Meksiko• The North American
Commission for Environmental Cooperation (CEC), 8 Mar 2004, mengeluarkan draftpertama “Maize and Biodiversity: the Effects of Transgenic Maize in Mexico”untuk mendapatkan masukanpublik– Draft ini menguji isu-isu tentang
gen dari varietas transgenik, dalam hal ini maize, dankonservasi biodiversity
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
70
Pengalaman AS• The 8th Meeting of American Trade
Ministers, 17-18 Nov 2003 di Miami – Melanjutkan negosiasi tentang FTAA
(Free Trade Agreement of the Americas)– Dampak FTAA terhadap lingkungan, isu
HAKI dan biodiversity• Jul 2002, terkait dengan
perkembangan pembicaraanmengenai labelling GM food products, termasuk transgenic fish –negara-negara bagian California danOregon
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
71
Pengalaman India
• 15-16 Sep 2005, proposal oleh India–“Project approach”: link
the accelerated liberalization of environment goods to their use in environmental projects
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
72
Pengalaman EC• 3 Jul 2002, Parlemen Eropa
melakukan pemungutan suaramengenai proposal EC mengenai regulasi barutraceability dan labelling untukproduk-produk genetically modified (GM) makanan (food) dan pakan (feed products).– Didukung oleh NGOs tetapi
dikritik oleh AS dan UK, alasan:• Adanya biaya tambahan untuk
memberlakukan regulasi tersebutakan ditanggung oleh konsumenEropa
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
73
ICTSD
• International Centre for Trade and Sustainable Development– BRIDGES Trade BioRes – Trade
and Biological Resources News Digest (22 Nov 2001)
• Publikasi ini disusun atas kerjasamadengen IUCN (the World Conservation Union), dan komisiIUCN, Commission on Environment, Economic and Social Policy (CEESP)
– Pentingnya pertautan antaraperdagangan dengan biological resources
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
74
Daftar Pustaka• Bainbridge, David A., 1996, Intellectual Property,
Pitman Publishing, London-Hong Kong-Johannesburg-Melbourne-Singapore-Washington DC
• Chisum, Donald S. & Jacobs, Michael A., 1992, Understanding Intellectual Property Law, Matthew Bender & Co. Inc., New York
• Cornish, W.R., 1989, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Alied Rights, Sweet & Maxwell, London
• Correa, Carlos M. & Yusuf Abdulqawi A., 1998, Intellectual Property and International Trade: The TRIPs Agreement, Kluwer Law International, London-The Hague-Boston
• Cottier, Thomas & Mavroidis, Peter C., 2003, Intellectual Property: Trade, Competition, and Sustainable Development, World Trade Forum, Vol. 3, The University of Michigan Press, Ann Arbor
• Dratler Jr., Jay, 1994, Intellectual Property Law: Commercial, Creative, and Industrial Property, Law Journal Seminars-Press
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
75
Daftar Pustaka• Dutfield, Graham, 2000, Intellectual Property Rights,
Trade and Biodiversity: Seeds and Plant Varieties, Earthscan Publication Ltd., London
• Edenborough, Michael, 1995, Intellectual Property Law, Cavendish Publishing Ltd., London
• Kartadjoemena, H.S., 1996, GATT dan WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di BidangPerdagangan, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
• Kartadjoemena, H.S., 1997, GATT, WTO dan HasilUruguay Round, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta
• Korah, Valentine, 1989, Knowhow Licensing Agreement and the EEC Competition Rules, Regulation 556/89, ESC Publishing Limited, Oxford
• Landes, William M. & Posner, Richard A., 2003, The Economic Structure of Intellectual Property Law, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
76
Daftar Pustaka• Lee, Lewis C., & Davidsonm Scott, 1990, Introduction
to Intellectual Property Law, Butterworths, London, Dublin Edinburgh
• McFarlane, Gavin, 1986, Copyright through the Cases, Waterlow Publishers Ltd., London
• Merges, Robert P., Menell, Peter S. & Lemley, Mark A., 2003, Intellectual Property in the New Technology, ASPEN Publisher, New York
• Milgrim, Roger M., 1992, Milgrim on Licensing, Matthew Bender & Company Ltd., New York-Oakland
• Phillip, Jeremy, 1990, Butterworths Intellectual Property Law Handbook, Butterworths, London, Dublin, Edinburgh
• Phillip, Jeremy J. & Firth, Alison, 1990, Introduction to Intellectual Property Law, Butterworths, London, Dublin, Edinburgh
• Sherwood, Robert M., 1990, Intellectual Property and Economic Development, Westview Press, San Francisco
• Wolfhard, Eric, 1991, “International Trade in Intellectual Property: the Emerging GATT Regime”, University of Toronto, Faculty of Law Review, Vol. 49 Winter
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
77
Daftar Pustaka• WIPO, 2004, WIPO Intellectual Property Handbook,
WIPO Publication No. 489 (E), Geneve• WIPO, 1988, Background Reading Material on
Intellectual Property, WIPO Publication No. 659 (E), Geneve
• White Paper on IPR Protection, www.chinadaily.com.cn/english/doc/2005-04/>, diakses20/3/06
• Sunaryati Hartono, 1982, Hukum EkonomiPembangunan Indonesia, Cet. Pertama, Binacipta, Bandung
• Tim Lindsey et.al, 2003, Hak Kekayaan Intelektual –Suatu Pengantar, Alumni, Bandung DJHAKI, 2003, Panduan HAKI, DJHAKI
• DJHAKI, Kompilasi UU HAKI• Asian Law Group, 2001, Intellectual Property Rights,
Asian Law Group• Tim Presentasi Dit. IE Depperindag, 2000,
Perkembangan Industri Integrated Circuit dan UpayaPerlindungan atas HAKI di Bidang Industri ElektronikaIndonesia
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
78
Daftar Pustaka• Melendez-Ortiz, Ricardo & Sanchez,
Vicente (Ed.), November 2005, Trading in Genes: Development Perspectives on Biotechnology, Trade and Sustainability, ICTSD– Objective: to help stakeholder
understand international processes to manage risks and benefits and highlights the flexibilities offered by the multinational trading system to support biosafety and biotechnology
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
79
Glossary• Beberapa istilah (dalam bahasa Inggris) dan
singkatan– Glaberrima types, source country
government, access seekers, collecting agreements, garden researchers, collective invention, ethnobotanicalknowledge, crop germaplasm, bioculturaldiversity, crop genetic resources, intellectual property rights system, biodiversity prospecting, local community rights, ancestral blessing, ethnobotanicalresearch, indigenous knowledge, plant genetic resources, collection agreement, situ conservation, genetic resource conservation, plant variety protection, other intellectual property rights, biodiversity resources, crop cultivars, tribal inhabitants, biotechnology, biosafety, sustainable development, trade
MH UGM HAKI - Kelas Departemen Kehutanan
80
Glossary• Beberapa istilah (dalam bahasa Inggris) dan
singkatan– The Convention on Biological Diversity
(CBD)– The 1994 International Tropical Timber
Agreement (ITTA)– International Tropical Timber
Organization (ITTO)– UN Conference on Trade and
Development UNCTAD – Multilateral Environmental Agreement
(MEA)– The World Conservation Union (IUCN)