Embed Size (px)
Citation preview
SKRIPSI
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA BANJIR DI KOTA MAKASSAR
Disusun dan di usulkan oleh
DESI RAHMAWATI, B
Nomor Stambuk : 10564 01203 11
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2015
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA BANJIR DI KOTA MAKASSAR
Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana ilmu pemerintahan
Disusun dan Diajukan Oleh
DESI RAHMAWATI, B
NomorStambuk : 10564 01203 11
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MAKASSAR
2015
PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Mahasiswa : Desi Rahmawati. B
Nomor stambuk : 10564 0120311
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa
bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan
plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari
peryataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai
aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.
Makassar, Agustus 2015
Yang Menyatakan
Desi Rahmawati.B
ABSTRAK
DESI RAHMAWATI, B. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan
Bencana Banjir Di Kota Makassar ( dibimbing oleh Dr. H. Muhlis Madani, M. Si
dan Dr. Hj. Fatmawati, M. Si ).
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam
penanggulangan bencana banjir di Kota Makassar serta mengetahui faktor-faktor
penanggulangan bencana banjir Kota Makassar
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, Tipe penelitian
deskriptif kualitatif memberikan gambaran tentang upaya pemerintah daerah dalam
penanggulangan bencana banjir di Kota Makassar. Adapun yang menjadi informan
dalam penelitian ini sebanyak 6 orang. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan
teknik berupa wawancara, observasi dan Dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan bencana banjir
yang dilakukan oleh BPBD Kota Makassar adalah (a) menyiapkan sarana dan
prasarana penanggulangn sangat di butuhkan untuk mendukung tercapai program-
program yang ingin di capai seperti penghijauan (b) melakukan penghijauan
dilakukan sebagai peresap air dari daerah hulu untuk mengurangi banyaknya debit air
ke daerah hilir belum merata (c) membangun kesadaran masyarakat belum maksimal
dalam melaksanakan penanggulangan. Faktor yang menjadi keberhasilan
penanggulangan bencana banjir Kota Makassar adalah Faktor Eksternal dan faktor
Internal, Faktor Eksternal adalah masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran
pemerintah dalam penanganan bencana baik sebelum, saat maupun setelah bencana
terjadi, faktor Internal adalah adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci : Penanggulangan Bencana banjir
KATA PENGANTAR
Alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang
berjudul”Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota
Makassar”.
Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat
dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan
llmu Politik Universitas Muhammadyah Makassar.
Penulis menyadari bahwa penyusunan ini tidak akan terwujud tanpa adanya
bantuan dan dorongan dari kedua orang tua Ayahanda tercinta Baso Rustam dan
Ibunda Dalaulang dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan
bantuan, baik moril maupun materi, dan kepadan Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M. Si
selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M. Si selaku Pembimbing II yang
senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga
skripsi ini dapat diselesaikan, dan berbagai pihak.Oleh karena itu pada kesempatan ini
penulis menyampaikan ucapan terimah kasih kepada yang terhormat:
1. Dr. Irwan Akib, M.Pd. Rektor Universitas Muhammadyah Makassar
2. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadyah Makassar.
3. Bapak A.LuhurPrianto S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadyah Makassar
4. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos,.M.Si selaku Penasehat Akademik Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadyah
Makassar
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadyah
Makassar yang telah mengarkan ilmunya kepada penulis
Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun
sangat penulis harapkan .Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat
memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.
Makassar, Agustus 2015
Desi Rahmawati.B
DAFTAR ISI
Halaman Pengajuan Skripsi ....................................................................... i
Halaman Persetujuan .....................................................................................ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah ................................................iii
Abstrak ..........................................................................................................iv
Kata Pengantar .............................................................................................v
Daftar Isi....................................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .............................................................. 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................ 5
C. Tujuan Penelitian .......................................................................... 6
D. Kegunaan Penelitian ..................................................................... 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan ........................................... 7
B. Peran Pemerintah Dalam Lingkungan ............................................. 8
C. Konsep Upaya Pemerintah dalam Pelayanan Masyarakat ............... 10
D. Upaya Penanggulangan Bencana Banjir .......................................... 13
1. Identifikasi masalah .................................................................... 13
2. Kebutuhan bahan dan peralatan penanggulangan ...................... 14
3. Kebutuhan tenaga penanggulangan ............................................ 14
4. Upaya Penanggulanga dan Langkah-langkah penanggulangan
banjir ........................................................................................ 15
E. Konsep Bencana Banjir ..................................................................... 16
1. Pengertian bencana ..................................................................... 16
2. Jenis – jenis bencana ................................................................... 16
3. Fase – fase bencana ..................................................................... 17
4. Pengertian bencana banjir ........................................................... 18
F. Macam-macam Banjir ...................................................................... 19
G. Faktor-faktor Penyebab Banjir .......................................................... 20
H. Dampak yang di Akibatkan Oleh Banjir ........................................... 21
I. Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasilan Penanggulangan
Bencana ............................................................................................. 22
J. Kerangka Pikir ................................................................................. 25
K. Fokus Penelitian ................................................................................ 26
L. Defenisi Fokus Penelitian ................................................................. 27
BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian ............................................................. 28
B. Jenis dan Tipe Penelitian .................................................................... 28
C. Sumber Data ....................................................................................... 29
D. Informan Penelitian ......................................................................... ..30
E. Teknik Pengumpulan Data ................................................................. 30
F. Teknik Analisis Data .......................................................................... 31
G. Keabsahan Data .................................................................................. 32
BAB IV. HASIL PENELTIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Wilayah ............................................................... 33
1. Wilayah administrasi Kota Makassar ......................................... 33
2. Topografi dan Iklim .................................................................. 33
3. Demografi / Sumber wilayah Manusia ....................................... 39
4. Gambaran Umum Keadaan Dinas Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Makassar .............................................................. 40
5. Visi dan Misi BPBD Kota Makassar .......................................... 41
6. Perwujudan visi BPBD Kota Makassar ..................................... 43
7. Tujuan, Sasaran dan Strategi BPBD Kota Makassar ................. 47
B. Upaya Penanggulangan Banjir di Kota Makassa ............................. 51
C. Faktor – faktor Keberhasilan Penanggulangan Bencana Banjir ..... 65
BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................ ...................68
B. Saran ........................................................................ ...................69
DAFTAR PUSTAKA ............................................................... ...................70
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bencana banjir akan menimbulkan dampak yang merugikan di berbagai
kehidupan masyarakat. Selain kerugian matril, kerugian moril yang timbul adalah
kondisi mental yang menurun atau terganggu karena kehilangan harta benda akibat
bencana banjir. Pada usia anak maupun orang dewasa, dampak bencana banjir di
pandang sangat menghawatirkan, sehingga dalam undang- undang Nomor 24
Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana banjir di kategorikan sebagai
kelompok rentan yang berbahaya. Hal ini berarti bahwa komunitas dalam
penanggulangan bencana di dalam masyarakat memerlukan perhatian khusus dari
pemerintah ketika terjadi bencana banjir. Setiap kelompok masyarakat mempunyai
kemampuan dan cara untuk menghadapi lingkungan demi kelangsungan hidupnya.
Pengetahuan dan cara ini di kenal sebagai suatu pengatahuan yang diwariskan
secara turun temurun dari generasi kegenerasi bila masyarakat menghadapi
bencana. Mekanisme dalam menghadapi kejadian terbentuk dan terlahir dari
pengalaman, pengetahuan, fenomenan, harapan dan masalah yang terjadi di
sekitarnya atau kejadian bencana yang terjadi sebelumnya.
Mengingat akan bencana banjir yang melanda Kecamatan Manggala, pada
tahun 2013 tepatnya pada tanggal 3/01/2013 lalu cukup menjadi pelajaran, bahwa
pentingnya peran seorang pemerintah daerah dalam menggambil strategi yang
harus di lakukan dalam melakukan penanggulangan bencana banjir di Kota
Makassar, Banjir tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat
dalam beraktivitas, merusak badan-badan jalan dan prasarana lainnya akibat
sering tergenang air, lebih jauh dapat menimbulkan kerugian materil bahkan
korban jiwa. tetapi dalam bencana banjir yang melanda kecamatan Manggala ini
tidak ada korban jiwa, hanya berbagai macam penyakit. Berbagai upaya telah
dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan banjir perkotaan ini, hal
ini berbanding lurus dengan dana yang telah terkuras untuk masalah banjir ini,
namun tetap saja belum berhasil mengatasi ancaman banjir tersebut. Hal ini akan
semakin sulit diatasi dengan melihat kondisi buruknya infrastruktur penanganan
banjir yang telah dibangun oleh pemerintah seperti misalnya saluran drainase,
sehingga pembangunan demi pembangunan yang dilakukan dengan alasan
penanganan banjir hanya menjadi rutinitas tanpa solusi.
kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sembarangan masih rendah,
kerja bakti yang dilakukan masyarakat untuk membersihkan selokan belum
maksimal dijalankan oleh masyarakat, tersumbatnya saluran got karena
banyaknya penumpukan sampah di selokan, menanamkan budaya lisa ( lihat
sampah ambil ) yang di lakukan pemda hanya sebagian masyarakat yang
mempedulikan budaya tersebut, dan kesadaran masyarakat dalam membngun
tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam membangun setidaknya ukuran
kanalnya misalnya 1 meter ternyata hanya 20 cm jadi kebijakan pemerintah dalam
membagun tidak sesuai,sehingga upaya – upaya pemerintah yang dilakukan belum
maksimal karena ketika musim hujan turun maka akan terjadi banjir.
Peristiwa sejarah banjir yang terjadi di Kota Makassar pada saat itu, menarik
perhtian publik khususnya masyarakat Kecamatan manggala. Bencana banjir yang
terjadi di Kota Makassar di akibatkan kurangnya perhatian masyarakat dalam
membersihkan lingkungan, sehingga sungai yang ada di sekitarnya dan
Banjir ini bisa dinamakan banjir lokal karena air yang berlebihan akibat
dari selokan yang penuh dari sampah- sampah yang di buang oleh masyarakat dan
dataran yang rendah sehingga air susah untuk menggalir dan dengan mudahnya
terjadi banjir.Bencana banjir terjadi di Kecamatan Manggala yang merendam
rumah masyarakat, sebanyak 2.176 KK dengan total jiwa 8.120 jiwa termasuk
ribuan warga kampung Nipa- nipa menjadi korban banjir dan harus di ungsikan di
posko-posko penanggulangan bencana yang sudah di siapkan oleh pemkot. Tetapi
dalam bencana tersebut tidak ada korban jiwa hanya kerugian yang di alami oleh
warga seperti kerugian materi, dan waktu. Kebanyakan para korban yang terkena
Banjir banyak yang di serang berbagai penyakit di akibatkan air yang kurang
bersih.
Dampak bencana yang ditimbulkan dapat berupa, pengangguran, Kemiskinan,
Keterbelakangan dan hancurnya lingkungan hidup masyarakat,begitu besar resiko
yang di timbulkan oleh bencana banjir. Maka penanganan bencana banjir menjadi
sangat penting untuk menjadi perhatian kita bersama dan pemerintah. Berdasrkan
undang – undang sumber daya air, Nomor 7 Tahun 2004, Maka yang di maksud
Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu daerah dataran yang merupakan suatu
kesatuan sungai yang berfungsi untuk menampung, menyimpan dan mengalirkan
air yang berasal dari curah hujan kedanau atau kelaut secara alami, yang batas ke
barat merupakan pemisah topografi dan di batas kelaut sampai dengan peraliran
yang masih berpenggaruh aktivitas daratan.
DAS merupakan ekosistem dimana unsur organisme dan lingkungan serta
unsur kimia berinteraksi secara dinamis dan di dalamnya terdapat keseimbangan
dari material dan energi. maka kondisi DAS yang digunakan pemerintah Kota
Makassar sebagai sistem unit perencanaan penanggulangan bencana banjir sebagai
bentuk pemberdayaan sumber daya alam, termasuk bangunan yang berkelanjutan
dalam menanggulangi banjir Kota Makassar. Pentingnya suatu DAS digunakavn
sebagai unit perencanaan penanggulangan banjir yang utuh merupakan
konsekuensi logis untuk menjaga pemanfaaatan sumber hutan, Tanah, dan air,
Kurang tepatnya perencanaan dapat menimbulkan adanya degrasi Daerah Aliran
Sungai yang dapat menimbulkan banjir yang dampak negatifnya bagi masyarkat
seperti yang di kemukakan diatas.Bila bencana banjir dapat dilakukan secara
menyeluruh yang meliputi DAS, mulai daerah hulu sampai hilir, mengingat Kota
Makassar yang rawan banjir pada tahun – tahun sebelumnya. Maka seharusnya
pemerintah Kota Makassar berusha segera mengambil tindakan – tindakan yang
tepat tentang penanggulangan bencana banjir tersebut,sesuai otonomi dearah untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk menanggulangi
bencana banjir yang terjadi di daerah kondisi dan potensi –potensi serta
kemampuan itu sendiri yang disebut dalam Undang- Undang Nomor 32 tahun
2004 yaitu, Daerah berhak, berwewenang dan berkewajiban, mengatur dan
bertanggung jawab dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam
penanggulangan bencana banjir, sesuai dengan peraturan perundang – Undangan
yang berlaku. Menurut Peraturan Perundang –Undangan Nomor 24 tahun 2007
pasal 8 yang berlaku, Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana daerah bertanggung jawab dalam hal :
a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat sesuai dengan standar minimum.
b. Melindungi masyarakat dari dampak bencana banjir.
c. Pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana
dengan program pembangunan.
d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan
daerah yang memadai.
