1

SKRIPSI

KUALITAS PELAYANAN APARATUR PEMERINTAH MELALUI

PENERAPAN E-GOVERNMENT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL KABUPATEN BONE

Disusun Oleh :

SRY HANDAYANI

105640 2251 15

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

i

KUALITAS PELAYANAN APARATUR PEMERINTAH MELALUI

PENERAPAN E-GOVERNMENT DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL KABUPATEN BONE

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

SRY HANDAYANI

Nomor Stambuk : 105640 2251 15

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

ii

ii

iii

iv

v

ABSTRAK

SRY HANDAYANI. Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Melalui

Penerapan e-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bone (dibimbing oleh Rudi Hardi dan Hamrun).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Aparatur

Pemerintah melalui penerapan e-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni

suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum

sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe

fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,

wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis data dengan menggunakan

model analisa interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan

Aparatur Pemerintah melalui penerapan e-Government di Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Bone sudah baik dan telah sesuai dengan tujuannya

hal ini dilihat dari indikator (1) Kesederhanaan dan kejelasan prosedur dalam

proses pelayanan publik yang dulunya harus memasuki banyak loket yang

antriannya panjang, sekarang sudah bisa diatasi melalui media internet (2)

Efisiensi dan ketepatan waktu dalam proses pelayanan publik proses pembuata

akta catatan sipil memerlukan waktu yang lama bahkan seringkali harus

menunggu sampai 3-4 hari, Namun setelah adanya e-Government tingkat

penggunaan waktu yang diperlukan hanya 1 hari. (3) Biaya yang sesuai dalam

proses pelayanan publik dapat dilihat dari biaya administrasi yang terbilang murah

dan berkisar antara Rp.10.000-Rp.20.000 dan (4) Keadilan yang merata dalam

proses pelayanan publik dapat dilihat dengan adanya komputerisasi berkas, yang

membuat arsip yang menumpuk menjadi berkurang. Dan tentunya diskriminasi

dalam pembuatan dokumen sudah bisa diatasi. Faktor yang mempengaruhi yaitu

(a) Kebijakan pemerintah/aturan tentang pelaksanaan e-Government yang harus

jelas dan sistematis. (b) Sumber daya manusia yang mampu menunjang

implementasi e-Government. (c) Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang

mencukupi seperti hardware dan software. (d) Tingkat pemahaman masyarakat

terhadap informasi dan teknologi seperti kemampuan mempelajari teknologi

modern berbasis computer masih rendah.

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Aparatur, e-Government

v

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang

berjudul “Kualitas Pelayanan Apatur Pemerintah Melalui Penerapan e-

Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat

dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa

penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan

dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan

ucapan terima kasih kepada terhormat kepada Kedua Orang tua tercinta saya,

Ayahanda Salinri dan Ibunda tercinta Sahari dan seluruh keluarga yang telah rela

berkorban tanpa pamrih dalam membesarkan, mendidik serta mendoakan

keberhasilan penulis, yang tiada hentinya memberi dukungan motivasi disertai

segala pengorbanan yang tulus dan ikhlas.

Bapak Rudi Hardi., S.Sos., M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak

Hamrun., S.Ip., M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan

waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat

diselesaikan. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M selaku Rektor

Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik,S.Sos.,M.Si

selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Makassar. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos.,M.Si selaku Wakil Dekan I dan Bapak

Andi Luhur Prianto.,S.Ip., M.Si selaku Wakil Dekan II, Serta Ibu Dr. Nuryanti

Mustari, S.Ip., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Segenap Dosen

vi

vii

dan seluruh jajaran Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan pengetahuan di mulai

dari semester awal hingga semester akhir. Saudara-saudara. Seperjuangan yang

selalu memberikan semangat dan do’a membantu peneliti sehingga semua proses

penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar.

Terima kasih kepada lelaki terhebat Surya Alam.,S.Sos yang selalu

mendukung dan memberi semangat kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan

skripsi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman Ramellah Feby Febiola.,S.Ip,

Elsyari.,S.Ip, dan Riska Adelya.,S.Ip, serta teman-teman Big Family E 2015 yang

telah memberi dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima

kasih juga kepada Nurul Hikmah., Amd.RMIK, Husnul Khatimah, Ani Safitri.,

Amd., RMIK, dan Irmayani Said., S.Farm. Serta teman-teman KKP Desa Coppo

yang telah memberi dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone yang telah

memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian. Kakanda dan Adinda

yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih karena selalu

mendukung dan member motivasi dalam proses penyelesaian skripsi. Demi

kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat

penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan

sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 23 Januari 2020

Sry Handayani

vii

viii

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi ................................................................................. i

Halaman Persetujuan ........................................................................................... ii

Halaman Penerimaan Tim .................................................................................. iii

Halaman Pernyataan Keasliaan karya Ilmiah .................................................... iv

Abstrak ................................................................................................................ v

Kata Pengantar ................................................................................................... vi

Daftar Isi........................................................................................................... viii

Daftar Tabel ........................................................................................................ x

Daftar Gambar .................................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ........................................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ................................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian .................................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian .................................................................................. 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pelayanan ................................................................................... 8

B. Konsep e-Government ........................................................................... 17

C. Konsep Aparatu Pemerintah ................................................................. 25

D. Kerangka Pikir ...................................................................................... 30

E. Fokus Penelitian .................................................................................... 33

F. Deskripsi Fokus Penelitian .................................................................... 33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian ................................................................ 35

B. Jenis dan Tipe Penelitian ....................................................................... 35

C. Sumber Data .......................................................................................... 36

D. Informan Penelitian ............................................................................... 36

E. Teknik Pengumpulan Data .................................................................... 37

F. Teknik Analisis Data ............................................................................. 38

G. Teknik Pengabsaan Data ....................................................................... 39

viii

ix

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..................................................... 41

1. Kondisi Georafis Kabupaten Bone.................................................. 41

2. Pemerintahan Kabupaten Bone ....................................................... 42

3. Kondisi Kependudukan Kabupaten Bone ...................................... 44

B. Gambaran Umum Disdukcapil Kab. Bone............................................ 51

1. Tugas Pokok Disdukcapil Kab. Bone ............................................. 52

4. Struktur Organisasi Disdukcapil Kab. Bone ................................... 52

5. Data Pegawai Disdukcapil Kab. Bone ............................................ 54

6. Sarana dan Prasarana Disdukcapil Kab. Bone ................................ 55

7. Visi dan Misi Disdukcapil Kab. Bone............................................. 57

C. Hasil Penelitian Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Melalui

Penerapan e-Government di Disdukcapil Kab. Bone ............................ 58

1. Kesederhanaan Dan Kejelasan Prosedur ......................................... 62

2. Efiensi Dan Ketepatan Waktu ......................................................... 68

3. Biaya Yang Sesuai .......................................................................... 73

4. Keadilan Yang Merata .................................................................... 76

D. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan ..................... 82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ........................................................................................... 92

B. Saran ...................................................................................................... 94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ix

x

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Informan ............................................................................... 39

Tabel 4.1 Penyebaran Jumlah Kecamatan Kabupaten Bone .......................... 43

Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Kabupaten Bone.......................................... 45

Tabel 4.3 Distribusi Penduduk menurut Tingkat Pendidikan ........................ 47

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Wajib KTP ........................................................ 48

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Sudah dan Belum Memiliki KK ....................... 50

Tabel 4.6 Jumlah Pegawai Disdukcapil Kab. Bone ....................................... 54

Tabel 4.7 Data Sarana dan Prasarana ............................................................. 55

Tabel 4.8 Kesederhanaan Prosedur Pelayanan............................................... 64

Tabel 4.9 Penggunaan Waktu Dalam Proses Pelayanan Perizinan .............. 71

Tabel 4.10 Jenjang Pendidikan Pegawai Disdukcapil Kab. Bone ................... 88

Tabel 4.11 Data Software dan Hardware Disdukcapil Kab. Bone ................... 89

x

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir ................................................................... 35

xi

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menghadapi perkembangan zaman yang semakin pesat, maka sudah

selayaknya jika sejak dini pemerintah mempersiapkan langkah-langkah antisipatif

dalam rangka menghadapi banyaknya perubahan yang terjadi sebagai akibat dari

perkembangan dan kemajuan tersebut, baik dari kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi ataupun pengaruh dari arus globalisasi yang sudah melanda bangsa kita.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (information and

comunikation/ICT) di dunia semakin meluas. Hal ini dapat dilihat dari

penggunaan ICT diberbagai bidang, sebab ICT memiliki berbagai kelebihan yang

menguntungkan dibanding dengan menggunakan cara tradisional dalam

melakukan berbagai kegiatan ataupun interaksi.

Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional

pengembangan e-Government tidak bisa dipungkiri adalah kebijakan strategis

bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan. Dalam

lampiran Inpres e-Government, dipaparkan enam strategi yang disusun pemerintah

dalam mencapai tujuan strategis e-Government. Antara lain: Strategi pertama

adalah mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya serta

terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan

kualitas jaringan komunikasi keseluruh wilayah negara dengan tarif terjangkau.

Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan layanan publik yang dapat

mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah.

2

Strategi kedua adalah menata sistem dan proses kerja pemerintah dan

pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah ingin

menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat mengadopsi

kemajuan teknologi informasi secara cepat. Strategi ketiga adalah memanfaatkan

teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standarisasi

yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi

antarportal pemerintah. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan

manajemen dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar

seperti e-Billing, e-Procurement, e-Reporting yang dapat dimanfaatkan setiap

situs pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan

publik. Sasaran lain adalah pengembangan jaringan intra pemerintah.

Strategi keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan

mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang

ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat

pencapaian tujuan strategis e-Government. Itu berarti, pengembangan pelayanan

publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah. Strategi kelima adalah

mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik pada pemerintah maupun

pemerintah daerah otonom disertai dengan meningkatkan e-Literacy masyarakat.

Strategi keenam adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui

tahapan yang realistik dan terukur. Dalam pengembangan e-Government, dapat

dilaksanakan dengan empat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pemantapan

dan pemanfaatan.

3

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang

aktual memasuki era globalisasi diperlukan adanya keterpaduan dan sinergi dari

seluruh penyelenggara negara dalam pembangunan, kemajuan teknologi informasi

berdampak pada perubahan pola kegiatan masyarakat yang berorientasi pada

kemudahan-kemudahan dalam berbagai aktifitas dengan menggunakan sarana

informasi yang lebih modern sebagai dampak dari keinginan dan perubahan

tersebut. Perkembangan teknologi informasi seperti akses internet (cyber) sebagai

sebuah sarana informasi global dimana dunia cyber ini dapat dikatakan sebagai

ensiklopedia dunia yang merupakan pusat dari segala informasi seluruh dunia

yang efisien dan efektif. Pengaksesan internet yang saat ini mudah dilakukan dan

mampu menjangkau seluruh dunia membuat pemanfaatan situs-situs bagi

pemerintahan daerah akan lebih mendunia dimana pemerintah daerah dapat

memaparkan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerahnya serta memberikan

pelayanan yang lebih mudah dan efisien kepada masyarakat.

Pelayanan yang lebih efektif dan efisien pada hakekatnya bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi akurat yang disajikan dalam

berbagai bentuk. Manusia dalam menerima informasi senantiasa menggunakan

panca inderanya, maka pelayanan inipun berupaya untuk menyajikan informasi

dalam kombinasi bentuk gambar, grafik, teks, dan suara (multimedia). Oleh

karena itu penggunaan berbagai media sebagai data masukan atau informasi

luaran dari kombinasi alat telekomunikasi dan komputerisasi ini menjadi suatu

keniscayaan. Dalam hal ini, e-Government telah menjadi bagian yang tak

terpisahkan dari pemerintahan di banyak negara, termasuk di Indonesia.

4

Kemajuan-kemajuan baru yang terus dicapai oleh IT telah menjadi pemicu utama

pengembangan e-Government. Muara pengembangan e-Government dimanapun

adalah ditujukan untuk meningkatkan good governance. Meningkatkan efektivitas

dan efisiensi pekerjaan di lembaga pemerintahan. namun yang lebih penting,

melalui e-Government, pemerintah dapat memberikan pelayanan kepada

masyarakat secara transparan.

Tetapi berbicara mengenai e-Government bukan berarti hanya menerapkan

sistem pemerintahan secara elektronik saja atau dengan kata lain omatisasi sistem,

melainkan mempunyai pengertian yang lebih mendalam daripada itu. Pertama-

tama yang harus dilihat adalah bagaimana sistem pemerintahan berjalan sebelum

penerapan e-Government, karena untuk menjalankan e-Government diperlukan

suatu sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi dari masing-masing lembaga

pemerintahan, sehingga dari kesemuanya itu bisa didapatkan suatu sistem

informasi yang terjalin dengan baik. Karena dengan sistem informasi yang

demikian akan memudahkan pemerintah dalam menjalankan fungisnya ke

masyarakat. Sedangkan untuk mewujudkan sistem informasi yang baik, teratur

dan sinergi antara lembaga pemerintahan, maka sistem informasi dari masing-

masing lembaga pemerintahan harus memenuhi suatu standar sistem informasi,

dimana standar ini meliputi persyaratan minimal untuk faktor-faktor dari sistem

informasi tersebut.

Dalam hal ini, e-Government telah menjadi bagian yang tak terpisahkan

dari pemerintahan dibanyak Negara, termasuk di Indonesia. Dengan melalui e-

Government, pemerintah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara

5

transparan serta content-nya pun bermacam-macam. Dengan berbagai manfaat

yang diperoleh dalam penerapan e-Government banyak daerah-daerah yang mulai

menggunakan e-Government dalam upaya memerikan pelayanan terbaik bagi

masyarakat. Salah satunya Kabupaten Bone dimana salah satu instansinya yaitu

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaen Bone menggunakan program

SIAK ( Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ) yang merupakan salah

satu wujud dari penggunaan e-Government. Secara hukum sistem ini sudah

dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ditambah lagi dengan adanya

Perda Kabupaten Bone No. 3 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan.

SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun

berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan

menata sistem administrasi di bidang kependudukan, sehingga tercapai tertib

administrasi dan juga membantu bagi petugas di jajaran pemerintah daerah khusus

Dinas Kependudukan di dalam menyelenggarakan layanan kependudukan SIAK

bisa menjadi solusi dari masalah kependudukan yang ada. Dalam pengaplikasian

pelayanan berbasis online tersebut ternyata belum maksimal, masih banyak

kekurangan yang harus disempurnakan, seperti dalam Pembuatan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Bone baik dari segi infrastruktur, SDM maupun akses internet itu

sendiri. Software (web) yang di gunakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk di

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dalam pembuatan

6

dokumen kependudukan masih memiliki kendala yaitu pada bagian upload foto

dokumen persyaratan masih sulit dengan adanya keterangan ”gambar tidak dapat

termuat”. Dan dalam pelaksanaanya tidak menutup kemungkinan adanya masalah

pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah yang menjadi keluhan

utama di masyarakat. Seperti halnya mengenai keluhan masyarakat antara lain

terjadinya diskriminasi dalam memberikan pelayanan, Sering terjadinya pungli,

dan tidak adanya kepastian. (http://radarbone.fajar.co.id)

Ini disebabkan karena dalam proses pelayanan seringkali tidak sesuai

dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Padahal standar pelayanan minimal

(SPM) dalam setiap instansi pemerintah pasti ada. Inilah permasalahan dari

implementasi penyelenggara pemerintahan. Selain itu, untuk bagian penduduk

Kabupaten Bone yang berada di jangkuan cukup jauh (di bagian selatan Kab.

Bone) masih sulit dalam mengakses internet untuk membuka web pendaftaran

pembuatan dokumen kependudukan di Pembuatan Kartu Tanda Penduduk di

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.

Hal tersebut membuat masyarakat lebih memilih datang langsung ke

Pembuatan Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bone untuk membuatnya secara manual, kebijakan yang seharusnya

dapat mempermudah masyarakat justru membuat masyarakat bingung dan

mengeluarkan banyak waktu untuk mengkonfirmasi langsung ke Pembuatan

Kartu Tanda Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Bone. Dalam pengertian sistem informasi secara umum, maka unsur-unsur yang

terkandung didalamnya adalah manusia, teknologi, prosedur dan organisasi.

7

Untuk memenuhi konsep sistem informasi yang baik maka dari masing-masing

unsur tersebut harus memiliki standar yang harus dipatuhi dan dijalankan,

sehingga sistem informasi dari satu lembaga pemerintah ke lembaga pemerintah

lainnya dapat terhubung, dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi

tersebut bisa dipergunakan untuk keperluan pemerintah dalam menjalankan

fungsinya baik kedalam maupun keluar.

Dari penggambaran di atas maka penulis merasa bahwa penerapan e-

Government di Indonesia khususnya di Kabupaten Bone sebagai sebuah tinjauan

pengembangan keilmuan yang memiliki sumbangsih tersendiri bagi Ilmu

Pemerintahan. Oleh karena itu maka penulis mencoba mengangkat penelitan yang

berjudul “Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Melalui Penerapan e-

Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone”.

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang diuraikan di atas maka rumusan masalah yang

dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas pelayanan Aparatur Pemerintah melalui penerapan e-

Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone ?

2. Faktor apakah yang mempengaruhi kualitas pelayanan Aparatur Pemerintah

melalui penerapan e-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bone ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut :

8

1. Untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan aparatur pemerintah melalui

penerapan e-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bone.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan

Aparatur Pemerintah melalui penerapan e-Government di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun Kegunaan atau manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Diharapkan Agar kegiatan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi

kalangan akademisi dalam melakukan kajian lebih lanjut yang

berhubungan dengan penerapan e-Government dan kontribusinya terhadap

pemerintahan.

2. Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca

dan peneliti, khususnya bagi mahasiswa yang sementara menyusun skripsi

yang berkaitan dengan masalah-masalah pelayanan publik.

