Embed Size (px)
Citation preview
SKRIPSI
AKUNTABILITAS SISTEM PENGELOLAAN RETRIBUSI (JASA)
PASAR PA’BAENG-BAENG
KOTA MAKASSAR
CHAIRIL ABDILLAH
105730255911
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2015
SKRIPSI
AKUNTABILITAS SISTEM PENGELOLAAN RETRIBUSI (JASA)
PASAR PA’BAENG-BAENG
KOTA MAKASSAR
Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Jurusan Akuntasi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
CHAIRIL ABDILLAH
105730255911
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2015
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Judul Skripsi : Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Retribusi (Jasa) Pasar
Pa’Baeng-Baeng Kota Makassar
Mahasiswa yang bersangkutan:
Nama Mahasiswa : Chairil Abdillah
Nim : 10573 02559 11
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Menyetujui:
Pembimbing I, Pembimbing II
H. Andi Arman, SE., M.Si., AK., CA Hj. Naidah SE., M.Si
Diketahui:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ketua Jurusan,
Dr. H. Mahmud Nuhung, SE, MM Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK., CA
NBM: 497794 NBM: 1073428
PENGESAHAN PENGUJI
Skripsi ini telah diperiksa dan diterima oleh panitia ujian skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 075 Tahun
1436 H/2015 M. Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji pada hari
minggu, 23 Agustus 2015 yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
Dzulqaidah 1436 H
Makassar,--------------------------
September 2015
PANITIA UJIAN
Pengawas Umum : Dr. H. Irwan Akib, M.Pd (……………………….)
(Rektor Unismuh Makassar)
Ketua : Dr. H. Mahmud Nuhung, MA (……………………….)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
Sekretaris : H. Sultan Sarda, SE., MM (……………………….)
(PD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
Anggota :
1. Dr. Hj. Euis Eka Pramiarsih, M.Pd (……………………….)
2. Linda Arizanti Razak, SE., M.Si., AK., CA (……………………….)
3. Hj. Naidah, SE., M.Si (……………………….)
4. Hj. Lilly Ibrahim, SE., M.Si (……………………….)
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Chairil Abdillah
NIM : 105730255911
Jurusan/Program Studi : Akuntansi/ S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar
merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan
atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya.
Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan,
maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.
Makassar, 1 September 2015
Yang membuat pernyataan,
CHAIRIL ABDILLAH
NIM:105730255911
Kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya
Tangan yang akan berbuat lebih banyak dari biasanya
Mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya
Leher yang akan lebih sering melihat ke atas
Lapisan tekad yang seribu kali lebih keras dari baja
Hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya
Serta mulut yang akan selalu berdoa…
(5cm)
Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kamu
sudah
Selesai (mengerjakan yang lain) . Dan berharaplah kepada Tuhanmu
(Q.S Al Insyirah : 6-8)
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah
mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui
(Al Baqarah ; 126)
Drench yourself in words unspoken
Live your life with arms wide open
Today is where your book begins
The rest is still unwritten
(Natasha Bedingfield – Unwritten)
Turn your face towards the sun
Let the shadows fall behind you
Tell a prayer, just carry on
And the shadows will never find you…
(Rihanna - Towards The Sun)
Kadang dalam hidup kita tidak memahami kenapa hal-
hal bisa terjadi
Namun aku tahu dan meyakini satu hal
Aku tahu aku istimewa..
Suatu hari akan melakukan sesuatu yang sangat
penting
Sesuatu yang telah ditakdirkan untukku…
(Chairil Abdillah)
KUPERSEMBAHKAN
UNTUK IBUNDA TERCINTA
DAN AYAHANDA DI SURGA…
i
ABSTRAK
Abdillah, Chairil. 2015. Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Retribusi (Jasa) Pasar
Pa’Baeng-Baeng Kota Makassar. Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
Pembimbing: (1) H. Andi Arman, (2) Hj. Naidah
Retribusi dan atau jasa pengelolaan pasar termasuk retribusi jasa umum
yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan
pembangunan dan kesejahteraan. Kemampuan instansi dan peran pemerintah yang
baik dalam mengelola pasar akan memberikan kontribusi yang baik bagi pasar dan
akan menjadikan pasar sebagai penyumbang retribusi potensial, disinilah mengapa
akuntabilitas sangat penting agar dapat mencapai tujuan-tujuan yang
direncanakan.
Penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana
Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Retribusi (Jasa) Pasar Pa’Baeng-Baeng Kota
Makassar.
Penelitian ini untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengeloaan retribusi
(jasa) Pasar Pa’Baeng-Baeng di Kota Makassar. Unit analisis adalah PD Pasar
Makassar Raya dan Unit Pasar Pa’Baeng-Baeng Kota Makassar, tipe penelitian
deskriptif kualitatif. Instrumen pengumpulan data adalah wawancara terhadap
informan, observasi dan pengumpulan data-data. Teknik analisis dilakukan secara
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi (jasa) pada
pasar Pa’Baeng-Baeng Kota Makassar sepenuhnya sudah dilakukan dengan baik,
realitas yang terjadi dalam hal pemungutan dan pengelolaan retribusi dilapangan
sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
Kata Kunci: Retribusi Pasar, Akuntabilitas, Pengelolaan
ii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Alhamdulillahirobbil Alamin. Segala puji dan syukur tiada hentinya
penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan keagungan-Nya telah
melimpahkan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi “Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Retribusi (Jasa)
Pasar Pa’Baeng-Baeng Kota Makassar” dengan baik dan lancar. Skripsi ini
merupakan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan
program sarjana pada Unisversitas Muhammadiyah Makassar.
Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, maka perkenankanlah
penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang selama
ini telah membimbing dan mendampingi penulis selama masa penyelesaian studi,
ucapan terimakasih yang teramat sangat penulis ucapkan kepada:
1. Ibunda tercinta yang telah merawat, mendidik, selalu memberikan
dukungan, terimakasih atas cinta kasihmu yang tak akan tergantikan,
terimakasih atas doa-doa yang selalu ibunda panjatkan.
2. Keluarga yang selalu mendukung penulis selama menyelasaikan studi,
penulis mengucapkan terimakasih banyak atas bantuan materinya selama
ini. Penulis menyadari tidak akan bisa mengenyam bangku kuliah tanpa
bantuan materi dari keluarga. Semoga Allah SWT membalas kelak dengan
iii
nikmat surga-Nya. “Tanpa keluarga, manusia sendiri di dunia, gemetar
dalam dingin”
3. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak H. Andi Arman, SE.,
M.Si., AK., CA dan ibu Hj. Naidah, SE., M.Si atas kesediaannya
membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelasaikan tugas akhir
ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah
mendidik dan membimbing penulis selama 4 tahun terakhir sehingga
penulis lulus dengan tepat waktu.
5. Bapak Drs. H. A. Aziz Hafid selaku direktur umum PD Pasar Makassar
Raya yang telah membantu dan memberi kesempatan penulis melakukan
penelitian di objek terkait. Terimakasih banyak pula kepada Rizky dan
Dian yang senantiasa membantu penulis mengumpulkan data-data terkait
penelitian.
6. Kepada teman-teman kelas AK-5 2011 yang senantiasa menyemangati
selama penyususan tugas akhir. Terimakasih atas kebersamaan, kegilaan
serta waktu yang terjalin selama ini. Keep dream high guys…
7. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah
membantu menyelesaikan skripsi ini, semoga segala bantuan, bimbingan
dan doa yang diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT.
Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena
keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan
kritik dan saran yang bersifat membangun yang dapat dijadikan sebagai bahan
iii
masukan bagi penulis. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa bersama kita
dan meridhoi jalan hidup kita. Amin.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Makassar, 1 September 2015
Penulis
v
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN SAMPUL
LEMBAR LOGO
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
MOTTO
PERSEMBAHAN
ABSTRAK ......................................................................................................... i
ABSTRACT ...................................................................................................... ii
KATA PENGANTAR ..................................................................................... iii
DAFTAR ISI ..................................................................................................... v
DAFTAR TABEL .......................................................................................... vii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang ............................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ...................................................................... 3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................... 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Akuntabilitias ................................................................ 5
B. Konsep Pengelolaan ................................................................. 10
C. Fungsi Manajemen ................................................................... 11
D. Otonomi Daerah ....................................................................... 18
E. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD) .................................. 20
F. Retribusi Daerah ....................................................................... 22
G. Jenis-jenis Retribusi Daerah ..................................................... 24
H. Pengertian Retribusi Pasar ........................................................ 26
vi
I. Landasan Hukum ..................................................................... 28
J. Perbedaan Pajak dan Retribusi ................................................. 30
K. Kerangka Pikir ......................................................................... 33
BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian ................................................... 36
B. Metode Pengumpulan Data ...................................................... 36
C. Jenis-jenis dan Sumber Data .................................................... 37
D. Defenisi Operasional ................................................................ 38
E. Metode Analisis ....................................................................... 38
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN
A. Profil Pasar Pa’Baeng-Baeng ................................................... 39
B. Struktur Organisasi pasar Pa’baeng-Baeng ............................... 40
C. Profil Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya ...................... 42
D. Struktur Organisasi PD Pasar Makassar Raya ......................... 44
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan ............................................. 61
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
B. KESIMPULAN ........................................................................ 86
C. SARAN .................................................................................... 86
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
vii
DAFTAR TABEL
Halaman
4.1 Daftar Pegawai PD Pasar Makassar Raya .................................................. 46
4.2 Daftar Penempatan Tugas PD Pasar Makassar Raya .................................. 46
4.3 Data Keadaan Tugas PD Pasar Makassar Raya .......................................... 47
5.1 Format Pelaporan Retribusi ........................................................................ 69
5.2 Rincian Tarif Retribusi Pasar Pa’Baeng-Baeng .......................................... 70
5.3 Daftar Pembagian Tugas ............................................................................. 72
5.4 Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi ........................... 75
5.5. Tarif Retribusi Yang Ditagih Setiap Hari ................................................. 77
viii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
2.1 Kerangka Pikir ........................................................................................... 35
4.1 Struktur Organisasi Pasar Pa’Baeng-Baeng ................................................ 40
5.1 Karcis tariff Lost ......................................................................................... 78
5.2 Prosedur Penerimaan Kas PD Pasar Makassar Raya .................................. 82
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah
untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Untuk memenuhi
semua pembiayaan daerah sendiri maka setiap daerah harus dapat menghimpun
dana sebesar-besarnya untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan
akan berjalan baik jika didukung biaya dan sumber daya manusia yang baik
pula. Dengan akuntabilitas diartikan bahwa suatu instansi pemerintah telah
menetapkan dan mempunyai visi, misi,tujuan dan sasaran yang jelas terhadap
program kerja yang telah, sedang, atau yang akan dijalankan. Dengan
akuntabiltas juga akan dapat diukur bagaimana mereka menyelenggarakan dan
mempertahankan (memegang) tanggungjawab mereka terhadap pencapaian
hasil.
Retribusi pasar adalah salah satu pungutan retribusi daerah. Retribusi dan
atau jasa pengelolaan pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang
memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah
harus benar-benar menggunakan hasil Retribusi Pasar ini dengan sebaik-
baiknya. Kemampuan instansi dan peran pemerintah yang baik dalam
2
mengelola pasar akan memberikan kontribusi yang baik pula bagi pasar dan
akan menjadikan pasar sebagai penyumbang retribusi potensial bagi daerah,
disinilah mengapa akuntabilitas sangat penting bagi setiap pemerintah daerah
agar dapat mencapai tujuan-tujuan yang direncanakan. Akuntabilitas
merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang
baik, demokratis dan amanah (good governance). Kelembagaan pemerintahan
yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa mau
mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat.
Demikian pula masyarakat dalam melakukan kontrol mempunyai rasa
tanggungjawab yang besar untuk kepentingan bersama. Bukan hanya untuk
kepentingan kelompok atau golongan saja.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Habibi Rahman yang berjudul
Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar Baraka di Kabupaten Enrekang,
berkesimpulan bahwa pengelolaan retribusi/jasa pasar belum terlalu baik. Hal
ini disebabkan karena masih kurangnya fungsi pengelolaan instansi. Untuk itu
pertanggung jawaban sangat diperlukan demi tercapainya tujuan instansi.
Pasar Pabaeng-baeng merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di
kota Makassar, dengan perputaran uang yang hampir mencapai 1 milyar per
hari ketika mendekati hari raya (tribuntimurnews.com) dan merupakan
penyumbang retribusi (jasa) pasar yang cukup tinggi bagi pemeritah daerah.
