SKRIPSI ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN …

SKRIPSI

ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SATUANKERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI KABUPATEN BULUKUMBA

(Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah)

RISNAWATI105730383512

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2016

SKRIPSI

ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA SATUANKERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI KABUPATEN BULUKUMBA

(Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah)

RISNAWATI105730383512

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh GelarSarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2016

i

ii

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN

KEUANGAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT

DAERAH (SKPD) DI KABUPATEN BULUKUMBA

(STUDI KASUS PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

DIKLAT DAERAH)

Nama : SUKARMAN : EKONOMI: RISNAWATI

Stambuk : 105730383512

Jurusan : AKUNTANSI

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Makassar, 04 Agustus 2016

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Hj. Ruliaty, MM

Pembimbing II

Saida Said, SE.,M.Ak

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ekonomi & Bisnis

Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A.NBM : 497794

Ketua

Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,AKNBM : 1073428

iii

iv

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang

lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap

(Q.S Alam Nasyrah: 6-8)

Tak ada satupun di dunia ini yang tidak mungkin bila disertai keyakinan,

sebagian akan menjadi mungkin terjadi jika berfikir mungkin. Berdo’alah dan

percaya.

Kemajuan diperoleh bukan dari keberhasilan, Melainkan dari kegagalan demi

kegagalan.

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi

(pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu.

(Q.S Al-Baqarah: 216)

Buah karya ini kupersembahkan untuk:

• Bapak dan Ibu tercinta

• Keluarga besar

• Sahabat-sahabatku

• Almamaterku

vi

ABSTRAK

Risnawati. 2016. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus PadaBadan Kepegawaian dan Diklat Daerah. Skripsi.Jurusan Akuntansi FakultasEkonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.Pembimbing I Hj.Ruliaty, dan pembimbing II Saida Said.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan Akuntansiterhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya, hingga menghasilkanlaporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian danpelaporan keuangan pada SKPD Di Kabupaten Bulukumba khususnya padaBadan Kepegawaian Dan Diklat Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dalam bentuk studi kasus.Penulis menggunakan tehnik wawancara dan tehnik dokumentasi untukmengumpulkan data yang diperlukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Dan DiklatDaerah Di Kabupaten Bulukumba telah melakukan proses pencatatan danpelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan telah disajikantepat waktu sehingga bisa dipergunakan oleh kelompok pengguna laporankeuangan dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci : Pelaporan Keuangan, SKPD.

vii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘Alamin, dengan segala kerendahan hati, puji dan

syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Pada Badan

Kepegawaian dan Diklat Daerah )” tepat pada waktunya.

Shalawat serta Salam semoga tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW,

keluarga dan para sahabat beliau yang telah menjadi jalan bagi umatnya dalam

menempuh keselamatan dan kebahagiaan dengan ilmu pengetahuan yang benar.

Tak lupa dengan kedua Orang Tua saya Ayahanda Abdul Rasyid dan Ibunda

Pala, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi, spirit perjuangan hidup serta

curahan kasih sayang yang diberikan kepada penulis

Penulis menyadari bahwa muatan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna,

baik penyusunan, penulisan maupun isinya. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan

pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang penulis miliki. Penulisan

menyadari bahwa keberhasilan yang diperoleh tidak serta merta hadir tanpa

adanya bantuan, partisipasi, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

v

viii

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim. SE., MM selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung. SE,.M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak.CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ibu Dr. Hj. Ruliaty, MM sebagai pembimbing I dan Ibu Saida Said,SE.,M.Ak

sebagai pembimbing II yang penuh dengan kesabaran telah meluangkan waktu

dan tenaganya untuk memberikan bimbingan mulai dari penyusunan proposal

hingga penyelesaian skripsi ini.

5. Semua dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Makassar, khususnya Dosen jurusan akuntansi yang telah mentransferkan

ilmu pengetahuannya.

6. Kepala Kantor Badan Penelitian, Pengembangan, Perpustakaan Dan Kearsipan

Kabupaten Bulukumba yang telah memberikan izin kepada penulis untuk

melakukan penelitian.

7. Andi Ade Ariadi, S.STP. M.Si, selaku Sekretaris Badan Kepegawaian dan

Diklat Daerah, yang telah senantiasa memberikan izin untuk melakukan

penelitian.

8. Mulyadi, SE, selaku KASUBAG Keuangan beserta para staff pegawai yang

telah bersedia menerima dan memberikan saran dan kritik bagi penulis dalam

melakukan penelitian.

vi

ix

9. Teristimewa kepada Kakak kesayanganku Dahlia Meilidia, dan Surianti,

terimah kasih atas doa, dan dorongan semangatnya, semoga selalu

memberikan yang terbaik kepada OrangTua kita.

10. Teristimewa kepada rekan-rekan mahasiswa seperjuangan di Universitas

Muhammadiyah Makassar terkhusus Ketua Tingkatku Ridawati Alias beserta

sahabat-sahabatku (Ernawati binti Mustamar, Sri Wahyunengsih, Eva

Alfiunita, Kurnia, Santi) yang telah memberikan motivasi kepada penulis

selama menyelesaikan skripsi ini.

11. Teristimewa kepada Kakakku dan Adikku tersayang (Wiwin Dahlia, Maskur,

Andi Nurhidayat, Mohd Yunus, Yuyu Saira, Husna, Vika, Ayu, Nova) yang

telah menemani melewati suka dan duka, dan tak henti-hentinya memberikan

motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

Makassar, 30 Mei 2016

Penulis

vii

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

LEMBAR PERSETUJUAN .......................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................... iii

ABSTRAK ...................................................................................................... iv

KATA PENGANTAR.................................................................................... v

DAFTAR ISI................................................................................................... viii

DAFTAR GAMBAR...................................................................................... x

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xi

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. xii

BAB I PENDAHULUAN............................................................................... 1

A. Latar Belakang................................................................................. 1

B. Rumusan Masalah ........................................................................... 8

C. Tujuan Penelitian............................................................................. 8

D. Manfaat Penelitian........................................................................... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.................................................................... 10

A. Pengertian Pencatatan...................................................................... 10

B. Pengertian Keuangan....................................................................... 12

C. Pengertian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)....................... 13

D. Akuntansi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)............... 13

E. Kerangka Konseptual ...................................................................... 36

F. Hipotesis .......................................................................................... 36

viii

xi

BAB III METODE PENELITIAN ............................................................... 37

A. Tempat dan Waktu Penelitian ......................................................... 37

B. Sumber Data .................................................................................... 37

C. Tehnik Pengumpulan Data .............................................................. 38

D. Metode Analisis Data ...................................................................... 39

BAB IV SEJARAH SINGKAT OBJEK PENELITIAN ............................ 40

A. Sejarah Singkat BKDD Kabupaten Bulukumba.............................. 40

B. Visi, Misi, dan Tujuan BKDD Kabupaten Bulukumba................... 42

C. Struktur Organisasi BKDD Kabupaten Bulukumba........................ 43

D. Job Description BKDD Kabupaten Bulukumba.............................. 44

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................... 58

A. Sistem Akuntansi Pada BKDD Kabupaten Bulukumba.................. 58

B. Analisis Hasil Penelitian.................................................................. 70

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN........................................................ 74

A. Kesimpulan...................................................................................... 74

B. Saran ................................................................................................ 75

DAFTAR PUSTAKA..................................................................................... 76

LAMPIRAN

ix

xii

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pikir

2.2 Struktur Organisasi BKDD Kabupaten Bulukumba

xiii

DAFTAR TABEL

2.1 Rincian Belanja Tahun Anggaran 2015 BKDD Kabupaten Bulukumba

2.2 Rincian Aset Tetap per 31 desember 2015 BKDD Kabupaten Bulukumba

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Kabupaten Bulukumba

2. Neraca Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba

3. Laporan Operasional Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten

Bulukumba

4. Laporan Perubahan Ekuitas Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten

Bulukumba

5. Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Kabupaten Bulukumba

6. Surat Permohonan Izin Penelitian Universitas Muhammadiyah Makassar

7. Surat Izin Penelitian Badan Penelitian, Pengembangan, Perpustakaan, dan

Kearsipan Kabupaten Bulukumba

8. Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Kabupaten Bulukumba

9. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Pada Badan Kepegawaian dan

Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh

seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia

memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan

pemerintahan yang baik (good governance).

World Bank dalam Mardiasmo (2004:18) mendefenisikan Good

governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang

sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi,

pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Kepemerintahan yang

baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan

akuntabilitas.