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pelayanan

1. Definisi Pelayanan

Dalam memahami arti pelayanan, tidak terlepas dari masalah kepentingan

umum yang menjadi asal-usul timbulnya pelayanan. Kepentingan umum adalah

berkaitan dengan kepentingan pelayanan kepada umum. Meskipun pada

perkembangan selanjutnva pelayanan jasa juga timbul karena adanya kewajiban

sebagai suatu bentuk dari proses penyelenggaraan suatu organisasi. Dimana setiap

organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta tujuan pelayanan

telah ditetapkan bersamaan dengan pembentukan organisasi.

Untuk menjelaskan pengertian pelayanan yang lebih luas, penulis

mengutip pendapat dari Sarlito Wirawaiz (1982: 27) yang mengemukakan bahwa

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan

serangkaian proses. Sebagai proses pelayanan, berIangsung secara rutin dan

berkesinambungan, meliputi seluruh kehiupan orang dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut, pelayanan dilaksanakan sekelompok orang guna

memenuhi kepentingan akan sesuatu dari sekelompok orang lainnya dalam suatu

wadah atau organisasi, baik pemerintah maupun swasta. H.A.S Moenir (1992:

l7) memberikan batasan bahwa Pelayanan adalah proses penggunaan akal,

pikiran, panca indra dan anggota badan dan atau tanpa alat bantu yang dilakukan

oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan baik dalam

bentuk barang maupun jasa.

10

S.Pramudji (2003:46) memberikan pengertian pelayanan publik adalah

berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan

barang dan jasa. Defenisi pelayanan publik menurut Kepmenpan No. 63/ KEP/ M.

PAN/7/ 2003 yaitu Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi

Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

atau Badan Usaha Milk Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam

rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apa yang seharusnya

dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) sebagai pelayanan publik memang

menjadi suatu perdebatan tersendiri, baik dalam tatanan akademis maupun praktisi

peran pemerintah sebagai pelayan publik selalu berkembang atau bergeser. Apa

yang seharusnya dilakukan pemerintah bersifat dinamis dan mengikuti

perkembangan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Kebutuhan itupun tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi, politik,

hukum, sosial dan budaya masyarakat. Bahkan lebih jauh lagi, pelayanan publik

ini juga menyangkut peran pemerintah sebagai pengatur melalui kebijakan-

kebijakan yang dikeluarkan termasuk penegakan kebijakan-kebijakan tersebut.

Peran ini memang sesungguhnya esensi dari peran pemerintah sebagai pengelola

kehidupan bermasyarakat. Kebijakan yang menciptakan iklim yang kondusif bagi

investasi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang baik. Sebagai

perwujudan dari apa yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pelayanan publik

agar mutu pelayanan menjadi baik, maka dalam memberi layanan publik

seharusnya:

11

a. Mengetahui kebutuhan yang dilayani

b. Mendapat pelayanan yang wajar

c. Mendapat perlakuan yang jujur dan terus terang (transparan)

d. Mendapat pelayanan yang sama tanpa pilih kasih.

Peningkatan kualitas pelayanan membutuhkan metode yang tepat agar

masyarakat merasa terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan yaitu dengan

melihat apakah pelayanan tersebut sudah efektif atau belum. Efektifitas pelayanan

juga merupakan indikator dalam pelayanan publik itu sendiri. Untuk mengukur

tingkat keefektifan pelayanan tersebut digunakan kriteria sebagai berikut:

a. Tepat, artinya pelayanan yang diberikan tersebut sesuai dengan yang

dibutuhkan masyarakat.

b. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat

dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial,dll.

c. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu : pelayanan yang mempertimbangkan

aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Ada berbagai macam defenisi tentang pelayanan seperti dikatakan oleh

Sarlito Wirawan (1982: 27) bahwa Pelayanan pada hakekatnya merupakan

serangkaian kegiatan, oleh karena itu ia merupakan suatu proses sebagai suatu

kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh

kehidupan orang dalam masyarakat. Berbicara tentang pelayanan birokrasi kepada

masyarakat akan selalu menuju pada usaha pemuasan pelayanan atau pemberian

pelayanan prima. Pelayanan prima dapat tercapai dengan baik dan masyarakat

juga akan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan jika terdapat kepuasan

12

dalam diri masyarakat. Kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat akan

menciptakan citra positif bagi penyedia layanan tersebut.

Menurut Daryanto dan Ismanto Setyabudi (2014:111) indikator pelayanan

prima penerapannya mengacu pada sendi-sendi pelayanan prima, meliputi :

a. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur/ tata cara pelayanan

diselenggarakan secara mudah dan cepat. Tidak berbelit-belit mudah

dipahami, dan mudah dilaksanakan.

b. Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai

: (1) Prosedur atau tata cara pelayanan umum. (2) Persyaratan pelayanan

um`um. (3) Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung

jawab dalam memberikan pelayanan umum. (4) Rincian biaya atau tarif

pelayanan umum dan tata cara pelayanannya. (5) Jadwal waktu penyelesaian

pelayanan umum. (6) Hak dan kewajiban dari pemberi maupun penerima

pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan atau

kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan pemprosesan pelayanan

umum. (7) Pejabat yang menerima keluhan masyarakat.

c. Keamanan, dalam hal keamanan pelayanan berarti mulai proses sampai hasil

pelayanan harus mengandung unsur kenyamanan dan kepastian hukum. Hasil

produk layanan memenuhi kualitas teknis (aman) dan dilengkapi dengan

jaminan pelayanan secara administratif (pencatatan, dokumentasi, dan

tagihan). Selain itu dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti peralatan

yang di manfaatkan secara optimal. Penataan ruang dan lingkungan kantor

diupayakan rapi, bersih dan memberi rasa aman.

13

d. Keterbukaan dalam arti prosedur/tatacara, persyaratan satuan kerja/pejabat

penanggung jawab pemberi pelayanan umum, waktu penyelesaian dan rincian

biaya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib

diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh

masyarakat, baik diminta atau tidak diminta. Dalam hal keterbukaan

mencakup upaya publikasi yaitu artinya penyebaran informasi yang dilakukan

melalui media dan bentuk penyuluhan tentang adanya pelayanan yang

dimaksud.

e. Efisiensi, dalam arti: (1) persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada

hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan

dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk

pelayanan umum yang diberikan, (2) dicegah adanya pengulahan pemenuhan

kelengkapan persyaratan dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan

kelengkapan persyaratan dan satuan kerja/instansi pemerintah lain yang

terkait.

f. Ekonomis, dalam pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara

wajar dengan memperhatikan: (1) Nilai barang dan atau jasa pelayanan umum

dan tidak menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran. (2) Kondisi dan

kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum. (3) Ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

g. Keadilan yang merata, berarti bahwa pelayanan harus diupayakan dapat

menjangkau seluruh lapisan masyarkat melalui distribusi yang adil dan

merata, pelayanan tidak membedakan kaya/miskin, laki-laki atau perempuan,

merata dalam memberi subjek pelayanan sera tidak diskriminatif.

14

h. Ketepatan waktu, berarti organisasi harus melayani dengan cepat dan tepat

sesuai dengan aturan yang berlaku. Disamping itu hendaknya petugas tanggap

dan peduli memberikan pelayanan, termasuk disiplin dan kemampuan

melaksanakan tugas. Dari segi etika, keramahan dan sopan santun perlu

diperhatikan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelayanan

Keberhasilan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sangat

tergantung pada pemberian pelayanan tersebut, ini dapat dikaji melalui mutu dan

kualitas layanan tersebut, mutu dan kualitas layanan biasanya dipengaruhi oleb

beberapa faktor. Menurut Moenir (2002:88) terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi berjalannya suatu pelayanan publik yakni sebagai berikut :

a. Faktor kesadaran aparat, Faktor kesadaran aparat yang terlihat dalam

pelayanan, keseimbangan yang dialami oleh seseorang dapat berpengaruh

langsung pada tingat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan,

kesadaran ini pula yang dapat menghasilkan keikhlasan dan kesungguhan

dalam pelaksanaan tugas setiap hari dalam hal bentuk pelayanan kepada

masyarakat.

b. Faktor aturan, Aturan merupakan landasan kerja bagi setiap organisasi baik

yang bersifat publik maupun non publik, aturan sangat berpengaruh pada

tingkat kualitas Iayanan yang diberikan serta merta yang berhubungan

langsung pada mekanisme kerja sehingga menghasilkan output yang dapat

memuaskan pada pengguna jasa Iayanan. Oleh karena itu aturan yang dibuat

harus betul-betul memperhatikan dinamika organisasi yang berkembang di

15

dalam masyarakat, disisi lain tegaknya aturan akan berimplikasi langsung

pada tingkat kedisiplinan para pekerja.

c. Faktor Organisasi, Faktor organisasi harus ditekankan pada penciptaan

mekanisme kerja yang menghasilkan efisiensi dan efektifitas layanan bukan

hanya terletak pada bentuk pelembagaan atau kerja sama dimana mekanisme

ini. menyangkut pada hal sisi prosedur dan metode kerja sebagai suatu tata

laksana agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

d. Faktor Pendapatan, Pemenuhan kebutuhan hidup dalam setiap orang

merupakan suatu motivasi utama bagi setiap orang dimana kebutuhan akan

hidup seseorang setiap hari akan selalu meningkat sesuai dengan kemajuan

zaman, setiap manusia pun akan selalu merasa kurang nyaman, kekurangan

inilah yang menjadi motivasi bagi seseorang pemenuhan atas kekurangannya,

kebutuhan dimulai dan kebutuhan yang paling rendah sampai kebutuhan yang

paling tinggi.

e. Faktor kemampuan dan keterampilan petugas dalam melaksanakan tugas

pelayanan.

f. Faktor sarana pelayanan, Merupakan faktor utama dalam pelaksanaan kinerja

pelayanan, selain faktor tersebut diatas dimana sarana tersebut terdiri dari

sarana kerja dan fasilitas kerja. Sarana kerja adalah semua benda yang

berfungsi secara langsung maupun tidak langsung misalnya mesin ketik,

perlengkapan komunikasi dll, sedangkan layanan dapat berupa fasilitas

ruangan, telepon umum dan alat panggil lainnya. Perlengkapan sarana ini

pulalah yang sangat mendukung terhadap kecepatan dan ketepatan dalam

pemberian pelayanan, sebaliknya sulit mendapatkan layanan yang baik

16

apabila penunjang sarana kelengkapan sangat terbatas pada suatu organisasi

sehingga pihak birokrasi yang memberikan pelayanan terhadap pelayanan

sangat menekankan pada tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan

kepada masyarakat.

3. Bentuk-bentuk Pelayanan Publik

Menurut Moenir (2000: 190) Bentuk pelayanan publik yang dilakukan

oleh organisasi pemenintah maupun swasta pada dasarnya mempunyai tiga bentuk

layanan yang tidak selamanya berdiri sendiri secara murni, melainkan saling

berkobinasi, layanan itu antara lain : layanan lisan, layanan tulisan, dan layanan

dengan perbuatan.

a. Layanan Lisan, Layanan dengan lisan yang diberikan oleh personil yang

bertugas pada bidang layanan informasi/penjelasan kepada pihak yang

memerlukan, layanan ini biasanya berhubungan dengan masyarakat. Adapun

syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam layanan lisan ini adalah sebagai

berikut: (1) Pemahaman yang cukup tentang masalah dibidang tugasnya. (2)

Pemberian penjelasan secara terperinci. (3) Bersikap sopan dan ramah

walaupun hanya sekedar ngobrol. (4) Pemanfaatan waktu seefisien mungkin.

b. Layanan Tulisan, Layanan ini merupakan bentuk layanan yang paling penting

efisien yang biasanya dilakukan dalam jarak jauh. Dalam era globalisasi dewa

ini suatu hal yang perlu diperhatikan dalam layanan ini terletak pada

kecepatan dalam pengelolaan masalah dan proses penyelesaiannya. Pada

layanan ini pula terdapat dua golongan yaitu: (1) Layanan yang berupa

petunjuk atau informasi dan yang sejenis ini ditunjukkan kepada orang-orang

17

yang berkepentingan. (2) Layanan tertulis berupa atas permohonan, keluhan,

laporan atau pemberitahuan.

c. Layanan perbuatan. Bentuk layanan yang terakhir ini dilakukan dengan

perbuatan yang dilakukan dengan tingkat keahlian atau keterampilan

seseorang dan muncul persamaan dengan layanan secara lisan yang memiliki

spesifikasi tertentu dimana seseorang tidak hanya membutuhkan penjelasan

tetapi juga memerlukan tindakan yang harus dipegang dalam layanan ini

adalah mutu pelayanan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat.

B. Konsep e-Government

Menurut Indrajit (2002), apabila dilihat dari sejarahnya, konsep e-

Government berkembang karena adanya tiga pemicu utama, yaitu:

1. Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah membuat

isu-isu semacam demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi,

korupsi, civil society, good corporate governance, perdagangan bebas, pasar

Terbuka, dan lain sebagainya menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan

oleh setiap bangsa jika yang bersangkutan tidak ingin disingkirkan dari

pergaulan dunia. Dalam format ini, pemerintah harus mengadakan reposisi

terhadap perannya di dalam sebuah negara, dari yang bersifat internal dan

fokus terhadap kebutuhan dalam negeri, menjadi lebih berorientasi ke

eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan

negaranya di dalam sebuah pergaulan global.

2. Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) terjadi

sedemikian pesatnya sehingga data, informasi dan pengetahuan dapat

18

diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke

seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik.

3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di dunia tidak terlepas dari

semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam melakukan kegiatan

ekonominya. Kedekatan antara masyarakat (sebagai pelanggan) dengan

pelaku ekonomi (pedagang, investor, perusahaan dan lain-lain) telah

membuat terbentuknya sebuah standar pelayanan yang semakin membaik dari

waktu ke waktu.

Ketiga aspek di atas menyebabkan terjadinya tekanan dari masyarakat

yang menginginkan pemerintah memperbaiki kinerjanya secara signifikan dengan

cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Pada dasarnya

e-Government merupakan penggunaan teknologi informasi yang dapat

meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak yang lain.

Setidaknya terdapat empat klasifikasi hubungan bentuk baru dari penggunaan

teknologi informasi dan komunikasi ini (Indrajit, 2002; Aprianty, 2016):

1. Government to Citizens (G2C)

Aplikasi e-government dalam tipe G2C ini merupakan aplikasi yang paling

umum, dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio

teknologi informasi untuk berinteraksi dengan masyarakat.

2. Government to Business (G2B)

Tipe Government to Business (G2B) adalah bentuk penyediaan pelayanan

informasi bagi kalangan bisnis. Kalangan bisnis semacam perusahaan swasta

membutuhkan data dan informasi dari pemerintah. Selain itu, interaksi antara

19

kalangan bisnis dengan lembaga pemerintahan juga berkaitan dengan hak dan

kewajiban dari kalangan bisnis tersebut sebagai entity yang berorientasi profit.

3. Government to Government (G2G)

Aplikasi Government to Government (G2G) juga diperlukan dalam

berinteraksi antara satu pemerintah dengan pemerintah lainnya untuk

memperlancar kerjasama, baik antar negara atau kerjasama antar entiti-entiti

negara dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan,

proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain

sebagainya.

4. Government to Employees (G2E)

Tipe aplikasi Government to Employees (G2E) diperuntukkan secara internal

bagi para staf di instansi pemerintahan.

1. Definisi e-Government

Menurut Bank Dunia (Samodra Wibawa 2009:113), e-Government adalah

penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti wide area

Networks (WAN) internet, moble competing, yang dapat digunakan untuk

membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah

lainnya. Menurut The Worid Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto

2010:54), e-Government ialah sebagai upaya pemamfaatan informasi dan

teknologi komunikasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas, transfaransi

dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih

baik.

20

Kemudian menurut Depkomenfo (Samodra Wibawa 2009:114),

mendefinisikan e-Government adalah pelayanan publik yang diselenggarakan

melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukkan

domain pemerintah Indonesia yakni (go.id) Menurut Clay G. Weslatt (15 Agustus

2007) dalam website, e-Government adalah menggunakan teknologi informasi dan

komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih effisien dan penekanan

biaya yang efektif, kemudian pasilitas layanan terhadap masyarakat umum dan

membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam buku e-Government In Action (2005:5) menguraikan e-

Government adalah suatu usaha menciptakan suasana penyelanggaraan

pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama (Shared goals) dari sejumlah

komunitas yang berkepentingan, oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus

mencerminkan visi bersama dari pada stakholeder yang ada misalnya: (a)

Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani

masyarakatnya; (b) Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparans; (c)

Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat meluli kinerja pelayanan publik; (d)

Menjamin terciptanya penyelengaaan negara yang demokratis; Karena visi

tersebut berasal “Dari, Oleh dan Untuk” masyarakat atau komunitas dimana e-

Government tersebut diimplementasikan, maka masanya akan sangat bergantung

pada stuasi dan kondisi masyarakat setempat.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa e-Government adalah upaya

untuk penyelanggaraan pamerintah yang berbasis elektronik dalam rangka

mengingkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efesien. Dari

21

pengertian diatas dapat diartikan bahwa e-Government merupakan proses

pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu manjalankan

sistem pemerintah secara efesien. Ada hal utama yang dapat kita tarik dari

pengertian e-Government diatas, yaitu: (a) Penggunaan teknoligi informasi

(internet) sebagai alat baru; (b) Tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintah

dapat berjalan secara efektif, efesien dan produktif dalam penggunaan teknologi

internet, seluruh proses atau prosedur yang berbelit-belit dapat dipangkas.

Melalui pengembangan e-Government dilakukan penataan sistem

manajemen serta proses kerja dilingkungan pemerintah dan pemerintah daerah

otonom dengan mengoptimalisasi pemenfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan

teknologi informasi tersebut mencakup dua aktifitas yang saling berkaitan, yaitu:

(a) Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses

kerjasecara elektronik. (b) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar

pelayanan public dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat

diseluruh wilayah.

Inisiatif e-Government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi

Presiden No. 6/2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi,

Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus

menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan

mempercepat proses demokrasi. Lebih jauh lagi, e-Government wajib

diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan.

Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk

22

menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar

dan mensimplifikasi hubungan antar masyarakat dan pemerintah.

Dengan menyediakan pelayanan melalui internet e-Government dapat

dibagi dalam beberapa tingkatan yaitu penyediaan informasi, interaksi satu arah,

interaksi dua arah dan transaksi yang berarti pelayanan elektronik secara penuh.

Interaksi satu arah bisa berupa fasilitas men-download formulir yang dibutuhkan.

Pemrosesan / pengumpulan formulir secara online merupakan contoh interaksi

dua arah. Sedangkan pelayanan elektronik penuh berupa pengambilan keputusan

dan delivery (pembayaran). Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa e-Government

bukan hanya sekedar publikasi situs oleh pemerintah. Pemberian pelayanan

sampai dengan tahap full-electronic delivery service perlu diupayakan.

2. Tujuan dan Manfaat penerapan E-Government

Jadi tujuan e-Government adalah untuk meningkatkan akses warga negara

terhadap jasa-jasa pelayana publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke

sumber-sumber informasi yang dimiliki pemerintah, menangani keluhan

masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh

warga negara. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, dimana

dalam hal ini e-Government diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan antara

lain:

a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang

memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat secara luas

23

serta dapat terjangkau di seluruh wilayah pada setiap saat, tanpa dibatasi oleh

waktu dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

b. Pembentukan hubungan interaksi dengan dunia usaha untuk

meningkatkan perkembangan perekonomin nasional dan mempercepat

kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan

internasional.

c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga

negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat

berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.

d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien

serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan

pemerintah daerah otonom.

Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis e-

Government perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat,

yaitu:

a. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta

terjangkau oleh masyarakat luas.

b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah

daerah otonom secara holistic.

c. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri

telekomunikasi dan teknologi informasi.

24

e. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah

otonom, disertai dengan meningktakan e-Literacy masyarakat. Melaksanakan

pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistic dan

terukur.

Pemanfaatan teknologi Informasi pada umumnya ditinjau dari sejumlah

aspek sebagai berikut:

a. Leadership; aspek ini berkaitan dengan prioritas dan inisatif negara di dalam

mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

b. Infrastruktur Jaringan informasi; aspek ini berkaitan dengan kondisi

infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa

akses.

c. Pengelolaan Informasi; aspek ini berkaitan dengan kualitas dan keamanan

pengelolaan informasi, mulai dari pebentukan, pengolahan, penympanan

sampai penyaluran dan distribusinya.

d. Lingkungan Bisnis; aspek ini berkaitan dengan kondisi pasar, sistem

perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks bagi perkembangan

bisnis teknologi informasi, terutama yang mempengaruhi kelancaran aliran

informasi antar pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, antar badan

usaha, antar badan usaha dengan masyarakat, dan antar masyarakat.

e. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, aspek ini berkaitan dengan difusi

teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun

organisasi,serta sejauh mana tekologi informasi disosialisasikan kepada

masyarakat melalui proses pendidikan.

25

C. Konsep Aparatur Pemerintah

Aparatur birokrasi atau pemerintah adalah abdi negara dan abdi

masyarakat. Sebagai aparatur dikaitkan dengan pembangunan nasional maka ia

sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan. Peranan aparat birokrasi sangat

pentng dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lebih lanjut

dalam penjelasan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok

kepegawaian dijelaskan bahwa: “Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan

dan pembangunan sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara, karena

itu dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan

masyarkat madani yang taat hukum, berperadapan, demokratis, makmur, adil dan

bermoral tinggi diperlukan pegawai negeri yang merupakan aparatur Negara yang

bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil

dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada

pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa begitu besarnya peran

aparat birokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tugas

pokok aparatur birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pelayanan

publik. Untuk itulah perlu diketahui terlebih dahulu indikator yang dapat

dipergunakan untuk mengukur kinerja aparat pemerintahan itu sendiri. Untuk

mengukur kinerja seorang pegawai negeri ada beberapa tolak ukur yang dapat

dijadikan patokan antara lain: (1) Produktivitas kerjanya,(2) Ketaatan

menjalankan peraturan,dan (3) Kedisiplinan.

Aparat birokrasi yang secara tidak langsung berkaitan dengan system

administrasi dalam sebuah penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, aparat

26

yang dalam kehidupan sehari-hari lebih diidentikkan dengan aparaturr memiliki

beberapa pengertian diantaranya, dalam kamus bahasa Indonesia yang disusun

oleh W.L.S. Poerwadarmita (2003: 17) mengemukakan bahwa Aparat adalah

orang yang bertugas dalam suatu bagian tertentu dan melakukan pekerjaan yang

tertentu pula dan biasanya berhubungan dengan kegiatan pelayanan sedangkan

dalam sistem administrasi negara aparat yang merupakan penyelenggaraan

administarsi negara adalah sebagai pengevaluasi, penyempurna dari perencanaan

dan sekaligus sebagai peaksana roda pemerintahan dan pembangunan bangsa

Indonesia secara keseluruhan, bagi seluruh perangkat administrasi negara yang

merupakan objek pelaksana.

Pengaturan penyelenggaraan kegiatan aparat memberikan pola pengaturan

yang Iebih berencana yang mencerminkan pencapaian aparatur negara yang bersih

dan berwibawa sehingga tujuan yang paling hakiki dari pemberdayaan aparat

yaitu efisiensi dan efektivitas dapat terwujud secara berkesinambungan, hal itu

pula yang memberikan peluang bagi peningkatan pendapatan negara. Sedangkan

pengertian aparat dalam sistem pemerintahan Indonesia yang penekanannya lebih

pada pelaksana tugas adalah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dalam rangka usaha untuk menyandang berbagai fungsi baik sebagai fungsi

perorangan dan fungsi sebagai roda pemerintahan dari sebuah tatanan

keIembagaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional.

Pertama perlu diberikan penjelasan terhadap adanya kesalahpahaman

umum bahwa pengertian birokrasi diberikan kepada hal-hal seperti jika seorang

ingin mendapatkan informasi tertentu dikirim dari pejabat satu kepada pejabat

yang lain, tanpa mendapatkan informasi yang diinginkan. Demikian pula

27

keharusan pengisian formulir-formulir dalam enam lembar atau lebih. Sehingga

birokrasi dihubungkan dengan kemacetan-kemacetan administrasi atau tidak

adanya efisiensi. Padahal pengertian birokrasi yang sebenarnya bukan itu.

Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan

yang harus dilaksanakan oleh banyak orang. Birokrasi adalah tipe dari suatu

organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang

besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak

orang. Dalam suatu perumusan lain dikemukakan bahwa birokrasi adalah tipe

organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai

tugas-tugasnya yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi

dan khususnya oleh aparatur pemerintah (Tjokroamidjoyo, 1988).

Menurut (Blau dan Page, 1956) birokrasi justru untuk melaksanakan

prinsip-prinsip organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi

administratif, biarpun kadangkala dalam pelaksanaannya birokratisasi akibatnya

seringkali malahan kurang adanya efisiensi. Salah seorang pemikir pertama

mengenai konsep birokrasi adalah Max Weber. Menurutnya ciri-ciri utama dari

struktur birokrasi didalam tipe idealnya adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan-kegiatan reguler yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan

organisasi dibagi dalam cara yang tertentu sebagai tugas-tugas jabatan.

Pembagian kerja yang jelas ini memungkinkan untuk mengerjakan tenaga-

tenaga spesialisasi dalam tiap jabatan, dan membuat mereka bertanggung

jawab untuk pelaksanaan efektif dari tugasnya tersebut.

28

2. Pengorganisasian jabatan-jabatan mengikuti prinsip hirarki, yaitu jabatan

yang lebih rendah berada dibawah pengawasan atau pimpinan dari pada

jabatan yang lebih atas. Setiap pejabat didalam hirarki administratif ini dapat

diminta pertanggungan jawabnya oleh atasannya mengenai keputusan atau

kegiatan pejabat yang dibawah pimpinannya itu.

3. Operasi-operasi atau pelaksanaan kegiatan, dikendalikan oleh suatu sistim

peraturan yang konsisten dan pelaksanaan dari pada peraturan-peraturan ini

terhadap kejadian atau kasus kasus tertentu.

4. Pejabat yang ideal dalam sesuatu birokrasi melaksanakan kewajiban didalam

semangat formil non pribadi. Artinya tanpa perasaan simpati atau tidak

simpati.

5. Penempatan kerja didalam organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi

teknis dan dilindungi terhadap pemberhentian sewenang-wenang.

6. Pengalaman menunjukkan bahwa tipe birokrasi yang murni dari suatu

organisasi administrasi dilihat dari penglihatan teknis akan dapat memenuhi

efisiensi tingkat tertinggi.

Mekanisme birokrasi yang berkembang sepenuhnya akan lebih efisien dari

pada organisasi yang tidak seperti itu atau yang tidak jelas birokrasinya. Birokrasi

memecahkan masalah oraginsasi yang utama, yaitu memaksimalkan efisiensi

organisasi dan bukan dari masing-masing anggota organisasi tersebut. Untuk

inilah maka diperkembangkan spesialisasi dan pengadaan serta penempatan kerja

pegawai atas dasar kualifikasi teknis. Birokratisasi dapat menjadi kekuatan yang

29

baik untuk pertumbuhan sebagai hasil pelaksanaan kegiatan yang efisien, tetapi

juga dapat menjadi alat yang menghambat perubahan-perubahan.

Dalam hal ini memang birokrasi dapat berkembang kearah salah satu dari

antaranya. Birokrasi dapat menghambat perubahan sosial, jika yang lebih

menonjol adalah apa yang oleh Blau dan Page disebut sebagai sikap ritualis. Sikap

birokrasi disini adalah memperkembangkan standar dan prosedur tata kerja dan

memperinci kewenangan secara detail, kemudian dijadikan sesuatu yang rutin dan

dilaksanakan secara ketat. Tidak ada bagi sesuatu kebijaksanaan administratif

yang mungkin sedikit menyimpang, tetapi memberikan pemecahan masalah.

Melaksanakan kegiatan berdasarkan standar maupun aturannya menjadi tujuan,

dan bukan alat untuk mencapai sesuatu tujuan administratif. Seringkali hal ini

terkait erat dengan disiplin pelaksanaan kerja sesuai dengan wilayah kewenangan

masing-masing. Karena para anggota birokrasi kemudian hanya merupakan

bagian dari mesin yang ketat,

Seringkali juga menumpulkan inisatif dan gagasan baru. Keadaan seperti

ini tidak akan sesuai dengan kebutuhan proses perubahan sosial yang cepat, atau

tidak memberikan dorongan bagi usaha perubahan dimana standar-standar serta

aturan-aturan rutinnya itu sendiri perlu terus menerus disempurnakan. Dilain

pihak birokrasi dapat menjadi alat bagi pembaharuan. Hal ini terlaksana, jika

tujuan-tujuan organisasi memang diarahkan bagi suatu strategi pembaharuan dan

pembangunan. Kecuali itu elite birokrasi bersikap mudah menerima pemikiran-

pemikiran pembaharuan dan pembangunan. Dengan demikian birokrasi adalah

suatu alat untuk dapat merealisir pembangunan sosial ekonomi. Karena

30

bagaimanapun juga, tujuan-tujuan perubahan tersebut didalam masyarakat modern

perlu dilembagakan dalam bentuk birokrasi. Kemudian dengan adanya

perkembangan apa yang disebut teknorasi, maka birokrasi mendapatkan darah

baru dalam bentuk penggunaan teknologi ilmu untuk memanipulir proses

perubahan dan pembangunan yang dilembagakan dalam birokrasi.

D. Kerangka Pikir

Kualitas pelayanan merupakan factor material yang lebih menekankan

pada aktivitas layanan organisasi, hal ini melayani keperluan orang atau

masyarakat yang memiliki kepentingan pada organisasi sesuai yang di tetapkan

organisasi sendiri. Sedangakan e-Government merupakan upaya untuk

menyelenggarakan pelayanan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan

kualitas pelayanan public secara efektif dan efisien.

Penelitian mengenai kualitas pelayanan aparatur pemerintah melalui

penerapan e-Government di Disdukcapil Kabupaten Bone untuk mengetahui

bagaimana kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Disdukcapil dalam

memberikan pelayanan melalui penerapan e-Government tersebut. Penulis

memfokuskan pada empat indikator kualitas pelayanan publik yang dikutip dari

Keputusan Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003

menjelaskan sendi-sendi pelayanan Prima yaitu Kesederhaan, Kejelasan Prosedur,

keamanan, ketepatan waktu, biaya yang sesuai, efisiensi, ekonomis dan keadilan

yang merata. Kedelapan indikator diatas dapat disederhanakan menjadi 4

indikator yakni Kejelasan prosedur, Ketepatan waktu, Biaya yang sesuai, dan

Keadilan yang merata.

31

Kejelasan prosedur, yaitu persyaratan satuan kerja/pejabat penenggung

jawab pemberi layanan umum, waktu penyelesaian dan rincian biaya dan lain-lain

yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara

terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta atau

tidak diminta. Ketepatan waktu, yaitu organisasi harus melayani dengan cepat dan

tepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Disamping itu hendaknya petugas

tanggap dan peduli memberikan pelayanan, termasuk disiplin dan kemampuan

melaksanakan tugas. Biaya yang sesuai, yaitu dalam pengenaan biaya pelayanan

umum harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang dan atau

jasa pelayanan umum dan tidak menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran,

kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum, ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Keadilan yang merata, yaitu pelayanan harus

diupayakan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui distribusi yang

adil dan merata, pelayanan tidak membedakan kaya/miskin, laki-laki atau

perempuan, merata dalam memberi subjek pelayanan serta tidak diskriminasi.

Keempat indikator diatas menjadi indikator untuk mengukur bagaimana

kualitas pelayanan Aparatur Pemerintah melalui penerapan e-Government seperti

pelayanan e-KTP dan Kartu Keluarga serta faktor-faktor apa saja yang

mendukung kualitas pelayanan. Apabila indikator diatas terlaksana dengan baik,

maka kualitas pelayanan aparatur pemerintah melalui penerapan e-Government di

Disdukcapil Kabupaten Bone akan meningkat.

32

Berikut ini merupakan kerangka pikir dari penelitian tentang kualitas

pelayanan aparatur pemerintah melalui penerapan E-Government di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bone.

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Faktor – Faktor yang

Mempengaruhi:

1. Kebijakan Pemerintah

2. Sumber Daya Manusia

3. Sarana dan Prasarana

4. Patisipasi dan

Pemahaman

Masyarakat

Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah

Melalui Penerapan e-Government Di

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Kabupaten Bone

Penerapan E-Government:

KTP dan Kartu Keluarga

Sendi-sendi pelayanan prima

(Daryanto dan Ismanto Setyabudi.

2014:111)

a. Kesederhanaan dan Kejelasan prosedur

b. Efisiensi dan Ketepatan waktu

c. Biaya yang sesuai

d. Keadilan yang merata

Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur

Pemerintah Melalui Penerapan e-

Government di Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil Kabupaten Bone.

33

E. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi fokus penelitian ialah indikator

kualitas pelayanan publik yaitu (1) Kejelasan prosedur, (2) Ketepatan waktu, (3)

Biaya yang sesuai, (4) Keadilan yang merata. (5) Faktor Pendukung kualitas

pelayanan, (6) Peningkatan Kualitas Pelayanan.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan dari kerangka pikir yang terdapat diatas, maka dapat kita

temukan deskripsi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Kejelasan prosedur, yaitu persyaratan satuan kerja/pejabat penenggung jawab

pemberi layanan umum, waktu penyelesaian dan rincian biaya dan lain-lain

yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara

terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta

atau tidak diminta. Dalam hal keterbukaan mencakup upaya publikasi yaitu

artinya penyebaran informasi yang dilakukan melalui median dan bentuk

penyuluhan tentang adanya pelayanan yang dimaksud.

2. Ketepatan waktu, yaitu organisasi harus melayani dengan cepat dan tepat

sesuai dengan aturan yang berlaku. Disamping itu hendaknya petugas tanggap

dan peduli memberikan pelayanan, termasuk disiplin dan kemampuan

melaksanakan tugas. Dari segi etika, keramahan dan sopan santun perlu

diperhatikan.

3. Biaya yang sesuai, yaitu dalam pengenaan biaya pelayanan umum harus

ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang dan atau jasa

pelayanan umum dan tidak menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran,

34

kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum,

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Keadilan yang merata, yaitu pelayanan harus diupayakan dapat menjangkau

seluruh lapisan masyarakat melalui distribusi yang adil dan merata, pelayanan

tidak membedakan kaya/miskin, laki-laki atau perempuan, merata dalam

memberi subjek pelayanan serta tidak diskriminasi.

5. Faktor pendukung kualitas pelayanan, yaitu hal-hal yang menunjang dalam

peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah melalui penerapan e-

Government.

6. Peningkatan Kualitas pelayanan dapat ditinjau dari bagaimana aparatur

pemerintah dalam memberikan pelayanan melalui penerapan e-Government.

Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal

35

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Bone. Alasan peneliti mengambil lokasi di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone yaitu mengingat fenomena

yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dalam

Proses Pelayanan masih perlu diarahkan ke arah yang lebih baik secara aktif dan

produktif dalam pemberian kontribusi dalam pembangunan bangsa.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang di butuhkan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian ini

yaitu kurang lebih selama dua bulan terhitung setelah ujian proposal di

laksanakan. Sehingga adapun perkiraan waktu yang di butuhkan dalam penelitian

ini yaitu berkisar mulai bulan November 2019 sampai bulan Januari tahun 2020.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, dimana penelitian ini

berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai

pendukung, kemudian hasil yang di dapat dari proses penelitian akan

memunculkan teori dari data tersebut.

36

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dimaksudkan untuk memberi

gambaran secara jelas dan mengklarifikasi mengenai masalah-masalah kenyataan

sosial yang diteliti. Adapun masalah yang diteliti adalah kualitas pelayanan

aparatur pemerintah Melalui Penerapan e-Government Di Dinas Kependudukan

Dan Catatan Sipil Di Kabupaten Bone.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi

mengenai data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Data Primer yaitu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul

data.

2. Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data

kepada pengumpulan data,misalnya studi kepustakaan baik berupa buku,

jurnal, majalah, dan dokumen lainnya.

4. Informan Penelitian

Informan yang diambil dari lingkungan di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Bone. Tujuan dipilihnya Informan penelitian adalah

orang yang menurut peneliti paling banyak mengetahui atau terlibat langsung

dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk memilih informan

dalam penelitian, peneliti mendapatkannya dengan menggunakan metode

purposive sampling yang berdasarkan pertimbangan peneliti. Pemilihan informan

yang dipilih secara sengaja untuk memperoleh data informasi penelitian

37

(purposive sampling) yang tujuannya untuk mengambil sampel secara subjektif

dengan anggapan bahwa sampel yang dipilih merupakan keterwakilan

(refresentatif) bagi peneliti, sehingga data yang dikumpulkan akan didapat

langsung pada sumbernya yang dapat dilakukan secara profesional demi

keakuratan penelitian. Adapun yang menjadi sumber informasi dalam penelitian

yakni:

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No. Informan Inisial Jabatan

1. Drs. Andi Darmawan AD Kepala Dinas Disdukcapil

Kab. Bone

2. A. Sry Yulita.,SH.,MH SY Kabid Pengelolaan Informasi

Adm. Kependudukan

3. Hj. Sitti Halming.,S.PdI HS Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

4. Rahmat Alimuddin RA Masyarakat

5. H. Ansar HA Masyarakat

5. Teknik Pengumpulan Data

Menyusun instrumen adalah pekerjaan yang paling penting dalam langkah

penelitian. Akan tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting lagi untuk

memperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya. Metode atau cara

pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu

dengan cara observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi.

1. Observasi merupakan suatu aktifitas yang dilakukan untuk mengetahui

kondisi sebenarnya dilapangan dilakukan oleh peneti secara

berkesinambungan sehingga memperoleh fakta sesungguhnya di lapangan.

38

Dalam penelitian ini observasi dilakukan ketika diperlukan pengecekan

langsung terhadap kualitas pelayanan aparatur pemerintah melalui penerapan

e-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone

2. Interview (wawancara) merupakan sebuah aktivitas yang dikerjakan oleh

peneliti untuk mendapatkan informasi yang akurat dari informan secara

langsung. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam untuk

memperoleh keterangan, yang dilakukan dengan Tanya jawab secara

langsung oleh peneliti dengan sumber, dengan bantuan pedoman agar

mempermudah proses wawancara.

3. Dokumentasi merupakan kegiatan untuk memperoleh data dari narasumber,

data yang diperoleh yaitu melalui rekaman dan dokumen. Dokumen

digunakan untuk memudahkan penulis dalam pengumpulan data-data yang

dibutuhkan. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas

dan konkret tentang kualitas pelayanan aparatur pemerintah melalui

penerapan e-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bone.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data ialah langkah selanjutnya untuk mengolah data dari hasil

penelitian menjadi data, dimana data diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan

sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun

hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

model analisa interaktif (interactive model of analysis). Dalam model ini terdapat

3 komponen pokok, ketiga komponen tersebut yaitu:

39

1. Reduksi Data merupakan komponen pertama analisi data yang mempertegas,

memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan

mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

2. Sajian Data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan

kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya

makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan dalam awal pengumpulan data peneliti sudah harus

mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat peraturan-

peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan

dapat di pertanggung jawaban.

7. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang

berukur benar-benar merupakan variable yang ingin diukur.keabsahan ini juga

dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang cepat. Salah satu carana

adalah dengan proses Triagulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding data itu.

1. Trigulasi Sumber

Trigulasi sumber dengan membandingkan cara mengecek ulang derajat

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.

Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membanding

apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil

wawancara dengan dokumen yang ada.

40

2. Trigulasi Teknik

Teknik data untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam

penelitian ini, maka untuk menguji kredibitas data dilakukan dengan cara

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya

data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicetak dengan observasi,

dokumentasi, atau kuesioner.

3. Trigulasi Waktu

Trigulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan

pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara da berbagai waktu

perubahan dari waktu kewaktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui

obsevasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan

saja.

41

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Bone

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir

Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak sekitar 174 km dari

kota Makassar. Luas wilayahnya sekitar 4.559 km2 atau 9,78 persen dari luas

Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone mempunyai garis pantai sepanjang

138 km. Wilayah yang besar ini terbagi menjadi 27 kecamatan dan

372 desa/kelurahan. Ibukota Kabupaten Bone adalah Watampone.

Secara geografis Kabupaten Bone berbatasan dengan wilayah-wilayah

berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep, Barru.

Secara astronomis Kabupaten Bone terletak pada posisi 4°13’ – 5°6’

Lintang Selatan dan antara 119°42’-120°30’ Bujur Timur. Letaknya yang dekat

dengan garis khatulistiwa menjadikan Kabupaten Bone beriklim tropis.

Sepanjang tahun 2014, kelembaban udara berkisar antara 77–86 persen dengan

suhu udara 24,4°C-27,6°C. Wilayah Kabupaten Bone terbagi menjadi dua tipe

hujan: tipe hujan Monsoon dan tipe hujan lokal. Tipe hujan Monsoon memiliki

curah hujan tertinggi saat bertiup angin monsun Asia yaitu bulan Januari dan

42

Februari. Tipe ini mencakup wilayah Kabupaten Bone bagian barat. Tipe kedua

memiliki kriteria pola hujan terbalik dengan pola monsoon, yaitu curah hujan

tertinggi terjadi pada bulan Mei-Juni. Tipe ini mencakup sebagian besar wilayah

Kabupaten Bone.

Selain kedua wilayah tersebut,terdapat juga wilayah peralihan, yaitu

Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah

Barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Jumlah curah hujan bulanan di

Wilayah Bone bervariasi dengan rata-rata tahunan sebesar 201,25 mm. Curah

hujan tertinggi terjadi di bulan Juni yaitu 638 mm dengan banyaknya hari hujan

sebanyak 23 hari. Bagian Timur Kabupaten Bone bertopografi pesisir menjadikan

Bone mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah selatan ke

utara. Bagian barat dan selatan terdapat pegunungan dan perbukitan yang celah-

celahnya terdapat aliran sungai. Pada tahun 2014, tercatat 194 sungai mengalir di

Kabupaten Bone dan telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Sungai yang

terpanjang adalah Sungai Walanae yang berhulu di Kecamatan Bontocani,

mengalir melalui Kabupaten Soppeng hingga Danau Tempe di Kabupaten Wajo,

kemudian mengalir lagi masuk ke Bone hingga bermuara di Teluk Bone. Panjang

sungai tersebut mencapai 60 km khusus di wilayah Kabupaten Bone.

2. Pemerintahan Kabupaten Bone

Sejarah mencatat bahwa bone merupakan salah satu kerajaan besar di

Nusantara pada masa lalu. Kerajaan bone yang dalam catatan sejarah didirikan

oleh ManurungngE Ri Matajang pada tahun 1330, mencapai puncak kejayaannya

pada masa pemerintahan Latenritatta Towappatunru Daeng Serang Datu Mario

43

Riwawo Aru Palakka Malampee Gemmekna Petta Torisompae Matinroe ri

Bontoala, pertengahan abad ke-17 (A.Sultan Kasim, 2002). Kabupaten Bone

merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi selatan yang

memiliki luas wilayah sekitar 4.559 km² dan secara administratif pemerintahan

terdiri atas 27 kecamatan, 372 Desa/Kelurahan. Adapun penyebaran jumlah

Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Penyebaran Jumlah Kecamatan Kabupaten Bone

No. Kecamatan Luas Wilayah Km² Desa

1. Ajangale 139,00 15

2. Amali 119,13 15

3. Awangpone 110,70 19

4. Barebbo 114,20 19

5. Bengo 164,00 9

6. Bontocani 463,35 11

7. Cenrana 143,60 18

8. Cina 147,50 13

9. Dua Bucooe 144,90 23

10. Kahu 189,50 21

11. Kajuara 124,13 21

12. Libureng 344,25 13

13. Lamuru 208,00 9

14. Lappariaja 138,00 21

15. Mare 263,50 19

16. Palakka 115,32 15

17. Pattimpeng 130,47 10

18. Ponre 293,00 9

19. Salomekko 84,91 9

44

20. Sibulue 155,80 21

21. Tanete Riattang 23,79 8

22. Tanete Riattang Timur 48,88 8

23. Tanete Riattang Barat 53,68 8

24. Tellu Limpoe 318,10 11

25. Tellu Siattinge 159,30 19

26. Tonra 200,32 11

27. Ulaweng 161,67 16

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kabupaten Bone 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Bone merupakan

salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi selatan yang memiliki luas

wilayah sekitar 4.559 km² dan secara administratif pemerintahan terdiri atas 27

kecamatan, 372 Desa/Kelurahan. Dan dapat dilihat juga bahwa wilayah terbesar

yang ada di Kabupaten Bone yaitu Kecamatan Bontocani dengan luas wilayah

sebesar 463,35 Km², dan disusul oleh Kecamatan Tellu Limpoe dengan luas

wilayah sebesar 318,10 Km².

3. Kondisi Kependudukan Kabupaten Bone

Kabupaten Bone tergolong sebagai Kabupaten yang tidak terlalu padat. Dengan

luas wilayah Kabupaten Bone yang seluas 4.599 km² , jumlah penduduk yang tercatat di

Disdukcapil Kab. Bone sampai tahun 2019 mencapai 869.301 jiwa atau dengan kepadatan

penduduk sebesar 191 jiwa/ km². Jika dibandingkan dengan tahun 2018 (868.192)

jumlah penduduk pada tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar

0,13 %. Angka pertambahan penduduk di Kabupaten Bone tergolong masih dalam

batas yang wajar, sebab apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka

45

implikasi dari hal tersebut adalah munculnya berbagai masalah sosial ekonomi,

seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh, kriminalitas dan lain sebagainya.

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam

membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk

sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan

sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya.

Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Adapun

komposisi penduduk Kabupaten Bone pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 4.2

Komposisi Penduduk Kabupaten Bone tahun 2019

No. Golongan Jumlah Persentase

1 00 - 04 Tahun 46.801 Jiwa 5,38 %

2 05 - 09 Tahun 71.744 Jiwa 8,27 %

3 10 - 14 Tahun 78.217 Jiwa 9,00 %

4 15 - 44 Tahun 416.858 Jiwa 47,94 %

5 45 - 64 Tahun 180.620 Jiwa 20,77 %

6 >65 Tahun 75.061 Jiwa 8,64 %

Total 869.301 Jiwa 100 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kabupaten Bone 2019

Penduduk berusia kurang dari 15 tahun cukup besar yaitu hampir

seperempat penduduk Kabupaten Bone (22,65%). Hal ini harus menjadi perhatian

pemerintah karena 5 tahun yang akan dating kelompok ini akan menjadi entry

tenaga kerja baru, yang memerlukan skil dan kualitas SDM yang memadai baik

keterampilan maupun etos kerja dan kepribadian. Umtuk memperoleh hal

tersebut, dibutuhkan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai serta

46

pergaulan yang cukup, baik di rumah maupun masyarakat. Sehingga ketika

mereka memasuki pasar kerja, mampu memperoleh peluang kerja yang tersedia.

Di sisi yang lain pemerintah Kabupaten Bone harus mampu pula menciptakan

pasar kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Jika dicermati

lebih lanjut, ternyata 5,38% penduduk Kabupaten Bone merupakan balita.

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk

perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu yang disebut dengan ”sex ratio”

adalah merupakan indikator untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis

kelamin. Komposisi ini sangat besar kaitannya dengan masalah fertilitas, dimana

semakin besar porsi perempuan maka potensi fertilitas semakin tinggi. Rasio jenis

kelamin di Kabupaten Bone pada Tahun 2019 adalah sebesar 95,78 dari 869.301

jiwa penduduk yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 95-

96 penduduk laki-laki atau jumlah penduduk Perempuan relatif lebih banyak

daripada penduduk Laki-Laki. Sedangkan jika dilihat dari wilayah per kecamatan,

maka Kecamatan Tellu Limpoe memiliki rasio jenis kelamin tertinggi yaitu

105,16 diikuti kecamatan Bontocani sebesar 100,68, sedangkan rasio terendah

90,25 terdapat di Kecamatan Amali.

Dari segi tingkat pendidikan yang merupakan salah satu ukuran untuk

kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin

baikkualitas SDM diwilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah

dengan etos kerja dan keterampilan baik hard skill maupun soft skill. Beberapa

pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak saja keterampilan, tetapi

juga kepribadian, karena keterampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-

47

pelatihan. Berikut merupakan tabel distribusi penduduk menurut Tingkat

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin, Kabupaten Bone 2019 :

Tabel. 4.3

Distribusi Penduduk menurut Tingkat Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

dan Jenis Kelamin, Kabupaten Bone 2019.

Jenjang

Pendidikan

Laki-Laki Perempuan Jumlah

Jiwa % Jiwa % Jiwa %

Tidak/Belum

Sekolah 88.520 10,18 90.711 10,43 179.231 20,62

Belum Tamat

SD/Sederajat 56.888 6,54 57.891 6,66 114.779 13,20

Tamat SD

Sederajat 151.427 17,42 162.427 18,68 313.84 36,10

SLTP/Sederajat 47.102 5,42 50.382 5,80 97.484 11,21

SLTA/Sederajat 64.867 7,46 57.306 6,59 122.173 14,05

Diploma I/II 1.005 0,12 2.160 0,25 3.165 0,36

Akademi/Diplom

a III/ SARMUD 1.312 0,15 4.077 0,47 5.389

0,62

Diploma

IV/Strata I 13.100 1,51 18.422 2,12 31.522 3,63

Strata II 1.003 0,12 613 0,07 1.616 0,19

Strata III 53 0,01 35 0,00 88 0,01

Jumlah 425.277 48,92 444.024 51,08 869.301 100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kabupaten Bone 2019

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan SD/Sederajat yang

ditamatkan relative cukup tinggi. Lebih dari sepertiga penduduk Kabupaten Bone

(36,10%) tamat SD/Sederajat. Ini menunjukkan bahwa jumlah putus sekolah

48

masih banyak terjadi di Kabupaten Bone. Jika dilihat menurut jenis kelamin,

persentase penduduk yang tamat SLTA untuk penduduk laki-laki lebih tinggi

dibandingkan penduduk perempuan. Permintaan pasar tenaga kerja yang

mensyaratkan minimal pendidikan SLT, menyebabkan penduduk untuk mencapai

jenjang pendidikan tersebut untuk masuk kepasar kerja non pertanian. Sedangkan

persentase penduduk yang tamat SLTP untuk perempuan hamper sama dengan

penduduk laki-laki. Pada jenjang pendidikan dasar proporsi penduduk yang tamat

SD untuk penduduk perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Ini menunjukkan

bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin sedikit perempuan yang berhasil

menamatkan pendidikannya.

Banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Bone akan memengaruhi

jumlah dokumen kependudukan yang dimilki oleh penduduk Kabupaten Bone.

Dalam dokumen kependudukan masih banyak penduduk Kabupaten Bone yang

masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti salah satunya KTP dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Wajib KTP dan Jumlah Kepemilikan KTP Kabupaten Bone per

Kecamatan

Kecamatan

Jumlah Penduduk wajib

KTP

Jumlah Penduduk Memiliki

KTP

L P Jumlah L P Jumlah

Ajangale 11.206 12.560 23.766 9.222 10.770 19.992

Amali 8.447 9.782 18.229 7.280 8.655 15.935

Awangpone 12.541 14073 26614 10.602 12.434 23.036

Barebbo 1.0705 11.984 22.689 9.474 10.933 20.407

49

Bengo 11.004 11.644 22.648 9.541 10.415 19.956

Bontocani 6.760 6.775 13.535 5.741 5.830 11.571

Cenrana 10.444 11.329 21.770 8.478 9.464 17.942

Cina 10.364 11.316 21.680 9.173 10.296 19.469

Dua Bucooe 13.256 14.724 27.980 10.769 12.629 23.938

Kahu 15.271 16.763 32.034 13.429 14.980 28.409

Kajuara 13.495 14.254 27.749 11.535 12.652 24.187

Libureng 11.876 12.683 24.559 11.015 11.996 23.011

Lamuru 10.663 11.397 22.060 8.949 9.902 18.851

Lappariaja 11.444 11.930 23.374 9.200 9.963 19.163

Mare 10.204 10.786 20.990 9.431 10.053 19.484

Palakka 9.296 10.383 19.679 7.952 9.254 17.206

Pattimpeng 6.862 7.427 14.289 5.774 6.431 12.205

Ponre 5.644 6.037 11.681 4.846 5.331 10.177

Salomekko 6.133 6.430 12.563 5.339 5.795 11.134

Sibulue 12.745 14.353 27.098 11.007 12.981 23.988

Tanete Riattang 20.764 22.912 43.676 17.612 20.195 37.807

Tanete Riattang T 16.998 17.504 34.502 14.297 15.536 29.833

Tanete Riattang B 19.239 20.707 39.946 15.729 17.427 33.156

Tellu Limpoe 6.542 6.354 12.896 5.045 4.992 10.037

Tellu Siattinge 17.919 19.715 37.634 14.234 16.545 30.879

Tonra 5.148 5.611 10.759 4.895 5.354 10249

Ulaweng 10.660 11.639 22.299 8.890 10.256 19.146

Jumlah 305.63

0

331.06

9

636.69

9

259.45

9

291.16

9

550.62

8

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone 2019

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Jumlah penduduk yang

memiliki KTP memiliki perbandingan yang cukup signifikan, yaitu sebanyak

550.628 penduduk Kabupaten Bone. Kemudian jumlah penduduk yang wajib

50

memiliki KTP adalah sebanyak 636.696 penduduk, sedangkan yang selebihnya

yang belum memiliki KTP adalah penduduk yang belum berumur 17 Tahun

keatas.

Sedangkan Jumlah penyeberan penduduk Kabupaten Bone yang sudah dan

belum memiliki Kartu Keluarga (KK) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5

Jumlah Penduduk yang sudah dan belum memiliki Kartu keluarga (KK) Tahun

2019

No. Kecamatan Memiliki KK Belum Memiliki KK

1. Ajangale 7.397 1.587

2. Amali 5.864 1.091

3. Awangpone 8.188 1.560

4. Barebbo 7.695 1.216

5. Bengo 7.444 1.402

6. Bontocani 4.932 232

7. Cenrana 6.849 1.527

8. Cina 7.486 1.009

9. Dua Bucooe 8.755 2.159

10. Kahu 11.475 935

11. Kajuara 9.790 825

12. Libureng 8.386 1.397

13. Lamuru 7.798 1.062

14. Lappariaja 7.002 1.764

15. Mare 7.379 998

16. Palakka 6.807 1.009

17. Pattimpeng 4.758 890

18. Ponre 4.076 745

19. Salomekko 4.283 529

51

20. Sibulue 9.126 1.335

21. Tanete Riattang 13.819 3.015

22. Tanete Riattang T 10.935 2.289

23. Tanete Riattang B 12.568 2.704

24. Tellu Limpoe 4.159 532

25. Tellu Siattinge 11.383 2.512

26. Tonra 3.769 430

27. Ulaweng 7.341 1.112

Jumlah 209.463 35.837

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kabupaten Bone 2019

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang

sudah memiliki Kartu Keluarga (KK) sejumlah 209.463 Keluarga sedangkan dan

jumlah penduduk yang belum memiliki Kartu Keluarga adalah sejumlah 35.837

Keluarga. Dengan jumlah Kepemilikan KK terbanyak berada di Kecamatan

Tanete Riattang Barat.

B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone adalah

lembaga pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Bone terletak di Jalan Andi Mappanyukki No.3 Watampone,

Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

52

1. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Bone

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone mempunyai

tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di

bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Sedangkan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Bone yaitu untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut maka Dinas

mempunyai Fungsi sebagai berikut ; (1) Menyelenggarakan pengumpulan dan

pengelolaan Data, Penyusunan rencana dan Program Kerja; (2)

Menyelenggarakan Penyiapan Rancangan Perumusan Kebijakan Teknis di bidang

Pelayanan Pendaftaran Kependudukan: (3) Pelaksanaan Pencatatan dan

Pendaftaran pemeriksaan penelitian berkas pencatatan laporan kelahiran,

perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak diluar negeri;

(4) Penyediaan data base kependudukan; (5) Pelaksanaan pendaftaran penduduk

dan penerbitan Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk; (f) Pelaksanaan

pencatatan mutasi dan pemindahan penduduk; (g) Pelaksanaan administrasi

umum, meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan

peralatan Dinas.

2. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

53

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka struktur Dinas Kependudukan dan

Pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan.

2. Sub Bagian Keuangan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk terdiri dari :

1. Seksi Identitas Penduduk.

2. Seksi Pindah Datang Penduduk.

3. Seksi Pendataan Penduduk.

d. Bidang pelayanan pencatatan sipil terdiri dari :

1. Seksi Kelahiran.

2. Seksi Perkawinan dan Perceraian.

3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

e. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan terdiri dari :

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan

Komunikasi

f. Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan terdiri dari :

1. Seksi Kerjasama

2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

54

3. Seksi Inovasi Pelayanan

g. UPTD

h. Kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional

3. Data Personil / Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bone

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Bone memiliki jumlah pegawai adalah sebanyak 34 (

Tiga Puluh Empat) orang yang berstatus Aparat Sipil Negara (ASN) dengan

kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 4.6

Jumlah Pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone

No Uraian Jumlah

Laki-Laki Perempuan

1.

Juru Muda (1a) - -

Juru Muda Tingkat I (1b) - -

Juru (1c) - -

Juru Tingkat I (1d) - -

2.

Pengatur Muda (IIa) - -

Pengatur Muda Tingkat I (IIb) - -

Pengatur (IIc) 2 4

Pengatur Tingkat I (IId) - -

3.

Penata Muda (IIIa) - 1

Penata Muda Tingkat I (IIIb) 2 3

Penata (IIIc) - 4

Penata Tingkat I (IIId) 5 7

4. Pembina (IVa) 2 1

55

Pembina Tingkat I (IVb) 1 1

Pembina Utama Muda (IVc) 1 -

Pembina Utama Madya (IVd) - -

Pembina Utama (IVe) - -

Jumlah 13 21

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone

Berdasarkan pada table diatas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan

personil/pegawai yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaaten Bone adalah sebanyak 34 orang.

dengan pegawai perempuan yang lebih banyak (21 orang) daripada Pegawai Laki-

Laki (13 orang).

4. Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bone

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Bone, guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan

fungsinya dapat dilihat pada sebagai berikut :

Tabel 4.7

Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone

No. Sarana dan Prasarana

Kondisi

Ket. Cukup

Baik

Kurang

Baik Jumlah

1. Lemari Kayu - 5 5

2. Filling Besi/Metal 10 - 10

3. Papan Nama Instansi 1 - 1

4. Papan Pengumuman 1 - 1

5. Mesin Absensi - 2 2 Rusak

56

6. Kursi Kerja - 31 31

7. Rak TV - 1 1

8. AC - 9 9

9. Kamera Film - 3 3

10. Komputer/PC - 32 32

11. Laptop - 14 14

12. Printer - 24 24

13. Meja Rapat Eselon II 2 - 2

14. Mobil Dinas 3 - 3

15. Mobil Pelayanan 1 - 1

16. Proyektor 1 - 1

17. Layar Proyektor 1 - 1

18. Kursi Tunggu 4 - 4

19. Televisi 4 - 4

20. Sound System 2 - 2

21. Notebook - 12 12

22. Hardisk Eksternal - 1 1

23. Monitor Display 2 - 2

24. Kursi Kerja Pejabat Esl. II 2 - 2

25. Kursi Rapat 49 - 49

26. Pengadaan Scanner 2 - 2

27. Pengadaan Mobile data

Kependudukan

1 - 1

28. Digitzer - 1 1

29. Sepeda Motor 8 - 8

30. Wi-Fi 2 - 2

31. Kursi Rapat Esl. II 22 - 22

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, 2019

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana

yang dimiki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone bisa

57

dibilang sudah cukup lengkap. Dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang

tersedia maka prose pelayanan dapat berjalan dengan baik serta mendukung

penerapan e-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Bone.

5. Visi Dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Bone

a. Visi

Visi adalah sesuatu yang akan terjadi dan telah dipikirkan dahulu tentang

apa yang akan dicapai dengan pertimbangan yang dalam dan cara pandang jauh ke

depan kemana suatu organisasi harus diarahkan agar tetap eksis dan inovatif

dalam mengemban fungsi organisasi. Dengan demikian visi mencerminkan apa

yang harus dilakukan oleh suatu organisasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Bone tetap menetapkan visinya, yaitu “PELAYANAN PRIMA”.

Pemilihan visi ini didasarkan pada keinginan Pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Bone untuk menjadikan Dinas ini sebagai Pelayanan

Pemerintah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan

Pemerintah Kabupaten yang baik (Good Governance).

Dengan visi tersebut, diharapkan jajaran Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dituntut untuk selalu berada didepan dalam

melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Visi harus memenuhui

kriteria yaitu dapat dibayangkan oleh seluruh anggota organisasi, mengandung

nilai yang diinginkan oleh anggota organisasi, berwawasan jangka panjang tetapi

tidak mengabaikan perkembangan zaman, dapat dikomunikasikan dan dimengerti

58

oleh seluruh anggota organisasi. Oleh karena itu, visi yang baik adalah visi yang

mampu menarik komitmen dan menggerakan seluruh anggota, memberikan

makna bagi kehidupan anggota organisasi, membentuk suatu standar keunggulan

dan mejembatani keadaan sekarang dan keadaan masa mendatang.

b. Misi

Misi adalah penjabaran dari visi yang dapat mewujukkan

program/kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah agar tujuan umum

organisasi dapat terlaksana dengan baik .Dinas Kependudukan dan Pencatatatan

Sipil Kabupaten Bone memastikan agar visinya sesuai dan selaras dengan

perubahan dari tuntutan zaman, sehingga organisasi akan dapat efektif dan efisien

dalam pencapaian misi. Untuk mewujudkan Visi tersebut Dinas Kependudukan

dan Pencatatatan Sipil Kabupaten Bone menetapkan misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja pelayanan

2. Terlaksananya pelayanan kepegawaian dan akta catatan sipil.

3. Penyiapan data base kependudukan.

C. Penerapan e-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bone

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan suatu

sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan

memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi di bidang

kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi

petugas di jajaran pemerintah daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Bone didalam menyelenggarakan layanan Kependudukan dan

59

Catatan Sipil. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

berpedoman dasar pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan. Di dalam UU ini dijelaskan bahwa adanya

pelayanan kependudukan dengan menggunakan SIAK untuk mengatasi masalah

NIK ganda yang selama ini banyak terjadi di daerah, karena dengan adanya SIAK

program ini telah terintergrasi nasional sehingga NIK hanya 1 (satu).

Selain itu juga masih terdapat peraturan pendukung lainnya seperti

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2017 Tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan. Hal ini yang menjadi dasar dalam pelaksanaan SIAK. Seperti

halnya diungkapkan informan bahwa SIAK merupakan program nasional untuk

menasionalkan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Penerapan SIAK adalah

untuk menasionalkan NIK (Nomor Induk Kependudukan), dimana dalam data

penduduk program ini langsung terhubung ke pusat. Sehingga kemungkinan

adanya NIK dobel sedikit dan untuk memberikan pelayanan yang cepat dalam

bidang kependudukan kepada masyarakat.

Program SIAK merupakan kebijakan dari pemerintah yang memanfaatkan

perkembangan dari teknologi informasi. Infrastruktur yang digunakan dalam

penerapan SIAK antara lain, program aplikasi dan database SIAK, perangkat

komputer, jaringan komunikasi data serta beberapa perangkat penunjang seperti

printer, mesin laminating, dan tower pemancar sinyal radio. Dalam penerapan

60

SIAK sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menentukan

keberhasilan program tersebut.

Disini petugas yang mengoperasikan SIAK dibagi menjadi dua, yaitu

operator dan administrator. Untuk operator, ditempatkan pada setiap bidang.

bidang yang ditempatkan petugas operator adalah Bidang Data dan Dokumen

Kependudukan, Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil serta

ditambah dengan operator yang ditempatkan di kecamatan tersebar di 20

kecamatan di Kabupaten Bone. Di dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

mempunyai 4 operator SIAK dan 2 administrator sedangkan di tiap-tiap

kecamatan ada 2 operator. Hal tersebut karena menyangkut kerahasiaan dan tugas

yang berbeda dengan operator.Tugas dari seorang operator yaitu menginput dan

mengakses data kependudukan untuk selanjutnya dicetak menjadi dokumen

kependudukan. Sedangkan tugas dari administrator yaitu untuk mengolah

database kependudukan, melakukan perubahan data apabila terjadi kesalahan serta

melakukan pemeliharaan database secara berkala. Dapat disimpulkan bahwa

untuk hak akses, administrator memiliki hak yang lebih tinggi dibandingkan

dengan operator.

D. Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Melalui Penerapan e-

Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kabupaten

Bone

Secara umum pengertian e-Government adalah sistem manajemen

informasi dan layanan masyarakat berbasis Media Elektronik baik dalam bentuk

61

jearing internet maupun penggunaan media elektonik lain sesuai dengan

kebutuhan pelayanan tersebut. Dengan memanfaatkan media diatas, maka akan

muncul sangat banyak pengembangan modus layanan dari pemerintah kepada

masyarakat. Dalam hal ini, e-Government diartikan sebagai penerapan atau

pengaplikasian penggunaan teknologi informasi oleh instansi-instasi pemerintah

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, utamanya dalam menyediakan

layanan publik yang berbasis media elektronik.

Teknologi Informasi bisa didefenisikan sebagai sebuah sistem informasi

yang terdiri dari perangkat keras (hardware), basis data (database), perangkat

lunak (software), jaringan komputer dan peralatan lain yang terkait. Penggunaan

teknologi informasi oleh institusi pemerintah diyakini akan mendorong

peningkatan kinerja melalui peningkatan produktivitas, perbaikan kualitas

layanan, peningkatan daya saing, dan peningkatan kreativitas dan inovasi serta

perbaikan struktur dan fungsi organisasi. Bukan itu saja, penggunaan teknologi

informasi dalam e-Government diyakini bisa meningkatkan koordinasi antara

institusi-institusi pemerintah.

Penerapan e-Government di Indonesia telah berlangsung cukup lama,

terlebih semenjak dikeluarkannya Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang

kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government menjadi motivasi

bagi berbagai daerah untuk mengaplikasikannya. Tidak bisa dipungkiri hal

tersebut menjadi angin segar bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi

di pemerintahan. Sejalan dengan itu, arus permintaan masyarakat akan pentingnya

optimalisasi pelayanan publik yang mudah dan murah serta transparan

62

membutuhkan sebuah strategi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.

Maka penggunaan teknologi informasi menjadi pilihan yang tak terhindarkan dan

wajib diimplementasikan oleh pemerintah dalam tugasnya.

Selama beberapa tahun terakhir, perkembangan Kabupaten Bone sebagai

salah satu Kabupaten yang berada di Sulawesi selatan saat ini mengalami tingkat

intensitas pembangunan yang cukup pesat yang pada hakekatnya berupaya

mempersiapkan diri secara sistematis dan berkesinambungan dalam melaksanakan

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Pilihan

tujuan tersebut tentunya dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan

nilai-nilai yang dimiliki anggota organisasi yang bersangkutan. Disamping

penentuan pilihan cara dan alternative strategi yang rasional guna mencapai tujuan

tersebut juga disesuaikan dengan sumber daya sebelumnya. Jika kita kaitkan

dalam konteks organisasi Negara dan pemerintahan, pemilik organisasi tersebut

adalah masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan kedepan selalu diperlukan tersedianya data dan informasi

tentang kegiatan pembangunan yang telah dilakukan sebelumnya secara matang

dan hasil yang diperoleh dalam kegiatan pembangunan tersebut input data dan

informasi yang diterima. Bila data dan informasi salah, maka otomatis hasil yang

dicapai juga salah. Sebaliknya, jika data dan informasi tersebut valid dan akurat,

maka akan dapat memberikan dukungan terhadap kematangan hasil pembangunan

tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil

Kabupaten Bone mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat

mengingat tugas dan tanggung jawab yang di emban sangat berat dan signifikan,

63

menuntut pula pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan

dan dibutuhkan oleh aparat dalam memberikan pelayanan terhadap

penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan pada peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008

tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Kabupaten Bone.

Dalam hal ini tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana teknis pendukung

pelaksana tugas Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk melaksanakan tugas

wajib Pemerintah Daerah. Dalam hal ini diperlukan sebagai bahan penyusunan

pengambilan kebijakan perencanaan penyelenggaraan pemerintah pembangunan

kemasyarakatan dalam bentuk penyusunan struktur penduduk. Dari sedikit

paparan diatas dapat dipahami bahwa proses pelayanan publik pada instansi

tersebut berada pada grafik yang cukup padat berbanding lurus dengan tuntutan

profesionalitas kerja dan kebutuhan pertumbuhan masyarakat maka pengolahan

data akan menjadi semakin rumit maka kebutuhan akan penerapan e-Government

menjadi factor yang cukup memepengaruhi kualitas pelayanan publik. Jika

membicarakan tentang kualitas pelayanan disebuah instansi, sudah barang tentu

kita akan membicarakan tentang tugas pokok dan fungsi dari instansi tetrsebut.

Hal ini agar adanya kejelasan tentang indicator kunci dalam proses pembuatan

sampai evaluasi dari setiap kebijakan yang dihasilkan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bone

sendiri berdasarkan Perda Kab. Bone Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kab. Bone sebagai mana yang dijelaskan

dalam bab sebelumnya secara garis besar mempunyai fungsi sebagai pusat

64

pengolahan data kependudukan. Dengan menerapkan e-Government secara

professional diharapkan dapat mengaplikasikan pelayanan publik secara lebih

berkualitas. Pelayanan publik sebagai salah satu fungsi penyelenggaraan

pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Fungsi pelayanan publik

ini sangat penting bahkan peranannya sangat besar karena menyangkut

kepentingan umum, khususnya kepentingan rakyat secara keseluruhan. Pelayanan

publik yang di laksanakan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil

Kabupaten Bone merupakan salah satu tugas dari sekian banyak fungsi dan tugas

yang harus diemban oleh aparat instansi pemerintahan di daerah. Dalam

memberikan pelayanan tersebut, di tuntut adanya keseriusan dan kesungguhan

dalam melayani masyarakat sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Penelitian

ini difokuskan pada pembahasan pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu

Tanda Penduduk (KTP). Pelayanan Publik yang baik dapat dilihat dari beberapa

aspek. Adapun untuk mengukur kualitas pelayanan publik di Dinas

Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Kabupaten Bone dengan menerapkan

pelayanan publik berbasis e-Government dapat di dilihat dari aspek sebagai

berikut:

1. Kesederhanaan dan Kejelasan Prosedur

Berbicara tentang pelayanan publik yang berkualitas, salah satu hal yang

tidak dapat dipisahkan dari kondisi tersebut adalah kejelasan dari setiap prosedur

pelayanan yang dijalankan oleh setiap instansi dengan maksud tidak terjadinya

lagi kesimpangsiuran dalam tata cara atau mekanisme operasional sebuah program

maka dipandang perlu untuk merumuskan metode yang efektif dalam merancang

65

prosedur tersebut. Kesederhanaan dan kejelasan prosedur dapat ditopang oleh

lengkapnya data yang dipunyai oleh tiap-tiap unit. Disamping kesederhanaan

dalam prosedur pembayaran, penerapan e-Government juga berdampak pada

kejelasan prosedur pendataan lainnya. Misalnya saja proses pendaftaran Akta

catatan sipil dimana sebelumnya setiap instansi harus membuat sebuah unit yang

bertugas untuk membuat dan menerbitkan blanko ataupun formulir isian dalam

penerapan e-Government.