Tak tanggung-tanggung, pasar Pa’Baeng-Baeng pada tahun 2010
menyumbangkan retribusi sebesar Rp. 1.317.356.000. Pengelolaan retribusi
(jasa) pasar pada Pasar Pabaeng-Baeng dikelolah langsung oleh Perusahaan
3
Daerah Pasar Raya. Untuk mengukur akuntabilitas pada pengelolaan retribusi
pasar tersebut, maka instansi harus menggunakan pendekatan kejujuran dan
hukum, proses, program dan kebijakan
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian
ilmiah yang berjudul “Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Retribusi (Jasa) Pasar
pada Pasar Pa’baeng-Baeng Di Kota Makassar”.
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana
akuntabilitas sistem pengelolaan retribusi (jasa) pasar pada pasar Pabaeng-
Baeng di Kota Makassar.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
akuntabilitas pengelolaan retribusi (jasa) pasar pada Pasar Pabaeng-Baeng di
Kota Makassar.
Sedangkan kegunaan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan Ilmu
a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu
akuntansi, khususnya terkait dengan fungsi pertanggung jawaban.
b. Sebagai bahan masukan kepada peneliti lain yang akan
melaksanakan penelitian selanjutnya yang terkait dengan masalah
pada penelitian ini.
4
c. Sebagai bahan informasi tentang akuntabilitas pasar Pabaeng-baeng.
2. Kegunaan Operasional
Adapun kegunaan operasional adalah sebagai bahan masukan
kepada pengelolah retribusi pasar khususnya pasar Pabaeng-baeng
dalam hal kinerja pelayanan publik dan sebagai salah satu persyaratan
akademis untuk melakukan studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar.
5
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Akuntabilitas
Menurut Syahrudin Rasul (2002:8) akuntabilitas adalah kemampuan
memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan
seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.
Sedangkan menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses
pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan
serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih
meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.
Akuntabilitas merupakan konsep yang komplek yang lebih sulit
mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah
pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat
untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara
vertikal maupun secara horizontal. Untuk melihat keragaman definisi
akuntabilitas, berikut ini dikemukakan beberapa definisi yang dikembangkan
sejumlah kamus besar kalangan akademisi dan pemerintahan, diantaranya
adalah sebagai berikut:
Webster mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat
dipertanggungkan, bertanggungjawab dan akuntabel. Arti kata akuntabel
adalah: pertama, dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan,
sebagaimana seorang manusia bertanggunggugat kepada Tuhannya.
6
Kedua, memiliki kemampuan untuk dipertanggunggugatkan secara
eksplisit dan ketiga adalah sesuatu yang bisa diperhitungkan. Sedangkan
menurut Kohler dalam Nurul (2013:35), akuntabilitas didefinisikan sebagai
berikut:
1. Kewajiban seseorang (employee) adalah agen atau orang lain
untuk memberikan laporan yang memuaskan (satisfactory report)
secara periodik atas tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak
dari otorisasi atau wewenang yang dimiliki.
2. Pengukuran tanggungjawab (responsibility) atau kewajiban
kepada seseorang yang diekspresikan dalam nilai uang, unit
kekayaan, atau dasar lain yang telah ditentukan terlebih dahulu.
3. Kewajiban membuktikan manajemen yang baik, pengendalian
(control) yang baik, atau kinerja yang baik yang diharuskan oleh
hukum yang berlaku, ketentuan-ketentuan (regulation),
persetujuan (agreement) atau keabsaan (custom). Sedangkan untuk
responsibilitas, Kohler mendefinisikan sebagai berikut :
a. Penerimaan atas penyerahan wewenang.
b. Kewajiban untuk melaksanakan dengan hati-hati
wewenang yang diserahkan atau diterima yang mengingat
pada fungsi seseorang (individu) atau group yang
berpartisipasi dalam aktivitas suatu keputusan organisasi.
Sedangkan Wahyudi Kumorotomo dalam Nurul menyatakan bahwa
akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukan apakah aktivitas birokrasi publik
7
atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma
dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik
tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.
Dengan demikian akuntabilitas birokrasi terkait dengan falsafah bahwa
lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani
masyarakat harus dipertanggungjawabkan secara langsung maupun tidak
langsung kepada masyarakat.
Berdasarkan beberapa pengertian konseptual akuntabilitas tersebut
diatas mengandung relevansi yang baik dalam rangka memperbaiki birokrasi
publik untuk mewujudkan harapan-harapan publik. Untuk mewujudkannya,
tampaknya bukan saja tergantung pada kemampuan birokrasi publik didalam
mendefinisikan dan mengelola harapan-harapannya. Itulah sebabnya, dalam
good governance diperlukan kontrol terhadap birokrasi publik agar dapat
akuntabel. Selain itu, akuntabilitas dapat menjadi sarana untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam
suatu kebijakan publik yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian
tujuan bersama melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.
(Faisal, 2009:91)
Sheila Elwood dalam Mardiasmo (2002:21-22), mengemukakan ada
empat jenis akuntabilitas, yaitu :
1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum (accountability for probity), terkait
dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abouse of power), sedang
akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya
8
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam
penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses (process accountability), terkait dengan apakah
prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik
dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi
manajemen dan prosedur proses, termanifestasikan melalui pemberian
pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya pengawasan dan
pemeriksaan terhadap pelayanan akuntabilitas proses yang dapat
dilakukan misalnya dengan memeriksa ada tidaknya mark up dan
pungutan-pungutan diluar yang ditetapkan serta sumber-sumber
inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan
publik dan pelambanan pelayanan publik.
3. Akuntabilitas program (program accountability) terkait dengan
pertimbangan apakah tujuan yang diciptakan dapat dicapai atau tidak dan
apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan
hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability) terkait dengan
pertanggung jawaban pemerintah baik pusat atau daerah atas kebijakan-
kebijakan, yang diambil pemerintah terhadap Dewan Perwakilan
Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat luas.
Berbeda halnya dengan Yango dalam Nurul (2013:31) yang
menyatakan ada 4 jenis akuntabilitas, diantaranya yaitu:
9
1. Traditional atau Regulatory Accountability. Dimaksudkan bahwa untuk
mempertahankan tingkat efisiensi pelaksanaan administrasi publik yang
mengarah pada perwujudan pelayanan prima, maka perlu akuntabilitas
tradisional atau akuntabilitas regular untuk mendapatkan informasi
mengenai kepatuhan pada peraturan yang berlaku terutama yang terkait
dengan aturan fisikal dan peraturan pelaksanaan administrasi publik
disebut juga compliance accountability.
2. Managerial Accountability, yang menititberatkan pada efisiensi dan
kehematan penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia dan
sumber-sumber daya lainnya.
3. Program Accountability, memfokuskan pada penciptaan hasil operasi
pemerintah. Untuk itu, semua pegawai pemerintah harus dapat menjawab
pertanyaan disekitar penyampaian tujuan pemerintah, bukan sekedar
ketaatan pada peraturan yang berlaku. Process accountability
memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat pencapaian
kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktivitasaktivitas
organisasi, sebab rakyat yang nota bene pemegang kekuasaan, selayaknya
memiliki kemampuan untuk menolak kebijakan pemerintah yang
nyatanya sudah merugikan mereka.
10
B. Konsep Pengelolaan
Terry dalam Habibi (2011:21) mengemukakan, pengelolaan sama
dengan manajemen sehingga pengelolahan dipahami sebagai suatu proses
membeda-bedakan atas perencanaan, pegorganisasian, penggerakan dan
pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat
menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering
dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan,
pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah
manajemen berasal dari kata kerja “to manage” yang berarti menangani,
memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan
bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang
sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan
serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian manajer mengadakan
koordinasi atau sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan,
pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.
Dari batasan dan pengertian manajemen di atas, terdapat beberapa
bagian manajemen yang meliputi :
1. Unsur sifat, yaitu :
a. Manajemen sebagai suatu seni.
b. Manajemen sebagai suatu ilmu.
11
2. Unsur fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan
pengendalian/pengawasan.
3. Unsur sasaran, yaitu :
a. Pegawai, yaitu orang yang telah menjadi unsur integral dari
organisasi;
b. Mekanisme kerja, yaitu cara atau tahapan yang dilakukan
organisasi dalam usaha pencapaian tujuan
4. Unsur tujuan, yaitu hasil akhir yang ingin dicapai dalam organisasi
C. Fungsi Manajemen
Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi manajemen yang dikemukakan
George R. Terry dalam bukunya Principles of Management seperti yang
dikutip oleh Habibi meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan
pengawasan akan dibahas lebih terperinci lagi :
1. Perencanaan (Planning)
Perencanaan merupakan landasan pokok dan menjadi salah satu
fungsi manajemen yang memegang peranan penting dalam menjamin
tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam penyusunan rencana yang baik,
butuh data dan informasi yang akurat dari penelitian dan pembuktian
lapangan. F.X. Soedjadi dalam Habibi (2011:25) memberikan definisi
perencanaan sebagai proses kegiatan pemikiran, dugaan, dan penentuan
prioritas yang harus dilakukan secara rasiona sebelum melaksanakan
12
tindakan yang sebenarnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
Proses perencanaan dapat ditinjau dari tiga segi, dengan perkataan
lain bahwa fungsi perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik melalui
tiga cara. Cara-cara tersebut yaitu pertama, mengetahui sifat-sifat atau ciri-
ciri suatu rencana yang baik. Setelah ciri-ciri itu diketahui lalu diusahakan
agar rencana yang dibuat memenuhi syarat-syarat tersebut. Kedua,
memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang
harus dijawab dengan memuaskan. Rudyard Kipling, sastrawan inggris
yang terkenal pernah mengatakan bahwa dalam hidupnya ia mempunyai
enam pelayan yang baik yang bernama: what, where, when, how, who dan
why. Para ahli administrasi dan manajemen telah “meminjam” konsep
tersebut dan menerapkannya dalam bidang administrasi dan manajemen,
dalam hal ini dalam bidang perencanaan. Ketiga, memandang proses
perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan
mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Dalam menerapkan prinsip-prinsip
pemecahan masalah dengan teknik ilmiah, pimpinan dapat pula
menciptakan suatu rencana yang baik, dengan perkataan lain pembuatan
suatu rencana dapat dipandang sebagai masalah yang harus terpecahkan
dengan sistematis.
13
2. Pengorganisasian (Organizing)
Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur
organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber
daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Menurut
Siagian dalam Habibi, pengorganisasian adalah keseluruhan proses
pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan
wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat
digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang
telah ditentukan. Pengorganisasian (organizing) dilakukan dengan tujuan
membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil.
Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan
dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas
yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan
cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus
mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa
yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana
keputusan harus diambil. Dua aspek utama proses susunan struktur
organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja.
Departementalisasi adalah pengelompokkan kegiatan-kegiatan kerja
organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dapat
dikerjakan bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu
organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi.
Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu
14
pada organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan sekumpulan
kegiatan. Kedua aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suatu
organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan
efektif. Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang
struktur formal mengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas
atau pekerjaan diantara para anggota organisasi dapat dicapai dengan
efisien. Ada beberapa aspek penting dalam proses pengorganisasian, yaitu
:
a. Bagan organisasi formal;
b. Pembagian kerja;
c. Departementalisasi;
d. Rantai perintah atau kesatuan perintah;
e. Tingkat-tingkat hirarki manajemen;
f. Saluran komunikasi; serta
g. Rentang manajemen dan kelompok informal yang dapat
dihindarkan.
Adapun proses pengorganisasian terdiri dari tiga tahap, yaitu :
a. Perincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan setiap individu
dalam mencapai tujuan organisasi.
b. Pembagian beban pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan yang secara
logika dapat dilaksanakan oleh setiap individu. Pembagian kerja
sebaiknya tidak terlalu berat sehingga tidak dapat diselesaikan, atau
15
terlalu ringan sehingga ada waktu menganggur, tidak efisien dan
terjadi biaya yang tidak perlu.
c. Pengadaan dan pengembangan mekanisme kerja sehingga ada
koordinasi pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang
terpadu dan harmonis. Mekanisme pengkoordinasian ini akan
membuat para anggota organisasi memahami tujuan organisasi dan
mengurangi ketidak efisiensian dan konflik.
3. Penggerakan (Actuating)
Penggerakan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan
yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan
tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu
organisasi. Di dalam manajemen, pengarahan ini bersifat sangat kompleks
karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah
laku dari manusia-manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah
lakunya yang berbeda-beda. Ada beberapa prinsip yang dilakukan oleh
pimpinan perusahaan dalam melakukan pengarahan yaitu :
a. Prinsip mengarah kepada tujuan
b. Prinsip keharmonisan dengan tujuan
c. Prinsip kesatuan komando
Pada umumnya pimpinan menginginkan pengarahan kepada
bawahan dengan maksud agar mereka bersedia untuk bekerja sebaik
16
mungkin, dan diharapkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip di atas.