Maka dengan landasan ini, pemerintah Kota Makassar mentuk suatu Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar tentang pembentukan
Organisasi, Tugas, dan fungsi lembaga teknis Kota Makassar. Hal inilah yang
mendorong penulis untuk menggambil keputusan mangangkat permasalahan ini
untuk di cari solusinya atau pemecahan masalah tentang “Upaya Pemerintah
Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Makassar’’
B. RumusanMasalah
Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan
permasalahan pokok dalam penelitan ini sebagai berikut:
1. Bagaimana Upaya pemerintah dalam Penanggulanggan Bencana Banjir di
Kota Makasaar?
2. Faktor –faktor apa yang mendukung keberhasilan Penanggulangan Bencana
Banjir di Kota Makassar?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini oleh penulis bertujuan untuk menjawab permasalahan di atas
yaitu:
1. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam penanggulanggan bencana Banjir
di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung keberhasilan
Penanggulangan Bencana banjir di Kota Makassar.
D. Kegunaan Penelitian
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini kiranya dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
serta wawasan penulis begitu pula bagi peneliti selanjutnya mengenai
penanggulangan bencana di kota Makassar.
2. Bagi Institusi
Sebagai sumber informasi pada institusi Universitas Muhammadiyah
Makassar agar dijadikan sebagai dokumentasi ilmiah untuk merangsang minat
peneliti selanjutnya
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan
Pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam kerangka
melakukan berbagai perubahan yang bernilai positif. Munculnya suatu perubahan
sangat berpotensi untuk menimbulkan berbagai konflik, sehingga diperlukan
suatu perumusan pembangunan yang dilakukan secara matang, khususnya dalam
penanggulangan . banyak pembangunan yang dilakukan dalam usaha untuk
menciptakan suatu sistem penanggulangan yang lebih sinergis, hal ini
dibutuhkan terkait pada banyaknya kasus-kasus pembangunan yang berujung
pada munculnya konflik. Terdapat berbagai paradigma umum yang mendasari
konsep pembangunan. Salah satunya adalah paradigma pembangunan yang
berdasarkan pada konsep sustainable dan partisipatif multipihak.
Peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan
terutamapemerintah harus mempunyai sarana utama bagi rakyatnya terutama
yang berkenaan dengan upaya meningkatkan tingkat taraf hidup atau tingkat
kemakmuran rakyatnya dan dalam penanggulangan bencana banjir yang sering
terjadi Dalam zaman yang segalanya serba global, peranan pemerintah untuk
melakukan pembangunan merupakan kunci menuju masyarakat yang lebih
makmur. Pada awal pembangunan, harus dilakukan dibidang-bidang yang dapat
meningkatkan ekonomi eksternal yakni yang mengarah pada penciptaan
overhead social seperi dalam penanggulangan bencana dan pengelolaan
lingkungkan di sekitar.
Beberapa orang yakni bahwa pembangunan adalah dasar yang baik untuk
suatu pandangan atau arah tujuan. dalam hal ini akan dikaji hakekat
pembangunan, berbagai pandangan yang berbeda tentang konsep, peluang dan
hambatan yang muncul dalam menggunakan konsep tersebu. Pada kenyataannya
banyak kegiatan pembangunan banyak mengakibatkan kerugian seperti sering
terjadinya banjir karena kerusakan lingkungan.kesepakatan ini meyakinkan
bahwa suatu jalan baru untuk pembangunan perlu ditempuh yakni jalan yang
akan membawa kemajuan kemanusiaan.
B. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan lingkungan
Konsep pengelolaan lingkungan menekankan bahwa pentingnya pelibatan
dari berbagai pihak terkait, dimana didasari dengan adanya kesetaraan dan
kebersamaan dalam pengelolaan lingkungan. Diharapkan dengan adanya
partisipasi dari berbagai pihak, lingkungan dapat dikelola dengan efektif dan
efisien. Mengacu pada kedua paradigma ini, maka perlu ada regulasi hukum yang
jelas terkait kepada pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam hal
pelaksanaannya. Saat ini kita telah memiliki berbagai konsep regulasi hukum
yang diaplikasikan pada bentuk Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah,
tetapi mengapa masih saja timbul berbagai konflik terkait dengan pengelolaan
lingkungan. Berikut akan dipaparkan secara luas dan gamblang mengenai
fenomena konflik lingkungan.
Saat ini banyak kasus-kasus yang terjadi dalam pengelolaan lingkungan,
baik yang berskala kecil maupun berskala besar. Mulai dari konflik pengelolaan
sumber daya perairan sampai pada benyaknya konflik yang timbul dalam
pengelolaan sumber daya hutan. Kondisi ini mengartikan bahwa pentingnya
untuk membicarakan permasalahan konflik lingkungan hidup sebagai suatu
langkah dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pada dasarnya, sangat
penting untuk menemukenali akar/penyebab konflik, sehingga kita dapat
mengetahui permasalahan secara mendasar. Selain itu, penting juga untuk
mengidentifikasi stakeholders yang terkait. Hal ini menjadi penting mengingat
masing-masing pihak memiliki berbagai kepentingan yang berbeda. Diharapkan
melalui pengidentifikasian ini, kita dapat mensinergiskan stakeholders terkait
sesuai dengan peran masing-masing pihak sehingga nantinya dapat
mengantisipasi timbulnya konflik.
Berbicara mengenai Sumber Daya Alam (SDA) mencakup pengertian yang
sangat luas, merupakan unsur pembentuk lingkungan yang sangat kompleks,
dinamis, saling berinteraksi satu sama lainnya. Mengacu pada UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1997, Pasal 1Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana lingkungan hidup dapat diartikan sebagai
kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengelolaan lingkungan hidup
adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi
kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan,
pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. SDA seperti air, udara, tanah,
hutan dan lainnya merupakan sumberdaya yang penting bagi kelangsungan hidup
mahkluk hidup termasuk manusia. Bahkan, SDA ini tidak hanya mencukupi
kebutuhan hidup manusia, tetapi juga dapat memberikan kontribusi besar terhadap
kesejahteraan yang lebih luas.
C. Konsep Upaya Pemerintah Dalam Pelayanan Masyarakat
Menurut (Bruce Mitchell,dkk: 2007 : 63) Pelayanan masyarakat pada
dasarnya merupakan perwujudan prinsip sosial ekonomi pembangunan, tingkat
tinggi di bumi terutama di dasarkan atas fakta masih banyaknya penduduk dunia
yang hidup dalam tingkat kesejahteraan yang minim pelayanan masyarakat yang
diletakkan sebagai :
Agenda pertama menyiratkan bahwa fokus pembangunan dan pengelolaan
lingkungan hidup. agenda pertama menyangkut pengentasan kemiskinan dan
lingkungan yang kurang di perhatikan yang memang merupakan persoalan yang
belum kunjung selesai.
Agenda kedua dalam pelayanan masyarakat menyangkut perubahan pola
produksi dan konsumsi, aspek ini di pandangan perlu mendapat perhatian para
pengelola lingkungan di indonesia karena akan menjadi dasar persoalan
lingkungan, agenda ketiga dinamika kependudukan merupakan bidang pelayanan
Masyarakat menjelaskan bahwa jumlah absolutnya yang tetap tinggi persoalan
kependudukan meliputi pula persebaran serta kualitas penduduk di pandang dari
sudut sumber daya manusia secara keseluruhan.
Pengelolaan lingkungan hidup, harus melihat bahwa pola persebaran yang
tidak merata ini membawa dampak positif dan negatif terhadap lingkungan
sehingga banjir makin mudah terjadi. agenda kelima pembangunan perumahan
dan pemukiman. yakni jumlah kebutuhan rumah maupun persoalan kualitatif
dalam arti kondisi lingkungan perumahan.
Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam pasal 1 angka 2, Pemerintahan
Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas- seluasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan RI sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan peraturan Undang- Undang Dasar Negara RI 1945.
Adapun kebijakan pemerintah daerah yaitu :
1. Penyediaan pelayanan
Untuk memahami berbagai pengaturan pendanaan bagi pemerintahan
regional, seseorang harus mengerti keragaman fungsi – fungsi yang
dibebankankepada mereka. Siapa yang mengolah pendidikan misalnya,
menyebabkan suatu perbedaan yang mendasar bagi hubungan keuangan. Peran
itu dapat dapat digolongkan falam lima pengelompokan, kelompok pertama
dari peran yang secara tradisional paling diasosiasikan dengan pemerintah
regional, adalah penyediaan pelayanan – pelayanan, yang berorientasi terhadap
lingkungan dn kemasyarakatan termasuk penanggulangan benncana banjir.
Pelayanan lingkungan yakni : jalan – jalan daerah, penerangan jalan, tempat
pembuangan sampah, saluran air limbah, pencegahan terjadi banjir, taman-
taman dan reakreasi, biasanya diselenggarakan oleh pemerintah daerah,
meskipun kadang kala pembangunan perkotaan melaksanakan pembangunan
awalanya.
Hal ini di tuangkan UUD RI Nomor 24 Tahun 2007 pasal 73 ayat (1)
pemilihan fungsi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 56
ayat 1 huruf J. Di tujukan memulihkan kembali pelayanan masyarakat pada
kondisi sebelum terjadinya bencana. Ayat (2) kegiatan pelayanan pada publik
sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 di lakukan melalui upaya, pemulihan
fungsi dan sarana dan prasarana pelayanan publik, mengakibatkan kembali
fungsi pelayanan publik. Ayat (3) pelaksanaan pelayanan publik sebagimana
yang dimaksud pada ayat 2 dilakukan dibawa kordinasi pimpinan pemerintah di
daerah dengan dukungan BPBD dan BNPB.
Pengendalian banjir dn irigasi sangat bervariasi, muli dari pemerintah
negara bagian india, Nigeria, atau pakistan, sampai pada daerah provinsi di
indonesia. Badan pembangunan regional khusus sering sekali dibentuk,
terutama untuk pengendalian banjir besar dan proyek- proyek irigasi misalnya,
badan lembaga jordan, badan-badan wilayah komando india atau pelopor
mereka yakni badan badan lembaga . Namun tanggung jawab untuk pelayanan
kemasyarakatan secara pribadi pada umumnya lebih terpisah – pisah.
Pemerintah negara mungkin memiliki tanggung jawab penuh untuk peran ini.
2. Pembangunan
Kelompok yang kedua dapat disebut sebagai peran pembangunan
pemerintah regional mungkin terlibat langsung dalam bentuk – bentuk kegiatan
ekonomi, seperti mengoprasikan pabrik – pabrik, perkebunan, atau usaha
perdagangan. Di negara lain hal ini dapat di usahakan untuk mempribumikan
kepentingan – kepentingan asing, untuk mendorong dan memberi contoh
kepada sektor swasta, atau untuk menambah penerimaan. Permasalahan yang
makin luas meminta perhatian adalah untuk meningkatkan dan mendukung
perusahaan swasta melalui penyediaan prasarana lokasi lingkungan
pembagunan waduk, perumahan pegawai, irigasi, perdagangan, alan – jalan
penghubung dan sebagainya melaui penyuluhan kepada masyarakat dalam
bidang-bidang seperti pertanian, peternakan, perikanan, atau industri kecil.
D. Upaya Penaggulangan Bencana Banjir
Menurut (Ir. Sugiyanto, M. Eng : 2012 : 233) Penanggulangan Banjir perlu
di lakukan untuk menangani penanggulangan banjir dalam keadaan darurat
terutama untuk bangunan penegndalian banjiryang rusak dan kritis. Hal ini
terutama untuk menangani banjir tahunan yang perlu penanganan tahunan pada
waktu musim hujan atau banjir.
Perencanaan penanggulangan banjir perlu dibuat sebelumnya, berdasarkan
pengalaman yang telah lalu Hal-hal yang harus diperhatikan dalam
perencanaan penanggulangan banjir :
1. Identifikasi masalah
Sebelum terjadi banjir pada musim kemarau, sebaiknya dilakukan
pemeliharaan tanggul dan bangunan pengandali banjir. Namun di dalam survei
perlu dilakukan pula identifikasi pada tempat –tempat tertentu di sepanjang
sungai rawan terhadap banjir.
2. Kebutuhan bahan dan peralatan penanggulangan
Bahan dan peralatan yang diperlukan adalah untuk digunakan pada waktu
Penanggulangan Banjir. Keperluan tersebut harus di siapkan sebelum banjir dan
dalam keadaan baik.
Baban yang dapat disiapkan sebelumnya antara lain, kawat lonjong,
karung plastik, ijuk, kayu, dsb. Sedangkan peralatan meliputi :
a. Alat kerja
b. Alat transportasi
c. Alat komunikasi
d. Peralatan penerangan
e. Perlengkapan personil
3. Kebutuhan tenaga penanggulangan
Kebutuhan tenaga biasanya cukup banyak, maka peran serta dari
masyarakat dalam penanggulangan. Personil Kimpraswil yang terbatas
sebaiknya dapat mengkoordinir para tenaga sukarela tersebut, supaya dapat
lebih efektif. Tenaga kerja tersebut harus jelas pembagiannya dan dibuat dalam
kelompokmisalnya : Kelompok ronda, pengamat, pekerja penanggulangan
darurat dan regu cadangan. Disamping itu pengarahan tenaga, perlu di
diskusikan dengan aparat pemerintahan setempat dan sesuai dengan tugas dan
wewenang pada satuan kordinasi pelaksana penanggulangan Bencana Alam .
