KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA …jdih.sukabumikota.go.id/uploads/pdf/PERWAL_No__55_Tahun_2012_tentang... · 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI

TAHUN 2012 NOMOR 55

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 5 DESEMBER 2012 NOMOR : 55 TAHUN 2012

TENTANG : KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN

TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi Bagian Hukum

2012

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 55 2012

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 55 TAHUN 2012

TENTANG :

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal

67 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16

Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan

Walikota Sukabumi tentang Kedudukan, Tugas

Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di

Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17

Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

551);

2. Undang-Undang……

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

6. Peraturan……

- 3 -

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya

Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten

Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999

tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai

Negeri Sipil;

8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota

Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);


Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota

Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);


Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota

Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA

KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KOTA SUKABUMI.

BAB I......

- 4 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud

dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem

dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu

Kepala Daerah dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan,

dan Kelurahan.

5. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Sukabumi.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kota Sukabumi.

8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai

Perangkat Daerah Kota Sukabumi.

9. Kelurahan......

- 5 -

9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Sukabumi.

10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang,

dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau

keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai

wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

(1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian

urusan pemerintahan dan menyelenggarakan

tugas umum pemerintahan meliputi :

a. mengoordinasi kegiatan pemberdayaan

masyarakat; b. mengoordinasi......

- 6 -

b. mengoordinasi upaya penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum;

c. mengoordinasi penerapan dan penegakan

peraturan perundang-undangan;

d. mengoordinasi pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum; e. mengoordinasi penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di tingkat Kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan

Kelurahan; dan

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau

yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan

Kelurahan.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

BAB III

BIDANG TUGAS UNSUR–UNSUR KECAMATAN

Bagian Kesatu

Camat

Pasal 4

(1) Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan

administrasi pemerintahan, pembangunan,

pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan

ketertiban umum, pelayanan umum, dan

pemberian pelayanan administrasi di tingkat

Kecamatan;

b. mengoordinasi......

- 7 -

b. mengoordinasi kegiatan pemberdayaan

masyarakat, upaya penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum,

penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan, pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

di tingkat Kecamatan;

c. membina penyelenggaraan pemerintahan

Kelurahan yang ada di wilayahnya;

d. mengoordinasi penyusunan dan pembuatan program kerja dalam penyelenggaraan

administrasi pemerintahan, pembangunan,

pemberdayaan masyarakat, ketenteraman

dan ketertiban umum, pelayanan umum, dan

pemberian pelayanan administrasi;

e. mengadakan hubungan kerja sama dengan dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya

untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;

f. membina dan memotivasi serta memelihara

terus menerus kemampuan prestasi pegawai

di lingkungan Kecamatan guna meningkatkan produktivitas kerja;

g. mengkaji, mengoreksi, dan memberikan

perizinan/rekomendasi dan keterangan

lainnya sesuai dengan pendelegasian

wewenang yang diberikan oleh Kepala

Daerah; h. memberikan saran dan pertimbangan kepada

Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya;

i. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan

secara operasional kepada Kepala Daerah

melalui Wakil Kepala Daerah; j. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan

secara administratif kepada Kepala Daerah

melalui Sekretaris Daerah; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

(2) Dalam......

- 8 -

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Camat dibantu oleh :

a. Sekretariat;

b. Seksi Tata Pemerintahan;

c. Seksi Pembangunan; d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan

Keluarga Berencana;

e. Seksi Pelayanan Umum; dan

f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris,

mempunyai tugas membantu dan bertanggung

jawab kepada Camat dalam hal :

a. penyusunan rencana kerja sekretariat;

b. pemberian pelayanan dan pengelolaan

administrasi umum, perlengkapan,

kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di

lingkungan Kecamatan;

c. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas di lingkungan

Kecamatan secara terpadu;

d. penyusunan anggaran dan penatausahaan

keuangan Kecamatan;

e. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang

inventaris Kecamatan;

f. pembinaan dan pengendalian di bidang

administrasi umum, perlengkapan,

kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;

g. penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan;

h. pengelolaan......

- 9 -

h. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan

ketertiban;

i. pemonitoran, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan kegiatan di lingkungan

Kecamatan;

j. pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait untuk kelancaran

dalam pelaksanaan tugas; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.


dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan

dibantu oleh :

a. Subbagian Umum dan Perlengkapan; dan

b. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Perlengkapan

Pasal 6

(1) Subbagian Umum dan Perlengkapan dipimpin

oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai

tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam hal :

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum

dan Perlengkapan;

b. pelaksanaan urusan administrasi umum dan perlengkapan;

c. penyiapan bahan dan data kebutuhan

keperluan rumah tangga;

d. penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan

pendistribusian surat;

e. pemeliharaan dan pengendalian barang inventaris;

f. penyiapan......