Cara-cara pengarahan yang dilakukan dapat berupa :
a. Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan
informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik.
b. Perintah merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang
berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulangi suatu
kegiatan tertentu pada keadaan tertentu.
c. Delegasi wewenang. Dalam pendelegasian wewenang ini
pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya
kepada bawahannya.
4. Pengawasan (Controlling)
Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dimaksudkan
untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah
disusun sebelumnya, dalam artian pengawasan membandingkan antara
kenyataan dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan
juga dimaksudkan untuk mencegah dan mengadakan koreksi atau
pembetulan apabila pelaksanaan menyimpang dari rencana yang telah
disusun. Menurut Siswanto Sastrohadiwiryo (2003:26) pengawasan
merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar
suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkandan tahapan yang harus dilalui.
17
Pengawasan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya
seminimal mungkin dapat dihindari segala ketimpangan dari apa yang
telah disusun sebelumnya. Soewarno handayaningrat seperti yang dikutip
oleh Habibi (2011:29) menjelaskan fungsi pengawasan sebagai berikut :
a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang
diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan
pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan
kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar
pelaksanaan tidak mengalami hambatan pemborosan.
Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh manajemen
dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu: pengawasan langsung
(direct control) dan pengawasan tidak langsung (indirect control). Yang
dimaksud dengan pengawasan langsung adalah apabila pimpinan
organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang
dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat
berbentuk inspeksi langsung, on the spot observation dan on the spot
report. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas seorang
pimpinan terutama dalam organisasi yang besar maka seorang pimpinan
tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung sehingga
pimpinan sering pula melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.
18
Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan
dari jarak jauh.
Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh
para bawahan. Laporan tersebut dapat berbentuk tertulis dan lisan.
Kelemahan dari pengawasan tidak langsung itu adalah bahwa para
bawahan seringkali hanya melaporkan hal-hal yang positif saja, padahal
seorang pimpinan yang baik akan menuntun bawahannya untuk
melaporkan hal-hal baik yang bersifat positif maupun yang bersifat
negatif. Pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila hanya
bergantung pada laporan saja, karena itu pengawasan tidak langsung saja
tidak cukup. Adalah kebijaksanaan apabila pimpinan organisasi
menggabungkan teknik pengawasan langsung dan pengawasan tidak
langsung dalam melakukan fungsi pengawasan.
D. Otonomi Daerah
Menurut pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004, yang dimaksud dengan otonomi
daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom yang
selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem ikatan Negara Kesatuan Republik
19
Indonesia (NKRI). pengertian di atas menjelaskan bahwa kemampuan untuk
mengurus rumah tangganya sendiri menjadi wewenang setiap daerah seperti
membuat kebijakan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Otonomi
Daerah yang nyata dan bertanggung jawab diselenggarakan berdasarkan UU
No. 32 Tahun 2004 dalam berbagai urusan pemerintah daerah menurut asas-
asas sebagai berikut:
1. Desentralisasi, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Urusan-urusan pemerintah daerah dalam
asas ini diserahkan sepenuhnya kepada daerah baik yang menyangkut
penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang
menyangkut segi-segi pembiayaan. Demikian pula perangkat
pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri yaitu terutama dinas-
dinas daerah.
2. Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di
daerah. Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada
pejabat-pejabatnya di daerah menurut asas dekonsentrasi ini tetap
menjadi tanggung jawab pemerintah pusat baik mengenai perencanaan,
pelaksanaan maupun pembiayaannya.
3. Tugas Pembantuan, adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada
daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas
tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber
20
daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan
mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.
Dengan adanya asas-asas ini maka UU No.32 Tahun 2004
menganut prinsip demokrasi, partisipasi, pemerataan dan keadilan serta
yang terpenting pengakuan terhadap keanekaragaman daerah sebagai
dasar penyerahan kewenangan pada daerah. Jelas itu suatu hal yang
telah berubah dari paradigma penyeragaman menjadi keanekaragaman.
E. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pelaksanaan otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai dengan
otonomi keuangan dan ekonomi yang baik, karena penyelenggaraan otonomi
daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab membutuhkan kemampuan
daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara
provinsi dan pemerintah kota. Hal ini berarti secara finansial daerah tidak
tergantung pada pemerintah pusat dan harus mampu menggali sebanyak
mungkin sumber-sumber pendapatan asli daerah. Keterbatasan dana di daerah
menjadi massalah yang sangat krusial yang diperkirakan dapat menghilangkan
makna otonomi daerah. Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam
membiayai kebutuhan pembangunan daerahnya. Mengatasi kekurangan dana
tersebut beberapa daerah telah mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah
(PERDA) sebagai dasar untuk mengenakan pungutan berupa pajak dan
retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
21
Kemampuan daerah untuk melaksanaka otonomi ditentukan oleh
berbagai variabel, yaitu: variabel pokok yang terdiri dari kemampuan
keuangan, organisasi dan masyarakat, variabel penunjang yang terdiri dari
faktor geografis dan sosial budaya serta variabel khusus yang terdiri atas aspek
politik dan hukum.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen
sumber pendapatan daerah sebagaimana yang diatur dalam UU 34 tahun 2000
tentang pajak daerah. Dalam penjelasan UU 34 tahun 2000 disebutkan bahwa
pendapatan asli daerah merupakan segala sesuatu yang diperoleh pemerintah
daerah yang dapat diukur dengan uang karena adanya kewenangan yang
diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,
hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain
pendapatan daerah yang sah. Penjelasan undang-undang juga mengisyaratkan
bahwa di dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah, kepala
daerah kabupaten/kota diharapkan dapat mengelolah dan memanfaatkan
seluruh sumber pendapatan daerah yang dimilikinya secara optimal, dengan
kata lain bahwa kepala daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak terus menerus
menggantungkan anggaran dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan.
Lebih lanjut di dalam administrasi keuangan daerah, PAD adalah pendapatan
daerah yang diurus dan diusahakan sendiri oleh daerah yang dimaksudkan
sebagai sumber PAD guna pembangunan daerah.
22
Berdasarkan ketentuan dan definisi tersebut di atas, maka PAD dapat
diartikan sebagai berikut:
1. PAD merupakan sumber pendapatan daerah dengan
mengelolah dan memanfaatkan potensi daerah.
2. Di dalam mengelolah dan memanfaatkan potensi daerah, PAD
dapat berupa pajak, retribusi/jasa dan lain-lain pendapatan daerah
yang sah. Menurut UU 32 tahun 2004 pada pasal 157, sumber PAD
terdiri atas:
a. Hasil pajak daerah;
b. Hasil Retribusi Daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
F. Retribusi Daerah
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 memberikan kewenangan
kepada daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab untuk mengelola
sumber keuangannya sendiri. Dalam menggali keuangannya tersebut tidak
terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar
kebijakan Pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan asli daerahnya.
Retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagai
mana dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah
semestinya diperhatikan daerah disamping sumber-sumber yang lain.
Pengertian retribusi/jasa secara umum adalah pembayaran-pembayaran pada
23
Negara yang dilakukan pada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara.
Seperti yang dikatakan oleh Munawir yang dikutip oleh Habibi Rahman
(2011:34):
“Retribusi adalah iuran pada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan
jasa balik secara langsung dapat ditunjukan. Paksaan disini dapat
bersifat ekonomis karena siapa saja yang merasakan jasa balik dari
pemerintah dikenakan iuaran itu”.
Pengertian retribusi daerah kemudian dijelaskan lagi dalam Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi/jasa daerah
yaitu retribusi daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah
sebagai balasan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang
diberikan oleh pemeritah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66
Tahun 2001 tentang retribusi daerah yang dimaksud adalah :
1. Retribusi daerah yang kemudian disebut retribusi/jasa adalah
pungutan sebagai pembayaran atas jasa dan izin tertentu khusus
disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang atau pribadi atau badan.
2. Golongan retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi
retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan perizinan tertentu.
a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang
disediaan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan
dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan.
24
b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang
disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan
oleh sektor swasta.
c. Retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan
tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.
Ciri-ciri dari Retribusi Daerah sebagai mana yang disebut oleh Riwu
Kaho dalam Habibi (2011:36) sebagai berikut :
1. Retribusi/jasa dipungut oleh daerah;
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah
yang langsung dapat ditunjukan; dan
3. Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkannya,
mengenyam jasa yang disediakan oleh daerah.
G. Jenis-Jenis Retribusi Daerah
Adapun jenis-jenis retribusi daerah sebagai mana yang tertuang dalam
Undang-Undang 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
adalah:
25
1. Jenis-jenis Retribusi Jasa umum:
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan;
c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil;
d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat;
e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
f. Retribusi Pelayanan Pasar;
g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
2. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
c. Retribusi Tempat Pelelangan;
d. Retribusi Terminal;
e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
g. Retribusi Penyedotan Kakus;
h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
26
k. Retribusi Penyaberangan di Atas Air;
l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Jenis-jenis Retribusi/jasa Perizinan Tertentu:
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retribusi Izin Gangguan; dan
d. Retribusi Trayek.
H. Pengertian Retribusi Pasar
Sebelum melangkah jauh membahas tentang retribusi pasar, terlebih
dahulu penulis memberikan defenisi pasar. Dalam Peraturan Daerah No. 3
Tahun 2001 menejelaskan bahwa pasar adalah suatu area atau lokasi tertentu
yang disediakan/ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai tempat jual beli
barang dan jasa secara langsung dan teratur, terdiri atas pelataran, bangunan
yang berbentuk kios, los dan bentuk bangunan lainnya. Retribusi pasar
menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2001 adalah pembayaran atas
pelayanan penyedian fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola
oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang (Perda No.3
Tahun 2001). Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah
satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh
masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001
yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau
27
sederhana berupa peralatan, los yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang
khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak Swasta, fasilitas-fasilitas lain yang
dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu kenyaman, penerangan
umum, penyedian air, telepon, kebersihan dan penyedian alat-alat pemadam
kebakaran. Dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi
kriteria sebagai berikut:
1. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi
jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau
badan yang diharuskan untuk membayar retribusi disamping untuk
melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang
pelaksanaannya.
6. Retribusi dapat dipungut sacara efektif dan efisien, serta
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyedian jasa tersebut
dengan tingkat dan kualitas layanan yang baik.
28
Adapun yang menjadi subyek dari retribusi/jasa pasar adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar, sedangkan obyek
retribusi pasar meliputi:
1. Penyedian fasilitas pasar/tempat (kios, los, front toko, dan
pelataran) pada pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah.
2. Setiap kegiatan membongkar muatan hasil bumi, laut, ternak, dan
barang dagangan lainnya pada radius 200 meter dari pasar.
3. Keramaian pasar.
4. Biaya balik nama pemakai.
Selanjutnya, untuk menjamin kelancaran jalannya proses pemungutan
retribusi pasar dalam memenuhi anggaran daerah khususnya di Kota
Makassar, maka di tunjuk Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota
Makassar untuk mengelola, memungut dan mengawasi jalannya retribusi
tersebut. ( Peraturan Daerah No. 04 tahun 1999 , tentang Pembentukan
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya ).
I. Landasan Hukum
1. Peraturan daerah Nomor: 4 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya.
2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 9 Tahun 2000 tentang
ketentuan-ketentuan pokok Badan Pengawas, Direksi dan
Kepegawaian PD.Pasar Makassar Raya.
29
3. Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kotamadya
Tingkat II Ujung Pandang.
4. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 12 Tahun 2004
tentang Pengurusan Pasar dalam Daerah Kota Makassar.
5. Peraturan Walikota Makassar Nomor : 12 Tahun 2006 tanggal 27
Maret 2006 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar.
6. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 8175 Tahun 1999
tanggal 11 Desember 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar.
7. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor :
13/S.Kep/511.2/2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Pemisahan
Sebagian Barang Milik Pemerintah Kota Makassar kepada
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya.
8. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor:
452/S.Kep/511.2/2001 tanggal 8 Mei 2001 tentang Penunjukan
PD.Pasar Makassar Raya sebagai Pengelola Pasar Milik
Pemerintah Kota Makassar.
9. Keputusan Walikota Makassar Nomor : 741/S.Kep/030/2002
tanggal 3 Desember 2003 tentang Pemisahan Sebagaian Barang
30
Milik Pemerintah Kota Makassar Kepada Perusahaan Daerah Pasar
Makassar Raya Kota Makassar.
