Upload
lilli
View
109
Download
13
Embed Size (px)
DESCRIPTION
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. AKUNTABILITAS. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
1
2
AKUNTABILITAS
KEWAJIBAN UNTUK MENJAWAB DAN MENERANGKAN KINERJA DAN TINDAKAN SESEORANG ATAU BADAN HUKUM ATAU PIMPINAN KOLEKTIF SUATU ORGANISASI KEPADA PIHAK YANG MEMILIKI HAK UNTUK MEMINTA JAWABAN DAN KETERANGAN DARI PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAU PIHAK YANG BERKEWAJIBAN LAINNYA.
3
GOOD GOVERNANCE
PLAN&BUDGET
REFORMASI
4
Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Perbendaharaan Akuntansi dan Pertanggungjawaban Auditing
5
1999-2002 2003 2004 2005 2006
Kepmendagri 29/02
Penerapan Kepmendagri
29/02 .
UU 17/03 .UU 1/2004
UU 15/2004
Permendagri
13/06
PROSES PERKEMBANGAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
UU 25/04 UU 32/04 .
UU 33/04
OTDAUU 22/99
UU 25/99
PP 105/00
PP 108/00
PP 110/00
Reformasi Adm&Keuangan I Reformasi Adm & Keuangan II
PP 24/04 PP 37/05
PP 24/05
PP 54-58/05
SE MDN 188
Permendagri
26/06
6
ASPEK REFORMASI
KELEMBAGAANSDMSISTEM
7
PendelegasianKewenangandalamPelaksanaan Anggaran
Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran
Satuan Kerja PengelolaKeuangan Daerah
(sebagai CFO)
Satuan KerjaPerangkat Daerah
(sebagai COO)
Pendelegasian kewenangan pelaksanaan programPendelegasian kewenangan perbendaharaan
Gubernur/Bupati/Walikota(sebagai CEO)
8
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran
Penggunaan Kerangka pengeluaran Jangka menengah
Penganggaran Terpadu Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja
9
Implikasi SAP dalam Perencanaan dan Penganggaran
Struktur Anggaran (I account), yang terdiri dari Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Anggaran Pembiayaan
Klasifikasi Anggaran: Organisasi, Fungsi, Ekonomi
Basis Anggaran: Basis Kas
10
KLASIFIKASI ORGANISASI
Sesuai dengan struktur organisasi Pemda (pengaturan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran)
11
Klasifikasi menurut fungsi
Pelayanan Umum Pertahanan Ketertiban dan Keamanan Ekonomi Lingkungan Hidup Perumahan dan Fasilitas Umum Kesehatan Pariwisata dan Budaya Agama Pendidikan Perlindungan Sosial
12
Klasifikasi Ekonomi
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bunga Subsidi Bantuan Sosial Hibah Belanja Tak Tersangka/Tak Terduga
13
Implikasi SAP dalam Pelaksanaan Anggaran
Pengaturan kembali kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah
Pengaturan entitas akuntansi dan entitas pelaporan
Penataan kembali dokumen pelaksanaan anggaran
Penataan sistem pelaksanaan anggaran
14
TahapanpembayaranTahapanadministratif
PerikatanPerikatan(engagement)
Pengujian danPengujian danPembebananPembebanan(liquidation)
Perintah Perintah MembayarMembayar
(ordonnancement)
Verifikasi Verifikasi PembayaranPembayaran(verification)
PembayaranPembayaran(encaissement)
SKPDSKPD SKPKDSKPKD
Pemisahanpemegangfungsi administratifdari pemegang fungsi komptabel dalampelaksanaananggaran
15
Implikasi SAP dalam Manajemen Aset
Penataan kembali ketentuan tentang manajemen aset
Pengertian Klasifikasi Pengakuan Pengukuran Perubahan Penghentian/Penarikan
16
Implikasi SAP dalam Manajemen Utang
Penataan kembali tentang kebijakan tentang pinjaman daerah
Klasifikasi Biaya Pinjaman Pengakuan Pengukuran
17
REFORMASI DALAM AKUNTANSI, PERTANGGUNGJAWABAN
1. Setiap satker Pengguna Anggaran wajib menyelenggarakan akuntansi berdasarkan SAP.
2. Laporan Keuangan Satker selesai dlm 2 bln, dan dikonsolidasikan oleh PPKD utk diperiksa BPK selama 2 bln, sehingga disampaikan kpd legislatif dlm 6 bulan setelah akhir tahun anggaran.
3. Uraian tentang kinerja yang dicapai disajikan dlm laporan.4. Pernyataan tanggung jawab harus ditandatangani oleh KDH/
KaSatker.
18
Implikasi SAP dalam Auditing
o Terdapat kriteria yang kredibel untuk pemeriksaan atas laporan keuangan
o BPK memberikan opini atas kesesuaian penyajian laporan keuangan terhadap SAP.
o Setiap laporan audit BPK disampaikan kepada legislatif terkait, dan terbuka kepada publik (kecuali yg bersifat rahasia negara).
o Hasil pemeriksaan BPK dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban disertai tanggapan dari pemerintah
19
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
SistemAkuntansiInstansi *)
SistemAkuntansiKas UmumDaerah *)
Neraca
LaporanRealisasiAnggaran
Catatan atasLRA danNeraca
LaporanArus Kas
Catatan atasLAK
Neraca
LaporanArus Kas
LaporanRealisasiAnggaran
Catatan atasLaporanKeuangan
Diperiksaoleh BPK
PenggunaAnggaranDaerah
BendaharaUmumDaerah
20
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBN/D
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.Laporan keuangan (setidak-tidaknya) :
Laporan Realisasi APBN/APBD,Neraca,Laporan Arus Kas, danCatatan atas Laporan Keuangan (dilampiri laporan keuangan perusahaan negara/daerah dan badan lainnya).
Pasal 30 dan 31 UUKN
21
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Bentuk dan isi laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan.Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK.
Pasal 32 UUKN
22
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PP No. 24/2005)
Kerangka Konseptual Akuntansi PemerintahPSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan PSAP 02 Laporan Realisasi AnggaranPSAP 03 Laporan Arus KASPSAP 04 Catatan atas Laporan KeuanganPSAP 05 Akuntansi PersediaanPSAP 06 Akuntansi InvestasiPSAP 07 Akuntansi Aset TetapPSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam PengerjaanPSAP 09 Akuntansi KewajibanPSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar BiasaPSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
Plus: Buletin Teknis tentang Penyusunan Neraca Awal
23
PAKET LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
IKHTISARKINERJA
IKHTISARLAIN
IKHTISARLAIN
IKHTISAR LKBUMN/BUMD
LRA NERACA LAK CALK
24
CONTOHPernyataan Tanggung Jawab
CONTOHPernyataan Tanggung Jawab
Laporan Keuangan Dinas … Tahun Anggaran …, sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
Jakarta,…...., 2006Kepala Dinas …,
(………………..)
Laporan Keuangan Dinas … Tahun Anggaran …, sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
Jakarta,…...., 2006Kepala Dinas …,
(………………..)
25
Sistem Akuntansi
Sistem akuntansi merupakan rangkaian prosedur dan elemen-elemen lainnya untuk mengolah transaksi keuangan sampai dihasilkannya laporan keuangan.
26
Business Process
(Reforms, Regulation, Chart of Accounts)
Business Process
(Reforms, Regulation, Chart of Accounts)
Acct. Standards
(Development & Dissemination)
Acct. Standards
(Development & Dissemination)
IT Support
(Selection & Adoption)
IT Support
(Selection & Adoption)
Personnel
(Capacity Building)
Personnel
(Capacity Building)
Institutional Arrangement
LOCAL GOV’T F/S
LOCAL GOV’T F/S
Spending Unit FS
Spending Unit FS
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Acct. Systems
(Building)
Acct. Systems
(Building)
27
Pengembangan Sistem
Sistem akuntansi berbasis komputer Sistem akuntansi yang dikembangkan secara
manual
28
Pengembangan Sistem Akuntansi
Sentralisasi Desentralisasi
29
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan sistem akuntansi
Sistem akuntansi dikembangkan secara sentralisasi atau desentralisasi;
Ketersediaan hardware; Ketersediaan sarana penunjang yang diperlukan, seperti
tenaga listrik, jaringan telepon, dan suku cadang serta bahan lainnya; dan
Ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem, memelihara data base, dan memelihara sistem.
30
Sistem Akuntansi - Sentralisasi
pekerjaan akuntansi dilaksanakan di satuan kerja pengelola keuangan
tidak perlu banyak menyediakan hardware maupun sumber daya manusia
pekerjaan akuntansi menumpuk di satuan kerja pengelola keuangan
Transaksi keuangan non-kas, seperti pemindahan aset antara satuan kerja, penghapusan aset, dan transaksi non-kas lainnya yang terjadi di unit pengguna anggaran/barang harus dilaporkan segera ke satuan kerja pengelola keuangan.
31
Sistem Akuntansi - Desentralisasi
pekerjaan akuntansi akan tersebar di satuan kerja pengguna anggaran/barang
sarana dan prasarana yang relatif banyak tenaga akuntansi/komputer yang cukup di setiap
satuan kerja
32
Penyusunan Neraca Awal
Pembentukan tim untuk penyusunan neraca; Perumusan pendekatan penyusunan neraca; Perumusan kebijakan penilaian pos-pos neraca; Penyiapan formulir serta elemen data yang harus
dikumpulkan; Pembekalan untuk tim penyusun neraca; Inventarisasi aset dan utang pemerintah; Pengolahan data hasil inventarisasi; Pembahasan hasil inventarisasi; Penyusunan draf neraca; dan Finalisasi penyusunan neraca.
33
ELEMEN-ELEMEN SISTEM AKUNTANSI
Kebijakan akuntansi Pedoman sistem akuntansi Prosedur akuntansi Sumber daya manusia Formulir Catatan Buku-buku Laporan Prasarana lain, khususnya teknologi informasi
34
Kebijakan Akuntansi
Pilihan-pilihan alternatif yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan dituangkan dalam kebijakan akuntansi
35
Pedoman Akuntansi
Format laporan keuangan Bagan Akun Jurnal Standar Pengakuan Pengukuran Penyajian dan Pengungkapan Pelaporan Keuangan Buku/Dokumen/Formulir
36
BAGAN AKUN/PERKIRAAN
Daftar akun/perkiraan/rekening yang digunakan dalam proses akuntansi untuk membukukan seluruh transaksi keuangan daerah
Bagan Perkiraan Standar untuk sistem akuntansi pemerintah diperlukan untuk menjaga keseragaman dan konsistensi perlakuan akuntansi
Bagan perkiraan standar (buku besar) akan dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang berlaku secara nasional sehingga mempermudah dalam penyusunan laporan gabungan, penyusunan statistik keuangan pemerintah, maupun untuk keperluan lainnya.
37
Klasifikasi APBD
APBD ditetapkan oleh DPRD terinci sampai dengan organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja
38
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem
Penyediaan anggaran yang cukup Penyediaan SDM dengan latar belakang akuntansi dan
pengetahuan komputer yang cukup dan pengembangan karier yang jelas di bidang akuntansi
Komitmen pimpinan/stakeholders untuk membangun dan memanfaatkan sistem
Penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan
39
PERMASALAHAN
SDM yang kompeten di bidang akuntansi Sarana/prasarana Anggaran Manajemen Politik Penyusunan neraca awal
40
SIMPULAN Standar akuntansi merupakan pedoman pokok dlm
penyusunan dan penyajian LK pemerintah. Harus disusun sistem akuntansi sesuai dengan per-UU-
an dan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi penting utk memandu
pengembangan sistem serta membantu pengguna dalam memahami sistem akuntansi
Pengembangan sistem akuntansi seyogyanya sejalan dengan sistem penganggaran dan perbendaharaan
Pengembangan sistem akuntansi membutuhkan dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yg cukup.
Perlu dibangun jenjang karir SDM bidang keuangan dan akuntansi.
Perlu disusun neraca awal yang akan menjadi saldo pembuka akun-akun dalam sistem akuntansi pemerintah.
41