Dalam rangka mewujudkan good governance diperlukan perubahan

paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis,

dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma

baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan

bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah

pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara

regional, nasional maupun internasional.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,

daerah diberi kewenangan yang luas untuk menyelenggarakan pengelolaan

keuangannya sendiri. Hal ini tentu saja menjadikan daerah provinsi, kabupaten,

2

dan kota menjadi entitas-entitas otonom yang harus melakukan pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangannya sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 105

Tahun 2000 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 dalam pasal 35 mengamanatkan bahwa “penatausahaan dan

pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi

keuangan pemerintah”. Pada tahun 2004 terbit Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara kembali mengamanatkan penyusunan

laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar

akuntansi pemerintah. Pasal 56 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD

telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan

akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi

pemerintah. Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar bagi semua entitas

pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban

kepada berbagai pihak khususnya pihak-pihak di luar eksekutif. Standar

akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan

informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak diluar organisasi. Para

pengguna laporan keuangan diluar organisasi akan dapat memahami informasi

yang disajikan jika disajikan dengan kriteria/persepsi yang dipahami secara sama

dengan penyusun laporan keuangan. Bagi auditor,khususnya eksternal auditor,

standar akuntansi digunakan sebagai kriteria dalam menilai informasi yang

disajikan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

3

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual menjadi pedoman

untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Penyusunan

laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah

sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan good

governance. Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen good governance yaitu

akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pertama, akuntabilitas karena dengan

adanya standar, pengungkapan efektivitas dan efisiensi APBN/APBD menjadi

bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, transparansi karena

dengan adanya standar, BPK menjadi mudah menyingkap tempat-tempat yang

memiliki celah untuk melakukan korupsi karena telah mempunyai basis yang

baku, mantap dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan audit

atas laporan keuangan. Ketiga, partisipasi karena dengan adanya standar, rakyat

pada tiap daerah melalui DPRD makin mampu mengendalikan keuangan

daerahnya karena pemerintah tidak bisa mencatat pemakaian sumber daya sesuai

keinginannya. Keinginan untuk mewujudkan good governance merupakan salah

satu agenda pokok reformasi yang diharapkan dapat dilaksanakan secara

konsisten oleh pemerintah daerah. Masyarakat menuntut adanya akuntabilitas

yang baik disertai dengan transparansi dan keterbukaan pengelolaan sektor

publik supaya masyarakat dapat turut serta dalam mengontrol dan

memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Menjawab tuntutan masyarakat dalam

rangka mewujudkan good governance tersebut dalam kaitannya dengan

pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan

daerah dan reformasi keuangan negara. Penerapan otonomi daerah seutuhnya

4

membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Dalam hal ini

pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan manajemen keuangan

daerah, antara lain Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-

undang No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara, Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintanh

Daerah, Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah, serta Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Misi utama serangkaian kebijakan

tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan

pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih

penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas

pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan

kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian semangat

desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat

dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya

dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, maka perlu

dilakukan perubahan-perubahan diberbagai bidang untuk mendukung agar

reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu

perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan

karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi

5

berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Karena

masalah pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang

mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-

Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah

daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi

sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban

yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam

bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh

Pemerintah Daerah. Dalam sistem Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun

Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun

Laporan Keuangan sebaik mungkin. Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah adalah

penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi

prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (reliable) serta disusun dengan

mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara

umum.

Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

6

tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan untuk

memudahkan teknis pelaksanaannya, pada tanggal 5 April 2007 lalu, pemerintah

telah mengeluarkan sejenis petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis

(juknis) melalui Surat Edaran Mendagri Nomor S.900/316/BAKD tentang

“Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah”untuk memperinci Permendagri Nomor

21 tahun 2011. Semua peraturan ini mensyaratkan bentuk dan isi laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang

melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung

ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPD

diberikan alokasi dana (anggaran). Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga

Pengguna Anggaran (PA).Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

Daerah (PKPKD), Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang

mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD, pada akhirnya

akan meminta kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan

yang dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ

(surat pertanggungjawaban), tetapi berupa laporan keuangan.

Penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi (accounting entity) pada

dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi

untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada

Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai

7

bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Kertas kerja /

Laporan keuangan oleh SKPD ini dilatar belakangi oleh Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Daerah (BKDD) sebagai salah

satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah Pemerintah

Daerah Kabupaten Bulukumba sekaligus sebagai pengguan anggaran juga harus

membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71

tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Dan

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan disebutkan bahwa dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Entitas pelaporan menyusun laporan

keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dari latar

belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

tentang pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan Badan

Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba yang dituangkan dalam

sebuah skripsi yang berjudul : “Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bulukumba (Studi

Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah)”.

8

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi masalah pokok dalam

penelitian ini adalah :

Apakah Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba telah

melakukan Pencatatan dan Pelaporan Keuangan dengan baik (dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual) sebagai acuan ?

C . Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Badan

Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba telah melakukan

Pencatatan dan Pelaporan Keuangan dengan baik ( dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ) sebagai acuan

9

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap akan ada manfaat yang

dapat diambil oleh berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di

Universitas Muhammadiyah Makassar sekaligus menambah wawasan dan

pemahaman mengenai pencatatan dan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD). Serta dapat menjadi pengetahuan apabila nanti terjun

secara langsung ke lapangan.

2. Bagi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Sebagai informasi tambahan dan sebagai bahan pertimbangan dalam hal

pencatatan dan pelaporan keuangan bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Bulukumba

3. Bagi para pembaca

Memberikan masukan-masukan ilmu pengetahuan sistem akuntansi

keuangan daerah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 tahun 2011, khususnya mahasiswa dan sebagai bahan perbandingan bagi

mahasiswa lain yang mengadakan penelitian dalam bidang yang sama.

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pencatatan

Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas

dalam bentuk tulisan. Pencatatan dilakukan diatas kertas,disket, pita nama dan

pita film. Bentuk catatan dapat berupa tulisan, grafik, gambar dan suara (syahlan :

253).

Setiap kegiatan yang dilakukan diakhiri dengan pembuatan laporan.

Laporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan

hasilnya yang disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan

kegiatan tersebut (syahlan : 256).

Pencatatan dan pelaporan adalah indikator keberhasilan suatu kegiatan.

Tanpa ada pencatatan dan pelaporan, kegiatan atau program apapun yang

dilaksanakan tidak akan terlihat wujudnya. Output dari pencatatan dan pelaporan

ini adalah sebuah data dan informasi yang berharga dan bernilai bila

menggunakan metode yang tepat dan benar. Jadi, data dan informasi merupakan

sebuah unsur terpenting dalam sebuah organisasi, karena data dan informasilah

yang berbicara tentang keberhasilan atau perkembangan organisasi tersebut.

Menurut Mursyidi (2010:18), bawah tahapan dalam proses akuntansi mencakup

hal-hal sebagai beriku:

1. Pencatatan (recording) transaksi-transaksi keuangan. Pada tahap ini

setiap transaksi keuangan dicatat secara kronologis dan sistematis dalam

10

11

periode tertentu didalam sebuah atau beberapa buku yang disebut jurnal.

Tiap catatan itu harus ditunjang oleh dokumen sumbernya (nota, faktur,

kwitansi, bukti memorial, dan lain-lain). Pencatatan dalam akuntansi ada

dua tahap, yaitu pencatatan transaksi dalam buku jurnal (journal entry)

dan pencatatan ayat jurnal ke buku besar (posting to legder).

2. Pengelompokkan (classification). Pada tahap ini menunjukkan aktivitas

transaksi-transaksi yang sudah dicatat itu dikelompokan menurut

kelompok akun yang ada, yaitu kelompok akun (assets), akun kewajiban

(liabilities), akun ekuitas (equities), akun pendapatan (revenue) dan akun

beban (expenses).

3. Pengikhtisaran (summarizing). Pada tahap ini dilakukan aktivitas

penyusunan nilai untuk setiap akun yang disajikan dalam bentuk saldo

masing-masing sisi debit dan kredit, bahkan hanya berupa saldo saja.

Berarti bahwa secara berkala semua transaksi yang sudah dicatat,

dikelompokkan, disajikan secara rigat dala mdaftar tersendiri, yang disebut

neraca saldo (trial balance).

4. Pelaporan (reporting). Pada tahap ini dilakukan aktivitas penyusunan

ringkasan dari hasil peringkasan. Laporan disusun secara sistematis untuk

dapat dipahami dan dapat diperbandingkan serta disajikan secara lengkap

(full disclosure). Laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi (income

statement), laporan perubahaan ekuitas (equity statement), laporan neraca

(balance sheet), laporan arus kas (cash flos statement), dan catatan atas

laporan keuangan.

12

5. Penafsiran (analizing). Tahap ini merupakan lanjutan dari proses

akuntansi secara teknis, yaitu membaca laporan keuangan melalui alat dan

formula tertentu sehingga dapat diketahui kinerja dan posisi keuangan dan

perubahannya untuk suatu organissasi.

Jadi proses akuntansi meliputi pencatatan transaksi-transaksi keuangan,

pengelompokkan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan.

B. Pengertian Keuangan

Keuangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2008:1767)

diartikan : (1) segala sesuatu yang bertalian dengan uang; (2) seluk beluk uang;

(3) urusan uang; (4) keadaan uang. Contoh dalam kalimat: biaya rumah sakit tidak

terjangkau oleh keuanganku. (artinya: kondisi uang/harta/kekayaanku tidak bisa

menjangkau biaya rumah sakit).

Wikipedia bahasa Indonesia, Keuangan adalah mempelajari bagaimana

individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasi, dan menggunakan

sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung risiko dalam

menjalankan proyek mereka.

Ridwan dan Inge (2003). Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam

mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap

organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen

yang terlibat dalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis dan

pemerintah.

13

C. Pengertian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Dalam struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan

pencatatan atas transaksi-tansaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kontribusi keuangan daerah, terdapat

dua jenis Satuan Kerja yaitu:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna

anggaran/pengguna barang.

2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah

selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan

pengelolaan keuangan daerah.

D. Akuntansi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

mengatur prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, dan aset pada

SKPD yang meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran,

sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas,

pengeluaran kas, dan atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan

klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD

14

dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan

secara manual atau dengan menggunakan aplikasi komputer.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 tahun 2011

mengatur prosedur akuntansi selain kas pada SKPD yang meliputi serangkaian

proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan

yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat

dilakukan secara manual atau dengan menggunakan aplikasi komputer. Kegiatan

akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi pencatatan atas

pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Proses tersebut dilakukan oleh Pejabat

Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD berdasarkan dokumen-dokumen sumber

yang diserahkan oleh bendahara.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat dijelaskan dengan rinci melalui

siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan tahap-tahap yang ada dalam sistem

akuntansi. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Analisis Transaksi

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan

akuntansi untuk perkiraan-perkiraan yang terdapat dalam laporan keuangan SKPD

(terutama untuk penjurnalan) adalah dengan melakukan analisis terhadap

dokumen transaksi. Jika tidak memahami makna dari transaksi yang terjadi

tersebut, maka akan sulit untuk menentukan perkiraan mana yang didebet

dan mana yang dikredit. Masing-masing elemen dari laporan keuangan dapat

berubah yaitu dengan bertambah maupun berkurang.

15

Mendebet suatu perkiraan bukan berarti penambahan terhadap

perkiraan tersebut, demikian pula dengan mengkredit suatu perkiraan bukan

berarti pengurangan terhadap perkiraan yang bersangkutan, tergantung pada

jenis perkiraannya. Untuk dapat lebih memahami bertambah atau berkurangnya

suatu perkiraan, maka perlu diketahui aturan debet kredit dalam akuntansi

keuangan daerah, serta saldo normal dari masing-masing perkiraan.

-Dokumen Sumber

Dokumen sumber merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar

untuk pencatatan transaksi pada jurnal akuntansi atau disebut juga dengan bukti

transaksi.

Menurut Sumarso (2004;91) bukti transaksi adalah dokumen yang

berisi data transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan. Sedangkan

menurut Suhanda (2007;87) dokumen atau bukti transaksi adalah formulir-

formulir yang digunakan sebagai tanda bukti terjadinya suatu transaksi atau

adanya suatu peristiwa keuangan yang menjadi dasar pencatatan dalam akuntansi.

Menurut Suhanda (2007;159), dokumen yang terkait dengan pendapatan

antara lain adalah :

a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPS)

Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan

perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek

16

pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut Peraturan Perundangundangan

Perpajakan Daerah,

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah

pokok pajak.

c. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

Adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan

pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau

ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

d. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau denda.

e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak

yang terutang, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang

masih harus dibayar.

f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang

terutang atau yang tidak seharusnya terutang.

17

g. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang

sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit

pajak.

h. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)

Adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan

pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau

ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok

Retribusi.

j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB)

Adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari

Retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.

k. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

Adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi

administrasi berupa bunga dan atau denda.

Menurut Suhanda (2007;98) dokumen yang terkait dengan penerimaan kas

18

pada bendahara pengeluaran dan belanja antara lain adalah :

a. Surat Penyediaan Dana (SPD)

Adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan

kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Adalah dokumen yang diterbitkan oleh pihak yang bertanggungjawab

atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan

pembayaran.

c. Surat Perintah Membayar (SPM)

Adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran

atau kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran

DPA-SKPD.

d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang

diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

e. Bukti pengeluaran lainnya

Antara lain adalah kwitansi pembayaran, faktur belanja, daftar penerimaan

honor pegawai, nota bank, bukti pengesahan SPJ, bukti tanda terima barang/jasa,

dan lain-lain.

19

Sedangkan dalam Permendagri Nomor 21 tahun 2011 dokumen yang

digunakan dalam akuntansi selain kas terdiri atas:

a. Pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ).

b. Berita acara penerimaan barang).

c. Surat keputusan penghapusan barang).

d. Surat pengiriman barang).

e. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD) .

f. Berita acara pemusnahan barang).

g. Berita acara serah terima barang).

h. Berita acara penilaian.

i. Bukti memorial merupakan dokumen untuk mencatat transaksi atau kejadian

selain kas sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal umum

j. Buku jurnal umum merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi

akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian

yang tidak dicatat dalam jurnal penerimaan kas maupun jurnal

pengeluaran kas.

2) Jurnal

Jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi

keuangan dengan menyebutkan rekening yang akan didebet dan atau

20

dikredit disertai jumlahnya masing-masing serta referensinya. Penjurnalan

didasarkan pada dokumen transaksi dan direkam dengan menggunakan ayat jurnal

pada buku jurnal.

Keberadaan jurnal dalam siklus akuntansi tidak menggantikan peranan

perkiraan dalam mencatat transaksi, tetapi merupakan sumber utama untuk

mencatat kebuku besar suatu perkiraan. Dengan bantuan jurnal, maka pencatatan

ke masing-masing perkiraan akan menjadi lebih mudah, karena jurnal sudah

memisahkan suatu perkiraan dalam debet dan kredit. Penjurnalan dapat dilakukan

pada buku jurnal baik secara harian maupun bulanan sesuai dengan

terjadinya transaksi.

Buku jurnal merupakan media tempat pencatatan transaksi pertama

kali, yang di dalamnya telah dilakukan pengelompokan berdasarkan pos atau

rekening/perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut beserta nilainya.

Selain buku jurnal harian (jurnal umum), untuk memudahkan pencatatan,

pengontrolan dan pemindahan jurnal ke buku besar maka dapat digunakan jurnal

khusus, yaitu jurnal yang dirancang untuk setiap kelompok transaksi

3) Posting ke Buku Besar

Pemindah-bukuan (posting) berarti pemidahan jumlah uang dari jurnal ke

perkiraan-perkiraan yang bersangkutan dalam buku besar. Ini merupakan tahapan

selanjutnya dari proses akuntansi setelah pencatatan transaksi dalam jurnal.

Posting ke buku besar dapat dilakukan baik secara harian maupun bulanan.

Pemindah-bukuan (posting) dari jurnal khusus ke buku besar sama halnya seperti

21

posting dari jurnal umum, namun jumlah nominal yang dipindahkan adalah

jumlah pada akhir periode dan perkiraan-perkiraan yang terdapat dalam

jurnal khusus dipindahkan ke perkiraan-perkiraan yang bersangkutan di buku

besar. Buku basar merupakan catatan akuntansi permanen yang terakhir.

4) Neraca Saldo

Neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan dari seluruh

rekening/perkiraan buku besar. Neraca percobaan secara sederhana mendata setiap

perkiraan di dalam buku besar bersamaan dengan saldo debet atau kredit

terbarunya. Langkah ini memungkinkan pengecekan umum pada keakuratan

catatan dalam pengertian bahwa jumlah saldo debet sama dengan saldo

kredit. Namun keseimbangan ini bukan berarti catatan akuntansi benar-banar

akurat

5) Jurnal Penyesuaian

Tahapan selanjutnya setelah neraca saldo adalah melakukan penyesuaian

terhadap perkiraan-perkiraan tertentu dengan membuat jurnal penyesuaian. Jurnal

penyesuaian dimaksudkan agar nilai dari perkiraan-perkiraan Laporan Realisasi

Anggaran dan Neraca sudah menunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan,

serta untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode dengan

periode berikutnya.

Penyesuaian dilakukan terhadap perkiraan-perkiraan tertentu karena

akuntansi pemerintahan menganut basis kas untuk penyusuna Laporan Realisasi

Anggaran dan basis akrual untuk penyusunan Neraca. Penyesuaian ini meliputi

22

penyesuaian koreksi kesalahan pencatatan, pencatatan untuk transaksi yang belum

dicatat, transaksi penyesuaian akibat adanya perbedaan waktu pengakuan

transaksi seperti piutang dan persediaan, penyesuaian akumulasi penyusutan

diakhir periode akuntansi.

6) Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Setelah penyesuaian selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah

memposting jurnal penyesuaian tersebut ke dalam buku besar masing-masing

perkiraan. Setelah semua penyesuaian dimasukkan maka akan dihasilkan

jumlahjumlah saldo setelah penyesuaian. Saldo dari perkiraan-perkiraan yang

ada dalam neraca saldo setelah penyesuaian adalah saldo yang dari buku

besar dari setiap perkiraan setelah disesuaikan. Apabila dalam penyesuaian

muncul perkiraan baru, maka perkiraan baru tersebut dimasukkan dalam neraca

saldo setelah penyesuaian.

7) Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD dengan

menggunakan bantuan kertas kerja (worksheet).