10. Keputusan Walikota Makassar Nomor : 15/S.Kep/511.2/2005
11. Tentang Pengesahan Tarif Sewa dan Jasa Pelayanan Daerah Pasar
Makassar Raya Kota Makassar.
J. Perbedaan Pajak Dengan Retribusi
Dalam pemikiran umum masyarakat, pungutan pajak seringkali
disamakan dengan retribusi. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa
keduanya merupakan pembayaran kepada pemerintah dan dalam
pemungutannya sama-sama didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan
kuat. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena pada dasarnya terdapat
perbedaan yang besar antara pajak dan retribusi. Perbedaan tersebut antara
lain :
1. Kontra prestasinya. Pada retribusi kontra prestasinya dapat
ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan
tertentu sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat
ditunjuk secara langsung.
2. Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan
pembayaran yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk
umum, seluruh rakyat menikmati balas jasa , baik yang
31
membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak.
Sebaliknya pada retribusi/jasa, balas jasa pemerintah berlaku
khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan
pembayaran retribusi/jasa.
3. Sifat pemungutannya. Pajak besifat umum, artinya berlaku
untuk semua orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan
pajak. Sementara retribusi hanya berlaku untuk orang
tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat
ditunjuk.
4. Sifat pelaksanaannya. Pemungutan retribusi/jasa didasarkan
atas peraturan yang berlaku umum dan dalam
pelaksanaannya dapat dipaksakan , yaitu setiap orang yang
ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus
membayar retribusi/jasa. Jadi, sifat paksaan pada
retribusi/jasa bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya
diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar
atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak, dimana sifat
paksaan pada pajak adalah yuridis artinya bahwa setiap
orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman
baik berupa sanksi pidana maupun berupa denda.
5. Lembaga atau badan pemungutnya. Pajak dapat dipungut
oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan
retribusi /jasa hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.
32
Ada berapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pengelolaan
penerimaan retribusi yaitu :
1. Pengelolaannya harus adil. Artinya adil dalam perundang-
undangan dan mampu bersikap adil dalam hal pelaksanaannya
dimana pembangunan itu bukanlah beban sepihak tapi
merupakan tanggujawab bersama yang harus dipikul
tanggungjawabnya.
2. Pengelolaanya harus berdasarkan perundang-undangan.
Dalam hal pelaksanaan pengelolaan retribusi harus berpatokan
pada peraturan yang berlaku untuk memberikan jaminan
hukum pada wajib retribusi. Untuk menjamin keadilan secara
tegas, dengan berdasar pada Undang-undang Dasar 1945
Pasal 23 ayat 2, yang berbunyi : pengenaan dan pemungutan
pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluaan Negara
hanya boleh terjadi berdasar Undang-undang.
3. Pengelolaanya tidak menunggu perekonomian. Diusahakan
adanya keseimbangan dalam hal pengelolaan retribusi untuk
membantu jalanya perekonomian
4. Pengelolaan harus efisien, Dalam artian bahwa pengelolaan
sedapat mungkin cukup untuk menutupi sebagian pengeluaran-
pengeluaran Daerah. Untuk pengelolaannya sedapat mungkin
memperhatikan efisiensi ekonomi dari segi hasil dan usaha
(biaya), serta perlunya penetapan pengelolaan yang sederhana.
33
K. Kerangka Pikir
Pembangunan Kota Makassar merupakan bagian integral dari
pembangunan nasional. Orientasi pembangunan nasional pada masa sekarang
memberikan titik berat pada kemandirian lokal. Dalam upaya pemerintahan
membangun setiap daerah maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang- Undang ini menyebutkan
otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk berdiri sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakatnya sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku, yang pelaksanaannya bertujuan dalam rangka membedayakan
masyarakat, menumbuhkan prakarsa serta meningkatkan peran masyarakat.
Dalam pelaksanaan otonomi, dituntut kemampuan daerah dalam
memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah dalam rangka melaksanakan
pemerintahannya. Salah satunya adalah penerimaan dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
maka pemerintah daerah harus berusaha menggali semua sumber-sumber
pendapatan daerah yang lain.
Pasar tradisional merupakan pusat perekonomian masyarakat yang
mempunyai peran penting bagi perekonomian daerah. Salah satu contoh
pasar tradisional yang berada di Kota Makassar adalah pasar Pabaeng-baeng,
dimana berfungsi sebagai salah satu sumber retribusi/jasa daerah dalam
rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi pasar perlu
dikelola dengan baik, sehingga mampu memberikan kontribusi kepada daerah
secara maksimal agar tiap administrasi publik pemerintah atau instansi terkait
34
dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara akuntabel. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada alur skema kerangka pikir berikut :
35
GAMBAR 2.1 KERANGKA PIKIR
Unit Pasar Pabaeng-baeng
Retribusi/Jasa Pasar
Akuntabilitas
Akuntabilitas
Kejujuran &
Hukum
Akuntabilitas
Proses
Akuntabilitas
Program
Akuntabilitas
Kebijakan
Rekomendasi
36
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar
Raya Jl. Kerung-Kerung No. 68, Kota Makassar dan unit pasar Pabaeng-baeng
kelurahan Pabaeng-baeng, kecamatan Tamalate, kota Makassar. Penelitian ini
dilaksanakan mulai bulan April sampai bulan Mei 2015.
B. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau
variabel melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga
buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum lainnya,
baik berupa catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya.
2. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan
langsung di objek penelitian agar peneliti dapat mengetahui kondisi riil
dilapangan.
3. Wawancara atau Interview adalah alat pengumpul informasi dengan cara
mengajukan pertanyaan secara lisan.
37
Ciri utama dari wawancara atau interview adalah konteks langsung dengan
tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi
C. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
1. Jenis data, terdiri dari :
a. Data kualitatif, yaitu berupa data dalam bentuk informasi
dari objek penelitian terkait mengenai fungsi pemungutan
retribusi/jasa pasar, berupa sejarah, struktur organisasi dan
sistem pemungutan retribusi pasar pada objek penelitian.
b. Data kuantitatif, yaitu berupa angka-angka dan laporan
dalam bentuk dokumen objek terkait, dalam hal ini laporan
penerimaan retribusi/jasa pasar.
2. Sumber data, terdiri dari:
a. Data primer, data ini diperoleh melalui hasil wawancara
yang terkait dengan penelitian ini, berupa sistem
pemungutan retribusi pasar pada objek penelitian.
Wawancara yang dibutuhkan untuk menggali semua
informasi yang dibutuhkan.
b. Data sekunder, data ini diperoleh melalui hasil
pengumpulan informasi dari pihak terkait, berupa Laporan
Penerimaan Retribusi Pasar.
38
D. Definisi Operasional
Agar penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang
diharapkan maka dikemukakan definisi operasional sebagai berikut:
1. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban sistem pemungutan retribusi
pasar sesuai dengan Peraturan Daerah kota Makassar, Adapun
indikator akuntabilitas dalam penelitian ini terdiri dari :
a. Akuntabilitas kejujuran dan hukum
b. Akuntabilitas proses
c. Akuntabilitas program
d. Akuntabilitas kebijakan
2. Retribusi pasar adalah pemungutan atas jasa penggunaan prasarana
pasar.
E. Metode Analisis
Berdasarkan masalah pokok dari penelitian ini, maka metode analisis
yang digunakan untuk menjawab masalah tersebut adalah dengan analisis
deskriptif kualitatif, yaitu melakukan analisa dari beberapa penjelasan atau
uraian pembahasan berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui
wawancara langsung, observasi dan dokumentasi, dengan cara
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan
yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.
Yang berperan selaku pendukung data yang lain, seperti: sejarah ringkas
instansi, struktur organisasi, data lain yang berhubungan dengan penelitian.
39
BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Profil Pasar Pabaeng-Baeng
Pasar Pa’Baeng-Baeng merupakan salah satu pasar tradisonal yang ada
di kota Makassar yang buka setiap hari dimana pasar Pa’Baeng-Baeng
dibangun oleh pemerintah kota Makassar sejak tahun 1961 dan dikelola oleh
Pemda TK II Ujung pandang terletak di JL. Sultan Alauddin yang memiliki
luas bangunan kurang lebih 3 Ha yang dijalankan ±800 pedagang (Tahun
2014). Unit Pasar Pa’Baeng-Baeng kota Makassar dibawah naungan
perusahaan daerah Makassar Raya adalah badan usaha milik daerah (BUMD)
yang bergerak dalam pengelolaan pasar, perusahaan daerah diselenggarakan
atas asas ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi
Indonesia.
Tujuan pokok perusahaan daerah pada unit pasar Pa’Baeng- Baeng
adalah melaksanakan pelayanan umum dalam bidang perpasaran dalam
membina perdagangan pasar, turut ikut membantu menerapkan stabilitas
harga dan kelancaran distribusi pasar, membina fasilitas pasar untuk
mewudjkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam
upaya memenuhi kebutuhan jasa sarana prasarana serta fasilitas penunjang
lainnya dibidang pasar sebagai satu sumber pendapatan asli daerah dalam
rangka pengembangan dan pembangunan daerah.
40
B. Struktur Organisasi Pasar Pa’beng-Baeng
Adapun struktur Organisasi pasar Pa’baeng-baeng adalah sebagai
berikut:
GAMBAR 4.1 STRUKTUR ORGANISASI UNIT PABAENG-
BAENG
Sumber: Unit Pasar Pabaeng-baeng 2015
Keterangan Struktur Organisasi dan fungsinya:
a. Kepala unit pasar memiliki tugas :
1. memimpin dan mengawasi kinerja seluruh pegawai dalam
mengelola pasar yang berada dalam wilayah.
Kepala Unit Pasar Pabaeng-
Baeng
BENDAHARA
PEMBANTU
ADMINISTRASI DAN
UMUM
KETERTIBAN
KEBERSIHAN
KOLEKTOR HARIAN
TIM SOSIALISASI
PD Pasar Makassar Raya
41
2. Mengkoordinir dan mengendalikan program-program
pengelolaan pasar yang telah digariskan oleh Direksi PD.
Pasar Makassar Raya sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi PD.
Pasar Makassar Raya
b. Bendahara Pembantu mempunyai tugas :
1. Menerima uang dan memferifikasi retribusi/jasa yang
telah ditagih oleh kolektor
2. Mencatat jumlah penerimaan retribusi/jasa yang
diperoleh setiap harinya
c. Administrasi dan umum mempunyai tugas :
1. Menyiapkan surat menyurat dan menyampaikan ke
alamat tujuan
2. Melaksanakan kegiatan dan pengendalian program-
program pengelolaan pasar.
3. Melaksanakan administrasi kepegawaian
4. Membuat papan potensi pasar dan struktur organisasi unit
pasar.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala pasa
d. Tim sosialisasi mempunyai tugas :
42
1. Bertugas menyampaikan segala bentuk kebijakan atau
program -program yang dibuat oleh PD.Pasar Makassar
Raya kepada para pedagang di pasar Pa’Baeng-Baeng.
e. Urusan Ketertiban dan Keindahan mempunyai tugas:
1. Malaksanakan ketertiban, pengamanan, pengaturan
pedagang pasar, agar pasar tidak semrawut, baik dalam
pasar maupun diluar pasar.
2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan kebersihan
pasar baik didalam maupan diluar pasar agar tetap
bersih, indah dan nyaman.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Unit Pasar.
C. Profil Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya
Perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar merupakan
perusahaan yang ditunjuk langsung untuk melaksanakan kebijakan
pemungutan retribusi pasar di Kota Makassar yang mengurus ±19 pasar yang
tersebar di Kota Makassar. awal mulanya Perusahaan Daerah (PD) Pasar
Makasaar Raya terletak di dinas gabungan jalan Urip Sumoharjo namun
tahun 2014 dipindahkan ke kompleks dinas kebersihan kota Makassar jln
Kerung-Kerung Nomor 68, Kota Makassar. Berikut visi dan misi PD Pasar
Makassar Raya:
a. Visi
43
Visi perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota Makassar
yaitu “PASAR UNTUK SEMUA“. Visi ini didasari atas kondisi pasar
yang dikelola oleh perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota
Makassar, persepsi pemerintah Kota dan pasar mengenai pasar yang
ada dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, menuntut adanya
strategi pemberdayaan pasar agar kinerja PD.Pasar Makassar Raya
Kota Makassar meningkat di masa yang akan datang. Strategi
pemberdayaan pasar merupakan suatu sinergi dan mencakup strategi
dibidang organisasi, fisik, pengelolaan dan strategi di bidang SDM.