Unit tersebut bisa saja dihilangkan dengan menerapkan pendaftaran dan

pengisian formulir berbasis internet sehingga masyarakat cukup mendownload file

yang diterbitkan dalam internet tentu saja hal tersebut dapat disederhanakan

kembali dengan metode penginputan data langsung ke “server induk”. Artinya

data kemasyarakatan yang ada di input langsung oleh masyarakat sendiri dan

diolah oleh “operator pusat” sehingga keamanan data dari masyarakat dapat

ditingkatkan.

Sosisialisasi prosedur yang efektif dikarenakan aksesnya mampu

menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Jika dilihat dari kualitas sosialisasi,

sosialisasi yang berkualitas harusnya dilaksanakan secara berkesinambungan

diseluruh lapisan masyarakat. Kendala yang sering terjadi dalam proses sosialisasi

prosedur adalah banyaknya waktu, tenaga dan biaya yang terbuang dalam

mencapai asas berkelanjutan tersebut. Dengan memanfaatkan jejaring internet

kendala tersebut dapat diminimalisir disebabkan akses internet yang tidak

mengenal batas waktu, biaya yang relative murah dan hanya perlu satu orang staf

yang bertugas sebagai “operator” untuk mengupdate bahan sosialisasi walaupun

66

dalam metode sosialisasi seperti ini membutuhkan eksistensi masyarakat di dunia

maya yang pada kenyataannya belum terlalu tinggi namun setidaknya dapat

menjadi solusi dari tersedianya akses informasi terhadap kejelasan prosedur

pelayanan publik.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan survey internal untuk

melihat bagaimana respon masyarakat terkait Mengenai kesederhanaan dan

kejelasan prosedur pada penerapan e-Government saat sebelum dan setelah

penerapannya dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8

Kesederhanaan Prosedur Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bone (N=45)

Kondisi

Frekuensi

R Sangant

Rumit

(4)

Rumit

(3)

Mudah

(2)

Sangat

Mudah

(1)

Jumlah

Sebelum

Imple. e-

Gov

3 (12)

(6,67 %)

38 (114)

(84,44%)

4 (8)

(8,89%)

0 (0)

(0%)

45

(134)

(100%)

2,98

Setelah

Imple e-

Gov

0 (0)

(0%)

0 (0)

(0%)

31 (62)

(68,69%)

14 (14)

(31,11%)

45 (76)

(100%) 1,69

Sumber: Survei Internal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone

2019

Pada tabel 4.8 disajikan tentang kesederhanaan dan kejelasan prosedur

pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone pada saat

sebelum dan sesudah adanya impelementasi e-Government. Perolehan data pada

tabel diatas menunjukkan bahwa adanya perbedaan kesederhanaan dan kejelasan

prosedur yang dikeluarkan untuk proses pelayanan, dimana terlihat bahwa pada

saat sebelum adanya implementasi e-Government dalam pemberian pelayanan

67

kepada masyarakat prosedur yang dijalankan tergolong rumit. Hal ini ditunjukkan

dengan rata-rata skor 2,98, sementara pada saat sesudah adanya implementasi e-

Government prosedur yang dijalankan tergolong sangat sederhana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan

Informasi Adm. Kependudukan, terkait bagaimana upaya pihak Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dalam mensosialisasikan

kesederhanaan dan kejelasan prosedur pelayanan kepada masyarakat, Beliau

mengatakan bahwa :

“Mengenai kesederhanaan dan kejelasan prosedur dalam proses pelayanan,

kami sudah menyampaikannya kepada masyarakat baik itu dalam bentuk

lisan maupun tulisan seperti melalui internet, sosialisasi disetiap desa dan

kecamatan, dan sudah ada juga kami tempel didinding kantor, supaya

masyarakat mudah mengerti”. (Wawancara dengan ASY, Selasa 17

Desember 2019)

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Seksi Pemanfaatan Data

dan Dokumen Kependudukan terkait bagaimana upaya pihak Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dalam mensosialisasikan

kesederhanaan dan kejelasan prosedur pelayanan kepada masyarakat, beliau

mengatakan bahwa :

“Prosedur pelayanan disini sudah kami sampaikan kepada masyarakat bone

semaksimal mungkin. Dan sampai saat ini, semenjak e-Government proses

pendaftaran Akta catatan sipil yang sebelumnya setiap instansi harus

membuat sebuah unit yang bertugas untuk membuat blanko dan formulir

isian, namun dalam penerapan e-Government pendaftaran dan pengisian

formulir sudah berbasis internet sehingga masyarakat cukup mendownload

file yang diterbitkan dalam internet. Akan Tetapi walaupun pelayanan yang

diberikan berbasis online masyarakat tetap harus datang ke Kantor

Disdukcapil, seperti pembuatan dokumen kependudukan Seperti e-KTP itu

untuk perekaman iris mata dan lain lain. Selain itu, masyarakat harus ke

Kantor Disdukcapil untuk pengambilan dokumen kependudukan dan

68

membawa persyaratan asli ke kantor Disdukcapil Kab. Bone”” (Wawancara

dengan HW, Selasa 17 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan diatas dapat diketahui

bahwa kesederhanaan dan kejelasan prosedur pelayanan di Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Bone sudah tersampaikan kepada masyarakat

Kabupaten Bone baik itu secara lisan maupun tulisan, baik itu melalui internet,

sosialisasi disetiap desa dan kecamatan, serta melalui papan informasi atau poster

yang dipajang dipelataran kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bone. Akan Tetapi meskipun sistem pelayanan sudah berbasis online,

masyarakat tetap harus datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukannya. Contohnya

pembuatan dokumen kependudukan atau e-KTP masyarakat harus mengikuti

prosedur seperti perekaman iris mata pengambilan foto dan lain lain. Selain itu,

masyarakat harus datang untuk pengambilan dokumen kependudukan dan

membawa persyaratan asli ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bone Bone.

Mengenai kesederhanaan dan kejelasan prosedur pelayanan, dalam sebuah

wawancara di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone

salah seorang masyarakat juga memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan

bagaimana kualitas pelayanan berbasis e-Government. Berikut kutipan wawancara

dengan beliau:

“Bagusnya pakai metode pembayaran tersebut, uang yang kita bayarkan

sesuai dengan yang tertera karena biasanya juga ada pungutan liar dalam

beberapa pengurusan. Lagipula bagaimana tidak bingung masyarakat karena

69

banyak sekali ruangan yang harus dimasuki kalau mengurus.” (Wawancara

dengan RA, Rabu 18 Desember 2019)

Namun agaknya tidak semua masyarakat berpendapat sama tentang

kualitas pelayanan berbasis e-Government dalam pembahasan diatas seperti yang

di ungkapkan oleh salah seorang masyarakat lainnya terkait dengan pertanyaan

bagaimana kualitas pelayanan berbasis e-Government, beliau mengatakan bahwa :

“Rumit juga model pelayanan seperti itu karena susah untuk orang-orang tua

seperti kami. Tambah pusing di lihat, lebih baik pake cara biasa sepeti yang

sebelumnya. Yang penting sabar saja menunggu. (Wawancara dengan Ha,

Rabu18 Desember 2019)

Dari pembahasan diatas dapat dilihat bahwa kesederhanaan dan kejelasan

prosedur dalam proses pelayanan publik dapat diselesaikan dikarenakan waktu

yang terbuang dalam pendataan dan penyusunan berkas yang lebih mudah.

Masalah penumpukan masyarakat yang harus dilayanipun dapat tertanggulangi

dengan menyederhanakan beberapa prosedur manual dengan mengalihkan ke

metode otomatis disamping itu dengan menerapkan pelayanan berbasis media

elektronik dapat pula menjadi senjata sosialisasi yang cukup mumpuni dalam

mencapai asas berkelanjutan dalam sosialisasi prosedur dikarenakan akses yang

tak mengenal batas waktu, biaya yang relative murah serta tidak membutuhkan

sumber daya yang besar dalam pengoperasiannya.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan Berdasarkan hasil observasi

dilapangan dan dikaitkan dengan Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 2003

mengenai sendi-sendi pelayanan prima yaitu Kesederhanaan dan Kejelasan

Prosedur prosedur/ tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah dan cepat.

Tidak berbelit-belit mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. Dan juga

70

masyarakat dapat mengetahui adanya kejelasan dan kepastian mengenai Prosedur

Pelayanan. Kesederhanaan dan Kejelasan Prosedur Pelayanan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dapat dilihat dari proses

pelayanan publik yang sebelumnya setiap instansi harus membuat sebuah unit

yang bertugas untuk membuat dan menerbitkan blanko ataupun formulir isian,

namun dalam penerapan e-Government pendaftaran dan pengisian formulir Akta

catatan sipil dalam hal ini KTP dan KK sudah berbasis internet sehingga

masyarakat cukup mendownload file yang diterbitkan dalam internet.

Dengan demikian Aparatur Pemerintah di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Bone telah menetapkan standar pelayanan yang sesuai

dengan salah satu sendi-sendi pelayanan prima yaitu kesederhanaan dan kejelasan

prosedur. Hal ini juga sesuai dengan tujuan dari e-Government yaitu untuk

meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa pelayana publik pemerintah,

meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber informasi yang dimiliki

pemerintah, menangani keluhan masyarakat dan juga persamaan kualitas layanan

yang bisa dinikmati oleh seluruh warga negara.

2. Efisiensi dan Ketepatan waktu

Kualitas pelayanan publik suatu instansi pemerintah dapat dilihat

dariefisiensi dan ketepatan waktu dalam proses pelayanan tersebut. Kualitas

aparatur tersebut dapat diukur dari bagaimana kinerja aparat dalam mengupayakan

pelayanan publik yang berkualitas. Jadi kualitas aparatur secara langsung ataupun

tidak langsung akan tergambarkan dalam kualitas pelayanan publik secara umum.

Dalam konsep pelayanan publik, dikemukakan bahwa efisiensi dan ketepatan

71

waktu menjadi salah satu syarat terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas.

Demikian juga kualitas dari aparatur sebuah instansi. Pelayanan publik dapat

dilihat dari seberapa besar pencapaian sebuah instansi terhadap kualitas pelayanan

publiknya jika kita asumsikan bahwa peningkatan keduanya akan selalu searah

seperti yang telah dikemukakan diatas.

Efisiensi dan ketepatan waktu merupakan penyelesaian tugas pekerjaan

atau pencapaian tingkat output yang didasari pada batas waktu yang ditentukan.

Pengertian tersebut mengandung arti bahwa setiap pelaksana tugas bidang

memiliki tanggung jawab menyelesaikan setiap tugas dengan tepat waktu, tidak

menunda sebagaimana tugas yang dibebankan tanpa harus menunggu pada suatu

kesempatan lain.

Seperti yang diungkapkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Bone dalam wawancaranya terkait dengan bagaimana efisiensi

dan ketepatan waktu dalam proses pelayanan berbasis e-Government, beliau

mengatakan bahwa :

”Pemanfaatan media elektronik dalam pelayanan publik memberikan dampak

yang besar bagi pelayanan di kantor kami, sebelumnya banyak keluhan dari

masyarakat tentang waktu yang terbuang waktu mengurus administrasi.

Biasanya masyarakat mengeluh karena lama mengantri, datang jam 8 pagi

urusannya selesai jam 2 Siang. Bahkan bisa saja harus ditunggu sampai dua

atau tiga hari baru selesai, sekarang semua bisa selesai dalam 1 sampai 3 jam

saja” (Wawancara dengan AD, Selasa 17 Desember 2019)

Dalam wawancara selanjutnya dengan Kepala Bidang Pengelolaan

Informasi Adm. Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bone terkait masalah efisiensi dan ketepatan waktu juga diungkap

72

sebagai faktor yang manjadi penentu kepuasan masyarakat dalam pelayanan

publik. Beliau mengatakan bahwa :

“Biasanya masyarakat mengeluh kalau pelayanannya berlangsung lama.

Apalagi yang berurusan dengan masalah berkas, arsip yang harus dibongkar

dulu tapi sekarang sudah tidak lagi, berkas disimpan di computer dengan

format Pdf. Jadi mudah untuk ditemukan karena tinggal di search”

(Wawancara dengan SY, Selasa 17 Desember 2019)

Dari petikan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa instansi tersebut

menggunakan media elektornik dalam proses pengolahan administrasi dan

penyimpanan database kependudukan sehingga memudahkan proses penyusunan

arsip dengan demikian masalah waktu tidak efisien dalam proses pelayanan

sebelumnya dapat ditanggulangi secara maksimal.

Efisiensi waktu sebagai dampak dari penerapan e-Government juga

dirasakan oleh banyak masyarakat. Sebagai contoh dalam proses pembuatan KTP

dimana sebelumnya membutuhkan waktu 7 jam bahkan bisa-bisa 2 sampai 3 hari

baru selesai, namun setelah adanya penerapan e-Government bisa di efisiensikan

menjadi 1-3 jam saja atau 1 hari, dikarenakan proses input dan pengolahan data

yang semakin singkat. Hal ini berlaku pula dalam proses pembuatan KK, akta

kematian serta Akta Lainnya. Seperti yang diungkapkan salah seorang masyarakat

di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone terkait dengan

bagaimana efisiensi dan ketepatan waktu dalam proses pelayanan berbasis e-

Government, dalam wawancaranya beliau mengatakan :

”Pengurusan KTP anak saya sebelumnya bisa makan waktu dua sampai tiga

hari hari baru selesai kelar aktanya kalau sekarang bisa selesai satu hari.

minggu lalu juga saya urus KK itu juga hasilnya lumayan cepat, dulu harus

bolak-balik tiap loket yang panjang antriannya” (Wawancara dengan RA,

Rabu 18 Desember 2019)

73

Untuk mengukur sejauhmana penerapan e-Government sebagai penunjang

pelayanan publik yang berkualitas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bone mengadakan survey internal. Dalam survey internal guna

mengevaluasi kinerja tahunan tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bone memberikan sedikit gambaran tentang manfaat peneraan e-

Government dalam implementasi pelayanan publik seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.9

Penggunaan Waktu Dalam Proses Pelayanan Perizinan di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone (N=45)

Kondisi

Frekuensi

R Sangant

cepat

(4)

Cepat

(3)

Lambat

(2)

Sangat

lambat

(1)

Jumlah

Sebelum

Imple. e-

Gov

0 (0)

(0%)

0 (0)

(0%)

37 (74)

(82,2%)

8 (8)

(17,8)

45 (82)

(100%) 1,82

Setelah

Implen e-

Gov

5 (20)

(11,11%)

38 (114)

(84,45%)

2 (4)

(4,44%)

0 (0)

(0%)

45

(138)

(100%)

3,07

Sumber: Survei Internal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone

2019

Perolehan data pada tabel 4.5 menunjukkan adanya perbedaan tingkat

penggunaan waktu dalam memberikan pelayanan pada saat sebelum dan sesudah

adanya implementasi e-Government. Penggunaan waktu pada saat sebelum

adanya implementasi e-Government tergolong sangat rendah/sangat buruk hal ini

ditunjukkan dengan rata-rata skor 1,82, hal ini bermakna bahwa waktu yang

dibutuhkan dalam melayani masyarakat lebih banyak, misalkan untuk melayani

masyarakat 1 orang saja memerlukan waktu yang lama sehingga jumlah

74

pelayanan yang mampu diberikan pun jumlahnya menjadi terbatas. Sementara

setelah adanya penerapan e-Government tingkat penggunaan waktu tergolong

tinggi/baik dengan rata-rata skor 3,07, ini berarti dalam pemberian layanan kepada

masyarakat menjadi semakin cepat dan tidak memakan banyak waktu. Lebih

efisiennya waktu yang digunakan dalam proses pelayanan publik di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tidak terlepas dari rencana

kinerja tahunan dalam pengebangan database kependudukan.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan Berdasarkan hasil observasi

dilapangan dan dikaitkan dengan Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 2003

mengenai sendi-sendi pelayanan prima yaitu Efisiensi dan Ketepatan Waktu

dalam arti: (1) persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang

berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap

memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan umum

yang diberikan, (2) dicegah adanya pengulahan pemenuhan kelengkapan

persyaratan dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan

persyaratan dan satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait. Serta organisasi

harus melayani dengan cepat dan tepat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Efisiensi dan Ketepatan Waktu pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Bone dapat dilihat proses pelayanan publik yang dulunya untuk

proses pembuatan akta catatan dalam hal ini KTP dan KK memerlukan waktu

yang lama bahkan seringkali harus menunggu sampai 2 sampai 3 hari hari,

Namun setelah adanya penerapan e-Government tingkat penggunaan waktu yang

diperlukan hanya 1 hari atau 1-3 jam saja. Ini berarti dalam pemberian layanan

75

kepada masyarakat menjadi semakin cepat dan tidak memakan banyak waktu.

Lebih efisiennya waktu yang digunakan dalam proses pelayanan public

Dengan demikian Aparatur Pemerintah di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Bone telah menetapkan standar pelayanan yang sesuai

dengan salah satu sendi-sendi pelayanan prima yaitu efisiensi dan ketepatan

waktu, dan hal ini juga sesuai dengan salah satu tujuan diterapkannya e-

Government yaitu Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan

publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat

secara luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah pada setiap saat, tanpa

dibatasi oleh waktu dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

3. Biaya Yang Sesuai

Biaya yang dibutuhkan dalam setiap pengurusan data kependudukan

masyarakat mutlak menjadi salah satu indikator utama dalam mengetahui kualitas

pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena

pengeluaran berupa biaya yang dibebankan kepada masyarakat akan menjadi tolak

ukur masyarakat dalam mengetahui keseriusan pemerintah dalam melayani

masyarakatnya. Selain itu jumlah biaya yang dibebankan pemerintah kepada

masyarakat dalam proses pengurusan data-data kependudukan dalam hal ini Kartu

Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) apabila tidak diimbangi dengan

pelayanan yang memuaskan secara langsung akan berdampak pada rendahnya

tingkat kepuasaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya

dinas yang terkait.

76

Dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone

sendiri khususnya dalam proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan

Kartu Keluarga (KK) setiap retribusi atau pembayaran yang dibebankan kepada

masyarakat telah diatur dan ditentukan besarannya dalam Perda Kab. Bone No.

20 Tahun 2006 BAB VI Pasal 8. Berikut Dalam peraturan tersebut dengan jelas

disebutkan bahwa biaya pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar Rp.

20.000,- perkeping untuk WNI dan Rp. 20.000,- untuk WNA sedangkan Kartu

Keluarga sebesar Rp. 10.000,- perset untuk WNI dan Rp. 10.000,- perset untuk

WNA.

Hal ini juga diperjelas oleh Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone terkait dengan biaya yang

harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam mengurus akta catatan sipil, beliau

mengungkapkan bahwa :

“Biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam setiap pengurusan data

kependudukan telah diatur dalam perda dalam hal ini untuk KTP sebesar Rp.

20.000,- dan KK sebesar Rp. 10.000,- dan hal ini sesuai dengan biaya yang

diberlakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone”.

(Wawancara dengan SY, Selasa 17 Desember 2019)

Berdasarkan ketetapan mengenai retribusi tersebut maka peneliti coba

untuk menggambarkan respon dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap biaya

yang harus mereka keluarkan dan apakah selama proses pengurusan di Dinas

Kependudukan ditemukan kasus-kasus penyelewangan dalam hal ini pungutan liar

yang dilakukan oleh pegawai/staf Disdukcapil Kab. Bone.

Berikut adalah Hasil wawancara dengan Masyarakat yang sedang

melakukan proses pengurusan KTP dan KK di kantor Dinas Kependudukan dan

77

Catatan Sipil Kabupaten Bone terkait dengan biaya yang harus dikeluatkan dalam

proses pengurusan akta catatan sipil, beliau mengungkapkan bahwa:

“ Biaya yang ditetapkan untuk pengurusan KTP sudah murah dan terjangkau

oleh masyarakat, hal ini juga sebanding dengan kualitas pelayanan dan waktu

kepengurusan yang lumayan baik dan cepat, tapi alangkah lebih baiknya

kalau tidak ada pungutuan atau gratis apalagi untuk masyarakat miskin atau

ekonomi lemah”. (Wawancara dengan HA, Rabu 18 Desember 2019)

Lebih lanjut, Terkait dengan apakah dalam proses pengurusan akta catatan

sipil ditemukan adanya pungutan liar, Salah seorang masyarakat lainnya

mengatakan:

“ Selama melakukan pengurusan KTP saya tidak pernah dimintai biaya

berlebih dari pegawa/staf dan biaya yang saya keluarkan sesuai dengan biaya

yang tertera di papan informasi yakni sebesar 20.000 dan menurut saya biaya

sebesar itu sudah lumayan murah ”. (Wawancara dengan RA, Rabu 18

Desember 2019)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa biaya yang

ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bone dalam Proses pengurusan data

Kependudukan dalam hal ini KTP dan KK sudah tergolong murah (ekonomis) dan

dapat dijangkau oleh warga masyarakat. Selain itu pemerintah Kabupaten Bone

dalam hal ini aparat yang melayani masyarakat di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil tidak melakukan/belum di temukan penyimpangan dalam setiap

proses pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini melakukan pungutan liar.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan Berdasarkan hasil observasi

dilapangan dan dikaitkan dengan Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 2003

mengenai sendi-sendi pelayanan prima yaitu Biaya yang sesuai atau Ekonomis,

dalam pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara wajar dengan

78

memperhatikan: (1) Nilai barang dan atau jasa pelayanan umum dan tidak

menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran. (2) Kondisi dan kemampuan

masyarakat untuk membayar secara umum. (3) Ketentuan perundang-undangan

yang berlaku. Biaya yang sesuai dalam proses pelayanan publik di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dapat dilihat dari biaya yang

ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bone dalam Proses pengurusan data

Kependudukan dalam hal ini KTP (Rp. 20.000) dan KK (Rp.10.000) sudah

tergolong murah (ekonomis) dan dapat dijangkau oleh warga masyarakat. Selain

itu aparat yang melayani masyarakat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

tidak melakukan/belum ditemukan penyimpangan dalam setiap proses pelayanan

kepada masyarakat.

Dengan demikian Aparatur Pemerintah di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Bone telah menetapkan standar pelayanan yang sesuai

dengan salah satu sendi-sendi pelayanan prima yaitu Biaya yang sesuai dan

ekonomis sehingga menjangkau seluruh elemen masyarakat yang ada di

Kabupaten Bone. Hal ini juga sesuai dengan salah satu tujuan dari diterapkannya

e-Governement yaitu Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan

publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat

secara luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah pada setiap saat, tanpa

dibatasi oleh waktu dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

4. Keadilan Yang Merata

Sila ke-5 dalam pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial merupakan

landasan dari pembentukan sebuah Negara. Keadilan sosial yang merata dapat

79

dipahami sebagai upaya untuk meberikan perlakuan yang sama berdasarkan hak

dan kewajiban warga Negara oleh karena itu menjadi landasan bagi segenap

kompenen pemerintahan untuk komimen dalam menjaga dasar Negara tersebut

dengan menerapkan keadilan sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan

Negara. Tidak dapat terelakkan lagi bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Bone merupakan bagian dari system pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan dalam ruang lingkup otonomi

daerah mempunyai kewajiban untuk tetap menegakkan asas keadilan social

sebagai landasan dan filosofi pelayanan yang berkualitas. Keadilan yang ada

dalam pelayanan publik yang berkualitas dapat dilihat dari perlakuan yang sama

yang diterima oleh masyarakat dalam praktek pelayanan publik.

Keadilan yang merata, berarti bahwa pelayanan harus diupayakan dapat

menjangkau seluruh lapisan masyarkat melalui distribusi yang adil dan merata,

pelayanan tidak membedakan kaya/miskin, laki-laki atau perempuan, merata

dalam memberi subjek pelayanan sera tidak diskriminatif kemudian akan kembali

menibulkan pertanyaan tentang sejauhmanakah e-Government mampu menjadi

penunjang keadilan yang merata tersebut. Dalam suatu wawancara Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone terkait dengan bagaimana

keadilan dalam proses pelayanan, beliau mengatakan bahwa :

”Keadilan yang merata merupakan wujud dari pelayanan publik yang

berkualitas dengan mengesampingkan adanya strata dalam masyarakat.

Pejabat maupun masyarakat biasa hendaknya mendapatkan keadilan yang

sama baik dari pelayanan, sosialisasi, kemudahan akses sampai pada besaran

beban biaya yang harus dikeluarkan” (Wawancara dengan AD, Selasa 17

Desember 2019)

80

Dalam e-Government, jarak dan waktu bukanlah menjadi penghalang

dalam mengakses pelayanan yang bermutu terlebih lagi dengan pemanfaatan

media internet sebagai salah satu media dalam pelayanan publik. Hal ini dapat

dilihat dari beberapa pelayanan administrasi ataupun pencatatan sipil yang dapat

di akses dari jarak jauh dengan menggunakan internet. Contohnya pencatatan

Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Secara On line dapat menjadi salah

satu solusi akan keterbatasan akses informasi dan pelayanan yang tidak “pilih

kasih”. Pilih kasih yang dimaksudkan disini adalah adanya kesamarataan

pemberian akses tentang prosedur, penjadwalan pelayanan serta keterbukaan

dalam pencatatan administrasi masyarakat dengan mengesampingkan strata social

dalam masyarakat.

Lebih lanjut tentang fungsi dan peran media elektronik sebagai penopang

asas keadilan dapat dilihat dalam pelayanan pembuatan akta catatan sipil. Dalam

mode manual proses pencatatan membutuhkan pengarsipan dan pembuatan

dokumen secara insidentil. Maksudnya, ketika seorang masyarakat hendak

melakukan pencatatan sipil di sebuah instansi maka pendataan dan pengarsipan

baru akan dilaksanakan hal inilah yang terkadang menimbulkan ketidakadilan

dalam proses pelayanan. Adanya prioritas terhadap individu tertentu dari aparatur

pelayanan publik diluar dari strata penjadwalan mengakibatkan banyaknya

keluhan dari masyarakat.

Berikut adalah kutipan wawancara dengan salah satu masyarakat yang

sedang melakukan pengurusan Kartu Keluarga (KK) di Dinas Kependudukan dan

81

Catatan Sipil Kabupaten Bone terkait dengan bagaimana keadilan dalam

pengurusan akta catatan sipil, Beliau mengatakan bahwa :

“Kadang sudah mengantri tapi yang lebih dahulu dibuatkan warga yang

datang dengan baju dinas. Biasa alasannya ada keperluan penting makanya di

dahulukan. (Wawancara dengan RA, Rabu 18 Desember 2019)

Demikian kutipan wawancara dengan salah satu masyarakat yang sedang

mengurus KK dalam mode manual. hal tersebut dikarenakan tidak adanya

formulir ataupun dokumen yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga

aparatrnya harus membuat kembali dokumen yang membuthkan waktu yang

lumayan memakan waktu. Hal tersebut diakui secara tebuka oleh Seksi

Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Bone terkait dengan bagaiamana keadilan dalam proses

pengurusan akta catatan sipil, beliau mengatakan bahwa :

“Ada prioritas dalam pembuatan dokumen dikarenakan tidak adanya

dokumen yag telah dibuat sebelumnya jadi ketika ada pelayanan maka

dokumen tersebut harus dibuat terebih dahulu. Masyarakat biasa biasanya

menjadi korban dalam kejadian tersebut dikarenkan aparat pelayanannya

lebih mengutamakan keluarga ataupun kenalan dalam pembuatannya

sekalipun melompati antrian pencatatan. Untuk membuat salinan secara

ragkap sebenarnya bisa untuk dilaksanakan akan tetapi membuatuhkan

ruangan tambahan untuk menampung dokumen ataupu formulir isian yang

belum digunakan yang jumlahnya bisa mencapai berdos-dos” (Wawancara

dengan HW, Senin 17 Desember 2019)

Kondisi diatas bukan hanya situasi yang terjadi di Dinas Pencatatan Sipil

saja melainkan di setiap dinas yang ada di Kabupaten Bone Khususnya dan

Indonesia pada umumnya. Dalam kasus diatas dapat ditangkap beberapa masalah

beruntun dimana masing-masing opsi mampu menimbulkan masalah baru. Yang

82

pertama, adanya prioritas dikarenakan mode manual yang banyak memakan

waktu akibat dari pencatatan yang besifat insidentil; yang kedua. Hal tersebut

dapat diminimalisir dengan membuat dokumen terlebih dahulu namun

membutuhkan banyak tempat untuk meletakkann berkas tersebut; dan yang ketiga

diperlukan ruangan yang lebih besar dalam meminimalisir kedua kondisi diatas

namun membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar dalam

mewujudkannya.

Dalam kondisi kondisi diatas, dapat dirasakan secara nyata peran media

elektronik dalam keadilan pelayanan yang merata bagi masyarakat dengan

menerapkan komputerisasi berkas mampu menjadi solusi penggandaan dokumen

pencatatan. Berkas-berkas yang ada dapat di save dalam benuk dokumen virtual

dengan format doc, docx ataupun pdf yang hanya membutuhkan sebuah computer

sebagai tempat penyimpanannya serta mampu digandakan sekejap sehingga

pembuatan dokumen akta catatan sipil menjadi lebih singkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan

Informasi Adm. Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bone terkait dengan bagaimana keadilan dalam proses pengurusan

akta catatan sipil, beliau mengatakan bahwa :

“Penggunaan media elektronik sedikit banyak dapat menimbulkan

kemerataan pelayanan bagi masyarakat. Bagi kami para pegawai menghadapi

keluhan masyarakat bukanlah menjadi factor kejenuhan dikarenakan hal

tersebut sudah menjadi tanggung jawab kami. Melainkan melihat kertas-

kertas menumpuk di ruangan menjadi tekanan tersendiri dalam menjalankan

tugas. Dengan adanya komputerisasi berkas, membuat berkurang arsip yang

menumpuk sehingga sedikit banyak mampu mengurangi tekanan dalam

83

pekerjaan. Tekanan pekerjaanlah yang membuat banyak aparat cenderung

tidak mau tau, cuek ataupun setengah hati dalam melaksakan pelayanan”

(Wawancara dengan SY, Selasa 17 Desember 2019)

Demikian petikan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan

Informasi Adm. Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bone mengenai adanya praktek ketidakadilan yang dirasakan dalam

masyarakat Hal-hal tersebut hanyalah sedikit gambaran mengenai praktek e-

Government mampu manjadi salah satu cara mencapai pelayanan yang berkulitas.

Namun kita tak boleh terjebak dalam pemahaman bahwa teknologilah yang

menjadi factor kunci dalam peningkatan kualitas tersebut. Perlu analisis yang

lebih dalam mengenai apa sebenarnya yang menjadi faktor yang berperan dalam

kualitas pelayanan publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih

berkualitas.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan Berdasarkan hasil observasi

dilapangan dan dikaitkan dengan Keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 2003

mengenai sendi-sendi pelayanan prima yaitu Keadilan yang merata yang berarti

bahwa pelayanan harus diupayakan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarkat

melalui distribusi yang adil dan merata, pelayanan tidak membedakan

kaya/miskin, laki-laki atau perempuan, merata dalam memberi subjek pelayanan

sera tidak diskriminatif. Keadilan yang merata dalam proses pelayanan public di

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dapat dilihat dengan

adanya komputerisasi berkas, yang membuat arsip yang menumpuk menjadi

berkurang. Dan tentunya diskriminasi dalam pembuatan dokumen sudah bisa

diatasi dan masyaakat bisa merasa diperlakukan secara adil.

84

Dengan demikian Aparatur Pemerintah di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Bone telah menetapkan standar pelayanan yang sesuai

dengan salah satu sendi-sendi pelayanan prima yaitu Keadian yang merata

meskipun masih harus lebih ditingkatkan lagi, agar masyarakat merasa aman dan

tenang dalam proses pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bone. Hal ini juga sesuai dengan salah satu tujuan dari diterapkannya

e-Governement yaitu Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang

transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga

pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Berbasis e-

Government

Di dalam mengembangkan dan mengimplementasikan konsep e-

Government, ada sebuah prinsip dari Oracle (sebuah perusaahan software

database) yang baik untuk diterapkan, yaitu : “Think big, start small. Scale fast,

deliver value”. Inti dari perkataan tersebut adalah pemerintah daerah harus

memiliki visi yang jauh dan besar terhadap konsep e-Government yang ingin

diterapkannya. Berdasarkan visi yang besar tersebut maka disusunlah sejumlah

langkah-langkah kecil penerapan dan implementasi aplikasi e-Government di

berbagai bidang yang perlahan namun pasti dikembangkan untuk menuju visi

besar itu. Cepat atau lambatnya penerapan e-Government ini sangat tergantung

dari seberapa peka pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam membaca

perkembangan dunia (trend dan kecenderungan). Di dalam era globalisasi sangat

banyak variabel dan parameter yang berada di luar kontrol sebuah pemerintahan

85

sehingga memaksa pemerintah dan masyarakatnya untuk dapat menerapkan suatu

strategi atau konsep yang tepat dalam menjawab tantangan globalisasi.

1. Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pelaksanaan e-Government

Kesuksesan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap

masyarakat tidak serta merta dapat terjadi tanpa adanya kebijakan yang jelas dan

sistematis. Berkaitan dengan pelaksanaan e-Government dalam lingkup Dinas

Kependudukandan Catatan Sipil di Kabupaten Bone maka hal paling utama yang

perlu dilakukan adalah peninjauan dan analisis terhadap kebijakan yang mengatur

kegiatan tersebut. Dalam hal ini kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan

Daerah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu

Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Selanjutnya disebutkan bahwa Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah

sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat

penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

Dari kebijakan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan e-Government

dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang terciptanya kualitas pelayanan

kepada masyarakat dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi.

Walaupun secera mendetail tidak ditemukan kebijakan yang mengatur tata

pelaksanaan e-Government (Juklak dan Juknis) akan tetapi hal tersebut bukanlah

menjadi hambatan dalam penerapan sistem ini. Harus diakui bahwa tidak

terperincinya kebijakan yang mengatur hal ini bisa aja menimbulkan

permasalahan dalam pelaksanaan e-Government khususnya dalam hal-hal teknis.

86

Sebagai contoh dalam pelaksanaan pembuatan data baik itu dalam lingkup kerja

maupun data tentang kependudukan apabila tidak ada peraturan terperinci

mengenai tata kelola dan pelaksanaan maka dapat menimbulkan error data seperti

tercambur baurnya data.

Namun apabila diamati lebih dalam hal ini bisa dimaklumi melihat

pelaksanaan sistem e-Government di Kabupaten Bone Khususnya di lingkup

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih tergolong baru. Kekurangan-

kekurangan seperti ini haruslah menjadi pekerjaan rumah yang harus menapatkan

prioritas utama dari pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kulitas

pelayanan aparatur kepada masyarakat.

2. Sumber Daya Manusia

Memperhatikan kondisi yang ada, penerapan e-Government di Indonesia

menghadapi beberapa tantangan khususnya yang dihadapi oleh organisasi

pemerintah. Salah satu diantaranya adalah masalah sumber daya manusia yang

belum memadai. Penerapan e-Government di kantor-kantor publik perlu didukung

oleh pegawai yang mengerti mengenai teknologi. Menghadapi tantangan tersebut

di atas, Pemerintah kiranya perlu melakukan upaya peningkatan kualitas SDM,

perlu diadakannya pelatihan bagi para pegawai pemerintahan mengenai teknologi.

Yang juga diperlukan adalah pegawai yang mau belajar dan mampu menanggapi

perubahan (manage change).

Teknologi informasi berubah secara cepat sehingga kemauan belajar pun

dituntut untuk dimiliki setiap pegawai lembaga publik. Selain itu penerapan e-

Government memerlukan perubahan dalam organisasi dan dukungan keterampilan

87

baru. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia di bidang teknologi

informasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan membuka seluas-luasnya akses

informasi serta mendorong kepada semua pihak untuk ikut berpartisipasi dalam

mengembangkan bidang ini. Memberikan inspirasi pada kalangan bisnis, industri,

akademis dan masyarakat luas untuk berpartisipasi haruslah menjadi ide utama

dalam program e-Government, karena tujuan utama dari program ini adalah untuk

menyediakan pelayanan pemerintah yang lebih bagus, lebih cepat, dan lebih

murah kepada masyarakat.

Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah

umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi.

SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan

SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-Government. Pada

sejumlah kantor pemerintah daerah, PNS yang mempunyai kemampuan di bidang

teknologi informasi dan komunikasi jumlahnya sangatlah sedikit dan umumnya

tidak berlatar belakang pendidikan sarjana bidang Informatika atau Elektro. Hal

ini mungkin saja terjadi mengingat selama 10-20 tahun yang lalu jarang

pemerintah daerah merekrut pegawai baru dengan latar belakang bidang teknologi

informasi dan komunikasi. Misalnya saja jika terdapat 473 pemerintah daerah

(provinsi, pemkab/pemkot), jika masing-masing pemda mempunyai sedikitnya 10

perangkat daerah (Badan, Dinas, Kantor), berarti terdapat 4730 kantor yang harus

tersedia sumberdaya manusia yang mempunyai standar kompetensi dibidang

teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mampu menjalankan implementasi e-

Government, setiap kantor jika diasumsikan minimal memerlukan 5 orang, berarti

88

diperlukan 23.650 orang untuk dapat mengimplementasikan e-Government di

kantor pemerintah daerah seluruh Indonesia.

Sesuai kondisi diatas maka untuk menunjang palayanan pubik yang

berkualitas maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone sudah

seharusnya memiliki beberapa tenaga ahli dalam bidang tersebut berupa keluaran

perguruan tinggi berbasis IT ataupun pegawai yang punya keahlian dalam bidang

tersebut. Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Bone sampai dengan 20 Desember 2019 sebanyak 34 orang dengan perincian

sebagai berikut :

Tabel 4.10

Jenjang Pendidikan Pegawai Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Bone

No. Pendidikan Jumlah

1 Sarjana Strata II 1

2 Sarjana Strata I 17

3 Sarjana Muda 8

4 SLTA/Sederajat 7

5 SLTP/Sederajat 1

Total Keseluruhan 34

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone 2019

Berdasarkan Informasi yang ada di intansi tersebut di antara 34 orang

pegawai tersebut, hanya dua orang staf yang mempunyai kompetensi keilmuan

dalam bidang komputerisasi dan pengolahan jaringan (ICT) sedangkan sisanya

89

merupakan lulusan dari lembaga pendidikan umum sementara ada 15 orang

termasuk dua staf yang telah disebutkan diatas yang mengetahui dasar-dasar

pengoperasian komputer secara mahir serta memahami seluk beluk sistem operasi

digital sementara sisanya mampu mengopersikan dasar-dasar aplikasi yang sesuai

dengan wilayah kerja mereka terkecuali 3 orang staf yang mengaku jika sama

sekali “buta” akan media elektronik tersebut. Menjadi menarik untuk di cermati

dalam situasi saat ini ketika komputerisasi menjadi pijakan dari pelayanan publik

modern namun kurang ditunjang dengan sumber daya manusia yang lebih dalam

penguasaan dan pengoperasian media digital. Khususnya bagi pemerintah

Kabupaten Bone SDM yang punya pengetahuan mengenai ICT masih jarang.

Untuk meminimalisasi kendala ini, pihak Pemda Kabupaten Bone giat melakukan

pelatihan dan bimbingan teknis bagi para abdi negara tersebut khususnya yang

berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa kemampuan dan

keterampilan yang dimiliki pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bone tergolong baik hal ini terlihat dari banyaknya pelatihan-pelatihan

telah mereka ikuti yang dilaksanakan instansi tersebut dalam menunjang

pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Kemampuan dan keterampilan pegawai ini juga

berperan dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam implementasi e-

Government, misalnya dalam penggunaan penggunaan sistem berbasis komputer

ataupun jaringan. Dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan pegawai yang

memadai maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone

diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat.

90

Peningkatan sumberdaya manusia PNS untuk implementasi e-Government

perlu penanganan yang serius dan dilakukan bersama oleh pemerintah, Perguruan

Tinggi, dan pihak swasta. Di dalam pelatihan dan peningkatan sumberdaya

manusia, perlu mengubah pandangan tentang teknologi informasi dan komunikasi

bukan sekadar alat untuk mengelola informasi, melainkan ia memiliki aspek

budaya. Teknologi bukan hanya menuntut penguasaan atas perangkat kerasnya,

melainkan mengubah diri kita berinteraksi dengan masyarakat melalui teknologi

informasi dan komunikasi.

3. Sarana dan Prasarana

Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar

secara merata. Di berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran

telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih

relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk

keperluan ini namun dalam hal ini tergantung dari kesiapan yang dimiliki oleh

tiap daerah. Seperti halnya Kota Besar Lain di Indonesia, yang telah

mempersiapkan infrastruktur guna mendukung penerapan e-Government di

daerahnya baik itu dengan membuatnya sendiri ataupun kerjasama dengan pihak

luar (outsourcing) dengan menyediakan software (perangkat lunak) maupun

hardware (perangkat keras) dan dukungan jaringan lainnya. Infrastruktur yang

belum memadai termasuk kurangnya tempat akses umum merupakan tantangan

yang lain. Ini disebabkan masih sangat sedikit mobilitas masyarakat untuk

mengakses vendor-vendor perangkat keras/lunak dengan technical support yang

tersebar di daerah-daerah.

91

Penyediaan pelayanan melalui e-Government perlu didukung oleh tingkat

penetrasi internet yang tinggi baik dari rumah tangga ataupun stand/kios umum.

Persentasi penggunaan internet di Indonesia sangatlah rendah. Tingkat penetrasi

yang rendah ini juga merupakan suatu kendala. Walaupun dalam situasi

dilapangan menunjukkan pertumbuhan tempat surfing yang cukup pesat Adapun

kondisi infrastruktur di Dinas Kependdukan dan Catatan Sipil Kabupaten bone

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.11

Data Software dan Hardware di Dinas Kependdukan dan

Catatan Sipil Kabupaten bone

Software

1. Operating System:

- Windows 10

- Windows 8

- Windows XP

2. Software Pendukung

- MS 2013

- SPSS 12

- PDF Reader

- Adobe Reader

- Macromedia, Dll

Hardware

1. CPU

2. Server

3. Printer

4. UPS

5. Switch Hub

6. Scanner

Sumber : Dinas Kependdukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone 2019

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa spesifikasi Software dan

Hardware yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bone

telah memenuhi standar dalam proses pemberian pelayanan berbasis elektronik

atau e-Government.

92

4. Tingkat Partisipasi dan Pemahaman Masyarakat terhadap Teknologi

dan Informasi

Selain kualitas Sumber daya manusia yang ada dalam ruang lingkup dinas

terkait serta ketersediaan sarana dan prasarana, salah satu factor yang menjadi

penentu kualitas pelayanan publik dalam era e-Government adalah tingkat

pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi

ataupun waktu dalam mengakses dunia elektronik tersebut. Menjadi program yang

tak berarti walaupun kucuran dana mencapai bermilyar-milyar untuk

mengembangkan pelayanan publik berbasis IT jika ternyata masyarakat sendiri

tidak mempunyai ketertarikan berlebih terhadap media tersebut. Menjadi program

yang tak berarti walaupun kucuran dana mencapai bermilyar-milyar untuk

mengembangkan pelayanan publik berbasis IT jika ternyata masyarakat sendiri

tidak mempunyai ketertarikan berlebih terhadap media tersebut.

Kabupaten Bone sendiri bila dilihat dari tingkat pendidikan maka

persentase penduduk Kabupaten Bone berusia 10 tahun ke atas yang tidak/belum

tamat SD sebesar 33,82 % pada Tahun 2019, yang tamat SD/MI/sederajat sebesar

36,10%, tamat SLTP/MTs/sederajat sebesar 11,21%, tamat SLTA/MA/Sederajat

sebesar 14,05%, Diploma/Sarjana Muda 0,98%, dan perguruan tinggi sebanyak

3,83%. Sedangkan yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 0,01%. Memang

untuk sekedar mempelajari cara mengakses internet dan computer tidaklah

dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pendidikan namun sedikit banyak hal

tersebut mempengaruhi cepat ataupun pemahaman masyarakat terhadap

93

penggunaan media tersebut sebagai sarana yang cukup memberikan kemudahan

bagi masyarakat.

Dengan persentase 18,86% masyarakat yang mempunyai pendidikan SMA

keatas menjadi peluang baik bagi pengembangan e-Government di Kabupaten

Bone tersebut apalagi mengingat banyaknya tempat mengakses internet yang

tersebar disetiap kelurahan dengan biaya yang dapat di akses oleh selruh lapisan

masyarakat serta computer yang sudah bukan menjadi barang baru lagi mampu

menguatkan posisi e-Government sebagai salah satu tonggak pelayanan publik

yang berkualitas dengan catatan adanya upaya yang lebih intensive dalam

sosialisasi prosedur dan petunjuk serta pelatihan yang nyata di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.

94

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka

peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah melalui penerapan e-Government di

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone memberikan

dampak peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat

dari 4 indikator sebagai berikut:

a. Kesederhanaan dan Kejelasan Prosedur Pelayanan dapat dilihat dari proses

pelayanan publik yang sebelumnya setiap instansi harus membuat sebuah unit

yang bertugas untuk membuat dan menerbitkan blanko ataupun formulir

isian, namun dalam penerapan e-Government pendaftaran dan pengisian

formulir Akta catatan sipil dalam hal ini KTP dan KK sudah berbasis internet

sehingga masyarakat cukup mendownload file yang diterbitkan dalam

internet.

b. Efisiensi dan Ketepatan Waktu pelayanan dapat dilihat proses pelayanan

publik yang dulunya untuk proses pembuatan akta catatan dalam hal ini KTP

dan KK memerlukan waktu yang lama bahkan seringkali harus menunggu

sampai 2-3 hari, Namun setelah adanya penerapan e-Government tingkat

penggunaan waktu yang diperlukan hanya 1 hari atau 1-3 jam saja. Ini berarti

dalam pemberian layanan kepada masyarakat menjadi semakin cepat dan

95

tidak memakan banyak waktu. Lebih efisiennya waktu yang digunakan dalam

proses pelayanan publik.

c. Biaya yang sesuai dalam proses pelayanan publik dapat dilihat dari biaya

yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bone dalam Proses pengurusan

data Kependudukan dalam hal ini KTP (Rp. 20.000) dan KK (Rp.10.000)

sudah tergolong murah (ekonomis) dan dapat dijangkau oleh warga

masyarakat. Selain itu aparat yang melayani masyarakat di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil tidak melakukan/belum ditemukan

penyimpangan dalam setiap proses pelayanan kepada masyarakat.

d. Keadilan yang merata dalam proses pelayanan publik dapat dilihat dengan

adanya komputerisasi berkas, yang membuat arsip yang menumpuk menjadi

berkurang. Dan tentunya diskriminasi dalam pembuatan dokumen sudah bisa

diatasi dan masyaakat bisa merasa diperlakukan secara adil.

2. Faktor-faktor Yang mempengaruhi pelaksanaan e-Government pada Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pelaksanaan e-Government yang

mampu menyukseskan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan

terhadap masyarakat. Hal ini tidak serta merta dapat terjadi tanpa adanya

kebijakan yang jelas dan sistematis dari pemerintah. Berkaitan dengan

pelaksanaan e-Government dalam lingkup Dinas Kependudukandan Catatan

Sipil di Kabupaten Bone maka hal paling utama yang perlu dilakukan adalah

peninjauan dan analisis terhadap kebijakan yang mengatur kegiatan tersebut.

96

b. Sumber daya manusia mampu menunjang implementasi e-Government, sebab

kemampuan dan keterampilan yang dimiliki pegawai tergolong baik hal ini

terlihat dari banyaknya pelatihan-pelatihan telah mereka ikuti.

c. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi peningkatan kualitas

pelayanan publik baik sarana dan prasarana internal seperti ketersediaan

hardware dan software serta tersedianya sarana akses internet serta

kemudahan dalam menjangkaunya.

d. Tingkat Partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap informasi dan

teknologi atau masyarakat yang dianggap mampu untuk mengakses internet

serta kemampuan mempelajari teknologi modern berbasis computer masih

rendah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dengan melihat prospek kedepan maka

penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengingat teknologi informasi berubah secara cepat maka perlu adanya upaya

untuk mengikuti laju perkembangan tersebut agar kualitas pelayanan tetap

terjaga terutama untuk memastikan agar sumber daya aparatur senantiasa

mempunyai kapasitas yang memadai dalam mengontrol perkembangan

teknologi tersebut.

2. Komitmen untuk mengimplementasikan e-Government di Dinas

Kependudukan dan Catatan Kabupaen Bone lebih diupayakan lagi untuk

mewujudkan pemberian pelayanan sampai dengan pelayanan elektronik secara

97

penuh berupa pengambilan keputusan dan full-electronic delivery service

sehingga tidak hanya terbatas pada tingkatan penyediaan informasi dan

layanan fasilitas mendownload formulir yang dibutuhkan.

3. Demi peningkatan terhadap pemberian informasi kepada masyarakat,

pemerintah maupun swasta hendaknya data-data yang ada di situs Pemkab

Bone senantiasa untuk selalu diperbaharui (Up-date).

4. Sebaiknya dari Pemerintah Kabupaten Bone, khususnya badan Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone lebih intensif dalam

mengadakan kampanye sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih mengenal,

mengetahui dan memanfaatkan fasilitas dari sistem informasi yang tersedia

melalui jaringan internet.

98

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, H. Zainal, 2002, Sistem Informasi Layanan Publik (Praktek Electronic

Government Di Takalar), PT Yayasan Lagaligo Dotnet, Jakarta.

Bungin, Burhan, 2001, Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kualitatif

dan Kuantitatif, Airlangga University Press, Surabaya.

Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan

Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Faisal, Sanapiah, 2003, Format-Format Penelitian Sosial, P.T. Raja Grafindo

Persada, Jakarta.

Gibson, Ivancevich dan Donnelly, 1996, Organisasi Perilaku, Struktur dan

Proses, Bina Rupa Aksara, Jakarta.

Handayaningrat, Soewarno, 1988, Pengatar Studi Ilmu Administrasi dan

Manajemen, CV. Hajimas Agung, Jakarta.

Hendarto, Agung, 2002, Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah,

Masyarakat Transparansi Indonesia, AusAID, Jakarta.

Indrajit, Rhicardus Eko, 2002, Electronic Government; StrategiPembangunan dan

Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital,

Penerbit Andi, Yogyakarta.

Johansyah, Mansyur, 2005, Pelatihan Pemanfaatan dan Penggunaan Teknologi

Informasi Bagi pengembangan Usaha Masyarakat Se-Sulawesi selatan,

Yayasan Indonesiaku, Makassar

Karnay Sudirman, 2006, Makalah Teknologi Informasi Sebagai Alternatif

Tercepat Menuju Good Governance, Fisip Unhas, Makassar

Kountar, Ronny, 1996, Dasar-dasar Sistem Informasi Manajemen, Dinastindo,

Jakarta.

Mastam, 2003, Teknologi Informasi Sebagai Instrument Good Governance,

Puskadik Pers, Makassar.

Moenir,H.A.S, 1995, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Bumi Aksara,

Jakarta.

Nawawi, H. Hadari. 2001. Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada

University Press, Yogyakarta.

Ndraha, Talidziduhu, 2003, Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru), PT. Asdi

Mahasatya, Jakarta.

Sadjad S. Riza, 2006, Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan

Transparansi Menuju Good Governance, PPs Unhas, Makassar

Sedarmayanti, 2004, Good Governance (Kepemerintahan Yang baik) Dalam

Kerangka Otonomi Daerah, Mandar Maju, Bandung.

Syafiie, Inu Kencana, 2001, Pengantar Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi), Refika

Aditama, Bandung.

Zoeltom, Andy dan Faizah Rozy, 2004, Electronic Government Menuju Good

Governance, Warta Eko bekerja sama dengan Spora Communications,

Jakarta.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional

Pengembangan Electronic Government

99

Instruksi Presiden No. 6/2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika

(Telekomunikasi, Media dan Informatika)

Kepmenpan No. 63/ KEP/ M. PAN/7/ 2003 Tentang Pelayanan Publik

Keputusan Mentri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003

menjelaskan sendi-sendi pelayanan Prima.

Perda Kab. Bone Nomor 20 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya

Cetak KartuTanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Catatan Sipil

100

L

A

M

P

I

R

A

N

101

102

103

104

105

DOKUMENTASI

Foto Wawancara di Disdukcapil Kab. Bone

Foto Wawancara di Disdukcapil Kab. Bone

106

Foto Wawancara di Disdukcapil Kab. Bone

Foto Wawancara di Disdukcapil Kab. Bone

107

Foto Wawancara di Disdukcapil Kab. Bone

108

RIWAYAT HIDUP

Sry Handayani lahir di Kabupaten Bone pada tanggal 23

Maret 1997. Anak bungsu dari pasangan Salinri dan Sahari.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD

Inpres 12/79 Carima pada tahun 2009. Pada tahun itu juga

penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Kahu dan

tamat Pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1

Kahu dan tamat pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis

melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2020

ini akan mengantarkan penulis untuk mendapatkan sarjana Strata Satu (S.1)

dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul “Kualitas Pelayanan Aparatur

Pemerintah Melalui Penerapan e-Government di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Bone”.