- 10 -

f. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Kecamatan;

g. pelaksanaan ketertiban dan keamanan

rumah tangga umum Kecamatan;

h. pelaksanaan kebersihan, keamanan, dan

ketertiban;

i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Perlengkapan; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian

Umum dan Perlengkapan dibantu oleh:

a. Pengelola Administrasi Umum dan

Perlengkapan; dan

b. Pengelola Laporan Kegiatan.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian

Pasal 7

(1) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian dipimpin

oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai

tugas membantu dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris dalam hal :

a. penyusunan rencana kerja Subbagian

Keuangan dan Kepegawaian;

b. penyiapan bahan penyusunan rencana

anggaran dan dokumen pelaksanaan

anggaran; c. pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan

anggaran;

d. penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat,

kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi pegawai,

pensiun, dan penghargaan;

e. penyiapan......

- 11 -

e. penyiapan bahan usulan program diklat

dan pengembangan pegawai;

f. penyusunan laporan administrasi keuangan

dan administrasi kepegawaian; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh



dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian

Keuangan dan Kepegawaian dibantu oleh :

a. Pengelola Administrasi Keuangan; dan b. Pengelola Administrasi Kepegawaian.

Bagian Ketiga

Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 8

(1) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepada Camat

melalui Sekretaris dalam hal :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Tata

Pemerintahan;

b. penyiapan bahan pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan

bidang pemerintahan dan kependudukan di

Kecamatan dan Kelurahan;

c. perumusan kebijakan operasional dan

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kependudukan di Kecamatan dan

Kelurahan;

d. pengumpulan dan pengolahan data

pemerintahan dan kependudukan;

e. pengelolaan administrasi data pertanahan

serta masalah keagrariaan yang berkaitan dengan pemerintahan;

f. pembinaan......

- 12 -

f. pembinaan administrasi pemerintahan di

Kelurahan;

g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan bidang pemerintahan dan

kependudukan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata

Pemerintahan dibantu oleh :

a. Pengelola Urusan Pemerintahan Umum;

dan

b. Pengelola Urusan Kependudukan dan

Pertanahan.

Bagian Keempat

Seksi Pembangunan

Pasal 9

(1) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan

bertanggung jawab kepada Camat melalui

Sekretaris Kecamatan dalam hal :

a. penyusunan rencana kerja Seksi

Pembangunan;

b. pengumpulan, pengolahan data, dan turut

serta memantau dan mengawasi

pelaksanaan pembangunan; c. perumusan program pembinaan

perekonomian masyarakat dan lingkungan

hidup;

d. pelaksanaan perumusan perencanaan

pembangunan dalam forum musyawarah

perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;

e. pelayanan......

- 13 -

e. pelayanan informasi pembangunan dan

pemberian perizinan/ rekomendasi;

f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan bidang pembangunan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh



dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi

Pembangunan dibantu oleh :

a. Pengelola Data Pembangunan; dan

b. Petugas Pengawas Pembangunan.

Bagian Kelima

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

Berencana

Pasal 10

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,


jawab kepada Camat melalui Sekretaris

Kecamatan dalam hal :


Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

Berencana;

b. penyiapan, pengumpulan, dan pengolahan

data untuk penyusunan pedoman pengembangan partisipasi dan swadaya

masyarakat, pemberdayaan perempuan,

keluarga berencana, kepemudaan dan

olahraga, bantuan sosial, pembinaan

kehidupan beragama, serta pendidikan dan

kebudayaan;

c. pemberdayaan……

- 14 -

c. pemberdayaan lembaga kemasyarakatan/

swasta dan tokoh masyarakat yang ada di

wilayah Kecamatan untuk mengembangkan

partisipasi dan swadaya gotong royong

masyarakat dalam pembangunan;

d. pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna;

e. pembuatan telaahan, evaluasi, dan saran

tindak hasil pemberdayaan masyarakat,

keluarga berencana, dan pemberdayaan

perempuan; f. penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan

operasional program Keluarga Berencana yang

dilaksanakan dinas/instansi terkait;

g. penyelenggaraan partisipasi masyarakat untuk

ikut serta dalam perencanaan pembangunan

lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan

Kecamatan;

h. pembinaan dan pengawasan terhadap

keseluruhan unit kerja baik pemerintah

maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat

dan keluarga berencana di wilayah kerja

Kecamatan;

i. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

bidang pemberdayaan masyarakat dan

keluarga berencana; dan j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh



dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

Berencana dibantu oleh :

a. Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan

KB; dan

b. Pengelola Data Pemberdayaan Perempuan.

Bagian ……

- 15 -

Bagian Keenam

Seksi Pelayanan Umum

Pasal 11

(1) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu dan

bertanggung jawab kepada Camat melalui

Sekretaris Kecamatan dalam hal :

a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan

Umum; b. penyelenggaraan pelayanan umum kepada

masyarakat;

c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan

terhadap kegiatan pelayanan umum di

lingkungan Kecamatan;

d. penyiapan bahan pemberian perizinan/rekomendasi dan surat

keterangan lain yang dikeluarkan oleh

Kecamatan di luar bidang pembangunan;

e. pelaksanaan koordinasi dengan

dinas/instansi terkait di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum;

f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak

swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

g. evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh


(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi

Pelayanan Umum dibantu oleh :

a. Pengelola Perizinan/Rekomendasi dan

Keterangan Lainnya; dan

b. Pengelola Data Prasarana dan Fasilitas

Pelayanan Umum. Bagian......

- 16 -

Bagian Ketujuh

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 12

(1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,


jawab kepada Camat melalui Sekretaris

Kecamatan dalam hal :


Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

b. perumusan kebijakan operasional bidang

ketenteraman dan ketertiban umum;

c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan ketenteraman dan ketertiban

umum serta perlindungan masyarakat;

d. pengkoordinasian upaya ketenteraman dan

ketertiban umum serta upaya perlindungan

masyarakat; e. penyusunan rencana operasional dan

evaluasi bidang ketenteraman dan

ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat;

f. pendataan dan pencatatan hal-hal yang

berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat;

g. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan bidang ketenteraman dan

ketertiban umum; dan h. pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh



dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi

Ketenteraman dan Ketertiban Umum dibantu oleh :

a. Polisi.....

- 17 -

a. Polisi Pamong Praja;

b. Satuan Pelaksana Perlindungan Masyarakat

(Satlak Linmas); dan

c. Pengelola Data Ketenteraman dan Ketertiban

Umum.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian kegiatan

Kecamatan secara profesional sesuai dengan

kebutuhan;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan

tugas pokoknya bertanggung jawab kepada

Camat.

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas sejumlah

tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional

yang ada di lingkungan Kecamatan.

(3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V .......

- 18 -

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan di lingkungan Kecamatan wajib menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi

secara vertikal dan horizontal.

(2) Setiap pimpinan di Kecamatan wajib memimpin

dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta pemberian bimbingan dan petunjuk

bagi pelaksanaan tugasnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

(1) Setiap pimpinan di lingkungan Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan

bertanggung jawab kepada Camat serta

menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(2) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan di lingkungan Kecamatan

di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan

koordinasi dan petunjuk teknis.

(3) Setiap laporan yang diterima dari bawahannya,

oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

(4) Ketentuan......

- 19 -

(4) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara

penyampaiannya berpedoman kepada peraturan

perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Berhalangan

Pasal 17

(1) Apabila Camat tidak berada di tempat, Sekretaris

Kecamatan mewakili Camat.

(2) Apabila Camat berhalangan dalam menjalankan

tugasnya, Kepala Daerah menunjuk Sekretaris

Kecamatan sebagai pelaksana harian untuk mewakilinya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

(1) Pejabat Struktural di lingkungan Kecamatan

diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

(2) Camat bertanggung jawab dalam hal

perencanaan, pengelolaan, dan pembinaan

kepegawaian.

(3) Camat menyiapkan penyusunan daftar pegawai

yang akan dididik baik di dalam maupun di luar

negeri untuk di sampaikan kepada Kepala

Daerah.

(4) Setiap……

- 20 -

(4) Setiap pimpinan di lingkungan Kecamatan wajib

membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan

Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan

(DUK) pegawai di lingkungan Kecamatan setiap

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan

Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala

Daerah.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,

Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 36 Tahun

2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan

Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar .......

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 5 Desember 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi

Pada tanggal 5 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SUKABUMI,

ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KOTA SUKABUMI,

EEN RUKMINI

NIP. 19720210199901 2 001

Documents

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA …jdih.sukabumikota.go.id/uploads/pdf/PERWAL_No__55_Tahun_2012_tentang... · 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan