Skripsi Putri Retno

  • View
    50

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Skripsi Putri Retno

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PAGE

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANUNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS HUKUM

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP

PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVISSKRIPSIPUTRI RETNO

NIM B10007164

Program Kekhususan

Hukum Pidana

JAMBI

2013

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN

UNIVERSITAS JAMBI

FAKULTAS HUKUMPERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nomor Mahasiswa:PUTRI RETNO

Nomor Induk Mahasiswa:B 10007164

Program Kekhususan:Hukum Pidana

Judul Skripsi:Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pembinaan Narapidana Residivis

Telah disetujui oleh Pembimbing Skripsi seperti tanggal di bawah ini

Untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakulta Hukum

Universitas Jambi

Pembimbing UtamaPembimbing Pembantu

Elly Sudarti, S.H., M.H.Yulita Monita, S.H., M.H.

Nip. 19650523 199103 2 004Nip. 19740507 200604 2 001

KATA PENGANTARBismillahirrohmaanirrohim,

Alhamdulillah, Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pembinaan Narapidana Residivis. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Tiada suatu perbuatan pun yang mampu menggambarkan rasa syukur ini, kecuali dengan kalimat syukur dan sujud ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang Maha Pengasih, Penyayang dan memiliki segalanya yang ada di alam semesta.Dalam penulisan skripsi ini penulis juga banyak menerima bantuan, bimbingan, dan saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Taufik Yahya, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan surat izin penelitian.2. Ibu Pembantu Dekan I Ibu Dhils Noviandes, S.H., M.H., yang telah memberikan kemudahan dalam administrasi skripsi ini.3. Ibu Sri Rahayu, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menyetujui judul dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Yulia Monita, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah menyetujui judul dalam penulisan skripsi ini dan juga sebagai pembimbing II skripsi ini.

5. Ibu Elly Sudarti, S.H., M.H., sebagai pembimbing utama yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga selesainya skripsi ini.

6. Bapak Dimar Simarmata, S.H., M.H., sebagai Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang memberikan kemudahan dalam peminjaman buku.

7. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu memberikan ilmunya selama perkuliahan.

8. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan kemudahan dalam administrasi perkuliahan selama ini.

9. Kepada Ayahku Syamsul Bahrul (Alm.), Ibuku Yulisna, dan saudariku, kakakku dan adikku yang telah sangat banyak membantu penyelesaian pendidikanku, selalu memberikan dorongan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, akan kuingat segala jerih payah dan usahamu ayah dan ibu sampai akhir hayatku.

10. Kepada Bang Rustam, S.H., beserta istri Srinalwati yang telah memberikan dukungan moril terhadap penyelesaian skripsi ini.

11. Kepada Om Yusran Saad Bc.IP, S.H., M.H., beserta istri Sri Susilowati, S.H., yang telah memberikan dukungan moril terhadap penyelesaian skripsi ini.

12. Rekan-rekan seperjuangan Program Kekhususan Hukum Pidana telah banyak memberikan bantuan motivasi dan informasi sehingga selesainya skripsi ini.

13. Teman seangkatan 2007 khususnya kelas D, Diah K. Sari, S.H., Putri Apriani, S.H., Yeartina Sipahutar, S.H., Gandes D. Wahyuni, S.H., Rika Novitasari, Een, Melisa P., Angie Soraya, S.H., Aistya Lestari, S.H., Muti J. Nainggolan, S.H., Ayu E.D, S.H., Dwicitra K.P, S.H., yang selalu dan tidak pernah berhenti dalam hal memberi motivasi untuk penyelesaian skripsi hingga selesai.14. Seluruh Teman Posko 12 Kukerta Unja di Dusun Rantau Panjang Ma. Bungo yang memberikan inspirasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, baik moril maupun materil, bimbingan, mencari dan menyediakan bahan-bahan untuk penulis, bertukar pikiran (berdiskusi), serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Namun, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini belum sempurna dan masih terdapat kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini. Semoga semua pihak di atas diberikan umur panjang, limpahan berkah dan karunia, atas jasa-jasanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala yang berlipat ganda, Amin amin ya robbal alamin.Jambi, Maret 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

