SKRIPSI

FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENJAGA PERTAHANAN DAN

KEAMANAN NEGARA

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana hukum

Oleh:

GUSTI RANDA

0810111006

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2014

FUNGSI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENJAGA PERTAHANAN DAN

KEAMANAN NEGARA

(Gusti Randa, 0810111006, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 101 halaman, Tahun

2014)

ABSTRAK

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam

menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk

mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Mengenai hal pertahanan dan keamanan merupakan urusan pemerintahan sebagaimana yang

tertuang pada Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa Pasal yang menyatakan

peran dari pemerintahan daerah. Itu berarti tidak saja kewenangan dari pemerintah pusat yang

berwenang dalam hal pertahanan dan keamanan negara. Adapun permasalahan yang akan

dikemukakan dalam skripsi ini, yaitu: Bagaimanakah Fungsi pemerintahan daerah dalam menjaga

pertahanan dan keamanan negara dan Bagaimanakah Hubungan Fungsi Pemerintah Daerah dengan

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjaga

pertahanan dan keamanan negara. Penulis menggunakan jenis penelitian Normatif atau pendekatan

yang digunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah

undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan Fungsi Daerah Dalam Menjaga

Pertahanan dan Keamanan Negara. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap

permasalahan yang telah dikemukakan tersebut bahwa Fungsi pemerintahan daerah dalam

menjaga pertahanan dan keamanan negara sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang Dasar

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tanggung jawab pemerintahan

daerah dalam menciptakan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk

menciptakan rasa aman dan tenteram tersebut pemerintahan daerah melakukan kerja sama dengan

instansi lain yang ada di daerah dan dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan

Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hubungan Fungsi pemerintahan daerah dengan Tentara Nasional Indonesia serta Kepolisian

Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut terwujud melalui kerja sama demi terwujudnya

tujuan nasional yaitu mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dan terjaganya keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Kerja sama tersebut dilakukan dengan menyusun rencana aksi

terpadu penanganan gangguan keamanan dalam negeri di daerahnya dengan berpedoman pada

rencana aksi terpadu nasional, mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan efektivitas

penanganan gangguan keamanan di daerahnya, segera memberikan penjelasan kepada publik

mengenai terjadinya gangguan keamanan di daerahnya, dan melaporkan pelaksanaannya kepada

menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya,

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “FUNGSI

PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENJAGA PERTAHANAN DAN KEAMANAN

NEGARA”. Shalawat beserta salam semoga di limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang

telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini selesai berkat dukungan materil dan inmateril, bimbingan, dan motivasi serta

doa dari segala pihak yang telah bersedia untuk meluangkan dan mencurahkan waktunya untuk

membantu dalam penyusunan skripsi ini, tanpa itu semua penulis tidak akan mampu

menyelesaikannya. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibunda Syamsimarni dan Ayahnda Anas yang telah membesarkan, mendidik, memberikan

dorongan dan tak henti-hentinya berdoa untuk kesuksesanku, serta adikku, Yuli Andriani

dan Candra (mamak) Oncu (mamak), Acik (mamak) yang telah memberikan semangat,

motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Andalas.

3. Bapak Ferdi, SH.,M.H selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas,

4. Bapak Frenadin Adegustara, S.H.,M.S selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Andalas

5. Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H.,M.H Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas

Andalas.

6. Bapak Dian Bakti Setiawan, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas

Hukum Universitas Andalas dan Ibu Delfina Gusman, S.H.,M.H selaku Sekretaris Bagian

Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas.

7. Bapak Didi Nazmi, S.H,.M.H, selaku pembimbing I yang telah memberi masukan dan

arahan kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

8. Bapak Khairul Fahmi, S.H,.M.H, selaku pembimbing II yang telah memberi masukan dan

pengarahan kepada penulis agar skripsi ini terselesaikan dengan baik.