Demikian pula dari dimensi waktu strategi tersebut dapat berupa
strategi jangka pendek, menengah dan panjang
c. Misi
1. Menjadikan pasar sebagai tempat belanja utama, aman dan
nyaman
2. Menjamin tersedianya kebutuhan barang dan jasa yang
lengkap, segar, harga murah dan terjangkau
3. Menyediakan sarana dan prasarana pasar yang memadai
4. Menjamin ketersediaan SDM yang berkualitas, professional,
dan berdedikasi kerja tinggi
5. Meningkatkan pendapatan yang mengacu pada laba
perusahaan
d. Tujuan dan Sarana
1. Mewujudkan citra pasar yang nyaman, aman dan bersih
44
2. Menunjang peningkatan pelayanan pedagang yang baik dan
bersih
3. Menunjang ketersediaan barang dagangan yang lengkap dan
berkwalitas dengan harga yang relatif murah dan terjangkau
4. Meningkatkan pendapatan yang mengacu pada peningkatan
laba perusahaan
5. Peningkatan kesejahteraan karyawan
e. Tugas Pokok dan Fungsi PD Pasar Makassar Raya
1. Tugas pokok PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar
adalah melaksanakan pelayanan umum dalam bidang
perpasaran, membina pedagang pasar, ikut memantapkan
stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di pasar
dan fasilitas perpasaran lainnya.
2. Fungsi PD Pasar Makassar Raya Kota Makassar adalah
melaksanakan pelayanan umum / jasa kepada masyarakat di
bidang perpasaran.
D. Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Makassar Raya
Semua organisasi yang ada didunia ini pasti memiliki struktur
organisasi. Dengan struktur organisasi yang baik maka kerja organisasi
dapat berjalan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Dydiet
Handjito (2001:05), pengertian organisasi adalah :
45
“Kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, yang
memungkingkan anggota mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai
melalui tindakan secara terpisah“.
Berdasarkan pengertian diatas, menunjukan bahwa organisasi
merupakan wadah untuk bekerjasama dari sejumlah orang secara formil
dalam mencapai suatu tujuan. Dari sekumpulan orang-orang yang ada
didalam organisasi diberikan tugas dan wewenang sesuai dengan keahliannya.
Maka sangat diperlukan dibentuk sebuah struktur organisasi yang akan
memberikan gambaran tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan
tanggungjawab masing-masing individu dalam organisasi.
Struktur organisasi dari PD.Pasar Makassar Raya Kota Makassar
sesuai dengan peraturan walikota Makassar nomor 12 tahun 2006, terdiri dari:
a. Badan Pengawas
b. Direksi, terdiri dari :
Direktur Utama
Direktur Umum
Direktur Teknik Operasional
c. Satuan Pengawas Internal
d. Kelompok Jabatan Fungsional
e. Unsur Staf, terdiri dari:
Bagian Umum
Bagian Keuangan
Bagian Fisik dan Prasarana
46
Bagian Ketertiban dan Keindahan
Tabel 4.1
DAFTAR PEGAWAI PD PASAR MAKASSAR RAYA
No. Pendidikan Jumlah
1 S3 3
2 S2 6
3 S1 30
4 DIPLOMA 22
5 SMA 3
6 SMP -
JUMLAH 64
Sumber: PD Pasar Makassar Raya 2015 Telah Diolah
TABEL 4.2
DAFTAR PENEMPATAN TUGAS PEGAWAI PD
PASAR MAKASSAR RAYA
No Unit Jumlah Pegawai
1 Direksi 3
2 Kabag 4
3 Kasubag 8
4 Plt. Kasubag 3
5 Pelaksana 46
Jumlah 64
Sumber: PD Pasar Makassar Raya 2015 Telah Diolah
47
TABEL 4.3
DATA KEADAAN PEGAWAI PD PASAR MAKASSAR RAYA KOTA
MAKASSAR
No Karyawan Jumlah Pegawai
1 Direksi 3
2 Organik 40
3 Kontrak 21
4 PNS -
5 Jumlah 64
Sumber: PD Pasar Makassar Raya 2015 Telah Diolah
Berdasarkan peraturan daerah nomor 9 tahun 2000 tentang ketentuan
pokok-pokok badan pengawas, direksi dan kepegawaian perusahaan daerah
pasar Makassar raya Kota Makassar, maka dibawah ini penjelasan mengenai
rincian tugas setiap bagian pada perusahaan daerah pasar Makassar raya Kota
Makassar. Rincian tugasnya adalah sebagai berikut :
1. Direktur Umum:
a. Merencanakan, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan
tugas dari Sub. Bagian Administrasi dan Kepegawaian, Sub.
Bagian Pengelolaan Aset serta bagian Hukum dan Hubungan
Masyarakat.
b. Mengkoordinir dan mengendalikan urusan kepegawaian
c. Mengkoordinir dan mengendalikan pengadaan, penggunaan,
pemeliharaan dan pengawasan peralatan dan bangunan asset
Perusahaan Daerah
48
d. Mengkoordinir dan mengendalikan penggunaan barang
danperalatan yang menjadi asset Perusahaan Daerah
e. Membuat kajian/pertimbangan hukum yang berkaitan
denganpelaksanaan peraturan perundang–undangan yang
berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan Daera
f. Mengkoordinir pelaksanaan pengurus asuransi atas barang
inventaris milik Perusahaan Daerah
g. Mengadakan koordinasi dengan pihak lain yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugasnya
h. Melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Direksi.
Bagian Umum terdiri dari:
a. Sub. Bagian Administrasi & Kepegawaian, mempunyai
tugas:
Mengelola penerimaan dan pendataan surat masuk
dan keluar
Menyiapkan surat menyurat dan menyampaikan ke
alamat tujuan
Melaksanakan pengetikan dan pengadaan surat
laporan dan lain–lain
Melaksanakan administrasi kepegawaian
Melaksanakan usaha pembinaan, pendidikan pegawai,
termasuk penegakan kedisiplinan kinerja pegawai
49
Menerima tamu dan mencatat kehadiran karyawan
perusahaan
Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang
tugasnya
Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sub.
Bagian Administrasi & Kepegawaian
b. Sub. Bagian Pengelolaan Aset, mempunyai tugas :
Menyelenggarakan administrasi barang serta
inventarisasi lainnya
Menyusun dan mengajukan rencana–rencana
kebutuhan dalam pengelolaan asset
Menyiapkan kebutuhan rapat– rapat dinas, pendidikan
dan upacara resmi
Melaksanakan penerbitan inventaris seluruh asset pasar
Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, ketertiban
kantor perusahaan
Mengurus pembayaran yang dibebankan kepada
perusahaan seperti telepon, listrik, STNK kendaraan
dinas, PBB, Air PAM, dll
Memberikan saran kepada Kepala Bagian Umum
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan
Direksi.
c. Bendaharawan barang / asset, mempunyai tugas:
50
Membuat daftar inventaris barang kekayaan perusahaan
yang bergerak maupun tidak bergerak
Menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan
peralatan kantor, bahan pelunas dan kebutuhan
peralatan unit pasar
Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala
Sub. Bagian
pengelolaan Aset
Menerima dan mencatat inventaris barang kekayaan
perusahaan yang bergerak maupun yang tidak bergerak
Menerima, mencatat, menyimpan dan mendistribusikan
peralatan kantor, benda berharga dan kebutuhan
peralatan lainnya
Melakukan pengecekan aset untuk keperluan
pengusutan
d. Sub. Bagian HUMAS dan Hukum, mempunyai tugas:
Menerima dan menyalurkan berita perkembangan pasar
Membuat klipping berita dan informasi pasar
Melaksanakan dan menyimpan dokumen yang
berharga berupa Perda, Peraturan Walikota, SK.
Walikota, SK. Direksi dan peraturan lainnya
51
Membuat jadwal sosialisasi kepada atasan sesuai
bidang tugasnya
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Sub. Bagian HUKUM dan Humas
2. Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. Menginventarisir, membuat perencanaan dan pengendalian
atas sumber-sumber pendapatan dan belanja serta kekayaan
perusahaan daerah
b. Mengkoordinasikan kegiatan dengan bagian lain untuk
peningkatan pelayanan di bagian keuangan termasuk
perlaksanaan penagihan
c. Mengurus transaksi Bank, memelihara hubungan baik dengan
Bank atau lembaga keuangan lainnya baik pemerintah maupun
swasta
d. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran
perusahaan daerah
e. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan perhitungan hasil
usaha berkala dan kegiatan perusahaan daerah
f. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan perhitungan tahunan
perusahaan daerah
g. Membuat evaluasi kegiatan perusahaan daerah di bidang
keuangan
52
h. Melakukan pemeriksaan kas dan pembukuan perusahaan
sesuai ketentuan yang berlaku
i. Memberi saran / pertimbangan kepada Direktur Umum
j. Melaksanakan tugas– tugas yang diberikan oleh Direktur
Umum
k. Melaksanakan dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja
perusahaan daerah
l. Menghimpun dan menganalisa anggaran pendapatan dan
belanja yang diajukan unit kerja perusahaan daerah
m. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan
anggaran
n. Melakukan evaluasi penerimaan dengan instansi terkait
o. Membuat laporan perubahan permintaan anggaran sesuai
bidang tugasnya
p. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan
tugasnya
q. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberika oleh Kepala
Bagian keuangan
r. Menerima, mencatat, menyimpan, menyalurkan dan
mempertanggung jawabkan administrasi keuangan
s. Melakukan pemantauan / pencatatan, penerimaan /
pengeluaran perusahaan melalui bank – bank persepsi
t. Melakukan konsultasi dengan sub – sub bagian keuangan
53
u. Membuat laporan kepada atasan sesuai dengan bidang
tugasnya
v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Keuangan
w. Membuat daftar gaji dan pendapatan karyawan lainnya
x. Menerima dan membayar gaji dan pendapatan karyawan
lainnya
y. Membuat laporan kepada atasan sesuai bidang tugasnya
z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub.
Bagian
Sub bagian keuangan terdiri dari:
a. Sub. Bagian Anggaran, mempunyai tugas:
Melaksanakan dan menyusun anggaran pendapatan
dan belanja perusahaan daerah
Menghimpun dan menganalisa anggaran pendapatan
dan belanja yang diajukan unit kerja perusahaan
daerah
Melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas
pelaksanaan anggaran
Melakukan evaluasi penerimaan dengan instansi
terkait
Membuat laporan perubahan permintaan anggaran
sesuai bidang tugasnya
54
Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan
sesuai dengan tugasnya.
b. Sub. Bagian Penagihan mempunyai tugas :
Menyelenggarakan kegiatan administrasi penagihan
Menyelenggarakan inventarisasi pedagang di unit –
unit pasar
Menetapkan besarnya jasa tarif pasar berdasarkan
jenis jualan dan mengusulkan tarif jasa sesuai
ketentuan
Memonitoring dan mengendalikan pemberian
pendistribusian surat izin pemakai tempat (SIPT) surat
penunjukan tempat (STP) dan surat perintah
pembayaran yang telah dilakukan
Mengendalikan pelaksanaan penagihan
Menyelenggarakan, mengendalikan dan memonitor
pelaksanaan tagihan piutang yang masih tertunggak
Member saran dan pertimbangan kepada atasan dalam
hal yang menyangkut tugasnya
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian KeuanganMelaksanakan pemantauan
dan informasi pasar, penerimaan jasa produksi, jasa
pengelolaan dan jasa lainnya
55
Menerima, mencatat, memporporasi dan menyalurkan
benda berharga untuk kebutuhan unit pasar
Membantu kolektor pasar dalam melaksanakan
kegiatan penagihan di pasar
c. Sub. Bagian Pembukuan mempunyai tugas :
Menyelenggarakan kegiatan pembukuan perusahaan
daerah
Menyelenggarakan inventarisasi pembukuan
penerimaan dan pengeluaran
Melaksanakan / membukukan dokumen penerimaan
dan pengeluaran
Memonitoring kegiatan pelaksanaan pembayaran
setiap bulannya
Menyiapkan / membukukan anggaran pendapatan dan
belanja perusahaan daerah
Menyelenggarakan kegiatan perhitungan R/L
perusahaan daerah
Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Keuangan, dll
3. Satuan Pengawas Internal (S.P.I) mempunyai tugas :
a. Menyusun program pemeriksaan tahunan untuk
mengevakuasi
b. realisasi pendapatan dan belanja Perusahaan Daerah
56
c. Melakukan pengawasan dan pengendalian administrasi
semua harta kekayaan baik material maupun keuangan
Perusahaan Daerah dan member pertimbangan, saran,
tindakan penyelesaian bila terjadi penyimpangan
d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai
Perusahaan Daerah yang tidak melaksanakan tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku
e. Mengawasi realisasi Pendapatan dan Belanja Perusahaan
Daerah
f. Melaksanakan pengawasan secara mendadak atau atas
perintah direktur utama
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama,
dll
4. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan pada perusahaan daerah sesuai dengan bidang
keahliannya masingmasing.
5. Direktur Teknik, terdiri dari:
Bagian Fisik dan Prasarana, mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kerja di bidang Operasional pemeliharaan
dan rehabilitasi pasar
b. Melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi pasar
57
c. Melakukan kemitraan dengan PIHAK lain dalam
pemeliharaan, rehabilitasi, peremajaan pengembangan dan
pembangunan pasar
d. Menyusun rencana pengembangan areal pasar yang telah ada
sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan kota
e. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan promosi pasar
f. Member saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang
tugasnya
g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh
Direktur Teknik Sub Bagian Perencanaan Fisik
h. Melaksanakan rencana peremajaan dan perluasan areal pasar
yang telah ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat
danpengembangan kota;
i. Membuat dan mengawasi pembagian tempat berjualan
menurut jenis jualannya;
j. Melaksanakan tugas penelitian / pendatan peremajaan dan
pengembangan perluasan areal pasar
k. Menyusun laporan rencana peremajaan dan pengembangan
serta perluasan areal pasar, dll.
Sub bagian fisik terdiri dari:
a. Sub Bagian rehabilitasi, mempunya tugas:
Menyelenggarakan administrasi perawatan dan
rehabilitasi pasar
58
Menyelenggarakan pemeliharaan / perawatan
bangunan pasar dan sarana lainnya
Melaksanakan rehabilitasi bangunan pasar
berdasarkan skala prioritas Membuat laporan tugas
kepada atasan sesuai bidang tugasnya
Memberi saran dan pertimbangan peremajaan /
perawatan pasar.
b. Sub bagan kemitraan, mempunyai tugas:
Membuat dan menginventarisasi pasar yang akan
diremajakan
Menyelenggarakan promosi atas pasar yang akan dan
telah
Mengadakan kemitraan dengan pihak lain sesuai
rencana pengembangan areal dan peremajaan pasar
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
sesuai bidang tugasnya
Memberi saran / pertimbangan peremajaan pasar
kepada atasan sesuai bidang tugasnya
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala
bagian fisik dan prasarana.
c. Sub bagian perencanaan fisik, mempunyai tugas:
59
Melaksanakan rencana peremajaan dan perluasan
areal pasar yang telah ada sesuai dengan kebutuhan
masyarakat dan pengembangan kota
Membuat dan mengawasi pembagian tempat
berjualan menurut jenis jualannya; Melaksanakan
tugas penelitian / pendatan peremajaan dan
pengembangan perluasan areal pasar;
Menyusun laporan rencana peremajaan dan
pengembangan serta perluasan areal pasar;
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
sesuai bidang tugasnya;
6. Bagian Ketertiban dan Kebersihan:
a. Melaksanakan dan menyusun jadwal kebersihan dan
keindahan pasar;
b. Melaksanakan kebersihan dan keindahan pasar dengan
mengikutsertakan pedagang pasar;
c. Melakukan pengelompokan tugas dibidang kebersihan sesuai
kelompok jenis jualan;
d. Melakukan pengaturan papan bicara dan tong sampah
masing-masing kelompok tugas dibidang kebersiha
e. Melakukan pembersihan pasar secara bergiliran diunit-unit
pasar;
60
f. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai
bidang tugasnya, dll
7. Kepala Unit Pasar mempunyai tugas :
a. Memimpin seluruh kegiatan pelaksanaan tugas pengelolaan
pasar yang berada dalam wilayah kerja
b. Mengkoordinir dan mengendalikan program-program
pengelolaan pasar yang telah digariskan oleh Direksi sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi, dll
61
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu
jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh
masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001
yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau
sederhana berupa peralatan, los yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan peraturan daerah kota Makassar No 12 tahun 2004 bahwasanya
kepengurusan pasar kota makassar diatur untuk mewujudkan pelaksanaan
pengurusan yang berdayaguna dan berhasilguna serta memberikan pelayanan
yang maksimal kepada masyarakat, tujuannya adalah memberikan pelayanan
yang cepat, responsive dan murah biaya sehingga menciptakan citra
pemerintahan yang baik di mata masyarakat luas. Adapun dasar kepatuhan
hukum untuk menciptakan pemerintahan/negara yang baik telah diatur dalam
UU Pasal 3 Tahun 1999 Poin 1-7, berikut:
1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum
yang mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan
Penyelenggara Negara. Maksudnya asas ini menghendaki
dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang
62
berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi
negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang
menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan
keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.
3. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif,
dan selektif. Maksudnya asas ini menghendaki pemerintah
harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu.
4. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap
hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,
jujur, dan tidak diskrirninatif tentang penyelenggaraan
negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak
asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara
Negara
6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan
keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan
peraturan perundangundangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa
setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara
Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
63
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Maka dari itu untuk menilai akuntabilitas pengelolaan retribusi pasar,
penulis mengacu kepada Sheila Elwood yang menggunakan 4 indikator untuk
menilai akuntabilitas pasar Pabaeng-baeng, berikut:
1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum
Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) ini terkait
dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power)
sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan
jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang
disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik, sesuai dengan
undang-undang yang kita ketahui tentang penyalahgunaan jabatan
seperti adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh pegawai pada
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya dan Unit Pasar pabaeng-
baeng selaku pemungut retribusi (jasa) pasar. Berdasarkan observasi
yang telah dilakukan pada PD Pasar Makassar Raya dan Unit Pasar
Pabaeng-baeng, setiap pegawai telah memiliki kedudukan, tugas dan
tanggung jawabanya masing-masing, hal tersebut dapat dilihat dari
struktur organisasi PD Pasar dan Unit Pasar. Pun setiap kegiatan telah
diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No 26 tahun 2004
bahwasanya setiap kegiatan yang dilakukan oleh unit pasar Pabaeng-
baeng selaku pemungut retribusi (jasa) pasar diawasi atau dibawah
64
naungan Perusahan Daerah Pasar Makassar Raya selaku badan
pengawas dan PD Pasar Makassar Raya selaku pengelola diawasi
langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
Adapun setiap pungutan retribusi (jasa) pasar yang dipungut oleh unit
pasar pabaeng-baeng setiap harinya disetorkan ke PD Pasar Makassar
Raya pada hari itu juga. Setiap kolektor yang terjun langsung
memungut retribusi (jasa) pasar diawasi langsung oleh kepala pasar,
hasil retribusi yang dipungut kemudian di setor ke KAUR unit pasar
dan di sortir. Setelah disortir oleh KAUR Unit Pasar, uang tersebut
disetor ke kantor pusat dalam hal ini PD Pasar Makassar Raya dan
diberikan kepada bendahara pembantu. Penyortiran dilakukan kembali
oleh bendahara pembantu dan membuat rincian yang kemudian
diberikan kepada bendahara penerima. Bendahara penerimalah yang
kemudian meyetorkan ke bank dan setiap bukti slip setoran di berikan
kepada Kabag Keuangan . Drs H. Rusman Abutahir selaku Direktur
Utama Perusahaan Daerah Pasar Raya mengatakan,
“Apabila terjadi pelanggaran dalam hal pelaksanaan jabatan
maupun pungutan atau pengelolaan retribusi ini maka akan
dikenakan sanksi sesuai dengan UU yang berlaku dan sejauh ini
belum ada ditemukan pelanggaran terkait pemungutan retribusi
jasa pasar maupun rangkap jabatan para staff unit pasar. Terkait
dengan kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi atau
pengubahan nama tempat atau penambahan jenis dagangan, dan
lain-lain tanpa seijzin direksi juga telah diatur dalam perda no 12
tahun 2004 pasal 16 bahwa pedagang yang tidak membayar
retribusi selama 3 bulan berturut-turut akan dikenakan sanksi
berupa penyegelan, dan jika tidak membayar selama 6 bulan
65
berturut-turut maka direksi berhak mengambil alih tempat
berjualan”.
Drs. H. A. Aziz Hafid selaku direktur umum mengatakan:
“Penerimaan retribusi yang diterima bendahara pembantu dari para
kolektor tidak boleh disimpan lebih dari 1 x 24 jam, hal ini
berdasarkan peraturan pemerintah tentang pembendaharaan negara
dan pengelolaan keuangan daerah agar tidak terjadi kesalahan
dalam pengelolaan pendapatan dari retribusi/jasa”.
Direksi sebagaimana yang telah diatur dalam Perda 12 tahun
2004 Pasal 9 bahwasanya direksi berkewajiban melakukan penyidikan
jika terjadi suatu penyelewangan atau pelanggaran dalm hal pungutan
retribusi, yakni menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan / laporan yang berkaitan dengan tindak pidana, meneliti
atau mengumpulkan laporan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan sehubungan retribusi, meminta
keterangan atau bahan bukti, memeriksa buku-buku/catatan/dokumen
yang berkenaan dengan retribusi, melakukan penggeledahan, meminta
bantuan tenaga ahli, menyuruh berheni atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan saat pemeriksaan berlangsung, memotret orang
yang berkaitan, memanggil seseorang sebagai saksi, menghentikan
penyidikan, dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidik tindak pidana yang berhubungan dengan pengelolaan pasar
atau pungutan retribusi sesuai hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan. Direksi juga melarang berada dalam pasar
saat jam tutup kecuali atas ijin direksi. Sementara itu pasal 13 juga
66
menjelaskan bahwa pemakai tempat berjualan usaha dilarang
mengubah, menambah, atau memperluas wilayah tempat berjualan
tanpa izin direksi, mengubah atau menambah jenis jualan tanpa izin
direksi dan mengadakan penyambungan aliran listrik, gas, air, atau
telepon tanpa izin direksi.
2. Akuntabilitas Proses
Proses dalam hal pelaksanaan yang dimaksud disini adalah
bagaimana sumber daya manusia dalam memegang peranan penting
dalam suatu organisasi/perusahaan dalam mencapai tujuannya. Yaitu
kualitas pegawai dalam melakukan tugasnya seharusnya menguasai
apa yang dikerjakannya agar tujuan dari pelaksanaan tugasnya dapat
dikerjakan dengan baik dan secara kuantitas. Semestinya dalam suatu
organisai jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan
dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai
tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar
pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sumardin,
AMD.Kom selaku Kasubag Kepegawaian mengatakan,
“Secara kuantitas jumlah personil Pasar Pabaeng-baeng sudah
memadai, untuk saat ini jumlah kolektor Pabaeng-baeng berjumlah
5 orang yang setiap harinya melakukan pemungutan jasa harian
pasar kepada pedagang yang ada di pasar pabaeng-baeng”
Pernyataan yang sama disampaikan oleh Rizky selaku pegawai
penagihan bahwasanya,
67
“Jumlah petugas kolektor kami untuk saat ini sudah memadai yang
yaitu berjumlah 5 orang yang melaksanakan pemungutan tagihan
jasa harian pasar pabaeng-baeng”.
Adapun indicator yang digunakan penulis dalam hal menilai
akuntabilitas proses, adalah sebagai berikut:
a. Metode Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi (jasa) pasar
Pabaeng dilakukan setiap harinya, adapun pemungutan retibusi
(jasa) pasar dikatakan oleh para pedagang bahwa selama ini para
petugas/kolektor mendatangi langsung para pedagang atau wajib
retribusi di tempat masing-masing mereka menjual sehingga para
wajib retribusi atau pedagang tidak perlu meninggalkan
dagangannya untuk membayar retribusi (jasa) di kantor pasar.
Metode pemungutan jasa pasar yaitu penagihan secara langsung
yang dilakukan oleh pegawai PD Pasar Makassar Raya yang
disebut dengan kolektor. Seperti yang dikatakan A. Susanto, SE
selaku Kasubag Penagihan berikut:
“Dalam pelaksanaan pemungutan jasa pasar yang berjalan
selama ini, para petugas/kolektor mendatangi langsung para
pedagang atau wajib retribusi di tempat masing-masing
pedagang menjual sehingga para wajib retribusi tidak perlu
meninggalkan dagangannya untuk membayar retribusi di
kantor pasar”.
Hal yang sama disampaikan oleh Dian selaku pegawai,
“Metode pemungutan jasa pasar yaitu penagihan secara
langsung yang dilakukan oleh pegawai yang disebut dengan
kolektor”
68
Sejalan dengan pendapat di atas sesuai dengan yang di kemukakan
oleh Pedagang mengatakan bahwa:
“Selama ini proses pembayaran jasa yang kami lakukan
sangatlah muda dimana dalam hal ini kolektor datang
langsung ketempat kami menarik jasa harian pasar untuk
menagih dan kami tidak perlu ke kantor pasar untuk
melakukan pembayaran retribusi”.
