SKRIPSI

PENGAWASAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

(Studi Kasus: Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo,

Kabupaten Sinjai)

KIKI PARAMITA

E21113313

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2018

UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRAK

Kiki Paramita (E2111 13 313), Pengawasan Masyarakat dalam Pembangunan

Desa (Studi Kasus: Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo,

Kabupaten Sinjai, xvi + 103 Halaman + 17 Gambar + 15 Tabel + 22 Pustaka

(1986-2017) + 7 Lampiran + Dibimbing oleh Prof. Dr. M. Akmal Ibrahim, M.Si

dan Drs. H. Nurdin Nara, M.Si

Pengawasan adalah salah satu tahapan pembangunan dalam

pembangunan desa berdasarkan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan

Permendagari No. 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pengawasan yang

dilakukan masyarakat dalam pembangunan desa adalah menilai proses

penyusunan rencana pembangunan yaitu RPJMDesa dan RKP Desa, memantau

pelaksanaan pembangunan desa dan menilai hasil pelaksanaan kegiatan

pembangunan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengawasan masyarakat dalam

pembangunan desa di Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten

Sinjai. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada informan yang dianggap

dapat memberikan informasi, observasi dan dokumentasi data sekunder berupa

arsip desa terkait pembangunan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam

pengawasan pembangunan desa masih lemah baik pada tahap perencanaan,

pelaksanaan maupun evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ketidakpahaman masyarakat terhadap

sistem pembangunan dan perannya sebagai pengawas dalam berbagai

pembagunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat mementingkan

pekerjaan/urusan pribadi, pergeseran nilai gotong royong kepada hak upah, dan

komunikasi BPD kepada masyarakat yang kurang.

Kata Kunci: Pengawasan, Masyarakat, Pembangunan, Desa

UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRACK

Kiki Paramita (E21113313) Controlling of Society in Village Development

(Case Study: Lamatti Riattang Village, Bulupoddo Subdistrict, Sinjai

Regency), xvi + 103 pages + 17 image + 15 Table + 22 Image Library (1986-

2017) + 7 Appendix + Guided by Prof. Dr. M. Akmal Ibrahim, M.Si and Drs. H.

Nurdin Nara, M.Si

Controlling is one of development stage in village development based

mandate of Law number 6 on 2014 year about Village and Regulation of Secretary

of Interior number 114 on 2014 year about Village Development Guidelines. The

controlling done by society in rural development is to assess the process of

development plan arranging that is Mid Range Development Plan of Village and

Government Work Program of Village, monitoring the implementation of village

development and assessing the result of the implementation of development

programs.

The purpose of this research is to know how the controlling of society in

village development process in Lamatti Riattang Village, Bulupoddo Subdisctrict,

Sinjai Regency. The research approach used is qualitative descriptive analysis.

The collecting of data did by interviews to informants who are considered to provide

informations, observation and document of secondary data as village files about

development.

The result of this research indicated that society role in controlling village

developments is still less both in the planning, implementation and evaluation of

the result development programs. This is caused by several factor, namely

missunderstanding of society about development system and they role as

controller in varios development programs done by village government, society

concerned with the work/personal affairs, the shift of mutual cooperation value to

wage rights, and communication of Village Parliament to society is less.

Key Words: Controlling, Society, Development, Village

vi

KATA PENGANTAR

Bismillaahirahmaanirrahiim, alhamdulillaahi rabbil ‘alamin, segala puji bagi

Allah subhanahu wa Ta’ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat berupa

taufik dan hidayah kepada penulis sampai saat ini. Dan di antara nikmat-Nya

adalah diberikannya petunjuk dan kesempatan kepada penulis untuk menyusun

skripsi ini lalu menuntun dan membantu untuk menyelesaikannya di waktu yang

telah ditetapkan-Nya. Sungguh segala ketetapan-Nya adalah yang terbaik in sya

Allah. Syukran ya Rabbi.

Asshalatu was salam ‘alaa Rasulillah, shalawat dan salam juga senantisa

tercurahkan untuk baginda Rasulullah, Muhammad Shallallaahu ‘alaihi wa sallam.

Manusia yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk diikuti jalan hidup

dan agamanya, idola utama bagi para muslimin, sosok yang dirindukan berjuta

orang meski belum pernah melihatnya, beliau adalah manusia yang paling

berpengaruh pada kehidupan manusia di muka bumi hingga saat ini. Bagaimana

tidak, sosoknya yang sempurna dari segala hal, keimanannya, aqidahnya,

ibadahnya, fisiknya dan akhlaknya telah membuat jatuh cinta manusia pada

zamannya dan manusia setelahnya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita

pertemuan dengan beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Alhamdulillah, skripsi berjudul “Pengawasan Masyarakat dalam

Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo,

Kabupaten Sinjai) ini telah kami susun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk

memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Departemen Ilmu Administrasi Negara,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazaakumullahu

khairan katsiran kepada kedua orang tua penulis, Bapak Tamrin rahimahullah dan

ummifillah Fatmawati yang telah membesarkan, merawat, mendidik, mendukung

vii

dan mendoakan penulis dalam menjalani kehidupan. Bait-bait doa terindah di

setiap sujud kalian sangat berarti untuk keberhasilan ananda. Semoga Allah selalu

menempatkan kalian di tempat terbaik baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Aamiin. Dan jazakumullaahu khairan kepada kakak penulis, Ali Imran yang telah

banyak memberikan dukungan materi dan moril sampai saat ini, untuk kanda Al

Irfan yang selalu mendukung langkah dan keputusan adiknya, terima kasih atas

perhatian dan bantuan kalian berdua. Untuk kedua adik penulis, Ismail Tamrin

yang selalu setia mengantar dan menjemput ke perantauan kuliah dan Firman

Tamrin, si bungsu yang menjadi penyemangat jiwa dan harapan masa depan,

semoga Allah selalu menambah hidayah kepada kalian dan memberkahi

kehidupan kalian kapan dan dimanapun kalian berada. Semoga doa-doa terindah

dan terbaik terus mengikat hati-hati kita meski tak lagi sering bertemu. Untuk

keluarga dan kerabat lainnya tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih atas

dukungan dan bantuannya, semoga Allah memberkahi kalian semua. Aamiin.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan Jazaakumullaahu khairan

katsiran, terima kasih banyak kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina

Pulubuhu, MA, beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan

seluruh staf. Semoga Allah menolong Bapak dan Ibu dalam memimpin

kampus merah tercinta.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas

Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si, beserta para

Wakil Dekan dan staf. Semoga Allah selalu berikan taufik untuk

memimpin FISIP menjadi lebih baik.

3. Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara FISIP Unhas, Ibu Dr.

Hasniati, S.Sos, M.Si. Semoga Ibu selalu dalam penjagaan Allah Ta’ala.

viii

4. Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Unhas,

Bapak Drs. Nelman Edy, M.Si. Semoga Allah beri kesehatan untuk

bapak.

5. Dosen Penasihat Akademik penulis, Dr. Muhammad Rusdi, M.Si yang

telah menjadi dosen PA selama kurang lebih 4 tahun. Semoga Allah

selalu beri kesehatan.

6. Dosen Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Prof. Dr. M. Akmal Ibrahim,

M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Nurdin Nara, M.Si selaku

pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan pikiran,

arahan dan masukan dalam menyusun skripsi ini. Semoga Allah selalu

memberi keberkahan untuk bapak.

7. Para Tim Penguji, Bapak Prof. Dr. Baharuddin, M.Si, Ibu Dr. Hasniati,

S.Sos, M.Si, dan Ibu Dr. Gita Susanti, M.Si. terima kasih atas kritik, saran

dan masukannya untuk menyempurnakan skripsi ini.

8. Para Dosen Departemen Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Unhas

yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga selama kurang lebih

4 (empat) tahun perkuliahan kepada penulis. Semoga Bapak-Ibu

senantiasa diberi keberkahan. Aamiin.

9. Seluruh Staf dan Pegawai Departemen Ilmu Administrasi, Kak Ros,

Kak Ani, Kak Irma, Pak Lili dan Pak Andi Refi. Terima kasih atas

bantuannya kepada penulis selama kuliah.

10. Bapak Kepala Desa Lamatti Riattang, Amiruddin, MT, Sekretaris

Desa, serta Para Pegawai dan Staf Pemerintah Desa Lamatti

Riattang, Kec. Bulupoddo, Kab. Sinjai. Terima kasih banyak atas

bantuannya kepada penulis selama melakukan penelitian. Semoga Allah

memberi kemudahan dalam menjalankan tugas dan amanah.

ix

11. Keluarga Lembaga Dakwah Mahasiswa Muslim Sospol (LD MMS) FISIP

Unhas, UKM LDK MPM Unhas, FSUA, UKM Ibnu Khaldun FISIP Unhas,

Abidaat 5 dan SO13AT. Jazakunullaahu khayr kepada kanda, ukhty dan

adik-adikfillah atas bantuan, dukungan, nasihat, kritik, saran dan doa-doa

kalian. Kalian saudari terbaik dan anugerah terindah bagi penulis selama

ini. Sahabat-sahabat surgaku (in sya Allah), semoga Allah senantiasa

menambah iman dan mengistiqomahkan kita fii sabiliih. Aamiin.

12. Saudari Ukhuwah Until Jannah yang 3 orang telah lebih dulu meraih

gelar sarjananya, dan 3 orang yang masih sementara berjuang bersama.

Kalian the real saudari perantauan, teman makan minum, teman tawa,

teman sedih, dan teman dalam ketaatan. Semoga Allah beri

keistiqomahan iman bagi kita dan menjaga diri-diri kita kapan dan

dimanapun kita berada. Meski mata tak lagi saling menatap, namun doa-

doa terindah semoga masih terus melangit di antara kita. Sesuai dengan

nama kita, semoga surga menjadi tempat reunian kita kelak. Aamiin.

13. Teman-teman seangkatan penulis Record’013 Ilmu Administrasi

Negara, FISIP Unhas, kalian salah satu karunia, teman seperkuliahan,

teman seperjuangan menapaki jejak kampus dan teman seperjuangan

sarjana. Meski tak sering bersama namun mengenal kalian adalah

sebuah kesyukuran. Terima kasih atas waktu, sapaan, bantuan dan

kerjasamanya selama ini. Selamat buat yang telah menapaki kehidupan

di dunia kerja dan nikah, dan yang masih berjuang sarjana tetap

semangat. Hidup ini indah bukan karena meraih hasil, tapi karena

menikmati proses. Sukses bukan siapa yang tercepat sampai pada garis

finish, tapi yang paling banyak memberi manfaat. Barakallaahu fiikum,

semoga kelak kita reuniannya di Surga Allah Ta’ala. Aamiin.

x

14. Teman-teman SD, SMP, dan 3AP1 (Anper’One), semoga keberkahan

selalu membersamai perjalanan hidup kalian di dunia dan di akhirat.

15. Teman-teman KKN Gel. 93 Unhas, Posko Desa Gentung, Labakkang,

Pangkep, Yani, Airin, dan Devi terima kasih telah menjadi saudari

selama KKN, meski sekarang tak pernah bersua lagi namun kalian masih

kekal dalam ingatan in sya Allah. Kepada Iqlal, Akmal dan Tovan, terima

kasih atas bantuannya selama ini, maaf kalau pernah ada salah.

Barakallaahu fiikum.

16. Kanda-kanda senior, teman-teman dan adik-adik se-departemen Ilmu

Administrasi Negara, se-FISIP dan se-Unhas terima kasih atas

perkenalan, ilmu, inspirasi, bantuan dan doa dari kalian. Semoga Allah

merahmati kalian semua kapan dan dimanapun berada. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna

karena keterbatasan ilmu dan wawasan penulis. Karena itu, penulis menghargai

bila ada kritik dan saran dari pembaca. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini

dapat bermanfaat bagi para pembaca dan instansi terkait. Aamiin.

Makassar, Januari 2018

Penulis,

KIKI PARAMITA

NIM. E21113313

xi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL ………………………………………………………………….. i

ABSTRAK …………………………………………………………………………….... ii

ABSTRACK ………………………………………………………………………….... iii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ……………………………………………... iv

LEMBAR PENGESAHAN ………….……………………………………………....... v

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………….… vi

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………….... xi

DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………..... xv

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………....…. xvi

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………. 1

1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………. 1

1.2 Rumusan Masalah ………………………………………………………………... 7

1.3 Tujuan Penelitian …………………………………………………………………. 7

1.4 Manfaat Penelitian ……………………………………………………………….. 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ………………………………………………………. 9

2.1 Tinjauan Konsep ………………………………………………………………….. 9

2.1.1 Konsep Pengawasan ……………………………………………………... 9

2.1.1.1 Defenisi ……………………………………………………………. 9

2.1.1.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan …………………………….. 12

2.1.1.3 Fungsi Pengawasan …………….………………………………. 13

2.1.1.4 Teknik-teknik Pengawasan …..………………………………… 14

2.1.1.5 Jenis-jenis Pengawasan ………………………………………… 17

2.1.1.6 Hubungan Pengawasan dengan Perencanaan……………….. 18

2.1.2 Konsep Masyarakat …………………………………………….……..…. 19

xii

2.1.3 Konsep Pembangunan ………………………………………….……….. 22

2.1.4 Konsep Desa ………………………...................................................... 27

2.1.4.1 Defenisi………………………………………………………..….. 27

2.1.4.2 Unsur-unsur Desa…………………………………….…..……… 30

2.1.5 Pembangunan Desa …………………………………………..…………. 31

2.1.6 Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan Desa ……….. 38

2.2 Kerangka Konsep ……………………………………………………..…………. 39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ……………………………………………… 41

3.1 Lokasi Penelitian …………………………………………………………………. 41

3.2 Tipe Penelitian …………………………………………………………………… 41

3.3 Informan Penelitian …………………………………………………………..….. 42

3.4 Jenis dan Sumber Data …………………………………………………..……... 42

3.5 Teknik Pengumpulan Data ………………………………………….………….. 43

3.6 Analisis Data ……………………………………………………………………… 44

3.7 Defenisi Operasional…………………………………………………………….. 46

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN …………………………… 48

4.1. Legenda dan Sejarah Desa Lamatti Riattang …………………………….…. 48

4.2. Kondisi Umum Desa……………………………………………………..……… 49

4.2.1. Kondisi Geografis dan Demografis ………………………….………… 49

4.2.2. Mata Pencaharian ………………………………………..……………… 50

4.2.3. Sarana Pendidikan ………………………………………………………. 50

4.2.4. Sarana Kesehatan …………………………………………………….… 51

4.2.5. Sarana dan Prasarana Ekonomi ……………………………….………. 51

4.2.6. Lembaga Agama …………………………………………….…………… 51

4.2.7. Jumlah Penduduk ……………………………………….………….…… 51

4.2.8. Sarana Olahraga …………………………………….…………….….…. 52

4.2.9. Masalah Sosial …………………………………………………………... 52

xiii

4.3. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Lamatti Riattang …………………… 52

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ……………………………………………… 55

5.1. Pengawasan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa

Lamatti Riattang .…………………………………………..………………..…... 55

5.1.1. Pengawasan Pada Tahap Perencanaan ………………………..…….. 55

5.1.1.1. Perencanaan Pembangunan Melalui Musyawarah Dusun.... 60

5.1.1.2. Pembentukan Tim Penyusun RKP ……………………..…….. 65

5.1.1.3. Perencanaan Pembangunan Melalui Musyawarah Desa …… 68

5.1.1.4. Penyusunan Rancangan RKP …………………………..…….. 73

5.1.1.5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Desa……………………………………………... 75

5.1.1.6. Penetapan RKP Melalui Peraturan Desa ……………………. 78

5.1.1.7. Penyusunan Rancangan APBDesa dan Penetepan …….…. 78

5.1.1.8. Transparansi APBDesa …………………………………..……. 79

5.1.2. Pengawasan Pada Tahap Pelaksanaan ………………….….…….…. 84

5.1.3. Pengawasan Hasil Pelaksanaan Pembangunan ………………….…. 87

5.2. Masalah-masalah yang Dihadapi Masyarakat dalam Pengawasan

Pembangunan Desa ……………………………………………….…………… 93

5.2.1. Ketidakpahaman Masyarakat terhadap sistem Pembangunan

dan Perannya sebagai Pengawas Pelaksanaan Pembangunan

yang Dilakukan oleh Pemerintah ……………….………….…………… 94

5.2.2. Mementingkan Pekerjaan/Urusan Pribadi ………………..…………… 94

5.2.3. Pergeseran nilai Gotong Royong kepada Hak Upah …….………….. 95

5.2.4. Komunikasi BPD kepada Masyarakat yang Kurang …………………. 95

BAB VI PENUTUP …………………………………………………………………… 97

6.1. Kesimpulan ………………………………………………………………………. 97

6.1.1. Pengawasan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa

xiv

Lamatti Riattang …………………………………………………….…… 97

6.1.1.1. Pengawasan Pada Tahap Perencanaan ……………...….… 97

6.1.1.2. Pengawasan Pada Tahap Pelaksanaan ………………....... 98

6.1.1.3. Pengawasan Hasil Pelaksanaan Pembangunan ...……….. 98

6.1.2. Masalah-masalah yang Dihadapi Masyarakat dalam Pengawasan

Desa ……………………………………………………………..….……. 99

6.2. Saran …………………………………………………………………………….. 99

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………. 102

xv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Perencanaan Pembangunan Desa ………………………………….... 33

Gambar 2. Penyusunan RPJM Desa (Pasal 6-Pasal 28) ……………………..…. 34

Gambar 3. Penyusunan RKP Desa (Pasal 29-Pasal 51) ……………………..…. 34

Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa …………………….….. 35

Gambar 5. Tahapan Persiapan Pelaksanaan Pembangunan

(Pasal 55-Pasal 69) ………………………………………………….…... 35

Gambar 6. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (Pasal 70-83) ……………………... 36

Gambar 7. Kerangka Konsep …………………………………………………….…. 40

Gambar 8. SOTK Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo ………….…... 53

Gambar 9. Alur Penyusunan RKP (Permendagri Nomor 144 Tahun 2014) ….... 56

Gambar 10. Alur Penyusunan RKP Desa Lamatti Riattang …………………..…. 56

Gambar 11. Susunan Tim Penyusun RKP Desa Lamatti Riattang Tahun

Anggaran 2016 dan 2017 ……………………………………….…… 67

Gambar 12. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan

Desa Lamatti Riattang Tahun Anggaran 2016 dan 2017 ………… 72

Gambar 13. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa 2016 ……….…. 74

Gambar 14. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa 2017 ….………. 74

Gambar 15. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ……. 77

Gambar 16. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ……. 77

Gambar 17. Transparansi APBDesa 2017 ………………………………….…….. 80

xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Lamatti

Riattang ……………………………………………………………….....….. 54

Tabel 2. Struktur Badan Permusyawaratan Desa Lamatti Riattang ……………. 54

Tabel 3. Daftar Kehadiran Musyawarah Dusun ……………………………………. 61

Tabel 4. Daftar Usulan-usulan pembangunan dari Musyawarah Dusun ..……… 63

Tabel 5. Daftar Kehadiran Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan

Desa Lamatti Riattang ………………………………..…………………… 70

Tabel 6. Daftar Kehadiran Musrenbang Desa Lamatti Riattang ………….…….. 75

Tabel 7. Daftar Pembangunan Desa Lamatti Riattang Tahun 2016 ……………. 82

Tabel 8. Daftar Pembangunan Desa Lamatti Riattang Tahun 2017 ………….… 83

Tabel 9. Realisasi Pendapatan Desa Lamatti Riattang Tahun 2016 .…………… 89

Tabel 10. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Alokasi dana Desa

(ADD) Tahun 2016 …………………………………………………………. 90

Tabel 11. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Alokasi ABPN

(Bantuan Dana Desa) Tahun 2016 ………………………………………. 90

Tabel 12. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran PAD (Pendapatan

Asli Desa) tahun 2016 ……………………………………………………… 91

Tabel 13. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Bagi Hasil Pajak

Tahun 2016 …………………………………………………………………. 91

Tabel 14. Realisasi Anggaran Pembangunan Fisik Tahun 2017 ……….….…… 92

Table 15. Laporan Realisasi Pembangunan Desa Lamatti Riattang

Tahun 2017 ……………………………..………………………..………… 93

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sejak kemerdekaannya telah menerapkan berbagai kebijakan

pembangunan demi kemajuan bangsa. Paradigma pembangunan juga bergeser

dari sistem pemerintahan sentralistik pada Orde Lama dan Orde Baru ke sistem

desentralistik sejak zaman reformasi pada tahun 1998. Adanya perubahan

paradigma ini tentu dimaksudkan untuk mencapai kemajuan pembangunan yang

lebih cepat dan merata di setiap wilayah nusantara. Bahkan telah diyakini bersama

bahwa pembangunan merupakan suatu hal yang mutlak bagi sebuah negara yang

ingin maju. Karena itu, inti dari tugas dan fungsi sebuah negara adalah melakukan

pembangunan.

Secara umum, pembangunan adalah suatu usaha untuk mencapai keadaan

yang lebih baik sehingga pembangunan selalu membawa makna perubahan dan

pertumbuhan sebagaimana yang dikemukakan oleh Afiffudin (2010). Perubahan

dan pertumbuhan yang semakin baik diharapkan dapat terjadi pada segala aspek

kehidupan maupun wilayah.

Karena itu, pembangunan meliputi segala sisi kehidupan manusia baik fisik

maupun nonfisik. Pembangunan bukan hanya meliputi perbaikan infrastrukur

tetapi yang paling penting adalah pembangunan masyarakat yang adil, makmur

dan sejahtera sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-undang

Dasar 1945.

Dari segi cakupan wilayah, pembangunan terdiri dari pembangunan nasional

dan daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan

nasional dan tidak dapat dipisahkan. Pembangunan daerah sendiri terdiri dari

2

pembangunan kota dan desa. Kegiatan pembangunan sudah harus merata dari

kota ke desa. Sebagaimana diketahui bahwa selama ini pembangunan lebih

cenderung berpusat pada kota, dan terjadi kesenjangan yang sangat besar antara

pembangunan di kota dan di desa.

Karena itu, salah satu fokus dari visi misi pembangunan Presiden RI saat ini,

Bapak Joko Widodo yang di proklamirkan sebagai nawacita atau 9 harapan (cita-

cita) adalah membangun Indonesia dari pinggir yang meliputi 3T (Tertinggal,

Terbelakang, dan Terpinggir). Karena itu pulalah beliau membentuk satu

kementerian khusus bernama Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan

Transmigrasi (PDTT).

Adapun yang dimaksud dengan Desa sesuai yang termaktub dalam

Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 Poin 1 adalah “desa dan desa

adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.”

Jumlah pemerintahan desa yang ada di Indonesia cukup besar dan

cenderung meningkat tiap tahunnya karena terjadi pemekaran. Berdasarkan data

BPS tahun 2014 jumlah desa dan kelurahan sebanyak 82.190. Adapun jumlah

sebaran penduduk Indonesia, sampai dengan awal tahun 2015, tercatat sebanyak

45% (112,5 juta jiwa) dari total jumlah penduduk Indonesia tinggal di desa namun

sebenarnya sebagian penduduk yang menempati wilayah kota juga berasal dari

desa.

3

Fakta tersebut menunjukkan bahwa desa merupakan asset yang sangat

penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Jumlah penduduk desa yang

hampir mencapai setengah dari penduduk Indonesa sangat berpengaruh pada

kehidupan bangsa. Masyarakat desa adalah modal yang besar untuk menciptakan

negara yang maju, makmur dan sejahtera. Dengan demikian pembangunan desa

sangat penting adanya.

Menurut Adisasmita (2006) pembangunan pedesaan merupakan usaha

peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara

keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan

kemampuan pedesaan. Pembangunan pedesaan ini mengacu pada tujuan

pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju,

sejahtera dan berkeadilan.

Untuk mendukung upaya pembangunan desa, pemerintah telah

menerbitkan Undang-undang Nomor 6 pada tahun 2014 tentang Desa untuk

melindungi dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan desa. Sebelum adanya

Undang-undang Desa negara juga telah menerbitkan Undang-undang Otonomi

Daerah tentang Pemerintahan Daerah yang terbit pertama kali dengan nomor 22

pada tahun 1999 dan ini menandai peralihan sistem pemerintahan dari sentralistik

ke desentralistik. Undang-undang ini telah diperbaharui sebanyak dua kali dan

terakhir pada tahun 2014. Dengan adanya aturan ini maka daerah memiliki hak

untuk membangun daerah masing-masing sesuai dengan potensi yang dimiliki,

termasuk diberikannya wewenang bagi Pemerintah Desa untuk membangun

desanya.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang kemudian disebut

sebagai Undang-undang Desa, hal yang berkaitan dengan Pembangunan Desa

dibahas khusus dalam Bab VI. Pembangunan desa terdiri atas tahapan

4

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Proses pembangunan ini

seyogyanya selalu mengedepankan kebersamaan dan partisipatif masyarakat.

Salah satu peran penting masyarakat dalam pembangunan desa adalah

pengawasan. Masyarakat berhak dan wajib memantau proses pembangunan

mulai dari proses perencanaan pembangunan hingga evaluasi hasil

pelaksanannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82 ayat 1 sampai ayat 5

Undang-Undang Desa.

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa masyarakat desa berhak

mendapatkan informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan desa,

kemudian berhak memantau pelaksanaan pembangunan dan melaporkan hasil

pemantauan serta keluhan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan

Desa.

Pemerintah Desa juga wajib menginformasikan perencanaan dan

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa, Rencana Kerja

Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada

masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya

dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Dan dalam hal ini

Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi

laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Fenomena yang banyak terjadi di desa adalah masyarakat tidak

menjalankan fungsi pengawasan dalam pembangunan. Sehingga sering ditemui

perencanaan pembangunan tidak sesuai dengan pelaksanaan. Dan usulan-usulan

pembangunan oleh masyarakat sering tidak menjadi prioritas.

Di desa Lamatti Riattang musyawarah perencanaan pembangunan atau

Musrenbang masih sedikit dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, namun sebagian

5

besar yang hadir adalah dari perangkat-perangkat desa dan hanya sebagian kecil

dari tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga informasi rencana pembangunan tidak

diketahui secara umum oleh masyarakat. Dan proses pengambilan kebijakan

pembangunan hanya diketahui oleh sebagian kecil masyarakat. Ini dikarenakan

tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pembangunan memang masih kurang.

Sebatas bahwa pembangunan adalah tugas pemerintah dan masyarakat secara

umum belum memahami hak dan kewajibannya untuk mengawasi proses

pembangunan di desa. Selain itu, masih kurangnya upaya desa untuk

pemberdayaan masyarakat, termasuk dalam bidang pengawasan.

Meskipun begitu desa Lamatti Riattang termasuk desa dengan kuantitas

pembangunan di atas rata-rata. Pembangunan terus meningkat dalam bidang fisik.

Ada banyak kemajuan pembangunan yang telah terealisasi yaitu pembangunan

Kantor Gabungan Desa dan BPD, BumDes, taman, pembuatan irigasi dan

penampungan air, perpipaan air bersih, pembangunan jalan, sarana pendidikan

meningkat, akses kesehatan semakin baik, dan pemberdayaan masyarakat

melalui kelompok-kelompok tani sudah ada.

Desa Lamatti Riattang cukup mampu untuk melakukan berbagai

kegiatan/program pembangunan dengan dukungan dana yang cukup besar.

Sekitar 1,7 M total dana yang menjadi jatah Desa Lamatti Riattang setiap tahun

dan terus meningkat. Dana ini merupakan akumulasi dari Bantuan Dana Desa oleh

Kemendes, Dana Desa dari APBD Kabupaten, PAD dan PBH.

Banyaknya alokasi dana pembangunan dan kebutuhan pembangunan yang

terus meningkat mesti diiringi dengan pengawasan oleh masyarakat. Pelaksanaan

program pembangunan harus sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan

masyarakat. Pemerintah harus memberikan informasi terbuka kepada masyarakat

terkait informasi perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya serta

6

memberikan akses kepada masyarakat untuk memantau pembangunan secara

langsung untuk menghindarkan pelaksana dan pengambil kebijakan

pembangunan dari penyimpangan-penyimpangan.

Namun, kecenderungan yang terjadi bahwa sebagian besar masyarakat

Desa Lamatti Riattang tidak terlalu peduli dengan pelaksanaan pembangunan

yang berlangsung sehingga pembangunan tidak diawasi sebagaimana mestinya.

Pelaksanaan pembangunan dipahami sebagai wewenang pemerintah dan pihak

ketiga yang ditunjuk sebagai pelaksana, sedangkan masyarakat umum hanya

sebatas memberikan usulan-usulan pembangunan yang disampaikan oleh

lembaga-lembaga perwakilan (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau tokoh-tokoh

masyarakat. Dalam hal ini masyarakat yang berpartisipasi masih kurang karena

ketidakpahaman mereka terkait pembangunan dan upaya pemberdayaan yang

minim.

Jika melihat realita, maka ini tidak sesuai dengan amanat Undang-undang

Desa yang menghendaki proses pembangunan desa melibatkan peran aktif

masyarakat dalam pengawasan. Mulai dari pengawasan proses penyusunan

rencana pembangunan maupun pemantauan langsung pelaksanaan

pembangunan. Selain itu desa harus melakukan musyawarah desa paling minimal

satu kali/tahun untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja pemerintah desa

selama setahun dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

menanggapi. Sehingga upaya pembangunan bisa berjalan dengan baik dan tidak

terjadi penyimpangan-penyimpangan dan kekurangan yang bisa menghambat

kemajuan pembangunan desa.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Pengawasan Masyarakat dalam

Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Lamatti Riattang, Kecamatan

Bulupoddo, Kabupaten Sinjai).”

7

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan

yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengawasan masyarakat dalam pembangunan desa di Desa

Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai?

2. Apa saja masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dalam proses

pengawasan pembangunan desa di Desa Lamatti Riattang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan penulis teliti seperti yang telah

diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaiamana pengawasan masyarakat dalam

pembangunan desa di Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo,

Kabupaten Sinjai.

2. Untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang dihadapi

masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan desa di Desa

Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Pribadi

Menambah khasanah pengetahuan dan pengamalan pribadi penulis

dalam hal menulis dan meneliti, termasuk menerapkan ilmu yang telah

didapatkan selama perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan infromasi dan masukan

(input) bagi Pemerintah Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo

Kabupaten Sinjai dan pihak lain yang relevan dalam usaha

8

memberdayakan masyarakat untuk memantau dan mengawasi proses

pembangunan mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil

pelaksanaannya. Dengan demikian, desa akan lebih cepat berkembang

baik dari aspek infrastruktur maupun SDM-nya.

3. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu

Administrasi Negara yang berkaitan dengan pengawasan masyarakat

dalam pembangunan. Selain itu menambah bahan referensi dan

komparatif bagi penelitian ilmiah selanjutnya dalam bidang yang sama.

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Konsep

2.1.1 Konsep Pengawasan

2.1.1.1 Defenisi

Secara sederhana pengawasan merupakan tindakan prefentif untuk

mencegah timbulnya kesalahan dari suatu standarisasi yang telah ditetapkan

(Tenrigau, dkk, 2010).

Lebih lengkapnya Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa pengawasan

adalah “proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk

menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan

rencana yang telah ditentukan sebelumnya.” Dari defenisi ini jelas terlihat bahwa

terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Tanpa

rencana, pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman

untuk melakukan pengawasan itu. Sebaliknya rencana tanpa pengawasan akan

berarti kemungkinan timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan/atau

penyelewengan-penyelewengan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya

(Siagian, 2011).

Adapun Victor M. Situmorang (dalam Makmur, 2011) mengemukakan bahwa

pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui

sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan

sasaran yang hendak dicapai.

T. Hani Handoko (dalam Fahmi, 2012) juga mengemukakan bahwa

pengawasan dapat didefenisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-

tujuan organisasi dan manajemen tercapai.

10

Sedangkan Hadibroto (dalam Fahmi, 2012) menyebut pengawasan adalah

kegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar

organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat

memenuhi tujuannnya yang telah ditetapkan.

Brantas (dalam Fahmi, 2012) juga memberi pendapatnya bahwa

pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna

penyempurnaan lebih lanjut.

Semua defenisi yang dikemukakan di atas memberikan makna yang sama

bahwa pengawasan dibutuhkan untuk memantau penjalanan organisasi/kegiatan

dalam pencapaian tujuannya agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan

sehingga kesalahan-kesalahan atau penyimpangan dapat diminimalisir dan

diperbaiki jika ada.

Adapun Tenrigau, dkk (2010) menguraikan tentang pengawasan dari

beberapa pendapat ahli sebagai berikut.

a. Pengawasan yang menekankan pada standar, di antaranya:

- Menurut Mockler dalam Stoner, freeman, dan Gilbert mengemukakan

bahwa fungsi pengawasan sebagai a systematic effort to set performance

standars with planning objectives, to design information feedback

sistems, to compare actual performance with these predetermined

standars, to determine whether there are any deviations and to measure

their significance, and to take any action required to assure that all

corporate resources are being used in the most effective an deficient way

possible in achieving corporate objectives.

(Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam

menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan,

mendesain sistem infomasi balik, membandingkan antara kinerja yang

11

dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan

apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap

penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk

memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan

secara efektif dalam pencapaian tujuan perusahaan).

- Menurut Robert J. Mockler bahwa pengawasan manajemen adalah suatu

usaha sistemantik untuk menetapakan standar pelaksanaan dengan

tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik,

membandingkan kegiatan yang nyata dengan standar yang telah

ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-

penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk

menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan

cara efektif dan efsisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

b. Pengawasan yang menekankan pada perencanaan, pengukuran dan

evaluasi, di antaranya:

- Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert bahwa controlling is the process of

ensuring that actual activities conform the planned activities.

(Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas

yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan).

- Menurut Schermerhorn bahwa Controlling is the process of measuring

performance and taking action to ensure desire result.

(Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang

diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut).

- Menurut Newman bahwa control is assurance that the performance

conform to plan.

12

(Pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan

sesuai dengan rencana).

c. Pengawasan yang menekankan pada pengendalian, tindakan korektif dan

pencegahan, di antaranya:

- George R. Terry mengemukakan bahwa control is determine what is

accomplished, evaluated it, and apply corrective measures, if needed to

insure result in keeping with the plan.

(Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai,

mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan

korektif bila diperlukan, untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan

rencana).

- Menurut Henry Fayol bahwa pengawasan terdiri dengan maksud untuk

memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.

Jika melihat beberapa defenisi di atas dapat diberikan suatu batasan bahwa

pengawasan merupakan pelaksanaan standar kinerja untuk mengevaluasi,

menilai, dan mengoreksi suatu tindakan sesuai dengan apa yang telah

direncanakan dan mencegah terulangnya kembali guna mencapai tujuan tertentu

(Tenrigau, dkk, 2010).

2.1.1.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan

Mengenai maksud dan tujuan pengawasan oleh Sukarna (2011) ialah

sebagai berikut.

a. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.

b. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan

mengusahakan pencegahan agar supaya tidak terulang kembali

kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan yang baru.

13

c. Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan

dalam planning terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang

telah ditentukan.

d. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya sesuai dengan program

(fase/tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning

atau tidak.

e. Untuk mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah

ditetapkan dalam rencana (standar). Dan sebagai tambahan.

f. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur

dan kebijaksanaan yang telah direncanakan.

2.1.1.3 Fungsi Pengawasan

Tenrigau, dkk (2010) menguraikan fungsi pokok dalam pengawasan seperti

berikut:

a. Mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan-kesalahan. Artinya

bahwa pengawasan yang baik adalah suatu pengawasan yang dapat

mencegah kemungkinan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan,

kesalahan ataupun penyelewengan.

b. Untuk memperbaiki berbagai penyimpangan atau kesalahan yang

terjadi. Artinya bahwa dengan adanya pengawasan haruslah dapat

diusahakan cara-cara tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau

kesalahan yang terjadi, agar tidak berlarut-larut yang dapat

mengakibatkan kerugian organisasi/perusahaan.

c. Untuk mendinamisir organisasi/perusahaan serta segenap kegiatan

manajemen lainnya, yakni dengan adanya pengawasan diharapkan

sedini mungkin dapat dicegah terjadinya penyimpangan sehingga setiap

bagian yang ada dalam organsisasi/perusahaan selalu dalam keadaan

14

yang siap dan selalu berusaha jangan sampai terjadi kesalahan pada

bagiannya atau dengan kata lain bahwa setiap bagian yang ada selalu

dalam kondisi dinamis namun juga terarah dengan sistem manajemen

yang mantap pula, sehingga tujuan organisasi/perusahaan dapat

tercapai pula.

2.1.1.4 Teknik-teknik Pengawasan

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan dengan menggunakan

dua macam teknik (Siagian, 2011), yaitu:

a. Pengawasan langsung (direct control)

Yang dimaksud dengan pengawasan langsung ialah apabila pimpinan

organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang

dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat

berbentuk:

1) Inspeksi langsung,

2) On-the-spot observation, dan

3) On-the-spot report.

Pengawasan langsung ini tidak selalu bisa dilakukan oleh pimpinan ataupun

masyarakat, karena itu sering pula pengawasan tidak langsung harus

dilakukan.

b. Pengawasan tidak langsung (indirect control).

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari

jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh

para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk:

1) Tertulis, dan

2) Lisan.

15

Kelemahan dari pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para

bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan

lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-

hal yang diduganya akan menyenangkan pimpinan.

Adapun Makmur (2011) menguraikan teknik-teknik pengawasan sebagai

berikut:

a. Teknik pemantauan dalam pengawasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa

salah satu teknik melakukan pengawasan baik kepada para oknum yang

melaksanakan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat

dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu pemantauan baik

dilakukan secara langsung (direct) maupun dilakukan secara tidak langsung

(indirect).

b. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan. Semuanya telah memaklumi bahwa

tidak ada pengawasan tanpa melakukan suatu pemeriksaan karena dengan

melalui pemeriksaan dapat menentukan suatu tindakan dalam melaksanakan

suatu kegiatan berjalan dengan baik atau mengalami hambatan dalam

pelaksanaannya maupun dapat memberikan hasil yang maksimal atau gagal

dalam menciptakan hasil yang diharapkan, teknik pemeriksaan dalam

pengawasan harus dapat memberikan suatu informasi atau keterangan yang

jelas dengan mengandung kebenaran.

c. Teknik penilaian dalam pengawasan. Bagaimana menentukan bahwa setiap

pelaksanaan suatu pengawasan apakah itu dilakukan berdasarkan dengan

kebenaran ataukah dilaksanakan dengan penyimpangan atau dengan kata

lain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam kelembagaan.

Teknik penilaian sebagai bagian dari pada pengawasan terhadap

pelaksanaan sesuatu kegiatan tentunya harus dilakukan secara tepat, adil,

dan jujur dengan jiwa utamanya adalah kebenaran, karena penilaian yang

16

salah sangat berakibat negatif baik unsur pelaksanaan kegiatan, maupun

sebagai oknum pengawas dan yang paling terpenting adalah kelembagaaan

atau organisasi yang bersangkutan baik di bidang pemerintahan atau publik

maupun di bidang swasta atau privat karena penilaian ini dapat saja dilakukan

secara obyektif, maupun secara subyektif yang relatif menentukan adalah

ketepatan teknik yang digunakan.

d. Teknik wawancara dalam pengawasan. Salah satu teknik pelaksanaan

pengawasan adalah melalui wawancara baik yang terlibat langsung

pelaksanaan suatu kegiatan maupun orang-orang yang mengetahui tentang

obyek sesuatu pengawasan itu dilakukan, tujuan wawancara dalam

pengawasan berbeda dengan wawancara yang dilakukan terhadap kegiatan

lainnya.

e. Teknik pengamatan dalam pengawasan. Salah satu teknik pengawasan

lainnya adalah dengan melalui pengamatan yang harus dilakukan secermat

mungkin sehingga apa yang diamati, tujuan pengamatan dalam pengawasan

untuk membuktikan antara informasi atau data yang diperoleh dengan

keadaan yang sesungguhnya baik yang berkaitan dengan jasa dari hasil

kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terikat dalam sebuah

kelembagaan.

f. Teknik perhitungan dalam pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan

kita harus berhadapan dengan berbagai data dan fakta baik yang berupa

angka-angka maupun berupa penjelasan yang harus membutuhkan

kemampuan untuk melakukan suatu perhitungan baik perhitungan secara

kuantitatif, maupun dilakukan secara kualitatif dalam rangka menentukan

ketepatan dari hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga teknis atau

dengan kata lain orang-orang yang diberikan kepercayaan melaksanakan

sesuatu kegiatan kelembagaan.

17

g. Teknik analisis dalam pengawasan. Setiap data dan informasi yang diterima

dari kegiatan pengawasan harus dilakukan analisis untuk menentukan

kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan unit kerja teknis sehingga dapat

memberikan suatu kepastian terhadap kebenaran atau kekeliruan dalam

melaksanakan sesuatu jenis pekerjaan dalam kelembagaan yang

bersangkutan, itulah sebabnya manfaat suatu kegiatan analisis dalam

pengawasan, karena kita telah maklumi bahwa pengawasan memerlukan

suatu keahlian khusus di mana seorang pengawas senantiasa berhadapan

dengan kerumitan-kerumitan tertentu.

h. Teknik pelaporan dalam pengawasan. Sebagaimana kita ketahui bahwa

setiap pelaksanaan kegiatan dalam berbagai kelembagaan selalu

memberikan laporan pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diberikannya

kepada pejabat yang memberikan kewenangan tersebut, laporan ini

sebenarnya merupakan salah satu obyek pelaksanaan pengawasan.

2.1.1.5 Jenis-jenis Pengawasan

Menurut Tenrigau, dkk (2010), pengawasan dalam kegiatannya dapat dibagi

dalam beberapa kategori, yaitu:

a. Pengawasan internal (internal control) ialah pengendalian yang dilakukan

seseorang atasan terhadap bawahannya. Cakupan dari pengendalian intern

ini meliputi hal-hal yang cukup luas baik pelaksanaan tugas, prosedur, sistem,

hasil, kehadiran, dan lain-lain.

b. Audit control adalah pengendalian atau penilaian atas masalah-masalah yang

berkaitan dengan pembukuan perusahaan. Jadi pengendalian atas masalah

khusus yaitu tentang kebenaran pembukuan suatu perusahaan.

c. Pengawasan ekstern (external control)

18

Pengawasan eksternal adalah pengendalian yang dilakukan pihak luar.

Pengendalian eksternal dapat dilakukan secara formal atau informal.

d. Formal control, dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang dan dapat

dilakukan secara intern, maupun ekstern. Misalnya Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) terhadap sistem lembaga negara mengenai milik

pemerintah. Perseroan Terbatas dilakukan oleh Komisaris.

e. Informal control, dilakukan oleh masyarakat/konsumen baik langsung maupun

tidak langsung, misalnya melalui surat kabar, majalah dan lain-lain.

2.1.1.6 Hubungan Pengawasan dengan Perencanaan

Mengenai hubungan pengawasan dengan perencanaan, Herbert G. Hicks

mengemukakan bahwa planning isi clearly a prerequisite for effective controlling.

It is utterly fools to think that controlling could be accomplished without planning,

without planning there is no predetermined understanding of desired performance

(Tenrigau, dkk, 2010).

Gambaran yang lebih jelas tentang hubungan pengawasan dan

perencanaan adalah sebagai berikut (Tenrigau, dkk, 2010).

a. Perencanaan adalah proses formal dari pembuatan keputusan tentang tujuan,

strategi, taktik, dan alokasi sumber, sedangkan kontrol adalah mengukur,

yaitu membantu memastikan bahwa prilaku dan hasil adalah konsisten

dengan rencana, tujuan, dan standar-standar.

b. Perencanaan menentukan perilaku yang diinginkan dan hasil, sementara

kontrol membantu memelihara atau mengarahkan perilaku dan hasil aktual.

c. Manajer dan tim tidak dapat secara efektif merencanakan tanpa informasi

yang akurat dan sesuai waktu, sementara proses kontrol adalah berarti

melalui mana mereka banyak memperloleh informasi yang esensial.

19

d. Manajer dan tim tidak dapat efektif mengontrol rencana tanpa rencana untuk

mengindikasikan tujuan untuk dijalankan melalui proses kontrol. Jadi

perencanaan dan kontrol melengkapi dan mendukung satu sama lainnya.

2.1.2 Konsep Masyarakat

Dalam bahasa Inggris masyarakat disebut society, asal katanya socius yang

berarti kawan. Adapaun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu syirk,

artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk-bentuk aturan

hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan

oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan

(Sulaeman, M Munandar, 1992).

Masyarakat menurut Krech, Crutchfield, dan Ballachery (1975) dalam buku

Ilmu Sosial dan Budaya yang ditulis oleh Elly M. Setiadi dkk (2011) adalah:

“A society is that it is an organized collectivity of interacting people whose activities become centered around a set of common goals, and who tend to share common benefits, attitudes, and modes of action.”

Unsur masyarakat berdasarkan defenisi di atas adalah:

a. Kolektivitas interaksi manusia yang terorganisasi

b. Kegiatannya terarah pada sejumlah tujuan yang sama

c. Memiliki kecenderungan untuk memiliki keyakinan, sikap dan bentuk

tindakan yang sama.

Jadi, konsep masyarakat menurut Krech dkk ini lebih dicirikan oleh interaksi,

kegiatan, tujuan, keyakinan, dan tindakan sejumlah manusia yang sedikit banyak

memiliki kecenderungan sama. Dalam masyarakat tersebut terdapat ikatan-ikatan

berupa tujuan, keyakinan, tindakan terungkap pada interaksi manusianya. Dalam

hal ini, interaksi dan tindakan itu tentu saja, interaksi serta tindakan sosial (Elly M.

Setiadi, 2011).

20

Selanjutnya, Fairchild, et al (1980) dalam Elly M. Setiadi juga memberikan

batasan terhadap masyarakat yaitu:

“Society is a group human beings cooperating in the pursuit of several of their major interest, in variably including self maintenance and self-perpetuation. The concept of society includes continuity, complex associational relationships, and a composition including representatives of fundamental human types, specifically men, women, and children.”

Unsur masyarakat menurut defenisi tersebut adalah:

a. Kelompok manusia.

b. Adanya keterpaduan atau kesatuan diri berlandaskan kepentingan

utama.

c. Adanya pertahanan dan kekekalan diri.

d. Adanya kesinambungan.

e. Adanya hubungan yang pelik di antara anggotanya (Elly M. Setiadi,

2011).

Sedangkan menurut Horton dan Hunt (1982) seperti yang dikutip oleh Elly

M. Setiadi (2011) adalah: “A society is a relatively independents, self-perpetuating

human group who occupy territory, share a culture, and have most of their

associations within this group.”

Unsur masyarakat menurut konsep Horton dan Hunt di atas adalah:

a. Kelompok manusia.

b. Sedikit banyak memiliki kebebasan dan bersifat kekal.

c. Menempati suatu kawasan.

d. Memiliki kebudayaan.

e. Memiliki hubungan dalam kelompok yang bersangkutan.

Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, sehimpun orang yang hidup

bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang tertentu.

(WJS. Poerwodarminto dalam Hartomo, 1993).

21

Linton (dalam Hartomo, 1993)seorang ahli antropologi mengemukakan

bahwa:

“masyarakat adalah setiap kelompok manusia, yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat megorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.“

M.J Heskovits menulis bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang

diorganisasikan yang mengikuti satu cara hidup tertentu (dalam Hartomo, 1993).

Sedangkan J.L Gilin J.P. Gillin (dalam Hartomo, 1993) mengemukakan

bahwa masyarakat itu adalah kelompok manusia yang terbesar mempunyai

kebiasaan, tradisi, sikap dan perkataan yang sama. Masyarakat itu meliputi

pengelompokan-pengelompokan yang kecil.

S.R Steinmetz sendiri memberikan batasan tentang masyarakat sebagai

kelompok manusia yang terbesar yang meliputi pengelompokan-pengelompokan

manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur (dalam

Hartomo, 1993).

Dan lebih terperinci Mac Iver (dalam Hartomo, 1993) mengatakan bahwa:

“masyarakat adalah suatu sistem daripada kerja dan prosedur, daripada otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain, sistem dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Sistem yang kompleks yang selalu berubah atau jaringan-jarigan dari relasi sosial itulah yang dinamakan masyarakat.”

Dalam arti luas (Hartomo, 1993) yang dimaksud masyarakat ialah

keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dengan tidak dibatasi

oleh lingkungan, bangsa dan lain-lain.

Adapun adalam arti sempit masyarakat adalah sekelompok manusia yang

dibatasi oleh aspek-aspek tertentu umpamanya; territorial, bangsa, golongan dan

sebagainya (Hartomo, 1993).

Hartomo (1993) menyimpulkan bahwa masyarakat adalah kelompok

manusia yang telah lama bertempat tinggal di suatu daerah yang tertentu dan

22

mempunyai aturan (undang-undang) yang mengatur tata hidup mereka untuk

menuju kepada tujuan yang sama.

Karena itu, unsur-unsur masyarakat (Hartomo, 1993) adalah:

a. Harus ada kelompok (pengumpulan) manusia, dan harus banyak

jumlahnya.

b. Telah berjalan dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam

daerah tertentu.

c. Adanya aturan (undang-undang) yang mengatur mereka bersama,

untuk maju kepada cita-cita yang sama.

2.1.3 Konsep Pembangunan

Hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara

menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk bisa membangun lebih

baik, masyakarat harus berpendidikan dan bermoral lebih baik. Untuk melakukan

pembangunan yang lebih efektif masyarakat perlu mempelajari sejarah bangsa-

bangsa (Afiffuddin, 2010).

Sedangkan Elly M. Setiadi (2013) mengemukakan bahwa makna

pembangunan adalah:

“seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial dan kebudayaaan sesuai dengan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan peradaban kehidupan sosial dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah ditetapkan.”

Afiffuddin (2010) yang mengemukakan bahwa istilah “pembangunan” harus

dipahami dalam konteks yang luas. Alasan untuk mengatakan demikian karena

terdapat kesepakatan yang mengatakan bahwa pembangunan harus mencakup

segala sisi kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara yang bersangkutan,

meskipun dengan skala prioritas yang berbeda dari suatu negara dengan negara

yang lain.

23

Dalam konteks yang luas tersebut, pembangunan mempunyai beberapa

pengertian, yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda-beda pula

(Afiffuddin, 2010), yaitu:

a. Pembangunan adalah perubahan.

Perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan

bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Kondisi yang lebih baik

itu harus dilihat dalam cakupan keseluruhan segi kehidupan bermasyarakat

dan bernegara, oleh karenanya tidak hanya baik dalam arti peningkatan taraf

hidup, akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan yang lainnya. Karena

dapat dipastikan bahwa satu segi kehidupan bertalian erat dengan segi-segi

kehidupan yang lainnya. Manusia bukan hanya makhluk ekonomi, akan

tetapi juga makhluk sosial dan makhluk politik.

b. Pembangunan adalah pertumbuhan.

Yang dimaksud pertumbuhan ialah kemampuan suatu negara untuk terus

berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Cakupannya

pun adalah seluruh segi kehidupan. Sebagai wujud implementasinya, tidak

ada satu pun segi kehidupan yang luput dari usaha pembangunan.

c. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan.

Keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta

pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi

dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. Berarti bahwa baik secara

konseptual maupun secara operasional, tujuan dan berbagai kegiatan

dengan sengaja ditentukan dalam seluruh potensi serta kekuatan nasional.

Satu kondisi ideal – yang merupakan salah satu sasaran pembangunan -

ialah apabila kesadaran itu terdapat dalam diri seluruh warga masyarakat

pada semua lapisan dalam tingkatan dan tidak terbatas hanya pada

kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

24

d. Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun secara rapi.

Perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi, apa pun

tujuannya, apa pun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi

bersangkutan besar atau kecil. Negara merupakan organisasi, sehingga

dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan para pemimpinnya mau tidak

mau pasti terlibat dalam kegiatan-kegiatan perencanaan.

e. Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan negara atau bangsa.

Pada umumnya, komponen-komponen dari cita-cita akhir dari negara-

negara modern di dunia, baik yang sudah maju maupun yang sedang

berkembang, adalah hal-hal yang pada hakikatnya bersifat relatif dan sukar

membayangkan tercapainya “titik jenuh yang absolut”, yang telah tercapai

tidak mungkin ditingkatkan lagi seperti:

1) Keadilan sosial,

2) Kemakmuran yang merata,

3) Perlakuan sama di mata hukum,

4) Kesejahteraan material, mental dan spiritual,

5) Kebahagiaan untuk semua,

6) Ketenteraman, dan

7) Keamanan.

Hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Afiffuddin (2010) di atas,

Siagian juga dalam bukunya Administrasi Pembangunan (2012) yang menjelaskan

bahwa pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan

dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara

bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building).

Yang dari defenisi itu kemudian memunculkan tujuh ide pokok menurut beliau

(Siagian, P. Sondang, 2012) yaitu: pertama, pembangunan merupakan suatu

proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung

25

secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang di satu pihak bersifat

independen, akan tetapi di pihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang

bersifat tanpa akhir (never ending).

Kedua, pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan

sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam rangka

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat kegiatan yang

kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan

secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, kegiatan tersebut

tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan.

Ketiga, pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka

panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Keempat, rencana pembangunan

mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan

sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa untuk berkembang dan

tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan, dan

eksistensinya. Perubahan mengandung makna bahwa suatu negara bangsa

harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang

berbeda dari satu jangka waktu ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi

yang berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan perkataan

lain, suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya

mampu mempertahankan status quo yang ada.

Kelima, pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini

diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada

sebelumya, cara berpikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tapi fleksibel.

Walaupun demikian, perlu diingatkan bahwa konsep modernitas tidak identik

dengan “cara hidup gaya Barat”. Setiap negara bangsa yang modern harus tetap

mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai yang dipandang luhur

oleh negara bangsa yang bersangkutan.

26

Keenam, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan

pembangunan per definisi bersifat multidimensional. Artinya, modernitas tersebut

mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat

mengejawantah dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan

dan keamanan.

Ketujuh, semua hal yang telah disinggung di atas ditujukan kepada usaha

pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kukuh

fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara

bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena mampu

menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama

rendah dengan negara bangsa lain tersebut.

Adapun Todaro (dalam Safi’i, 2008) mengemukakan bahwa:

“pembangunan adalah proses multidimensi yang menyangkut organisasi dan reorientasi sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Di samping untuk peningkatan suatu pendapatan dan output pembangunan menyangkut perubahan radikal dalam struktur kelembagaan, struktur sosial, administrasi, perubahan sikap, adat serta kepercayaan.”

Dalam defenisi di atas Todaro menyebutkan bahwa pembangunan adalah

bagaimana memperbaiki sistem ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi,

pendapatan masyarakat lebih meningkat, begitupun dengan sistem sosial yang

semakin rapi, baik struktur kelembagaan, administrasi sampai hal yang paling

individual yaitu sikap dan kepercayaan.

Kartasamista (dalam Safi’I, 2008), mengatakan pembangunan adalah

“usaha meningkatkan harkat martabat masyarakat yang dalam kondisinya tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Membangun masyarakat berarti memampukan atau memandirikan mereka. Dimulainya proses pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri.”

Defenisi Kartasasmita terhadap pembangunan adalah tentang bagaimana

membangun masyarakat itu sendiri agar mereka bisa mandiri dan melepaskan diri

27

dari kemiskinan maupun keterbelakangan. Pembangunan masyarakat juga berarti

meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

2.1.4 Konsep Desa

2.1.4.1 Defenisi

Kata desa berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat

asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan

hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo

dalam Wasistiono dan Tahir, 2007).

Adapun menurut Soewignjo (1986) yang dimaksud desa adalah suatu

wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah di bawah camat dan

berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Dengan demikian dalam sistem

pemerintahan Republik Indonesia, Desa merupakan satuan terkecil dari wilayah

Negara dan merupakan unit pemerintahan terendah. Organisasi pemerintahannya

disebut Pemerintah Desa dan berada langsung di bawah camat. Desa dalam

menjalankan tugasnya mempunyai hak, wewenang dan kewajiban tertentu yang

sifatnya disisip yaitu kewenangan memutuskan, menetapkan maupun

pertanggungjawaban (responsibilitas). Hak, wewenang dan kewajiban itu tumbuh

dan berkembang sejak terbentuknya desa dan menjadi adat kebiasaan. Hak dan

wewenang demikian disebut hak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.

Adapun menurut Widjaja (2012) desa adalah:

“suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”

Selanjutnya Sutardjo Kartohadikusumo (1953) dalam jurnal Sakaria J. Anwar

(2012) mengemukakan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dimana

bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan

28

sendiri. Defenisi ini hampir sama dengan defenisi sebelumnya bahwa desa

memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri atau memiliki hak

asal usul yang bersifat istimewa.

Defenisi lain oleh Prof. Drs. Bintarto (dalam Wasistiono dan Tahir 2007)

mengatakan desa adalah:

“suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu adalah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain”

Bintarto menyebut unsur-unsur yang membentuk desa adalah adanya

fisiografi, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi. Beliau pun

menyebut ciri khusus desa adalah bercorak agraris dan letaknya jauh dari kota.

William Oughburn (1953) menyatakan bahwa desa adalah organisasi total

kehidupan masyarakat (social) dalam suatu areal yang terbatas. Sebagaimana kita

ketahui bahwa setiap desa memiliki batas territorialnya masing-masing (dalam

Sakaria J. Anwar, 2012).

2.1.4.1.1 Desa Dilihat dari Sudut Pandang Ekonomi

Ditinjau dari sudut pandang bidang ekonomi, desa berfungsi sebagai

lumbung bahan mentah (raw material) dan tenaga kerja (man power) yang tidak

kecil artinya. Desa-desa di Jawa banyak berfungsi sebagai desa agraris yang

menunjukkan perkembangan baru yaitu timbulnya industri-industri kecil di daerah

pedesaan yang merupakan “rural industries” (Wasistiono dan Tahir 2007).

Menurut Suhartono (dalam Wasistiono dan Tahir 2007) desa mengandung

arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok

perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial ekonomi.

Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi,

komsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara bersama.

29

2.1.4.1.2 Desa Dilihat dari Sudut Pandang Sosilogis

Desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau

komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana

mereka saling mengenal. Corak kehidupan mereka relatif homogeni serta banyak

bergantung kepada alam, mempunyai sifat yang sederhana dengan ikatan sosial,

adat, dan makna positif dan negatif. Makna positif yang melekat pada desa antara

lain seperti kebersamaan dan kejujuran. Sedangkan makna negatifnya seperti

kebodohan dan keterbelakangan (Wasistiono dan Tahir 2007).

Secara sosiologis, masyarakat desa memiliki karakteristik tertentu yang

membedakannya dengan kelompok masyarakat lainya. Desa adalah persekutuan

hukum pribumi yang terkecil dengan kekuasaan sendiri; daerah sendiri; dan

kekayaan atau pendapatan sendiri (Boeke dalam Wasistiono dan Tahir 2007).

2.1.4.1.3 Desa Dilihat dari Sudut Pandang Politik dan Administrasi

Pembangunan

Pandangan ini lebih menekankan kepada aturan yang menjadi dasar dalam

kehidupan masyarakat, adanya wewenang atau kekuasaan untuk menjalakan

pemerintahan desa. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk

membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk (Wasistiono dan

Tahir 2007).

Soetardjo (dalam Wasistiono dan Tahir 2007) mengemukakan bahwa desa

dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu

masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang mengadakan pemerintahan

sendiri).

Dalam Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa desa

adalah: desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

30

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dari beberapa defenisi yang disebutkan di atas maka kita lebih tepat untuk

mengacu pada defenisi desa dari sudut pandang poltik dan administrasi

pemerintahan sebagaimana yang disebutkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014.

Defenisi ini sudah cukup jelas batasan dan aturannya. Bahwa desa sebagai

kesatuan masyarakat hukum yang artinya terikat pada hukum yang berlaku,

memiliki batas wilayah tertentu, memilki wewenang untuk mengurus urusan

pemerintahan dan masyarakatnya, serta yang paling penting adalah diakui dalam

sistem pemerintahan negara kita.

2.1.4.2 Unsur-unsur Desa

Oleh Bintarto (dalam Sakaria J. Anwar, 2012) menyebutkan bahwa unsur-

unsur yang harus ada dalam suatu desa adalah:

a. Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif

beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas

yang merupakan lingkungan geografis setempat;

b. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan,

persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat;

c. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan

pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan

masyarakat desa (rural society).

31

2.1.5 Pembangunan Desa

Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya Inayatullah (dalam Sakaria J. Anwar, 2012) menyebutkan

bahwa pembangunan desa adalah suatu proses yang membawa peningkatan

kemampuan penduduk pedesaan menguasai lingkungan sosial yang disertai

meningkatnya taraf hidup mereka sebagai akibat dari penguasaan tersebut. Dari

pengertian ini terlihat bahwa pembangunan desa itu dari rakyat, oleh rakyat dan

untuk rakyat.

Pembangunan desa merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan

nasional dan harus diperhatikan. Sebagaimana diketahui bahwa sekitar 45,5 %

penduduk Indonesia bermukim di desa sehingga kehidupan masyarakat desa

merupakan aset besar bagi kemajuan bangsa.

Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Rahardjo Adisasmita (2006) bahwa

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional,

merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan

masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan

berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya

pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan

pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri,

maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Pembangunan masyarakat desa adalah seluruh kegiatan pembangunan

yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, serta

dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong.

Tujuannnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan massyarakat desa

berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui

32

peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat. Dengan cara

ini peningkatan dan pengembangan Desa Swadaya ke Desa Swakarya

selanjutnya menuju Desa Swasembada dapat dipercepat terwujudnya.

Pembangunan desa/kelurahan mempunyai makna membangun masyarakat

pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat (Rahardjo

Adisasmita, 2006).

Pedoman Pembangunan Desa di atur dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014. Berikut resume dari isi pedoman

tersebut.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 2 di atur sebagai berikut:

(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai

dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan

Kabupaten/Kota.

(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan

semangat gotong royong.

(3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan

Pembangunan Desa.

(4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa

didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis

dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

(5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga

pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau

pihak ketiga.

33

(6) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Dalam pasal 3 tertera Lingkup Pembangunan Desa yang terdiri atas 4

Lingkup. Empat bidang inilah yang kemudian menjadi bidang kerja pemerintahan

desa:

1. Penyelenggaraan pemerintahan Desa,

2. Pelaksanaan pembangunan Desa,

3. Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan

4. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Tahapan pembangunan desa dimulai dengan perencanaan pembangunan

desa yang terdiri dari dokumen RPJM Desa dan RKP Desa (dijelaskan dalam Bab

II Pasal 4).

Gambar 1. Perencanaan Pembangunan Desa

34

Gambar 2. Penyusunan RPJM Desa (Pasal 6-Pasal 28)

Gambar 3. Penyusunan RKP Desa (Pasal 29-Pasal 51)

Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan setelah penetapan APBD

Desa di akhir Desember, dijelaskan dalam Bab III Pasal 52-Pasal 83 Permendagri

114 Tahun 2014.

35

Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Gambar 5. Tahapan Persiapan Pelaksanaan Pembangunan (Pasal 55-Pasal 69)

36

Gambar 6. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (Pasal 70-83)

Bab III Permendagri 114 menjelaskan tentang Pengawasan dan

Pemantauan Pembangunan Desa yang dilakukan oleh dua arah, yaitu oleh

Pemerintah Kabupaten/Kota dan oleh Masyarakat.

Pasal 84

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota,

dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat

Desa.

(3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan

Pembangunan Desa.

(4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa

dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

37

Pasal 85

(1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada

tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan

pembangunan Desa.

(2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

(3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa,

pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan

administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan

kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.

(4) Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

Pasal 86

(1) Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan Desa dengan cara:

a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan Desa;

b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan

realisasi pelaksanaan APB Desa;

c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan

Desa; dan

d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.

38

(2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat

ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah Desa, bupati/walikota

melakukan:

a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;

b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat

perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan

31 Desember tahun berjalan; dan

c. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat

pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB

Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

2.1.6 Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan Desa

Dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang

selanjutnya disebut Undang-undang Desa disebutkan sebagai berikut:

(1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan

pelaksanaan Pembangunan Desa.

(2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan

Pembangunan Desa.

(3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan

terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa.

(4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah

Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa

melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah

Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

39

(5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi

laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat punya hak dan

peran untuk melakukan pengawasan pembangunan dalam hal:

a. Perencanaan pembangunan. Masyarakat berhak mendapatkan

informasi tentang rencana pembangunan desa.

b. Pemantauan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat didorong untuk

memantau pelaksanaan pembangunan desa dan melaporkan hasilnya

termasuk jika ada keluhan.

c. Evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan. Desa melakukan

musyawarah desa paling sedikit satu tahun sekali dan melibatkan

masyarakat untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan.

2.2 Kerangka Konsep

Pengawasan adalah salah satu faktor penting dalam menunjang

keberhasilan pembangunan desa. Sebagaimana disebutkan oleh Brantas (dalam

Fahmi, 2012) bahwa pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan

pelaporan rencana atas tercapainya tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan

korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Karena itu indikator pengawasaan adalah:

a. Pemantauan,

b. Penilaian, dan

c. Pelaporan.

Pembangunan desa yang berjalan diharapkan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan pelaksanaannya sesuai dengan apa yang telah dirumuskan

dalam musrenbang baik dari segi budget, waktu dan lain-lain, karena itu tindakan

pengawasan diperlukan.

40

Pengawasan masyarakat yang disimpulkan dari Pasal 82 Undang-undang

Desa diharapkan terjadi pada 3 tahapan proses pembangunan yaitu:

a. Perencanaan pembangunan. Dalam hal ini masyarakat dilibatkan dalam

musrenbang dan diberikan akses untuk mengetahui tentang informasi

rencana pembangunan.

b. Pelaksanaan pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat memantau

proses berjalannya pembangunan dan melaporkannya jika ada

penyimpangan atau keluhan kepada Badan Permusyawaratan Desa.

c. Evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan. Masyarakat dilibatkan dalam

musyawarah desa untuk memberikan tanggapan mengenai laporan

pembangunan desa.

Berdasarkan konsep di atas maka berikut adalah gambaran kerangka

konsep penelitian ini:

Gambar 7. Kerangka Konsep

Pengawasan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Lamatti

Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai

Pembangunan Desa

1. Tahap Perencanaan

2. Tahap Pelaksanaan

3. Tahap Evaluasi Hasil

Pelaksanaan Pembangunan

Keberhasilan Pembangunan Desa

Lamatti Riatang

Pengawasan Masyarakat dalam

Pembangunan Desa:

1. Memantau

2. Menilai, dan

3. Melaporkan

41

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Lamatti Riattang, ibu kota Kecamatan

Bulupoddo, Kabupaten Sinjai. Pada tahun 2017, Desa Lamatti Riattang adalah

salah satu desa yang disiapkan menjadi Desa Mandiri di Kabupaten Sinjai. Desa

mandiri berarti dapat memberdayakan masyarakat dalam segala aspek, termasuk

dalam hal pengasawan pembangunan. Meningkatnya kuantitas pembangunan

harus seiring dengan pengawasan masyarakat.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

deksriptif, yaitu suatu penelitian yang mendeksripsikan apa yang terjadi pada saat

melakukan penelitian (Pasolong, 2013). Didalamnya terdapat upaya

mendeksripsikan, mencatatat, menganalisa dan menginterpretasi kondisi-kondisi

yang sekarang ini terjadi atau ada. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memperoleh

informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-

variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa, melainkan hanya

mendeskripsikan informasi apa adanya secara objektif (Pasolong, 2013). Karena

itu penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang bagaimana

pengawasan masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Lamatti Riattang,

apakah pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan pembangunan desa

dan apakah desa sudah memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui

informasi-informasi tentang pembangunan termasuk diberikan hak untuk

memberikan tanggapan dalam musyawarah evaluasi periodik desa.

42

3.3 Informan Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat maka diperlukan informan yang

mempunyai pemahaman terhadap permasalahan penelitian, karena itu pemilihan

informan untuk penelitian ini menggunakan cara purposive sampling, yaitu

menentukan informan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung dengan

maksud dan tujuan tertentu, dimana subjek penelitian yang dipilih tersebut memiliki

informasi yang dibutuhkan untuk penelitian yang sedang dilakukan.

Dengan begitu, pemilihan informan untuk penelitian ini disesuaikan dengan

tujuan dan permasalahan penelitian pengawasan masyarakat dalam

pembangunan desa di Desa Lamatti Riattang, yaitu:

a. Kepala Desa Lamatti Riattang

b. Kepala Urusan Pembangunan Desa Lamatti Riattang

c. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Lamatti Riattang

d. Anggota LSM

e. Tokoh Masyarakat (Ketua RW/RT, Kepala Dusun), Agama dan

Pemuda.

f. Masyarakat Umum.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi

atas dua yaitu:

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan

baik melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek

penelitian maupun melalui wawancara dengan informan yang berkaitan

dengan penelitian. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini

adalah informasi tentang bagaimana pengawasan masyarakat desa

Lamatti Riattang terhadap Pembangunan Desa, apakah masyarakat ikut

43

terlibat dalam proses perencanaan pembangunan dan memantau

pelaksanaan pembangunan, serta apakah masyarakat diberikan akses

untuk mengetahui informasi-informasi tentang pembangunan, termasuk

apakah desa mengadakan musyawarah pertanggungjawaban dengan

menghadirkan masyarakat.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang

berhubungan dengan masalah penelitian, misalnya data atau dakumen

dari Kantor Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten

Sinjai. Data sekunder yang dibutuhkan adalah daftar hadir musyawarah

perencanaan pembangunan, daftar program pembangunan, daftar

realisasi pembangunan, laporan serta daftar hadir peserta dalam

musyawarah evaluasi/pertanggunjawaban tahunan desa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan darta harus menggunakan prosedur yang sistematik dan

terstandar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian

(Pasolong, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik

pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti

untuk memperoleh keterangan, yang kemudian peneliti memahami dan

menganalisis gejala-gejala yang terkait dengan objek penelitian yaitu

pengawasan masyarakat dalam pembangunan desa melalui berbagai

kondisi dan situasi. Dalam penelitian ini, objek observasi adalah proses

pembangunan dan hasil pembangunan yang ada.

44

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab antara

peneliti dan informan yang telah dipilih, yaitu Kepala Desa Lamatti Riattang,

Kepala Urusan Pembangunan Desa Lamatti Riattang, Anggota LSM, tokoh

masyarakat (Ketua RW/RT, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan) dan

masyarakat umum. Informasi yang digali adalah bagaimana pengawasan

masyarakat dalam pembangunan desa dan apa faktor-faktor yang

mempengaruhi tingkat pengawasan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

mengkaji dokumen-dokumen berupa tulisan, gambar maupun karya.

Dokumen dalam bentuk tulisan seperti catatan, peraturan dan kebijakan.

Dokumen dalam bentuk gambar misalnya foto/sketsa kegiatan maupun

situasi. Data dalam bentuk dokumen ini merupakan pelengkap dari data hasil

observasi maupun wawancara. Dokumen yang digunakan atau diambil tentu

yang relevan dengan objek penelitian yaitu peraturan Desa atau Undang-

Undang Desa, rencana pembangunan desa, catatan hasil musrenbang,

maupun buku-buku literatur yang terkait.

3.6 Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan (dalam Safi’I, 2008) adalah proses mencari

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan

dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan

dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

45

Data yang telah dikumpulkan selama penelitian baik melalui observasi,

wawancara dan dokumentasi selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif

kualitatif. Data-data yang terkumpul dikelompokkan agar mudah memilih dan

menyaring antara data yang penting dan dibutuhkan dan yang tidak. Setelah

disaring barulah disajikan dalam bentuk teks informatif agar lebih mudah untuk

dipahami. Setelah itu ditarik kesimpulan yang akan menjawab pokok

permasalahan penelitian.

Langkah-langkah di atas diuraikan sebagai berikut.

a. Pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dan

dokumentasi;

b. Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi

data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk

memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah

penelitian.

c. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian

(display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah

dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada

langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi

informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya

dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan

antarfenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang

perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Display data yang baik

merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang

valid dan handal.

46

d. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat

dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan

lapangan, sehingga data-data yang ada teruji validitasnya (Sugiono: 2005).

3.7 Defenisi Operasional

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengawasan masyarakat

dalam pembangunan desa di Desa Lamatti Riattang dan masalah apa saja yang

dihadapi masyarakat dalam menjalankan peran ini.

a. Pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana

atas tercapainya tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna

penyempurnaan lebih lanjut (Brantas dalam Fahmi, 2012).

Karena itu indikator pengawasan yang akan diteliti adalah bagaimana

masyarakat:

1. Memantau,

2. Meniliai, dan

3. Melaporkan

proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

hasil pelaksanaan pembangunan.

b. Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa

Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai.

c. Disimpulkan dari Pasal 82 Undang-undang Desa bahwa masyarakat berhak

melakukan pengawasan pada tiga tahap proses pembangunan desa yaitu

dalam:

1. Perencanaan Pembangunan,

2. Pelaksanaan Pembangunan, dan

3. Evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan.

47

d. Adapun tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dalam

menjalankan peran pengawasan akan digali secara luas dari masyarakat, apa

masalah/kendala yang mereka hadapi dan apa penyebabnya.

48

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Legenda dan Sejarah Desa Lamatti Riattang

Desa Lamatti Riattang adalah sebuah desa yang terletak di ibu kota

Kecamatan Bulupoddo. Desa Lamatti Riattang terbentuk pada tahun 1975,

pemberian nama “Lamatti Riattang” berasal dari kerajaan Lamatti yang pada

dasarnya di kabupaten Sinjai pernah ada 3 kerajaan besar yaitu: Tondong,

Lamatti, dan Bulo-Bulo.

Menurut sejarah, pada awalnya hanya ada 3 desa di Bulupoddo yaitu:

Lamatti Riaja, Lamatti Riattang dan Desa Duampanuae sehingga pemberian nama

Lamatti Riattang berasal dari kerajaan Lamatti Bahagian Selatan yang dalam

bahasa Bugis, Selatan disebut Riattang. Itulah awal mula nama desa Lamatti

Riattang, yang dipimpin pertama kali oleh “PUANG GARUNG BULUPODDO” atau

A. Abd. Razak sejak tahun 1976-1996.

Pada awalnya Desa Lamatti Riattang membawahi 7 dusun yang masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun, yaitu:

1. Dusun Sahoddi

2. Dusun Saharu

3. Dusun Barang

4. Dusun Cenrana

5. Dusun Satengnga

6. Dusun Bulu-Bulu

7. Dusun Bulu Lohe

Lalu setelah melewati berbagai hal dan proses pemekaran yang sesuai

dengan aturan hukum yang berlaku dari mulai penentuan nama desa, pembagian

wilayah, pembagian kekayaan desa, dan lain-lain, akhirnya pada tahun 1985

49

Lamatti Riattang resmi dimekarkan menjadi 2 desa yakni desa pecahannya

bernama Desa Bulu Tellue sampai sekarang, kemudian pada tahun 2007 desa

Lamatti Riattang kembali mengalami pemekaran yang sampai sekarang di sebut

Desa Lappa Cinrana.

Maka setelah pemekaran terakhir pada tahun 2007 sampai sekarang di Desa

Lamatti Riattang ada 4 wilayah dusun yakni:

1. Dusun sahoddi,

2. Dusun Saharu,

3. Desa Barang I, dan

4. Desa Barang II.

Adapun nama-nama yang pernah menjadi Kepala di Desa Lamatti Riattang

adalah:

1. Abd Razak (1976-1996)

2. Sommeng (1996-2001)

3. Muh. Marzuki (2001-2014)

4. Plt. Hj. Rosmiati, S.Sos (2014-2015)

5. Amiruddin, A.Md (2015-sekarang)

4.2. Kondisi Umum Desa

4.2.1. Kondisi Geografis dan Demografis

Desa Lamatti Riattang adalah desa dengan luas wilayah 10,12 KM². Jumlah

penduduk desa Lamatti Riattang sebanyak 1963 jiwa yang terdiri dari 893 laki-laki

dan 1008 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 534. Sedangkan

jumlah Keluarga Miskin (Gakin) sebanyak 124 KK dengan presentase 7% dari

jumlah KK yang ada di Desa Lamatti Riattang.

Batas-batas administratif pemerintahan Desa Lamatti Riattang, Kecamatan

Bulupoddo adalah sebagai berikut:

50

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lappa Cinrana, Kec. Bulupoddo

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lamatti Riawang, Kec. Bulupoddo

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mattunreng Tellue, Kec. Sinjai

Tengah

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bulu Tellue, Kec. Bulupoddo.

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Lamatti Riattang, Kecamatan

Bulupoddo secara umum berupa persawahan. Desa Lamatti Riattang terdiri dari 4

Dusun, 7 RW dan 17 RT. Orbitasi dan waktu tempuh dari Ibu Kota Kecamatan

adalah 0 KM, dari Ibu Kota Kabupaten sepanjang 17 KM dengan waktu tempuh 30

menit dan jarak dari Ibu Kota Provinsi adalah 224 KM dengan waktu tempuh 5 jam.

4.2.2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo

terdiri dari:

- Petani : 344 orang

- Pedagang : 16 orang

- PNS : 59 orang

- TNI/Polri : 20 orang

- Karyawan Swasta : 10 orang

- Wirausaha lainnya : 15 orang

- Pekebun : 348 orang

4.2.3. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan umum yang terdapat di Desa Lamatti Riattang,

Kecamatan Bulupoddo meliputi:

- Taman Kanak-kanak/PAUD : 3 buah

- Sekolah Dasar : 2 buah

- SLTP/MTs : 2 buah

51

- SLTA/SMK : 1 buah

4.2.4. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Desa Lamatti Riattang meliputi:

- Puskesmas : 1 buah

- Polindes : 1 buah

- Posyandu : 4 buah

- Bidan : 1 orang

- Dukun Bayi Terlatih : 3 orang

- Sumur Gali : 89 buah

- Mata Air : 2 buah

4.2.5. Sarana dan Prasarana Ekonomi

- Bank : 1 buah

- Koperasi Unit Desa : 1 buah

- Pasar : 1 buah

- Bumdes : 1 buah

- Toko : 45 buah

- Kios : 55 buah

- Gardu : 17 buah

- Warung : 2 buah

- SP : 4 buah

4.2.6. Lembaga Agama

- Masjid : 10 buah

- TK-TPA : 7 buah

4.2.7. Jumlah Penduduk

- Laki-laki : 893 orang

52

- Perempuan : 1.008 orang

- Kepala Keluarga : 534 orang

4.2.8. Sarana Olahraga

- Lapangan Sepak Bola : 2 buah

- Lapangan Bulu Tangkis : 1 buah

4.2.9. Masalah Sosial

- KK Miskin : 124 orang

- KS 1 : 39 orang

- KS 2 : 105 orang

- KS 3 : 269 orang

- Lansia : 10 orang

- Janda : 74 orang

4.3. Gambaran Umum Pemerintahan Desa Lamatti Riattang

Visi dan Misi Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten

Sinjai adalah sebagai berikut:

Visi:

Terwujudnya Desa Lamatti Riattang yang terdepan, masyarakat yang sejahtera,

taat pada ajaran agama serta setia menjaga peradaban adat dan budayanya.

Misi:

1. Mengarahkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

2. Menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur dan adil didalam setiap

kebijakan.

3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga-

lembaga dan organisasi yang ada di Desa melalui program-program dengan

53

mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan.

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan petani di dalam

pemanfaatan teknologi tepat guna/teknologi pertanian.

5. Mendukung peningkatan mutu pendidikan, agama, adat istiadat agar dapat

membedakan arah dan tujuan masing-masing.

6. Menciptakan kesetiakawanan bergotong-royong, menjaga keamanan agar

selalu aman dan damai.

Adapun Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa Lamatti Riattang

mengikuti Pola Minimal Sesuai Undang-undang No. 6 Tahun 2014, selengkapnya

sebagai berikut.

Gambar 8. SOTK Desa Lamatti Riattang, Kecamatan Bulupoddo

(Sumber: RPJM Desa Lamatti Riattang Tahun 2016-2021)

BPD KEPALA DESA

SEKRETARIS

DESA

KAUR

KEUANGAN

KAUR

UMUM KESRA

KADUS

SAHODDI

KAUR

ADMINISTRASI

KAUR

PEMERINTAHAN

KAUR

PEMBANGUNAN

KAUR

KESEJAHTERAAN

KADUS

BARANG 1 KADUS

BARANG 2

KADUS

SAHARU

54

Tabel 1.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Lamatti Riattang

NO NAMA JENIS

KELAMIN

JABATAN

L P

1. AMIRUDDIN, A.Md L KEPALA DESA

2. MUHLIS, S.Pd L SEKRETARIS DESA

3. KAHARUDDIN, SP L KAUR PERENCANAAN

4. RANGGONG L KAUR TATA USAHA DAN UMUM

5. HASNAH, S.Sos P KAUR KESRA

6. ALWI, S.Sos L SEKSI PELAYANAN

7. MULYONO L SEKSI PEMERINTAHAN

8. SABARUDDIN, AT L SEKSI KESEJAHTERAAN

9. ZULKIFLI, S.Pd L KEPALA DUSUN SAHODDI

10. NUR SYAM ALAM L KEPALA DUSUN SAHARU

11. HARIS, S.Pd L KEPALA DUSUN BARANG I

12. ARDI RENALDI L KEPALA DUSUN BARANG II

(Sumber: Surat Keputusan Kepala Desa Lamatti Riattang, 6 September 2017, diolah oleh penulis)

Tabel 2. Struktur Badan Permusyawaratan Desa Lamatti Riattang

NO NAMA JABATAN

1. ABD. RAHMAN KETUA BPD

2. SYAMSUDDIN ANGGOTA BPD

3. AGUSSALIM ANGGOTA BPD

4. ANWAR ANGGOTA BPD

5. SUPARDI ANGGOTA BPD

6. SULASTRI ANGGOTA BPD

7. ISKANDAR ANGGOTA BPD

8. ABD. LATIF ANGGOTA BPD

9. TAJUDDIN ANGGOTA BPD

55

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang

“Pengawasan Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Lamatti

Riattang, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai).”

5.1. Pengawasan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Lamatti

Riattang

Proses pembangunan yang mesti menjadi sasaran pengawasan masyarakat

sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Desa dan Pedoman

Pembangunan Desa dalam Permendagri 114 Tahun 2014 meliputi tahap

perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan evaluasi hasil

pelaksanaan kegiatan pembangunan. Tiga tahap pembangunan ini tidak boleh

terlepas dari pengawasan baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten maupun dari

masyarakat desa itu sendiri. Berikut uraian tentang bagaimana penjalanan

pengawasan pembangunan yang ada di desa Lamatti Riattang.

5.1.1. Pengawasan pada Tahap Perencanaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, perencanaan

pembangunan dilakukan dengan menyusun dua dokumen pembangunan yaitu

RPJM Desa dan RKP Desa. Secara umum, Desa Lamatti Riattang telah menyusun

rencana pembangunan dengan melaksanakan agenda-agenda yang telah

dipedomankan oleh Permendagri. Meski ada ketidaksesuaian alur yang terjadi.

Berikut perbandingan Pedoman Pembangunan oleh Permendagri 114

dengan alur perencanaan pembangunan yang terjadi di Desa Lamatti Riattang.

56

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Gambar 9. Alur Penyusunan RKP (Permendagri Nomor 144 Tahun 2014)

7.

8.

9.

Gambar 10. Alur Penyusunan RKP Desa Lamatti Riattang

Alur kegiatan yang sedikit berbeda atau menjadi agenda tambahan dari

pedoman permendagri adalah pada proses penyusunan RKP Desa Lamatti

Riattang didahului dengan Musyawarah Dusun terlebih dahulu sebelum

Pembentukan Tim

Penyusun

Penyusunan

Rencana

Pembangunan Desa

Melalui Musyawarah

Desa

Pencermatan Pagu

indikatif desa dan

penyelerasan

program/kegiatan

masuk ke desa

Penyelenggaraan

Musyawarah Perenc

Pembangunan Desa

Penyusunan

Rancangan RKP

Desa

Pencermatan Ulang

RPJM Desa

Perubahan RKP Pengajuan Daftar

Usulan

Penyusunan

Rencana

Pembangunan Desa

Melalui Musyawarah

Desa

Menginput Usulan-

usulan

Pembangunan

Melalui Musy Dusun

Pembentukan Tim

Penyusun

Penyusunan

Rancangan RKP

Desa

Pencermatan Ulang

RPJM Desa

Pencermatan Pagu

indikatif desa dan

penyelerasan

program/kegiatan

masuk ke desa

Penyelenggaraan

Musyawarah Perenc

Pembangunan Desa

Perubahan RKP Pengajuan Daftar

Usulan

57

menggelar musyawarah Desa dalam rangka proses penyusunan rencana

pembangunan. Musyawarah dusun ini dilaksanakan oleh masing-masing Kepala

Dusun. Musyawarah dusun biasanya mulai dilaksanakan dari bulan Juli tahun

berjalan.

Musyawarah dusun melibatkan unsur-unsur dan tokoh masyarakat yang

kadangkala dilakukan di rumah warga (Kepala Dusun) atau di Masjid Dusun

masing-masing. Dalam Musyawarah dusun ini Kepala Dusun mendiskusikan

dengan masyarakat usulan-usulan pembangunan yang dibutuhkan. Daftar usulan

pembangunan tersebut kemudian akan dipilah oleh LPM atau Tim Penyusun RKP

yang dibentuk oleh Kepala Desa. Tim Penyusun akan memilah program-program

yang menjadi kewenangan desa dengan yang menjadi kewenangan kabupaten.

Usulan program yang menjadi kewenangan desa akan di bawa pada Musyawarah

Desa tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Desa. Adapun program yang

menjadi kewenangan kabupaten akan di bawa pada Musrenbang Kabupaten.

Musyawarah Desa sesuai Pedoman Permendagri 114 digelar oleh Badan

Permusyawaran Desa. Namun di desa Lamatti Riattang, Musyawarah Desa ini

menjadi tanggung jawab Tim Penyusun yang dibentuk oleh Kepala Desa. Tim

Penyusun yang mengadakan musyawarah desa dengan menghadirkan tokoh-

tokoh masyarakat dan BPD. Padahal mestinya Musyawarah Desa menjadi agenda

BPD dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah desa, serta

tim penyusun dibentuk setelah musyawarah desa.

Berikut kutipan wawancara dengan Sekretaris Desa Lamatti Riattang:

“Kalau di musyawarah desa terlibat langsung adalah tim penyusun. Tim penyusun yang mengadakan musyawarah desa, menghadirkan kepala desa dan lembaga-lembaga desa yang lain. Apakah itu tokoh masyarakat, tokoh agama, dari unsur BPD dan yang lainnya karena dalam hal penyusunan prioritas itu kita tidak mau ada intimidasi bahwa hanya pemerintah desa yang langsung menetapkan, tidak melakukan diskusi, tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat. Jadi, sambil kita lihat pedoman RPJMDesa terkait dengan prioritas jangka panjang, kita juga lihat maunya masyarakat apa hari ini. Jadi nanti bisa kerjakan yang jangka panjang ini kalau sesuai dengan usulan masyarakat. Karena di RPJMDesa itu ada

58

perangkingan. Jadi kalau alurnya seperti itu, dari musyawarah dusun, masuk pembahasan tim penyusun, diarahkan lagi ke musyawarah desa, setelah hasil musyawarah desa kita paparkan kembali, terus kita sinkronkan dengan pagu anggaran, terus kita giring ke musrenbang desa, disitulah finalisasinya.” (Hasil wawancara tanggal 8 Desember 2017)

Tim penyusun RKP terdiri 9 atau 11 orang dari unsur perangkat desa dan

tokoh masyarakat dengan ketentuan Sekretaris Desa sebagai Ketua Tim. Tim

penyusun inilah yang kemudian membuat rancangan RKP berdasarkan hasil

kesepakatan musyawarah desa dan dengan menyesuaikan dengan pagu dana

indikatif, kesesuaian dengan RPJM Desa, termasuk program/kegiatan yang akan

masuk ke desa dari kabupaten.

Rancangan yang telah dibuat diserahkan kepada Kepala Desa untuk

diperiksa dan disetujui. Setelah itu, Kepala Desa menggelar Musyawarah

Perencanaan Pembangunan atau yang dikenal sebagai Musrenbang dengan

menghadirkan BPD, unsur masyarakat, kecamatan dan kabupaten jika ada untuk

membahas Rancangan RKP. Jadi penetapan hasil akhir RKP ditetapkan dalam

Musrenbang ini. Apabila telah disepakati maka RKP ditetapkan dengan peraturan

Desa.

Setelah itu, hasil RKP yang telah ditetapkan tersebut diserahkan kepada

pemerintah desa untuk dijadikan pedoman penyusunan Rancangan ABPDesa.

Rancangan APBDesa diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk

dinilai dan disetujui, dan pembahasannya dilakukan bersama unsur masyarakat.

BPD mengadakan sidang paripurna dalam rangka membahas RAPBDes apakah

sudah sesuai dengan pagu dana yang ada atau tidak. RAPBD bisa saja ditolak

oleh BPD dan pemerintah desa harus melakukan perubahan rancangan. Namun

dalam hal Rancangan APBDesa telah disetujui oleh BPD maka APBDesa

ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa ini bersifat hukum yang tidak

dapat diganggu gugat oleh siapa pun.

59

“Setelah RKP, diserahkan langsung kepada pemerintah desa untuk melakukan yang namanya APBDesa. Ini APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya dan itu tidak boleh diganggu oleh siapa pun. Itu adalah kita berdasar dalam hal pembuatan RKP itu tadi. perannya BPD itu nanti pada saat penetapan APBDesa, kalau RKPDesa BPD belum terlalu terlibat dalam hal keputusan tapi beliau hanya bisa mengusulkan. Kalau perannya BPD, nanti di pada saat penetapan APBDesa. Beliau harus bahas apakah ini sudah sesuai atau tidak dan BPD bisa mengajukan penolakan. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, tanggal 8 Desember 2017)

Melihat proses perencanaan pembangunan desa dapat dipahami bahwa

usulan-usulan pembangunan yang lahir dari masyarakat tidak semua akan

terealisasi masuk dalam daftar pembangunan atau RKP Desa, karena rancangan

RKP mesti disesuaikan dengan pagu dana yang masuk ke desa, kesesuaian

dengan RPJM Desa dan serta prioritas pembangunan oleh kabupaten, provinsi

dan nasional. Jadi sistem perencanaan bersifat menggabungkan (mix) antara

Button Up System dan Top Down System. Memang betul Desa tidak dapat

memasukkan daftar pembangunan yang tidak pernah diusulkan masyarakat dalam

musyawarah perencanaan pembangunan, karena hal ini bisa termasuk ke dalam

program fiktif. Namun juga, usulan-usulan yang lahir dari masyarakat tidak bisa

dipastikan akan masuk dalam rencana pembangunan desa karena pembangunan

dari kabupaten, provinsi bahkan nasional menjadi prioritas dan ini berarti Top

Down System berlaku.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa bahwa masyarakat mempunyai peran untuk

memantau proses perencanaan pembangunan desa, dalam hal ini bagaimana

masyarakat dapat menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa. Dalam

penelitian ini, penulis fokus melihat bagaimana keterlibatan masyarakat dalam

mengawasi penyusunan RKP Desa Tahun 2016 dan 2017.

60

5.1.1.1. Perencanaan Pembangunan Melalui Musyawarah Dusun

Sesuai alur perencanaan pembangunan yang telah disebutkan sebelumnya

di atas bahwa penyusunan rencana pembangunan di Desa Lamatti Riattang

dimulai dengan Musyawarah Dusun atau Lokakarya Dusun. Penyusunan RKP

dimulai dari bulan Juli tahun sebelumnya untuk RKP tahun berjalan. Karena itu,

pelaksanaan musyawarah dusun biasanya mulai berjalan dari bulan Juli dan setiap

dusun menjalankannnya di waktu yang berbeda. Intinya musyawarah dusun ini

harus selesai sebelum melaksanakan musyawarah desa.

“Penyusunan program pembangunan itu dimulai bulan Juli tahun berjalan untuk anggaran tahun berikutnya. Yang lakukan musyawarah dusun adalah Kepala Dusun bukan kita (Kepala Desa). Dia mau lakukan di rumah warga atau di masjidnya tidak masalah.” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 4 Desember)

Agenda musyawarah dusun biasanya dilakukan di rumah Warga (Kepala

Dusun) atau di Masjid Dusun. Kepala Dusun Saharu memberi keterangan bahwa

“Dusun Saharu musyawarahnya saya lakukan di Masjid setelah shalat Jumat, jadi

beribadah sekaligus musyawarah.” (Hasil wawancara tanggal 11 Desember 2017)

Kepala Dusun Sahoddi juga menuturkan bahwa “Dusun Sahoddi saya bagi

dua, yang RT di Tonroe dan Kobae dulu dilakukan di Masjid setelah shalat Jumat,

yang bagian sini di rumah Kepala Dusun.” (Hasil wawancara tanggal 12 Desember

2017)

Informasi musyawarah dusun disampaikan oleh Kepala Dusun ke Ketua RT

untuk disampaikan kepada warga secara lisan dan tidak melalui undangan formal.

Yang terlibat khususnya masyarakat-masyarakat yang ditokohkan.

Berikut penuturan-penuturan dari Kepala Dusun di Desa Lamatti Riattang.

Kepala Dusun Barang I mengatakan bahwa: “Warga diundang langsung ke

rumahnya.” (Hasil wawancara tanggal 11 Desember 2017)

Kepala Dusun Sahoddi menuturkan:

61

“Saya sampaikan ke ketua RT, ketua RT yang sampaikan ke warga. Tidak pakai surat undangan. Dan setelah shalat Jumat diumumkan bahwa kita akan musyawarah dusun, jadi warga tinggal dulu, meskipun ada juga beberapa yang pulang, tidak tinggal semua.” (Hasil wawancara tanggal 12 Desember)

Kepala Dusun Saharu menambah keterangan bahwa: “Kita undang unsur-

unsur masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan juga ada, ibu-

ibu, anak remaja masjid juga.” (Hasil wawancara tanggal 11 Desember)

Berikut gambaran keterlibatan masyarakat dalam musyawarah dusun.

Tabel 3. Daftar Kehadiran Musyawarah Dusun

Nama Dusun Jumlah Peserta

2015 2016

SAHODDI 29 Orang 19 Orang

SAHARU 18 Orang Tidak Terarsip

BARANG I 21 Orang 17 Orang

BARANG II 37 Orang 15 Orang

(Sumber: Arsip Kantor Desa, Diolah oleh Penulis)

Musyawarah dusun tahun 2015 untuk penyusunan RKP 2016 dan

Musyawarah dusun tahun 2016 untuk penyusunan RKP 2017. Keterlibatan

masyarakat dalam musyawarah dusun sudah cukup baik, meski ada penurunan

kuantitas peserta yang cukup banyak dari tahun 2015 ke tahun 2016 di setiap

dusun. Seperti dusun Barang II yang mengalami penurunan lebih dari 50%.

Namun menurut Kepala Dusun masyarakat yang hadir sudah cukup aktif dan

musyawarahnya berjalan efektif.

“Pertama, saya yang gambarkan dulu kondisi dusun dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Setelah itu saya lihat sudah cair, masyarakat sudah aktif berkomentar. Jadi, saya pikir musyawarahnya efektif. (Hasil wawancara dengan salah satu Kepala Dusun tanggal 11 Desember 2017)

Salah satu Kepala Dusun juga menuturkan bahwa: “Iya, banyak yang

memberikan saran dan usulan.” (Hasil wawancara tanggal 12 Desember)

62

Kepala Dusun yang lain juga memberi keterangan bahwa: “Iya masyarakat

cukup aktif.” (Hasil wawancara tanggal 11 Desember 2017)

Namun, partisipasi masyarakat dalam musyawarah dusun ini masih tetap

harus ditingkatkan. Karena sebagian masyarakat masih jarang bahkan tidak

pernah mengikuti musyawarah ini meski berlangsung di lingkungan dusun sendiri.

Salah satu tokoh perempuan yang aktif dalam kegiatan PKK sekaligus tokoh

pendidik menuturkan: “Saya tidak ikut kalau kegiatan-kegiatan desa. Biasanya

hanya ketua saja yang mewakili. Karena memang saya pengurus tingkat

kecamatan bukan desa. (Hasil wawancara tanggal 29 Desember 2017)

Tokoh pendidik yang lain juga menuturkan: “Saya tidak pernah ikut, karena

pekerjaan pribadi juga banyak.” (Hasil wawancara tanggal 28 Desember 2017)

Masih penuturan salah satu tokoh pendidik, beliau mengatakan:

“Kalau musyawarah dusun, biasa ikut, tapi saya jarang terlibat di kegiatan-kegiatan desa. Karena tempat tugas jauh. Tahun ini saya ikut di rumah pak Dusun, tahun lalu tidak ikut.” (Hasil wawancara tanggal 28 Desember 2017)

Salah satu warga yang merupakan anggota kelompok tani di desa

menuturkan: “Iya, saya pernah ikut. Tapi tahun ini sepertinya belum musyawarah

dusun lagi.” (Hasil wawancara tanggal 24 Desember 2017)

Penuturan dari salah satu Imam Masjid Dusun mengatakan bahwa: “Tahun

lalu saya ikut, tapi tahun ini belum pernah musyawarah dusun.” (Hasil wawancara

tanggal 11 Desember 2017)

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa sebagian masyarakat masih

belum menyadari peran sebagai warga masyarakat desa yang harus memantau

pembangunan di desa mulai dari perencanaan pembangunan yang dimulai dari

musyawarah dusun. Penyebabnya karena pekerjaan pribadi dan atau informasi

pelaksanaan musyawarah yang tidak sampai. Karena musyawarah dusun sudah

terlaksana namun tidak diketahui.

63

Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,

bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekarang memang

mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Semakin kurang pasrtisipasinya masyarakat. Sekarang masyarakat tidak semudah dulu digerakkan. Tetap selalu saya ajak tapi memang sepertinya seiring perkembangan zaman masyarakat sudah semakin menurun kepeduliannya.” (Hasil wawancara tanggal 28 Desember 2017)

Berikut usulan-usulan pembangunan yang lahir dari musyawarah dusun

tahun 2016 untuk pembangunan 2017. Daftar ini sebelumnya sudah dipetakan

mana yang masuk dalam kewenangan desa untuk dilanjutkan untuk dibahas

tingkat prioritasnya berdasarkan RPJM Desa dalam musyawarah desa.

Sedangkan yang masuk ke kewenangan kabupaten itu akan dibawa ke

musrenbang kabupaten. Pemetaan ini dilakukan oleh Tim Penyusun RKP yang

telah dibentuk oleh Kepala Desa.

Tabel 4. Daftar Usulan-usulan pembangunan dari Musyawarah Dusun

NAMA DUSUN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Sahoddi Pelatihan Muballigh dan Penyelenggaraan Jenazah

Pelatihan Generasi Muda Tentang Kewirausahaan

Pembinaan Kepemudaan

MTQ Tingkat Desa

Pelatihan Tentang Cara Penanaman Bibit Merica, Cengkeh

Dan Coklat

Pelatihan Peningkatan Pendapatan Industri Rumah Tangga

Saharu Pembinaan Kepemudaan

Pemberian Apresiasi Guru Mengaji

Pembinaan Majelis Taklim

Barang I Pelatihan Muballigh dan Penyelenggaraan Jenazah

Pengadaan Mesin Jahit

Pembinaan Kepemudaan

Pengadaan Tiang Gawang

Pembinaan PKK

Tanggul Lapangan Sepak Bola

64

Lanjutan Tabel 4. Daftar Usulan-usulan pembangunan dari Musyawarah

Dusun

NAMA DUSUN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Barang II Operasional Kades Posyandu

Pembinaan Generasi Muda

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SAHODDI Peningkatan SDM Kelompok Tani

SDM Organisasi Kepemudaan

Porseni Antar Dusun

Pelatihan Teknologi Tepat Guna

SAHARU Pelatihan Tentang TTG

Masyarakat Berprestasi

BARANG I Bea Siswa Berprestasi

Santunan Masyarakat Berprestasi

Pelatihan TTG

Peningkatan SDM Kelompok Tani

Peningkatan Pemangku Syarat

Pembinaan Remaja Masjid

BARANG II Peningkatan SDM Pemangku Syarat

Pengadaan Mesin Jahit

Pembinaan Remaja Masjid

BIDANG PEMBANGUNAN

SAHODDI Lanjutan Rabat Beton Sahoddi (Kobae) ±60m

Rabat Beton Jalan Beppajeng

Pembangunan Tanggul Dusun Sahoddi (Buhung Mineppu)

±75m

Pembangunan Tanggul Dusun Sahoddi di Tonroe ±100m

Pembangunan Irigasi Kobae ke Lonrae

BARANG I Lanjutan Rabat Beton Jalan Pendidikan MTS ±700m

Perintisan Jalan Teko 1 KM

Rabat Beton Jalan Tani Bulu Salassa

Lanjutan Rabat Beton Jl. Biroro 1 KM

Perpipaan Air Minum Langgenrang

65

Lanjutan Tabel 4. Daftar Usulan-usulan pembangunan dari Musyawarah

Dusun

BARANG II Sambungan Rabat Beton Abbanuae ±500m

Pembangunan Tanggul Jalan Talanka ±150m

Pembangunan Irigasi Arasoe ±30m

Perbaikan Irigasi Kalobba ±650m

Rabat Beton Jalan Lingkar SMP Negeri 1 Bulupoddo

Sertifikat Gratis

Pengadaan Lapangan Olahraga

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Lanjutan Pembangunan Gabungan Kantor Desa

Pembangunan Posyandu Dusun Sahoddi

Pembangunan Tugu

Pemeliharaan

(Sumber: Arsip Kantor Desa Lamatti Riattang, diolah oleh Penulis)

Usulan-usulan pembangunan dari masyarakat dusun sepertinya masih

sangat klasik baik di bidang pembangunan fisik maupun pemberdayaan. Masih

kurang program yang dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam

perekonomian, termasuk yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan/wawasan

masyarakat. Sementara tujuan bantuan dana yang masuk ke desa dengan jumlah

banyak adalah bagaiamana agar masyarakat desa bisa semakin berdaya terutama

dalam bidang ekonomi dan pendidikan.

Usulan dari musyawarah dusun tersebut kemudian dibawa pada

Musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan.

5.1.1.2. Pembentukan Tim Penyusun RKP

Dalam rangka penyusunan RKP, Kepala Desa membentuk Tim Penyusun

RKP yang terdiri dari aparat desa dan keterwakilan lembaga masyarakat. Tim ini

berjumlah paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang. Tim ini idealnya

dibentuk setelah BPD menggelar Musyawarah Desa tentang Perencanaan

66

Pembangunan dan mulai bekerja untuk membuat rancangan RKP setelahnya.

Namun, di Desa Lamatti Riattang, tim penyusun ini terbentuk sebelum

musyawarah desa karena tim ini yang kemudian akan mengadakan musyawarah

desa dengan menghadirkan Kepala Desa, BPD, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Berikut kutipan wawancara dari Kepala Desa Lamatti Riattang:

“Di musyawarah desa ada tim penyusun namanya. Tim penyusun dibentuk di SK-kan oleh Kepala Desa, Tim Penyusun RKP namanya. Tim penyusun RKP ini sekretaris desa harus menjadi ketua tim, itu amanah undang-undang, sekretaris harus dari aparat desa, terus anggota ini ada tim 9 namanya ada tim 11. Bisa 9 bisa 11 yang penting sifatnya ganjil. Anggota-anggota tim ini dia lahirnya dari lembaga desa, karang taruna, PKK, kelompok Tani. Ini pejuangnya ini lembaga supaya keinginannya masyarakat disini bisa masuk, kalau aparat desa yang tim penyusun disini ya subyektif hasilnya, kemauannya saja. Kalau ini kalau ada yang tendensi bahwa cara salahnya disini tidak bisa, karena ada tim penyusun, dan ini mewakili lembaga.” (Hasil wawancara tanggal 4 Desember 2017)

Susunan tim penyusun berdasarkan pasal 33 ayat 2 Permendagri No 114

Tahun 2014 terdiri dari:

a. kepala Desa selaku pembina;

b. sekretaris Desa selaku ketua;

c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan

d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan

masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur

masyarakat.

Berikut susunan tim penyusun RKP Desa Lamatti Riattang Tahun Anggaran

2016 dan 2017.

67

Gambar 11. Susunan Tim Penyusun RKP Desa Lamatti Riattang Tahun

Anggaran 2016 dan 2017 (Sumber: RKP 2016 dan RKP 2017 Desa Lamatti Riattang)

Posisi Ketua Tim Penyusun dari sekretaris pemerintah desa sudah sesuai,

namun sekretaris tim tidak sesuai karena bukan ketua LPM. Anggota-anggota

yang lain merupakan aparat desa dan perwakilan lembaga-lembaga masyarakat.

Tim Penyusun RKP 2016 baru dibentuk tanggal 11 Januari 2016 yang

mestinya RKP dan ABPDesa sudah ditetapkan per 31 Desember tahun

sebelumnya. Begitu juga pembentukan tim untuk RKP 2017 baru dibentuk pada

pertengahan Desember tahun berjalan. Ini berarti, penyusunan RKP berjalan tidak

tepat waktu.

Tugas awal tim penyusun adalah mengumpulkan usulan-usulan program

pembangunan masyarakat dari hasil musyawarah dusun, lalu memilah mana yang

masuk ke dalam kewenangan desa dan mana yang masuk ke dalam kewenangan

kabupaten. Program yang merupakan kewenangan desa akan diteruskan pada

musyawarah desa.

68

Berikut kutipan wawancara dengan Sekretaris Desa Lamatti Riattang:

“Pembentukan tim penyusun baru kita adakan musyawarah dusun. Setelah

musyawarah dusun atau penggalian gagasan di masyarakat kita cover, kita bahas

bersama dengan tim, kita bagi yang mana masuk skala desa yang mana masuk

skala kabupaten. Karena dalam hal proses perencanaan pembangunan itu kita

harus adakan sinkronisasi antara kewenangan kabupaten dengan desa. Karena

kita harus melihat hak kewenangan, kalau punyanya kabupaten tidak bisa

dikerjakan desa, kalau kewenangannya desa bisa saja dikerjakan oleh kabupaten,

itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah kita kumpulkan, setelah kita pilah, itu

yang kita giring ke musyawarah desa.” (Hasil wawancara tanggal 8 Desember

2017)

5.1.1.3. Perencanaan Pembangunan Melalui Musyawarah Desa

Sesuai Pedoman Pembangunan Desa dalam Permendagari 114

Musyawarah Desa diselenggarakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran

dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan lembaga.

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara penelitian bahwa musyawarah

desa ini yang terlibat langsung adalah tim penyusun RKP Desa bukan BPD

sebagai lembaga perwakilan masyarakat dan sesuai pedoman Permendagri 114.

Namun BPD turut hadir sebagai peserta yang memiliki hak untuk memberikan

usulan. Tim Penyusun ini yang menggelar musyawarah desa dengan

menghadirkan aparat desa, BPD dan tokoh-tokoh masyarakat.

Berikut kutipan wawancara dengan Sekretaris Desa Lamatti Riattang:

“Kalau di musyawarah desa terlibat langsung adalah tim penyusun. Tim penyusun yang mengadakan musyawarah desa, menghadirkan kepala desa dan lembaga-lembaga desa yang lain. Apakah itu tokoh masyarakat, tokoh agama, dari unsur BPD dan yang lainnya karena dalam hal penyusunan prioritas itu kita tidak mau ada intimidasi bahwa hanya pemerintah desa yang langsung menetapkan, tidak melakukan diskusi, tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat. Jadi, sambil kita lihat pedoman RPJMDesa terkait dengan prioritas jangka panjang, kita juga lihat maunya masyarakat apa hari ini. Jadi nanti bisa kerjakan yang jangka panjang ini kalau sesuai dengan usulan masyarakat.” (Hasil wawancara tanggal 4 Desember 2017)

Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan memiliki kewenangan

menetapkan skala prioritas daftar usulan pembangunan, mencermati dokumen

RPJM Desa dan menyepakatinya.

69

Daftar usulan-usulan pembangunan dari hasi musyawarah dusun ditentukan

tingkat prioritasnya dalam musyawarah desa ini. Karena tidak semua usulan akan

masuk ke dalam rancangan RKP tapi disesuaikan dengan skala prioritas

berdasarkan RPJM Desa yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala desa.

Karena itu, unsur masyarakat penting untuk menghadiri musyawarah desa ini agar

bisa mengemukakan gagasannya.

Semua unsur masyarakat berusaha dihadirkan dalam musyawarah ini

dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan lembaga dengan

surat undangan resmi. Meskipun jumlah perwakilan dibatasi 3 (tiga) orang per

lembaga dengan pertimbangan ruangan/tempat musyawarah yang tidak akan

memuat semuanya.

Berikut kutipan wawancara dengan ketua Tim Penyusun RKP Tahun 2016

dan 2017:

“Kita sudah sediakan undangan, kita bagi memang. Kemarin sekitar kurang lebih 70 orang yang kita undang. Karena kan kita tidak mungkin undang secara keseluruhan, jadi kita lihat saja yang mana yang ditokohkan, mana ada keterwakilan setiap lembaga, ada juga keterwakilan dari pemuda, ada juga keterwakilan dari unsur wanita. Kalau disamping tokoh pendidikannya kan sudah pasti ada, tokoh masyarakat, tokoh agama. Yang jelas sesuai dengan data yang

kita butuhkan, misalkan ada beberapa lembaga di desa, minimal kita undang 3 orang dalam satu lembaga. Kalau tokoh masyarakat, kita seperti itu juga. Tokoh masyarakat kita panggil minimal 3 orang. Karena kita sesuaikan dengan kondisi yang ada, sempat kita undang banyak, tidak cukup ruangan. Jadi, itu pertimbangannya. Jadi kalau lembaganya itu kita undang ketuanya, sekretaris dan bendaharanya kalau ada, dan kalau tidak, langsung satu anggota, begitu juga dengan lembaga-lembaga yang lain. Kecuali BPD yang kita undang secara keseluruhan, karena BPD itu adalah badan mitra kerja pemerintah desa yang harus hadir dan harus tahu. Karena harus dengan persetujuan anggota BPD itu baru bisa program kerjanya. Artinya, nanti dapat persetujuan BPD baru harus terlaksana. Kalau 2/3 dari BPD tidak hadir maka program kerja tidak bisa jalan, itu alasannya kenapa harus diundang lengkap. Jadi, kalau bisa dibilang dalam dua tahun perencanaan pembangunan desa Lamatti Riattang ini kita melibatkan semua elemen yang ada disini, jadi saya kira dalam hal proses penetapannya itu tidak keliru lagi, artinya bahwa tidak ada yang menanggapi bahwa hanya intervensi dari pemerintah desa. (Hasil wawancara tanggal 8 Desember 2017)

Berikut daftar kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa perencanaan

pembangunan.

70

Tabel 5. Daftar Kehadiran Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa Lamatti Riattang

Unsur Masyarakat 2016

(11 Januari 2016)

2017

(8 Desember 2016)

Perangkat Desa 7 Orang 8 Orang

Ketua RT 1 Orang 12 Orang

BPD 2 Orang 6 Orang

Tokoh Agama 4 Orang 2 Orang

Tokoh Masyarakat 4 Orang 0 Orang

Tokoh Pendidik 0 Orang 2 Orang

Tokoh Perempuan 6 Orang 2 Orang

Tokoh Pemuda 0 Orang 2 Orang

Kelompok Tani 0 Orang 3 Orang

Jumlah 24 Orang 37 Orang

(Sumber: RKP Desa Tahun Anggaran 2016 dan 2017, Diolah oleh Penulis)

Kehadiran masyarakat pada musyawarah desa tahun anggaran 2016

dibawah presentasi 50% dari sekitar 70 orang yang diundang. Pada Tahun

anggaran 2017 ada peningkatan jumlah peserta namun masih sekitar 50 % dari

jumlah yang seharusnya. Belum lagi, jika dibandingkan dengan keseluruhan

jumlah penduduk desa yang mesti terwakilkan.

Ini berarti partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam musyawarah

pembangunan desa masih sangat kurang, dan berarti pula bahwa pengawasan

masyarakat terhadap pembangunan juga lemah. Karena masyarakat mestinya

mengawasi perencanaan pembangunan yaitu menilai proses penyusunan RKP

Tahunan Desa dengan mengikuti musyawarah.

Berikut kutipan wawancara dengan tokoh pendidik:

“Musyawarah desa tahun ini saya ikut, saya sudah lupa bulan berapa dulu, tapi tahun lalu saya tidak ikuti. Saya jarang terlibat kalau ada kegiatan-kegiatan disini, biasa ada undangannya tapi jarang bisa hadiri, maklum karena tempat tugas kita jauh.” (Hasil wawancara tanggal 28 Desember 2017)

71

Masih penuturan dari salah satu tokoh pendidik yaitu: “Saya tidak aktif disitu,

biasa diundang tapi tidak bisa hadir.” (Hasil wawancara tanggal 28 Desember

2017)

Kutipan wawancara dengan anggota kelompok tani:

“Kalau musyawarah dusun saya biasa ikut, musyawarah desa tidak pernah dapat undangan, kalau dikasi undangan ya hadir. Hanya ketua biasa yang ikut. Mestinya memang ada anggota yang diundang minimal dua orang lah.” (Hasil wawancara tanggal 28 Desember 2017)

“Masyarakat memang diundang, tapi kalau saya tidak pernah dikasi undangan, jadi tidak pernah bisa hadir. Mungkin juga karena ketua RT kurang aktif sekarang, jadi informas-informasi jarang sampai ke kita.” (Hasil wawancara tanggal 24 Desember 2017)

Sebagian masyarakat masih kurang menyadari pentingnya terlibat dalam

musyawarah-musyawarah desa dan mengutamakan kegiatan/tugas pribadi.

Informasi kegiatan desa dalam hal ini musyawarah juga masih belum merata

kepada kelompok-kelompok masyarakat karena tidak pernah mendapat

undangan.

Namun, menurut ketua LPM Desa Lamatti Riattang, memang ada

penurunan kuantitas partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa

termasuk dalam hal keterlibatan dalam musyawarah.

Berikut kutipan wawancara dengan Ketua LPM:

“Saya lihat tidak sepenuhnya hadir, jelasnya tidak semua yang diundang hadir. Beda dengan dulu. Kan dulu, saya lama mendampingi desa, dari ketua LKMD dulu masih LKMD namanya, sudah 30 tahun, itu partispasinya masyarakat itu bagus, swadayanya bagus. Karena semakin hari semakin itu menurun. Dengan adanya dana desa, anggaran, seolah-olah masyarakat itu mau terlibat kalau dikasi uang. Jadi kalau mereka dipanggil untuk berpartisipasi, bergotong-royong semakin lemah. Harusnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai akhir masyarakat harus aktif mengawasi. Cuman itu yang saya lihat semakin berkurang, beda dengan dulu-dulu.” (Hasil wawancara tanggal 24 Desember 2017)

Namun meskipun begitu, sedikit masyarakat yang terlibat sudah bisa

melahirkan gagasan-gagasan pembangunan yang bukan dari pemerintah desa

saja.

72

“Kalau bisa dibilang dalam dua tahun perencanaan pembangunan desa Lamatti Riattang ini kita melibatkan semua elemen yang ada disini, jadi saya kira dalam hal proses penetapannya itu tidak keliru lagi, artinya bahwa tidak ada yang menanggapi bahwa hanya intervensi dari pemerintah desa.” (Hasil Wawancara dengan Sekretaris Desa tanggal 8 Desember 2017)

Hasil musyawarah desa dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah

Desa. Berikut berita acara musyawarah desa penyusunan RKP tahun 2016 dan

2017.

Gambar 12. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa Lamatti Riattang Tahun Anggaran 2016 dan 2017

(Sumber: RKP Desa Lamatti Riattang Tahun Anggaran 2016 dan 2017)

Musyawarah desa sabagaimana dalam pedoman Permendagri 114 mestinya

digelar paling lambat bulan Juni tahun berjalan oleh Badan Permusyawaratan

Desa. Karena penetapan RKP mestinya telah selesai pada bulan oktober dan

rancangan APBDes dibuat setelahnya. APBDesa harus ditetapkan maksimal pada

akhir Desember tahun berjalan untuk tahun anggaran berikutnya.

Namun, musyawarah desa penyusunan RKP tahun 2016 dan 2017 Desa

Lamatti Riattang baru terlaksana pada bulan Januari 2016 dan pertengahan

73

Desember. BPD tidak menjalankan tugasnya untuk menggelar musyawarah desa

tepat waktu. Bahkan penyelenggaraan musyawarah desa ini BPD bukan sebagai

pelaksana karena dilaksanakan oleh tim penyusun RKP dan BPD hanya sebagai

peserta. Ini berarti perencanaan pembangunan tidak berjalan sesuai pedoman

Permendagri Nomor 114 tahun 2014.

5.1.1.4. Penyusunan Rancangan RKP

Setelah musyawarah desa, tim penyusun RKP melakukan pencermatan

dokumen RPJM Desa dan pagu indikatif desa serta penyelarasan

program/kegiatan yang masuk ke desa. Tim penyusun RKP Desa mencermati

skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun

anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

Informasi pagu indikatif desa dan rencana program/kegiatan Pemerintah,

pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk

ke Desa diterima oleh Kepala Desa dari Kabupaten.

Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, tim penyusun membuat rancangan

RKP dalam musyawarah penyusunan rancangan RKP yang dihadiri oleh anggota

tim. Berikut berita acara pelaksanaan penyusunan rancangan RKP tahun 2016

dan 2017.

74

Gambar 13. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa 2016

(Sumber: RKP Desa Lamatti Riattang Tahun Anggaran 2016)

Gambar 14. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa 2017

(Sumber: RKP Desa Lamatti Riattang Tahun Anggaran 2017)

75

Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP diserahkan kepada Kepala

Desa beserta dokumen rancangan RKP yang telah disusun. Kepala desa akan

memeriksa dokumen rancangan RKP tersebut. Jika ada perubahan akan

diserahkan kembali kepada tim penyusun untuk diperbaiki. Dalam hal rancangan

RKP tersebut telah disetujui, kepala desa menyelenggarakan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa.

5.1.1.5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa

Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang untuk memaparkan hasil

rancangan RKP dan membahasnya bersama BPD dengan menghadirkan tokoh-

tokoh masyarakat dan pendamping dari kecamatan sebagai narasumber.

“Kalau musrenbang itu kita hadirkan camat, kita hadirkan dari kecamatan dan tim pendamping, bahkan kalau dari kabupaten ada kesempatan kita hadirkan juga dari kabupaten.” (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa tanggal 8 Desember 2017)

Berikut daftar kehadiran unsur masyarakat dalam Musrenbang Desa.

Tabel 6. Daftar Kehadiran Musrenbang Desa Lamatti Riattang

Unsur Masyarakat RKP 2016

(21 Januari 2016)

RKP 2017

(23 Desember 2016)

Perangkat Desa 10 Orang 10 Orang

Ketua RT 2 Orang 11 Orang

BPD 6 Orang 6 Orang

Tokoh Agama 2 Orang 0 Orang

Tokoh Masyarakat 1 Orang 1 Orang

Tokoh Pendidik 1 Orang 3 Orang

Tokoh Perempuan 5 Orang 2 Orang

Tokoh Pemuda 1 Orang 4 Orang

Kelompok Tani 1 Orang 3 Orang

Utusan Camat 2 Orang 0 Orang

Jumlah 31 Orang 40 Orang

(Sumber: RKP Desa Lamatti Riattang Tahun 2016 dan 2017, diolah oleh penulis)

76

Ada peningkatan jumlah kehadiran peserta musrenbang desa dari tahun

sebelumnya. Meskipun yang terlihat banyak menghadiri adalah perangkat desa

(pegawai desa) dan para pemegang tugas desa lainnya yaitu ketua RT.

Sedangkan tokoh-tokoh masyarakat lainnya masih kurang. Hal ini berarti

pengawasan pembangunan oleh masyarakat (button-up) masih kurang dan perlu

ditingkatkan.

Padahal kesepakatan akhir tentang program pembangunan pemerintah

desa selama satu tahun ke depan ditentukan di Musrenbang ini. Masyarakat bisa

mengajukan perubahan terhadap dokumen rancangan RKP jika disepakati dalam

forum Musrenbang ini.

Sekretaris Desa Lamatti Riattang sekaligus sebagai Ketua Tim Penyusun

RKP selama dua tahun terakhir memberi keterangan yaitu: “Di musrenbang itulah

fix rencana kerja pembangunan dalam 1 tahun ke depan, disitu finalisasisnya.”

(Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa tanggal 8 Desember 2017)

Hasil-hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Musrenbang Desa.

Setelah itu, Kepala Desa menyerahkan kembali rancangan RKP kepada tim

penyusun untuk diperbaiki sesuai hasil kesepakatan Musrenbang.

77

Gambar 15. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Sumber: RKP Desa Lamatti Riattang Tahun 2016)

Gambar 16. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Sumber: RKP Desa Lamatti Riattang Tahun 2017)

78

5.1.1.6. Penetapan RKP Melalui Peraturan Desa

Setelah Musrenbang, Kepala Desa membuat rancangan Peraturan Desa

tentang RKP. Rancangan Peraturan Desa tersebut dibahas dan disepakati

bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan

menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

RKP idealnya ditetapkan paling lambat awal Oktober tahun berjalan untuk

anggaran tahun berikutnya. Namun di Desa Lamatti Riattang selalu terjadi

keterlambatan penyusunan rencana pembangunan. RKP Tahun 2016 baru

ditetapkan di Januari 2016 dan belum ditetapkan APBDesa. Begitu juga RKP

Tahun 2017 baru ditetapkan di akhir Desember 2016.

5.1.1.7. Penyusunan Rancangan APBDesa dan Penetapan

RKP yang telah ditetapkan oleh BPD diserahkan kepada pemerintah desa

untuk dibuat rancangan APBDesa (RAPBDesa). Sekretaris Desa membuat

RAPBDesa berdasarkan RKP. RAPBDesa tersebut diserahkan kepada Kepala

Desa dan selanjutnya disampaikan ke BPD untuk dibahas dan disepakati

bersama. Dan disinilah perannya BPD untuk memutuskan, apakah RAPBDesa

tersebut diterima atau ditolak.

Berikut kutipan wawancara dengan Sekretaris Desa:

“Perannya BPD itu nanti pada saat penetapan APBDesa, kalau RKPDesa BPD belum terlalu terlibat dalam hal keputusan tapi beliau hanya bisa mengusulkan. Kalau perannya BPD, nanti di pada saat penetapan APBDesa. Beliau harus bahas apakah ini sudah sesuai atau tidak dan BPD bisa mengajukan penolakan.” (Hasil Wawancara tanggal 8 Desember 2017)

Program-program dalam RKP biasanya tidak semua langsung dituangkan

dalam RAPBDesa, karena disesuaikan dengan pagu anggaran dan untuk

mengantisipasi adanya anggaran perubahan nantinya. Apabila APBDesa telah

ditetapkan dengan peraturan desa maka sudah bersifat hukum dan tidak bisa lagi

ada perubahan.

79

Berikut kutipan wawancara dengan Sekretaris Desa yang juga sebagai

Ketua Tim Penyusun RKP di Desa Lamatti Riattang selama dua tahun terakhir

yaitu pada tahun 2016 dan 2017:

“Kalau setelah RKP itu, diserahkan langsung kepada pemerintah desa untuk

melakukan yang namanya APBDesa. Ini APBDesa adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya dan itu tidak boleh diganggu oleh siapa pun. Itu adalah kita berdasar dalam hal pembuatan di RKP itu tadi. Karena tidak semua kegiatan yang ada di RKP harus dimunculkan di APBDesa. Kalau misalkan 10 di RKP Desa, mungkin hanya 8 yang kita ambil di APBDesa. Tergantung dari kondisi anggaran yang ada. Kalau memang mencukupi 10 ya kita masuk 10, tapi kalau tidak cukup 10 ini juga untuk mengantisipasi yang namanya anggaran perubahan. Karena di kabupaten/kota sama di desa bahkan negara itu ada namanya anggaran perubahan.” (Hasil wawancara tanggal 8 Desember 2017)

Kutipan wawancara dengan Kepala Desa Lamatti Riattang:

“Kalau RKP, yang masuk disini masih bisa berubah pada saat di plot masuk di APBDes. Kalau APBDes sudah tidak bisa berubah, karena yang bisa merubah itu penjara. Inilah yang BPD awasi. Disini penetapannya di plenokan oleh BPD juga. Ini tidak bisa diubah, karena ada undang-undang desa ini tentang APBDes.” (Hasil wawancara tanggal 4 Desember 2017)

5.1.1.8. Transparansi APBDesa

Masyarakat berhak tahu tentang program-program pembangunan desa

agar bisa mengawasi pelaksanaannya. Dalam hal ini Pemerintah Desa Lamatti

Riattang membuat papan Transparansi APBDDesa yang memuat informasi

pendapatan dan belanja negara dalam 1 (satu ) tahun. Dan sebelum adanya

transparansi ini, Peraturan Desa tentang APBDesa dilembardesakan oleh Kepala

Desa lalu ditempel di papan informasi Kantor Desa dan di Masjid-masjid. Jadi

menurut pemerintah desa, informasi-informasi pembangunan sudah transparan.

Berikut kutipan wawancara dengan Ketua LPM yang juga merupakan tokoh

agama di Desa Lamatti Riattang:

“Diumumkan di desa. Semua hasil-hasil musyawarah di desa diumumkan di kantor desa. Ada papan informasi, semua masuk disitu, semua rencana ditempel disitu.” (Hasil wawancara tanggal 28 Desember 2017)

80

Kutipan wawancara dengan Ketua BPD Lamatti Riattang: “Informasi

pembangunan dilembardesakan lalu ditempel di bagian luar Masjid-masjid, jadi

masyarakat lihat disitu.” (Hasil wawancara tanggal 23 Desember 2017)

Kutipan wawancara dengan Sekretaris Desa Lamatti Riattang:

“Kita punya ada Transparansi Desa namanya. Ini di tahun 2017 sudah berjalan yang namanya transparansi desa. Bahkan kita biasa, sebelum ini kita biasa tempel di tempat-tempat umum. Jadi, setelah peraturan desanya keluar ditetapkan sama pak desa, sekretaris desa mengundangkan, itulah yang biasa kita tempel di papan-papan informasi. Tapi mulai tahun ini sampai ke depannya kita yang ada namanya transparansi APBDesa desa. Semua pembangunan ada disitu, bahkan pendapatan dan apanya sudah ada semua disitu.” (Hasil wawancara tanggal 8 Desember 2017)

Gambar 17. Transparansi APBDesa 2017

Baliho berisi Transparansi APBDesa tersebut memuat sumber pendapatan

dan rincian rencana belanja desa selama satu tahun yang berupa

program/kegiatan pembangunan dalam 4 (empat) bidang pembangunan desa.

Informasi ini dipasang di tempat yang strategis, di pinggir jalan pertigaan dekat dari

kantor desa dan Bumdes sehingga mudah dilihat. Namun, pantauan penulis

terhadap masyarakat, masih banyak dan rata-rata masyarakat tidak mengetahui

rencana pembangunan desa ini.

81

Kutipan wawancara dengan anggota kelompok tani mengatakan: “Saya tidak

tahu program-program pembangunan yang ada disini, kalau programnya

kelompok tani juga tidak ada sekarang.” (Hasil wawancara tanggal 28 Desember

2017)

Masih penuturan dari salah satu anggota kelompok tani yaitu: “Saya tidak

tahu program-program apa saja yang ada sekarang. Kadang nanti ada

pelaksanaannya baru kita tahu.” (Hasil wawancara tanggal 23 Desember 2017)

Kutipan wawancara dengan salah satu tokoh perempuan mengatakan:

“Paling program yang di bidang kita saja yang kita tahu, kalau secara keseluruhan

tidak.” (Hasil wawancara tanggal 28 Desember 2017)

Dan hal itu dibenarkan oleh Ketua LPM Desa Lamatti Riattang, berikut

kutipan wawancaranya:

“Sudah banyak cara kita lakukan. Semua rencana, pelaksanaan, ada papan-

papan informasi kita pasang semua. Cuman masyarakat tidak peduli lagi untuk

melihat-lihat.” (Hasil wawancara tanggal 28 Desember 2017)

Pemerintah sudah memberikan sarana kepada masyarakat untuk

mendapatkan informasi pembangunan namun masyarakat yang tidak peduli untuk

mencari tahu. Pemantauan masyarakat terhadap proses perencanaan

pembangunan masih kurang.

Berikut daftar pembangunan Desa Lamatti Riattang tahun 2016 dan 2017.

82

Tabel 7. Daftar Pembangunan Desa Lamatti Riattang Tahun 2016

BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Jenis Kegiatan Anggaran

Belanja Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp144.400.000,-

Kegiatan Tunjangan Pengelola Keuangan Desa Rp27.600.000,-

Kegiatan Pembayaran Tunjangan BPD Rp41.400.000,-

Belanja Barang dan Jasa Rp67.345.584,72,-

Belanja Modal Rp71.164.000,-

Operasional BPD Rp16.045.000,-

Oprasional RT/RW Rp4.450.000,-

Pendataan dan Pengolahan Profil Rp2.000.000,-

Peningkatan SDM Aparat Desa Rp21.794.000,-

BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Jenis Kegiatan Anggaran

Pembangunan Pagar dan Taman Kantor BPD Rp71.376.650,-

Pembangunan Rabat Beton Sahoddi Rp81.537.328,-

Pembangunan Rabat Beton Jalan Samaenre Rp101.195.600,-

Pembangunan Rabat Beton Jalan Mattirowalie Rp119.860.000,-

Pembangunan Rabat Beton Jalan Abbanuae Rp66.560.800,-

Pembangunan Perpipaan Barang I Rp144.814.507,-

Pembangunan Rabat Beton Jalan Teko Rp71.677.500,-

Rabat Beton Jalan Lingkar SD 91 Rp60.068.000,-

Rabat Beton Jalan Bulu Ase Rp31.028.000,-

Pembangunan Pagar Kantor Desa Rp52.824.343,91,-

Rabat Beton Jln. Tani Matajang Rp24.534.253,-

Pembangunan Gabungan Kantor Desa Rp162.906.623,-

Perpipaan Kantor BPD dan PKK Rp28.000.000,-

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Jenis Kegiatan Anggaran

Operasional PKK Rp50.000.000,-

Penyelenggaraan MTQ Rp15.000.000,-

Operasional Posyandu Rp26.000.000,-

Pembinaan Generasi Muda Rp15.613.456.70,-

Pembinaan TK/TPA Rp8.937.400,-

83

Lanjutan Tabel 7. Daftar Pembangunan Desa Lamatti Riattang Tahun 2016

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Rp20.000.000,-

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jenis Kegiatan Anggaran

Peningkatan SDM BPD Rp1.700.000,-

Peningkatan SDM Pemangku Syarat Rp12.676.055,-

Peningkatan SDM Kelompok Tani Rp10.000.000,-

Total Anggaran Rp1.665.937,54,-

(Sumber: LKPJ Desa Lamatti Riattang Tahun 2016, Diolah oleh Penulis)

Tabel 8. Daftar Pembangunan Desa Lamatti Riattang Tahun 2017

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Jenis Kegiatan Anggaran

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan

Aparat Desa

Rp262.744.000,-

Operasional Pemerintah Desa Rp188.585.153,31,-

Operasional BPD Rp12.465.000,-

Pendataan dan Pengadaan Profil Rp5.670.000,-

Operasional RT/RW Rp4.110.000,-

Pengelolaan Informasi Desa Rp33.382.000,-

BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Lanjutan Pembangunan Kantor Desa Rp181.348.736,90,-

Rabat Beton Jalan Pendidikan Rp67.950.000,-

Rabat Beton Jalan Kobae Rp127.769.034,69,-

Rabat Beton Jalan Bulu Rappa Rp92.000.000,-

Rabat Beton Jalan Samaenre Rp50.664.449,-

Rabat Beton Jalan MTS Rp92.000.000,-

Rabat Beton Jalan Teko Rp110.304.747,-

Rabat Beton Jalan Pemisah Aset Rp10.655.000,-

Lanjutan Rabat Beton Jalan Tani Matajang Rp95.000.000,-

Lanjutan Pembangunan Mesjid Nurul Hidayah Samaenre Rp38.181.165, 82

84

Lanjutan Tabel 8. Daftar Pembangunan Desa Lamatti Riattang Tahun 2017

BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Pengadaan Sarana Pengantin (Penyertaan Modal

Bumdes)

Rp50.000.000,-

Pemeliharaan Kantor Desa Rp16.194.763,-

Lanjutan Rabat Beton Abbanuae Rp104.054.747,-

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Jenis Kegiatan Anggaran

Operasional TP PKK Rp50.000.000,-

Penyelenggaraan MTQ Rp25.950.000,-

Pembinaan dan Pengembangan Posyandu Rp26.000.000,-

Pembinaan Generasi Muda Rp28.649.985,-

Pembinaan Majelis Taklim Rp6.400.000,-

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Rp8.000.000,-

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jenis Kegiatan Anggaran

Peningkatan SDM Lembaga Desa Rp10.596.000,-

Pemberdayaan TTG Rp28.000.000,-

Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Rp12.289.139,71,-

Peningkatan Kapasitas Pengurus Bumdes Rp10.000.000,-

Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Desa Rp23.338.120,08,-

Total Anggaran Rp1.785.302.042,11,-

(Sumber: RKP Desa Lamatti Riattang Tahun 2017, Diolah oleh Penulis)

5.2. Pengawasan Pada Tahap Pelaksanaan

Masyarakat tidak hanya dihimbau untuk mengawasi proses perencanaan

pembangunan dalam hal ini penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa tetapi juga

memantau pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang berjalan. Dalam

hal ini masyarakat dapat menilai pengadaan barang, jasa, material, tenaga kerja

dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan.

85

Menurut kepala BPD pembangunan di Desa Lamatti Riattang sudah baik

karena tidak pernah ada masalah yang terlapor dari masyarakat. Yang menjadi

pelaksana proyek-proyek kegiatan pembangunan juga dari kelompok-kelompok

atau lembaga masyarakat.

Ketua BPD mengatakan bahwa: “Masyarakat tahu pembangunan yang

berjalan karena yang kerjakan, yang jadi pelaksana kita ambil dari masyarakat itu

sendiri.” (Hasil wawancara tanggal 23 Desember 2017)

Salah satu Kepala Dusun juga memberi keterangan bahwa: “Yang kerjakan

proyek dari kelompok-kelompok pemberdayaan, seperti pembangunan irigasi atau

jalan kita berikan kepada kelompok tani.” (Hasil wawancara tanggal 12 Desember

2017)

Kepada Dusun yang lain menuturkan hal yang sama yaitu:

“Masyarakat ikut memantau dan tahu karena yang kerjakan dari masyarakat itu sendiri, kita berdayakan warga kita dulu yang di desa sini, kan dikasi upah, jadi biar masyarakat kita yang dapat upahnya, daripada ambil pekerja dari luar.” (Hasil wawancara tanggal 8 Desember 2017)

Menurut pengakuan BPD dan masyarakat tidak pernah ada pembangunan

yang bermasalah di Desa Lamatti Riattang. Berikut keterangannya.

“Selama ini tidak ada pembangunan yang bermasalah, tidak ada juga laporan dari masyarakat. Karena memang sebelum berjalan kegiatan pembangunan, ada sosialisasi ke masyarakat bahwa akan ada pembangunan ini.” (Hasil wawancara dengan Ketua BPD tanggal 23 Desember 2017)

Salah satu Kepala Dusun juga menuturkan bahwa: “Tidak pernah ada

keluhan atau laporan dari masyarakat. Sebelum pembangunan sudah kita

sampaikan bahwa kita mau membangun ini.” (Hasil wawancara dengan tanggal

11 Desember 2017)

Kutipan wawancara dengan tokoh pendidik mengatakan: “Tidak pernah ada

masalah, berjalan bagus pembangunannya disini.” (Hasil wawancara tanggal 28

Desember 2017)

86

Ketua LPM sekaligus sebagai salah satu tokoh agama di Desa Lamatti

Riattang menuturkan:

“Pembangunannya berjalan efektif. Tidak ada masalah, sejalan, sudah sesuai rencana. Justru kalau di Lamatti Riattang, satu-satunya desa di kecamatan Bulupoddo yang inspektorat membentuk kelompok pemerhati namanya, karena untuk sementara ini dianggap bagus, diharapkan menjadi contoh untuk desa yang lain. (Hasil wawancara tanggal 28 Desember 2017).

Itu yang berupa pembangunan fisik/infrastruktur desa. Namun dalam

program-program desa yang berupa pemberdayaan masyarakat khususnya di

bidang pertanian dan peternakan, misalnya pembagian bibit tanaman dan hewan

ternak sering tidak merata pembagiannya. Dan hanya masyarakat tertentu yang

mendapatkan bahkan kadang sebagian warga tidak mengetahui bahwa ada

program demikian.

“Kadang di bagian sana ada pembagian bibit tanaman, ayam ternak, sapi, tapi kita bagian disini tidak dapat dan kita tidak tahu. Nanti lama berjalan baru kita dapat cerita bahwa ternyata ada demikian.” (Kutipan wawancara dengan salah satu anggota kelompok tani tanggal 27 Desember 2017)

Namun, hal-hal seperti ini tidak disampaikan kepada pemerintah desa atau

BPD dan dibiarkan saja. Dan menurut BPD memang tidak pernah ada laporan dari

masyarakat berupa masalah atau keluhan. Berarti dalam hal ini, masyarakat hanya

sekedar menilai namun tidak melakukan pelaporan.

Salah satu warga menuturkan: “Tidak pernah melapor, dibiarkan saja.” (Hasil

wawancara tanggal 23 Desember 2017)

Pengakuan dari salah satu tokoh pendidik juga menuturkan: “Kalau melihat-

lihat proses pembangunan biasa, tapi hanya menilai-nilai secara pribadi tapi tidak

dilaporkan juga.” (Hasil wawancara dengan tokoh pendidik tanggal 29 Desember

2017)

Sedangkan menurut Ketua BPD tidak ada masalah terkait hal ini karena tidak

ada masyarakat yang menyampaikan laporan atau keluhan.

“Tidak pernah ada masyarakat yang melaporkan, jadi menurut saya tidak ada masalah. Kalau ada masyarakat yang mau menyampaikan keluhan itu

87

disampaikan kepada BPD, BPD yang sampaikan kepada Kepala Desa.” (Hasil wawancara dengan BPD tanggal 23 Desmber 2017)

5.3. Pengawasan Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 mengatur bahwa desa melaksanakan

Musyawarah Desa tentang hasil pelaksanaan Pembangunan setiap semester

yaitu pada bulan Juni dan Desember. Dalam musyawarah tersebut Pelaksana

Kegiatan pembangunan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan

kepada Kepala Desa yang disaksikan oleh BPD dan juga melibatkan partisipasi

masyarakat untuk menanggapi. Selanjutnya BPD bersama Kepala Desa,

Pelaksana Kegiatan dan masyarakat membahas dan menyepakati tanggapan dan

masukan masyarakat desa.

Namun, di Desa Lamatti Riattang kami tidak mendapatkan informasi tentang

adanya agenda musyawarah desa ini. Dan yang ada adalah Kepala Desa

menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jabawan (LKPJ) pada akhir tahun

anggaran (paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, yaitu bulan

Maret tahun anggaran berikutnya) sebagai pertanggung jawaban kepada BPD.

BPD mengevaluasi hasil kinerja Kepala Desa dan mengadakan musyawarah

evaluasi dengan melibatkan masyarakat untuk menanggapi. LKPJ adalah

pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD dan masyarakat yang telah

memberikan mandat untuk memimpin.

“Kalau evaluasinya itu kita mendetailkan khusus ada namanya di laporan pertanggungjawaban kepala desa. Laporan pertanggunjwaban kepala desa ini, disinilah kita melakukan evaluasi-evaluasi, kita lihat bahwa ini program yang hanya berjalan misalkan 70%, alasannya kenapa, kepala desa berikan alasan. Disitulah diadakan pengkajian pada saat pelaporan pertanggungjawabannya. Jadi, evaluasinya ada disitu. Nanti BPD yang berikan tanggapan kepada kita, terus kita yang musyawarahkan apa yang harus kita lakukan ke depan supaya 70% ini bisa mencapai 100%. Jadi pemerintah desa yang buat laporan, kita serahkan ke BPD, apakah anggaran ini sudah sesuai dengan perencanaan yang ada. Kalau pun ada perencanaan yang tidak berjalan efektif, BPD bisa tanyakan, kenapa bisa terjadi seperti ini. Setelah itu kita cari solusinya sama-sama, suapaya di tahun berikutnya tidak seperti itu lagi. Dalau dalam laporan LKPJ kita hadirkan masyarakat, laporan LPKJ itu sebenarnya itu adalah acaranya BPD, BPD yang undang masyarakat.

88

Ada masyarakat, hanya kepala desa sebagai pertanggungjawaban desa disana. Artinya BPD yang melempar kepada masyarakat, masyarakat yang mengajukan pertanyaan, kepala desa yang jawab. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa tanggal 8 Desember 2017)

Partisipasi masyarakat dalam musyawarah LKPJ ini masih kurang bahkan

sebagian masyarakat tidak tahu bahwa di desa ada agenda musyawarah evaluasi

atau pertanggungjawaban tiap tahunnya.

“Diundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, khususnya organisasi-organisasi yang ada di desa. Kalau partisipasi ada penuruan juga, tidak semua terlibat, jadi hanya perwakilan-perwakilan saja yang tahu laporannya desa.” (Hasil wawancara ketua LPM tanggal 28 Desember 2017)

Salah satu Kepala Dusun yang baru dilantik pertengahan tahun 2017

menuturkan bahwa: “Kalau musyawarah evaluasi saya tidak tahu itu ada atau

tidak, karena tidak pernah terlibat atau diundang, mungkin ada tapi belum pernah

diundang.” (Hasil wawancara tanggal 11 Desember 2017)

Kepala Dusun yang lain juga menuturkan hal yang sama yaitu: “Selama ini

yang saya tahu tidak ada, mungkin ada tapi saya belum tahu, karena baru dilantik

juga.” (Hasil wawancara tanggal 8 Desember 2017)

Namun salah satu Kepala Dusun memberikan keterangan bahwa

musyawarah evaluasi memang ada, berikut kutipan wawancara dengan beliau:

“Ada musyawarah evaluasi, diundang adalah tokoh-tokoh masyarakat, tidak

semua masyarakat diundang.” (Hasil wawancara tanggal 12 Desember 2017)

Selain kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan desa

yang perlu ditingkatkan, juga sosialisasi desa tentang informasi musyawarah yang

perlu diperbaiki. BPD harus memastikan undangan kepada para tokoh-tokoh

masyarakat sampai dan dibaca sebelum hari kegiatan berlangsung.

Memberdayakan masyarakat untuk terlibat mengawasi pembangunan mulai dari

perencanaan hingga menilai hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan.

89

Tabel 9. Realisasi Pendapatan Desa Lamatti Riattang Tahun 2016

No. Uraian Penerimaan

1. Penerimaan Dana ADD Periode Jan s/d Juni 2016 Rp181.086.512,-

2. Penerimaan Dana ADD Periode Juli s/d Sep 2016 Rp316.901.396,-

3. Penerimaan Dana ADD Periode Okt s/d Nov 2016 Rp316.901.396,-

4. Penerimaan Dana ADD Periode Des 2016 Rp90.543.256,-

Jumlah Rp905.432.560,-

1. Penerimaan Dana APBN Periode Jan s/d Juni 2016 Rp397.324.896,-

2. Penerimaan Dana APBN Periode Jul s/d Des 2016 Rp250.273.592,-

Jumlah Rp629.598.488,-

1. Pendapatan Asli Desa (PAD) Periode Jan s/d Juni

2016

Rp39.508.539,-

2. Pendapatan Asli Desa (PAD) Periode Jul s/d Okt

2016

Rp4.510.714,-

3. Pendapatan Asli Desa (PAD) Periode Nov s/d Des

2016

Rp33.023,-

Jumlah Rp44.052.276,-

1. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2016 Rp24.658.944,-

(Sumber: LKPJ 2016 Desa Lamatti Riattang, Diolah oleh Penulis)

90

Tabel 10. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016

No. Uraian Pagu

Anggaran

(Rp)

Realisasi

Penerimaan

(Rp)

Realisasi

Pengeluaran

(Rp)

Sisa Kas

(Rp)

1. Periode

Jan-Jun

2016

181.086.512 181.086.512 174.254.020 6.832.492

2. Periode

Jul-Sep

2016

316.901.396 316.901.396 269.415.420 47.485.976

3. Periode

OKt-Nov

2016

316.901.396 316.901.396 265.457.300 51.444.096

4. Periode

Des 2016

90.543.256 90.543.256 158.951.687,89 (68.408.431,89)

Jumlah 905.432.560 905.432.560 868.078.427,89 37.354.132

(Sumber: LKPJ Desa Lamatti Riattang Tahun 2016, Diolah oleh Penulis)

Tabel 11. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Alokasi ABPN (Bantuan Dana Desa) Tahun 2016

No. Uraian Pagu

Anggaran

(Rp)

Realisasi

Anggaran

(Rp)

Realisasi

Penerimaan

(Rp)

Sisa Kas

1. Periode Jan-

Juni 2016

379.324.896 379.324.896 372.499.794 6.825.102

2. Periode Jul-

Des 2016

250.273.592 250.273.592 248.989.200 1.284.392

Jumlah 629.598.488 621.488.994 8.109.494

(Sumber: LKPJ Desa Lamatti Riattang Tahun 2016, Diolah oleh Penulis)

91

Tabel 12. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran PAD (Pendapatan Asli Desa) Tahun 2016

No. Uraian Realisasi

Penerimaan

PAD

(Rp)

Realisasi

Pengeluaran

PAD

(Rp)

Sisa Kas

1. Periode Jan-Jun

2016

39.508.539 1.000.000 38.508.539

2. Periode Jul-Okt

2016

4.400.000 - 4.510.714

3. Periode Nov-Des

2016

143.737 43.050.500 (42.906.763)

Jumlah 44.052.276 44.050.500 1.776

(Sumber: LKPJ Desa Lamatti Riattang Tahun 2016, Diolah oleh Penulis)

Tabel 13. Penerimaan dan Pengeluaran Bagi Hasil Pajak Tahun 2016

No. Uraian Realisasi

Penerimaan

Bagi Hasil

Pajak

(Rp)

Realisasi

Penerimaan

Bagi Hasil

Pajak

(Rp)

Sisa Kas

(Rp)

1. Periode Jan-Jun 2016 24.658.944 5.584.250 19.074.694

2. Periode Jul-Okt 2016 - - -

3. Periode Nov-Des 2016 - 18.358.600 (18.358.600)

Jumlah 24.658.944 23.942.850 716.094

(Sumber: LKPJ Desa Lamatti Riattang Tahun 2016, Diolah oleh Penulis)

92

Tabel 14. Realisasi Anggaran Pembangunan Fisik Tahun 2017

No. Uraian Kegiatan Jumlah Dana

(Rp)

Realisasi

Keuangan

(%)

Realisasi

Fisik

(%)

1. Periode

Jan-Jun

2016

1. Pemb. Pagar dan

Taman Kantor BPD

2. Pemb. Rabat Beton

Samaenre

3. Pemb. Rabat Beton

Abbanuae

4. Rabat Beton Jln.

Lingkar SD 91

5. Rabat Beton Bulu Ase

6. Pemb. Rabat Beton

Jalan Mattirowalie

71.376.650

101.195.600

66.560.800

66.068.000

31.028.000

119.860.000

98,7

98,13

98,7

98,6

98,8

98,1

100

100

100

100

100

100

Jumlah 390.021.050

No. Uraian Kegiatan Jumlah Dana

(Rp)

Realisasi

Keuangan

(%)

Realisasi

Fisik

(%)

1. Periode

Jul-Okt

2016

1. Pemb. Rabat Beton

Jalan Teko

71.677.500 97,9 100

2. Pemb. Pagar Kantor

Desa

52.824.343,91 98,44 100

Jumlah 124.501.843,91

No. Uraian Kegiatan Jumlah Dana

(Rp)

Realisasi

Keuangan

(%)

Realisasi

Fisik

(%)

1. Periode

Nov-Des

2016

1. Pemb. Raba Beton

Jalan Sahoddi

2. Pemb. Rabat Beton

Jalan Tani Matajang

3. Pemb. Gabungan

Kantor Desa

4. Pemb. Perpipaan

Barang I

5. Perpipaan Kantor

PKK dan BPD

81.537.328

24.534.253

162.906.623

144.814.507

28.000.000

99,3

99,5

98,99

99,1

98,22

100

100

100

100

100

(Sumber: LKPJ Desa Lamatti Riattang Tahun 2016, Diolah Oleh Penulis)

93

Tebel 15. Laporan Realisasi Pembangunan Desa Lamatti Riattang Tahun 2017

No. URAIAN ANGGARAN REALISASI SILVA

1. Bidang Pembangunan Desa

1.1 Pembangunan/Rehabilitasi/

Pemeliharaan Jalan Desa

Pemb. Rabat Beton Jln.

Kobae

177.769.034,69 118.491.400 9.277.634

Pemb. Rabat Beton Jln.

Abbanuae

104.054.747 96.707.300 7.347.447

Pemb. Rabat Beton Jln.

Samaenre

50.664.449,60 444.954.000 5.711.449,60

Pemb. Rabat Beton Jln.

Pendidikan

67.950.000 63.005.900 4.944.100

Pemb. Rabat Beton Jln. MTS 92.000.000 87.060.200 4.939.800

Pemb. Rabat Beton Jln.

Pemisah Aset

10.655.000 10.331.700 323.300

Pemb. Rabat Beton Jln Teko 110.304.747 - 110.304.747

Pemb. Rabat Beton Jln.

Bulurappa

92.000.000 - 92.000.000

Pemb. Rabat Beton Jl.

Matajang

95.000.000 - 95.000.000

1.2 Pembangunan/Rehabilitasi/

Pemeliharaan Kantor Desa

Pembangunan Lanjutan

Kantor Desa

181.348.737,72 - 181.348.737,72

Pemeliharaan Kantor 16.194.763 - 16.194.763

1.3 Pembangunan/Rehabilitasi/

Pemliharaan Rehab Tempat

Ibadah

Rehap Tempat Ibadah 38.181.165 - 38.181.165

1.4 Pembangunan/Rehabilitasi/P

emeliharaan Bangunan

Lainnya

Pengadaan Bangunan

Lainnya

14.000.000 13.999.300 700

Jumlah 1.000.122.644,01 565.573.844,01

(Sumber: Arsip Kantor Desa Lamatti Riattang, Diolah Oleh Penulis)

5.2. Masalah-masalah yang Dihadapi Masyarakat dalam Pengawasan

Pembangunan Desa

Tinggi rendahnya peran pengawasan masyarakat terhadap pengawasan

pembangunan disebabkan oleh beberapa kendala dan masalah. Ada beberapa

94

masalah yang terjadi dalam masyarakat yang mempengaruhi berjalannya fungsi

pengawasan ini.

5.2.1. Ketidakpahaman Masyarakat terhadap sistem Pembangunan dan

Perannya sebagai Pengawas Pembangunan yang Dilakukan oleh

Pemerintah

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak masyarakat yang tidak memahami

bahwa pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga

tanggung jawab masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami

fungsinya sebagai pengawas pemerintahan termasuk di wilayah desa. Urusan

pembangunan seakan-akan tidak perlu dan tidak butuh untuk dicampuri karena itu

tanggung jawab pemerintah. Peran masyarakat adalah menikmati hasil

pembangunan atau objek pembangunan bukan subyek pembanguan.

5.2.2. Mementingkan Pekerjaan/Urusan Pribadi

Banyak masyarakat yang menjadikan pekerjaan/urusan pribadi sebagai

alasan tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan desa, misalnya dalam

musyawarah desa untuk memberikan sumbangan pemikiran/ide. Karena bagi

sebagian masyarakat urusan pembangunan sudah ditanggungjawabi oleh orang-

orang tertentu.

Kutipan wawancara dengan tokoh pendidik mengatakan: “Saya jarang

terlibat di kegiatan-kegiatan desa, karena tempat tugas jauh, jadi jarang punya

waktu disitu.” (Hasil wawancara tanggal 28 Desember 2017)

Tokoh pendidik yang lain juga menuturkan alasan yang sama: “Saya tidak

aktif di kegiatan-kegiatan seperti itu, karena pekerjaan pribadi juga banyak.” (Hasil

wawancara tanggal 28 Desember 2017)

95

Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Masyarakat banyak yang tidak berpartisipasi, alasannya salah satunya karena

urusan-urusan pribadi, kesibukan.” (Hasil wawancara tanggal 28 Desember 2017)

Padahal mestinya, semakin tinggi pendidikan masyarakat semakin

dibutuhkan ide pemikirannya dalam proses perencanaan dan evaluasi

pembangunan. Jika yang terlibat dalam musyawarah adalah masyarakat yang

kurang berpendidikan maka hanya akan melahirkan gagasan-gagasan yang klasik

dan kurang berinovasi.

5.2.3. Pergeseran nilai Gotong Royong kepada Hak Upah

Secara sosiologis, memang ada pergeseran nilai-nilai masyarakat dulu dan

yang sekarang. Dulu, saat sumber daya desa khususnya dalam hal keuangan

masih kurang, gotong-royong dan swadaya masyarakat masih tinggi. Karena jika

mau melihat desa berkembang meski dengan minim biaya maka harus gotong

royong dalam pembangunan. Sekarang, sumber dana desa makin banyak,

pendapatan semakin besar. Masyarakat tidak mudah lagi digunakan swadayanya

tanpa upah. Karena tenaga harus dibayar dengan upah. Masyarakat butuh dengan

uang.

“Dulu waktu masih kurang dana, masih kurang bantuan paket desa, gotong royong masih kuat. Ini semakin banyak dana semakin kurang, semakin lemah. Dengan alasan itu, mereka beranggapan kalau ada kegiatan, desa punya biaya untuk membiayai. Dengan adanya dana desa, anggaran seolah-olah masyarakat itu mau terlibat kalau dikasi uang. Jadi kalau mereka dipanggil untuk berpartisipasi, bergotong-royong semakin lemah. Sudah banyak alasan bahwa ada uang.” (Hasil wawancara dengan Ketua LPM Desa Lamatti Riattang tanggal 28 Desember 2017)

5.2.4. Komunikasi BPD kepada Masyarakat yang Kurang

Yang peneliti amati belum terjadi komunikasi yang efektif antara BPD

sebagai perwakilan masyarakat dengan masyarakatnya. Bahkan ada masyarakat

yang tidak tahu siapa anggota BPD terkhusus perwakilan dusunnya. Padahal

setiap wilayah dusun ada perwakilan masyarakat di bangku BPD.

96

Salah satu warga menuturkan: “Saya tidak tahu siapa BPD disini sekarang,

saya tidak tahu aparat-aparat sekarang karena banyak yang berganti.” (Hasil

wawancara tanggal 27 Desember 2017)

Warga lain juga menuturkan: “Saya kurang tahu sudah berganti atau belum,

kalau yang dulu itu saya tahu.” (Hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama

tanggal 27 Desmber 2017)

Padahal mestinya masyarakat tahu siapa yang menjadi perwakilannya di

bangku BPD agar bisa menyampaikan keluhan dan aspirasi. Dalam hal ini BPD

juga yang kurang berkomunikasi dengan warga masyarakat sehingga masyarakat

tidak mengetahui keberadaan BPD bahkan tidak memahami fungsi BPD sebagai

wadah aspirasi masyarakat.

97

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai

pengawasan masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Lamatti Riattang,

Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai dengan melihat bagaimana masyarakat

memantau, menilai, dan melaporkan proses pembangunan desa mulai dari

perencanaan hinggia evaluasi hasil kegiatan pembangunan masih lemah dan

perlu ditingkatkan.

6.1.1. Pengawasan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Lamatti

Riattang

Pengawasan masyarakat dalam pembangunan desa masih lemah dan perlu

ditingkatkan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi hasil

pelaksanaan pembangunan. Pengawasan masyarakat masih berada pada tingkat

memantau dan menilai, belum sampai melaporkan hasil pemantauan dan

penilaiannya.

6.1.1.1. Pengawasan Pada Tahap Perencanaan

Proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sudah

melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Pemerintah desa sudah memberikan sarana

kepada masyarakat untuk terlibat. Namun, partisipasi masyarakat yang kurang

dan hanya sebagian yang ikut memantau dan menilai proses perencanaan

pembangunan. Padahal ada beberapa ketidakidealan yang terjadi seperti

penyusunan RKP yang terlambat dilaksanakan dan berakibat pada keterlambatan

penetapan.

98

Informasi pembangunan yang telah disepakati juga sudah transparan

dengan adanya baliho transparansi desa. Namun, kepeduliaan masyarakat untuk

mengetahui informasi tersebut yang kurang karena banyak yang tidak mengetahui

program-program yang akan terlaksana. Dengan demikian, pengawasan

masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih kurang dan perlu

ditingkatkan.

6.1.1.2. Pengawasan Pada Tahap Pelaksanaan

Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik sudah cukup baik

karena masyarakat memantau langsung proses pelaksanaannya bahkan yang

menjadi pelaksana kegiatan pembangunan juga dari masyarakat setempat.

Selama pembangunan di Desa Lamatti Riattang belum pernah ada masalah

berupa keluhan dan penolakan dari masyarkat.

Namun pelaksanaan program-program yang berupa pemberdayaan

masyarakat sering terjadi ketidakadilan terhadap sasaran pemberdayaan.

Misalnya pembagian bibit tanaman dan hewan ternak yang tidak merata kepada

masyarakat.

Pada tahap ini, masyarakat sekedar memantau dan melakukan penilaian

terhadap pelaksanaan kegiatan pembanguan dan tidak membuat laporan meski

ada masalah yang terlihat seperti pada program pemberdayaan masyarakat.

Artinya, peran pengawasan oleh masyarakat belum sempurna dilakukan.

6.1.1.3. Pengawasan Hasil Pelaksanaan Pembangunan

Pengawasan masyarakat terhadap evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam

hal ini pertanggungjawaban akhir tahun Kepala Desa masih lemah, bahkan

sebagian besar masyarakat tidak mengetahui tentang adanya agenda

musyawarah evaluasi yang diselenggarkaan oleh BPD dan kapan dilaksanakan.

Padahal momen ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menilai hasil

99

kinerja pemerintah desa selama satu tahun. Dalam musyawarah ini masyarakat

dapat mengetahui transparansi penggunanaan anggaran desa dan pembangunan

apa saja yang terealisasi selama satu tahun kerja. Masyarakat juga diharapkan

dapat memberikan solusi dan saran untuk pembangunan yang lebih baik ke

depan.

6.1.2. Masalah-masalah yang Dihadapi Masyarakat dalam Pengawasan

Desa

Ada beberapa masalah yang mempengaruhi peran pengawasan masyarakat

di Desa Lamatti Riattang yaitu:

1. Ketidakpahaman masyarakat terhadap sistem pembangunan dan

perannya sebagai pengawas pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintah

2. Mementingkan pekerjaan/urusan pribadi

3. Pergeseran nilai gotong-royong kepada hak upah

4. Komunikasi BPD kepada masyarakat yang masih kurang

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang

diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Lamatti Riattang dan

para perangkat desa lainnya dalam hal memberdayakan masyarakat dalam

pengawasan pembangunan desa:

1. Aparat desa dan anggota BPD harus lebih memahami tugas pokok dan

fungsi masing-masing sebagai mandat dan wakil dari masyarakat yang

bekerja demi kepentingan masyarakat sehingga harus membekali diri

dengan banyak pengetahuan dan pengalaman demi pelayanan prima

kepada masyarakat.

100

2. Aparat desa dan anggota BPD harus meninjau kembali tentang

peraturan-peraturan penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya

dalam hal pembangunan desa agar apa yang dilaksanakan tidak

menyimpang dari apa yang dipedomankan oleh peraturan perundang-

undangan.

3. BPD harus lebih terbuka kepada masyarakat agar dapat menggali

masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. BPD harus memperluas

wadah bagi masyarakat untuk berani menyampaikan saran dan

aspirasi kepada pemerintah desa. Karena saran dan aspirasi dari

masyarakat sangat penting untuk peningkatan dan perbaikan

pembangunan, bukan untuk mencari kesalahan pemerintah.

4. Hendaknya struktur pemerintah desa maupun BPD dipajang dan

diinformasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu pemerintah

desanya.

5. Pemerintah desa dan BPD harus lebih bersinergi dalam menjalankan

tugas masing-masing terkhusus dalam rangka memberdayakan

masyarakat di bidang pengawasan pembangunan.

6. Masyarakat perlu dipahamkan mengenai peran pentingnya dalam

proses pembangunan yang dimulai dengan kepemerintahan yang

tidak elitis dan terbuka untuk semua masyarakat.

7. Pemerintah desa harus dapat menyentuh semua lapisan masyarakat

dan dapat berkomunikasi langsung dengan mereka.

8. Forum-forum diskusi dan kegiatan yang dapat meningkatkan

semangat kebersamaan dan rasa kepemilikan terhadap desa perlu

sering diadakan. Gerakan penyadaran masyarakat perlu dimulai

dengan pembentukan pola pikir dengan pendekatan interaksi.

101

9. Pemerintah desa dan BPD harus lebih mampu mengajak masyarakat

untuk melahirkan gagasan-gagasan pembangunan yang inovatif yang

dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam perekonomian.

10. Pengembangan usaha mandiri dan industri kreatif harus terus

ditingkatkan untuk menunjang kemandirian ekonomi masyarakat desa.

11. Pengelolaan keuangan desa harus lebih kreatif dan efisien agar dapat

menghasilkan banyak program pembangunan yang efektif dan

produktif.

102

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Afiffuddin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan. Alfabeta: Bandung.

Fahmi, Irham. 2012. Manajemen: Teori, Kasus dan Solusi. Alfabeta: Bandung.

Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Reflika Aditama: Bandung.

Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2015. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.

Pasolong, Harbani. 2013. Metode Penelitian Administrasi Publik. Alfabeta: Bandung.

Safi’i. 2008. Paradigma Baru kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah. Averroes Press: Malang.

Setiadi, Elly M, dkk. 2011. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Siagian, P. Sondang. 2012. Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya. Bumi Aksara: Jakarta.

Siagian, P. Sondang. 2011. Filsafat Administrasi, Edisi Revisi. Bumi Aksara: Jakarta.

Soewignjo. 1986. Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa. Ghalia Indonesia: Jakarta Timur.

Sukarna. 2011. Dasar-dasar Manajemen. Mandar Maju: Bandung.

Sulaeman, M. Munandar. 1992. Ilmu Sosial Dasar (Teori dan Konsep Ilmu Sosial). Eresco: Bandung.

Tenrigau, Matirrangagau, Andi, dkk. 2011. Pengantar Manajemen. Andi Djemma University Press: Palopo.

Wasistiono, Sadu dan Tahir, Irwan, 2007. Prospek Pengembangan Desa. Fokusmedia: Bandung.

Widjaja, HAW. 2012. Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Jurnal

Anwar, Sakaria J. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. Jurnal Pendidikan Sosilogi STKIP Bima-NTB, Volume III Edisi 1.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014

103

Peraturan Desa Lamatti Riattang tentang RPJM Desa Tahun 2016-2021

Peraturan Desa Lamatti Riattang tentang RKP Tahun 2016

Peraturan Desa Lamatti Riattang tentang RKP Tahun 2017

L A M P I R A N

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Kiki Paramita

Tempat dan Tanggal Lahir : Sinjai, 19 Juni 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Nama Orang Tua

Ayah : Tamrin bin Galibe

Ibu : Fatmawati

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas/Universitas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Hasanuddin

Email : kikiparamita97@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

SD : SD Negeri 147 Langori

SMP : SMP Negeri 1 Bulupoddo

SMK : SMK Negeri 1 Sinjai

PT : Universitas Hasanuddin (Jurusan Ilmu Administrasi

Negara, FISIP, Angkatan 2013)

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Biasa Humanis FISIP Unhas

2. Pengurus UKM LDK MPM Unhas (2014-2015)

3. Pengurus LD MMS FISIP Unhas (2014-2017)

4. Anggota MPO UKM LDM Ibnu Khaldun FISIP Unhas (2017-

2018)

Transparansi APBDesa 2017 dalam Bentuk Papan Baliho

FOTO REALISASI PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan Jalan

Pembangunan Kantor Desa

Kantor PKK

Kantor BPD

Kantor LPM

Kantor Bumdes

Taman Bulu Ase

Kandang Ternak

DOKUMENTASI WAWANCARA