Agar supaya dapat berjalan secara efektif, perlu adanya rencana
pelaksana yang meliputi :
a. Penentuan lokasi pos dan daerah kerja
b. Organisasi pelaksana teknis penanggulangan (berlaku satu musim )
4. Upaya penanggulangan banjir dan Langkah – langkah penanggulangan banjir
meliputi :
a. Menyiapkan sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana adalah salah satu tolak ukur keberhasilan suatu
daerah dalam melaksanakan pembangunan. Adapun sarana dan
prasarana yang digunakan oleh pemerintah Kota Makassar dalam
penanggulangan bencana banjir
b. Melakukan penghijauan
Suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar untuk
mencegah air yang banyak debit air yang berfungsi untuk meresap air
yang dilakukan daerah hulu dengan cara menanam pohon.
c. Persiapan penanggulangan banjir
Pada awal terjadinya gejala banjir yang didasarkan pada peramalan
banjir, hendaknya diberitakan pada petugas / kepala regu, sehingga
semua personil segera mempersiapkan diri. Perkembangan tahap
berikutnya menjadi siaga 1 ataupun kondisi banjir menurun harus
diberitakan pada para petugas, agar dapat dihindari hal –hal yang tidak
di inginkan. Apabila keadaan akan meningkat pada siaga I, hendaknya
dilakukan pemeriksaan bahan, peralatan dan prasarana yang lain yang
diperlukan.
E. Konsep Bencana banjir
1. Pengertian bencana
Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia definisi bencana
adalah peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan
kerusakan ekologi, kerugian, kehidupan manusia serta memburuknya kesehatan
dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar
biasa dari piha luar. Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 24 tahun
2007, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik
oleh oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Jenis – jenis Bencana
Menurut Usep Solehudin (2005), mengelompokkan bencana menjadi 2
jenis yaitu :
a) Bencana alam ( natural disaster) yaitu kejadian- kejadian alami seperti
kejadian – kejadian alami seperti banjir, genangan air, gempa bumi, gunung
meletus, badai, kekeringan, dan lainnya.
b) Bencana ulah manusia (man made disaster) yaitu kejadian – kejadian karena
perbuatan manusia seperti tabrakan pesawat udara atau kendaraan,
kebakaran, ledakan, gangguan listrik, gangguan komunikasi,gangguan
transportasi dan lainnya.
Sedangkan berdasrkan cakupan wilayah, yang disebarkan oleh BNPB
bencana terdiri dari :
a) Bencana lokal adalah jenis bencana yang biasanya memberikan dampak
pada wilayah sekitarnya yang berdekatan. Bencana ini terjadi pada sebuag
gedungatau bangunan- banguanan di sekitarnya, biasanya adalah karena
akibat faktor manusia seperti kebakaran, ledakan, terorisme, kebocoran
bahan kimia dan lainnya.
b) Bencana Regional adalah jenis bencana ini memberikan dampak atau
pengaruh pada areah geografis yang cukup luas, dan biasanya disebabkan
oleh faktor alam seperti badai, banjir, letusan gunug, ternado, dan lainnya.
3. Fase –fase Bencana
Menurut barbara santamari (2009), ada 3 fase dalam terjadinya suatu
bencana, yaitu fase preimpact, face impact dan face postimpact
a) Fase preimpact merupakan warning phase, tahap awal dari bencana
informasi didapatkan dari bahan satelit dan meteorologi cuaca,
seharusnya pada fase inilah segala persiapan dilakukan baik oleh
pemerintah lembaga, dan warga masyarakat.
b) Fase impact merupakan fase terjadinya klimaks dari bencana inilah saat-
saat dimana manusia sekuat tenaga mencoba untuk bertahan hidup (
survice). Fase impact ini terus berlanjut hingga terjadinya kerusakan dan
bantuan –bantuan darurat dilakukan.
c) Face postimpact adalah saat dimulainya perbaikan dan penyembuhan dari
fase darurat, juga tahap dimana masyarakat mulai berusaha kembali pada
fungsi komunitas normal.
4. Pengertian Bancana Banjir
Bencana Banjir adalah suatu bencana yang diakibatkan loeh air yang
menggenang atau bahkan mengalir deras pada tidak tempatnya. Inilah yang
sering terjadi pada akhir – akhir ini sangat akrab dengan masyarakat Kota
Makassar terutama beberapa tahun sebelumnya. Banyak masyarakat yang
kehilangan harta benda mereka, oleh karena itu alangkah bijaksananya jika
pemerintah daerah mencari cara, agar banjir itu tidak lagi di alami oleh
masyarakat banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu
kawasan yang banyak dialiri aliran sungai, secara sederhana banjir dapat di
defenisikan sebagainya hadirnya air di suatu kawasan luar sehingga
menutupi permukuaan bumi kawasan tersebut. Sedangkan menurut rizky,
Novi ( 2013) banjir merupakan bagian proses pemebntukan daratan oleh
yang disebabkan oleh luapan daearah aliran sungai ( DAS). Banjir yang
meluas hanya terjadi di daerah hilir dari suatu aliran dan melanda dataran di
kiri dan di kanan aliran sungai. Di daerah tengah banjir hanya terjadi di
dalam alur sungai.
Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa banjir adalah
peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlabihan merendam daratan
rendah. Banjir juga dapat terjadi di sungai, ketika alirannyamelebihi
kapasitas Daerah Aliran Sungai ( DAS).
F. Macam – macam banjir
Terdapat berbagai macam banjir yang disebabkan oleh beberapa hal
diantaranya :
a) Banjir air merupakan banjir yang sudah umum. Penyebab banjir ini adalah
meluapnya air sungai, danau, atau selokan sehingga air akan melebar lalu
menggenangi daratan. Umumnya banjir seperti ini disebabkan oleh hujan turun
terus –menerus sehingga sunggai atau danau tidak mampu lagi menampung air.
b) Banjir Cileunang merupakan jenis banjir yang satu ini hampir sama dengan
banjir air. Namun banjir cileunang ini deisebabkan oleh hujan yang sangat
deras dengan debit air yang sangat banyak. Banjir akhirnya terjadi karena air-
air hujan melimpah ini bisa segera mengalir melalui saluran atau selokan
disekitar rumah warga. Jika banjir terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka
banjir cileunang adalah dadakan langsung terjadi saat hujan.
c) Banjir bandang adalah banjir yang tidak hanya dengan materi air, tetapi banjir
yang satu ini juga mengangkut material air berupa lumpur. Banjir seperti ini
jelas lebiah berbahaya daripada banjir air karena seseorang tidak akan mampu
berenang di tengah-tengah banjir seperti iniuntuk menyelamatkan diri beda
dengan banjir biasa. Banjir bandang mmpu menghanyutkan apapun, karena itu
daya rusaknya sangat tinggi. Banjir ini biasa terjadi di area dekat pengunungan,
dimana tanah pengunungan seolah longsor karena air hujan lalu ikut terbawa air
ke daratan yang lebih rendah. Biasanya banjir bandang ini akan menghanyutkan
sejumlah pohon-pohon hutan atau batu-batu berukuran besar. Material –
material ini tentu dapat merusak pemukiman warga yang berada di wilayah
sekitar pengunungan.
d) Banjir lahar dingin merupakan salah satu dari macam – macam banjir adalah
banjir lahar dingin. Banjir jenis ini biasanya hanya terjadi ketika erupsi gunung
berapi. Erupsi ini kemudian mengeluarkan lahar dingin dari puncak gunung dan
mengalir ke daratan yang ada dibawahnya. Lahar dingin ini mengakibatkan
pendangkalan sungai, sehingga air sungai akan meluap dan dapat melebar
kepermukiman warga dan mengakibatkan bencana banjir.
e) Banjir lumpur adalah banjir identik dengan peristiwa banjir lapindo di daerah
sidoarjo. Banjir ini mirip banjir bandang,tetapi lebih disebabkan oleh keluarnya
umpur dari dalam bumi dan menggenangi daratan. Lumpur yang keluar dari
bumi bukan merupakan lumpur biasa, tetapi juga mengandug bahab dan gas
kimia tertentu yang berbahaya.
G. Faktor –Faktor Penyebab Banjir
Pada dasarnya banjir ini disebabkan oleh luapan aliran air yang terjadi pada
saluran atau sungai. Bisa terjadi di tempat yang tinggi maupun tempat yang
rendah. Pada saat air jatuh kepermukaan bumi dalan bentuk hujan, maka air itu
akan mengalir ke tempat yang lebih rendah melalui saluran-saluran atau sungai-
sungai dalam bentuk aliran permukaan (run off) sebagian akan masuk dan meresap
kedalam tanah dan sebagiannya lagi akan menguap ke udara.
Sebenarnya banjir merupakan peristiwa yang alami pada daerah dataran
banjir, mengapa bisa alami ? Karena dataran banjir terbentuk akibat dari peristiwa
alam. Dataran banjir merupakan daerah yang terbentuk akibat dari sedimentasi
(pengendapan) banjir. Adapun faktor penyebab terjadinya banjir Menurut Rizky
Novi,(2013) antara lain :
1. Banjir karena sungai meluap merupakan banjir yang terjadi akibat dari sungai
tidak mampu lagi menampung aliran air yang ada di sungai itu akibat debit
airnya sudah melebihi kapasitas.
2. Banjir lokal adalah banjir yang terjadi akibat air yang berlebihan di suatu
tempat dan meluap juga di tempat itu sendiri. Pada saat curah hujan tinggi di
lokasi setempat dimana kondisi tanah di lokasi it sulit dal melakukan
penyerapan air ( bisa karena padat, bisa juga karena kondisinya lembab, dan
bisa juga karena daerah resapan airnya tinggal sedikit ) maka kemungkinan
terjadinya banjir lokal akan sangat tinggi sekali.
3. Manusia merupakan banjir yang kerusakannya di sebabkan aktivitas manusia,
baik di sengaja atau tidak merusak keseimbangan alam.
H. Dampak yang di Akibatkan oleh Banjir
1. Primer
Kerusakan fisik berdampak terhadap merusak berbagai jenis struktur,
termasuk jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan bawah tanah, jalan raya,
dan kanal.
2. Sekunder
a. Persediaan air berdampak kontaminasi air misalnya, air minum bersih mulai
langka.
b. Penyakit berdampak pada kondisi tidak higenis terhadap mental seperti,
penyebaran penyakit bawaan air yang menyebabkan gatal dan sebagainya.
c. Pertanian dan persediaan makanan berdampak pada kelangkaan hasil tani
disebabkan oleh kegagalan panen.
d. Pepohonan berdampak spesies yang tidak sanggup akan mati karena tidak
bisa bernapas karena akarnya tidak maksimal seperti biasanya.
e. Transportasi berdampak terhadap jalur transportasi rusak, yang
menyebabkan sulit mengirimkan bantuan pembangunan kembali, kelangkaan
makanan yang mendorong kenaikan harga.
I. Faktor – Faktor yang Mendukung Keberhasilan Penanggulangan Bencana
1. Faktor Eksternal
Faktor eksternal terdiri dari Peluang (Opportunities) dan Ancaman
(Threats)
a) Peluang (Opportunities)
1) Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam
penanganan bencana baik sebelum, saat maupun setelah bencana
terjadi.
2) Partisipasi lintas sektoral maupun ormas, orprof, LSM dan perguruan
tinggi dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan
bencana.
b) Ancaman (Threats)
1) Kurang maksimalnya pengendalian penggunaan anggaran dalam
pelaksanaan APBD.
2) Ketidak tahuan masyarakat terhadap data dareah rawan bencana.
3) Relatif tinggi potensi konflik di masyarakat (horizontal dan vertical).
2.Faktor Internal
a) Kekuatan (Strengths)
1) Adanya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2) Tersedianya Sumber Daya Manusia dan dukungan komitmen dari
pimpinan.
3) Adanya akses yang baik kepada infra struktur dan substruktur
lembaga.
4) Tersedianya anggaran untuk kegiatan pengendalian, pemantauan,
pelaksanaan APBD.
b) Kelemahan (Weaknes)
1) Kurangnya sosialisasi, koordinasi dan informasi mengenai peraturan-
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2) Kurangnya tenaga, perencanaan, pengenalian, pemantauan, evaluasi
pelaksanaan serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung.
3) Belum optimalnya kwalitas Sumber Daya Manusia lemahnya sistim
informasi manajemen
4) Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Tujuan
Adapun tujuan untuk mempenggaruhi keberhasilan penanggulangan
bencana adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan perlindungan masyarakat bagi korban bencana banjir
2. Meningkatkan kedudukan dan peranan Ormas yang peduli pada
penanggulangan bencana banjir di daerah.
3. Mengembangkan kreativitas masyarakat dengan mendorong kearah
kehidupan soisal ekonomi yang lebih baik, bertanggung jawab dan mampu
berkompetisi secara sehat dan dinamis.
4. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga negara dalam kehidupan
masyarakat dan bernegara melalui pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan
penanggulangan bencana banjir baik yang belum terjadi maupun yang sudah
terjadi;
5. Memelihara kewaspadaan masyarakat melalui pembentukan desa tangguh
untuk daerah-daerah yang dipastikan waran bencana.
J. Kerangka pikir
Banjir pada umunya disebabkan curah hujan yang tinggi di atas normal
sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah
serta sistem drainase dan kanal penampung banjir buatan yang ada tak mampu
menanmpung banyak air hujan sehingga meluap.
Daya tampung sistem pengaliran air tak selamanya sama tapi berubah akibat
sedimentasi, penyempitan sungai, tersumbat sampah serta hambatan lainnya.
Adapun upaya penanggulangan banjirdan langkah-langkah penanggulangan banjir
yaitu dimana terdapat menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan yang di
timbulkan oleh banjir, dan melakukan penghijauan dan membangun kesadaran
masyarakat. Penggundulan hutan di daerah tangkapan yang meresap air hujan juga
peningkatan debit air dari daerah hulu ke daerah hili sehingga debit kapasitas
aliran sungai dan memicu terjadinya erosi lahan yang menyebabkan sedimentasi di
sistem pengaliran air dan wadah air lain.
Bagan Kerangka Pikir
K. Fokus Penelitian
Fokus Penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data,
sehingga tidak terjadi manipulasi terhadap data yang di ambil. Untuk
menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka
penulis akan memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian
terhadap penulisan karya ini. Fokus penelitian merupakan penjelasan dan
kerangka konsep. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah Daerah Dalam
Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Makassar terbagi atas faktor
pendukung dan faktor penghambat dimana yang jadi faktor pendukung dan
faktor penghambat yaitu upaya pemerintah dalam penanggulangan bencana
banjir di Kota Makassar.
Upaya Pemerintah
Dalam Penanggulangan
Bencana Banjir Di Kota
Makassar
1. Menyiapkan sarana dan
prasarana penanggulangan
2. Melakukan penghijauan
3. Membangun kesadaran
Masyarakat
Faktor penghambat Faktor pendukung
Efektivitas Penaggulangan Banjir
Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan
dengan pihak yang bersangkutan untuk mengukur keberhasilan Pemerintah
Kota Makassar dalam penanggulangan Bencana Banjir di Kota Makassar.
L. Deskripsi Fokus Penelitian
1. Upaya pemerintah dalam penanggulangan bencana banjir yang dimaksud
dengan penelitian ini meliputi : Menyiapkan Sarana dan Prasarana, Penyedian
alat penyedok tanah dan sampah, Melakukan Penghijauan, dan membangun
kesadaran masyarakat.
a. Menyiapkan sarana dan prasarana adalh bangunan fisik yang terkait
dengan kepentingan umum dan keselamatan umum, meliputi :
prasarana dan sarana perhubungan, prasarana dan sarana sumber daya
air, prasarana dan sarana permukiman. Prasarana adalah segala sesuatu
yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi yang
meliputi : lahan, kalan, pabrik, tempat kerja dll.
b. Melakukan penghijauan yang merupakan suatu tindakan yang di
lakukan oleh pemerintah Kota Makassar untuk mencegah debit air
yang berfungsi untuk meresap air meliputi : penanaman pohon, dan
melestarikan hutan
c. Membangun Kesadaran Masyarakat yang merupakan mencegah dan
menanggulangi banjir tidak dapat dilakukan oleh pemerintah,
meskipun pemerintah yang menjadi penanggung jawab utama
mensejahterakan masyarakat dan melestarikan lingkungan meliputi :
Masyarakat untuk ikut serta dalam penanggulangan bencana banjir
2. Faktor pendukung : adanya bantuan yang di lakukan oleh BPBD Kota
Makassar.
3. Faktor Penghambat : Kurangnya perhatian masyarakat dalam membersihkan
lingkungannya.
4. Efektivitas
Tercapainya tujuan penanggulangan bencana banjir yang membuat
masyarakat tidak di hantui rasa khawatir dan terhadap bencana banjir yang
mengancam dan merasa nyaman, aman dan sejahtera.
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan lokasi penelitian
Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kurang lebih selambat-
lambatnya 2 bulan yaitu selama bulan 4 s/d bulan 5. Penelitian ini dilakukan di
Kota Makassar di kantor BPBD Kota Makassar, Pertimbangan penulis untuk
memilih lokasi tersebut karena Kota Makassar adalah salah satu Kota yang cukup
berkembang di indonesia, serta merupakan Kota yang metropolitan dikawasan
indonesia timur, dilihat dari cepatnya pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang
segnifikan.
Kota yang rawan dan sering ada Bencana terutama banjir, untuk itu
membuat peneliti tertarik melakukan penelitian di Kota Makassar sebagai proses
untuk merampungkan data-data penelitian tentang upaya pemerintah daerah
dalam menghadapi Bencana dan Penanggulangan Bencana Kota Makassar.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah tentang riset yang bersifat deskriptif, proses dan makna (
perspektif subyek ) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.
Tipe Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Deskriptif yaitu penelitian
yang menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari Strategi
Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Bencana dan Penanggulangan Bencana di
Kota Makassar.
Dasar penelitian ini untuk mendapatkan data-data atau informasi faktual dan
yang mendetail di lapangan terhadap objek penelitian yang ada hubungannya
dengan permasalahan.
C. Sumber Data
1. Data Primer
Data primer yang digunakan adalah yang diperoleh dari hasil
wawancara. Sumber data dapat ditulis atau direkam. Dalam hal ini yang telah
diwawancarai oleh penulis berkaitan dengan penelitian ini adalah unsur
pelaksana BPBD, yaitu Sekretaris BPBD Kota Makassar,Kepala Bidang
Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Tanggap Darurat, dan
Masyarakat Kota Makassar.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan
mencari fakta yang sebenrnya hasil dari wawancara mendalam yang telah
dilakukan maupun mengecek kembali data yang sudah ada sebelumnya. Data
tersebut bersumber dari dokumentasi berupa surat kabar, buku, situs internet,
artikel. Adapun yang menjadi sumber tertulis dalam penelitian ini yaitu berupa
Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Makassar Keputusan Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota.
D. Informan Penelitian
Informan ditentukan secara purposive sampling yaitu pengambilan sample
yang bersifat tidak acak dimana sample dipilih berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tertentu. Orang-orang yang mengetahui secara jelas mengenai
Strategi Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Bencana dan Penanggulangan
Bencana di Kota Makassar Terhadap Bencana Banjir. Adapun penetuan yang akan
dijadikan informasi dalam penelitian ini sebanyak 6 orang,yaitu :
a. Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar (1)
b. Staf Kantor Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (3)
c. Kelompok Masyarakat (2)
E. Teknik Penggumpulan Data
1. Wawancara
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara
langsung yaitu dengan informan Kepala BPBD, Staf, dan masyarakat yang ada.
Teknik wawancara yang di gunakan adalah teknik wawancara terstruktur
dengan menyiapkan bentuk-bentuk pertanyaan yang berbeda antar informasi
satu dengan yang lainnya
2. Observasi (pengamatan)
Observasi partisipatif yang dilakukan dalam penelitian ini dimana peneliti
terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang/subjek yang sedang diamati,sambil
peneliti melakukan pengamatan, peneliti ikut terlibat pada sumber data. Dengan
observasi partisipatif ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam,
sampai mengetahui tingkat makna dari setiap prilaku subjek. Jenis kegiatan
yang di amati adalah bagaimana Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Dinas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
3. Dokumentasi
Dokumentasi dari asal katanya dokumen, artinya barang-barang tertulis.
Dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda
tertulis seperti buku-buku,majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat dan
catatan harian dan sebagainya.
a. Peta rawan bencana banjir Kota Makassar
F. Teknik Analisis Data
Menurut Miles dan Huberman (2007:16) Analisis Data Kualitatif adalah
suatu proses anaisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan
yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses
Reduksi Data adalah merupakan suatu proses pemilihan pada penyederhanaa,
pengabstrakan dan transformasi kasar yang manual dari catatan-catatan
dilapangan.
G. Keabsahan Data
Keabsahan data sangat mendukung hasil akhir peneliti, oleh karena iti
diperlukan teknik untuk memeriksa keabsahan data. Keansahan data dalam peneliti
ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi. Dalam teknik
penggumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang
bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data
yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.
1. Triangulasi sumber
Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini
untuk menguji kredibilitas data tentang penerapan strategi penanggulangan
bencana banjir di Kota Makassar, maka penggumpulan data dan pengujian data
yang telah diperoleh dilakukan kepada, instansi terkait dan masyarakat di Kota
Makassar.
2. Trangulasi waktu
Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data. Waktu
juga sering mempengaruhi kreadibilitas data, data yang dikumpulkan dengan
teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak
masalah, sehingga akan memberikan data yang lebih valid.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Objek Penelitian
1. Wilayah Administrasi Kota Makassar
Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143
kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m daripermukaan
laut. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2000 adalah1.130.384 jiwa yang
terdiri dari lakilaki557.050 jiwa dan perempuan573.334 jiwa dengan
pertumbuhanrata-rata 1,65 %. Masyarakat Kota makassar terdiri dari beberapa
etnis yang hidup berdampingan secara damai seperti Etnis Bugis, etnis
Makassar, etnis Cina, etnis Toraja, etnis Mandar dll. Kota dengan populasi
1.112.688 jiwa ini, mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam sejarah
perkembangan Islam, Makassar adalah kota kunci dalam penyebaran agama
Islam ke Kalimantan, Philipina Selatan, NTB dan Maluku. Munculnya kasus
SARA di Ambon -- Maluku dan Poso pada beberapa tahun terakhir ini, tidak
terlepas dari peran strategis Makassar sebagai kota pintu di wilayah Timur
Indonesia. Kekristenan di Makassar dalam beberapa tahun terakhir ini sering
menjadi sasaran serbuan.
2. Topografi dan Iklim
a. Letak Geografis
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di
persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di
Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia
dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain,
wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8
derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter
dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar
dengan kemiringan 0 – 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni
sungai.Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang
bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah
kurang lebih 175,77 Km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar
ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km². Jumlah kecamatan di
kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara
kecamat-an tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai
yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea
dan Biringkanaya. Kota Makassar sendiri berdekatan dengan sejumlah
kabupaten yakni sebelah utara dengan kabupaten Pangkep, sebelah timur
dengan kabupaten Maros, sebelah selatan dengan kabupaten Gowa dan
sebelah barat dengan Selat Makassar. Dari gambaran selintas mengenai lokasi
dan kondisi geografis Makassar, memberi penjelasan bahwa secara geografis,
kota Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi
maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi
yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain. Memang selama
ini kebijakan makro pemerintah yang seolah-olah menjadikan Surabaya
sebagai home base pengelolaan produk-produk draft kawasan Timur
Indonesia, membuat Makassar kurang dikembangkan secara optimal. Padahal
dengan mengembangkan Makassar, otomatis akan sangat berpengaruh
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia
dan percepatan pembangunan. Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan
kondisi geografis – Makassar memiliki keunggulan komparatif dibanding
wilayah lain di kawasan Timur Indonesia. Saat ini Kota Makassar dijadikan
inti pengembangan wilayah terpadu Mamminasata.
Jenis-jenis tanah yang ada di wilayah Kota Makassar terdiri dari tanah
inceptisol dan tanah ultisol. Jenis tanah inceptisol terdapat hampir di seluruh
wilayah Kota Makassar, merupakan tanah yang tergolong sebagai tanah muda
dengan tingkat perkembangan lemah yang dicirikan oleh horison penciri
kambik. Tanah ini terbentuk dari berbagai macam bahan induk, yaitu aluvium
(fluviatil dan marin), batu pasir, batu liat, dan batu gamping. Penyebaran
tanah ini terutama di daerah dataran antara perbukitan, tanggul sungai, rawa
belakang sungai, dataran aluvial, sebagian dataran struktural berelief datar,
landform struktural/ tektonik, dan dataran/ perbukitan volkanik. Kadang-
kadang berada pada kondisi tergenang untuk selang waktu yang cukup lama
pada kedalaman 40 sampai 50 cm. Tanah Inceptisol memiliki horison cambic
pada horison B yang dicirikan dengan adanya kandungan liat yang belum
terbentuk dengan baik akibat proses basah kering dan proses penghanyutan
pada lapisan tanah. Jenis tanah ultisol merupakan tanah berwarna kemerahan
yang banyak mengandung lapisan tanah liat dan bersifat asam. Warna tersebut
terjadi akibat kandungan logam – terutama besi dan aluminium – yang
teroksidasi (weathered soil). Umum terdapat di wilayah tropis pada hutan
hujan, secara alamiah cocok untuk kultivasi atau penanaman hutan. Selain itu
juga merupakan material yang stabil digunakan dalam konstruksi bangunan.
Tanah ultisol berkembang dari batuan sedimen masam (batupasir dan batuliat)
dan sedikit dari batuan volkano tua. Penyebaran utama terdapat pada landform
tektonik/struktural dengan relief datar hingga berbukit dan bergunung. Tanah
yang mempunyai horison argilik atau kandik dan memiliki kejenuhan basa
sebesar kurang dari 35 persen pada ke dalaman 125 cm atau lebih di bawah
batas atas horison argilik atau kandik. Tanah ini telah mengalami pelapukan
lanjut dan terjadi translokasi liat pada bahan induk yang umumnya terdiri dari
bahan kaya aluminium silika dengan iklim basah. Sifat-sifat utamanya men-
cerminkan kondisi telah mengalami pencucian intensif, diantaranya miskin
unsur hara N, P, dan K, sangat masam sampai masam, miskin bahan organik,
lapisan bawah kaya aluminimum (Al), dan peka terhadap erosi.
Parameter yang menentukan persebaran jenis tanah di wilayah Kota
Makassar adalah jenis batuan, iklim, dan geomorfologi lokal, sehingga
perkembangannya ditentukan oleh tingkat pelapukan batuan pada kawasan
tersebut. Kualitas tanah mempunyai pengaruh yang besar terhadap intensitas
penggunaan lahannya. Tanah-tanah yang sudah berkembang horizonnya akan
semakin intensif dipergunakan, terutama untuk kegiatan budidaya. Sedangkan
kawasan-kawasan yang mempunyai perkembangan lapisan tanahnya masih
tipis bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya. Penentuan kualitas tanah
dan penyebarannya ini akan sangat berarti dalam pengembangan wilayah di
Makassar, karena wilayah Makassar terdiri dari laut, dataran rendah dan
dataran tinggi, sehingga perlu dibuatkan prioritas-prioritas penggunaan lahan
yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan intensitas pemanfaatannya.
Dari fakta di lapangan terlihat bahwa pada wilayah perkotaan seperti Kota
Makassar sudah jarang terdapat lahan kosong milik negara atau lahan-lahan
mentah lainnya. Maka akan lebih mengena jika lahan yang ada dikategorikan
berdasarkan kriteria-kriteria yang mengarah pada trend dan visualisasi
psikologis dari area-area yang ada dan membaginya dalam bentuk tipologi
kawasan, dibanding metode tradisional yang hanya mengandalkan
pengkategorian pada visual lahan yang masih kosong, ada vegetasi, atau
terbangun. Sehingga bila dilihat berdasarkan keadaan litologi, topografi, jenis
tanah, iklim dan vegetasi yang ada, Kota Makassar direkomendasikan
sebagian besar untuk kawasan pengembangan budidaya karena tidak ada
syarat yang memenuhi sebagai kawasan lindung. Mencermati pembagian
lahan dalam wilayah Makassar dibagi dengan peruntukan kawasan sebagai
berikut, Kawasan Mantap 38 %, Kawasan Peralihan 11 %, dan Kawasan
Dinamis 51 %.
b. Topografi
Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2:
(datar) dan kemiringan lahan 3-15: (bergelombang) dengan hamparan daratan
rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut.
Dari kondisi ini menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air
pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya
air pasang. Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi
dua bagian yaitu: Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan
pesisir pantai. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di
Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang. Perkembangan fisik Kota
Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur Kota. Hal ini terlihat dengan
giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea,
Manggala, Panakkukang, dan Rappocini.
c. hidrologi
Kota Makassar adalah kota yang letaknya berada dekat dengan pantai,
membentang sepanjang koridor Barat dan Utara, lazim dikenal sebagai kota
dengan ciri “Waterfront City”, di dalamnya mengalir beberapa sungai yamg
kesemuanya bermuara ke dalam kota (Sungai Tallo, Jeneberang, Pampang ).
Sunga Jeneberang misalnya, yang mengalir melintasi wilayah Kabupaten
Gowa dan bermuara ke bagian selatan Kota Makassar merupakan sungai
dengan kapasitas sedang (debit air 1-2 m/detik). Sedangkan sungai Tallo dan
Pampang yang bermuara di bagian utara Makassar adalah sungai dengan
kapasitas rendah berdebit kira-kira hanya mencapai 0-5 m/detik di musim
kemarau. Sebagai kota yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah
dataran rendah, yang membentang dari tepi pantai sebelah barat dan melebar
hingga kearah Timur sejauh kurang lebih 20 km dan memanjang dari arah
selatan ke utara merupakan koridor utama kota yang termasuk dalam jalur-
jalur pengembangan, pertokoan, perkantoran, pendidikan dan pusat kegiatan
industri di Makassar.
Dari dua sungai besar yang mengalir di dalam kota secara umum
kondisinya belum banyak di manfaatkan, sudah banyak hasil penelitian yang
dilakukan terhadap sungai-sungai ini dimulai dari rencana bagaimana
menjadikan sungai-sungai ini, sebagai daerah objek wisata hingga pada
rencana bagaimana menjadikannya sebagai jalur alternatif baru bagi
transportasi kota
3. Demografi
Luas wilayah Sulawesi Selatan mencapai 45.764,53 km2 yang terbagi
menjadi 21 kabupaten dan 3 kotamadya dan terdiri dari 304 kecamatan dan
2.953 desa/kelurahan. Kab. Luwu Utara merupakan kabupaten terluas di
Sulawesi Selatan.
Wilayah provinsi ini dilalui oleh 67 sungai, dan juga terdapat 7 gunung, serta
4 danau.
4. Gambaran Umum Keadaan Dinas Penanggulangan Bencana
Sesuai dengan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Makassar ( Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 ), Jabatan
Struktural yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebanyak 4
( Empat ) Jabatan terdiri dari :
Tabel 1 Data Jumlah Pejabat Struktural di Lingkungan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar
Jumlah pegawai Negeri Sipil (PNS ) Sebanyak 15 ( lima belas ) orang
dan Pegawai No PNS sebanyak 20 ( dua puluh ) orang. Dengan rincian PNS
sebagai berikut :
Secara keseluruhan, struktur organisasi Badan Penanggulangan
Bencana Kota Makassar tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi sesuai
Perturan Daerah No. 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPBD Kota
Makassar.
No Jabatan Tingkat
Eselon
Jumlah
1 Kepala Unsur Pelaksana Eselon IV / a 1 Orang
2 Sekretaris Unsur Pelaksana Eselon III / b 1 Orang
3 Kepala Seksi Eselon III/b 2 Orang
Jumlah 4 Orang
5. Visi dan Misi BPBD Kota Makassar
a. Visi
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan
bencana, memberikan amanat penyelenggaraan penanggulangan bencana
yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya
bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi dan
rekonstruksi dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan
penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan
menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat
dari ancaman, risiko dan dampak bencana. selanjutnya Tanggung jawab
pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
meliputi:
a) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena
bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
b) pelindungan masyarakat dari dampak bencana;
c) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko
bencana dengan program pembangunan; dan
d) pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran
pendapatan belanja daerah yang memadai.
Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) mempunyai fungsi: a)
perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta. b)
pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu, dan menyeluruh.
Berdasarkan kewenangan dan fungsi tersebut makaBadan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar sebagai pemegang mandat
pembangunan di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota
Makassar menetapkan visi BPBD sebagai berikut.
“Terwujudnya Kota Makassar Tangguh Terhadap Bencana Menuju
Kota Dunia”.
Urgensi perwujudan kota yang tangguh bencana adalah mencoba untuk
memaksimalkan kesiapsiagaan bencana, yang muaranya ada pada minimalisasi
risiko dan kerugian akibat bencana.
Kota Makassar yang tangguh terhadap ancaman bencana merupakan
perwujudan upaya untuk menggalang partisipasi nyata seluruh lapisan
masyarakat Kota Makassar dalam menghadapi ancaman bencana mulai dari
tahapan pra bencana, saat bencana hingga tahapan pasca bencana.
Melalui pengembangan kapasitas Pemerintah, Masyarakat dan dunia
usaha, maka diharapkan agar pada masing-masing sektor dan lembaga
masyarakat dapat menunjukkan peranannya secara nyata yang bersinergi
dilapangan, dan untuk mencapai hal itu, maka tersedianya perangkat kebijakan
operasional, adanya koordinasi antar sektor, adanya kebersamaan antara
pemerintah dan masyarakat yang bersinergi serta tingginya partisipasi
masyarakat yang tangguh menghadapi ancaman bencana merupakan kondisi
yang diinginkan dalam penanganan penanggulangan bencana.
Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman
bencana.
b. Misi BPBD Kota Makassar
a) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu,
terkoordinasi, dan menyeluruh.
b) Mengembangkan kapasitas Penanggulangan bencana yang handal cepat,
tepat, akurat, dan menyentuh masyarakat.
c) Mengembangkan peran kelembagaan masyarakat dalam penyelenggaraan
penanganan penanggulangan bencana.
6. Perwujudan visi BPBD Kota Makassar
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar telah
menggunakan pendekatan dalam menetapkan strategi untuk Mewujudkan
Kota Makassar Tangguh Terhadap Ancaman Bencana Menuju Kota Dunia
sebagai berikut :
1. Menciptakan organisasi dan koordinasi untuk memahami dan
mengurangi risiko bencana, berdasarkan partisipasi kelompok-
kelompok masyarakat dan masyarakat sipil. Membangun aliansi lokal.
Memastikan bahwa semua bagian memahami perannya dalam
pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan. Dalam pertama ini,
setiap kelompok, stakeholder, dan pemangku kepentingan yang berada
disuatu kota harus melakukan koordinasi dan membuat Protap
sebelum, ketika dan sesudah terjadinya bencana.
2. Menyiapkan Anggaran dalam upaya pengurangan risiko bencana dan
penguatan kapasitas masyarakat, lembaga pendidikan, kesehatan dan
lain-lain. Kesediaan anggaran memungkinkan terlaksananya kegiatan
seperti penguatan kapasitas masyarakat, penguatan kapasitas pihak
sekolah, percepatan proses recovery kawasan yang terkena bencana,
percepatan rehab-rekon kawasan bencana dan beberapa kegiatan
lainnya.
3. Menjaga keterbaruan data bahaya/ancaman dan kerentanan dalam
upaya pengkajian risiko bencana. Data pengkajian risiko tersebut
harus digunakan sebagai pertimbangan utama dalam membuat
kebijakan arah pembangunan dan pengambilan keputusan. Informasi
bahaya/ancaman, kerentanan dan risiko suatu kawasan harus
disebarkan untuk membuat publik tahu dan sadar akan ancaman yang
ada di kota mereka.
4. Melakukan investasi dalam upaya perlindungan, peningkatan dan
ketangguhan infrastruktur. Dalam kiat ke-empat ini, pemerintah
kota diharuskan untuk melakukan Investasi infrastruktur seperti
membuat drainase yang bagus untuk menghindari banjir, membangun
infrastruktur yang tahan gempa, dan melakukan perlindungan terhadap
inftrastruktur vital yang ada di dalam kota.
5. Melakukan perlindungan fasilitas Sekolah dan Rumah Sakit.
Pelindungan fasilitas sekolah secara struktural bisa dilakukan dengan
cara membuat bangunan sekolah dan rumah sakit yang tahan terhadap
bencana seperti sekolah dan rumah sakit tahan gempa serta membuat
petunjuk arah evakuasi apabila terjadi bencana. Namun demikian,
perlindungan sekolah dan rumah sakit secara non-struktural seperti
penguatan kapasitas guru dan murid serta penguatan kapasitas tenaga
rumah sakit harus juga dilakukan untuk membentuk sekolah dan
rumah sakit yang tangguh dan tetap dapat beroperasi dengan baik
setelah bencana terjadi.
6. Membangun regulasi dan perencanaan penggunaan lahan.
Membuat peraturan seperti Building Code terhadap bangunan-
bangunan dan melakukan pemetaan kawasan-kawasan yang memiliki
tingkat risiko rendah untuk dijadikan kawasan pembangunan pada
masa yang akan datang.
7. Memastikan terlaksananya program pendidikan dan pelatihan untuk
meningkatkan kesadaran publik. Dalam hal pendidikan,
peintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam program
pendidikan formal seperti adanya kurikulum khusus mengenal bencana
untuk sekolah yang di kota tersebut. Pelatihan-pelatihan untuk
penguatan kapasitas masyarakat kota perlu segera dilakukan..
8. Melakukan perlindungan terhadap lingkungan dan ekosistem.
Memberikan penyadaran kepada masyarakat akan dampak yang
dihadapi apabila tidak melindungin lingkungan. Penyadaran untuk
menjaga lingkungan untuk kawasan-kawasan tertentu bisa dilakukan
dengan metode pendekatan secara religius.
9. Memasang peralatan peringatan dini dan penguatan kapasitas
manajemen tanggap darurat. Dalam hal manajemen tanggap darurat,
pelaksanaan drill atau simulasi secara berkala harus dilakukan
sehingga masyarakat kota tersebut bisa melakukan respon yang efektif
dalam setiap kejadian bencana. Penguatan koordinasi dan Table Top
Simulation (TTS) antar dinas terkait dalam menghadapi masa-masa
tanggap darurat juga harus dilakukan.
10. Setelah bencana, pemulihan dan dan pembangunan kembali
komunitas haruslah terkoordinir dengan baik. Pemulihan dan
pembangunan kembali harus menjadi momen mengatur kembali tata
ruang berbasis pengurangan risiko bencana dan harus melibatkan
komunitas terdampak untuk memetakan kebutuhan.
7. Tujuan, Sasaran dan Strategi BPBD Kota Makassar
a. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam rencana strategik 5 (lima) tahun
kedepan (2014-2019 ) ditetapkan dengan mempertimbang kan Visi, Misi
serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kota Makassar.
Tujuan dimaksud adalah :
1) Meningkatnya Upaya PRB dan ketersediaan Data dan informasi
daerah rawan bencana di Kota Makassar
2) Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Implementasi Perundang-
undangan
3) Meningkatkan peran serta masyarakat (social capital) dan dunia usaha
dalam penanganan penanggulangan bencana.,
4) Meningkatnya upaya kesiapsiagaan terhadap bencana Kota secara
terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
5) Meningkatkan ketersediaan peralatan dalam penanggulangan
bencana;
6) Meningkatkan penyiapan dan penyaluran bantuan logistik tanggap
darurat bencana;
7) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana secara
menyeluruh,
8) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan BPBD Kota Makassar untuk
menjalankan tupoksi secara maksimal
b. Sasaran
Berdasarkan pada tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan Sasaran yang
akan dicapai, yaitu :
1) Tersedianya data – data dan informasi benar tentang daerah rawan
bencana
2) Tersedianya konsep kebijakan pemerintah dalam penanggulangan
bencana di Kota Makassar
3) Terlaksananya koordinasi antar pemerintah daerah dan masyarakat
pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam penanggulangan
bencana
4) Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia ( SDM ) dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana
5) Meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai kerawanan dan
antisipasi penanggulangan bencana
6) Meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta ketangguhan
masyarakat baik secara lokal maupun regional terhadap bencana
Upaya adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian misi. Upaya
diuraikan ke dalam arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan
diimplementasikan dalam periode waktu tertentu.
Upaya BPBD Kota Makassar Sebagai Berikut :
1. Penyusunan dokumen penanggulangan bencana kota makassar
2. Melaksanakan penyusunan rencana mitigasi darat, pesisir dan pulau-pulau
3. Melaksanakan penyusunan rencana Infrastruktur yang tangguh terhadap
bencana
4. Penyusunan Standar Operasional Presedure penanganan bencana
5. Koordinasi dan Kerja sama degan pemangku kepentingan
6. Melaksanakan pelatihan untuk menigkatkan keterampilan, keahlia dan
kecapakan dalam upaya penanggulangan bencana bagi aparatur pemerintah
kota Makassar
7. Melaksanakan pengembangan kapasitasitas Masyarakat serta melakukan
koordinasi dan konsultansi Penanggulangan bencana berbagai elemen terkait,
stakeholder, akademisi, dunia usaha, lembaga masyarakat, yayaysan sosial,
LSM, LPM, relawan dan sebagainya
8. Melaksanakan pelatihan untuk menigkatkan keterampilan, keahlia dan
kecapakan dalam upaya penanggulangan bencana bagi masyarakat, lemabaga
sosial, dan dunia usaha
9. Melakukan kajian partisipatif melibatkan berbagai elemen terkait, staikholder,
akademisi, dunia usaha, lembaga masyarakat, yayaysan sosial, LSM, LPM,
relawan dan sebagainya
10. Penyedian media informasi penanggulangan bencana melalui brosur, stiker,
panplet dan alat peraga informasi bencana lainnya sarana dan prasarana
informasi bencana lainnya
Bagan Struktur Organisasi Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah
KEPALA BADAN
UNSUR
PENGARAH
UNSUR
PELAKSANA
KEPALA
PELAKSANA
SEKRETARIS
UNSUR
PELAKSANA
SEKSI PENCEGAHAN &
KESIAPSIAGAAN
SEKSI
KEDARURATAN
& LOGISTIK
SEKSI
REHABILITASI &
REKONSTRUKSI
B. Upaya Penanggulangan Banjir di Kota Makassar
Upaya adalah penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus
pada tujuan panjang, disertai penyusunan suatu cara, upaya yang dilakukan oleh
sekelompok orang dengan maksud agar tujuan tertentu kegiatan
penanggulangan bencana banjir di Kota Makassar mengikuti suatu siklus
sebelumnya yang di mulai dari banjir, kemudian mengkajinya sebagai masukan
untuk pencegahan sebelum bencana banjir terjadi kembali. Pencagahan
dilakukan secara menyeluruh, berupa kegiatan fisik seperti pembangunan
pengendali banjir. Mencegah dan menanggulangi banjir tak dapat dilakukan oleh
pemerintah saja atau orang perorangan saja. Di butuhkan komitmen dan
kerjasama berbagai pihak antara pemerintah dan masyarakat seta badan tertentu
yang sudah di bentuk sebelumnya. Untuk menghindarkan Kota Makassar dari
banjir, maka pemerintah Kota Makassar menggunakan upaya tertentu. Adapun
upaya yang di lakukan pemerintah dalam penanggulangan banjir yaitu
1. Menyiapkan Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana adalah salah satu tolak ukur keberhasilan suatu
daerah dalam melaksanakan pembangunan. Adapun sarana dan prasarana
yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam penanggulangan
bencana banjir yaitu :
a. Sarana:
1. Penyedian alat penyedok tanah dan sampah
Permasalahan besar yang terjadi dikalangan masyarakat
perkotaan Kota Makassar menyebabkan terjadinya banjir adalah kurang
terpeliharanya lingkungan hidup seperti, saluran air kanal, got dan
Daerah Aliran Sungai. Kebiasaan yang menjadikan saluran air di
perkotaan sebagai tempat pembuangan sampah yang menyebabkan
menumpuknya sampah di saluran air, sehingga air mengalir bukan pada
tempatnya melainkan mengalir kedaerah daratan rendah perkotaan. Hal
tersebut di sebabkan karena kurangnya perhatian dari seorang
pemerintah yang tidak menyediakan alat penyedok sampah dan
ketegasan tentang larangan membuang sampah di saluran air. Alat
penyedok sampah adalah merupakan suatu alat penting untuk
memudahkan dalam melakukan pemeliharaan pengelolaan lingkungan
untuk membersihkan saluran-saluran air. Berikut adalah hasil
wawancara dengan informan yang bersangkutan Kepala Dinas BPBD
menyatakan :
Faktor yang menyebabkan terjadinya banjir di Kota
Makassar pada tahun-tahun sebelumnyaitu di sebabkan
karena banyak sampah yang tersumbak di tempat
penyaluran air dan tidak adanya alat penyedok sampah
yang di sediakan oleh pemerintah sehingga air meluap
kedaerah daratan rendah. ( Wawancara dengan informan S
Kepala Dinas BPBD Kota Makassar 23-04-2015).
Berdasarkan dengan wawancara di atas, dapat
mengambarkan bahwa pentingnya penyedian alat sarana dan
prasarana berupa alat penyedok sampah sangat di butuhkan untuk
mencapai upaya preventif agar penaggulangan terwujud dengan
cepat, sesuai dengan yang direncanakan yang ingin di capai, agar
kerusakan dan korban di tanggulangi atau di perhitungkan dalam
menanganinya. Pengamatan di lokasi penelitian menunjukkan dan
terlihat jelas bahwa dengan adanya alat penyedok sampah yang di
sediakan oleh pemerintah Kota Makassar untuk membersihkan
saluran air dan maka akan di mudahkan menangani dan
menanggulangi bencana banjir karena air mengalir sesuai pada
tempatnya dan tidak tersumbak lagi yang dapat mengakibatkan banjir
dan terpeliharanya lingkungan yang baik.
Pengamatan di lapangan dengan hasil tinjauan yang dilakukan
oleh peneliti menunjukkan sarana penanggulangan bencana banjir
lebih meningkat dan lengkap deibandingkan tahun-tahun sebelumnya
yang hanya sebagian sarana yang di sediakan seperti adanya
penyedok sampah yang disediakan oleh pemerintah benar-benar
membawa perubahan dimana dulunya Kota Makassar yang dipenuhi
dengan pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh banjir
menjadi Kota bersih dan tertata rapi, adanya keseriusan pemerintah
dalam hal memberikan pelayanan yang terbaik terhadap kelompok
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan untuk menanggulangi
bencana banjir, Hal ini diselaraskan UUD RI Nomor 24 Tahun 2007
pasal 73 ayat ( I ) pemulihan fungsi dan pelayanan publik sebaimana
di maksud dalam pasal 56 ayat 1 huruf j. Di tunjukan memulikan
kembali pelayanan masyarakat pada kondisi sebelum terjadi bencana.
Ayat ( 2 ) kegiatan pelayanan pada publik sebaimana yang dimkasud
pada ayat 1 di lakukan melalui upaya :
a. pemulihan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik
b. Mengakibatkan kembali fungsi pelayanan publik pada
instansi/ lembaga yang terkait, dan
c. Mengatur kembali fungsi pelayanan publik.
Ayat ( 3 ) Pelaksanaan pelayanan publik sebagimana yang dimaksud
pada ayat ( 2 ) dilakukan di bawa koordinasi pimpinan pemerintah di
daerah dengan dukungan BPBD dan BNPB.
b. Prasarana
1. Membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah suatu
badan yang di bangun oleh pemerintah daerah yang
mempunyai fungsi dan tanggung jawab dalam hal
penanggulangan bencana termasuk bencana banjir . Tampa
ada suatu badan yang mengatur sulit untuk mendapat hasil yang
maksimal. Oleh karena itu, adanya suatu lembaga khusus yang
dibangun oleh pemerintah untuk menangani penanggulangan
bencana banjir yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya,
maka dengan mudah untuk menjalankan upaya
penanggulangan bencana banjir dan merencanakan apa yang
harus di benahi dan perlu di lakukan dalam menanggulangi
bencana banjir. Berikut hasil wawancara dengan informan
Kepala Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD ) dia mengatakan :
Bahwa dengan adanya suatu yang di bangun oleh
pemerintah daerah yang mengerti dan ahli sesuai
dengan bidang tersendiri , yang bertindak secara
cepat , maka pelaksanaan penanggulangan banjir di
Kota Makassar ini, akan terlaksana dengan maksimal
sesuai yang diharapkan. ( Wawancara dengan informan
S Kepala Dinas (BPBD ) 23-04-2015 )
Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas
menunjukkan bahwa salah satu bentuk keseriusan pemerintah Kota
Makassar dalam hal pelaksanaan penanggulangan banjir yaitu dengan
suatu badan khusus yang di bentuk oleh pemerintah guna untuk
mengatasi masalah bencana banjir prasarana yang sekarang cukup
bagus karena adanya berberapa prasarana yang sudah di sediakan
yang dulunya seperti kantor BPBD belum ada sekarang sudah di
lengkapi dengan beberapa bagian-bagian penanggulangan. Hal ini di
selaraskan dengan peraturan Daerah (PERDA) Pemerintah Kota
Makassar tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kota Makassar Nomor 20 Tahun 2010 tentang
pembentukan BPBD Kota Makassar . Penguatan BPBD Kota
Makassar di wujudkan melalui pembentukan visi dan misi, serta
tugas pokok, lengkap dengan rincian tugas dan tanggung jawab di
dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana
banjir, baik pada aspek pengawasan maupun penertiban. Mengingat
dalam aspek penertiban harus melibatkan multi instansi yang, ada
maka penguatan kelmbagaan dilakukan dengan meningkatkan
kemampuan lembaga melakukan koordinasi dengan lembaga lain,
baik intern maupun ekstern. Dalam aspek pengawasan, penguatan
kelembagaan dilakukan melalui pemberian tugas dan tanggung jawab
yang jelas, mulai dari pemantauan, dan pembuatan laporan yang
rutin, menerus, dan berkelanjutan.
2. Melakukan penghijauan
Penghijauan merupakan suatu tindakan yang di lakukan oleh
pemerintah Kota Makassar untuk mencegah banyak debit air yang
berfungsi untuk meresap air yang dilakukan daerah hulu dengan cara
menanam pohon sebanyak 25 pohon. Dari hasil wawancara dengan
informan Kepala seksi logistik / Staf Badan Penanggulangan
Bencana Daerah ( BPBD) Kota Makassar dia mengatakan :
Bahwa penghijauan yang dilakukan di dua daerah yakni,
daerah Manggala dengan banyak pohon yang di tanam
sebanyak 10 ribu pohon dan daerah tamalanrea sebanyak
15 ribu pohon, penghijauan ini di lakukan dengan cara
penanaman pohon terhadap daerah hulu/ daerah
perbukitan yang gundul yang dekat dengan daerah Aliran
Sungai. Penghijauan dalam hal ini bertujuan sebagai
peresap air dari daah hulu ke daerah hilir ketika terjadi
hujan deras, selain itu juga untuk menjaga terjadinya
tanah longsor yang dapat mengakibatkan banjir.
(Wawancara dengan informan H Kepala Seksi Logistik
BPBD / Stas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) 23-04-2015 )
Berdasarkan wawancara di atas, mengambarkan bahwa
pentingnya menanam pohon sebagai bentuk penghijauan di daerah
hulu untuk meresap titik air ketika terjadi hujan deras, sehingga
debit air dari daerah hulu tidak berlebihan yang menyebabkan
terjadinya banjir di daerah dataran rendah ( hilir ). Dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumya yang hanya 22 H yang di lakukan
penghijauan sekarang semakin meningkat tingkat penghijauan yang
harus di tanam, karena Kurangnya pohon yang berfungsi untuk
meresap air dapat berakibat fatal yang mengakibatkan banyak debit
air yang mengalir dari daerah hulu ke daerah aliran sungai tanpa
terkendali yang menyebabkan Daerah Aliran Sungai mampu lagi
menampung dan melebihi kapasitas, maka akan mengalir ke daerah
hilir dan mengenang menjadi banjir. Pernyataan tersebut di dukung
oleh hasil wawancara dengan informan salah seorang masyarakat
dia mengatakan :
Hal yang menyebabkan terjadi bencana banjir di
Kecamatan Manggala di akibatkan karena terjangan
hujan yang deras yang menyebabkan tanah menjadi
rubuh karena tidak adanya pohon sebagai peresap air
sehingga tanah tersebut menjadi longsor dan akhirnya
air mengalir bukan pada tempatnya melainkan ke daerah
dataran rendah ( Wawancara Informan dari DN 25-04-
2015 )
Dari hasil wawancara dengan informan masyarakat, maka
dapat di katakan perlunya ketegasan dari seorang pemerintah dan
pengawasan agar segera mengambil tindakan tentang pemeliharaan
lingkungan dan larangan penebangan liar yang menyebabkan hutan
menjadi gundul. Kurang tepatnya perencanaan dalam pemeliharaan
lingkungan dan penghijauan dapat menimbulkan banyak debit air
dari daerah hulu yang mengalir menuju Daerah Aliran Sungai DAS
yang dapat menimbulkan banjir yang menimbulkan dampak negatif
bagi masyarakat seperti yang dikemukakan di atas. Terkait dengan
kawasan rawan bencana banjir, kegiatan pengendalian pemanfaatan
ruang dilaksanakan melalui upaya penanggulangan untuk
meminimalkan dampak akibat bencana yang mungkin timbul.
Kondisi ini tidak bisa dipisahkan dari pola pengendalian
pemanfaatan ruang di bagian hulu, Penghijauan di daerah hulu
merupakan salah bentuk upaya yang di lakukan oleh pemerintah
Kota Makassar untuk menciptakan pendekatan secara terpadu,
menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan dalam pengelolaan
lingkungan yang sudah menjadi tanggung jawabnya pemerintah
daerah. Sesuai otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri, termasuk menanggulangi bencana yang
terjadi di daerah. kondisi dan potensi- potensi serta kemampuan
daerah itu sendiri yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 yaitu, Daerah berhak, berwewenang dan berkewajiban
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam
penanggulangan bencana banjir, sesuai dengan Peraturan Perundang
– Undangan yang berlaku.
3. Membangun Kesadaran Masyarakat
Mencegah dan menanggulangi banjir tidak dapat di lakukan
oleh pemerintah dan badan tertentu saja, meskipun pemerintah yang
menjadi penanggung jawab utama dalam mensejahterakan
masyarakat dan melestarikan lingkungan tidak akan menaggung
beban tersebut jika dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan
partisipasi, salah satunya yang paling potensial adalah dari adanya
partisipasi dari kelompok masyarakat, agar pembangunan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai dengan baik
pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana banjir,
dilaksanakan dengan tujuan untuk meminimalkan dampak bencana
banjir. Dalam rangka mendukung hal tersebut perlu di lakukan upaya
untuk memperkuat instansi di masing-masing tingkat pemerintahan
dalam lingkup kawasan, baik di tingkat pusat, provinsi dan Kota,
serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Partisipasi seluruh
elemen masyarkat harus dilakukan secara terorganisasi dan
terkoordinasi agar dapat terlaksana secara efekti. Penting
membangun komitmen dan kerjasama antara pihak pemerintah dan
masyarakat untuk menghindarkan Kota Makassar antara dari bencana
banjir. Peryataan di dukung hasil wawancara dengan informan Staf
Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar :
Salah satu cara yang di lakukan oleh
pemerintah/instansi yg terkait agar masyarakat
mempunyai peran dan partisipasi untuk ikut serta dalam
penanggulangan bencana banjir pemerintah kota
Makassar membentuk organisasi pemasyarakatan
(Wawancara Informan U 23-04-2015)
Dari pernyataan di atas, peneliti mendeskripsikan bahwa sebuah
organisasi masyarakat sebaiknya di bentuk untuk mengambil
tindakan-tindakan awal dan mengatur peran serta masyarakat dalam
penanggulangan banjir. Dengan adanya suatu lembaga
kemasyarakatan melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi
dalam hal mencegah dan penanggulangan banjir di lakukan secara
bertahap, dari pencegahan sebelum banjir penanganan saat banjir,
dan pemulihan setelah. Tahapan tersebut berada dalam suatu siklus
kegiatan penanggulangan banjir yang berkesinambungan,
pencegahan di lakukan secara menyeluruh, berupa kegiatan fisik
seperti pembangunan pengendali banjir di wilayah dataran banjir dan
membersihkan daerah aliran sungai supaya tidak tersumbat dan lain-
lain. Selaras dengan UUD No 24 tahun 2007 Pasal 87 Ayat 3-4
yakni:
a. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan,
bertujuan untuk meningkatkan dalam rangka membantu penataan
daerah rawan bencana kearah lebih baik dan rasa kepedulian terhadap
daerah rawan bencana.
b. Penataan daerah rawan bencana sebagaimana di maksud pada ayat 1
di lakukan upaya :
1. Melakukan kampanye peduli rawan bencana:
2. Mendorong tumbuhnya rasa peduli dan kesetiakawan pada
lembaga, dan organisasi kemasyarakatan dan,
3. Pelaksanaan partisipasi masyarakat di lakukan bekerja sama
dengan instansi/lembaga yang terkait berkordinasi dengan BNPB.
Dari landasan hukum di atas, penenliti menyimpulkan bahwa kerja
sama antara seorang pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
dan masyarakat adalah hal yang paling penting. Pemerintah mempunyai
peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat agar mau ikut
berpartisipasi untuk mencegah dan meenanggulangi bencana banjir.
Terjalinnya kerja sama instansi yang terkait, maka dengan mudah melakukan
sosialisasi dan peelatihan dini secara langsung kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut dukungan dengan hasil wawancara dengan informan
Staf Dinas Penanggulangan Daerah kota makassar mengatakan:
Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya
bencana banjir dengan memberikan pengarahan dan
peringatan dini pelatihan dalam penanggulangan banjir,
agar masyarakat mengerti dan paham dalam hal tentang
bahaya bencana banjir. (Wawancara dengan informan I tgl
23-04-2015)
Hasil wawancara di atas, menunjukkan melakukan sosialisasi kepada
masyarakat, maka dengan mudah memberikan pengarahan dan peringatan
kepada masyarakat, agar masyarakat tentang bahaya bencana banjir dan
penting mencegah dan menanggulangi, dengan adanya pengarahan dan
peringatan dini mereka juga memahami apa langkah-langkah yang harus di
tempuh dalam mencegah dan menanggulangi bencana banjir tersebut.
Dengan begitu fikiran anggota masyarakat akan terbuka dengan sendirinya
akan ikut berpartisipasi dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan
kualitas ruang lebih ditekankan pada keikutsertaan masyarakat untuk lebih
mematuhi dan mentaati segala ketentuan normatif yang di tetapkan dalam
rencana tata ruang, dan mendorong terwujudnya kualitas ruang yang lebih
baik untuk dalam mencegah dan menanggulangi banjir. Hal tersebut dapat
membantu menyeroti apa yang spesial atau berbeda mengenai masyarakat
itu, dan dimana perbedaan dari angka nasional. Kelompok masyarakat juga
akan berbeda dalam suatu posisi yang baik untuk saling memperingati dan
memberikan informasi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat –
masyarakat yang lain akan bahaya bencana banjir. Selain itu, memberikan
informasi baik secara langsung ataupun melalui media komunikasi seperti,
televisi, radio, atau telpon genggam kepada masyarakat juga merupakan hal
yang paling penting, karena dengan memberikan pengaran untuk mudah
memberikan informasi yang relavan tentang hal-hal yang harus dilakukan
dalam mencegah dan menanggulangi bencana tersebut. Pernyataan tersebut
di dukung dari wawancara dengan informasi masyarakat ia mengatakan :
Pentingnya pemerintah memberikan arahan kepada masyarakat
atau kelompok masyarakat tentang bahaya bencana banjir agar
masyarakat paham apa yang di lakukan dalam melakukan suatu
tindakan yang merusak misalnya, penebangan hutan, membuang
sampah bukan pada tempatnya sehingga dapat menyebabkan
banjir ( Wawancara dengan informan M 25-04-2015)
Dari gambaran hasil wawancara dari informan yang terkait diatas,
peneliti mendeskripsikan bahwa dengan memberikan informasi yang relefan
pada penduduk keleompok masyarakat bisa melalukan suatu peran yang
bermanfaat. Informasi ini merupakan hal yang sangatpenting bagi
masyarakat dalam merencanakan berbagai cara yang paling baik untuk
memenuhi kebutuhannya, dan bagaimana melibatkan penduduk sebanyak
mungkin dalam berbagai proses pengembangan masyarakat dalam
menanggulangi banjir.
Dari hasil penelitian yang dilapangan penulis mengatakan proses
peningkatan kesadaran disini diperlukan untuk melihat kembali hal tersebut
secara mendetail. Bagaimana kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi
dalam penanggulanan bencana banjir penting halnya untuk menekankan
bahwa hal tersebut merupakan sebuah peran yang sangat penting bagi
pengembangan masyarakat karna meliputi semua aspek praktis. Salah satu
krakteristik peningkatan kesadaran adalah bahwa iya sebaiknya
dimaksudkan untuk membarikan kesadaran terhahap berbagai struktur dan
strategi perubahan sosial hingga orang-orang dapat berpartisipasi dan
mengambil tindakan efektif terlihat jelas saat peneliti masih berada
dilapangan bahwa partisipasi dan masyarakat kedalam proses
penanggulangan banjir masih sangat kurang yang disebabkan karna
kurangnya hubungan kordinasi dan lembaga kemasyarakatan harus
difungsikan dengan semaksimal mungkin, agar penanggulangan banjir dapat
terlaksana dengan baik.
Secara kesuluruhan penulis menyimpulkan bahwa upaya
penanggulangan bencana banjir adalahtindakan yang dilakukan oleh
pemerintah untuk mengurangi dan mencegah proses terjadinya bencana
banjir yang menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat bahkan tidak
segan-segan dapat merengut nyawa manusia dan perlunya
ketegasanpemerintah atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pikak
yang berkepentingan. Dinas penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
berperang penting dalam hal memberikan pedoman pada masyarakat dan
pengarahan tentang usaha penanggulangan bencana banjir.
C. Faktor- faktor yang Mendukung Keberhasilan Penanggulangan Bencana
Banjir di Kota Makassar
1. Faktor pendukung
a. Dukungan dari Pemerintah Kota
Dukungan pemerintah adalah modal untuk Badan Penanggulangan
Bencana Daerah. adanya dukungan pemerintah Kota dalam hal ini
anggaran maka akan menunjang proses pelaksanaan penanggulangan
bencana. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan, sebut saja
inisial ( H ) berpendapat bahwa :
Sebenarnya BPBD lebih enak dibandingkan dengan
organisasi yang lain ( relawan ) karena BPBD diberikan
anggaran oleh pemerintah Kota untuk menunjang pelaksanaan
penanggulangan bencana, ( Wawancara 23-04-2015 )
Anggaran/dukungan dari pemerintah Kota itu merupakan salah satu
penunjang dari terlaksananya penanggulangan bencana dengan baik.
b. Banyaknya instansi/organisasi yang turut andil dalam penanggulangan
bencana. Menjadi salah satu faktor pendukung karena dapat mempermuda
terlaksananya penanggulangan bencana karena organisasi/instansi
tersebut mempunyai keahlian masing - masing dan mempunyai beberapa
relawan yang berkomponen dibidang penanggulangan bencana.
Dukungan dari pemerintah Kota Makassar, adanya dukungan dari
pemerintah Kota Makassar merupakan salah satu kunci BPBD karena
anggaran BPBD bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja daerah
(APBD). Instansi/organisasi inilah yang nantinya menjadi sumber daya
manusia yang berkompoten dibidang penanggulangan bencana sehingga
penanggulangan bencana dapat teratasi dan tertangani dengan cepat dan
tepat sesuai dengan apa yang diharapkan dari berdirinya Badan ini.
Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan sebut saja
inisial ( S ), mengungkapkan bahwa :
Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana saya dan teman-
teman relawan selalu ikut serta dalam penanggulangan
bencana ( PMI, PRAMUKA, HMI & organisasi lainnya ).
Terkadang kami saja yang turun untuk melakukan
pertolongan misalnya dalam pertolongan/pencarian korban
tenggelam, BPBD hanya menyiapkan peralatan pertolongan.
( Wawancara, 23-04-2015 )
Sangat jelas apa yang di ungkapkan bahwa kehadiran organisasi yang turut
andil dalam penaggulangan bencana merupakan hal yang sangat membantu
BPBD dalam penanggulangan bencana.
2. Faktor Penghambat
a. Sumber daya manusia yang tidak berkompoten dibidang
penanggulangan bencana. Sebagai lembaga baru tentunya BPBD
memilih sumber daya manusia yang mempunyai basic
penanggulangan bencana agar dapat menunjang perkembangan BPBD.
Seperti apa yang dilakukan oleh salah satu informan seebut saja inisial
(S) mengatakan bahwa:
BPBD harusnya memilih relawan yang mempunyai basic
penanggulangan bencana karena sebelumnya sudah ada
beberapa organisasi yang mempunyai basic penanggulangan
bencana seperti SAR, PMI, & PRAMUKA misalnya yang
bisa dimanfaatkan untuk mengisi kekosongan. Daripada
memilih sumber daya manusia yang mesti diberikan pelatihan
ini dan itu sehingga ketika kurang pelatihan maka yang
nampak dilapangan adalah kekacauan. ( Wawancara, 23-04-
2015 )
Dari pernyataan informan diatas bahwa sumber daya yang tidak
berkompoten dibidang penanggulangan bencana akan menjadi salah
satu faktor penghambat bagi perkembangan BPBD.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah kita melihat dari pembahasan-pembahasan pada bab-bab
terdahulu serta data-data yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :
1. Upaya penanggulangan bencana banjir di Kota Makassar yang telah
dilakukan yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana berupa alat dan
lahan, kesadaran masyarakat dalam pengelolaan saloran air secara
profesional sehingga air dapat mengalir ketempat yang sediakan di
samping di dukung oleh penghijauan yang dilakukan di daerah hulu
sebagai peresap titik air ketika turun hujan, agar air yang berasal dari
daerah hulu tidak terlalu banyak mengalir ketempat penampungan yang
dapat menyebabkan pengeluapan kedaerah hilir/daerah dataran rendah,
sehingga tidak terjadi banjir.
2. Faktor –faktor keberhasilan penanggulangan bencana banjir di Kota
Makassar yaitu adanya dukungan pemerintah Kota Makassar dalam
membangun BPBD dan adanya bantuan dana yang diberikan dari
anggaran pendapatan belanja daerah, banyaknya instansi/organisasi yang
ikut andil dalam penanggulangan sehingga mempermudah proses
penanggulangan bencana banji. Dan terkait masalah sumberdaya manusia
yang tidak berkompoten ( tidak memiliki basic penanggulangan bencana )
padahal Kota Makassar mempunyai organisasi yang berkompoten
dibidang penanggulangan bencana seperti SAR, PMI, PRAMUKA dan
lain-lain.
B. Saran – Saran
Setelah di tarik beberapa kesimpulan diatas, maka selanjuttnya penulis
akan memberikan beberapa saran-saran yang dapat di jadikan bahan masukan
bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi banjir
sebagai berikut :
1. Kepada Pemerintah Daerah Kota Makassar dan instansi
sebaiknya perekrutan relawan diambil dari beberapa organisasi
yang dianggap telah berkompoten dibidang penanggulangan
bencana atau paling tidak memiliki sumber daya manusia yang
berkompoten dalam hal ini
2. Kepada masyarakat yang dikawasan bencana banjir agar dapat
mempersiapkan diri sebaiknya untuk berpartisipasi dengan baik
terutama dalam menjaga lingkungan dengan baik, membuang
sampah pada tempatnya dan membersihkan saluran air agar
tidak terjadi pengeluapan yang mengakibatkan terjadi banjir.
3. Sebaiknya dalam penyaluran bantuan / logistik, BPBD terjun
langsung kemasyarakat agar BPBD mengetahui keadaan dan
kebutuhan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Mitchell, Bruce, 2007. Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan. Yogyakarta:
Gadjamada University Press.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2010. Data Bencana yang terjadi di
indonesia, Jakarta Pusat
Nurjannah,Dkk. 2012. Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta.
Purba, Jonny. 2005. Pengelolaan Lingkungan Sosial. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia. Jl. Plaju No. 10 Jakarta.
Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2013.
Makassar
Robert J. Kodoatie, M. Eng.Dr. Ir. 2012. Banjir dan Beberapa Penyebab dan Metode
Pengendaliannya. Yogyakarta: Pustaka Belajar
Rizky Novi, 2013. Pengertian, Penyebab, Dampak dan Cara Menanggulangi Banjir,
Seoul, South Korea.
Republik indonesia, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana
Sugiyono, 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta Gramedia
Pustaka.
Flores Eco, 2014. Pengurangan Resiko Bencana, Source Wikipmedia Green
Indonesia.
Umar, Husein.2011. Strategic Management In Action. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama.
Peraturan Daerah Kota Makassar No 20, 2010. Tentang Pembentukan
Penanggulangan Daerah Kota Makassar. Dinas Penanggulangan Kota
Makassar (BPBD)
Syaripin Pipin, Pemerintah Daerah di indonesia di lengkapi dengan Undang-Undang
No. 32 Tahun 2004. Bandung: Pustaka setia.
Nurdin Abdullah, 2009. Alokasi Anggaran dalam pembangunan Kota Makassar
bebas Banjir, Gramedia Pustaka.
Ihsan, 2010. Simulasi penanggulangan bencana banjir, Jakarta: Gramedia Pustaka
Himpunan Peraturan Perundang-undangan, 2010. Penanggulangan Bencana
Fokusmedia, jl. Melati Mekar No. 2 Bandung.
A. Amir, 2013. Defenisi Bencana:http://repository.usus.ac.id/diakses tanggal 30
agustus 2014.
Aimyaya. 2011. Jenis-jenis serta Berbagai Faktor Penyebab Banjir: http://
ww.aimyaya.com.
Ahyudin, 2005, Peran Masyarakat Dalam Penanganan Bencana, Disampaikan pada
Focus Group Discussion Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia
(MPBI) tgl 17 Maret 2005 di Hotel Bidakara Jakarta.
Evelyn, Falanta. 2013, Sigap Menghadapi Bencana: http://www. portalkbr. com.
diaksestgl 25 Agustus 2014
Samuel, 2011. Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana: http://
samuelcyber wordpress. com /2011/05/13/, diakses tanggal 25 agustus 2014
LAMPIRAN
Matriks Triangulasi
Fokus I : Upaya Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Makassar
A. Menyiapkan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Banjir
No Informan Jawaban Substansi
1 Informan I :
Drs. Syaharuddin
Faktor yang menyebabkan
terjadinya banjir di Kota
Makassar pada tahun-tahun
sebelumnya yaitu di
sebabkan karena banyak
sampah yang tersumbak di
tempat penyaluran air dan
tidak adanya alat penyedok
sampah yang di sediakan
oleh pemerintah sehingga
air meluap kedaerah dataran
rendah.
Pentinya penyedian alat
sarana penyedok sampah
sangat di butuhkan untuk
mencapai upaya
penanggulangan terwujud
dengan cepat.
2 Informan II :
Hidayat, S. Sos
Yang menjadi kebutuhan
dalam penyediakaan sarana
penanggulangan bencana
banjir berupa penyedok
sampah dan skop.
Dengan di sediakannya
oleh pemerintah peralatan
atau kebutuhan yang di
butuhkan maka
penanggulangan bencana
banjir dapat di selesaikan
dengan baik sehingga
selokan atau penyaluran
air tidak tersumbak lagi.
3 Informan III
Irmayanti, S. Sos
Dengan adanya kantor
BPBD yang di bangun oleh
pemerintah daerah maka
pelaksanaan
penanggulangan bencana
banjir di Kota Makassar
akan terlaksanan dengan
maksimal
Salah satu bentuk
keseriusan pemerintah
Kota Makassar dalam hal
pelaksanaan
penanggulangan banjir
yaitu dengan suatu badan
khusus yang di bentuk
oleh pemerintah guna
untuk mengatasi bencana
banjir.
4 Informan IV
Ukky
Transportasi mobil truk
yang disediakan oleh
pemerintah belum cukup
untuk menampung sampah-
sampah yang ada di selokan
( Got) karena hanya
sebagian daerah yang di
sediakan fasilitas mobil truk
atau mobil pengangkut
sampah got.
Transportasi mobil truk
seharusnya terbagi di
setiap kecamatan supaya
masyarakat bisa
membersihkan sampah
yang ada di selokan,,dan
langsung di angkut oleh
mobil truk yang
seharusnya di sediakan
5 Informan V
Dian
Sarana dan prasarana yang
di sediakan tidak di
perhatikan dengan baik oleh
masyarakat
Dengan adanya sarana dan
prasarana yang di
sediakan oleh seharusnya
di manfaatkan dengan
baik agar tidak terjadi
banjir.
6 Informan VI
Pak Muhammad
Apabila mobil pengkut
sampah dari dulu di
sediakan oleh pemerintah
maka resiko banjir tidak
terlalu tinggi, sehingga
masyarakat membuang
sampah di sembarangan
tempat
.
Dengan adanya mobil
pengakut sampah yang di
sediakan oleh pemerintah
sekarang maka
masyarakat tidak
membuang sampah
sembarangan dan bisa
menjaga lingkungan agar
penanggulangan banjir
berkurang..
Kesimpulan : Dari hasil pernyataan diatas menyimpulkan bahwa sarana dan prasarana
yang di berikaan bisa di manfaatka sebaik-baiknya dan penanggulangan bencana
banjir bisa di lakukan bersama masyarakat.dan dengan adanya sarana dan prasarana
ini maka Kota Makassar tidak mudah tercemar lingkungan lagi walaupun masih ada
sebagian daerah yang tidak mempunyai sarana dan prasarana penanggulangan
bencana banjir.
B. Melakukan penghijauan
No Informan Jawaban Substansi
1 Informan I
Hidayat, S. Sos
Bahwa penghijauan
dilakukan di daerah
manggala dan tamalanrea
yang paling sering terjadi
banjir dengan sebanyak 25
ribu pohon yang di tanam
Jawaban tersebut
menggambarkan bahwa
pentingnya menanam
pohon sebagai bentuk
penghijauan di daerah hulu
untuk meresap titik air
di daerah manggala
sebanyak
10pohon,tamalanrea,
sebanyak 15 ribu pohon,
penghijauan ini dilakukan
dalam hal bertujuan
sebagai peresap air dari
daerah hulu ke daerah hilir
ketika terjadi hujan deras.
ketika terjadi hujan deras,
2 Informan II
Dian
Yang menyebabkan
terjadinya bencana banjir
di kecamatan manggala di
akibatkan karena terjangan
hujan deras yang
menyebabkan tanah
menjadi rubuh karena
tidak adanya pohon
sebagai peresap air
sehingga tanah tersebut
menjadi longsor dan
akhirnya air mengalir
bukan pada tempatnya
melainkan ke daerah
dataran rendah.
Maka dapat di katakan
bahwa perlunya ketegasan
dari seorang pemerintah
dan pengawasan agar
segera mengambi tindakan
tentang pemeliharaan
lingkungan dan larangan
penebangan liar yang
menyebabkan hutan
menjadi gundul. Sehingga
banyak debit air dari daerah
hulu yaang mengalir
menuju Daerah Aliran
Sungai ( DAS) yang
menimbulkan banjir.
3 Informan III
Ukky
menjaga pelestarian hutan
dengan cara reboisasi,
Dalam rangka mendukung
hal tersebut perlu dilakukan
menjaga kebersihan sungai
atau kali dengan cara
penghijauan dan
penanggulangan sampah,
menjaga kebersihan
saluran air dengan
membuat sistem drainase
yang tepat. menanggulangi
sampah dengan cara
penyediaan sarana dan
prasarana pengolahan
sampah secara tepat
upaya untuk memperkuat
instansi di masing-masing
tingkat pemerintahan dalam
lingkup kawasan, baik di
tingkat pusat , provinsi dan
Kota.
4 Informan IV
Drs. Syaharuddin
Dengan adanya
penghijauan di lakukan
maka lingkungan tidak
mudah banjir dan akan
terlihat indah ketika
banyak pepohonan yang di
tanam
Kondisi ini tidak bisa
dipisahkan dari pola
pengendalian pemanfaatan
ruang
5 Informan V
Pak muhammad
Apabila pepohonan
berkurang maka dengan
mudahnya debit air
mengalir dari daerah hulu
ke dataran rendah(hilir)
dan menyebabkan banjir.
Bahwa dengan banyaknya
pohon yang ditanam dapat
mengurangi resiko banjir
karena pohon berfungsi
meresap air yang dapat
berakibat fatal yang
mengakibatkan banjir.
6 Informan VI
Irmayanti S. Sos
Terkait dengan
pengelolaan lingkungan
Bahwa dengan adanya
pepohonan yang di tanam
dengan cara melakukan
penghijauan itu sangat
penting apalagi di
beberapa daerah yang
harus di tanami pepohonan
oleh pemerintah maka
pemerintah sudah
memperhatikan daerah –
daerah yang rawan banjir
dengan melakukan
penghijauan
Kesimpulan : Dari hasil pernyataan diatas bahwa betapa pentingnya penghijauan di lakukan
selain dengan lingkungan yang indah penghijauan dengan menanam pohon dapat mengurangi
resiko banjir. Dan mengurangi penebangan pohon supaya penghijauan yang dilakukan bisa
berfungsi untuk meresap air supaya tidak mengalir ke dataran yang rendah agar tidak terjadi
banjir.
C. Membangun kesadaran Masyarakat dalam penanggulangan banjir
No Informan Jawaban Substansi
1 Informan I
Ukky
Salah satu cara yang
dilakukan oleh
pemerintah/ instansi
yang terkait agar
masyarakat mempunyai
peran dan partisipasi
untuk ikut serta dalam
penanggulangan
bencana banjir
pemerintah Kota
Makassar membentuk
organisasi
permasyarakatan
Bahwa sebuah organisasi
masyarakat sebaiknya di
bentuk untuk mengambil
tindakan-tindakan awal
dan mengatur peran serta
masyarakat dalam
penanggulangan banjir.
2 Informan II
Irmayanti, S. Sos
Melakukan sosialisasi
kepada masyarakat
tentang bahya bencana
banjir dengan
memberikan pengarahan
dan pelatihan dalam
penanggulangan banjir,
agar masyarakat
mengerti dan paham
dalam hal tentang
bahaya bencana banjir.
Agar masyarakat
mengetahui tentang
bahaya bencana banjir
dan penting mencegah
dan menanggulangi,
dengan adanya
pengerahan dan
peringatan dini mereka
juga memahami apa
langkah-langkah yang
harus di tempuh dalam
mencegah dan
menanggulangi banjir.
3 Informan III
Drs. Syaharuddin
Masyarakat hanya
berfikir diri sendiri,
kebanyakan masyarakat
apatis ( acuh tak acuh )
terhadap lingkungan
Padahal begitu banyak
cara yang dapat di
lakukan bila memang
ada rasa kepeduliaan
dalam membangun
segalanya agar lebih
baik .dalam
menanggulangi banjir
Bahwa masyarakat bisa
memberikan inisiatif-
inisiatif dalam menjaga
lingkungan agar
lingkungan tidak
tercemar dengan sampah
dan tidak terjadi banjir.
4 Informan IV Pentingnya pemerintah Dengan memberikan
Pak Muhammad memberikan arahan
kepada masyarakat atau
kelompok masyarakat
tentang bahaya bencana
banjir agar masyarakat
paham apa yang
dilakukan dalam
melakukan tindakan
yang merusak misalnya,
penebangan hutan,
membuang sampah
bukan pada tempatnya
sehingga dapat
menyebabkan banjir.
informasi yang relavan
pada masyarakat, maka
hal ini sangat penting
bagi masyarakat dalam
merencanakan berbagai
cara untuk
pengembangan m
masyarakat dalam
menaggulangi banjir.
5 Informan V
Ibu Dian
Apabila masyarakat
membangun kesadaran
dalam lingkungan agar
tidak terjadi banjir,
maka masyarakat bisa
membuat kegiatan-
kegiatan yang
bermanfaat bersama
masyarakat
lainnya,misalnya
pendaur ulang sampah-
sampah yang di buang
disembarangan tempat.
Penting hal menekankan
bahwa kegiatan pendaur
ulang merupakan sebuah
peran yang sangat
bermanfaat bagi
masyarakat.
6 Informan VI Kebiasaan masyarakat Bahwa masyarakat perlu
Hidayat yang tidak ramah
terhadap lingkungan,
juga diperlihatkan lewat
pembangunan di dekat
tanggul sungai serta
aktivitas lain di tanggul
sungai
diberikan pengertian
terkait dampak negatif
dari sejumlah aktivitas di
kawasan aliran sungai, Ia
berharap, pemerintah
setempat juga
melakukan sejumlah
upaya pencegahan dini
terhadap potensi bencana
alam, salah satunya
bencana banjir.
Kesimpulan : Dari pernyataan di atas menyimpulkan bahwa pentingnya kerjasama
dan kesadaran masyarakat dalam lingkungan agar tidak terjadi banjir, dan tidak
membuang sampah pada tempatnya dengan kesadaran masyarakat dalam lingkungan
dan penanggulangan banjir maka lingkungan di sekitar tidak mudah terjadi banjir.
Dan masyarakat bisa mengelolah sampah dengan cara daur ulang.
