FllAKSI BIN'fANG PEL()POR DEMOl<ll,t\Sl DEWAN PERWAKILAN RAKYAT IU~PUBLll( INDONESIA

SEKRETARl/\T: Gedung Nusantara I Lanini 21 Ruang 21. J l. Jendcn.11 Gatot Subroto, Sc11aya11 - Jakarta I 0270

'fl' 021 - 5755898, 5755858 Fax. 021 - 5755859

PENDAP AT AKHIR FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI

TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENT ANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG N0.36 TAHUN 2004

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2005.

Disampaikan oleh :

MUHAMMAD TONAS, SE Anggota No. A - 05

pada

RAPAT PARIPURNA DEW AN PERW AKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Juni 2005

PENDAPAT AKIIIR FRAKSI BINTANG PELOPOR DEMOKRASI

TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2004

TENT ANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2005

-----------------~------------------------------------------·~------Disampaikan Oleh :

Muhammad Tonas, SE. - Anggota No.A-OS

Bismillahirralzmanirrahim Assalamu'alaikum Warahmatullalzi Wabarakatuh.

Yth, Sdr, Pimpinan Sidang dan Para Anggota Yth, Sdr, Menteri Koordinaator Bi<lang Perekonomian dan Staf Yth, Sdr, Mentcri Keuangan dan Staf Yth, Sdr, Gubernur Bank Indonesia clan Staf Para Hadirin yang kami hormati, ..

Dengan senantiasa mengharapkan limpahan taufiq dan hidayah dari

Allah SWT, izinkanlah kami mcngucapkan tcrimakasih yang sebesar­

besarnya Kepada pimpinan Sidang atµs kesempatan yang diberikan Kepada

kami dari Fraksi Bintang Pelopor Dcmokrasi (F.BPD) untuk menyampaikan

pendapat melalui forum yang terhormat atas Rancangan Undang-Undang

Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 36 Tahun 2004 Tentang

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.

Ada 3 hal pokok yang melatar belakangi perlunya Pembahasan

Tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-'"

Undang No. 36 Tahun 2004 Tcnlang Anggaran Pcndapatan clan I3elanja

Negara Tahun 2005 yakni ;

1. Adanya perubahan dan perkembangan keadaan yang sangat mendasar di

Dalam Negeri dan Luar Negeri, yang mengakibatkan perubahan pokok-

pokok kebijakan fiscal yang berdampak signifikan terhadap pelaksanaan

APBN 2005 meliputi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, intlasi,

tingkat suku bunga dan harga minyak mentah Indonesia. Peningkatan

investasi yang cukup signifikan di tahun 2004 di perkirakan akan

meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2005 yang

diperkirakan akan mencapai sekitar 6,0% dari 5,4 % perkiraan semula.,

sedangkan nilai tukar terhadap dollar Amerika diperkirakan tidak menguat

secara signifik:an di angka Rr: 8.600, melainkan masih bertengger

disekitar Rp. 9.300. Tingkat inflasi tahun 2005 yang semula di perkirakan

5,5 % menjadi 7,5 %. Harga Minyak mentah naik menjadi USD 45.0 per

barrel dari sebelumnya USd 24,0 perbarrel.

2. Adanya bencana alam dan tsunami di penghujung tahun 2004 yang telah

meluluh lantakan wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan

sebagian Sumatera Utara menyebabkan perlunya dilakukan langkah­

langkah darurat, rehabilitasi dan rekontruksi Nanggroe Aceh Darussalam

(NAD) dan Sumatera Utara yang memcrlukan pcmbiayaan yang cukup '·

besar, maka pengajuan perubahan terhadap APBN-P 2005 untuk

menampung anggaran bantuan daerah NAD dan SUMUT.

3 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Dacrah langusng yang dimulai dari bulan

Juni 2005, membutuhkan dukungan kelancaran pelaksanaanya, bantuan

pendanaan Pemilihan Kepala daerah secara langsung ini belum

tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2004

padahal· amanat dari Undag-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah, khususnya untuk pelaksanan Pemilihan Kepala

Daerah sccara langsung tahun 2005 scbag.atpcndanaanya dibiayai mclalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Mengingat bantuan sosial untuk. program konvensasi pengurangan

BBM (PKPS-BBM) dari konsekuensi dinaikan harga BBM dalam Negeri

maka perlu dilakukan konpensasi terhadap pengurangan subsidi BBM

tersebut. PKPS BBM diarahkan untuk mengalihkan bentuk subsidi harga

menjadi program-program yang bcrmanfaat langsung bagi masyarakat

khususnya masyrakat miskin guna ;

a. Meringankan biaya hidup niasayarakat miskin melalui bantuan ;

pendidikan gratis~t>Jaminan pemeliharaan Kesehatan, dan ketersedian

pangan atau makauan pokok.

b. Memberikan insentif dan peluang usaha produktif pada masyarakat

dengan membangun berbagai prasarana pedesaan yang bersifat padat

karya (al. jalan, jembatan desa clan perbaikan lingkungan desa miskin).

Maka untuk itu PKPS BBm memprioritaskan pada 3 bidang meliputi ;

1. Pendidikan,

2. Kesehatan,

3. Pembangunan infrastruktur Pedesaan.

ad. I. PKPS-BBM Bidang Pendidikan

PKPS-BB.tv1 Bidang pendidikan di fokuskanuntuk meberikan bea '·

siswa dan pelayanan pendidikan dasar bagi anak dari keluarga

miskin, baik yang masih sekolah, siswa putus sekolah maupun

yang belum pcrnah .sckolah. Program ini dibcikan dalam bcntuk

bea siswa regular, bea siswa retrieval dan bea siswa transisi

bagikeluarga miskin. Sasaran PKPS BBM adalah ;

- Sekolah gratis melalui bantuan biaya operasional sekolah I

madradsah (BOS) SD/SDLB/MI/ Salafiah, SMP/SMPLB/MTs/

Sa!afiah.

- Bea siswa. melalui bantuan khusus murid (BKM)

SMA/SMK/SMLB/MA

Alokasi PKPS-BBM bidang pcndidikan yang disepakati sebesar

Rp. 6.271,9 Milyar.

ad.2. PKPS-BBM Bidang Kesehatan

PKPS-BBM Bidang Kcsehatan merupakan upaya untuk

meningkatkan pdayarfim Kcsehatan bagi masyarakat, dalam

bentuk pelayanan Kesehatan gratis di Puskesmas dan jaringannya,

serta kelas tiga rumah sakit pemerintah dan Rumah Sak.it swasta

yang ditunjuk.

Pelayanan Kesehatan gratis antara lain meliputi ;

Rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama,

pelayanan gawat darurat termasuk ambulans, persalinan gratis.

Rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan di

ruang rawat kelas tiga rumah sakit pemerintah dan rumah sakit

swasta yang ditunjuk pemerintah dan pelayanan gawat darurat

termasuk ambulans.

Sedangkan sasaran pelayanan Keschatan gratis ;

- Seluruh penduduk yang membutuhkan pelayanan Kesehatan

Puskesmas dan jaringannya. '-

- Seluruh penduduk yang membutuhkan pelayanan rumah sakit

kelas tiga di rukah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta

yang ditunjuk oleh pemerintah.

- Pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan jaringannya bagi

seseluruh pendLiduk Indonesia

Alokasi PKPS-BBM Bidang Kesehatan sebesar Rp. 3.778,5

· Milyar, atau lebih tinggi Rp. 96,7 Milyar dari yang diusulkan

dalam RAPBN-P 2005 sebcsar Rp. 2.875, 2 Milyar.

ad.3. PKPS-BBM Bidang Tnfrastruktur Pedcsaan

PKPS-BBM Bidang Infrastruktur Pedesaan dimaksudkan untuk

mengurang1 beban masyarakat miskin di pedesaan dalam

memenuhi kebutuhan jalan desa, titian dan jembatan desa,

tamabatan perahu, irigasi desa (kecil dan sederhana) dan air

bersih dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, melalui

program ini diharapkan produklivitas rnasyarakat mcningkat.

Pembangunan infrastruktur pedesaan meliputi ;

Prasarana yang mendukung aksebtabilitas serta mengurang1

keterisolasian, yaitu ; jalan desa, titian dan jembatan desa serta

tambatan perahu.

- Prasarana yang mendukung kegiatan peningkatan produksi

pangan yaitu irigasi desa (kecil dan sederhana).

Prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat

pedesaan yaitu penyediaan air bersih.

PKPS-BBM bidang infrastruktur pedesaan ditetapkan sebesar Rp.

3.342.l Milyar.

Saudara Ketua, Saudara wakil-wakil ketua, serta anggota dewan yang

terhormat,

Dari uraian kami kernukakan diatas mengenai pendapat rancangan

undang-undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 36 Tahun 2004

Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.

Dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Dengan tetap memperhatikan perlunya perubahan Undang-Undang No. 36

Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2005. Dirasakan sudah sangat mendesak.

2. Kamipun rncnyadari pcrlunya pcrubahan Undang-Undang yang mengatur

anggaran pendapatan clan bclanja Negara sebagai bagian dari pengclolaan

kcuangan Negara yangjuga dirasakan sudah sangal mcndcsak.

3. Perlunya pengawasan dan tr?n_s~ransi dari semua pihak yang terlibat

dalam bantuan PKPS-BBM dari pusat sampai ke desa.

i;I); •' ,''

Oleh karenanya melalui forum yang terhormat ini kami dari Fraksi Bintang

Pelopor Demokrasi (FBPD) mcnyutakan mcndukung dan menyctujui

Rancangan Perubahan Undang-Undang No. 36 Tahun 2004 Tentang

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005. AlUI?)'~-: uu

Demikianlah pendapat dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD)

semoga Allah SWT akan senantiasa mcrnbcrkahi rencana dan kerja yang

mulia ini. Kami pun tak lupa mengucapkan terima kasih atas segala perhatian

dan kerjasama segenap pihak.

Billahitaufiq walhidayah Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

K.etua,

ttd

JAMALUDDIN KARIM, S.H

Jakarta, 28 Juni 2005

DRS. IDEALISMAN DACHI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI

TERHADAP RUU tentang Perubahan Atas

UU No. 36 Tahun 2004 tentang APBN T.A. 2005

JAKARTA, 28 JUNI 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI

PENDAPAT AKHIR FRAKSI PART Al BINT ANG REFORMASI

TERHADAP RUU tentang Perubahan Atas

UU No. 36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2005

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR-RI Tanggal : 28 Juni 2005 Juru Bicara : Lalu Gede Syamsul Mujahidin1 SE Nomor Anggota : A-294

Saudara pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, Segenap hadirin yang kami hormati.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua

Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU Nomor 3" Tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2005 (selanjutnya disebut RAPBN-P 2005) diajukan Pemerintah pada 23 Maret 2005. Pengajuan RAPBN-P 2005 ini pada awalnya menimbulkan pro-kontra karena dilakukan Pemerintah sebelum Laporan Realisasi Semester I dan Prognosa Semester II. lni tidak lazim dan menyimpang dari siklus pembahasan APBN 2005. Setelah melalui perdebatan di Panitia Anggaran, percepatan pengajuan RAPBN-P 2005 ini dapat dipahami mengingat ada situasi dan perubahan keadaan yang sangat mendasar, yakni:

a. Diperlukan biaya sangat besar untuk menanggulangi kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi dan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Pulau Nias .. Padahal dalam APBN 2005 belum ada alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut.

b. Asumsi harga minyak mentah pada APBN 2005 sebesar US$24 per barel ternyata meleset jauh. Pada Januari s/d Maret 2005 rata-rata harga minyak mentah di pasar dunia mencapai US$46,7 per barel dan saat ini sudah di atas US$50 per barel. Subsidi BBM diperkirakan mencapai Rp100 triliun, padahal APBN 2005 hanya mengatokasikan anggaran sebesar Rp19 triliun. Untuk menekan jumlah subsidi itu, pada 1 Maret 2005 Pemerintah telah menaikkan harga BBM -untuk dalam negeri. Kenaikan harga BBM memicu kenaikan harga barang dan bisa menambah jumlah orang misk!n di Indonesia, sehinga perlu ada program konpensasi untuk menekan dampak tersebut. Karena itu1 ada kebutuhan untuk segera mengubah APBN 2005 .

c. Untuk mendukung pelaksanaan PILKADA di 11 Provinsi dan 215 Kabupaten/Kota pada tahun 2005, sebagian pembiayaannya (berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemda) bersumber dari APBN. Padahal APBN 2005 belum mengalokasikan anggaran untuk keperluan tersebut.