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan

mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan

untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan

23

dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi

efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan

ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan adalah

produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan

yang disusun harus memenuhi prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam PP Nomor

71 tahun 2010. Laporan keuangan dihasilkan dari masing-masing SKPD

yang kemudian akan dijadikan dasar dalam membuat Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Laporan keuangan SKPD adalah suatu

hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi

ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah

daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi

oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, PPK-SKPD

mengidentifikasi perkiraan-perkiraan yang termasuk dalam komponen Laporan

Realisasi Anggaran dan memindahkannya kekolom “Laporan Realisasi

Anggaran” yang terdapat pada kertas kerja tersebut. Begitu juga perkiraan-

perkiraan yang termasuk dalam komponen neraca dipindahkan ke kolom “Neraca”

yang terdapat dalam kertas kerja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, disebutkan bahwa peranan laporan

keuangan adalah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta

24

hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur

pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan

yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu

entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan

ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada

masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah

dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya

pada peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antar Generasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan

pemerintah pada periode pelaporan untuk mebiayai seluruh pengeluaran yang

25

dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut

menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan laporan keuangan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2011

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah Pelaporan

keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi untuk menilai

akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan

menyediakan informasi tentang:

a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya

dibandingkan dengan anggaran dan peraturan yang berlaku.

c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dan hasil-hasil yang dicapai.

d. Bagaimana entitas tersebut mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi

kebutuhan kasnya.

e. Posisi keungan dan kondisi entitas tersebut berkaitan dengan sumber-

sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk

yang berasal dari pajak dan pinjaman.

f. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan

atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan pada periode

pelaporan.

26

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2010 menyebutkan bahwa Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) menyusun laporan keuangan yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran SKPD menyajikan informasi realisasi

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing

diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu

Dalam pengertian kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, laporan

realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian

sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang

menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu

periode pelaporan.Informasi ini dapat dianalisis dengan melihat (a) selisih

antara anggaran dengan realisasinya; (b) rasio-rasio antar rekening, misalnya

rasio total belanja terhadap total pendapatan, belanja langsung terhadap

belanja tidak langsung, belanja langsung terhadap total pendapatan, belanja

langsung terhadap PAD, dan sebagainya.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2010, unsur yang

dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari:

a. Belanja

27

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi

ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam

penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit

atau memanfaatkan surplus anggaran.

2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Neraca

ini menyajikan informasi mengenai posisis keuangan SKPD pada tanggal tertentu.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, unsur yang

dicakup dalam neraca terdiri dari:

a. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki

oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari

mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh,

baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam

satuan uang. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset nonlancar.

28

- Aset Lancar, Digolongkan sebagai aset lancar jika diharapkan segera

dapat direalisasikan atau dimiliki atau dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Yang masuk dalam kategori ini adalah

kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

- Aset nonlancar, Merupakan aset-aset yang tidak dapat dimasukkan

dalam kategori aset lancar, yang mencakup aset yang bersifat jangka

panjang dan aset tak berwujud yang digunakan langsung maupun tidak

langsung oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, terdiri dari:

Investasi Jangka Panjang, investasi untuk mendapatkan manfaat

ekonomi dan/atau sosial untuk periode lebih dari satu periode akuntansi.

Investasi ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu investasi permanen

misalnya penyertaan modal pemerintah, dan investasi non permanen misalnya

investasi dalam Surat Utang Negara (SUN) dan penyertaan modal dalam

proyek pembangunan.

Aset Tetap, Misalnya tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan

mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta konstruksi dalam pengerjaan.

Dana Cadangan, dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan

yang memerlukan dana yang relativ besar yang tidak dapat disediakan dalam

satu tahun anggaran.

Aset Lainnya, Misalnya aset kerja sama (kemitraan), termasuk di

dalamnya aset tidak berwujud.

b. Kewajiban

29

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan alirann keluar sumber daya ekonomi pemerintah

daerah.

Dalam pemerintahan kewajiban dapat muncul karena penggunaan

pembiayaan pinjaman untuk menutup defisit anggaran. Pembiayaan pinjaman

tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, pemerintah negara

lain, atau dari lembaga internasional. Kewajiban juga bisa muncul karena

perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, misalnya dalam bentuk

gaji, tunjangan atau dengan pemberian jasa lainnya. Kewajiban dapat digolongkan

menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

-Kewajiban jangka pendek, kelompok kewajiban yang harus diselesaikan

dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

-Kewajiban jangka panjang, kelompok kewajiban yang waktu

penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

c. Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. ekuitas dana dapat

dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

-Ekuitas dana lancar, selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka

pendek.

30

-Ekuitas dana investasi, mencerminkan kekayaan pemerintah daerah

yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan

kewajiban jangka panjang.

-Ekuitas dana cadangan, mencerminkan kekayaan pemerintah daerah

yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah Laporan yang

menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas

pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/ defisit

operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan

periode sebelumnya.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang disingkat menjadi LPE adalah laporan

yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas

awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

5. Catatan Atas Laporan Keuangans

Catatan atas Laporan Keuangan SKPD meliputi penjelasan naratif

atau rincian dari angka yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD juga berisi informasi tentang

kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dan informasi

31

lain yang diharuskan dan dianjurkan, serta ungkapan-ungkapan yang

diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai

berikut:

a. Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan

dan pencapaian target kinerja APBD, berikut kendala dan hambatan yang

dihadapi dalam pencapaian target.

b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

d. Menyajikan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian

yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

8) Jurnal Penutup

Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo

nominal (temporary) menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal

adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu

Pendapatan dan Belanja. Jurnal penutup diperlukan agar semua perkiraan

yang bersifat nominal tidak ikut atau tidak terbawa pada periode berikutnya,

sehingga saldo perkiraan tersebut perlu dinihilkan. Pada dasarnya, jurnal

penutup adalah mendebetkan perkiraan yang bersaldo kredit dan

32

mengkreditkan perkiraan yang bersaldo debet dan selisihnya merupakan surplus

atau defisit. Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SILPA(Sisa Lebih

Pembiayaan Anggaran) di neraca menjadi jumlah yang benar.

Akuntansi SKPD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan

oleh fungsi akuntansi di SKPD, yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan

oleh SKPD bersangkutan. Secara umum sistem akuntansi pada SKPD dapat

dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1) Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah

yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan

yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 belanja

daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui

sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.Akuntansi belanja pada SKPD

meliputi akuntansi belanja UP (Uang Persediaan), GU (Ganti Uang), TU

(Tambahan Uang) dan LS (Langsung).

a. Akuntansi Belanja UP/GU/TU, Langkah-langkah dalam akuntansi belanja

UP, GU dan TU adalah sebagai berikut:

- Pada saat SKPD memperoleh UP di awal tahun anggaran dari

bendahara umum daerah.

- Belanja yang dilakukan dengan menggunakan UP ini dicatat dalam

buku Jurnal.

33

- Secara periodik bendahara pengeluaran SKPD akan membuat SPJ

pengeluaran dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

GU, yaitu penggantian uang persediaan. Jurnal penerimaan dan belanja

GU sama dengan jurnal penerimaan dan belanja UP.

- TU digunakan untuk pelaksanaan kegiatan SKPD yang bersifat

mendesak dan tidak dapat tercukupi dengan uang persediaan. Jurnal

penerimaan dan belanja TU sama dengan penjurnalan pada UP dan GU.

b. Akuntansi Belanja LS

Belanja LS yang dimaksud adalah belanja LS Gaji dan Tunjangan

serta belanja LS Barang dan Jasa. Perlakuan akuntansi untuk belanja LS adalah

PPK SKPD mencatat belanjanya, sedangkan pengeluaran kasnya dicatat oleh

PPKD. Dalam konteks ini, belanja yang dilakukan oleh SKPD dananya

mengalir langsung dari rekening kas daerah kepada pihak ketiga atau pihak lain

yang telah ditetapkan. Dengan kata lain belanja sudah dapat diakui pada saat

SP2D diterbitkan. Untuk belanja LS Gaji dan Tunjangan, meskipun dana yang

diterima oleh pegawai adalah jumlah netto (jumlah setelah dikurangi dengan

potongan), namun PPK-SKPD tetap mencatat belanja Gaji dan Tunjangan

tersebut dalam jumlah bruto. PPK-SKPD tidak perlu mencatat potongan

tersebut karena pencatatannya sudah dilakukan oleh BUD (Bendahara Umum

Daerah) dalam sub sistem akuntansi PPKD.

Dalam belanja Barang dan Jasa seringkali terdapat potongan pajak,

sehingga yang diterima oleh pihak ketiga adalah jumlah netto (setelah dikurangi

potongan pajak), namun PPK-SKPD tetap mencatat belanja tersebut dalam jumlah

34

bruto. PPK-SKPD tidak mencatat potongan tersebut sebagai hutang di jurnal

umum, jika pemotongan dan pembayan pajak dilakukan oleh BUD.

2) Akuntansi Aset

Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan

akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan

penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai atau digunakan SKPD.

Transaksitransaksi tersebut secara garis basar dapat dikelompokkan menjadi dua,

yaitu:

a. Penambahan Nilai Aset Tetap, Penambahan dapat berasal dari perolehan aset

tetap melalui belanja modal, bantuan, hibah atau donasi, revaluasi aset dari

hasil kegiatan sensus barang, dan sebagainya.

b. Pengurangan Nilai Aset Tetap, Pengurangan dapat terjadi karena pelepasan

atau penghapusan barang daerah, depresiasi/penyusutan, dan pentransferan

aset tetap kepada SKPD lainnya.

Akuntansi aset pada SKPD dimulai dengan pembuatan bukti memorial

oleh PPK yang bersumber dari bukti transaksi berupa: (a) berita acara penerimaan

barang, (b) berita acara penghapusan barang, atau (c) berita acara

penyelesaianpekerjaan. Bukti memorial ini yang akan menjadi dasar penjurnalan

aset tetap, baik penambahan maupun pengurangan.Untuk belanja yang

menghasilkan aset tetap, disamping mencatat belanja modal untuk aset yang

bersangkutan PPK-SKPD juga mencatat penambahan aset yang disebut jurnal

korolari.

35

3) Akuntansi Selain Kas

Akuntansi selain kas pada SKPD meliputi proses pencatatan,

pengikhtisaran, sampai dengan pelaoran keuangan yang berkaitan dengan semua

transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau

komputerisasi.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur selain kas berupa

bukti memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi jika tersedia.

Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi:

a. Koreksi Kesalahan Pencatatan, Koreksi terhadap kesalahan dalam

membuat jurnal dan telah dimasukkan ke buku besar yang dilakukan oleh

PPK-SKPD.

b. Pengakuan aset, utang dan ekuitas, Pengakuan terhadap perolehan perubahan

nilai pelepasan aset, utang dan ekuitas yang terjadi di SKPD.

c. Depresiasi/Penyusutan Aset Tetap, Selain tanah dan konstruksi dalam

pengerjaan, seluruh aset tetap SKPD dapat disusutkan sesuai dengan

sifat dan karakteristik aset tersebut, dan jurnalnya dibuat pada akhir tahun.

d. Transaksi yang Bersifat Accrual dan Prepayment, Jurnal yang dilakukan

dikarenakan adanya transaksi yang sudah dilakukan SKPD namun

pengeluaran kas belum dilakukan (accrual) atau terjadi transaksi

pengeluaran kas untuk belanja dimasa yang akan datang (prepayment).

36

E. Kerangka Konseptual

Adapun anggapan ini dituangkan dalam bagan kerangka pemikiran sebagai

berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

F. Hipotesis

Dengan Mengacu pada masalah pokok, tujuan penelitian dan landasan

teori yang dikemukakan, maka dapat diajukan hipotesis bahwa Peraturan Menteri

Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengeolaan Keuangan

Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual sangat berpengaruh pada Pencatan dan Pelaporan

Keuanagn pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba.

-Pencatatan Akuntansi Belanja-Pencatatan Akuntasi Aset-Laporan Keuangan

ANALISIS

KESIMPULAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

37

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (

BKDD) Jalan RA. Kartini, Bulukumba. Waktu untuk penelitian ini berlangsung

pada Mei s/d Juni 2016.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan studi kasus

yang dilakukan pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten

Bulukumba.

B. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1.) Data Sekunder

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan adalah dengan menggunakan

data sekunder yaitu data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen

yang telah ada sebelumnya, atau berdasarkan hasil penelitian terdahulu (library

reseach). Pada dasarnya data sekunder diperoleh dari :

a. Data-data yang diperoleh penulis dari Badan Kepegawaian dan Diklat

Daerah berupa bukti-bukti atau laporan-laporan tertulis yang dibuat

secara berkala.

b. Buku-buku wajib dan buku-buku referensi yang berhubungan secara

langsung dengan masalah yang akan dibahas maupun diteliti

38

c. Bacaan-bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang

dianalisis

d. Undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.

2). Data Primer, data yang diperoleh penulis dari hasil observasi maupun

hasil wawancara pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten

Bulukumba.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Dokumentasi

Teknik ini digunakan dalam mengumpulkan data sekunder yaitu data yang

didapat dari instansi terkait dengan sumber terpercaya dan bertanggung jawab

untuk kelengkapan penelitian. Dimana dengan teknik ini, peneliti berusaha

mengamati, menelusuri dan mengumpulkan data untuk mendiskripsikan tentang

Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Di Kabupaten Bulukumba.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Tekniknya bersifat

wawancara tidak terstruktur yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara

langsung dengan bagian Sekretariat seksi Keuangan.

3. Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan yaitu dengan membaca dan mempelajari teori-teori

yang mendukung penelitian ini. Penggunaan teknik ini sebagai bahan acuan dan

pedoman, serta dimaksudkan untuk menggali dan menemukan data-data yang

39

dapat dijadikan sebagai landasan teori terhadap permasalahan yang berkaitan

dengan analisis perlakuan akuntansi aset daerah dalam penyusunan laporan

keuangan, pendeskripsiannya akan lebih tepat jika menggunakan riset

kepustakaan untuk melengkapinya. Seperti majalah, surat kabar, dan lain-lain.

D. Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif

yaitu suatu metode dengan mengumpulkan data, disusun, diinterprestasikan dan

dianalisa sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya tentang menyusun

Laporan Keuangan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual.

40

BAB IV

SEJARAH SINGKAT OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah adalah lembaga Pemerintah non

Kementrian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba (

Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12 seri D), dan Peraturan Bupati

Bulukumba Nomor 28 / IX / 2008 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan

Struktural dan Uraian kegiatan pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah

Kabupaten Bulukumba, serta dalam upaya melaksanakan amanah Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan

Keuangan.

B. Visi, Misi dan Tujuan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

1. Visi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Untuk mampu mengaktualisasikan gambaran keadaan masa depan yang

menjadi cita-cita organisasi agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, maka

disusun sebuah visi yang menjadi arah organisasi ini akan dibawa. Olehnya itu,

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba menetapkan

sebuah cita-cita masa depan yang akan dicapai dalam bentuk visi, yakni

41

“Mewujudkan aparatur yang professional melalui pengembangan sumber daya

manusia yang berlandaskan keagamaan”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut diatas dapat diterjemahkan

sebagai berikut :

Profesional, adalah sebuah rumusan yang mengandung arti bahwa setiap

Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki wawasan yang luas dan dapat

memandang masa depan (visionable), memiliki kompetensi dibidangnya,

memiliki integritas serta menjunjung tinggi etika profesi. ASN dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat harus bersikap netral, obyektif dan tidak

diskriminatif. Selain itu ASN dituntut pula bersikap transparan dan akuntabel

dalam melaksanakan tugasnya sebagai suatu standar pengukuran kinerja ASN.

Pengembangan Sumber Daya Manusia, adalah upaya pemahaman tugas

pokok dan fungsi kerja masing-masing melalui peningkatan kemampuan dan

kompetensi aparaturnya untuk dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan

manajemen ASN yang transparan dan akuntabel, professional, tidak diskriminatif,

jujur dan adil yang dilandasi dengan etika, moral dan semangat pengabdian yang

tinggi.

Berlandaskan Keagamaan, adalah batasan yang merupakan perilaku aparatur

yang religius. Tugas dan fungsi manajemen kepegawaian yang meliputi

perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi,

kesejahteraan dan pemberhentian ASN dapat terlaksana dengan baik dalam

koridor etika pemerintahan guna mempercepat terwujudnya ASN yang

berkompetensi.

42

2. Misi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Dalam upaya mewujudkan visi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Kabupaten Bulukumba, maka ditetapkan suatu misi yang harus diemban atau

dilaksanakan oleh organisasi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam

jangka waktu lima tahun kedepan. Misi yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian

dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba adalah :

1) Mendorong peningkatan disiplin dan etos kerja ASN.

2) Mendorong peningkatan SDM aparatur yang berkualitas dan berintegritas

moral.

3) Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme aparatur untuk

menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3. Tujuan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Dengan ditetapkannya tujuan organisasi maka dapat diketahui dengan jelas

apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya

untuk periode satu sampai lima tahun kedepan.

Tujuan organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten

Bulukumba adalah Meningkatnya pelayanan prima administrasi kepegawaian,

Terwujudnya sumber daya aparatur yang sejahtera dan berdisiplin tinggi,

Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendorong kinerja

sumber daya aparatur, Terwujudnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme

sumber daya aparatur berbasis kompetensi dan Meningkatnya pembinaan dan

pengembangan aparatur.

43

C.

44

D. Job Description Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah1. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah:

Mempunyai tugas pokok membantu pelaksanaan sebagian tugas

Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan kepegawaian daerah. Uraian tugas

pokok Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagaimana dimaksud

adalah :

a. Mengkoordinasikan perumusan rencana strategis Badan Kepegwaian dan

Diklat Daerah.

b. Merumuskan rencana kegiatan kebijaksanaan pengelolaan dan

pemanfaatan sumber pendapatan daerah.

c. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada

bawahan, membantu mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas

bawahan.

d. Memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan kegiatan pelaksanaan

tugas bawahan.

e. Mengkoordinasikan tugas kepada instansi terkait.

f. Memaraf dan menandatangani surat-surat dinas sesuai dengan

kewenangannya.

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian dan Diklat

Daerah kepada atasan.

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

45

2. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah:

Mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan tahunan, menyusun

laporan keuangan, membuat daftar inventaris barang yang menyangkut rumah

tangga, administrasi surat menyurat dan kepegawaian.

Uraian tugas pokok yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Menyusun program kegiatan Sekretariat.

b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada

bawahan.

c. Memberi bimbingan penyusunan Laporan Keuangan dengan cara mencatat

dalam Buku Kas untuk mengetahui penggunaan keuangan.

d. Memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bawahan.

e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan pelaporan serta.

pembinaan organisasi dan tata laksana.

f. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

g. Melaksanakan pengelolaan administrasi perencanaan dan keuangan.

h. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan surat menyurat

dan kearsipan.

i. Mengkoordinasikan tugas bawahan.

j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

k. Memaraf dan menandatangani naskah dinas.

l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secretariat kepada atasan.

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

46

a). Sub Bagian Program:

Mempunyai tugas pokok menyusun program, kegiatan, petunjuk

teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan program Badan

Kepegawaian dan Diklat Daerah.

Uraian tugas pokok yang dimaksud adalah :

a) Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Program;

b) Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan

program Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;

c) Melaksanakan pengelolaan program Badan Kepegawaian dan

Diklat Daerah;

d) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;

e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Badan

Kepegawaian dan Diklat Daerah;

f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;

g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

b). Sub Bagian Keuangan:


teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan keuangan Badan

Kepegawaian dan Diklat Daerah.


47

a) Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;


keuangan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;

c) Melaksanakan pengelolaan keuangan;


e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan keuangan Badan





c). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:


teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum dan

kepegawaian Badan Kepegawaian ddan Diklat Daerah.


a) Menyusun program/kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;


umum dan kepegawaian Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;

c) Melaksanakan pengelolaan umum dan kepegawaian Badan



48

e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan umum dan kepegawaian

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;




3.) Bidang Pengadaan dan Pengembangan Karir:

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Kepegawaian dan

Diklat Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan,

penyelenggaraan pelayanan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan

Pengadaan dan Pengembangan Karir ASN Daerah.


a. Mengkoordinasikan kebutuhan program dan kegiatan Bidang Pengadaan

dan Pengembangan Karir ASN;

b. Melaksanakan pengelolaan Bidang Pengadaan dan Pengembangan Karir

ASN;

c. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan

dan pengembangan karir ASN;

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan

pengadaan dan pengembangan karir ASN;

e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada

bawahan;

f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atassan;

49



a). Sub Bidang Pengadaan ASN:


teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pengadaan ASN.


a) Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pengadaan ASN;


Pengadaan ASN;

c) Melaksanakan pengelolaan Pengadaan ASN;


e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengadaan

ASN;




b). Sub Bidang Pengembangan Karir ASN:


teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pengembangan Karir

ASN.


50

a) Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Karir

ASN;


Pengembangan Karir ASN;

c) Melaksanakan pengelolaan Pengembangan Karir ASN;


e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan

Karir ASN;




4. Bidang Perencanaan dan Mutasi ASN:




Perencanaan dan Mutasi ASN Daerah.


a. Mengkoordinasikan kebutuhan program dan kegiatan Bidang Perencanaan

dan Mutasi ASN Daerah;

b. Melaksanakan pengelolaan Bidang Perencanaan dan Mutasi ASN Daerah;

c. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan Perencanaan

dan Mutasi ASN Daerah;

51


Perencanaan dan Mutasi ASN Daerah;


bawahan;


g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;



a). Sub Bidang Perencanaan ASN:


teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Perencanaan ASN

Daerah.


a) Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan ASN;


Perencanaan ASN;

c) Melaksanakan pengelolaan Perencanaan ASN;


e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan

ASN;


52



b). Sub Bidang Mutasi ASN:


teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Mutasi ASN.


a) Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Mutasi ASN;


Mutasi ASN;

c) Melaksanakan pengelolaan Mutasi ASN;

d) Mendistribusikan tugas dan member petunjuk kepada bawahan;

e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Mutasi ASN;




5. Bidang Informasi Kepegawaian dan Pengendalian Kepegawaian:




Informasi Kepegawaian dan Pengendalian Kepegawaian ASN Daerah.


53

a. Mengkoordinasikan kebutuhan program dan kegiatan Bidang Informasi

Kepegawaian dan Pengendalian Kepegawaian ASN Daerah;

b. Melaksanakan pengelolaan Bidang Informasi Kepegawaian dan

Pengendalian Kepegawaian ASN Daerah;

c. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan Informasi

Kepegawaian dan Pengendalian Kepegawaian ASN Daerah;


Informasi Kepegawaian dan Pengendalian Kepegawaian ASN Daerah;


bawahan;





a). Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian:


teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pengelolaan Data dan

Informasi Kepegawaian ASN.


a) Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Data

dan Informasi Kepegawaian ASN;

54


Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian ASN;

c) Melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian

ASN;


e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan

Data dan Informasi Kepegawaian ASN;




b). Sub Bidang Pengendalian Kepegawaian dan Pensiun:


teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pengendalian

Kepegawaian dan Pesiun ASN.


a) Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Pengendalian

Kepegawaian dan Pesiun ASN;


Pengendalian Kepegawaian dan Pesiun ASN;

c) Melaksanakan pengelolaan Pengendalian Kepegawaian dan Pesiun

ASN;


55

e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian

Kepegawaian dan Pesiun ASN;




6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan:




Pendidikan dan Pelatihan ASN Daerah.


a. Mengkoordinasikan kebutuhan program dan kegiatan Bidang Pendidikan

dan Pelatihan ASN Daerah;

b. Melaksanakan pengelolaan Bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN

Daerah;

c. Merumuskan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan Pendidikan

dan Pelatihan ASN Daerah;


Pendidikan dan Pelatihan ASN Daerah;


bawahan;



56



a). Sub Bidang Diklat Struktural:


teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Diklat Struktural

ASN.


a) Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Diklat Struktural

ASN;


Diklat Struktural ASN;

c) Melaksanakan pengelolaan Diklat Struktural ASN;


e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Diklat

Struktural ASN;




b). Sub Bidang Diklat Fungsional :

57


teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Diklat Fungsional

ASN.


a) Menyusun program dan kegiatan Sub Bidang Diklat Fungsional

ASN;


Diklat Fungsional ASN;

c) Melaksanakan pengelolaan Diklat Fungsional ASN;

d) Mendistribusikan tugas dan member petunjuk kepada bawahan;

e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Diklat

Fungsional ASN;




58

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Akuntansi Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

1) Analisis Transaksi

a. Pendapatan

Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan yang diterima oleh Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulukumba selama Tahun Anggaran

bersangkutan. Karena Badan Kepegawaian Daerah merupakan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mengelola penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD), maka tidak ada pencatatan terhadap pendapatan, sehingga tidak

ada bendahara penerimaan pada Badan Kepegawaian Daerah. Transaksi

penerimaan kas hanya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu penerimaan

kas atas dana yang akan digunakan untuk kegiatan Badan Kepegawaian dan

Diklat Daerah selama Tahun Anggaran bersangkutan.

b. Belanja

Pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten

Bulukumba di bagi dalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Belanja Operasi yang terdiri atas:

- Belanja pegawai, yakni belanja yang berhubungan langsung dengan

pegawai yang ada di lingkungan Badan Kepagawaian dan Diklat

59

Daerah berupa gaji dan tunjangan, honor, serta belanja pegawai lainnya

yang bersifat variabel atau tidak tetap.

- Belanja barang, merupakan pengeluaran untuk penyediaan Barang dan

Jasa antara lain Biaya Alat Tulis Kantor, Biaya Cetak

danPenggandaan, Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor, Biaya

Telepon, Biaya Perjalanan Dinas, biaya BBM, biaya jasa servis

dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, belanja

makanan dan minuman, dan lain sebagainya.

2. Belanja Modal yaitu belanja untuk pengadaan peralatan dan mesin

(aset tetap), antara lain adalah komputer, laptop, printer, mesin hitung,

meja kerja dan kursi kerja, lemari arsip, meja komputer, dan lain

sebagainya.

c. Aset

Aset yang dimaksud adalah aset tetap yang dikuasai atau digunakan oleh

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba , yaitu berupa

Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Lainnya.

2) Jurnal

Dari bukti-bukti transaksi yang ada pada bendahara pengeluaran, maka

PPK-BKD melakukan penjurnalan, yang antara lain adalah sebagai berikut:

a. Akuntansi Belanja (Pengeluaran Kas)

Dari bukti-bukti transaksi yang ada pada bendahara pengeluaran, maka PPK-

BKD melakukan penjurnalan, yang antara lain adalah sebagai berikut:

60

- Akuntansi Belanja Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambahan

Uang (TU) Berdasarkan dokumen sumber yakni mulai dari SPP-UP yang

terdiri dari Surat Pernyataan Pengajuan SPP-UP, Surat Pengantar SPP-

UP,Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan, Surat Perintah Membayar

(SPM) sampai dengan SP2D-UP yang diterbitkan oleh PPKD selaku

BUD, maka PPK-BKD akan mencatat transaksi tersebut dalam Jurnal

Penerimaan Kas Jurnal penerimaan kas dibuat oleh PPK-BKD per

bulan dengan memperlihatkan rekening Kas di Bendahara Pengeluaran

di debet serta no rekening, tanggal terjadinya transaksi, no bukti (di

isi dengan no SP2D), R/K PPKD sebagai rekening yang di kredit,

jumlah dana yang diterima serta akumulasinya dari tanggal 1 sampai

dengan tanggal akhir tiap bulan. SPJ yang dibuat oleh bendahara

pengeluaran juga dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara Pengeluaran (SPJ-Belanja Fungsional) dan Buku Kas

Umum (BKU).