9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas atas ilmu dan pengetahuan yang

diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas

Andalas dan seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas andalas yang telah

membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas

Andalas.Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan morilnya terhadap

penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan 2008, Nedi, Rivo, Lutvi, Ziffan,

Rizki Putra Zulfa, Boss, Didi dan yang lainnya atas kebersamaannya selama 5 tahun ini.

11. Teman-teman KKN 2011 Nagari Ranah Batahan kabupaten pasaman timur, khususnya

jorong tanjung larangan Diva, Dendi, Icha, Vail terima kasih telah memberikan masukan

dan semangat sewaktu di tempat KKN.

12. Teman-teman yang tergabung dalam Danker Comunity, Acik Jamlis, Andi poi, Amrizal

S.sos, Riko, Rijaluak, Ardimetrianto,Amd, Yasri Guci (makyeh) dan teman teman KDRT

“ kama c mailang”

Akhir kata, penulis sangat menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna,

karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, maka dari itu penulis dengan tulus hati, lapang

dada dan tangan terbuka menerima segala kritikan yang bermanfaat untuk melengkapi segala

kekurangan yang ada. Bagaimana juga besar harapan penulis agar kiranya penulisan skripsi ini

dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pembaca serta penulisan-penulisan selanjutnya.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, Amin.

Padang, November 2013

Penulis,

Gusti Randa

Bp.0810111006

DAFTAR ISI

ABSTRAK..................................................................................................................i

KATA PENGANTAR...............................................................................................ii

DAFTAR ISI………………………………………………………………………..v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang............................................................................. 1

B. Perumusan Masalah...................................................................... 7

C. Tujuan Penelitian.......................................................................... 7

D. Manfaat Penelitian....................................................................... 7

E. Metode Penelitian........................................................................ 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertahanan dan

Keamanan...................................................................................... 13

B. Tinjauan Umum Tentang Negara Kesatuan Republik

Indonesia....................................................................................... 30

C. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Urusan Pusat dan

Daerah.......................................................................................... 39

BAB III PEMBAHASAN

A. Fungsi Pemerintahan Daerah dalam menjaga Pertahanan dan Keamanan Negara

1. Fungsi Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Undang-Undang

Dasar 1945.............................................................54

2. Fungsi Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar

1945.............................................................57

B. Hubungan Fungsi Pemerintahan Daerah dengan Tentara Nasional Indonesia

dan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Menjaga

Pertahanan dan Keamanan Negara

1. Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Kesatuan

Republik Indonesia Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tahun1945........................................................................64

2. Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisiam Negara Kesatuan

Republik Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun

1945..................................................................................72.

3. Koordinasi Pemerintahan Daerah dengan Tentara Nasional Indonesia

dan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Menjaga

Pertahanan dan

Keamanan.........................................................................81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan....................................................................................98

B. Saran............................................................................................101

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat

hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanpa mampu

mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri,

suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Bangsa Indonesia

yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad

bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan, serta

kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945.1

Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan

negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan

segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.2

Pertahanan Negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara

dini dengan sistem pertahanan negara melalui usaha membangun dan membina

kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap

ancaman.3Pada hakikatnya pertahanan negara merupakan segala upaya pertahanan

yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak

1Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara 2Ibid., Pasal 1 angka 1 3Ibid., Pasal 6

dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk

mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka,

berdaulat dan bersatu.4

Berkaitan dengan itu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (3)

menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya

pembelaan negara” . Selanjutnya Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa “Tiap-tiap

warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan

negara”. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang

Pertahanan Negara menyatakan bahwa “Dalam menyelenggarakan pertahanan

negara, bangsa Indonesia menganut sistem pertahanan semesta yang melibatkan

seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan

secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan

berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan

segenap bangsa dari segala ancaman”.

Penyelenggaraan pertahanan negara bukan semata-mata ditujukan untuk

perang, melainkan juga untuk mewujudkan perdamaian, menjamin keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia, mengamankan kepentingan nasional, serta menjamin

terlaksananya pembangunan nasional. Pertahanan negara berfungsi untuk

mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dengan segala isinya sebagai satu kesatuan pertahanan.5

4Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia, Jakarta,2008, hlm. 44 5Ibid., hlm. 45

Fungsi pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan sistem perlawanan

rakyat semesta. 6 Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu

Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter. 7 Fungsi pertahanan militer yang

diemban oleh Tentara Nasional Indonesia meliputi operasi militer perang dan operasi

militer selain perang. Inti pertahanan nirmiliter, yaitu pemberdayaan sumber daya

nasional, yang meliputi fungsi kekuatan pertahanan nirmiliter dan pertahanan sipil.

Oleh karena itu strategi pertahanan yang digunakan adalah strategi pertahanan

berlapis, yaitu upaya pertahanan negara yang memadukan pertahanan militer dengan

pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang utuh. Karakteristik

Strategi Pertahanan Berlapis diwujudkan melalui keterpaduan pendayagunaan lapis

pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter yang saling menyokong dalam

menghadapi setiap bentuk ancaman.

Berdasarkan peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara di bidang

pertahanan, yang menjadikan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama

sistem pertahanan, maka dalam menjalankan perannya tersebut terdapat beberapa

fungsi yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal

6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yaitu :

a) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari

luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan

bangsa;

6Soedjono D, Penegakan Hukum Dalam Sistim Pertahanan Sipil, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1978, hlm.

42 7Ibid., hlm. 46

b) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1

huruf a;

c) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan

keamanan.

Fungsi penangkalan merupakan keterpaduan usaha pertahanan untuk mencegah

atau meniadakan niat dari pihak tertentu yang ingin menyerang Indonesia, yang bertumpu

pada instrumen politik, ekonomi, psikologi, teknologi, dan militer.8

Fungsi penindakan merupakan keterpaduan usaha pertahanan untuk

mempertahankan, melawan, dan mengatasi setiap tindakan militer suatu negara yang

mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

serta menjamin keselamatan bangsa dari segala ancaman, yang dilaksanakan melalui

tindakan perlawanan, sampai dengan mengusir musuh keluar dari wilayah Indonesia.9

Fungsi Pemulihan merupakan keterpaduan usaha pertahanan negara yang

dilaksanakan baik secara militer maupun nirmiliter, untuk mengembalikan kondisi keamanan

negara yang telah terganggu sebagai akibat kekacauan keamanan karena perang,

pemberontakan, atau serangan separatis, konflik vertikal atau horizontal, huru-hara,

serangan teroris, atau bencana alam. Tentara Nasional Indonesia bersama dengan instansi

pemerintahan lainnya serta masyarakat melaksanakan fungsi pemulihan sebagai wujud

pertahanan semesta yang utuh.10

8Ibid., hlm. 47 9Ibid., hlm. 48 10Ibid.,

Kemudian Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia juga berperan dalam

menegakkan keamanan di wilayah atau di daerah. Peran Kepolisian Negara Kesatuan

Republik Indonesia sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran

Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara juga

mengamanatkan bahwa pertahanan negara diselenggarakan dengan mengoptimalkan

pendayagunaan seluruh sumber daya nasional. Mengingat sumber daya nasional

seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan dapat

didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Pada era Otonomi Daerah saat

sekarang ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-

luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua

urusan rumah tangganya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah

untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan

otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah

lainnya. Artinya, mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan

kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Selain itu otonomi

daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan

pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara

dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11 Sekalipun daerah

memiliki hak otonomi untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya nasional

yang ada di daerah seperti mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya

manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, akan tetapi daerah tetap

memiliki kewajiban untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini juga

ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Pasal 22 huruf (a) yang menyatakan bahwa “Dalam menyelenggarakan otonomi

daerah, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan,

kesatuan, kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dan seterusnya Pasal 18 ayat 3 huruf (e) dan (f) Undang-Undang Pemerintah Daerah

juga menegaskan bahwa “Dalam mengelola wilayah laut daerah wajib ikut serta

dalam pemeliharaan keamanan dan pertahanan kedaulatan Negara”.

Kemudian Mengingat ada beberapa ancaman atau gangguan pertahanan dan

keamanan negara di daerah baik itu kondisi di darat, laut, dan udara seperti kasus

terorisme, perkelahian antar kampung, perebutan lahan tanah, daerah perbatasan laut

dan aksi teror di udara yang berdampak pada keamanan dan pertahanan negara. Fungsi

pemerintah daerah sangat penting, karena menyangkut kewajiban daerah12. Untuk itu

lembaga yang terkait langsung dalam hal pertahanan dan keamanan seperti Tentara

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia baik itu

Kepolisian Daerah Resort Wilayah Kabupaten dan Kepolisian Sektor Kecamatan13

11 J. Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Rineka Cipta, jakarta, 2007, hlm. 73 12 Pasal 22 huruf (a), Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 13 Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum

Kepolisian Negara Republik Indonesia

berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Adapun aturan tentang penanganan

terjadinya masalah keamanan di daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2

Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri yang di dalam instruksi

tersebut memberikan perintah kepada gubernur dalam rangka menciptakan keamanan

di daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan

dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah Fungsi Pemerintahan Daerah dalam menjaga Pertahanan dan Keamanan

Negara?

2. Bagaimanakah Hubungan Fungsi Pemerintahan Daerah dengan Tentara Nasional Indonesia dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga pertahanan dan keamanan Negara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Fungsi Pemerintahan Daerah dalam menjaga Pertahanan dan Keamanan

negara

2. Untuk mengetahui Hubungan Fungsi Pemerintahan Daerah dengan Tentara Nasional Indonesia

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga Pertahanan dan Keamanan Negara.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memperkaya literatur atau kepustakaan di bidang hukum

ketatanegaraan dan hukum administrasi, khususnya yang berkaitan dengan Fungsi

Pemerintahan Daerah dalam menjaga Pertahanan dan Keamanan Negara.

2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bagi daerah dan

Negara khususnya lembaga yang terkait langsung dengan pertahanan dan keamanan, dalam

mengambil kebijakan dalam rangka Pertahanan dan Keamanan Negara di Daerah.

E. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat penelitian dapat tercapai sebagaimana yang telah

direncanakan sebelumnya, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman

dalam melakukan penelitian ini. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan melihat norma hukum

dan teori yang relevan berdasarkan literatur yang ada.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-

undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan

regulasi yang bersangkut paut14 dengan Fungsi Pemerintahan Daerah dalam menjaga

Pertahanan dan Keamanan Negara serta Hubungan Fungsi Pemerintahan Daerah

dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

menjaga Pertahanan dan Keamanan Negara.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mengemukakan apa yang ada

berdasarkan fakta empirik15 mengenai Fungsi Pemerintahan Daerah dalam menjaga

Pertahanan dan Keamanan Negara serta Hubungan Fungsi Pemerintahan Daerah

14Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Surabaya, 2005, hlm. 93 15 Ibid., hlm. 27

dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

menjaga Pertahanan dan Keamanan Negara.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer,bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional

Indonesia

5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

Kesatuan Republik Indonesia

6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penangan Konflik Sosial

7) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan

Keamanan Dalam Negeri

8) Relevansi Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta

(SISHANKAMRATA)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku

teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan

pengadilan.16

4. Bahan non-hukum yaitu bahan hukum berupa buku buku mengenai ilmu politik,

ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan laporan penelitian non

hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik

penelitian.17

5. Pengumpulan Bahan Hukum

Apabila di dalam penelitian tersebut peneliti sudah menyebutkan

pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang harus dilakukan oleh

peneliti adalah mencari peraturan perundang undangan mengenai atau yang berkaitan18

Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam menjaga Pertahanan dan Keamanan Negara

dan Hubungan Kewenangan Pemerintahan Daerah dengan Tentara Nasional Indonesia

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga Pertahanan dan Keamanan

Negara.

16 Ibid., hal. 141 17 Ibid., hal. 143 18 Ibid., hal. 194