i

HALAMAN PERSETUJUAN

iiKATA PENGANTAR

iii

DAFTAR ISI

ivBAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Kerangka Konseptual

E. Landasan Teoritis

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penulisan

BAB II.TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

B. Pengertian, Fungsi, Serta Tujuan Sistem Pemasyarakatan

C. Pengertian dan Ruang Lingkup Residivis

BAB III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembinaan Narapidana Residivis Pada Saat ini

B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Residivis di Masa Yang Akan Datang

BAB IV.PENUTUPA. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKABAB IPENDAHULUANA. Latar Belakang MasalahNegara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan bukan negara atas kekuasaan (machtsstaat), dalam hal ini kedudukan hukum hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Negara kita sedang melakukan pembangunan di berbagai bidang baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun khususnya di bidang hukum. Setiap pembangunan yang dilakukan menimbulkan dampak positif dan negatif sebagai proses modernisasi, ini berarti bahwa setiap peserta pembangunan bertanggung jawab terhadap terjadinya akibat hukum tersebut. Salah satu dari dampak negatif pembangunan ini adanya penjahat kambuhan yaitu residivis. Karena dampak ekonomi yang ditimbulkan dapat mengakibatkan perbuatan melawan hukum yang kemungkinan suatu tindak kejahatan dapat terulang kembali akibat faktor ekonomi.Dalam hal ini lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas penting dalam resosialisasi dan rehabilitasi. Tidak hanya sekedar itu saja harus ada pemulihan hubungan sosial narapidana dengan masyarakat pasca menjalani pidana yaitu penerimaan kembali bekas narapidana.Tetapi dalam kenyataannya tidak semua bekas narapidana bisa diterima di dalam masyarakat. Bahkan umumnya masyarakat menolak kehadiran seorang mantan narapidana. Dengan demikian seorang narapidana akan kembail lagi berbuat kejahatan, maka inilah yang dinamakan residivis.Adapun desakan ekonomi dan kurangnya keterampilan seorang mantan narapidana akan kembali mengulangi tindak pidana kejahatan. Secara umum pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang, maka Undang-Undang itu harus diciptakan terlebih dahulu.Menurut pendapat Soerjono Soekanto terjadinya kejahatan disebabkan sebagai berikut:a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan mendapatkan materi dengan mudah.b. Tidak adanya penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada diri seseorang.

c. Keberanian mengambil resiko.

d. Kurangnya perasaan bersalah.

e. Adanya keteladanan yang kurang baik.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.Sistem peradilan pidana dapat juga digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang diterimanya.Dari sistem ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana sangat memperhatikan masalah waktu sehingga pembinaan terhadap narapidana dapat lebih efektif. Pelaksanaan pembinaan yang efektif akan menghasilkan perubahan terhadap perilaku narapidana.

Dari sistem di atas dapat dilihat berbagai upaya dilakukan dalam rangka perbaikan dan mencari sistem yang lebih manusiawi. Akan tetapi seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, tantangan untuk mencari sistem yang lebih manusiawi terkendala dengan beberapa permasalahan bukan hanya mengenai sistem pemenjaraan tetapi juga masalah manajemen penjara, sumber daya dan sumber dana yang tersedia. Beberapa masalah klasik yang menjadi catatan dari banyak penelitian biasanya meliputi tiga hal yaitu: masalah overcapacity, masalah pendanaan, masalah pembinaan. Banyak dampak yang timbul dari masalah tersebut salah satunya pada proses pembinaan yang memicu terjadinya pengulangan tindak pidana (recidive).Pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.Dalam sistem kepenjaraan, penjatuhan pidana dianggap sebagai pengenaan penderi