Dalam pembicaraan tingkat I I pembahasan RAPBN-P 2005 antara Panitia Anggaran dan Pemerintah (yang diwaki!i Gubernur Bl dan Menteri Keuangan) telah disepakati bahwa pembahasan RAPBN-P 2005 bersifat parsial dan hanya diprioritaskan pada tiga faktor utama seperti tersebut di atas. Beberapa kesepakatan yang perlu digarisbawahi, antara lain adalah:

1. Dengan asumsi harga minyak mentah US$45 per barel, jumlah produksi 1, 125 juta bare! per hari. dan nilai tukar Rp9.300 per US$, penerimaan dalam negeri disepakati sebesar Rp484, 512 triliun atau meningkat sekitar Rp105 triliun dibandingkan APBN 2005. Peningkatan tersebut tidak seluruhnya dapat digunakan untuk penibangunan, karena subsidi BBM juga naik menjadi Rp76,514 triliun. Asumsi-asumsi dasar yang disepakati dalam pembahasan RAPBN-P 2005 tetap memliki kemungkinan meleset karena banyak perkembangan dapat terjadi sampai Desember 2005. Karena itu, Pemerintah dan Panitia Anggaran DPR sepakat untuk menambah pasal 17 A pada RUU APBN-P 2005 ini, agar dalam hal terjadi perkembangan dan/atau perubahan maka Pemerintah mengajukan perubahan kedua atas APBN 2005 setelah disampaikannyq Laporan Realisasi Semester kesatu dan Prognosa semester kedua.

2. Untuk mendukung kegiatan rehabilitasi & rekonstruksi NAO dan Nias disepakati sebesar Rp13, 260 triliun. Panitia Anggaran telah mengusu!kan untuk membentuk panitia ad-hoc guna mengawasi pelaksanaan anggaran ini agar dapat berjalan tepat sasaran dan tidak menjadi sumber KKN di tengah­tengah penderitaan rakyat NAO dan Nias.

3. Untuk program Kompensasi KE1-naikan Harga BBM disepakati sebesar Rp11,02 triliun dan difokuskan untuk tiga kegiatan, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pedesaan. Sektor pendidikan memperoleh alokasi terbesar yakni Rp6,271 triliun untuk program sekolah gratis dan beasiswa bagi sekitar 39 juta siswa setingkat SD hingga setingkat SMA. Program ini akan mulai dilaksanakan pada semester I tahun ajaran 2005/2006. Pemda dilarang mengurangi alokasi biaya pendidikan yang ditetapkan, dan bagi sekolah/madrasah/salafiyah penerima biaya operasional sekolah (BOS) harus membebaskan iuran-iuran sekolah kepada para mu rid.

4. Mengenai Subsidi BBM, di atas telah disinggung bahwa beban subsidi BBM dalam APBN-P 2005 disepakati mencapai Rp76,514 triliun atau sekitar 3 x Hpat dibandingkan pagu dalam APBN 2005 sebesar Rp19 triliun. Berkaitan dengan masalah BBM ini, Fraksi Partai Bintang Reformasi sangat kecewa kepada Pemerintah karena belum juga menyerahkan hasil perhitungan biaya pokok per jenis BBM oleh konsultan independen seperti yang telah disepakati dalam pembahasan APBN 2005. Perhitungan biaya pokok, ditambah dengan audit BPK tentang subsidi BBM, diperlukan banyak pihak untuk menjadi pintu masuk bagi upaya mengatasi berbagai kebocoran dan inefisiensi di Pertamina yang selama ini disebut-sebut menjadi "negara dalam negara" dan sarang koruptor.

Dengan memahami pentingnya alasan untuk segera melakukan perubahan terhadap APBN 2005 dan disertai dengan catatan-catatan di alas, Fraksi Partai Bintang Reformasi Menyetujui RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 untuk ditetapkan menjadi Undang-undang.

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Partai Bintang Reformasi. Semoga Allah SWT meridhoi amal ibadah kita dan senantiasa melimpahkan rahmat-NY A yang tiada terbatas.

Billahit Taufik Walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PIMPINAN FRAKSI PARTAI BINTANG REFORMASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI

Bursah Zarnubi, SE I A-292

Ketua ·~~~--'-,~.~~

-· Sekretaris