Dari wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan
bahwasanya pemungutan retribusi dilakukan dengan mendatangi
tempat para pedagang secara langsung, hal Ini dilakukan agar
pelaksanaan pemungutan retribusi atau jasa terkoordinir dengan
baik agar para wajib retribusi atau pedagang tidak perlu
mendatangi kantor pasar untuk menyetorkan retribusi (jasa) mereka
dan dipastikan bahwa semua pedagang memabayar retribusi/jasa
meskipun masih ada sebagain pedagang yang tidak membayar
retribusi karena kurangnya kesadaran mereka terhadap peraturan
daerah. Setelah semua hasil setoran wajib retribusi terkumpul,
petugas/kolektor langsung menyerahkan penghasilan mereka ke
bendahara pembantu pada unit pasar kemudian diserahkan
langsung ke bendahara penerima pada PD Pasar Makassar Raya
setiap harinya. Dengan demikian kegiatan pengelola pasar sangat
responsive dan cepat sehingga memudahkan kegiatan dan tidak
menganggu para pedagang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Muh.
Said, Kabag Keuangan bahwa,
69
“Retribusi atau jasa harian yang di pungut setiap hari oleh
para petugas/kolektor langsung diserahkan ke kas PD.Pasar
Makassar Raya”.
Berikut contoh pelaporan retribusi pasar Pa’Baeng-baeng yang
disetor ke PD Pasar:
TABEL 5.1
FORMAT PELAPORAN RETRIBUSI
LAPORAN HARIAN
PASAR PA'BAENG-BAENG
HARI/TAGGAL:Selasa, 9 Juni 2015
No Nama Kolektor Lokasi Tagihan Target (Rp) Jumlah (Rp)
1 Andi
Front Toko Depan 294.000 294.000
Front Toko Belakang 198.000 198.000
Front Toko Tambahan 300.000 300.000
Jumlah 792.000 792.000
2 Toni Lost I – VII 350.000 350.000
Jumlah 350.000 350.000
3 Abd Aziz Lost VIII + IX 325.000 325.000
Jumlah 325.000 325.000
4 Risma
Lost X, XI, XII + Lost
Tambahan 750.000 750.000
Jumlah 750.000 750.000
5 Indra
Lost XIII-XVI 105.000 105.000
Penggilingan Daging 210.000 210.000
Lost Tambahan 729.000 729.000
Jumlah 1.044.000 1.044.00
6
Jumlah 3.261.000 3.261.000
Sumber: PD Pasar Makassar Raya 2015 Telah Diolah
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah uang yang
terkumpul senilai Rp. 3.261.000, sesuai jumlah target harian PD
70
Pasar Makassar Raya, dimana uang yang terkumpul telah sesuai
dengan total wajib retribusi yang ada dipasar, berikut rinciannya:
TABEL 5.2
RINCIAN TARIF RETRIBUSI BERDASARKAN JUMLAH
WAJIB RETRIBUSI PASAR PA’BAENG-BAENG
N
o
Uraian Jumlah
Uraian
Tarif Retribusi
(Rp)
Total
(Jlm Uraian x
tariff retribusi)
1 Front Toko 132 6000 792.000
2 Lost 186 5000 930.000
3 Lost Penggilingan Daging 21 10000 210.000
4 Pelataran 443 3000 1.329.000
Jumlah 3.261.000
Sumber: PD Pasar Makassar Raya Telah diolah
b. Pembagian Tugas
Agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik maka harus
ada pembagian tugas yang baik pula agar dalam pelaksanaan
pemungutan retribusi (jasa) dapat berjalan dengan maksimal
sehingga pemungutan retribusi atau jasa harian Pasar Pa’baeng-
baeng di kota Makassar terkoordinir dengan baik, hal tersebut
sejalan dengan Peraturan Walikota Makassra nomor 12 tahun 2006
tanggal 27 maret 2006 tentang perubahan susunan organisasi dan
tata kerja Perusaan Daerah Pasar Makassar Raya (struktur
organisasi bab IV), berdasarkan observasi peneliti, dalam hal
pemungutan restribusi (jasa), pihak pengelola telah membagi setiap
pegawai sesuai dengan jenis lokasi tagihan yang ada di pasar, yaitu
front toko, lost, lost penggilingan daging dan lost tambahan, para
71
kolektor ditugaskan sesuai dengan bagian wilayah agar mudah
dalam menjalankan tugas. Seperti yang dikatakan oleh pegawai
unit pasar Pabaeng-baeng berikut,
“Untuk lebih memudahkan pekerjaan petugas/kolektor
mereka dibagi sesuai dengan jenis lokasi tagihan yang ada di
pasar agar penagihan bisa berjalan efektif dan efisien”
Sejalan dengan pendapat diatas, Andi selaku salahsatu kolektor
mengatakan bahwa:
“Dalam melaksanakan tugas kami, kami ditugaskan sesuai
dengan bagian kamip agar kami mudah dalam menjalankan
tugas kami dan dipastikan tidak ada yang tidak kami pungut
jasanya”.
Untuk lebih jelasnya pembagian tugas pada Pasar
Pa’baeng - baeng dapat kita lihat pada tabel berikut,
TABEL 5.3 DAFTAR PEMBAGAIN TUGAS
PASAR PA’BAENG - BAENG
No Nama Lokasi
1
Andi
Front Toko Depan + Front Toko
Belakang + Front Toko
Tambahan
2 Toni Lost I, II III , IV , V , VI , VII
3 Abdul Aziz Lost VIII , IX
4 Risma Lost X, XI, XII + Tambahan
5
Indra
Lost XIII , XIV , XV , XVI +
Penggilingan daging + Lost
Tambahan
Sumber: Unit Pasar Pabaeng-baeng 2015
72
Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa setiap
kolektor ditugaskan memungut retribusi (jasa) pasar disetiap
bagian-bagian/wilayah yang telah ditentukan. Hal tersebut
dilakukan agar dalam pemungutan retribusi (jasa) dapat berjalan
efisien dan cepat dan untuk memudahkan para pedagang agar tidak
perlu meninggalkan dagangan/usaha mereka.
3. Akuntabilitas Program
Akuntabilitas program terkait perencanaan adalah sebagai
suatu proses menetapkan tujuan dan memutuskan hal tersebut dapat
dicapai. Rencana meliputi sumber-sumber yang di butuhkan, tugas
yang diselesaiakan, tindakan yang diambil dan jadwal yang diikuti
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Untuk mencapai
tujuan dalam pelaksanaan pemungutan jasa retribusi pasar pa’baeng-
baeng Kota Makassar maka perlu adanya perumusan perencanaan dari
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya khususnya Pasar Pa’baeng-
baeng. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya
pencapaian tujuan yang di tetapkan dalam suatu organisasi.
Berdasarkan observasi yang dilakukan, perencanaan yang dilakukan
oleh PD Pasar Makassar Raya dalam meningkatkan retribusi atau jasa
pasar Pabaeng-baeng adalah sebagai berikut:
a. Penentuan Target
73
Target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi
penerimaan tahunan yang seyogyanya harus dicapai dalam
realisasi penerimaan retribusi pasar di Kota Makassar. Hal yang
di maksud adalah tahapan-tahapan atau proses penentuan target
penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran. Dari
hasil pengamatan, PD Pasar Makassar Raya menyusun target
penerimaan jasa khususnya pasar Pa’baeng-baeng dengan cara
turun langsung ke pasar Pa’baeng-baeng melakukan uji petik
potensi-potensi yang ada di pasar setiap tahunnya. Yang
dimaksud yakni dengan mendata ulang setiap tahun potensi yang
ada di pasar Pabaeng-baeng dengan menilisik berapa jumlah
pedagang yang masih aktif dengan yang sudah tidak aktif, karena
setiap tahunnya jumlah pedagang yang masih aktif maupun yang
sudah tidak aktif selalu berubah. Dengan melakukan pendataan
ulang terhadap potensi dipasar setiap tahunnya diharapkan terjadi
peningkatan. Selanjutnya setelah dilakukan analisis terhadap
target maka pihak eksekutif membuat suatu rancangan APBD
dimana di dalamnya telah di tetapkan target penerimaan yang
dianggap rasional untuk dicapai dalam anggaran berikutnya.
Seperti yang dikatakan Muh. Sahid, SP (Kabag Keuangan PD
Pasar Makassar Raya),
“Penentuan target setiap tahunnya didasarkan pada
pendataan potensi-potensi khususnya pasar Pa’baeng-
baeng setiap tahunnya dengan cara turun langsung ke
74
pasar mendata jumlah pedagang yang menempati pasar
berjualan, dimana dengan melakukan pendataan setiap
tahunnya kita dapat mengetahui berapa jumlah pedagang
yang masih aktif atau sudah tidak aktif. Penentuan target
setiap tahunnya bukan hanya dari segi jumlah pedagang
saja yang menempati pasar tapi dari segi biaya jasa, biaya
iklan dan potensi-potensi lain yang ada di khususnya Pasar
Pa’baeng-baeng”.
Dari penjelasan responden diatas dapat dideskripsikan
bahwan perencanaan dalam hal penentuan target senantiasa
mengacu pada pendataan pedagang yang tidak menentu
jumlahnya dan melihat semua potensi-potensi yang ada pada
khususnya pasar Pa’baeng-baeng. Penentuan target jasa pasar
sangat bergantung terhadap realisasi pertahun yang dapat tercapai.
Adapun realisasi yang tidak mencapai target pertahun
dikarenakan adanya jumlah pedagang yang non aktif dan
ketidakpatuhan para pedagang dalam membayar retribusi pasar.
Berikut target dan realisasi PD Pasar raya untuk pasar Pabaeng-
baeng dalam 5 tahun terakhir;
75
Tabel 5.4
Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar
Pa’Baeng-Baeng
Tahun 2010 – 2014
No
Tahun Anggaran
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Presentasi
(%)
1
2010
509.972.000 1.317.356.000 258,3 %
2
2011
777.469.000 638.931.000 82, 2 %
3
2012
623.486.000 693.426.000 111,22%
4
2013
748. 466.000
739.765.500
98,84%
5
2014
784.113.000
804.081.500
102,42%
Sumber: Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya 2015
Berdasarkan tabel iv.2 diatas dapat diketahui bahwa pada
tahun 2010 PD Pasar Makassar Raya menargetkan penerimaan
retribusi sebesar Rp. 509.972.000, namun yang terealisasi sebesar
Rp. 1.317.356.000 melebihi jumlah yang ditargetkan sehingga
persentase penerimaan sebesar 258,3%. Pada tahun 2011 target
penerimaan sebesar Rp.777.496.000 namun yang terealisasi
hanya sebesar Rp.638.931.000, tidak mencapai target yang telah
76
ditetapkan sehingga persentase penerimaan sebesar 82,2% dari
target penerimaan. Sedangkan untuk tahun 2012 target
penerimaan sebesar Rp. 623.486.000 namun yang teralisasi
sebesar Rp.693.426.000 melebihi target penerimaan sehingga
persentase penerimaan sebesar 111,22%. Tahun 2013 PD Pasar
Raya menargetkan Rp.748.466.000 dan terealisasi sebesar
739.765.500 dengan presentasi sebesar 98,84%, tidak mencapai
target yang ditetapkan. Pada tahun 2014 target penerimaan
sebesar 785.113.000 dan terealisasi sebesar 804.081.500 dengan
presentasi 102,42%. Dikatakan oleh Direktur Umum PD pasar
Raya, Drs. H. A. Aziz Hafid bahwa,
“Ada 2 faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target
yakni,
1. Faktor umum, terdiri dari:
Belum maksimalnya penagihan yang dilakukan
oleh petugas/kolektor pasar terhadap wajib
retribusi jasa pasar.
Kurangnya sosialisai oleh pihak unit pasar.
Kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam hal
ini pedagang.
2. Faktor Khusus:
Faktor cuaca yaitu musim hujan menjadi salah
satu faktor penyebab tidak tercapainya target
penerimaan setiap tahunnya yang menyebabkan
sebagian pedagang malas berjualan dengan alasan
becek dan kurangnya pembeli.
Bertambahnya pedagang nonaktif setiap harinya
Belum efektifnya tagihan karena pada hari besar
seperti Id Fitri atau Id Adha biasanya para
pedagang jarang yang membayar”
77
b. Tarif Retribusi
Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2004 pasal 3
menjelaskan bahwa wewenang kepengurusan pasar didelegasikan
walikota kepada direksi dimana direksi berwenang menetapkan
tarif jasa penggunaan/pemanfaatan fasilitas pasar. Artinya tarif
retribusi sepenuhnya ditentukan melalui direksi PD Pasar
Makassar Raya. Adapun jumlah tarif retribusi (jasa) yang
dibebankan terhadap wajib retribusi pasar yang terdiri dari front
toko, lost,, losd penggilingan, pelataran, keamanan, mck/wc
umum dapat kita lihat tabel iv.5 di bawah ini :
Tabel 5.4
Tarif Retribusi Yang Di Tagih Perhari
No Uraian Tarif Retribusi (Rp
1 Front Toko 6000
2 Lost 5000
3 Lost Penggilingan Daging 10000
4 Pelataran 3000
Sumber: PD Pasar Makassar Raya, 2015
Tarif pada Tabel V.4 telah diatur berdasarkan peraturan
daerah, PERDA No. 12 Tahun 2004 tanggal 31 Agustus 2004
tentang pengesahan tarif retribusi dan sewa dan di sahkan oleh SK
Direksi No. 974 / 391 / XII / PD.Pasar / 2008 dan SK Walikota
Makassar No. 290 / Kep / 910 / 2007 bahwasanya tarif retribusi
78
front toko sebesar Rp. 6000, Lost Rp.5000, Lost penggilingan
10.000, Pelataran Rp.3000. Setiap pedagang yang berada dalam
pasar wajib membayar retribusi tersebut sesuai dengan jenis
tempat berjualan mereka, tarif tersebut diatas berlaku bagi setiap
pedagang yang berada dalam lingkup pasar dan radius 500 meter
dari pasar. Sejalan dengan hasil wawancara bahwa penentuan tarif
tersebut ditentukan melalui rapat direksi berdasarkan pendataan
langsung dan survey terhadap potensi-potensi yang ada di pasar,
perubahan dapat berubah sewaktu-waktu dikarenakan kondisi
ekonomi atau politik atau sebesar apa target yang akan ditentukan
ditahun berikutnya.
Berikut adalah contoh karcis yang diberikan kepada
pedagang ketika membayar retribusi,
Gambar 5.1
Karcis Tarif Lost
Sumber: PD Pasar Makassar Raya 2015
79
Berkenaan dengan tarif retribusi pasar diatas, hasil
wawancara dengan kepala unit pasar pabaeng-baeng bahwa,
“Sebenarnya tarifnya itu sangat murah dan tidak
memberatkan pedagang, dan tarifnya itu diatur melalu rapat
direksi kemudian di sahkan oleh walikota Makassar selaku
pemegang asset”.
Wawancara dengan pedagang bahwa,
“Retribusi yang dipungut atau dibebankan kepada kami
tidak membebankan, tarifnya juga sesuai dengan failitas
yang didapat dari pihak pengelola pasar”
Namun ada juga pedagang yang keberatan dengan tarif tersebut,
“Saya merasa keberatan karena saya selaku pedagang jualan
saya tidak selalu laku setiap hari”
Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasanya tarif retribusi
yang dibebankan oleh pihak direksi kepada para pedagang sudah murah
dan sesuai dengan fasilitas yang diberikan namun tak sedikit merasa
keberatan.
4. Akuntabilitas Kebijakan
Hal ini terkait terkait dengan prosedur pengambilan kebijakan
dan pertanggung jawaban pemerintah Daerah atas kebijakan-kebijakan
yang dibuat. Berdasarkan peraturan daerah nomor 04 tahun 1999 yang
telah diubah nomor 17 tahun 2002 tentang pembentukan perusahaan
daerah tingkat II, bahwa segala bentuk asset, tanah dan bangunan serta
pengelolaan masih dalam tanggung jawab pemerintah kota Makassar,
80
Berdasarkan hal tersebut segala kebijakan yang dilakukan oleh
Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya harus dengan izin dan
persetujuan pemerintah kota Makassar atau dalam hal ini adalah
walikota Makassar dan atas sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. Sejalan dengan hasil wawancara pada Perusahaan Daerah Pasar
Makassar Raya yang mengatakan bahwa setiap kebijakan-kebijakan
yang akan diterapkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya
selalu mengacu berdasarkan hirarki perundang-undangan yang berlaku,
kebijakan-kebijakan seperti penetapan tarif retribusi/jasa dilakukan oleh
Direksi PD Pasar Makassar Raya bersama dengan badan pengawas
kemudian meminta persetujan dari walikota Makassar selaku pemilik
asset, untuk itu PERDA (Peraturan Daerah) merupakan aturan dasar
dalam melaksanakan setiap kebijakan-kebijakan tersebut. Sejak
dibentuk tahun 1999 hingga 2015 PD Pasar Makassar Raya telah
banyak melakukan langkah-langkah yang dilakukan seperti fasilitas
bantuan kredit permodalan kepada pedagang melalui kerjasama dengan
PD. Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar, melakukan perbaikan
saluran drainase disetiap pasar, menambah jumlah container dan tong
sampah disetiap pasar, perbaikan-perbaikan bangunan pasar serta
penataan-penataan termasuk kebersihan dan ketertiban pada unit pasar.
Terkait dengan laporan pertanggung jawaban keuangan PD Pasar
Makassar Raya, berdasarkan observasi peneliti pada PD Pasar Makassar Raya
bahwa fungsi kas dipegang oleh dua unit organisasi yaitu bendahara pembantu
81
dan bendahara penerima, dimana uang yamg di pegang oleh bendahara tidak
boleh disimpan dalam waktu 1 x 24 jam dan harus langsung disetorkan ke bank
pada hari itu juga. Prosedur alur penerimaan retribusi yang selanjutnya dicatat atas
penerimaan kas masih secara manual dimana ada 4 bendahara pembantu yang
masing-masing menangani pasar berbeda-beda. Untuk memahami Prosedur
Penerimaan Kas Pada PD Pasar Makassar Raya, peneliti membuatnya dalam
bentuk bagan sebagai berikut:
82
GAMBAR 5.2
Prosedur Peneriman Kas PD Pasar Makassar Raya
KOLEKTOR KAUR
Pedagang
Mulai
Mengumpulkan Hasil
Pungutan Retribusi
Menyetor Hasil
Penjualan
1
1
Menerima Hasil
Penjualan
Menyortir Uang
Membuat Bukti
Penerimaan Kas
Bukti Penerimaan
Kas
2
Bersama
dengan Uang
Pedagang
83
BENDAHARA PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA
Bank
2
Menyortir uang dari
KAUR
Menyetor
Hasil
Penjualan
Bukti Penerimaan
Kas
Rincian
3
3
Bukti
Penerimaan Kas
Rincian Penerimaan
Kas
Bersama
dengan Uang
Menyetor Uang
Ke Bank
Bukti
Penerimaan Kas
RincianPenerimaan
Kas
Slip Setoran Kas
Bersama
dengan Uang
4
84
BAGIAN KEUANGAN
Direksi
4
RincianPenerimaan
Kas
RincianPenerimaan
Kas
Slip Setoran Kas
Dari bank
Membuat Laporan
Penerimaan Kas
Laporan Penerimaan
Kas
Selesai
85
Dari bagan tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa prosedur penerimaan kas
pada PD Pasar Makassar Raya adalah sebagai berikut:
1. Disetiap pasar mempunyai kolektor masing-masing dimana kolektor
bertugas melakukan penagihan retribusi setiap hari,
2. Setelah para kolektor melakukan penagihan, uang tersebut disetor ke
KAUR Pasar, disini uang disortir oleh pengelola pasar,
3. Setelah disortir, uang tersebut kemudian disetor ke PD Pasar Makassar
Rayadan diberikan kepada bendahara pembantu,
4. Uang yang sudah diterima disortir kembali oleh bendahara pembantu dan
dibuat rinciannya,
5. Selanjutnya diberikan kepada bendahara penerima. Bendahara penerima
kemudian menyetorkan ke Bank dan bukti setorannya diberikan kepada
Kabag Keuangan PD Pasar Makassar Raya,
6. Kabag keuangan kemudian melaporkan hasil lapran penerimaan setiap
harinya ke Direksi.
Laporan yang dibuat PD pasar Makassar raya dalam hal pengelolaan
retribusi adalah laporan kas harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Laporan
dapat berupa tampilan dalam computer dan dapat juga dicetak dalam bentuk
dokumen. Dengan ini, maka perkembangan operasional dalam suatu kantor dapat
terawasi dengan baik. sejak awal berdirinya, audit terhadap laporan keuangan PD
Pasar Makassar Raya dilakukan oleh akuntan publik. Jika terjadi penyelewengan
dana dalam hal pengelolaan retribusi akan dikenakan sanksi berdasarkan UU yang
berlaku.
86
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Perusahaan daerah Pasar Makassar Raya merupakan salah satu Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar yang bertugas melakukan
intentifikasi dan ekstentifikasi terhadap objek pengelolaan pasar, dalam hal
ini adalah pasar Pa’baeng-baeng. Setiap kegiatan yang berkenaan dengan
pemungutan retribusi pasar Pa’baeng-Baeng yang dilakukan oleh Unit Pasar
Pabaeng-baeng sepenuhnya dibawah naungan dan pengawasan PD Pasar
Makassar Raya dan bersumber pada peraturan daerah (PERDA). PD pasar
Makassar Raya selaku pengelola pasar sudah melaksanakan tugasnya dengan
baik, hal tersebut dapat terlihat dengan terwujudnya pelayanan pemugutan
retribusi yang cepat dan responsive. Pemungutan retribusi yang dilaksanakan
oleh unit pasar Pa’Baeng-Baeng sejauh ini sudah sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang telah ditetapkan oleh PD Pasar Makassar Raya maupun
Peraturan Daerah Kota Makassar
Saran
Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan akuntabilitas
pengelolaan pasar Pabaeng-baeng adalah sebagai berikut:
1. Kepada PD Pasar Raya seharusnya memberikan sosialisasi rutin
dan secara kontinu kepada para pedagang mengenai pentingnya
87
dan sanksi yang akan dikenakan jika lalai atau tidak membayar
retribusi.
2. Kepada petugas/kolektor pemungutan jasa pasar agar dapat
melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung
jawab serta sesuai dengan aturan-aturan yang ada sehinggan
proses pemungutan dapat berjalan dengan efektif.
3. Kepada PD Pasar Makassar Raya harus memperhatikan
kesejahteraan kolektornya karena hal ini dapat berpengaruh
terhadap kinerja para kolektor pemungut jasa pasar.
4. Kepada PD Pasar dan kepala pasar diharapkan memberikan
sanksi tegas kepada wajib retribusi yang lalai dalam dalam
tanggung jawabnya yaitu membayar tagihan retribusi.
88
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Faisal. 2009. Jalan Terjal Good Governance: Prinsip, Konsep
&Tantangan Dalam Negara Hukum. Pukab : Makassar.
Didownload dari: http//www.kajianpustaka.com/teori-akuntabilitas.diakses 9
Maret 2015
Didownload dari: http//www.com/akuntabilitas. Diakses 9 Maret 2015
Dydiet Handjito. 2001. Teori Organisasi Dan Tekhnik Pengorganisasian, Jakarta:
PT Grafindo Persada
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi, Yogyakarta.
Muchilda, Nurul. 2013. Skripsi Akuntabilitas pelayanan publik (studi kasus:
penyelenggaraan pelayanan Izin mendirikan bangunan Di kota makassar).
UNHAS.
Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pasar
Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2000 Perubahan atas perda No. 09 tahun 1999
Tentang pembentukan PD. Pasar Makassar Raya
Peraturan Daerah No. 66 Tahun 2001 Tentang Pelayanan Pasar
Peraturan Daerah Kota Makassar No. 12 Tahun 2006 Tentang struktur organisasi
PD Pasar Makassar Raya
Rahman, Habibi. 2011. Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar Baraka di
Kabupaten Enrekang. Skripsi UNHAS.
89
Sastrohadiwiryo, Siswanto. 2003. Manajemen Tenaga Kerja, Jakarta: PT.
Bumi Aksara.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pendapatan Asli Daerah
www.tribuntimur.com. Perputaraan uang di pasar tradisional Makassar
RIWAYAT HIDUP
CHAIRIL ABDILLAH dilahirkan di
Pompaniki, Sulawesi Selatan tanggal 11 Mei
1993, anak tunggal pasangan Mahier Rufka
(Alm) dan Isra. Pendidikan Sekolah Dasar
ditempuh di SDN 003 Pompaniki Ds
Pompaniki Kabupaten Luwu Utara. Tamat
Sekolah Dasar tahun 2005, kemudian
melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama dengan tahun yang sama
dan tamat tahun 2008 di SMPN 3 Lamasi Kabupaten Luwu. Pendidikan SMA
ditempuh di kota Masamba masuk tahun 2008 kemudian pindah ke SMAN 1
Sabbang dan tamat tahun 2011. Tahun 2011 kemudian melanjutkan
pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Makassar Kota Makassar, Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.