- Akuntansi Belanja Langsung (LS)

Berdasarkan SP2D-LS untuk Gaji dan Tunjangan serta SPJ yang

diterima dari bendahara pengeluaran PPK-BKD mencatatnya dalam

jurnal penerimaan kas serta jurnal pengeluaran kas. Sedangkan untuk

pencatatan berdasarkan SP2D-LS untuk belanja Barang dan Jasa PPK-

BKD mencatatnya pada jurnal Umum dengan mendebet rekening

belanja dan mengkredit rekening R/K PPKD.

61

b. Akuntansi Aset

Belanja modal di lakukan dengan mengajukan SPP-LS dan SPM-LS

untuk pengadaan aset tetap. Berdasarkan SP2D-LS (lampiran 8) , PPK-BKD

akan mencatat belanjanya sedangkan pencatatan pengeluaran kasnya

dilakukan oleh PPKD, untuk pengakuan terhadap aset tetapnya.

3) Posting ke Buku Besar

Setelah melakukan pencatatan pada buku jurnal, maka langkah selanjutnya

PPK BKD akan melakukan posting ke buku besar rekening masing-masing.

Posting dilakukan secara periodik.

4) Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian yang dibuat oleh PPK-BKD adalah untuk koreksi

kesalahan atas pencatatan yang terjadi dan tidak ada penyesuaian untuk

penyusutan aset tetap baik penyusutan untuk Peralatan dan Mesin, Gedung dan

Bangunan, maupun untuk aset tetap lainnya. Hal ini karena belum

diperhitungkannya nilai penyusutan atas aset tetap tersebut, dan ini sudah

jelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Setelah melakukan posting ke buku besar terhadap jurnal

penyesuaian, maka akan ada beberapa perkiraan yang akan mengalami perubahan

dan juga akan ada rekening baru yang muncul. Saldo-saldo perkiraan yang masuk

dalam Neraca Saldo setelah Penyesuaian adalah saldo rekening yang sudah

disesuaikan. Apabila dalam jurnal penyesuaian muncul rekening baru, maka

62

perkiraan tersebut dimasukkan dalan Neraca Saldo setelah Penyesuaian.Neraca

Saldo dan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian tidak dibuat secara terpisah

oleh PPK-BKD tetapi hanya dalam kertas kerja (worksheet), dan dari kertas

kerja tersebutlah PPK-BKD menyusun Laporan Keuangan.

6) Laporan Keuangan

Langkah selanjutnya PPK-BKD akan menyiapkan Laporan Keuangan

SKPD untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan Keuangan ini nantinya

disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai Laporan

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran SKPD. Laporan Keuangan yang

disusun oleh PPK-Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari: Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan

atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran

dengan realisasinya yang mencakup unsur unsur pendapatan LRA dan belanja.

Realisasi belanja pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Bulukumba

selama Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 Sebesar Rp.

5.646.351.088,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.863.510.812,- atau mencapai

96,3 persen.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan

Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba mendapatkan alokasi

63

anggaran setelah APBD Perubahan sebesar Rp. 5.863.510.812,- direalisasi

sebesar Rp. 5.646.351.088,- atau realisasi 96,3% dari total Anggaran.

Akuntabilitas Belanja pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Tahun

Anggaran 2015 dapat dilihat sebagai berikut :

Jenis Belanja Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp)

BELANJA

Belanja Tidak Langsung

- Belanja Pegawai

Belanja Langsung:- Belanja Pegawai

- Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Modal

5.863.510.8122.628.510.8122.628.510.812

3.235.000.000597.634.000

2.295.758.650

341.607.350

5.646.351.0882.610.839.4122.610.839.412

3.035.511.676556.919.000

2.140.592.061

338.000.615

Tabel: 2.1 Sumber BKDD Kabupaten Bulukumba

Sehingga per tanggal 31 Desember 2015 masih tersisa anggaran yang tidak

terelisasi sebesar Rp. 217.159.724,- yang terdiri dari:

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

- Belanja Pegawai Rp. 17.671.400,-

2. BELANJA LANGSUNG

- Belanja Pegawai Rp. 40.715.000,-

- Belanja Barang dan Jasa Rp. 155.166.589,-

- Belanja Modal Rp. 3.606.735,- +

JUMLAH Rp. 199.488.324,-

64

Untuk Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah T.A. 2015 Jumlah Anggaran

setelah perubahan adalah Rp. 5.863.510.812,- terealisasi adalah Rp.

5.646.351.088,- dengan jumlah anggaran yang belum terealisasi adalah Rp.

217.159.724,-. Inilah jumlah kas yang digunakan Badan Kepegawaian Daerah

untuk membiayai seluruh kegiatan yang berjalan selama 1 Tahun Anggaran.

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar

dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanja

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan

oleh BUD

- Belanja disajikan menurut klarifikasi ekonomis/jenis belanja dan

selanjutnya dalam catatan atas laporan keuangan.

2). Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan ekuitas mengenai aset,

kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2015. Neraca yang disajikan adalah

hasil dari Proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam

peraturan Menteri Keuangan Nomor : 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang

perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nilai Beban yang dibayar dimuka

sebesar Rp. 488.303 dan persediaan sebesar Rp. 2.861.500,- dan dicatat nilai Aset

per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 706.655.638 Aset lancar sebesar Rp.

3.349.803,- Aset tetap setelah akumulasi penyusutan sebesar Rp. 703.305.835,-

dan Aset lainnya sebesar Rp. 359.541.840,- Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-

masing sebesar Rp. 5.658.968.006,- dan Rp. 4.952.312.368,-

65

a. Asset Lancar

Nilai aset lancar per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 3.349.803 dan

31 Desember 2014 sebesar Rp. 518.500,- Aset lancar merupakan aset yang

diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai

dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perolehan.

Rician aset lancar pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah per

31 Desember 2015 disajikan pada berikut ini:

- Beban di bayar dimuka sebesar Rp. 488.303,-

- Jumlah Persediaan sebesar Rp. 2.861.500

- Jumlah aset lancar per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 3.349.803,-b. Asset Tetap

Aset tetap Nilai buku Aset tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp.

1.677.507.242,- yang merupakan aset berwujud dan mempunyai masa

manfaat lebih dari dua belas (12) bulan dan digunakan dalam kegiatan

Operasional Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2015 tersaji pada Tabel

dibawah ini :

NO.

1.

2.

3.

4.

5.

URAIANKOMPONEN ASSET

(HARTA)Tanah

Peralatan dan Mesin

Jalan, Irigasi,dan Bangunan

Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan

NILAI BUKUTAHUN 2015

(SEBELUM DEPRESIASI)Rp. 0.-

Rp. 1.041.808.782.-

Rp. 598.822.750,-

Rp. 36.875.710.-

Rp. (974.201.407),-

Jumlah Rp. 1.677.507.242.-

Tabel 2.2 : Sumber BKDD Kabupaten Bulukumba

66

Selain didukung oleh skiil individu pegawai yang juga sangat

berpengaruh adalah kelengkapan sarana pendukung pekerjaan pegawai itu

sendiri, yang mana untuk memenuhi tuntutan kerja yang sefektif dan

seefisien mungkin. Hingga tahun 2015 tercatat sebagai Asset Tetap Badan

Kepegawaian dan Diklat Daerah sebesar Rp. 1.677.507.242,- karena

terjadinya penyusutan/pengurangan asset dari tahun sebelumnya setelah

akumulasi penyusutan sebesar Rp. 974.201.407,- Jumlah aset tetap adalah

Rp. 703.305.835,- yang disebabkan banyaknya asset yang tidak layak pakai.

c. Asset Lainnya

Jumlah aset Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp.

359.541.840,- dan per 31 desember 2015 sebesar Rp. 359.541.840,- yang

merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik kedalam aset lancar

maupun aset tetap. Nilai Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2015

sebesar Rp. 359.541.840,- Jumlah aset yang dijelaskan pada Neraca per 31

Desember 2015 sebesar Rp. 706.655.638,-

d. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2015 sebesar Rp.

5.658.968.006,- sedangkan utang beban per 31 Desember 2015 sebesar Rp.

12.616.918,- Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 5.646.351.088,-

Jumlah keseluruhan kewjiban jangka pendek sebesar Rp. 5.658.968.006,-

Kewajiban Jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan

segera diselesaikan dalam waktu kurang dari duabelas bulan (12) setelah

tanggal pelaporan.

e. Kewajiban Jangka Panjang

Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba

untuk periode selama Tahun Anggaran 2015 tidak mempunyai kewajiban

67

kepada pihak ketiga karena semuanya telah terbayar baik belanja modal

maupun belanja barang dan jasa, sebelum berakhirnya Tahun Anggaran

2015. Nilai Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2015 sebesar Rp.

0,- Jumlah kewajiban keseluruhan sebesar Rp. 5.658.968.006,-

f. Ekuitas

Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba

untuk periode selama Tahun Anggaran 2015 tidak mempunyai utang jangka

pendek kepada pihak ketiga karena semuanya telah terbayar baik belanja

modal maupun belanja barang dan jasa. Hingga tahun 2015 Ekuitas Dana

Investasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebesar Rp.

5.658.968.006,- adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih

antar aset dan kewajiban selisih sebesar Rp. (4.952.312.368) Jumlah

Kewajiban dan Ekuitas dana sebesar Rp. 706.655.638,-

3. Laporan Operasional

Pendapatan-LO untuk periode 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 0,-

sedangkan jumlah beban adalah Rp.5.438.995.901,- sehingga terdapat Defisit dari

kegiatan Operasional senilai Rp. 0 kegiatan Non Operasional dan pos-pos luar

biasa sebesar Rp. 0, sehingga entitas mengalami Defisit- LO sebesar Rp.

5.438.995.901,-

Beban

- Beban Pegawai – LO Rp. 5.438.995.901,-

- Beban Barang dan Jasa – LO Rp. 2.859.253.961,-

- Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Rp. 141.108.846,-

Surplus/Defisit – LO Rp. 5.438.995.901,-

68

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2015 sebesar Rp. 1.016.100.624.07,-

ditambah Defisit – LO , sebesar Rp. (5.438.995.901),- ditambahkan Koreksi

ekuitas lainnya sebesar RP. ( 529.417,07),- sehingga ekuitas akhir pada tanggal 31

Desember 2015 sebesar Rp. ( 4.952.312.368,-).

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan data penelitian Catatan atas Laporan Keuangan Badan

Kepegawaian Daerah dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran

2015 menyajikan informasi sebagai berikut:

- Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Badan Kepegawaian Daerah dan

Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba.

- Kebijakan akuntansi pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat

Daerah Kabupaten Bulukumba

- Penjelasan pos-pos keuangan

- Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

Contoh catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh Badan

Kepegawaian Daerah adalah :

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUALBADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH

I. Kata pengantarII. Daftar isiIII. Pernyataan tanggung jawabIV. Ringkasan Laporan Keuangan

Bab I Penjelasan Umum

1.1. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan1.2. Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

69

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian TargetKinerja APBD

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target YangTelah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan YangAda Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1 Rincian Dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos PelaporanKeuangan

5.1.1 Pendapatan

5.1.2 Belanja

5.1.3 Aset

5.1.4 Kewajiban

5.1.5 Ekuitas Dana

5.2 Pengungkapan Atas Pos-pos dan Kewajiban Yang TimbulSehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatandan Belanja dan Rekonsiliasinya Dengan Penerapan Basis Kas,Untuk Entitas Pelaporan Yang Menggunakan Basis Akrual

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

70

7). Jurnal Penutup

Setelah menyusun laporan keuangan tahunan, maka PPK-BKD

membuat jurnal penutup yang bertujuan untuk menutup saldo perkiraan

nominal supaya tidak terbawa ke periode anggaran berikutnya.Jurnal penutup

yang dibuat oleh PPK-BKD berupa jurnal untuk menutup rekening penerimaan

dan pengeluaran PFK, jurnal untuk menutup rekening belanja dan jurnal untuk

menutup perkiraan surplus/defisit.

B. Analisis Hasil Penelitian

1). Analisis Pencatatan

a. Penerapan Akuntansi Belanja

Pencatatan Belanja pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

Kabupaten Bulukumba sudah dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah adalah lembaga Pemerintah non

Kementrian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12 seri D), dan Peraturan Bupati

Bulukumba Nomor 28 / IX / 2008 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan

Struktural dan Uraian kegiatan pada Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah

Kabupaten Bulukumba, serta dalam upaya melaksanakan amanah Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

71

Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan

Keuangan.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulukumba juga sudah

menerapkan siklus akuntansi mulai dari pencatatan transaksi ke dalam buku

jurnal, posting ke buku besar masing-masing perkiraan, membuat Jurnal

Penyesuaian, menyusun Neraca Saldo dan Neraca Saldo setelah penyesuaian,

menyusun Laporan Keuangan serta menbuat jurnal penutup.

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba juga sudah

menggunakan format pembukuan dan laporan keuangan sesuai dengan

format yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Penerapan Akuntansi Aset

Aset yang dimaksud adalah Aset Tetap, dan akuntansi aset

merupakan lanjutan dari akuntansi belanja yang menghasilkan Aset Tetap.

Akuntansi Aset pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bulukumba

meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi terhadap penambahan dan

pengurangan nilai aset. Akuntansi Aset ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 28 / IX / 2008 tentang Tugas

Pokok, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Uraian kegiatan pada Badan

Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba, serta dalam upaya

melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

72

Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah diwajibkan

menyusun Laporan Keuangan.

2). Analisis Pelaporan

Dalam penyusunan Laporan Keuangan tahunan, Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Bulukumba telah menyusun Laporan Keuangan Tahunannya

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dengan

rincian sebagai berikut:

1) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan dan

belanja yang dibandingkan dengan anggarannya selama satu tahun

anggaran.

2) Neraca menyajikan aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal akhir

tahun anggaran.

3) Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan

operasional keuangan dalam pendapatan- LO, beban dan surplus/defisit.

4) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan

ekuitas dana, surplus/defisit.

5) Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan tentang penjelasan atau

daftar terinci atau analisis suatu pos yang disajikan dalam Laporan

73

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

perubahan Ekuitas Dana.

74

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melihat data-data laporan keuangan dan keterangan yang diperoleh

pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba mengenai

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat

Daerah) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah yang telah diuraikan dan

dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut :

1. Badan Kepegawaian Daerah Bulukumba telah melakukan pencatatan akuntansi

keuangan untuk akuntansi belanja dan akuntansi aset sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2013 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi,

Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Kegiatan pencatatan

tersebut meliputi jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca

saldo setelah penyesuaian dan jurnal penutup. Kegiatan pencatatan, tersebut

dilakukan oleh PPK-BKD berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang

diserahkan oleh bendahara pengeluaran.

2. Laporan Keuangan yang dihasilkan pada akhir tahun (khususnya tahun

anggaran 2015) terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Operasional. Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan,

75

dimana format dan uraian perkiraan telah diklasifikasikan sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akarual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. SARAN

Bebarapa hal yang diusulkan penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk tahun anggaran 2016 hendaknya Badan Kepegawaian Daerah dan

Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba dalam pengelolaan keuangan daerah

telah berpedoman sepenuhnya kepada peraturan-peraturan yang ada, agar

pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar efektif dapat terwujud

dan laporan keuangan yang disajikan dapat berguna bagi pihak-pihak

yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut.

2. Perlu adanya sumber daya manusia pada Badan Kepegawaian dan

Diklat Daerah Kabupaten Bulukumba yang memiliki spesialisasi dan

kemampuan dalam rangka pengelolaan pencatatan dan pelaporan

keuangan SKPD. Sumber daya manusia ini dapat diperoleh melalui

penerimaan pegawai dengan kualifikasi dibidang akuntansi yang

memadai serta mengikuti pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis untuk

pegawai (SDM) yang sudah ada.

3. Badan Kepegawaian Daerah perlu menggunakan sistem komputerisasi

untuk mempermudah pekerjaan pencatatan dan pelaporan keuangan.

76

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, 2012. Akuntansi Sektor Publik . Akuntansi Keuangan DaerahJakarta: Salemba Empat

Bagian keuangan SBB sosialisasi Permendagri nomor 13. (www.balagu.com,diakses 10 Februari 2016)

Dedi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, Maulidah Rahmawati, 2007. Akuntansi

Pemerintahan, Jakarta: Salemba Empat.

Fauziah, 2011. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada SKPD,(Online), (http://repository .uanand.ac.id, diakses 14 Februari 2016)

Harahap, Sofyan S, 2003. Teori Akuntansi (Edisi Revisi). Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada.

Mardiasmo, 2004. Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: TelaahKritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem AkuntansiKeuangan Pemeritah Daerah, Yogyakarta: JAAI

Noviana, E, 2010. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan (Online),(http//repository.usu.ac.id, diakses 13 Februari 2016).

Pajouw, RV, 2015. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada UnitPelaksana, (Online), (http://portalgaruda.org/Artikel.pdf, diakses 15Februari 2016)

Pardede, Dwirn, 2014. Analisis Pencatan dan Pelaporan Keuangan Pada BadanKepegawaian Daerah (Online), (http://digilib.unimed.ac.id/Artikel ,diakses 17 Februari 2016)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang PengelolaanKeuangan Daerah, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar AkuntansiPemerintahan Berbasis Akrual, Jakarta.

Soemarso S.R, 2004. Akuntansi Suatu Pengantar, Jakarta: Salemba Empat.

Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta.

Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Negara, Jakarta.

76

Documents

SKRIPSI ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN …