Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa …lib.unnes.ac.id/25704/1/7211412060.pdf · pengelolaaan keuangan desa, ... Analisis Regresi Berganda ... pengelolaan keuangan

Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

(Studi pada Pamong Desa di Wilayah Kabupaten Kebumen)

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Siti Khusniyatun

7211412060

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2016

ii

iii

iv

v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

1. “Seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat

Tuhan-ku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai (penulisan)

kalimat-kalimat Tuhan-ku meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak

itu (pula)” (QS. Al-Kahfi:109)

2. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (QS. Al-Insyirah: 6)

3. Never, ever should a man consider it lost (Raimundo Arruda Sobrinho)

Persembahan

Dengan segenap rasa syukur kepada

Allah SWT atas segala rahmat dan

karunia-Nya, skripsi ini penulis

persembahkan untuk:

1. Mama dan Bapak tercinta yang

senantiasa memberikan doa, kasih

sayang, dukungan dan motivasi

dalam kondisi apapun.

2. M. Khusaeni, M. Furqoni, M.

Fahmi Ikhwani, M. Khaeroni, M.

Sofroni dan Afni Mubarokah,

saudara tercinta yang selalu

mendukung, mendoakan dan

menjadi inspirasi penulis.

3. Akuntansi A 2012 serta Akuntansi

S1 dan D3 2012.

4. Almamater Universitas Negeri

Semarang.

vi

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat

serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

“Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pamong

Desa di Wilayah Kabupaten Kebumen)”.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk

menyelesaikan Program Strata 1 (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

(SE) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Penyusunan skripsi dapat terlaksana dengan baik atas bantuan, bimbingan serta

kerjasama dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, dalam kesempatan

yang baik ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri

Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi

di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

2. Dr. Wahyono, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri

Semarang yang telah mengesahkan skripsi ini.

3. Drs. Fachrurrozie, M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Program Strata I

(SI) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

4. Kiswanto, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi

pengarahan, bimbingan, ide dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini

hingga akhir.

vii

5. Linda Agustina, S.E., M.Si., selaku Dosen Wali Rombongan Belajar

(rombel) Akuntansi A Angkatan tahun 2012 Program Strata 1 (S1)

Universitas Negeri Semarang yang telah membimbing sejak awal

perkuliahan.

6. Bapak dan Ibu Dosen pengampu yang telah memberikan bekal ilmu

pengetahuan selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas

Negeri Semarang.

7. Keluarga Sahara kos, Mutiara kos dan Nabila kos.

8. Teman seperjuangan Hanip, Kaqi, Nining, Wija, Dhini, Dessi dan Novia.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas bantuanya

selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan

dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dari semua

pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, Mei 2016

Penulis

(Siti Khusniyatun)

viii

SARI

Khusniyatun, Siti. 2016. “Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Desa (Studi pada Pamong Desa di Wilayah Kabupaten Kebumen)”.Skripsi.

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.

Pembimbing Kiswanto, S.E., M.Si.

Kata kunci : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Bimbingan Teknis,

Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi dalam Organisasi,

Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa.

Kebijakan pemerintah memberikan dana dalam jumlah besar kepada desa

memiliki tujuan untuk memberikan keleluasaan desa dalam mempergunakan dana

desa untuk pemberdayaan desa tersebut. Dana desa yang diperoleh harus dapat

dipertanggungjawabkan oleh masing-masing desa, oleh karena itu pemerintah

desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya,

khususnya dalam pengelolaan keuangan dana desa tersebut. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui determinan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik purposive

sampling. Populasi yang digunakan adalah pamong desa yang berada di

Kabupaten Kebumen yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa, sedangkan

sampel yang berhasil memenuhi kriteria penelitian berjumlah 107 pamong desa

dari 38 desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa

kuesioner yang diberikan kepada pamong desa, sedangkan untuk pengukuran

variabel semua data diukur menggunakan skala Likert. Model analisis yang

digunakan adalah analisis regresi linear berganda.

Hasil analisis uji regresi linear berganda menunjukkan adanya pengaruh

simultan bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi dalam organisasi

serta pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa, sedangkan pengaruh secara parsial menunjukkan

bahwa variabel bimbingan teknis tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas

pengelolaaan keuangan desa, sedangkan variabel pemahaman tugas pokok dan

fungsi dalam organisasi serta pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan

desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Saran bagi penelitian selanjutnya dengan menggunakan variabel yang sama yaitu

menambahkan variabel lain untuk memperkaya penelitian mengenai akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa.

ix

ABSTRACT

Khusniyatun, Siti. 2016. “Determinants of Financial Management Accountability

of the Village (Study on Rural Government in Territory of Kebumen)”. Final

Project. Accounting Department, Economy Faculty. Semarang State University.

Advisor Kiswanto, S.E., M.Si.

Key word: Financial Management Accountability of the Village, Technical

Guidance, Understanding the Main Duties and Functions in the

Organization, Understanding Mechanisms of Financial

Administration of the Village.

Government policies provide substantial funds to the village has a goal to

provide flexibility of the village in the use of village funds to village

empowerment. Village funds obtained should be accountable by each village,

therefore the village government should be able to apply the principle of

accountability in its governance, especially for financial management of village

fund. This study aims to know the determinant of financial management

accountability of the village.

This research is a quantitative study with purposive sampling technique.

The population used was the village located in Kebumen involved in the

management of village finances, while samples were successfully met the study

criteria device totaled 107 apparatus of the village from 38 villages. The data used

in this study are primary data in the form of questionnaires to the apparatus of the

village, whereas for all variable measurement data is measured using a Likert

scale. The analysis model used is multiple linear regression analysis.

The results of the analysis of multiple linear regression tests indicated the

presence of simultaneous technical guidance, understanding the main duties and

functions in the organization and understanding mechanisms financial

administration of the village to the accountability of the financial management of

the village, while the partial effect indicates that the variable technical guidance

does not affect the accountability of financial management of the village, while

variable understanding of main duties and functions in the organization and

understanding the mechanism of financial administration of the village significant

effect on financial management accountability of the village. Suggestions for

further research using the same variables that added other variables to enrich

research on accountability in financial management of the village.

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................. i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................................... ii

PENGESAHAN KELULUSAN ........................................................... iii

PERNYATAAN ..................................................................................... iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ........................................................ v

PRAKATA ............................................................................................. vi

SARI ................................................................................................... viii

ABSTRACT ............................................................................................ ix

DAFTAR ISI .......................................................................................... x

DAFTAR TABEL ................................................................................. xiv

DAFTAR GAMBAR ............................................................................. xvi

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................... xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah ................................................ 1

1.2. Rumusan Masalah ......................................................... 14

1.3. Tujuan Penelitian .......................................................... 15

1.4. Kegunaan Penelitian...................................................... 15

1.4.1. Bagi pengembangan Ilmu (teoritis) ................... 15

1.4.2. Bagi Kepentingan Praktis .................................. 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori .............................................................. 17

xi

2.1.1. Stewardship Theory ........................................... 17

2.1.2. Teori Pendidikan dan Pelatihan ......................... 18

2.1.3. Teori Kompetensi .............................................. 20

2.1.4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa ....... 21

2.1.5. Bimbingan Teknis ............................................. 29

2.1.6. Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi

dalam Organisasi ............................................... 34

2.1.7. Pemahaman Mekanisme Penatausahaan

Keuangan Desa .................................................. 38

2.2. Penelitian Terdahulu ..................................................... 42

2.3. Kerangka Berpikir ......................................................... 47

2.4. Pengembangan Hipotesis Penelitian ............................. 48

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian ........................................... 53

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel ..... 54

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 55

3.3.1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa ....... 56

3.3.2. Bimbingan Teknis ............................................. 57

3.3.3. Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi dalam

Organisasi .......................................................... 58

3.3.4. Pemahaman Mekanisme Penatausahaan

Keuangan Desa .................................................. 59

3.4. Metode Pengumpulan Data ........................................... 60

xii

3.5. Metode Analisis Data .................................................... 61

3.5.1. Statistik Deskriptif ............................................. 62

3.5.2. Uji Kualitas Data ............................................... 66

3.5.3. Uji Normalitas ................................................... 68

3.5.4. Uji Asumsi Klasik ............................................. 68

3.5.5. Analisis Regresi Berganda ................................ 70

3.5.6. Uji Hipotesis ...................................................... 71

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian........................................... 74

4.2. Hasil Penelitian ............................................................. 75

4.2.1. Statistik Deskriptif ............................................. 75

4.2.1.1.Analisis Deskriptif Responden .......................... 77

4.2.1.2.Analisis Deskriptif Variabel Penelitian ............. 78

4.2.2. Uji Kualitas Data ............................................... 87

4.2.2.1.Uji Reliabilitas .................................................. 87

4.2.2.2.Uji Validitas ...................................................... 88

4.2.3. Uji Normalitas ................................................... 89

4.2.4. Uji Asumsi Klasik ............................................. 92

4.2.4.1. Uji Multikolinearitas ........................................ 92

4.2.4.2 Uji Heteroskedastisitas. .................................... 93

4.2.5. Analisis Regresi Berganda ................................ 95

4.2.6. Pengujian Hipotesis Penelitian .......................... 96

4.2.6.1.Uji F ................................................................. 96

xiii

4.2.6.2.Uji Parsial (Uji t) ............................................... 97

4.2.6.3.Uji Koefisien Determinasi................................. 99

4.3. Pembahasan ................................................................... 101

4.3.1. Pengaruh Bimbingan Teknis Terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa ........ 101

4.3.2. Pengaruh Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi

(Tupoksi) dalam Organisasi Terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa ......... 104

4.3.3.Pengaruh Pemahaman Mekanisme Penatausahaan

Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Desa .............................. 107

BAB V PENUTUP

5.1.Simpulan ..................................................................................... 109

5.2. Saran .............................................................................. 109

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................ 111

LAMPIRAN ........................................................................................... 116

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu .......................................... 43

Tabel 3.1. Penentuan Jumlah Sampel ................................................... 55

Tabel 3.2. Kategori Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Desa ...................................................................................... 64

Tabel 3.3. Kategori Variabel Bimbingan Teknis .................................. 64

Tabel 3.4. Kategori Variabel Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi

(Tupoksi) dalam Organisasi ................................................. 65

Tabel 3.5. Kategori Variabel Pemahaman Mekanisme Penatausahaan

Keuangan Desa .................................................................. 66

Tabel 4.1. Tingkat Pengembalian Kuesioner ........................................ 76

Tabel 4.2. Daftar Desa yang Menjadi Sampel Penelitian .................... 76

Tabel 4.3. Deskripsi Karakteristik Responden ...................................... 77

Tabel 4.4. Deskripsi Frekuensi Indikator Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Desa .................................................................... 78

Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Indikator Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Desa..................................................................... 80

Tabel 4.6. Deskripsi Frekuensi Indikator Bimbingan Teknis ............... 81

Tabel 4.7. Distribusi Frekuensi Variabel Bimbingan Teknis ................ 82

Tabel 4.8. Deskripsi Frekuensi Indikator Pemahaman Tugas Pokok

dan Fungsi (Tupoksi) dalam Organisasi ............................... 82

xv

Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Tugas Pokok

dan Fungsi (Tupoksi) dalam Organisasi ............................... 84

Tabel 4.10. Deskripsi Frekuensi Indikator Pemahaman Mekanisme

Penatausahaan Keuangan Desa ............................................ 85

Tabel 4.11. Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Mekanisme

Penatausahaan Keuangan Desa ............................................ 86

Tabel 4.12. Hasil Uji Reliabilitas ............................................................ 87

Tabel 4.13. Hasil Uji Validitas ................................................................ 88

Tabel 4.14. Hasil Uji Normalitas ............................................................ 90

Tabel 4.15. Hasil Uji Multikolinearitas................................................... 92

Tabel 4.16. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda ............................... 95

Tabel 4.17. Hasil Uji F ............................................................................ 97

Tabel 4.18. Hasil Uji t ............................................................................ 98

Tabel 4.19. Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis .......................................... 99

Tabel 4.20. Hasil Uji Koefisien Determinasi .......................................... 100

xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Alur Pengelolaan Keuangan Desa ...................................... 28

Gambar 2.2. Kerangka Bimbingan Teknis .............................................. 31

Gambar 2.3. Kerangka pemikiran teoritis ............................................... 47

Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas Grafik P-Plot .................................... 91

Gambar 4.2. Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot ............................ 94

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Kuesioner Penelitian ..................................................... 117

LAMPIRAN 2 Tabulasi Hasil Jawaban Responden .............................. 124

LAMPIRAN 3 Output SPSS 21 Uji Reliabilitas dan Validitas ............. 137

LAMPIRAN 4 Statistik Deskriptif ........................................................ 140

LAMPIRAN 5 Uji Normalitas ............................................................... 142

LAMPIRAN 6 Uji Asumsi Klasik ......................................................... 144

LAMPIRAN 7 Output SPSS 21 Regresi Linear Berganda .................... 145

LAMPIRAN 8 Surat Ijin Penelitian ....................................................... 146

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan sistem keuangan pemerintah daerah. Implementasi

perundang-undangan ini kemudian dikeluarkan aturan pelaksanaan dalam bentuk

Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Paket peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengawal

pengelolaan keuangan daerah yang banyak mengalami perubahan dan perbaikan

seiring semangat reformasi manajemen keuangan pemerintah (Warisno, 2009: 2

dalam Oktaviyah, 2014). Perwujudan sistem manajemen keuangan pemerintah

yang transparan dan akuntabel sangat perlu didukung oleh penyelenggaraan yang

merata sampai pada tingkat pemerintahan terendah. Sesuai dengan pengertian asas

desentralisasi, pemerintah desa sebagai pemerintahan tingkat terendah diberi

kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya (Oktaviyah, 2014).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 menjelaskan

bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah kepastian hukum, tertib

penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan,

proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas/efisiensi, kearifan lokal,

keberagaman dan partisipatif. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Pasal 71 menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban

desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pelaksanaan hak

dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan

pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan

pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

memberikan amanat kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya

masyarakat, serta mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber

daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan

kekayaan milik desa. Semua urusan yang terkait dengan keuangan dilaksanakan

berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDesa. APBDesa

terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. APBDesa

merupakan keseluruhan gambaran keuangan desa. APBDesa dikelola oleh

pemerintah desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi serangkaian kegiatan

3

dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai

pertanggungjawaban.

Pamong desa dalam menyelenggarakan kewenangannya berdasarkan

Undang-Undang Desa, tentu dalam pelaksanaanya membutuhkan dana yang tidak

sedikit. Permasalahan terkait kesenjangan penerimaan antar desa selalu menjadi

topik utama di kalangan pemerintah desa. Alasannya, tingkat kemampuan tiap-

tiap desa dalam mengupayakan sumber penerimaan pun berbeda-beda, sementara

Undang-Undang Desa memperlakukan hal yang sama terhadap semua desa, baik

desa yang berada di daerah perkotaan maupun daerah terpencil, baik desa dengan

kemampuan sumber daya manusia yang memadai ataupun desa dengan

kemampuan sumber daya manusia yang kurang memadai. Berangkat dari

permasalahan tersebut, melalui Undang-undang Desa ini, pemerintah memberikan

jaminan bahwa setiap desa akan menerima dana melalui anggaran negara dan

daerah yang jumlahnya jauh lebih besar di atas jumlah yang selama ini tersedia

dalam anggaran desa. Penambahan penerimaan desa tersebut, diharapkan dapat

menjadi solusi atas permasalahan kesenjangan penerimaan antar desa dan

akhirnya semua desa dapat meningkatkan kesejahteraan desa serta kualitas hidup

masyarakatnya.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuktikannya

dengan mengeluarkan kebijakan yakni menganggarkan Dana Desa secara nasional

dalam APBN setiap tahun yang dimulai pada tahun 2015. Dana desa yang

dianggarkan untuk tahun 2015 sejumlah Rp 20,7 triliun berdasarkan Rincian

Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam Peraturan Presiden Nomor

4

162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2015. Dana desa ini ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota

dan disalurkan secara langsung kepada 74.093 desa di seluruh Indonesia, sehingga

paling tidak setiap desa menerima dana desa sekitar Rp 270 juta, dan akan

meningkat di tahun 2016. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbesar pertama

dalam sejarah APBN yang dialokasikan untuk desa.

Desa yang berada di Indonesia menerima dana desa secara langsung dari

APBN, selain itu desa juga menerima sumber pendapatan lainnya yang tidak

kalah besarnya, yaitu berasal dari transfer dana pusat melalaui APBD

Kabupaten/Kota yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, formulasi perhitungan Alokasi

Dana Desa adalah paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima

Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Apabila

menggunakan data Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam

Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara, maka terdapat potensi antara Rp 30-40 triliun dana yang

mengalir ke desa dengan menggunakan mekanisme ADD. Dibandingkan dengan

kondisi yang ada sebelum UU No 6 Tahun 2014 berlaku, penambahan alokasi

dana untuk desa tersebut tentu sangat meningkatkan jumlah penerimaan desa,

belum lagi ditambah dengan sumber penerimaan lainnya seperti dari Pendapatan

Asli Desa (PAD), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah

Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD

5

Kabupaten/Kota, hibah atau sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga,

dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Kebijakan pemerintah memberikan dana dalam jumlah besar kepada desa

tentu bukan serta merta tanpa tujuan. Seperti diterangkan dalam artikel Dana Desa

pada warta Badan Pemeriksaan Kuangan (BPK) bulan Juni 2015, bahwa “Tujuan

dikucurkannya dana desa adalah memberikan keleluasaan desa untuk

mempergunakan dana desa untuk pemberdayaan desa, baik pembangunan

infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat desa, tetapi apabila salah urus

atau bahkan rawan penyimpangan, maka tujuan yang baik itu justru akan

membawa sengkarut.” Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan

desa ini harus bekerja sama dan bersinergi agar Dana Desa dan Alokasi Dana

Desa ini dikelola dengan efektif dan efisien, transparan dan akuntabel. Pihak yang

harus bekerja ekstra tidak hanya pemerintah desa namun juga pemerintah daerah

bahkan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pengelolaan

keuangan desa tidak salah urus dan tidak mencederai kepercayaan masyarakat.

Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan

tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa

menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua

akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Akuntabilitas ini merupakan satu langkah menuju perwujudan good governance,

Good Governance diartikan sebagai tata kepemerintahan yang baik. Tata kelola

pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus

6

dipenuhi, sedangkan akuntabilitas merupakan salah satu pilar tata kelola yang

selalu menjadi perhatian utama publik.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap

rakyatnya yakni apa yang dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan oleh

pemerintah dalam rangka memenuhi janji terhadap mandat yang diberikan oleh

rakyat melalui konstitusi negara (Istianto, 2011: 95). Menurut Putro (2013) teori

stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi

dengan kepuasan pemilik. Pemerintah desa yaitu pamong desa akan berusaha

secara maksimal dalam menjalankan pemerintahan desa untuk mencapai tujuan

pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Putro juga menjelaskan

apabila tujuan ini mampu tercapai maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas

dengan kinerja pemerintah. Pemerintah desa akan berperilaku sesuai dengan

aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Akuntabilitas merujuk

pada bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik,

dan memastikan apakah sumber daya yang ada dimanfaatkan secara ekonomis,

efisien dan efektif, dimana masyarakat atau publik selalu menuntut pemerintahan

yang bersih, bertanggung jawab, dan transparan terhadap akuntabilitas keuangan

pemerintah. Tuntutan ini diarahkan pada semua tingkatan pemerintahan, mulai

dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah desa.

Menurut Nordiawan (2006) akuntabilitas adalah mempertanggung

jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin

7

bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dapat

dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban keuanagan desa.

Cita-cita mewujudkan akuntabilitas pengelolan keuangan desa tidak

semudah membalikkan telapak tangan. Berdasarkan Laporan Kajian Sistem

Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan di lima sampel pada tahun 2015,

yaitu Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa

Tengah, kabupaten Kampar Provinsi Riau, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi

Selatan, dan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, diperoleh hasil bahwa

akuntabilitas keuangan di desa masih rendah. KPK menemukan sejumlah temuan

yang mengakibatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kelima sampel

menjadi rendah. Temuan tersebut adalah potensi masalah regulasi, tata laksana,

pengawasan, dan SDM.

Berbagai penjelasan dan laporan kajian KPK di atas, diketahui Sumber

Daya Manusia (SDM) yaitu dalam hal ini pemerintah desa, dimana pemerintah

desa inilah yang mengelola keuangan desa yang dimulai dari proses perencanaan,

kemudian ada pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan sampai pada proses

pertanggungjawaban memiliki peran yang sangat penting. Berlakunya Undang-

undang Desa menuntut SDM pemerintah desa harus memiliki kemampuan yang

8

lebih dalam mengelola keuangan desa, mengingat semakin kompleksnya

keuangan desa saat ini. Pengembangan SDM memerlukan upaya terarah dan

terencana salah satunya dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,

menurut Oemar Hamalik (2007:11) pelatihan diberikan dalam bentuk pemberian

bantuan. Bantuan dalam hal ini dapat berupa pengarahan, bimbingan, fasilitas,

penyampaian informasi, latihan keterampilan, pengorganisasian suatu lingkungan

belajar, yang pada dasarnya peserta telah memiliki potensi dan pengalaman,

motivasi untuk melaksanakan sendiri kegiatan latihan dan memperbaiki dirinya

sendiri sehingga mampu membantu dirinya sendiri, bimbingan teknis merupakan

salah satu proses bantuan yang diberikan kepada individu. Bimbingan teknis

adalah bentuk kegiatan yang di dalamnya mengandung pendidikan dan pelatihan

untuk meningkatkan kompetensi pemerintah desa. Kompetensi merupakan suatu

kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang

dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang

dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo saat menghadiri Wisuda Praja

IPDN di kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu,

14 Juni 2015, menyatakan pihaknya telah melatih secara terpadu para aparat desa.

Pelatihan tersebut dikoordinasikan dengan Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. “Utamanya tentang tata kelola dan

sistematika dalam membuat laporan penggunaan keuangan desa dengan benar,”

ucapnya. Pelatihan tersebut diharapkan para aparatur desa tahu mekanisme,

9

aturan dan penggunaan anggaran desa dengan benar. “Pokoknya harus efektif

untuk menekan potensi korupsi,” jelas Tjahjo ucapnya (Warta BPK, 2015).

Diselenggarakannya berbagai bimbingan teknis terkait pengelolaan

keuangan desa adalah upaya pemerintah mendorong terwujudnya akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa. Bimbingan teknis dilakukan dalam rangka untuk

mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan

pemerintah desa yang sudah dimiliki agar kemampuan pemerintah desa semakin

baik. Diskusi panel yang dilaksanakan pada Jumat, 5 Juni 2015 dengan tema

“Mengawal dana Desa” Wakil Ketua DPD, Farouk Muhammad menyatakan

bahwa, “Kemampuan perangkat desa dalam mengelola dana desa menjadi hal

yang sangat strategis ke depan. Dana desa yang seharusnya menjadi berkah jangan

sampai berubah menjadi bencana akibat salah urus dan berbagai penyimpangan

(korupsi), sehingga kesiapan administrasi dan sumber daya pengelolaan keuangan

desa menjadi mutlak. Pelatihan, pendampingan, dan penguatan kapasitas harus

dilakukan berkesinambungan, sistematis dan terarah” (Warta BPK, 2015).

Pemahaman pemerintah desa mengenai tugas pokok dan fungsinya dalam

organisasi juga menjadi salah satu faktor penentu akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa. Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah

pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di

pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah (Sujarweni, 2015).

Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau

undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang

pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

10

Segala hal yang berkaitan dengan desa telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

pasal 23, pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah

desa yaitu kepala desa sebagai pemegang jabatan tertinggi pada penyelenggaraan

pemerintahan desa dan Pelaksana Teknis Pegelolaan Keuangan Desa (PTPKD)

Setiap jabatan dalam pemerintahan desa memiliki tugas pokok dan fungsi

yang berbeda-beda. Tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan telah diatur

berdasarkan peraturan yang berlaku. Kemampuan pemerintah desa dalam

mengerti serta memahami masing-masing tugas, dan fungsinya, membantu

kelancaran dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan setiap

pemerintah desa telah paham dengan fungsi serta job descriptionnya, sehingga

tidak akan terjadi ketimpangan tugas. Mengenai pengelolaan keuangan dalam

akuntansi sektor publik, menatausahakan semua penerimaan dan pengeluaran

yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan di desa merupakan salah satu

bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik, sehingga pemahaman mekanisme

penatausahaan adalah hal yang harus dimiliki oleh pemerintah desa. Pemahaman

memadai yang dimiliki oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa

(PTPKD) diharapkan dapat memperlancar mekanisme penatusahaan pengelolaan

keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala desa sebagai

pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa memiliki kewenangan menetapkan

bendahara desa untuk melaksanakan penatausahaan keuangan desa. Bendahara

11

adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa bertugas untuk menerima,

menyimpan, kemudian menyetorkan atau membayar, menatausahakan, serta

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran

pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Permendagri 113/2014,

pasal 7). Bendahara sebagai penanggung jawab dalam seluruh proses

penatausahaan keuangan di pemerintahan desa sampai pada penyusunan laporan

pertanggungjawaban keuangan dihadapkan pada keharusan untuk memiliki

pengetahuan yang memadai di bidang keuangan desa. Interpretasi bendahara

terhadap aturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya

berpengaruh pada hasil laporan pertanggungjawabannya. Pemahaman tugas pokok

dan fungsinya dalam organisasi serta pemahaman mekanisme penatausahaan

keuangan desa ini merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh pamong desa.

Kompetensi didefinisikan sebagai kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa

membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan

dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang

diharapkan. Ketika pamong desa memiliki pemahaman tugas pokok dan fungsinya

serta pemahaman penatausahaan keuangan desa, diharapakan pekerjaan yang

diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan dapat mencapai hasil

yang diharapakan.

Studi menunjukkan masih ada pemerintah desa yang tidak mampu

mewujudkan akuntabilitas keuangan ini, meskipun tuntutan terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan semakin tinggi. Studi yang dilakukan oleh

Setyoko (2010) yang melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Administrasi

12

Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Purbalingga menemukan

bahwa kegagalan mewujudkan akuntabilitas vertikal dan horizontal administrasi

keuangan ADD menunjukkan pengelolaan keuangan negara pada tingkat desa

belum berhasil. Sistem dan mekanisme pelaporan keuangan yang telah disusun

dengan baik dan rinci oleh pemerintah kabupaten, ternyata tidak dapat

dilaksanakan dengan baik oleh aparat pemerintah desa. Kegagalan ini disebabkan

oleh rendahnya kemampuan administratif aparat pemerintah desa, tidak adanya

sanksi yang tegas dari pemerintah kabupaten terkait dengan dengan ketertiban

administrasi keuangan ADD, serta masyarakat pedesaan yang kurang peduli

terhadap persoalan akuntabilitas administrasi keuangan ADD. Sejalan dengan

studi Setyoko (2010), studi Furqoni (2010) yang dilakukan di Desa Kalimo

Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep juga menunjukkan hasil yang sama,

yakni belum terwujudnya akuntabilitas pada desa. Studi Furqoni menyatakan

transparansi terjadi hanya ketika perencanaan saja. Hampir semua proses tidak

memenuhi prinsip tanggung jawab karena ada beberapa hal dalam proses yang

tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 37/2007. Sementara akuntabilitas sangat

rendah karena tanggung jawab tidak melibatkan BPD (Badan Permusyawaratan

Desa).

Berbeda dari penelitian Setyoko (2010) dan Furqoni (2010), studi yang

dilakukan oleh Irma (2014) dan Romatis (2015) memperoleh hasil bahwa desa

berhasil mewujudkan akuntabilitas keuangan. Studi yang dilakukan oleh Irma

(2014) memperoleh hasil bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di

wilayah Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap perencanaan,

13

pelaksanaan dan pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi

sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi

keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola masih memerlukan

pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Studi Romantis

(2015) mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan

Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014, menerangkan bahwa pada ketiga

tahapan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sudah

memenuhi asumsi akuntabilitas. Tahap perencanaan ADD di 8 (delapan) desa

telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan

antusiasme masyarakat dalam forum musyawarah desa. Tahap pelaksanaan sudah

menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dilihat dengan adanya

informasi mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang didanai ADD dan akuntabilitas

sudah terlakasana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan

administrasinya sudah selesai dan lengkap, pada tahap pertanggungjawaban ADD

baik secara teknis maupun administrasi sudah baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dkk (2014) yang berjudul

Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman

Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali

menemukan bahwa proses akuntabilitas pengelolaan keuangan desa Pakraman

Kubutambahan telah berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan

menggunakan sistem akuntansi sederhana. Studi lainnya yang berkaitan dengan

pengelolaan dana desa yaitu Subroto (2009) menyatakan dalam hasil

penelitiannya mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa

14

untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa, sudah

menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan, sedangkan

dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan

pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih

diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai

dengan ketentuan.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa di Kabupaten Kebumen, maka peneliti mengambil judul penelitian

“Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pamong

Desa di Wilayah Kabupaten Kebumen)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian pada latar belakang menunjukkan bahwa

akuntabilitas pegelolaan keuangan desa masih perlu ditingkatkan untuk setiap

desa yang telah menerima alokasi dana desa.

Secara rinci dalam permasalahan penelitian ini dapat diajukan beberapa

pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1) Apakah bimbingan teknis berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa ?

2) Apakah pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi

berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ?

3) Apakah pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa berpengaruh

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ?

15

1.3. Tujuan Penelitian

Menurut latar belakang dan rumusan masalah yang telah telah dijelaskan,

maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1) Pengaruh bimbingan teknis terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

2) Pengaruh pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

3) Pengaruh mekanisme penatausahaan keuangan desa terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan ataupun

manfaat bagi pengembangan ilmu (teoritis) dan bagi kepentingan praktis.

1.4.1. Bagi Pengembangan Ilmu (teoritis)

Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pengetahuan dan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya di samping

sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai pelaksanaan pengelolaan

keuangan pemerintahan desa.

1.4.2. Bagi Kepentingan Praktis

Manfaat praktis bagi peneliti, penelitian ini menjadi media untuk

mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari. Selain itu, dengan melakukan

penelitian ini maka peneliti mendapatkan tambahan pengetahuan dan wawasan

keilmuan mengenai sistem pengelolaan keuangan pemerintah khususnya

keuangan pemerintahan desa. Kegunaan bagi pemerintah desa adalah hasil

16

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penerapan

peraturan yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan di pemerintahan desa.

Manfaat lain dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dalam upaya

peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di pemerintahan desa.

17

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. StewardshipTheory

Teori stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah

laku, perilaku manusia (behavior), pola manusia (model of man), mekanisme

psikologis (motivasi, identifikasi dan kekuasaan) dalam sebuah organisasi yang

mempraktikan kepemimpinan sebagai aspek yang memainkan peranan penting

bagi sebuah pencapaian tujuan (Ikhsan dan Suprapto, 2008: 84).

Stewardship (suatu sikap melayani), merupakan suatu pandangan baru

tentang mengelola dan menjalankan organisasi yang bergeser dari konsep

kepemimpinan dan manajemen yang mengendalikan (control) dan mengarahkan,

ke arah konsep pengaturan, kemitraan, dan kepemilikan secara bersama oleh

anggota organisasi, yang merasa organisasi menjadi sesuatu miliknya ataupun satu

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari diri sendiri.

Menurut Donaldson dan Davis (1991) menggambarkan bahwa teori

stewardship didefinisikan sebagai situasi di mana para steward (pengelola) tidak

mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan principal

(pemilik) (Ikhsan dan Suprapto, 2008: 85). Kondisi ini didasari sikap melayani

yang demikian besar dibangun oleh steward. Sikap melayani sebagai suatu sikap

yang menggantikan kepentingan pribadi dengan pelayanan sebagai landasan bagi

pemilikan dan penggunaan kekuasaan (power). Mengintegrasikan kembali

18

pengurusan pekerjaan, pemberdayaan, kemitraan, dan penggunaan kekuasaan

dengan benar, maka tujuan individu secara otomatis terpenuhi dengan sendirinya.

Steward (pengelola) percaya bahwa kepentingan mereka akan disejajarkan dengan

kepentingan organisasi dan principal (pemilik).

Berdasarkan teori stewardship, diasumsikan pemerintah desa sebagai

pengelola meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemerintah daerah dan

pemerintah pusat serta keinginan dan kebutuhan masyarakat selaku principal.

Pemerintah desa akan berperilaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh

perundang-undangan, ketika terjadi benturan antara kepentingan dua pihak

tersebut, pemerintah desa sebagai Steward akan berusaha bekerja sama dari pada

menentangnya, karena pemerintah desa merasa kepentingan bersama menjadi

lebih utama dan berperilaku sesuai dengan aturan pemerintah daerah dan pusat

serta sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat merupakan pertimbangan yang

rasional karena pemerintah desa lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan

organisasi dan bukan pada tujuan individu.

2.1.2. Teori Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan

pekerjaan. Menurut Notoatmodjo (2003) pendidikan dan pelatihan adalah

merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk

mengembangkan intelektual dan kepribadian manusia. Sedangkan menurut

Hasibuan (2003) pendidikan dan pelatihan merupakan proses peningkatan

19

keterampilan kerja baik teknis maupun manajerial. Pendidikan berorientasi pada

teori, dilakukan dalam kelas, berlangsung lama dan biasanya menjawab why.

Sedangkan pelatihan berorientasi di lapangan, berlangsung singkat dan biasanya

menjawab how. Pendapat ahli lainnya yaitu dari Simamora (2004) menyatakan

bahwa pendidikan dan pelatihan pegawai adalah suatu persyaratan pekerjaan yang

dapat ditentukan dalam hubungannya dengan keahlian dan pengetahuan

berdasarkan aktivitas yang sesungguhnya dilaksanakan pada pekerjaan.

Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai baru adalah mengenal dan menguasi

pekerjaanya sedangkan bagi pegawai lama meningkatkan hasil pekerjaan baik

sekarang maupun di masa datang. Pendidikan dan pelatihan tidak hanya berlaku

bagi pegawai baru akan tetapi juga bagi pegawai lama yang juga sudah

berpengalaman karena masih perlu belajar menyesuaikan dengan organisasi,

orang-orangnya, kebijaksnaan-kebijaksanaannya dan prosedur-prosedurnya.

Menurut Oemar Hamalik (2007:11) pelatihan diberikan dalam bentuk

pemberian bantuan. Bantuan dalam hal ini dapat berupa pengarahan, bimbingan,

fasilitas, penyampaian informasi, latihan keterampilan, pengorganisasian suatu

lingkungan belajar, yang pada dasarnya peserta telah memiliki potensi dan

pengalaman, motivasi untuk melaksanakan sendiri kegiatan latihan dan

memperbaiki dirinya sendiri sehingga mampu membantu dirinya sendiri,

bimbingan merupakan salah satu proses bantuan yang diberikan kepada individu.

Menurut Moegiadi (2004) bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan

atau pertolongan kepada individu dalam memahami diri sendiri, menghubungkan

pemahaman tentang dirinya dengan lingkungan, memilih, menentukan dan

20

menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan dari lingkungan.

Kesimpulan dari berbagai penjelasan di atas adalah bahwa pendidikan dan

pelatihan pegawai merupakan suatu persyaratan pekerjaan untuk memperbaiki

penguasaan berbagai keterampilan, keahlian dan pengetahuan berdasarkan

aktivitas kerja yang sesungguhnya terinci dan rutin agar dapat menjalankan dan

meyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Bimbingan teknis yang

diberikan pada apratur pemerintah desa merupakan salah satu bentuk pelatihan

yang bertujuan agar aparatur desa dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai

dengan peraturan yang ada.

2.1.3. Teori Kompetensi

Menurut Boyatzis (1982) kompetensi didefinisikan sebagai kapasitas yang

ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa

yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi

tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan. Hutapea dan Thoha (2008:28),

mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu

pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan dan perilaku individu.

1. Pengetahuan (Knowledge) adalah informasi yang dimilki seseorang untuk

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang

digelutinya (tertentu). Pengetahuan seseorang turut menentukan berhasil

tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, seseorang yang

mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi

21

pekerjaannya. Namun bagi seseorang yang belum mempunyai pengetahuan

cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat.

2. Keterampilan (skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan

tanggungjawab yang diberikan instansi atau organisasi kepada seorang

karyawan atau pegawai dengan baik dan maksimal.

3. Sikap (attitude) merupakan pola tingkah laku seorang karyawan atau pegawai

di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan

yang ada. Apabila karyawan atau pegawai mempunyai sifat yang mendukung

pencapaian tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang

dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Berhasil tidaknya pelaksanaan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah

sangat tergantung dari kompetensi para pengelolanya (Warisno, 2009:3).

Pengelola keuangan desa, khususnya dalam hal ini yaitu bendahara desa harus

dapat memahami penatusahaan keuangan desa dengan baik dan benar karena

suatu pemerintahan desa yang baik diperlukan sistem pengelolaan keuangan desa

yang baik, transparan, akuntabel dan berkeadilan (Maryunani, 2006:6).

Pengelolaan keuangan desa yang baik tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan

ekonomi desa yang kuat dan mandiri

2.1.4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia

sekarang ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga

publik, baik di pusat maupun daerah. Stanbury (2003) mengartikan akuntabilitas

22

sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006). Pemerintah, baik pusat

maupun daerah, harus dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka

pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan

hak untuk didengar aspirasinya. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait

dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik

dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Akuntabilitas publik sendiri adalah kewajiban pihak pemegang amanah

(agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tangggung jawabnya

kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan

untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua

macam, yaitu : (1) akuntabilitas vertikal (vertical accountability) dan (2)

akuntabilitas horisontal (horizontal accountability). Pertanggungjawaban vertikal

(vertical accountability) adalah pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada

otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban bendahara desa terhadap

kepala desa, pertanggungjawaban dari unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah

daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan

pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horizontal (horizontal

accountability) adalah pertanggunjawaban kepada masyarakat luas.

23

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor

publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor

publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal (horizontal

accountability) bukan hanya pada pertanggungjawaban vertikal (vertical

accountability). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan

keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik.

Akuntabilitas pemerintahan yang ada di desa dalam pengelolaan keuangan desa

merupakan pelaporan yang menggambarkan kinerja lembaga sektor publik

tersebut.

Empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor

publik menurut Ellwood (1993) dalam (Mardiasmo, 2009: 20) meliputi:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity

and legality)

Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) terkait dengan

penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power), sedangkan

akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam

penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses (process accountability)

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam

melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi

akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik

24

yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan

terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan

memeriksa ada tidaknya mark up dan pungutan-pungutan lain di luar yang

ditetapkan, serta sumber inefisiensi dan pemborosan yang mnyebabkan

mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga terkait dengan

pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek

publik, yang harus dicermati dalam pemberian kontrak tender adalah apakah

proses tender telah dilakukan secara fair melalui Compulsory Competitive

Tendering (CCT), ataukah dilakukan melalui pola Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme (KKN).

3. Akuntabilitas Program ( Program Accountability)

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang

ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan

alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang

minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan (policy accountability)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik

pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah

terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai

integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang

25

disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan,

penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintahan (BPKP, 2000).

Jenis-jenis akuntabilitas antara lain akuntabilitas finansial, akuntabilitas manfaat,

dan akuntabilitas prosedural. Penelitian ini lebih menekankan pada akuntabilitas

finansial.

Menurut Mahmudi (2007) Akuntabilitas Finansial merupakan pertanggung

jawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara

ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta

korupsi. Akuntabilitas finansial menjadi penting karena pengelolaan keuangan

publik akan menjadi perhatian utama masyarakat.

Pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014

tentang Desa Pasal 71 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut

menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam

pengelolaan keuangan desa yang baik. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran,

terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah pertanggungjawaban

mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan mengenai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

26

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pelaksana kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa, selanjutnya

menguasakan sebagian kekuasaannya kepada pamong desa. Adapun akuntabilitas

finansial dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Keakuratan

Menurut Mahmudi (2007) keakuratan adalah teliti, tepat, cermat, dan bebas

dari kesalahan. Pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pembuatan dan

penyelesaian laporan-laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban harus

dikerjakan dengan teliti, tepat, dan bebas dari kesalahan sehingga informasi-

informasi dari laporan keuangan dan pertanggungjawaban tersebut jelas

maksudnya.

2. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan mengenai APBDesa yang memungkinkan

masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasnya-

luasnya tentang keuangan desa (Riyanto, 2015). Transparansi menjadi sangat

penting dalam pengelolaan keuangan desa dikarenakan agar pihak Pemerintah

Desa kepada masyarakat desa mengenai dana-dana desa yang telah

teranggarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan terbuka kepada masyarakat

Desa.

3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu adalah laporan pertanggungjawaban dapat diselesaikan tepat

waktu atau suatu hasil kerja dapat dacapai tepat waktu (Riyanto, 2015).

27

4. Validitas

Menurut Pasolong (2012) validitas adalah sejauh mana ketepatan, kesesuaian,

atau kecocokkan suatu alat untuk mengukur apa yang akan diukur. Dalam

pengelolaan keuangan desa, terutama dana desa harus diprioritaskan untuk

kebutuhan masyarakat Desa.

5. Relevansi

Menurut Pasolong (2012) relevansi adalah kesesuaian sesuatu hasil yang

diinginkan. Pengelolaan keuangan desa harus benar-benar sesuai dengan

keinginan dan kebutuhan masyarakat Desa, secara umum sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan fasilitas pendidikan, fasilitas

kesehatan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.

6. Keandalan Informasi

Menurut Mahmudi (2007) keandalan informasi adalah konsistensi dari

serangkaian pengukuran atau alat ukur yang sama. Pengelolaan keuangan desa

menjelaskan bahwa dana desa yang telah diperoleh dapat dipertanggung

jawabkan keabsahannya.

28

Berikut ini adalah gambaran alur pengelolaan keuangan desa:

Gambar 2.1. Alur Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : TIM : Eks. Faskeu PNPM-MPd. Jawa Timur dalam pemaparan

Kesiapan dan Penyiapan Pengelolaan Keuangan Desa (dalam Kerangka No. 6

tahun 2014)

Tahapan dalam alur pengelolaan keuangan desa di atas, memiliki aturan-

aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Keuangan desa harus

dikelola berdasarkan asas-asas yang baik sebagaimana tertuang dalam

Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2.

Asas-asas pengelolaan keuangan desa tersebut adalah transparan, akuntabel,

partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Sujarweni (2015) mengungkapkan bahwa transparan adalah prinsip yang

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi

tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses

29

pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai, sedangkan

partisipatif adalah prinsip di mana bahwa setiap warga desa pada desa yang

bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan

pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa di mana

mereka tinggal. Darise (2006) menyatakan bahwa akuntabel berarti suatu

perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja dalam pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian

tujuan yang telah ditetapkan. Tertib dan disiplin anggaran adalah pengelolan

keuangan desa harus mengacu pada aturan dan pedoman yang melandasinya,

dalam hal ini yaitu mengacu pada APBDesa.

2.1.5. Bimbingan Teknis

Program bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan dilakukan guna

mengembangkan serta meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan

dari anggota organisasi agar kemamampuan yang telah dimiliki semakin membaik.

Pendidikan formal ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan

pekerjaan pada masa yang akan datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang

terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja, sedangakan

bimbingan teknis atau pelatihan ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk

melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini (Windiastuti, 2013).

Bimbingan teknis adalah suatu kegiatan yang diperuntukkan untuk

memberikan bantuan yang pada umumnya berupa nasehat dan tuntutan untuk

30

menyelesaikan persoalan atau masalah yang bersifat teknis. Tujuan bimbingan

teknis adalah untuk menyelesaikan masalah atau kasus yang terjadi dan dihadapi

oleh para pegawai/pejabat sehingga penyelesainnya dapat dipertanggungjawabkan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asistensi ataupun

bimbingan teknik pengelolaan keuangan desa secara berkesinambungan atas

bendahara desa dapat menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan

kemampuan para bendahara desa, tidak saja bimbingan teknik bagi bendahara

desa, tetapi juga bagi para Kepala Desa, Sekretaris Desa sehingga diharapkan

akan ada pemahaman yang sama atas pengelolaan keuangan desa yang tentunya

dapat membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pengelola keuangan desa yang terdiri dari Kepala Desa dan PTPKD

(Pelaksana Teknis Pengelolaan Keangan Desa) juga memerlukan bimbingan

teknis untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam melakukan pengelolaan

keuangan desa. Bimbingan teknis yang diperlukan adalah bimbingan teknis yang

berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggung jawaban.

31

Berikut ini adalah kerangka bimbingan teknis untuk pengelolaan keuangan desa:

Gambar 2.2. Kerangka Bimbingan Teknis

Sumber: Eks. Faskeu PNPM-MPD Jawa Timur, 2015

Program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia seperti adanya

pelaksanaan bimbingan teknis memberikan dampak yang baik terhadap kinerja

pegawai tersebut sebagai individu. Hal ini nantinya akan membawa peningkatan

terhadap kinerja organisasi apabila pelatihan dan pengembangan pegawai

dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Pengelolaan keuangan yang

baik dengan melaksanakan program bimbingan teknis (Bimtek) bagi pemerintah

desa akan membantu pemerintah desa untuk lebih memahami cara serta

penyususunan laporan-laporan yang harus dibuat sebagai pertanggungjawaban

dari penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa BAB XIV pasal 112 ayat 1 menjelaskan tentang pembinaan

32

dan pegawasan menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan

pemerintah daerah kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan

pemerintahan desa.

Ruang lingkup bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa terdiri dari

bimbingan teknis umum, bimbingan teknis inti, dan bimbingan teknis penunjang.

Bimbingan teknis umum terdiri dari 4 (empat) pokok materi bimbingan yaitu:

1. Bina Suasana

a. Perkenalan, membangun motivasi, dan kerjasama

b. Pengungkapan harapan

c. Pembentukan kepengurusan kelas dan tata tertib latihan

d. Tes penjajakan/ pre test

e. Tujuan dan alur proses latihan

2. Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa

a. Dasar hukum/regulasi pengelolaan keuangan desa

b. Pengertian keuangan dan pengelolaan keuangan desa

c. Azas pengelolaan keuangan desa

d. Cakupan kegiatan pengelolaan keuangan desa

3. Pengelola Keuangan Desa

a. Unsur pengelola keuangan desa

b. Kewenangan dan tanggung jawab pengelola

4. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

a. Komponen APBDesa

b. Mengisi form APBDesa

33

Bimbingan teknis inti terdiri dari 4 (empat) pokok materi bimbingan yaitu

sebagai berikut:

1. Perencanaan

a. Penyusunan APBDesa

b. Evaluasi rancangan APBDesa

c. Penetapan rancangan APBDesa

2. Pelaksanaan dan Simulasi

a. Pokok-pokok pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

b. Rancangan Anggaran Biaya (RAB), pengajuan surat Permintaan

Pembayaran (SPP), Buku Kas Pembantu Kegiatan, pengadaan Barang dan

Jasa, perubahan APBDesa.

c. Simulasi soal transaksi keuangan dan analisa transaksi Pajak Pertambahan

Nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh).

d. Kelengkapan bukti-bukti transaksi (nota, kwitansi, bukti pembayaran,

pengarsipan & penggolongan bukti transasksi).

3. Penatausahaan

a. Pengertian dan cakupan kegiatan penatausahaan

b. Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

a. Pengertian, prinsip, tujuan, dan jenis pelaporan

b. Ketentuan dan tata cara pelaporan

c. Tugas dan kewajiban pengelola

d. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban

34

Bimbingan teknis penunjang terdiri dari 2 (dua) pokok materi bimbingan

yaitu:

1. Pemeriksaan Keuangan

a. Pengertian dan jenis audit

b. Audit oleh auditor negara

c. Audit partisipatif

2. Rencana Aksi

a. Penilaian kesenjangan

b. Aspek-aspek pokok penyusunan rencana aksi

c. Menyusun rencana aksi

2.1.6. Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) dalam Organisasi

Tugas merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi. Demi

tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, maka tugas-tugas yang

menjadi tanggung jawab pemerintah desa harus dirancang dengan benar dan juga

dapat dijabarkan secara jelas. Pelaksanaan tugas–tugas atau pekerjaan tersebut

berdasar pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi. Tugas pokok dan

fungsi (tupoksi) adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh

para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain

menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah

organisasi (Rivani, 2012).

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 BAB III pasal 3 sampai dengan pasal 7.

35

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun

demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada

pamong desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara

bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa (PTPKD).

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab dan tugas dari

Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD

terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa.

1) Kepala Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Kepala

Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili

pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Kepala Desa memiliki kewenangan:

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);

c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa;

e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

APBDesa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal

pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan

secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan

36

kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan

sebagian kekuasaannya kepada pamong desa.

2) Sekretaris Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Sekretaris

Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam

melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;

b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan

APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam APBDesa;

d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB),

bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP).

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa

dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab

kepada Kepala Desa.

3) Kepala Seksi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Kepala

Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai

pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 64

37

dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala Seksi

mempunyai tugas:

a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;

b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan

Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran

belanja kegiatan;

d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku

Pembantu Kas Kegiatan;

e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;

f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung

atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4) Bendahara Desa

Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat

oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu

Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi

penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka

pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku

Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan

yang dilakukan antara lain meliputi :

a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar;

b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya;

38

c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta

melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;

d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

2.1.7. Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya

dilakukan oleh bendahara desa (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa: 90).

Penatausahaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 113 Tahun 2014 BAB V pasal 35 dan 36. Beberapa aturan dalam

penatausahaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa

2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran

serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib

3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan

pertanggungjawaban

4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa

dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum,

buku kas pembantu pajak dan buku bank

Menurut Hamzah (2015) kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan

keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa

harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan

berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang

39

ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan menyetorkan

menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam

rangka pelaksanaan APBDes. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan

terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran.

Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas

transaksi-transaksi keuangan yang terjadi.

Penatausahaan, baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, bendahara

desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Bendahara desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran

dalam buku kas umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan

dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam buku bank. Buku kas

pembantu pajak digunakan oleh bendahara desa untuk mencatat penerimaan uang

yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran

pajak ke kas negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku

pembantu berupa buku rincian pendapatan dan buku rincian pembiayaan.

Penatausahaan keuangan desa meliputi :

1. Penatausahaan Penerimaan Desa

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh bendahara desa dibuatkan

bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh bendahara desa pada buku kas

umum. Sedangkan untuk penerimaan yang bersifat transfer, bendahara desa

akan mendapat informasi dari bank berupa nota kredit atas dana-dana yang

masuk ke dalam rekening kas desa. Berdasarkan nota kredit ini selanjutnya

bendahara desa melakukan pencatatan ke dalam buku bank. Pencatatan

40

penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti yang

lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Selain pencatatan pada

buku kas umum atau buku bank, bendahara desa juga membukukan realisasi

pendapatan ke dalam buku rincian pendapatan. Pencatatan dalam buku rincian

pendapatan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari realisasi pendapatan

yang diterima agar dapat dilapokan ke dalam laporan realisasi APBDesa.

Pencatatan seluruh penerimaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.

2. Penatausahaan Belanja Desa

Belanja kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh bendahara desa

dibuatkan bukti kuitansi pengeluaran dan dicatat oleh bendahara desa pada

buku kas umum. Sedangkan untuk belanja yang bersifat transfer langsung ke

pihak ketiga, bendahara desa melakukan pencatatan ke dalam buku bank (tidak

dicatat di buku kas umum karena buku kas umum untuk transaksi tunai).

Pencatatan penerimaan baik kas maupun transfer harus disertai dengan bukti

yang lengkap dan sah serta dicatat secara benar dan tertib. Selain pencatatan

transaksi pada buku kas umum atau buku bank, bendahara desa juga mencatat

kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang

dilakukan, atas pemotongan/pungutan pajak yang dilakukan, bendahara desa

mencatat dalam buku pajak pada kolom penerimaan. Nilai potongan/pungutan

pajak didasarkan pada bukti kuitansi sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Ketika bendahara desa melakukan penyetoran ke kas negara dengan batasan

waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan melalui form Surat Setoran

Pajak (SSP) maka bendahara desa mencatat dalam buku pembantu pajak pada

41

kolom pengeluaran. Khusus untuk pungutan pajak daerah disesuaikan dengan

kondisi daerah masing-masing dan jika memang diberlakukan kepada desa

maka dalam peraturan kepala daerah tersebut harus terdapat pemberian

kewenangan pemungutan pajak daerah kepada bendahara desa. Jika hal

tersebut tidak disebutkan maka bendahara desa tidak boleh, melakukan

pemungutan karena tidak ada kewenangan.

3. Penatausahaan Pembiayaan Desa

Seperti halnya pencatatan pendapatan pada buku kas umum/buku bank, untuk

membukukan realisasi pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun

pengeluaran pembiayaan dicatat dalam buku rincian pembiayaan. Pencatatan

dalam buku rincian pembiayaan berguna untuk mengklasifikasi rincian dari

realisasi pembiayaan. Pencatatan ini diperlukan agar dapat dilaporkan ke dalam

laporan realisasi APBDesa. Pencatatan seluruh penerimaan pembiayaan

maupun pengeluaran pembiayaan tersebut dilakukan secara benar dan tertib.

4. Dokumen Penatausahaan oleh Bendahara Desa

Bendahara desa tidak menggunakan buku pembantu lain berupa buku

pembantu panjar dan buku pembantu rincian objek belanja, karena telah

dilaksanakan oleh fungsi yang lain. Buku pembantu panjar secara sederhana

telah digantikan dengan buku pembantu kegiatan yang dikelola pelaksana

kegiatan. Buku pembantu rincian objek belanja yang menggambarkan

akumulasi realisasi belanja dapat dilihat pada dokumen SPP terakhir yang

didokumentasikan oleh pelaksana kegiatan. Buku pembantu kas tunai tidak ada

karena telah digantikan dengan buku kas umum.

42

5. Laporan Bendahara Desa

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 pasal 35,

bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan

pertanggungjawaban. Laporan pertanggunjawaban ini disampaikan setiap

bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutya.

Sebelumnya, bendahara desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara

tertib, meliputi buku kas umum, buku bank, buku pajak dan buku rincian

pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan kepala desa.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dilakukan

oleh Subroto (2009) yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi

Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan

Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)”. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana

Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan,

sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah

menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi

administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya

pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia,

sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah secara

berkelanjutan.

43

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa

dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Penulis Judul Hasil

1 Ayu

Komang

Dewi

Lestari,

Anantawikr

ama

Tungga

Atmadja, I

Made

Pradana

Adiputra,

2014

Membedah

Akuntabilitas Praktik

Pengelolaan

Keuangan Desa

Pakraman

Kubutambahan,

Kecamatan

Kubutambahan,

Kabupaten Buleleng,

Provinsi Bali

(Sebuah Studi

Interpretif Pada

Organisasi Publik

Non Pemerintahan)

1) Proses pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan di Desa Pakraman Kubutambahan

tidak melibatkan seluruh Krama Desa

Pakramannya melainkan hanya melalui

perwakilan.

2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan

berlangsung secara konsisten setiap bulan

dengan menggunakan sistem akuntansi

sederhana (sistem tiga kolom, yaitu debet,

kredit dan saldo).

3) Dengan adanya modal sosial khususnya

kepercayaan, Pengurus Desa Pakraman

Kubutambahan menyadari bahwa akuntansi

merupakan instrumen akuntabilitas dan

transparansi dalam pengelolaan keuangan di

Desa Pakraman.

2 Ade Irma

(2014)

Akuntabilitas

Pengelolaan Alokasi

Dana

Desa (ADD) Di

Kecamatan Dolo

Selatan

Kabupaten Sigi

Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana

Desa di wilayah Kecamatan Dolo Selatan

Kabupaten Sigi dilihat dari tahap

perencanaan, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban baik secara teknis

maupun administrasi sudah berjalan dengan

baik, namun dalam hal pertanggung jawaban

administrasi keuangan kompetensi sumber daya

manusia pengelola masih merupakan kendala

44


utama, sehingga masih memerlukan

pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah

Kabupaten Sigi.

3 Agus

Subroto,

2009

Akuntabilitas

Pengelolaan Dana

Desa (Studi Kasus

Pengelolaan Alokasi

Dana Desa Di Desa-

Desa Dalam

Wilayah Kecamatan

Tlogomulyo

Kabupaten

Temanggung Tahun

2008)

Perencanaan dan pelaksanaan program ADD

(Alokasi Dana Desa) di Kecamatan

Tlogomulyo telah menerapkan prinsip-prinsip

partisipatif, responsif, transparan.Walaupun

penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini

masih sebatas pertanggungjawaban fisik,

sedangkan sisi administrasi masih belum

sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.

Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis

maupun administrasi sudah baik, namun dalam

hal pertanggungjawaban administrasi keuangan

kompetensi sumber daya manusia pengelola

merupakan kendala utama, sehingga masih

memerlukan pendampingan dari aparat

Pemerintah Daerah guna penyesuaian

perubahan aturan setiap tahun.

4 Ketrin

Surya,

Yoseph

Thomas,

Bambang

Genjik,

2013

Evaluasi Penerapan

Kebijakan Kepala

Desa Dalam

Pengelolaan

Administrasi

Keuangan Desa

Empunak Tapang

Keladan

Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa

dalam Pengelolaan Administrasi Keuangan

Desa Empunak Tapang Keladan Kecamatan

Ketungau Hulu Kabupaten Sintang berikut:

(1)Perencanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDesa) belum sepenuhnya

melaksanakan penerapan dari Azas Umum

Pengelolaan Keuangan Desa. (2) Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) dalam pengawasan belum terlaksana

45


secara baik masih terlihat beberapa kejanggalan

dalam bidang pembangunan yang dilaksanakan

oleh pemerintah desa (3) Laporan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam

penyampaian laporan Penggunaan APBDes

kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan

melalui sistem pelaporan yang dilakukan secara

periodik. (4) Pertanggungjawaban APBDesa

baik secara teknis maupun administrasi

keuangan belum sesuai dengan ketentuan azas

umum pengelolaan keuangan Desa

5 Hendro

Pujo

Sasongko

Adi, 2013

Implementasi

Pengelolaan Dan

Penatausahaan

Keuangan Desa

Berdasarkan Perda

No 16 Tahun 2007

Tentang Keuangan

Desa Di Desa

Mulawarman

Kecamatan

Tenggarong

Seberang Kabupaten

Kutai Kartanegara

Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan

Keuangan Desa berdasarkan Perda Nomor 16

Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa di Desa

Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang

Kabupaten Kutai Kartanegara terlaksana

dengan baik dan beberapa hal inti dari isi Perda

tersebut dipaparkan di bawah ini yang terdiri

dari: Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan

Desa (PTPK Desa), Penetapan Bendahara Desa

dan Petugas Penatausahaan Keuangan Desa

(PPK Desa) serta tugas pokok dan fungsinya

juga tertuang dalam surat keputusan Kepala

Desa, Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan

Desa Mulawarman meliputi penerimaan dari

dana CD (Community Defelopment), PAD

(Pendapatan Asli Desa), dan ADD (Alokasi

Dana Desa).

46


6 Paulus

Israwan

Setyoko

(2010)

Akuntabilitas

Administrasi

Keuangan Alokasi

Dana Desa (ADD)

Kegagalan mewujudkan akuntabilitas vertikal

dan horizontal administrasi keuangan ADD

menunjukkan pengelolaan keuangan negara

pada tingkat desa belum berhasil. Sistem dan

mekanisme pelaporan keuangan yang telah

disusun dengan baik dan rinci oleh pemerintah

kabupaten, ternyata tidak dapat dilaksanakan

dengan baik oleh aparat pemerintah desa. Oleh

karenanya, untuk meningkatkan keberhasilan

program ADD, maupun program pembangunan

perdesaan lainnya, peningkatan kemampuan

administratif aparat pemerintah desa,

tersedianya sistem sanksi yang tegas atas setiap

pelanggaran, dan peningkatan kepedulian

masyarakat dalam pengawasan keuangan

sangat dibutuhkan.

Peningkatan kemampuan administratif ini dapat

dilakukan dengan memberikan pelatihan teknis

terkait dengan sistem dan mekanisme

pelaksanaan program, serta pendampingan oleh

pemerintah kabupaten.

7 Misbahul

Anwar,

Bambang

Jatmiko,

2015

Kontribusi Dan

Peran Pengelolaan

Keuangan Desa

Untuk Mewujudkan

Anggaran

Pendapatan Dan

Belanja Desa Yang

Transparan Dan

Kesimpulan atas dasar hasil perhitungan

korelasi disimpulkan bahwa: Hubungan Equity

(X9) dengan Efficiency dan Efectiveness (X10)

nilai r sebesar 0.786 artinya hubungan

dikatakan cukup kuat, peneliti dapat

menjelaskan bahwa pemerintahan desa telah

memperhatikan kesejahteraan desa serta dalam

memperlakukan keseluruh masyarakat

47


Akuntabel (Survey

Pada Perangkat Desa

Di Kecamatan

Ngaglik, Sleman,

Yogyakarta)

dilakukan secara adil dan bijak, sedangkan

hubungan antara Efficiency dan Effectiveness

(X10) dengan Equity (X9) nilai r sebesar 0.786

(cukup kuat) artinya pemerintahan desa telah

melakukan kegiatan pembangunan desa secara

efisien dan efektif serta tetap memanfaatkan

keuangan secara tepat

2.3. Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang mendasari penelitian ini,

maka penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah bimbingan teknis (X1),

pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi (X2), dan

pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa (X3) berpengaruh terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y). Adapun kerangka pemikiran dari

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3. Kerangka pemikiran teoritis

48

2.4. Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.4.1. Pengaruh Bimbingan Teknis Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan

pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintah dan berbagai

sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan

kekayaan milik desa. Peran besar yang diterima desa, tentunya juga diimbangi

dengan tanggungjawab yang besar pula, oleh karena itu pemerintah desa harus

bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, di mana

semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat

dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Namun demikian, peran dan tanggungjawab yang diterima oleh desa

belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) baik dari segi kuantitas

maupun kualitas. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, pemerintah,

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu

memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa, sehingga diperlukan suatu

bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa baik guna meningkatkan

pemahaman bagi aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa,

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan

meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola sehingga akan terwujud

suatu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

49

Penelitian Anwar (2015) dari kuisioner yang disebarkan ke 5 desa di

Kecamatan Ngaglik peneliti menjelaskan bahwa hanya 2 desa yang memahami

laporan keuangan desa, atas dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa masih

sedikitnya desa yang memiliki SDM memadai, sehingga Bimbingan teknis terkait

pengelolaan keuangan desa masih sangat diperlukan. Penelitian Akang (2015)

menyebutkan bahwa komunikasi telah dilakukan dengan baik melalui sosialisasi,

pembekalan dan pelatihan terhadap perwakilan perangkat desa yang berpengaruh

pada siapnya desa Landungsari dalam implementasi kebijakan program ADD

sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa

adanya pengaruh bimbingan teknis melalui sosialisasi, pelatihan, maupun

pembekalan yang intensif akan mendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

desa.

H1 : Bimbingan Teknis Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Desa

2.4.2. Pengaruh Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) dalam

Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pemahaman tugas pokok dan fungsi berarti masing-masing dari orang-

orang yang ada dalam organisasi memahami tugas dan perannya dalam

mewujudkan tujuan organisasi. Pemahaman fungsi di sini menjadi penting karena

dengan memahami fungsinya dalam organisasi diharapkan tidak akan ada

ketimpangan dalam melaksanakan pekerjaan juga mengurangi kemungkinan

terjadinya kecurangan karena perannya yang lebih dari 1 bidang pekerjaan.

50

Pemahaman fungsi aparatur desa akan berpengaruh pada tugas-tugas dan

kewenangannya dalam organisasi. Ketika aparatur desa telah memahami tugas

dan kewenangannya dalam organisasi maka diharapkan ia dapat melaksanakan

tugasnya dengan efektif dan efisien sehingga akan mendukung terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta pertanggungjawaban atas

penyelenggaraan pemerintahan tersebut.

Penelitian Rahmawati (2015) memberikan saran hendaknya kepala desa

tidak memegang kendali penuh pada pengelolaan keuangan desa, namun

dilaksanakan sesuai peraturan dan job description yang ada, dalam hal ini dapat

ditarik kesimpulan bahwa pemahaman akan fungsi dalam organisasi memiliki

pengaruh penting dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti semakin

paham aparatur desa akan fungsinya dalam pemerintahan desa maka akan

berpengaruh pada semakin terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan desa.

H2 : Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) dalam Organisasi

Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

2.4.3. Pengaruh Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa

Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Adanya alokasi dana dari pusat menimbulkan kewajiban bagi pemerintah

desa di Kabupaten Kebumen untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan

dana tersebut. Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

terintegrasi dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

51

(APBDesa) dilaporkan oleh pemerintah desa secara berkala. Bentuk

pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Kewajiban untuk

melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa ini menuntut kepala

desa dan pamong desa untuk mampu menginterpretasikan peraturan-peraturan

yang mengikat dalam proses pertanggungjawaban tersebut. Kepala desa sebagai

pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa memiliki kewenangan menetapkan

bendahara desa untuk melaksanakan penatausahaan keuangan desa. Bendahara

adalah pamong desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan

penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka

pelaksanaan APBDesa (Permendagri No 113 Tahun 2014).

Penelitian terdahulu berkaitan dengan pengelolaan dana desa yaitu Subroto

(2009) menyatakan dalam hasil penelitiannya mengenai akuntabilitas pengelolaan

dana desa menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

alokasi dana desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan

transparan, sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah

menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi

administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum

sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Akutabilitas dalam pengelolaan keuangan

desa sangat rendah karena tidak adanya keterlibatan antara masyarakat dan BPD

(Badan Permusyarawatan Desa).

Besarnya peran bendahara dalam penatausahaan keuangan desa

menuntutnya untuk memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan

52

pengelolaan keuangan pemerintahan desa. Bendahara desa wajib

menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran

desa, dengan menggunakan sistem akuntansi yang berterima umum sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Subroto, 2009:13). Proses penerimaan

dan pengeluaran uang wajib dipertanggungjawabkan oleh bendahara desa melalui

laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Mulai dari siklus pengelolaan

keuangan desa inilah bendahara desa menjadi bagian yang cukup penting,

terutama pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Sejati,

2012).

Bendahara sebagai penanggungjawab dalam seluruh proses penatausahaan

keuangan yang ada di pemerintahan desa sampai pada penyusunan laporan

pertanggungjawaban keuangan dihadapkan pada keharusan untuk memiliki

pengetahuan yang memadai di bidang keuangan desa. Pengelola keuangan desa,

khususnya dalam hal ini yaitu bendahara desa harus dapat memahami

penatusahaan keuangan desa dengan baik dan benar karena suatu pemerintahan

desa yang baik diperlukan sistem pengelolaan keuangan desa yang baik,

transparan, akuntabel dan berkeadilan (Maryunani, 2006). Pengelolaan keuangan

desa yang baik tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan ekonomi desa yang kuat

dan mandiri. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pengaruh

pemahaman mekanisme penatausahaan akan mendukung Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan desa.

H3 : Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa Berpengaruh


53

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian

hypothesis testing study, untuk menguji pengaruh antar variabel yang

dihipotesiskan dalam penelitian. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian

yang menggunakan pendekatan positivism, eksperimental, dan empiris.

Pendekatan tersebut digunakan dalam penelitian yang menekankan pada

pengujian-pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian

dalam angka (Quantitative) dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik

dan atau permodelan matematis (Efferin, dkk, 2004:34). Penelitian kuantitatif

melihat hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti lebih bersifat sebab dan

akibat (kausal), sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan

dependen. Setelah variabel tersebut ditentukan selanjutnya dicari seberapa besar

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2012:11).

Penelitian ini menggunakan pendekatan statistik inferensial. Menurut

Sugiyono (2012:148) Statistik inferensial, (sering juga disebut statistik induktif

atau statistik probabilitas), adalah teknik statistik yang digunakan untuk

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini

cocok digunakan apabila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik

pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random.

54

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pamong desa yang berada di

Kabupaten Kebumen yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan

keuangan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri atas sekretaris desa, bendahara desa, dan

kepala seksi. Pamong desa yang mengisi kuesioner terdiri dari kepala desa,

bendahara desa dan sekretaris desa, namun pada saat penyebaran kuesioner posisi

sekretaris desa ada yang kosong maka kuesioner untuk sekretaris desa diisi oleh

kepala seksi pemerintahan atau PLT Sekdes.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Purposive Sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Pertama, populasi dalam penelitian ini

dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan letak geografisnya yang terdiri dari

5 (lima) kecamatan dimana Kecamatan Alian mewakili daerah utara Kabupaten

Kebumen, Kecamatan Buluspesantren mewakili daerah selatan Kabupaten

Kebumen, Kecamatan Karanganyar mewakili daerah barat Kabupaten Kebumen,

Kecamatan Kuthowinangun mewakili daerah timur Kabupaten Kebumen dan

Kecamatan Kebumen mewakili daerah tengah (pusat) dari Kabupaten Kebumen,

kemudian dari setiap kecamatan yang terpilih diambil beberapa desa untuk

dijadikan sampel dalam penelitian ini. Kabupaten Kebumen memiliki 26

kecamatan, 449 desa dan jumlah elemen (desa) yang akan dijadikan sebagai

sampel adalah sebanyak 38 desa. Pemilihan 38 desa yang dijadikan sampel

55

berdasarkan pada akses yang mudah untuk dijangkau. Tabel 3.1 menampilkan

jumlah sampel yang diambil berdasarkan teknik Purposive Sampling.

Tabel 3.1.

Penentuan Jumlah Sampel

No Kecamatan Jumlah sampel

1. Kecamatan Alian 9

2. Kecamatan Buluspesantren 8

3. Kecamatan Karanganyar 4

4. Kecamatan Kuthowinangun 7

5. Kecamatan Kebumen 10

Total 38

Sumber : Data primer yang diolah, 2016

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa variabel penelitian adalah suatu

atribut atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk selanjutnya dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Definisi operasional variabel adalah bagaimana menentukan dan

mengukur variabel-variabel tersebut dilapangan dengan merumuskan secara

singkat dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Pertanyaan atau

pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variabel dalam penelitian ini

diukur dengan menggunakan Skala Likert yaitu suatu skala yang digunakan untuk

mengukur sikap, pendapat, persepsi, seseorang atau sekelompok orang tentang

fenomena sosial. Jawaban dari responden bersifat kualitatif yang dikuantitatifkan,

dimana jawaban diberi skor dengan menggunakan 5 (lima) poin Skala Likert,

56

yaitu 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), 2 untuk Tidak Setuju (TS), 3 untuk

Ragu-Ragu (RR), 4 untuk Setuju (S), dan 5 untuk Sangat Setuju (SS).

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, dan 3 (tiga) variabel independen yaitu

Bimbingan Teknis, Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam

Organisasi dan Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa.

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu, pendekatan operasional

variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.3.1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

keuangan desa, sedangkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah

pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan mengenai keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung

jawaban keuangan desa.

Indikator variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam

penelitian ini adalah :

1. Keakuratan = Teliti, tepat, cermat, dan bebas dari kesalahan (Mahmudi, 2007)

57

2. Transparansi = Keterbukaan mengenai APBDesa yang memungkinkan

masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya

tentang keuangan desa (Riyanto, 2015)

3. Validitas = Sejauh mana ketepatan, kesesuaian atau kecocokan suatu alat untuk

mengukur apa yang diukur

4. Relevansi = Menurut Pasolong (2012) relevansi adalah kesesuaian sesuatu

hasil yang diinginkan, dalam hal ini keuangan desa harus sesuai dengan

kebutuhan masyarakat desa secara umum

5. Keandalan Informasi = Keandalan informasi adalah konsistensi dari

serangkaian pengukuran atau alat ukur yang sama, dalam pengelolaan

keuangan desa dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya

Pengukuran variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

menggunakan 5 (lima) poin Skala Likert, yaitu :

1 2 3 4 5

Sangat tidak setuju Tidak setuju Ragu-ragu Setuju Sangat setuju

3.3.2. Bimbingan Teknis

Program bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan dilakukan guna

mengembangkan serta meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan

dari anggota organisasi agar kemamampuan yang telah dimiliki semakin membaik.

Pendidikan formal ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan

pekerjaan pada masa yang akan datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang

58

terintegrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja, sedangakan

bimbingan teknis atau pelatihan ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk

melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini (Windiastuti, 2013). Bimbingan

teknis (bimtek) merupakan kegiatan pelatihan dan pengembangan pengetahuan

serta kemampuan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang

dihadapi oleh setiap individu maupun institusi tertentu sehingga, dengan

mengikuti bimtek diharapkan setiap individu maupun institusi, dapat mengambil

sebuah manfaat dengan berorientasi pada kinerja.

Indikator variabel bimbingan teknis dalam penelitian ini adalah :

1. Bimbingan teknis mengenai pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan

oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten.

2. Pembinaan dan/atau pendampingan pengelolaan keuangan desa.

Pengukuran variabel bimbingan teknis menggunakan 5 (lima) poin Skala

Likert, yaitu :

1 2 3 4 5


3.3.3. Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam Organisasi

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia pemahaman adalah sesuatu hal

yang kita pahami dan kita mengerti. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) adalah

kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang

memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau

59

pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi (Rivani,

2012).

Indikator variabel pemahaman tugas pokok dan fungsi dalam organisasi

dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat pemahaman terhadap tugas pokok masing-masing jabatan.

Tugas pokok merupakan tugas yang paling pokok dari suatu jabatan. Tugas

pokok memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan

tersebut.

2. Tingkat pemahaman terhadap fungsi masing-masing jabatan.

Hal yang harus diperhatikan mengenai pemahaman terhadap fungsi di sini

adalah pemahaman terhadap Job Description dan pemahaman terhadap

pemisahan tugas dari masing-masing jabatan.

Pengukuran variabel pemahaman tugas pokok dan fungsi dalam organisasi

menggunakan 5 (lima) poin Skala Likert, yaitu :

1 2 3 4 5


3.3.4. Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan pencatatan yang

khususunya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan

pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran

(Juklak Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, BPKP 2015).

60

Pemerintah desa yaitu kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan pamong desa yang ditunjuk oleh

kepala desa harus memahami mekanisme penatausahaan keuangan desa ini,

sehingga pengelolaan keuangan desa dapat berjalan lancar sesuai dengan

peraturan yang telah ditentukan.

Indikator variabel pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa

dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat pemahaman mengenai pencatatan akuntansi serta pihak yang

malakukan pencatatan

2. Tingkat pemahaman mengenai waktu dalam melaksanakan penatausahaan

sesuai peraturan yang ada (Permendagri No 113 Tahun 2014)

Pengukuran variabel pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan

desa menggunakan 5 (lima) poin Skala Likert, yaitu :

1 2 3 4 5


3.4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (primary

data). Data primer (primary data) adalah data yang bersumber langsung dari

sumber data tanpa melalui perantara (Wahyudin, 2015: 111). Penelitian ini

mengambil data secara langsung berupa kuesioner yang diberikan kepada

pengelola keuangan desa. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang

61

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015:199). Kuesioner merupakan

teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel

yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu,

kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar atau tersebar

di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup

atau terbuka, dapat diberikan secara langsung atau dikirim melalui pos atau

internet.

Sumber data diperoleh dari jawaban responden yang terdiri dari Kepala

Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa sebagai pengelola keuangan desa.

Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh pengelola keuangan desa yang

terpilih sebagai sampel dalam penelitian ini. Kuesioner diberikan langsung kepada

responden. Kuesioner untuk variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa,

pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi dan pemahaman

mekanisme penatausahaan keuangan desa bersifat tertutup, sedangkan kuesioner

untuk variabel bimbingan teknis bersifat semi terbuka.

3.5. Metode Analisis Data

Data yang sudah terkumpul, selanjutnya diolah untuk mengetahui hasil

penelitian. Data diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS ver.21. Peneliti

menganalisis bagaimana pengaruh bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok

dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi dan pemahaman mekanisme penatausahaan

keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan

62

permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian serta memperhatikan sifat-

sifat data yang dikumpulkan, maka analisis data dalam penelitian ini dijabarkan

sebagai berikut:

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum atau generalisasi (Sugiyono, 2015: 208).

3.5.1.1. Analisis Deskriptif Responden

Analisis deskriptif responden digunakan untuk memberikan gambaran

atau deskripsi empiris atas data yang dikumpulkan (Ferdinand, 2014: 229).

Analisis ini dilakukan untuk memberikan informasi demografi responden.

Informasi ini berupa identitas (nama), jabatan, dan latar pendidikan responden.

Data diperoleh melalui isian data responden yang dibagikan.

3.5.1.2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau deskripsi suatu

data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum,

minimum, sum, range, kurtosis (puncak distribusi) dan skewness (kemencengan

distribusi) (Ghozali, 2013). Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan

data pada penelitian ini yang terdiri dari bimbingan teknis (X1), pemahaman tugas

pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi (X2), pemahaman mekanisme

penatausahaan keuangan desa (X3), dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

63

(Y). Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel

yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel

penelitian. Alat analisis statistik deskriptif selain rata-rata, standar deviasi, range,

sum, skewness, dan kurtosis adalah tabel frekuensi. Tabel frekuansi merupakan

tabel yang menggambarkan profil nilai suatu variabel yang menunjukkan nilai

frekuensi satuan data secara keseluruhan (Wahyudin, 2015: 120).

Analisis statistik deskriptif digunakan dengan memberi skor jawaban

kuesioner yang telah diisi oleh responden. Hasil dari penjumlahan masing-masing

item pernyataan dikategorikan dalam beberapa jenjang kategori variabel.

Kategori deskriptif variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa,

ditentukan dengan cara membuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan

sebagai berikut:

1. Menetapkan skor maksimum = 5 (jumlah pernyataan) x 5 (skor maks) = 25

2. Menetapkan skor minimum = 5 (jumlah pernyataan) x 1 (skor min) = 5

3. Menetapkan rentang kelas = 25 (skor maks) – 5 (skor min) = 20

4. Menetapkan banyaknya kelas = jumlah skala Likert yang digunakan = 5

5. Panjang kelas interval

, maka

( )

Menurut perhitungan tersebut, maka panjang kelas interval variabel

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah 4,2 dan dibulatkan menjadi 5.

Jenjang kategori yang digunakan ditampilkan dalam Tabel 3.2.

64

Tabel 3.2

Kategori Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

No. Interval Kategori

1 5 – 9 Sangat Rendah

2 10 – 14 Rendah

3 15 – 19 Sedang

4 20 – 24 Tinggi

5 25 – 29 Sangat Tinggi

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Kategori deskriptif variabel bimbingan teknis ditentukan dengan cara

membuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut:






,maka

( )

Menurut perhitungan di atas diperoleh panjang kelas interval variabel

bimbingan teknis adalah 3,4 dan dibulatkan menjadi 4. Jenjang kategori yang

digunakan ditampilkan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Kategori Variabel Bimbingan Teknis


1 4 – 7 Sangat Tidak Memadai

2 8 – 11 Tidak Memadai

3 12 – 15 Sedang

4 16 - 19 Memadai

5 20 – 23 Sangat Memadai


65

Kategori deskriptif variabel pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi)

dalam organisasi ditentukan dengan cara membuat tabel kategori yang disusun

dengan perhitungan sebagai berikut:






, maka

( )

Menurut perhitungan tersebut diperoleh panjang kelas interval variabel

pemahaman tugas pokok dan fungsi dalam organisasi adalah 5,8 dan dibulatkan

menjadi 6. Jenjang kategori yang digunakan ditampilkan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4

Kategori Variabel Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam

Organisasi


1 7 – 12 Sangat Tidak Paham

2 13 – 18 Tidak Paham

3 19 – 24 Sedang

4 24 – 30 Paham

5 31 – 36 Sangat Paham


66

Kategori deskriptif variabel pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan

desa ditentukan dengan cara membuat tabel kategori yang disusun dengan

perhitungan sebagai berikut:






, maka

( )

Menurut perhitungan tersebut diperoleh panjang kelas interval variabel

pemahaman mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah 4,2 dan

dibulatkan menjadi 5. Jenjang kategori yang digunakan ditampilkan dalam Tabel

3.5.

Tabel 3.5

Kategori Variabel Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa


1 5 – 9 Sangat Tidak Paham

2 10 – 14 Tidak Paham

3 15 – 19 Sedang

4 20 – 24 Paham

5 25 – 29 Sangat Paham


3.5.2. Uji Kualitas Data

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian.

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen dalam

kuesioner harus dilakukan pengujian kualitas terhadap data yang diperoleh dengan

67

uji reliabilitas dan uji validitas. Uji realibilitas dan uji validitas dilakukan untuk

mengetahui ketepatan alat ukur dalam mengukur objek yang diteliti.

3.5.2.1. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2013: 47). Suatu

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan coefficient cronbach’s alpha.

Cronbach’s alpha merupakan teknik pengujian konsistensi reliabilitas antar item

yang paling popular dan merupakan indeks konsistensi reliabilitas yang cukup

sempurna, semakin tinggi koefisien alpha, berarti semakin baik pengukuran suatu

instrumen.

Kriteria pengujian uji reliabilitas menurut Ghozali (2013) adalah sebagai

berikut:

1. Alpha > 0,7 konstruk (variabel) memiliki reliabilitas.

2. Alpha < 0,7 konstruk (variabel) tidak memiliki reliabilitas.

3.5.2.2. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner

mampu untuk mengungkapkan sesuatu akan diukur oleh kuesioner tersebut

(Ghozali, 2013: 52). Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan

68

validitas konstruk (construct validity), yaitu dengan melakukan korelasi antar skor

butir pernyataan dengan total skor konstruk atau variabel. Pengujian

menggunakan dua sisi dengan taraf signifikansi 5% dengan kriteria sebagai

berikut:

1. Jika rhitung > rtabel (uji 2 sisi dengan signifikansi 5%) maka instrumen atau item-

item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).

2. Jika rhitung < rtabel (uji 2 sisi dengan signifikansi 5%) maka instrumen atau item-

item pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan

tidak valid).

3.5.3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, seperti diketahui

bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi

normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk

jumlah sampel kecil (Ghozali, 2013). Ada 2 (dua) cara untuk mendeteksi apakah

residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji

statistik.

3.5.4. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji

kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini

juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang

69

digunakan tidak terdapat multikolinieritas dan heteroskedastisitas. Pengujian

asumsi klasik dilakukan agar nilai parameter model penduga yang digunakan

dinyatakan valid.

3.5.4.1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2013:

105). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel

independen. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel

ini tidak ortogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai

korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Pengujian multikolonieritas dapat dilihat dari Tolerance Value atau

Variance Inflation Factor (VIF), sebagai berikut:

1. Jika nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak

terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut.

2. Jika nilai Tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa terdapat

multikolonieritas pada penelitian tersebut.

3.5.4.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain (Ghozali, 2013: 139). Jika variance dari residual satu

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika

70

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Deteksi yang dapat dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya

heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik Plot (Scatterplot) antara nilai

prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika grafik plot

menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian

menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Jika

tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.5. Analisis Regresi Berganda

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi

linier berganda dengan alat bantu SPSS 21 (Statistical Packages for Social

Science). Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai variabel dependen dengan

variabel independen bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi

(tupoksi) dalam organisasi dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan

desa. Persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut:

AKT = α + β1BT + β2PF + β3PN+ e

Dimana:

AKT = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

α = Konstanta

β1-β3 = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

BT = Bimbingan Teknis (X1)

71

PF = Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi dalam Organisasi (X2)

PN = Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa (X3)

e = Standar error

3.5.6. Uji Hipotesis

3.5.6.1. Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh

secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013: 98). Uji

simultan digunakan untuk menguji besarnya pengaruh variabel independen

(bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi

dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa) secara bersama-sama

atau simultan terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan keuangan

desa). Uji F dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai F kritis (F tabel)

dengan F hitung yang terdapat pada tabel analysis of variance.

Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% sehingga untuk

mengetahui nilai F tabel kriteria yang digunakan adalah :

1. Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima maka artinya secara statistik dapat

dibuktikan bahwa variabel independen (bimbingan teknis, pemahaman tugas

pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi dan pemahaman mekanisme

penatausahaan keuangan desa) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

(akuntabilitas pengelolaan keuangan desa).

72

2. Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha (hipotesis alternatif) diterima

maka artinya secara simultan dapat dibuktikan bahwa semua variabel

independen (bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi)

dalam organisasi dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa)

berpengaruh terhadap variabel dependen (akuntabilitas pengelolaan keuangan

desa).

3.5.6.2. Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu

variabel penjelas/independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel

dependen (Ghozali, 2013: 98). Uji t digunakan untuk menentukan apakah variabel



secara individu atau parsial berpengaruh terhadap variabel dependen

(akuntabilitas pengelolaan keuangan desa).

Pengujian dilakukan berdasarkan perbandingan nilai thitung masing-

masing koefisien regresi dengan nilai ttabel dengan tingkat signifikansi 5% dengan

derajat kebebasan (df) sama dengan n-k-1, dimana n adalah jumlah sampel dan k

adalah jumlah variabel. Kriteria yangdigunakan adalah:

1) Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima artinya variabel independen

(bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam

organisasi dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa) tidak

73


desa).

2) Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan menerima Ha artinya variabel




desa).

3.5.6.3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:

97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi

variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen.

74

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten yang terletak di bagian selatan

Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo di sebelah

timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, Kabupaten Cilacap dan Banyumas di

sebelah barat serta Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara di sebelah utara.

Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak pada 7°27' - 7°50' Lintang Selatan

dan 109°22' - 109°50' Bujur Timur. Kabupaten Kebumen secara administratif

terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.111,50 hektar atau

1.281,115 km², dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan

perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah (Kebumen

dalam Angka 2014).

Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan yang terbagi menjadi 11

kelurahan dan 449 desa. Tahun 2013 jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930

RW dan dibagi menjadi 7.127 RT. Secara agregat penduduk Kabupaten Kebumen

pada tahun 2014 tercatat 1.176.662 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten

Kebumen sebesar 918/km² (Kebumen dalam Angka 2014).

Peneliti memilih Kabupaten Kebumen sebagai lokasi penelitian berdasarkan

beberapa alasan, yang antara lain adalah sebagai berikut:

1) Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten yang menerima dana desa terbesar

nomor 2 di Provinsi Jawa Tengah.

75

2) Kabupaten Kebumen telah melaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun

2013 yang artinya para pengelola keuangan desa telah menjabat kurang lebih 3

(tiga) tahun sehingga pengelola keuangan desa di Kabupaten Kebumen telah

paham mengenai tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan telah

mengikuti beberapa bimbingan teknis yang telah diselenggarakan oleh

pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten.

4.2. Hasil Penelitian

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini, diolah menggunakan

bantuan alat bantu Microsoft Excel dan program statistik IBM SPSS Statistics 21.

4.2.1. Statistik Deskriptif

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (primary data).

Penelitian ini menggunakan metode kuesioner dalam pengumpulan data.

Penyebaran kuesioner dilakukan secara personal survey atau peneliti mendatangi

secara langsung pengelola keuangan desa. Pengelola keuangan yang menjadi

sampel dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara

desa sehingga masing-masing desa yang menjadi sampel akan mendapat tiga

kuesioner. Kuesioner disebar ke 38 desa di Kabupaten Kebumen. Keseluruhan

kuesioner yang disebar kepada responden berjumlah 114 kuesioner. Kuesioner

yang dapat diterima kembali adalah sebanyak 107 kuesioner dan dari jumlah

tersebut keseluruhannya memenuhi syarat untuk diolah.

Tingkat pengembalian kuesioner disajikan dalam Tabel 4.1 dan daftar 38

desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 4.2.

76

Tabel 4.1

Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan Jumlah Persentase

Kuesioner yang disebar 114 100%

Kuesioner yang tidak kembali (7) 6,14%

Kuesioner yang kembali 107 93,86%

Pengisian kuesioner yang tidak lengkap (0) 0%

Kuesioner yang dapat diolah 107 93,86%


Tabel 4.2

Daftar Desa yang Menjadi Sampel Penelitian

No. Nama Kecamatan Nama Desa

1 Kecamatan Kebumen Desa Kembaran

2 Desa Kalijirek

3 Desa Kawedusan

4 Desa Jemur

5 Desa Karangsari

6 Desa Kuthosari

7 Desa Gemeksekti

8 Desa Muktirejo

9 Desa Muktisari

10 Desa Bandung

11 Kecamatan Alian Desa Kambangsari

12 Desa Jatimulyo

13 Desa Karangkembang

14 Desa Bojongsari

15 Desa Kalirancang

16 Desa Sawangan

17 Desa Seliling

18 Desa Surotrunan

19 Desa Tanuharjo

20 Kecamatan Kuthowinangun Desa Jlegiwinangun

21 Desa Tanjungsari

22 Desa Pesalakan

23 Desa Karangsari

24 Desa Lumbu

25 Desa Lundong

26 Desa Babadsari

27 Kecamatan Buluspesantren Desa Tanjungsari

28 Desa Rantewringin

29 Desa Tanjungrejo

77

No. Nama Kecamatan Nama Desa

30 Desa Banjurmukadan

31 Desa Tambakrejo

32 Desa Sidomoro

33 Desa Bocor

34 Desa Waluyo

35 Kecamatan Karanganyar Desa Wonorejo

36 Desa Karangkemiri

37 Desa Grenggeng

38 Desa Sidomulyo


4.2.1.1. Analisis Deskriptif Responden

Deskripsi karakteristik responden ini dimaksudkan untuk menjelaskan

latar belakang responden dalam penelitian ini. Deskripsi mengenai karakteristik

responden dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3

Deskripsi Karakteristik Responden

Keterangan Jumlah Presentase

Jabatan:

Kepala Desa 34 31,78%

Sekretaris Desa 37 34,58%

Bendahara Desa 36 33,64%

Total 107 100%

Pendidikan:

SD 1 0,93%

SMP/Setara SMP 5 4,67%

SMA/Setara SMA 80 74,77%

Diploma (D1, D2, dan

D3)

7 6,54%

Sarjana (S1) 14 13,08%

Total 107 100%


Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan pengelola

keuangan desa sebagian besar adalah lulusan SMA/setara SMA yaitu ada 80

responden (74,77%), kemudian disusul dengan lulusan sarjana (S1) 14 responden

78

(13,08%), untuk lulusan diploma (D1, D2, D3) ada 7 responden (6,54%),

kemudian lulusan SMP ada 5 responden (4,67%) dan yang terakhir adalah

pengelolaan keuangan desa yang merupakan lulusan SD ada 1 responden (0,93%).

4.2.1.2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif variabel digunakan untuk mendeskripsikan variabel

yang dependen maupun variabel independen yang ada dalam penelitian ini. Hal

ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang

berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

Penelitian ini analisis deskriptif variabelnya menggunakan minimum, maksimum,

mean, standar deviasi, dan frekuensi sebagai pengukuran deskriptif dari masing-

masing variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri

dari akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (AKT), bimbingan teknis (BT),

pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi (PF), dan

pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa (PN).

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Desa disajikan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4

Deskripsi Frekuensi Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Indikator N Frekuensi Skor Min Max Rerata St.dev

1 2 3 4 5

AKT1 107 0 0 0 42 65 4 5 4,61 0,491

AKT2 107 0 0 0 50 57 4 5 4,53 0,501

AKT3 107 0 1 0 67 39 2 5 4,35 0,534

AKT4 107 0 1 0 54 52 2 5 4,47 0,555

79


1 2 3 4 5

AKT5 107 0 1 0 52 54 2 5 4,49 0,556

Total Jumlah 22,45 2,637


Berdasarkan Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa skor yang paling banyak

dipilih oleh responden adalah skor 5 untuk masing-masing item indikator

akuntabilitas. Skor rata-rata jawaban responden untuk masing-masing indikator

sebesar 4,49. Skor maksimum yang dipilih oleh responden untuk masing masing

indikator adalah 5, sedangkan skor minimum yang dipilih adalah 4 untuk

indikator Akuntabilitas 1 dan Akuntabilitas 2, serta skor 2 untuk Akuntabilitas 3,

Akuntabilitas 4, dan Akuntabilitas 5.

Nilai rata-rata tertinggi untuk masing-masing indikator adalah indikator

Akuntabilitas 1 yang mengindikasikan bahwa pengelola keuangan desa di

Kabupaten Kebumen telah melaksanakan prinsip validitas yang ditunjukkan

dengan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran desa telah didukung dengan

bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara

Desa yaitu dengan nilai rata-rata 4,61, sedangkan rata-rata terendah adalah

indikator Akuntabilitas 3 yaitu indikator relevansi yang mengindikasikan bahwa

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa di Kabupaten

Kebumen terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yaitu dengan nilai

rata-rata 4,35. Nilai rata-rata total skor jawaban responden terhadap keseluruhan

indikator akuntabilitas sebesar 22,45. Sementara itu rata-rata standar deviasi

bernilai 0,527. Tabel 4.5 menyajikan frekuensi responden terhadap variabel

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.

80

Tabel 4.5

Distribusi Frekuensi Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

No. Interval Skor Frekuensi Presentase Kategori

1 5 – 9 0 0% Sangat Rendah

2 10 – 14 0 0% Rendah

3 15 – 19 3 2,80% Sedang

4 20 – 24 77 71,96% Tinggi

5 25 – 29 27 25,24% Sangat Tinggi


Tabel 4.5 menyajikan data seberapa tinggi akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa dilihat dari total skor jawaban responden. Sebanyak 77 responden

(71,96%) skor maksimum pada interval 20-24 yang artinya 77 responden tersebut

menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan desa di Kabupten Kebumen tinggi.

Sebanyak 27 responden (25,24%) memiliki skor maksimum pada interval 25-29

yang artinya 27 responden tersebut menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa di Kabupaten Kebumen sangat tinggi, sedangkan responden yang

menjawab “Ragu-ragu” dalam kuesioner sebanyak 3 responden (2,80%) memiliki

skor maksimum pada interval 15-19. Jawaban pada skala “Ragu-ragu”

menunjukkan bahwa responden menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa di Kabupaten Kebumen sedang. Berdasarkan keterangan di atas,

maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di

Kabupaten Kebumen tinggi.

2. Bimbingan Teknis

Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel Bimbingan Teknis disajikan

dalam Tabel 4.6.

81

Tabel 4.6

Deskripsi Frekuensi Indikator Bimbingan Teknis


1 2 3 4 5

BT1 107 0 0 0 37 70 4 5 4,65 0,478

BT2 107 0 0 0 34 73 4 5 4,68 0,468

BT3 107 0 0 0 34 73 4 5 4,68 0,468

BT4 107 0 0 0 34 73 4 5 4,68 0,468





bimbingan teknis. Skor rata-rata jawaban responden untuk masing-masing

indikator sebesar 4,67. Skor maksimum yang dipilih oleh responden untuk masing

masing indikator adalah 5, sedangkan skor minimum yang dipilih adalah 4.

Nilai rata-rata tertinggi untuk masing-masing indikator adalah 4,68 yaitu

bimbingan teknis 2, bimbingan teknis 3, dan bimbingan teknis 4 yang

mengindikasikan bahwa kebutuhan akan ketersediaan pembinaan dan/atau

pendampingan dalam pengelolaan keuangan desa tinggi, sedangkan bimbingan

teknis 1 mengindikasikan bahwa ketersediaan bimbingan teknis mengenai

pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan pemerintah provinsi maupun

pemerintah kabupaten tinggi. Nilai rata-rata terendah adalah bimbingan teknis 1

dengan nilai rata-rata 4,65. Nilai rata-rata total skor jawaban responden terhadap

keseluruhan indikator bimbingan teknis adalah sebesar 18,69. Sementara itu rata-

rata standar deviasi bernilai 0,470. Tabel 4.7 menyajikan frekuensi responden

terhadap variabel bimbingan teknis secara keseluruhan.

82

Tabel 4.7

Distribusi Frekuensi Variabel Bimbingan Teknis

No. Interval Frekuensi Presentase Kategori

1 4 – 7 0 0% Sangat Tidak Memadai

2 8 – 11 0 0% Tidak Memadai

3 12 – 15 0 0% Sedang

4 16 - 19 56 52,34% Memadai

5 20 – 23 51 47,66% Sangat Memadai


Tabel 4.7 menyajikan data seberapa tingginya bimbingan teknis yang

diselenggarakan dilihat dari total skor jawaban responden. Sebanyak 56

responden (52,34%) memiliki skor maksimum pada interval 16-19 yang artinya

56 responden tersebut menyatakan bahwa bimbingan teknis yang diselenggarakan

sudah memadai. Sebanyak 51 responden (47,66%) memiliki skor maksimum

pada interval 20-23 yang artinya 51 responden tersebut menyatakan bahwa

bimbingan teknis yang diselenggarakan sudah sangat memadai. Berdasarkan

keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan teknis yang

diselenggarakan di Kabupaten Kebumen telah memadai.

3. Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam Organisasi

Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel Pemahaman Tugas Pokok dan

Fungsi (Tupoksi) dalam Organisasi disajikan dalam Tabel 4.8.

Tabel 4.8

Deskripsi Frekuensi Indikator Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi

(Tupoksi) dalam Organisasi


1 2 3 4 5

PF1 107 0 1 0 53 53 2 5 4,48 0,555

PF2 107 0 1 0 64 42 2 5 4,36 0,481

PF3 107 0 0 0 65 42 4 5 4,37 0,541

PF4 107 0 0 0 69 38 3 5 4,43 0,551

83


1 2 3 4 5

PF5 107 0 1 0 58 48 4 5 4,39 0,491

PF6 107 0 0 11 64 32 2 5 4,20 0,606

PF7 107 0 0 12 57 38 3 5 4,24 0,642





pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi. Skor rata-rata

jawaban responden untuk masing-masing indikator sebesar 4,35. Skor maksimum

yang dipilih oleh responden untuk masing masing indikator adalah 5. Skor

minimum yang dipilih adalah 2 untuk indikator tupoksi 1, tupoksi 2, dan tupoksi 6

serta 3 untuk indikator tupoksi 4 dan tupoksi 7, sedangkan skor minimum untuk

indikator tupoksi 3 dan tupoksi 5 adalah 4.

Nilai rata-rata tertinggi untuk masing-masing indikator adalah tupoksi 1

yang mengindikasikan bahwa pengelola keuangan desa di Kabupaten Kebumen

telah memahami fungsi dari masing-masing jabatan yang ditunjukkan dengan

pernyataan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan desa dengan nilai rata-rata 4,48. Rata-rata terendah adalah indikator

tupoksi 6 yaitu dengan nilai rata-rata 4,20 yang mengindikasikan bahwa pengelola

keuangan desa di Kabupaten Kebumen memiliki pemahaman mengenai tugas

pokok jabatan masing-masing yang ditunjukkan dengan pernyataan bahwa Kepala

seksi mempunyai tugas menyiapkan dokumen anggaran, melakukan tindakan

pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dan

melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa. Nilai rata-

84

rata total skor jawaban responden terhadap keseluruhan indikator akuntabilitas

sebesar 30,47. Sementara itu rata-rata standar deviasi bernilai 0,552. Tabel 4.9

menyajikan frekuensi responden terhadap variabel pemahaman tugas pokok dan

fungsi (tupoksi) dalam organisasi.

Tabel 4.9

Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi

(Tupoksi) dalam Organisasi


1 7 – 12 0 0% Sangat Tidak Paham

2 13 – 18 0 0% Tidak Paham

3 19 – 24 0 0% Sedang

4 24 – 30 59 55,14% Paham

5 31 – 36 48 44,86% Sangat Paham


Tabel 4.9 menyajikan data seberapa pahamnya pengelola keuangan desa

mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi dilihat dari total skor

jawaban responden. Sebanyak 59 responden (55,14%) memiliki skor maksimum

pada interval 24-30 yang artinya 59 responden tersebut menyatakan bahwa

mereka paham mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi.

Sebanyak 48 responden (44,86%) memiliki skor maksimum pada interval 31-36

yang artinya 48 responden tersebut menyatakan mereka sangat paham mengenai

tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi. Berdasarkan keterangan

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengelola keuangan desa di Kabupaten

Kebumen memiliki pemahaman yang tinggi mengenai tugas pokok dan fungsi

(tupoksi) dalam organisasi.

85

4. Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa

Hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel Pemahaman Mekanisme

Penatausahaan Keuangan Desa disajikan dalam Tabel 4.10

Tabel 4.10

Deskripsi Frekuensi Indikator Pemahaman Mekanisme Penatausahaan

Keuangan Desa


1 2 3 4 5

PN1 107 0 0 0 47 60 4 5 4,56 0,499

PN2 107 0 0 2 54 51 3 5 4,46 0,537

PN3 107 0 1 0 59 47 2 5 4,42 0,550

PN4 107 0 2 0 59 46 2 5 4,39 0,595

PN5 107 0 0 5 67 35 4 5 4,28 0,546





pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa. Skor rata-rata jawaban

responden untuk masing-masing indikator sebesar 4,42. Skor maksimum yang

dipilih oleh responden untuk masing masing indikator adalah 5. Skor minimum

yang dipilih adalah 2 untuk indikator penatausahaan 3, penatausahaan 4, serta 3

untuk indikator penatausahaan 2. Skor minimum untuk indikator penatausahaan 1

dan 5 adalah 4.

Nilai rata-rata tertinggi untuk masing-masing indikator adalah

penatausahaan 1 sebesar 4,56 yang mengindikasikan bahwa pengelola keuangan

desa di Kabupaten Kebumen telah memahami pencatatan akuntansi mengenai

pengelolaan keuangan desa yang ditunjukkan dengan pernyataan bahwa

bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran

kas secara tertib. Rata-rata terendah adalah indikator penatausahaan 5 yaitu

86

dengan nilai rata-rata 4,28 yang mengindikasikan bahwa pengelola keuangan desa

di Kabupaten Kebumen memiliki pemahaman mengenai waktu pelaporan

pertanggungjawaban keuangan yang ditunjukkan dengan pernyataan bahwa

laporan pertanggungjawaban yang telah disusun oleh bendahara disampaikan

setiap bulan kepada kepala desa, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Nilai

rata-rata total skor jawaban responden terhadap keseluruhan indikator

akuntabilitas sebesar 30,82. Sementara itu rata-rata standar deviasi bernilai 0,545.

Tabel 4.11 menyajikan frekuensi responden terhadap variabel pemahaman

mekanisme pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.

Tabel 4.11

Distribusi Frekuensi Variabel Pemahaman Mekanisme Penatausahaan

Keuangan Desa


1 5 – 9 0 0% Sangat Tidak Paham

2 10 – 14 0 0% Tidak Paham

3 15 – 19 6 5,61% Sedang

4 20 – 24 72 67,29% Paham

5 25 – 29 29 27,10% Sangat Paham


Tabel 4.11 menyajikan data seberapa pahamnya pengelola keuangan desa

mengenai mekanisme penatausahaan keuangan desa dilihat dari total skor jawaban

responden. Sebanyak 72 responden (67,29%) memiliki skor maksimum pada

interval 20-24 yang artinya 72 responden tersebut menyatakan bahwa mereka

paham mengenai mekanisme penatausahaan keuangan desa. Sebanyak 29

responden (27,10%) memiliki skor maksimum pada interval 25-29 yang artinya

29 responden tersebut menyatakan mereka sangat paham mengenai mekanisme

penatausahaan keuangan desa. Sebanyak 6 responden (5,61%) memiliki skor

maksimum pada interval 15-19 yang artinya 6 responden tersebut menyatakan

87

bahwa pemahaman mereka mengenai mekanisme penatausahaan keuangan desa

adalah sedang. Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

pengelola keuangan desa di Kabupaten Kebumen memiliki pemahaman yang

tinggi mengenai mekanisme penatausahaan keuangan desa.

4.2.2. Uji Kualitas Data

4.2.2.1. Uji Reliabilitas

Uji realibilitas instrumen penelitian dilaksanakan dengan melihat

konsistensi koefisien Cronbach Alpha untuk semua variabel. Suatu konstruk atau

variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,7 (Ghozali,

2013: 48). Adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Nilai Alpha Keterangan

X1 (Bimbingan Teknis) 0,834 Reliabel

X2 (Pemahaman Fungsi dalam Organisasi) 0,883 Reliabel

X3 (Pemahaman Mekanisme Penatausahaan) 0,882 Reliabel

Y (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa) 0,843 Reliabel

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4.12 terlihat bahwa variabel bimbingan teknis,

pemahaman tugas pokok dan fungsi dalam organisasi, pemahaman mekanisme

penatausahaan keuangan desa serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

memiliki status reliabel. Hal ini dikarenakan nilai Alpha Cronbach variabel

tersebut lebih besar dari 0,70. Kondisi ini juga memberikan arti bahwa seluruh

variabel tersebut dapat digunakan pada analisis selanjutnya.

88

4.2.2.2. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner

mampu untuk mengungkapkan sesuatu akan diukur oleh kuesioner tersebut

(Ghozali, 2013: 52). Uji validitas dilakukan dengan analisis bivariate yakni

melihat korelasi antara masing-masing indikator dengan total skor konstruk.

Dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of

freedom (df) = n-2, dalam hal ini adalah jumlah sampel. Jumlah sampel (n) dalam

penelitian ini adalah 107, sehingga besarnya df yaitu 107-2 = 105, dengan

signifikansi 5% didapat r tabel = 0,1900. Apabila nilai r hitung lebih besar dari r

tabel maka dapat dikatakan semua indikator variabel adalah valid. Tabel 4.13

menunjukkan hasil dari uji validitas dengan menggunakan SPSS ver. 21.

Tabel 4.13

Hasil Uji Validitas

Variabel/Indikator r hitung r tabel Keterangan

Bimbingan Teknis (X1)

Pernyataan 1 0,564 0, 190 Valid

2 0,743 0, 190 Valid

3 0,698 0, 190 Valid

4 0,655 0, 190 Valid

Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi

dalam Organisasi (X2)


2 0,756 0, 190 Valid

3 0,71 0, 190 Valid

4 0,69 0, 190 Valid

5 0,725 0, 190 Valid

6 0,617 0, 190 Valid

7 0,55 0, 190 Valid

89

Variabel/Indikator r hitung r tabel Keterangan

Pemahaman Mekanisme Penatausahaan

(X3)


2 0,718 0, 190 Valid

3 0,748 0, 190 Valid

4 0,751 0, 190 Valid

5 0,675 0, 190 Valid

Akuntabilitas pengelolaan Keuangan

Desa (Y)


2 0,696 0, 190 Valid

3 0,585 0, 190 Valid

4 0,564 0, 190 Valid

5 0,751 0, 190 Valid

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk

mengukur semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan sebagai item yang valid.

Diperoleh bahwa dari indikator-indikator variabel yang digunakan dalam

penelitian ini, semuanya memiliki nilai r hitung lebih besar dari 0,190 yaitu r tabel

untuk sampel sebanyak 107.

4.2.3. Uji Normalitas

Uji normalitas pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya telah

terdistribusi secara normal atau tidak. Suatu model regresi yang baik adalah

memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui

normalitas nilai residual, maka penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov di mana kriteria yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai ρ

yang diperoleh dengan taraf signifikansi yang sudah ditentukan yaitu 0,05. Agar

90

berdistribusi normal maka variabel residual harus memiliki nilai signifikansi >

0,05.

Setelah melakukan uji normalitas menunjukkan hasil Kolmogorov-Smirnov

sebesar 0,897 dengan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,397. Hasil ini

menunjukkan bahwa nilai signifikansi di atas 0,05 (ρ > 0,05), artinya data yang

diuji normal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi

normalitas. Hasil pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov

disajikan pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardize

d Residual

N 107

Normal Parametersa,b

Mean ,0000000

Std.

Deviation

1,15264546

Most Extreme

Differences

Absolute ,087

Positive ,087

Negative -,051

Kolmogorov-Smirnov Z ,897

Asymp. Sig. (2-tailed) ,397

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : data primer yang diolah, 2016

Selain menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ada pula cara lain yaitu

dengan analisis grafik dengan melihat penyebaran data (titik) pada garis diagonal

P Plot of Regression Standardized Residual. Berikut ini merupakan hasil uji

91

normalitas data dengan analisis grafik Normal Probability Plot yang disajikan

pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas Grafik P-Plot


Grafik P-Plot di atas menunjukkan titik-titik menyebar di sekitar garis

diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Grafik ini

menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali,

2013: 163).

92

4.2.4. Uji Asumsi Klasik

4.2.4.1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat

dari perhitungan nilai tolerance serta Varian Inflation Factor (VIF). Menurut

Ghozali (2013), suatu model regresi dikatakan tidak memiliki kecenderungan

adanya gejala multikolinearitas adalah apabila memiliki nilai VIF yang lebih kecil

dari 10 dan Tolerance lebih besar dari 0,10. Hasil pengujian model regresi

diperoleh nilai-nilai VIF untuk masing-masing variabel ini dapat dilihat dari Tabel

4.15.

Tabel 4.15

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardiz

ed

Coefficien

ts

T Sig. Collinearity

Statistics

B Std. Error Beta Toleran

ce

VIF

1

(Constant) 2,579 1,511 1,707 ,091

TOTALBT ,157 ,088 ,117 1,793 ,076 ,708 1,413

TOTALPF ,178 ,056 ,253 3,171 ,002 ,474 2,111

TOTALPN ,520 ,071 ,566 7,367 ,000 ,511 1,956

a. Dependent Variable: TOTALAKT


Berdasarkan Tabel 4.15 menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas

yang mempunyai nilai tolerance kurang dari 0,10. Hal ini berarti tidak ada

korelasi antar variabel bebas. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal

93

yang sama, di mana tidak ada variabel yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10.

Menurut hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas

antar variabel bebas, sehingga model regresi layak untuk digunakan.

4.2.4.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain

tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

Heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2013), model regresi yang baik adalah

yang Homoskesdatisitas atau tidak terjadi Heteroskesdatisitas.

Metode deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan

melihat grafik Plot (Scatterplot) antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED)

dengan residual (SRESID), jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang

bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan

bahwa telah terjadi heteroskedastisitas, apabila tidak ada pola yang jelas, serta

titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak

terjadi heteroskedastisitas. Adapun gambar Scatterplot uji heterokedastisitas

dapat dilihat pada Gambar 4.2.

94

Gambar 4.2

Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot


Grafik Scatterplot di atas terlihat bahwa titik-titik secara acak dan tidak

membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi

heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk

memprediksi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan masukan

variabel bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam

organisasi dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa.

95

4.2.5. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda berguna untuk menganalisis hubungan

antara dua variabel independen atau lebih dengan satu variabel dependen.

AKT = α + β1BT + β2PF + β3PN + e

Hasil perhitungan regresi berganda dengan program IBM SPSS Statistics

21 dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficientsa


Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 2,579 1,511 1,707 ,091

TOTALBT ,157 ,088 ,117 1,793 ,076

TOTALPF ,178 ,056 ,253 3,171 ,002

TOTALPN ,520 ,071 ,566 7,367 ,000



Berdasarkan Tabel 4.16 dapat dirumuskan persamaan regresi berganda

sebagai berikut:

AKT = 2,579 + 0,157BT + 0,178PF + 0,520PN + e

Persamaan tersebut mengandung makna bahwa:

1. Konstanta sebesar 2,579 menunjukkan nilai akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa sebesar 2,579 apabila bimbingan teknis, pemahaman tugas

pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi dan pemahaman mekanisme

penatausahaan keuangan desa sebesar nol dengan asumsi variabel lainnya

konstan.

96

2. Koefisen regresi variabel bimbingan teknis sebesar 0,157 menyatakan bahwa

setiap peningkatan bimbingan teknis sebesar satu satuan maka akan

menyebabkan peningkatan atau kenaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan

desa sebesar 0,157 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya konstan.

3. Koefisen regresi variabel pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam

organisasi sebesar 0,178 menyatakan bahwa setiap peningkatan pemahaman

tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi sebesar satu satuan maka

akan menyebabkan peningkatan atau kenaikan akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa sebesar 0,178 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya

konstan.

4. Koefisen regresi variabel pemahaman mekanisme penatusahaan keuangan desa

sebesar 0,520 menyatakan bahwa setiap peningkatan mekanisme

penatausahaan pengelolaan keuangan desa sebesar satu satuan maka akan

menyebabkan peningkatan atau kenaikan akuntabilitas pengelolaan keuangan

desa sebesar 0,520 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya konstan.

4.2.6. Pengujian Hipotesis Penelitian

4.2.6.1. Uji F

Pengujian hipotesis secara simultan dilakukan untuk mengetahui

signifikansi pengaruh antara variabel independen (bimbingan teknis, pemahaman

tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi dan pemahaman mekanisme

penatausahaan keuangan desa) terhadap variabel dependen (akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa. Berikut hasil uji F disajikan dalam Tabel 4.17.

97

Tabel 4.17

Hasil Uji F

ANOVAa

Model Sum of

Squares

Df Mean

Square

F Sig.

1

Regression 311,524 3 103,841 75,947 ,000b

Residual 140,831 103 1,367

Total 452,355 106


b. Predictors: (Constant), TOTALPN, TOTALBT, TOTALPF


Berdasarkan tabel 4.17 dapat diketahui bahwa dari uji ANOVA atau F-test

didapat nilai Fhitung adalah sebesar 75,947 yang artinya lebih besar dari Ftabel yaitu

2,69 serta nilai signifikansi 0,000 yang artinya lebih kecil dari α = 0,05. Karena

Fhitung > Ftabel dan sig < 0,05 maka dapat diartikan bahwa variabel independen

(bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi

dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa) secara bersama sama


desa).

4.2.6.2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu (parsial)

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan

atau tidak. Penelitian ini ditentukan oleh tingkat kepercayaan = 95% atau (α) =

0,05. Derajat kebebasan (df) = n-k-1 = 107-3-1 = 103, serta pengujian dua sisi

maka diperoleh nilai ttabel = 1,983. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila

nilai thitung lebih tinggi dibandingkan dengan ttabel atau nilai signifikansi lebih kecil

98

dari 0,05 maka hipotesis diterima. Hasil uji t yang dilakukan dengan bantuan

program SPSS ver.21 disajikan dalam Tabel 4.18.

Tabel 4.18

Hasil Uji t

Coefficientsa


Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 2,579 1,511 1,707 ,091

TOTALBT ,157 ,088 ,117 1,793 ,076

TOTALPF ,178 ,056 ,253 3,171 ,002

TOTALPN ,520 ,071 ,566 7,367 ,000



Hasil pengujian signifikansi variabel bebas secara parsial dapat dilihat

pada pembahasan sebagai berikut :

1. Hasil uji t untuk bimbingan teknis (X1) diperoleh thitung sebesar 1,793 yang

artinya lebih kecil dari ttabel yaitu 1,983 serta nilai signifikansi 0,076 yang

artinya lebih besar dari α = 0,05. Karena thitung < ttabel dan sig > 0,05 maka H1

ditolak. Hal ini berarti bahwa bimbingan teknis (X1) tidak berpengaruh

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y).

2. Hasil uji t untuk pemahaman tugas pokok dan fungsi dalam organisasi (X2)

diperoleh thitung sebesar 3,171 yang artinya lebih besar dari ttabel yaitu 1,983

serta nilai signifikansi 0,002 yang artinya lebih kecil dari α = 0,05. Karena

thitung > ttabel dan sig < 0,05 maka H2 diterima. Hal ini berarti bahwa

pemahaman tugas pokok dan fungsi dalam organisasi (X2) berpengaruh

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y).

99

3. Hasil uji t untuk pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa (X3)

diperolah thitung sebesar 7,367 yang artinya lebih besar dari ttabel yaitu 1,983

serta nilai signifikansi 0,000 yang artinya lebih kecil dari α = 0,05. Karena

thitung > ttabel dan sig < 0,05 maka H3 diterima. Hal ini berarti bahwa

pemahaman mekanisme penatusahaan keuangan desa (X3) berpengaruh

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y). Secara ringkas dapat

dilihat pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19

Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis


4.2.6.3. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2

yang kecil berarti

No. Hipotesis Uji t Kesimpulan

T Sig

1 Bimbingan teknis

berpengaruh terhadap

akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa.

1,793 < 1,983 0,076 > 0,05 Hipotesis

Ditolak

2 Pemahaman tugas pokok dan

fungsi (tupoksi) dalam

organisasi berpengaruh

terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa

3,171 >1,983 0,002 < 0,05 Hipotesis

Diterima

3 Pemahaman mekanisme

penatausahaan keuangan desa

berpengaruh terhadap

akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa.

7,367 >1,983 0,000 < 0,05 Hipotesis

Diterima

100

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel

dependen amat terbatas. Menurut Ghozali (2013), nilai yang mendekati satu

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut ini adalah hasil

uji koefisien determinasi yang disajikan dalam Tabel 4.20.

Tabel 4.20

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate

1 ,830a ,689 ,680 1,169

a. Predictors: (Constant), TOTALPN, TOTALBT, TOTALPF

Sumber : Data yang diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 4.20 nilai koefisien determinasi ( adjusted R square)

sebesar 0,680. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu

bimbingan teknis, pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan pemahaman

mekanisme penatausahaan keuangan desa dapat menjelaskan akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa sebesar 68 %, sedangkan sisanya sebesar 32 %

(100 %-68 %) dijelaskan oleh faktor-faktor lain selain variabel independen

tersebut.

101

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Bimbingan Teknis Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Desa

Bimbingan teknis (bimtek) adalah suatu kegiatan yang diperuntukkan untuk

memberikan bantuan yang pada umumnya berupa nasehat dan tuntutan untuk

menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis. Tujuan bimbingan teknis

adalah untuk menyelesaikan masalah/kasus yang terjadi dan dihadapi oleh para

pegawai/pejabat sehingga penyelesainnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bimbingan teknis dalam

penelitian ini menguji mengenai seberapa memadainya bimbingan teknis yang

diselenggarakan oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten dan

juga untuk menguji seberapa memadainya ketersediaan tenaga pendamping dalam

melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa.

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa bimbingan

teknis (X1) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

(Y) yang dibuktikan nilai thitung adalah sebesar 1,793 yang artinya lebih kecil dari

ttabel yaitu 1,983 serta nilai signifikansi 0,076 yang artinya lebih besar dari α =

0,05. Hal yang dimungkinkan menjadi indikasi penyebab tidak berpengaruhnya

bimbingan teknis terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah kurang

maksimalnya bimbingan teknis yang telah diselenggarakan oleh pemerintah

provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten. Hal ini diketahui dari kuesioner

untuk bimbingan teknis yang bersifat semi terbuka dimana responden tidak hanya

menjawab berdasarkan kategori yang disediakan (Sangat Setuju, Setuju, Ragu-

102

ragu, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju) tetapi juga responden diberi

pertanyaan yang jawabannya berupa isian. Hasil penelitian ini sesuai dengan

penelitian yang dilakukan di Kabupaten Purbalingga yang dilakukan oleh Setyoko

(2010) yang berjudul Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi

Dana Desa (ADD) yang menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Kabupaten

Purbalingga telah memberikan pelatihan pengelolaan dan penyusunan laporan

keuangan program Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Tim Pelaksana Desa (TPD),

berdasarkan catatan Bapernas Kabupaten Purbalingga, banyak desa yang tidak

mampu menyerahkan laporan keuangan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan jawaban yang terdapat dalam kuesioner yang telah diisi

diketahui bahwa responden masih memerlukan banyak bimbingan teknis terkait

pengelolaan keuangan yaitu pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban. Bimbingan teknis yang dibutuhkan oleh

pengelola keuangan desa di Kabupaten Kebumen antara lain mengenai

peningkatan kapabilitas dari pamong desa dalam melakukan pengelolaan

keuangan desa, penyusunan APBDesa, RPJMDesa, RKPDesa, SPP dan RAB.

Saat melaksanakan pembukuan, administrasi dan pengarsipan dalam pengelolaan

keuangan desa, serta penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan pelaporan

untuk realisasi APBDesa masih memerlukan adanya pendampingan, bimbingan

teknis lain yang masih dibutuhkan adalah adanya pelatihan komputer dan internet

serta pendampingan keuangan desa untuk tahun 2016.

103

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Subroto (2009) yang berjudul

“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana

Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten

Temanggung Tahun 2008)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk

perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan Alokasi Dana Desa,

sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan, namun

dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena

belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum

efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya

manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah

Daerah secara berkelanjutan.

Penelitian lain yang juga menemukan hal yang sama adalah penelitian

yang dilakukan oleh Irma (2014) yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan

Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi menemukan

bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan

Dolo Selatan Kabupaten Sigi dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan

dengan baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan,

kompetensi sumber daya manusia pengelola masih merupakan kendala utama,

sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah

Kabupaten Sigi.

104

4.3.2. Pengaruh Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dalam

Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan

yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling

berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan

tertentu dalam sebuah organisasi (Rivani, 2012). Pemahaman tugas pokok dan

fungsi (tupoksi) dalam organisasi dalam penelitian ini menguji tingkat

pemahaman pengelola keuangan desa mengenai Job Description masing-masing

jabatan dan tingkat pemahaman pengelola keuangan desa tingkat pemahaman

mengenai pemisahan tugas masing-masing jawaban.

Hasil pengujian hipotesis ke dua (H2) menunjukkan bahwa pemahaman

tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi (X2) berpengaruh terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) yang dibuktikan dengan nilai thitung

adalah sebesar 3,171 yang artinya lebih besar dari ttabel yaitu 1,983 serta nilai

signifikansi 0,002 yang artinya lebih kecil dari α = 0,05. Hasil ini sesuai dengan

penelitian yang dilakukan oleh Lestari dkk (2014) yang berjudul Membedah

Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan,

Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Inte

rpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintahan) yang menunjukkan bahwa

pengurus Desa Pakraman Kubutambahan selaku agen dalam pengelolaan

keuangan dan Krama Desa Pakraman sebagai principal telah memegang teguh

peranan modal-modal social khusunya kepercayaan dalam membentuk hubungan

akuntabilitasnya.

105

Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumiarti

(2015) yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi

Biromaru Kabupaten Sigi yang menunjukkan bahwa pengorganisasian yang

dilakukan oleh pemerintah Desa Ngatabaru belum berjalan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya masing-masing karena faktor kompetensi sumber daya

manusia yang tidak memadai, sehingga mempengaruhi dalam pelaksanaan

pengelolaan Alokasi Dana Desa yang berjalan kurang baik.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pemahaman tugas pokok dan

fungsi (tupoksi) dalam organisasi sudah baik hal ini dibuktikan dengan jumlah

seluruh jawaban dari setiap pernyataan tentang pemahaman pemahaman tugas

pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi untuk kategori sangat setuju sebesar

39,10%, kategori setuju sebesar 57,01%, kategori ragu-ragu sebesar 3,58%, dan

jawaban tidak setuju sebesar 0,31%, tidak ada satupun responden yang menjawab

sangat tidak setuju dari keseluruhan pernyataan tentang pemahaman tugas pokok

dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi.

Jawaban untuk indikator tingkat pemahaman Job Description untuk

masing-masing jabatan yang termasuk dalam kategori sangat paham sebesar

42,68%, kategori paham sebesar 56,70%, dan kategori tidak paham sebesar 0,62%.

Hasil ini menunjukkan bahwa pengelola keuangan desa di Kabupaten Kebumen

memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai Job Description untuk

masing-masing jabatan, seperti yang diketahui bahwa pengertian dari deskripsi

pekerjaan (Job Description) adalah pernyataan faktual yang menyangkut tugas

106

dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan. Job Description ini memiliki beberapa

manfaat yang antara lain adalah sebagai berikut:

1) Job Description membantu menghindari adanya kebingungan dan memberikan

pemahaman dalam melaksanakan pekerjaan;

2) Deskripsi pekerjaan penting dalam perencanaan perubahan organisasi dan

reorganisasi sesuai perkembangan keadaan;

3) Memberi arahan tentang pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan

pekerjaan;

4) Untuk memperbaiki administrasi dan pengendalian pekerjaan.

Jawaban untuk indikator tingkat pemahaman pengelola keuangan desa

mengenai pemisahan tugas untuk masing-masing jabatan pengelolaan keuangan

desa yang termasuk kategori sangat paham sebesar 36,45%, kategori paham

57,95%, kategori ragu-ragu sebesar 5,37%, dan kategori tidak paham sebesar

0,23%. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelola keuangan desa di Kabupaten

Kebumen memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai pemisahan tugas

untuk masing-masing jabatan. Pemahaman mengenai pemisahan tugas untuk

masing-masing jabatan memiliki manfaat untuk menghindari tumpang tindih

tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta untuk menghindari adanya

double job dalam pelaksanaan tugas.

107

4.3.3. Pengaruh Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa


Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa pemahaman

mekanisme penatausahaan keuangan desa (X3) berpengaruh terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) yang dibuktikan nilai thitung adalah

sebesar 7,367 yang artinya lebih besar dari ttabel yaitu 1,983 serta nilai signifikansi

0,000 yang artinya lebih kecil dari α = 0,05. Hasil analisis deskriptif menunjukkan

bahwa pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa sudah baik yang

dibuktikan dengan jumlah seluruh jawaban dari setiap pernyataan tentang

pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa untuk kategori sangat

setuju sebesar 44,67%, kategori setuju sebesar 53,46%, kategori ragu-ragu sebesar

1,31%, dan jawaban tidak setuju sebesar 0,56%, tidak ada responden yang

menjawab sangat tidak setuju dari keseluruhan pernyataan tentang pemahaman

mekanisme penatausahaan keuangan desa.

Pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa pada penelitian ini

menguji tingkat pemahaman pengelola keuangan desa mengenai pencatatan

akuntansi serta pihak yang malakukan pencatatan dan tingkat pemahaman

pengelola keuangan desa mengenai waktu dalam melaksanakan penatausahaan

sesuai peraturan yang ada (Permendagri No 113 Tahun 2014). Jawaban untuk

indikator tingkat pemahaman pencatatan akuntansi serta pihak yang malakukan

pencatatan yang termasuk dalam kategori sangat paham sebesar 49,22%, kategori

paham sebesar 49,84%, kategori ragu-ragu sebesar 0,62%, dan kategori tidak

paham sebesar 0,31%, sedangkan jawaban untuk indikator tingkat pemahaman

108

mengenai waktu dalam melaksanakan penatausahaan sesuai peraturan yang ada

(permendagri no 113 tahun 2014) yang termasuk kategori sangat paham sebesar

37,85%, kategori paham 58,88%, kategori ragu-ragu sebesar 2,34%, dan kategori

tidak paham sebesar 0,93%. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelola keuangan

desa di Kabupaten Kebumen memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai

waktu dalam melaksanakan penatausahaan sesuai peraturan yang ada.

Hasil ini menunjukkan bahwa pengelola keuangan desa di Kabupaten

Kebumen memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai pencatatan

akuntansi dan tingkat pemahaman mengenai waktu dalam melaksanakan

penatausahaan sesuai peraturan yang ada (Permendagri No 113 tahun 2014). Hasil

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dkk (2014) yang berjudul

Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman

Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali

(Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintahan) yang

menunjukkan bahwa pengurus Desa Pakraman Kubutambahan memahami bahwa

akuntansi merupakan instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan

keuangan di Desa Pakraman. Sejalan dengan hal tersebut, proses akuntabilitas

pengelolaan keuangan Desa Pakraman Kubutambahan telah berlangsung secara

konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana. Proses

pengelolaan keuangan Desa Pakraman Kubutambahan juga telah memenuhi

prinsip-prinsip pengelolaan yang baik serta prinsip-prinsip akuntabilitas publik.

109

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai determinan

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Bimbingan teknis tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa.

2. Pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam organisasi berpengaruh

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

3. Pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa berpengaruh terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

4. Bimbingan teknis, pemahahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam

organisasi dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan secara

bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, saran yang dapat diberikan

peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan pemerintah provinsi maupun

pemerintah kabupaten harus ada tindak lanjut yang jelas seperti pendampingan,

pembinaan, sampai kepada pengawasan pengelolaan keuangan desa. Hal ini

dikarenakan pengelola keuangan desa masih membutuhkan bimbingan teknis

110

terkait pengelolaan keuangan desa, seperti jawaban dari responden yang

merupakan pengelola keuangan Desa Karangkembang Kecamatan Alian.

Bimbingan teknis yang mereka butuhkan adalah mengenai administrasi dan

pengarsipan, karena masih banyak pamong desa yang masih melakasanakan

penatausahaan keuangan desa belum sesuai ketetapan yang ada.

2. Penyelenggaraan bimbingan teknis mengenai peningkatan kapabilitas pamong

desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, pelatihan komputer dan

internet, serta adanya pendampingan pengelolaan keuangan desa untuk tahun

2016 perlu diselenggarakan oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah

kabupaten.

3. Bagi peneliti selanjutnya, apabila melakukan penelitian dengan topik yang

sama dapat menggunakan referensi, baik dari buku maupun jurnal tentang

pengelolaan keuangan daerah kemudian dapat dikembangkan.

4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan variabel selain yang diteliti jika

akan melakukan penelitian dengan topik yang sama. Sesuai hasil penelitian,

pada variabel bimbingan teknis masih memerlukan pengawasan serta

pendampingan oleh pihak pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten.

Variabel lain yang dapat ditambahkan yaitu variabel aksesibilitas laporan

keuangan.

111

DAFTAR PUSTAKA

Adi, Hendro Pujo Sasongko. 2013. “Implementasi Pengelolaan Dan

Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Perda No 16 Tahun 2007

Tentang Keuangan Desa Di Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong

Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara”. Dalam e-Journal Ilmu

Pemerintahan, 2013, 1 (4):1375-1385 ISSN 2338-3615, Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Agus, Puji SST dan Widyaiswara Madya. 2015. “Pengelolaan Keuangan Desa:

Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Desa”. Kementerian

Keuangan.

Anwar, Misbahul dan Bambang Jatmiko. 2013. “Kontribusi dan Peran

Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survey Pada

Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)”. Hal 387-

410. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen. 2015. Kebumen Dalam Angka 2014.

Kebumen: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen

bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen.

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik:Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit

Erlangga.

Crowe, Jessica. 2011. “New Challengers for Leadership and Accountability in

Local Public Services in England”. International Journal of Leadership in

Public Services, Vol. 7 Iss 3 pp. 206 – 217.

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. Petunjuk

Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Diani, Dian Irma. 2014. “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem

Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman)”. Artikel Ilmiah.

Faultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.

Direktorat Penelitian dan Pengembangan. 2015. Laporan kajian Sistem

Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

112

Efferin, Sujoko., Stevanus Hadi Darmadji, dan Yuliawati Tan. 2004. Metode

Penelitian Untuk Akuntansi Sebuah Pendekatan Praktis. Malang:

Banyumedia Publishing.

Fajri, Rahmi., Endah Setyowati, dan Siswidiyanto. 2015. “Akuntabilitas

Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi

Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawing, Kabupaten Malang)”.

Dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP), Volume 3 No. 7. Hal 1099-1104.

Malang: Universitas Brawijaya.

Furqoni, Astri. 2010. “Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan Good

Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Kalimo Kecamatan Kalianget

Kabupaten Sumenep)”. Tesis. Jawa Timur: UPN.

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS

21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas

Diponegoro.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah.

Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.

Ikhsan, Arfan dan Herkulanus Bambang Suprapto. 2008. Teori Akuntansi & Riset

Multiparadigma. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Irma, Ade. 2015. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di

Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi”. Dalam e-Jurnal Katalogis,

volume 3 Nomor 1.Universitas Tadulako.

Kiswanto dan Hasan Mukhibad. 2011. “Analisis Budaya Islam dan Akuntabilitas”.

Dalam Jurnal Dinamika Akuntansi Volume 3 No. 2, Hal 77-89 ISSN

2085-4277. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Lestari, Ayu Komang Dewi. 2014. “Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan

Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan,

Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada

Organisasi Publik Non Pemerintahan”. Dalam e-Jurnal S1 Ak Jurusan

Akuntansi Program S1 Vol: 2 No:1. Universitas Pendidikan Ganesha.

Lestari, Eka Rini. 2015. “Implementasi Kebijakan Otonomi Desa Di Desa

Pilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau”. Dalam eJournal

Administrasi Negara, Volume 3, No. 2. Hal 466-479. Universitas

Mulawarman.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV Andi Offset.

113

Mustofa, Anies Iqbal. 2012. “Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan

Keuangan tehadap Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Kabupaten

Pemalang”. Dalam Accounting Analysis Journal ISSN 2252-6765.

Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Oktaviyah, Nurafni. 2014. ”Interpretasi Bendahara Desa terhadap Penatausahaan

Keuangan dan Implikasinya pada Penyajian Laporan Pertanggungjawaban

Penatausahaan Keuangan Desa di Kab. Sinjai”. Dalam Skripsi. Universitas

Hasanuddin.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan

Keangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa.

Peraturam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Rahmawati, Hesti Irna. 2015. “Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi

Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan

Desa Di Kabupaten Sleman)”. Dalam The 2nd

University Research

Colloquium, ISSN 2407-9189. Hal 305-313. Yogyakarta: Universitas

Cokroaminoto.

Romantis, Puteri Ainurrohma. 2015. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana

Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014”.

Skripsi. Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Sande, Peggy. 2013. “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas

Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

(Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)”. Skripsi.

Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Padang.

114

Setyoko, Paulus Israwan. 2011. “Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program

Alokasi Dana Desa (ADD)”. Dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara,

Volume 11 No. 1. Hal 14-24. Banyumas: Universitas Jenderal Soedirman.

Subroto, Agus. 2009. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( Kasus Pengelolaan

Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo

Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Tesis. Semarang : Program Studi

Magister Sains Akuntansi, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V Wiratna. 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sumiarti. 2015. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru

Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi”. Dalam e-Journal Katalogis,

Volume 3 Nomor 2 Halaman 135 – 142 ISSN 230-2019. Palu: Universitas

tadulako.

Surya, Ketrin, dkk. 2013. “Evaluasi Penerapan Kebijakan Kepala Desa Dalam

Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa Empunak Tapang Keladan

(Ketrin Surya, Yoseph Thomas, Bambang Genjik)”. Artikel. Pontianak :

Universitas Tanjungpura

Tarmudji, Tarsis. 2012. Mengenal Statistika. Semarang: Satuhati Media.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wahyudin, Agus. 2015. Metode Penelitian Bisnis dan Pendidikan. Semarang:

Badan Penerbit Universitas Negeri Semarang.

Windiastuti, Ruri. 2013. “Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan

Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan

Aset Daerah Kota Bandung)”. Skripsi. Bandung: Fakultas Ekonomi

Universitas Widyatama.

Yuliani, safrida, dkk. 2010. “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit

Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada

Pemerintah Kota Banda Aceh)”. Dalam Jurnal Telaah & Riset Akuntansi,

Volume 3, No. 2. Hal. 206-220. Aceh: Universitas Syiah Kuala.

115

116

LAMPIRAN

117

LAMPIRAN 1

Kuesioner Penelitian

Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

(Studi pada Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Kebumen)

KUESIONER PENELITIAN SKRIPSI

Oleh

Siti Khusniyatun

7211412060

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI


2016

118

Kepada Yth :

Bapak/Ibu Responden

di

tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi tugas skripsi saya pada Universitas Negeri

Semarang Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, maka dengan segala kerendahan

hati saya sangat menghargai tanggapan Bapak/Ibu terhadap bebrapa pernyataan

yang tersedia dalam kuesioner ini mengenai “Determinan Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Wilayah

Kabupaten Kebumen)”. Pengumpulan data ini semata-mata hanya akan

digunakan untuk maksud penyusunan skripsi.

Kesediaan dan kerja sama yang Bapak/Ibu berikan dalam bentuk informasi

yang benar dan lengkap akan sangat mendukung keberhasilan penelitian ini.

Selain itu, jawaban yang Bapak/Ibu berikan juga merupakan masukkan yang

sangat berharga bagi saya.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas

bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam

pengisian kuesioner ini.

Hormat saya,

Siti Khusniyatun

NIM 7211412060

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI


FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI

119

KUESIONER PENELITIAN

BAGIAN PENDAHULUAN

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : ……………………………………………..

Nama Desa : ……………………………………………..

……………………………………………..

Jabatan : ……………………………………………..

Pendidikan Terakhir : SD Paket C S1

SMP D1 S2

SMA D2 S3

Paket A D3

Paket B D4

(Bidang/Jurusan: …………………………..)

120

BAGIAN ISI

Petunjuk : Mohon Bapak/ Ibu memberikan tanda cek list (√) pada salah satu

pilihan jawaban sesuai dengan pendapat Bapak/ Ibu mengenai pernyataan yang

diberikan.

Pilihan jawaban : SS : Sangat Setuju

S : Setuju

RR : Ragu-Ragu

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

BIMBINGAN TEKNIS

NO PERNYATAAN SS S RR TS STS

1 Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten

turut membantu memberdayakan pemerintah

desa dengan pendampingan dalam pengelolaan

keuangan desa, misalnya bimbingan teknis.

Sebutkan bimbingan teknis yang pernah saudara ikuti:

.…………………………………..………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

2 Perlunya pembinaan peningkatan kapasitas

Kepala Desa dan perangkat desa.

Sebutkan bimbingan teknis dalam bidang apa yang saudara perlukan:

………………………...…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...

121

BIMBINGAN TEKNIS


3 Perlunya pembinaan dalam administrasi dan


4 Perlunya pembinaan dalam komputerisasi untuk

Kepala Desa dan perangkat desa.

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA


1 Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus

didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta

ditandatangani oleh Kepala Desa dan

Bendahara Desa.

2 Bendahara Desa tidak diperkenankan

mengajukan Surat Permintaan Pembayaran

(SPP) kepada Kepala Desa sebelum barang atau

jasa diterima.

3 Semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

desa harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat desa sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

4 Rancangan peraturan desa tentang APBDesa

disepakati bersama BPD palinng lambat bulan

oktober tahun berjalan.

5 Laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan,

belanja, dan pembiayaan.

6 Dalam tahap perencanaan dan penganggaran,

pemerintah desa harus melibatkan BPD,

sehingga program kerja dan kegiatan yang

122

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA


disusun sesuai dengan kebutuhan dan

kepentingan masyarakat desa.

7 Bendahara desa wajib melakukan pencatatan

setiap penerimaan dan pengeluaran serta

melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara

tertib.

PEMAHAMAN MEKANISME PENATAUSAHAAN


1 Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan

setiap penerimaan dan pengeluaran kas secara

tertib.

2 Dalam pentausahaan yang baik, penerimaan

dan pengeluaran kas menggunakan buku kas

umum, buku kas pembantu pajak dan buku

bank.

3 Pencatatan penerimaan dan pengeluaran baik

tunai maupun transfer harus disertai bukti

transaksi yang lengkap dan sah.

4 Bendahara Desa wajib melakukan tutup buku

setiap akhir bulan secara tertib.

5 Laporan pertanggungjawaban yang telah

disusun oleh bendahara disampaikan setiap

bulan kepada Kepala Desa, paling lambat

tanggal 10 bulan berikutnya.

123

PEMAHAMAN FUNGSI DALAM ORGANISASI


1 Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan


2 Kepala Desa mempunyai kewenangan

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan

APBDesa.

3 Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

4 Sekretaris Desa mempunyai tugas menyusun

Rancangan Peraturan tentang APBDesa,

perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBDesa.

5 Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa

yang membidangi urusan administrasi

keuangan untuk menatausahakan keuangan

desa.

6 Kepala Seksi mempunyai tugas menyiapkan

dokumen anggaran dan melakukan tindakan

pengeluaran yang menyebabkan atas beban

anggaran belanja kegiatan

7 Kepala Seksi selaku penanggung jawab

pelaksana kegiatan mempunyai tugas

melaporkan perkembangan pelaksanaan

kegiatan kepada Kepala Desa

124

LAMPIRAN 2

Tabulasi Hasil Jawaban Responden

Berikut disajikan tabulasi hasil jawaban dari 107 responden beserta

karakteristik responden yang terdiri dari nama desa responden, jabatan responden,

dan jenjang pendidikan terakhir dari responden.

Keterangan:

Kolom Jabatan : 1 = Kepala Desa Kolom Pendidikan : 1 = SD

2 = Sekretaris Desa 2 = SMP

3 = Bendahara Desa 3 = SMA

4 = D1/D2/D3

5 = S1

Kolom Jawaban Responden: 1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Ragu-ragu

4 = Setuju

5 = Sangat Setuju

125

1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)

No. Identitas Responden Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Desa Jabatan Pendidikan Akt1 Akt2 Akt3 Akt4 Akt5 Jumlah

1 Jlegiwinangun 2 3 4 4 4 4 4 20

2 1 3 4 4 4 4 4 20

3 3 3 4 4 4 4 4 20

4 Tanjungsari 1 3 5 5 5 5 5 25

5 2 3 5 5 5 5 5 25

6 3 3 5 5 5 5 5 25

7 Karangsari 1 3 4 4 4 4 4 20

8 2 3 4 4 4 4 4 20

9 3 3 4 4 4 4 4 20

10 Pesalakan 1 3 4 4 4 4 5 21

11 2 3 4 4 4 4 4 20

12 3 3 5 5 5 4 5 24

13 Babadsari 1 5 5 5 5 5 5 25

14 2 3 5 5 5 5 5 25

15 3 3 5 5 5 5 5 25

16 Lumbu 1 5 4 5 4 4 4 21

17 2 5 4 4 4 4 4 20

18 3 2 4 4 4 4 4 20

19 Lundong 1 3 4 4 4 4 4 20

20 2 3 4 4 4 4 4 20

21 3 3 4 4 4 5 4 21

22 Tanjungrejo 1 3 4 4 4 5 4 21

23 3 3 5 4 4 4 4 21

24 2 3 4 4 4 4 4 20

25 Rantewringin 1 5 4 5 4 4 5 22

26 2 3 4 4 4 5 4 21

27 3 3 4 4 4 4 4 20

28 Waluyo 1 3 5 5 4 4 5 23

29 2 3 4 4 4 4 4 20

30 3 3 4 4 4 4 4 20

31 Tanjungsari 3 3 5 4 2 4 4 19

32 1 2 4 5 4 4 4 21

33 2 3 4 5 5 4 4 22

34 Banjurmukadan 3 3 5 5 5 4 5 24

35 1 3 5 5 5 4 5 24

126



36 2 3 4 5 4 5 5 23

37 Tambakrejo 3 3 5 4 4 4 4 21

38 1 3 5 5 4 4 4 22

39 2 3 5 5 4 5 4 23

40 Sidomoro 2 3 5 5 5 5 5 25

41 3 5 5 4 5 5 4 23

42 1 2 4 4 4 4 2 18

43 Bocor 1 3 5 5 5 5 5 25

44 2 3 5 5 5 5 5 25

45 3 3 5 5 5 5 5 25

46 Murtirejo 1 3 5 5 4 5 5 24

47 2 5 5 5 5 5 5 25

48 3 3 5 4 5 4 5 23

49 Muktisari 1 3 4 4 4 5 4 21

50 2 5 4 4 4 5 4 21

51 3 3 4 4 4 5 4 21

52 Surotrunan 2 3 5 5 4 4 4 22

53 3 3 5 5 4 4 5 23

54 1 3 5 5 4 4 4 22

55 Seliling 3 2 5 5 4 5 4 23

56 1 4 5 5 4 5 4 23

57 2 3 5 5 5 5 5 25

58 Sawangan 1 3 5 5 5 5 5 25

59 3 3 5 5 4 5 5 24

60 2 4 5 5 5 5 5 25

61 Tanuharjo 3 3 5 4 5 4 5 23

62 2 3 5 5 5 5 5 25

63 1 4 5 5 5 5 5 25

64 Karangkembang 3 3 4 5 4 4 4 21

65 1 3 5 5 4 5 5 24

66 2 3 5 5 5 5 5 25

67 Kambangsari 1 3 5 4 4 5 4 22

68 3 5 5 5 5 5 5 25

69 2 5 5 5 5 5 5 25

70 Jatimulyo 2 3 5 4 4 4 4 21

71 3 5 5 5 5 4 5 24

72 1 3 4 4 4 4 4 20

127



73 Kalirancang 2 3 5 4 4 4 5 22

74 3 3 5 4 4 4 4 21

75 1 5 5 5 4 5 5 24

76 Bojongsari 2 1 5 4 4 4 4 21

77 3 5 5 4 4 4 4 21

78 Wonorejo 1 3 4 4 4 4 4 20

79 3 3 4 4 4 4 4 20

80 2 3 4 5 4 5 5 23

81 Karangkemiri 1 2 4 4 4 4 4 20

82 3 3 5 4 5 5 5 24

83 2 3 5 5 5 5 5 25

84 Sidomulyo 2 3 5 5 5 4 5 24

85 Grenggeng 3 3 4 4 4 2 4 18

86 Kembaran 1 3 5 5 4 5 5 24

87 3 4 4 4 4 4 4 20

88 2 4 5 4 4 4 4 21

89 Kawedusan 1 4 5 5 5 5 5 25

90 3 3 5 5 5 5 5 25

91 2 3 5 5 5 5 5 25

92 Jemur 2 5 5 5 5 5 5 25

93 3 3 5 5 4 5 5 24

94 1 3 5 5 4 5 5 24

95 Kalijirek 1 3 5 5 4 4 5 23

96 2 4 4 4 4 4 4 20

97 3 3 4 4 4 4 4 20

98 Karangsari 1 3 5 5 4 5 5 24

99 3 3 4 4 4 4 4 20

100 2 3 5 5 4 5 5 24

101 Kuthosari 2 3 5 5 5 5 5 25

102 3 5 5 5 5 5 5 25

103 1 3 5 5 5 5 5 25

104 Bandung 2 3 5 4 5 5 5 24

105 Gemeksekti 1 3 4 4 4 5 5 22

106 3 3 4 4 5 4 4 21

107 2 3 4 4 4 4 4 20

128

2. Bimbingan Teknis ( X1)

No. Identitas Responden Bimbingan Teknis

Desa Jabatan Pendidikan Bt1 Bt2 Bt3 Bt4 Jumlah

1 Jlegiwinangun 2 3 5 5 5 5 20

2 1 3 5 5 5 5 20

3 3 3 5 5 5 5 20

4 Tanjungsari 1 3 4 5 5 5 19

5 2 3 4 5 5 5 19

6 3 3 4 5 5 5 19

7 Karangsari 1 3 5 5 5 5 20

8 2 3 5 5 5 5 20

9 3 3 5 5 5 5 20

10 Pesalakan 1 3 5 5 5 5 20

11 2 3 4 4 4 4 16

12 3 3 5 5 5 4 19

13 Babadsari 1 5 5 5 5 4 19

14 2 3 5 5 5 4 19

15 3 3 5 5 5 4 19

16 Lumbu 1 5 4 5 4 4 17

17 2 5 4 4 5 4 17

18 3 2 4 4 5 4 17

19 Lundong 1 3 4 4 4 4 16

20 2 3 4 4 4 4 16

21 3 3 4 4 4 4 16

22 Tanjungrejo 1 3 4 4 4 4 16

23 3 3 5 4 4 4 17

24 2 3 4 4 4 4 16

25 Rantewringin 1 5 5 5 5 5 20

26 2 3 4 5 5 5 19

27 3 3 4 5 5 5 19

28 Waluyo 1 3 5 5 5 5 20

29 2 3 4 4 5 5 18

30 3 3 5 4 5 4 18

31 Tanjungsari 3 3 4 4 4 4 16

32 1 2 4 4 4 4 16

33 2 3 4 5 5 5 19

34 Banjurmukadan 3 3 4 5 5 5 19

35 1 3 5 5 5 5 20

129



36 2 3 5 5 5 5 20

37 Tambakrejo 3 3 4 5 4 5 18

38 1 3 5 5 5 5 20

39 2 3 5 5 4 5 19

40 Sidomoro 2 3 5 5 5 5 20

41 3 5 5 5 5 5 20

42 1 2 4 4 5 5 18

43 Bocor 1 3 5 5 5 5 20

44 2 3 5 5 5 5 20

45 3 3 5 5 5 5 20

46 Murtirejo 1 3 4 5 5 5 19

47 2 5 5 5 5 5 20

48 3 3 5 5 5 5 20

49 Muktisari 1 3 4 4 4 4 16

50 2 5 4 4 4 4 16

51 3 3 4 4 4 4 16

52 Surotrunan 2 3 5 5 5 5 20

53 3 3 5 5 5 5 20

54 1 3 5 5 5 5 20

55 Seliling 3 2 5 4 4 5 18

56 1 4 5 4 4 4 17

57 2 3 5 4 4 5 18

58 Sawangan 1 3 5 5 5 5 20

59 3 3 5 5 5 5 20

60 2 4 5 5 5 4 19

61 Tanuharjo 3 3 5 5 4 4 18

62 2 3 5 5 5 5 20

63 1 4 5 5 5 5 20

64 Karangkembang 3 3 4 5 4 5 18

65 1 3 5 5 5 5 20

66 2 3 5 5 5 5 20

67 Kambangsari 1 3 5 4 5 4 18

68 3 5 5 5 5 5 20

69 2 5 5 5 5 5 20

70 Jatimulyo 2 3 4 4 4 4 16

71 3 5 5 5 4 5 19

72 1 3 4 4 4 4 16

130



73 Kalirancang 2 3 5 5 4 4 18

74 3 3 5 4 5 5 19

75 1 5 5 5 5 5 20

76 Bojongsari 2 1 5 5 5 5 20

77 3 5 5 5 5 5 20

78 Wonorejo 1 3 4 5 4 5 18

79 3 3 5 4 4 5 18

80 2 3 5 5 5 5 20

81 Karangkemiri 1 2 4 4 4 4 16

82 3 3 4 4 4 5 17

83 2 3 5 5 5 5 20

84 Sidomulyo 2 3 5 5 5 5 20

85 Grenggeng 3 3 4 4 4 4 16

86 Kembaran 1 3 5 5 5 5 20

87 3 4 5 4 4 5 18

88 2 4 5 5 5 5 20

89 Kawedusan 1 4 5 5 5 5 20

90 3 3 5 5 5 5 20

91 2 3 5 5 5 5 20

92 Jemur 2 5 5 5 5 5 20

93 3 3 5 5 5 5 20

94 1 3 5 5 5 5 20

95 Kalijirek 1 3 5 5 5 5 20

96 2 4 4 5 5 5 19

97 3 3 4 4 4 4 16

98 Karangsari 1 3 4 4 4 4 16

99 3 3 4 4 4 4 16

100 2 3 4 4 4 4 16

101 Kuthosari 2 3 5 5 5 5 20

102 3 5 5 5 5 5 20

103 1 3 5 5 5 5 20

104 Bandung 2 3 5 5 5 5 20

105 Gemeksekti 1 3 5 4 5 4 18

106 3 3 5 5 5 5 20

107 2 3 5 5 5 5 20

131

3. Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi dalam Organisasi (X2)

No. Identitas Responden Pemahaman (Tupoksi) dalam Organisasi

Desa Jabatan Pendidikan Tpf1 Tpf2 Tpf3 Tpf4 Tpf5 Tpf6 Tpf7 Jumlah

1 Jlegiwinangun 2 3 4 4 4 4 4 4 4 28

2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 28

3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 28

4 Tanjungsari 1 3 4 4 5 5 4 5 5 32

5 2 3 4 4 5 5 4 5 5 32

6 3 3 4 4 5 5 4 5 5 32

7 Karangsari 1 3 5 5 4 4 4 5 4 31

8 2 3 5 4 4 4 4 4 4 29

9 3 3 5 5 4 4 4 5 4 31

10 Pesalakan 1 3 4 4 4 4 4 4 4 28

11 2 3 4 2 4 4 4 2 4 24

12 3 3 5 5 4 5 5 4 5 33

13 Babadsari 1 5 5 5 5 5 5 5 5 35

14 2 3 5 5 5 5 5 5 5 35

15 3 3 5 5 5 5 5 5 5 35

16 Lumbu 1 5 5 4 4 5 4 4 4 30

17 2 5 4 4 4 4 4 4 4 28

18 3 2 4 4 4 4 4 4 4 28

19 Lundong 1 3 4 4 4 4 4 4 4 28

20 2 3 4 4 4 4 4 4 4 28

21 3 3 4 4 4 4 4 4 4 28

22 Tanjungrejo 1 3 4 4 4 4 4 4 4 28

23 3 3 4 5 4 4 4 4 4 29

24 2 3 4 4 4 4 4 4 4 28

25 Rantewringin 1 5 5 5 4 5 4 4 5 32

26 2 3 5 5 4 4 4 4 4 30

27 3 3 4 4 4 4 4 4 4 28

28 Waluyo 1 3 4 4 4 4 4 4 4 28

29 2 3 4 4 4 3 4 4 3 26

30 3 3 5 4 4 4 4 4 4 29

31 Tanjungsari 3 3 5 4 4 5 4 4 4 30

32 1 2 4 4 4 4 4 4 4 28

33 2 3 5 4 4 4 4 4 4 29

34 Banjurmukadan 3 3 4 5 4 4 5 5 4 31

35 1 3 4 4 5 5 4 5 5 32

36 2 3 5 4 5 5 5 4 5 33

132



37 Tambakrejo 3 3 4 4 4 4 4 4 4 28

38 1 3 5 5 5 5 5 5 5 35

39 2 3 4 4 4 3 4 4 3 26

40 Sidomoro 2 3 5 5 5 4 5 5 4 33

41 3 5 5 5 5 5 5 5 4 34

42 1 2 2 4 4 4 4 4 4 26

43 Bocor 1 3 5 5 5 5 5 5 5 35

44 2 3 5 5 5 5 5 5 5 35

45 3 3 5 5 5 5 5 5 5 35

46 Murtirejo 1 3 5 5 4 5 5 5 4 33

47 2 5 5 5 4 5 5 5 4 33

48 3 3 4 4 4 5 4 5 4 30

49 Muktisari 1 3 4 4 4 4 4 4 4 28

50 2 5 4 4 4 4 4 4 4 28

51 3 3 4 4 4 4 4 4 4 28

52 Surotrunan 2 3 4 4 4 4 4 5 4 29

53 3 3 4 4 4 4 4 5 4 29

54 1 3 4 4 4 4 4 5 4 29

55 Seliling 3 2 4 4 4 4 4 4 4 28

56 1 4 4 4 4 3 4 4 4 27

57 2 3 5 5 5 3 5 5 5 33

58 Sawangan 1 3 5 5 5 5 5 5 5 35

59 3 3 5 5 5 5 5 5 5 35

60 2 4 5 5 5 5 5 5 5 35

61 Tanuharjo 3 3 5 5 5 4 4 4 4 31

62 2 3 4 4 5 4 4 4 4 29

63 1 4 5 5 5 5 4 5 5 34

64 Karangkembang 3 3 4 4 4 4 4 4 4 28

65 1 3 5 5 5 5 5 5 5 35

66 2 3 4 4 4 4 4 4 4 28

67 Kambangsari 1 3 5 4 4 3 4 4 3 27

68 3 5 5 5 5 3 5 5 3 31

69 2 5 5 4 5 3 4 4 3 28

70 Jatimulyo 2 3 4 4 4 4 4 4 4 28

71 3 5 5 5 5 3 5 5 3 31

72 1 3 4 4 4 5 4 5 4 30

73 Kalirancang 2 3 4 4 4 4 4 4 4 28

74 3 3 5 4 5 4 5 4 4 31

133



75 1 5 5 4 5 4 5 4 5 32

76 Bojongsari 2 1 5 4 4 4 4 5 4 30

77 3 5 5 5 4 4 5 4 4 31

78 Wonorejo 1 3 4 4 4 4 4 4 4 28

79 3 3 4 4 4 5 4 5 4 30

80 2 3 4 4 4 4 4 4 4 28

81 Karangkemiri 1 2 4 4 4 4 4 4 4 28

82 3 3 5 5 5 5 5 5 5 35

83 2 3 5 5 5 5 5 5 5 35

84 Sidomulyo 2 3 5 5 5 4 4 5 4 32

85 Grenggeng 3 3 4 4 4 4 4 4 3 27

86 Kembaran 1 3 5 5 5 5 5 5 5 35

87 3 4 4 4 4 3 4 4 3 26

88 2 4 4 4 4 4 4 4 4 28

89 Kawedusan 1 4 5 5 5 3 5 5 3 31

90 3 3 5 5 5 3 5 5 3 31

91 2 3 5 5 5 3 5 5 3 31

92 Jemur 2 5 5 5 5 5 5 5 5 35

93 3 3 5 5 5 5 5 5 5 35

94 1 3 5 5 5 5 5 5 5 35

95 Kalijirek 1 3 5 4 5 5 5 5 5 34

96 2 4 4 4 4 4 4 4 4 28

97 3 3 4 4 4 4 4 4 4 28

98 Karangsari 1 3 4 4 4 4 4 4 4 28

99 3 3 4 4 4 4 4 4 4 28

100 2 3 4 4 4 4 4 4 4 28

101 Kuthosari 2 3 5 5 5 5 5 5 5 35

102 3 5 5 5 5 5 5 5 5 35

103 1 3 5 5 5 5 5 5 5 35

104 Bandung 2 3 5 5 5 5 5 5 5 35

105 Gemeksekti 1 3 5 4 4 4 4 4 4 29

106 3 3 4 4 4 4 4 4 4 28

107 2 3 4 4 4 4 4 4 4 28

134

4. Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa (X3)

NO Identitas Responden

Pemahaman Mekanisme

Penatausahaan Keuangan Desa

Desa Jabatan Pendidikan Pn1 Pn2 Pn3 Pn4 Pn5 Jumlah

1 Jlegiwinangun 2 3 4 4 4 4 4 20

2 1 3 4 4 4 4 4 20

3 3 3 4 4 4 4 4 20

4 Tanjungsari 1 3 5 5 5 5 5 25

5 2 3 5 5 5 5 5 25

6 3 3 5 5 5 5 5 35

7 Karangsari 1 3 4 4 4 4 4 20

8 2 3 4 4 4 4 4 20

9 3 3 4 4 4 4 4 20

10 Pesalakan 1 3 5 4 4 5 5 23

11 2 3 4 4 4 4 4 20

12 3 3 5 5 4 5 4 23

13 Babadsari 1 5 5 5 5 5 5 25

14 2 3 5 5 5 5 5 25

15 3 3 5 5 5 5 5 25

16 Lumbu 1 5 4 4 5 4 4 21

17 2 5 4 4 4 4 4 20

18 3 2 4 4 4 4 4 20

19 Lundong 1 3 4 4 4 4 4 20

20 2 3 4 4 4 4 4 20

21 3 3 4 4 4 4 4 20

22 Tanjungrejo 1 3 4 4 4 4 4 20

23 3 3 4 4 4 4 4 20

24 2 3 4 4 4 4 4 20

25 Rantewringin 1 5 4 5 4 5 4 22

26 2 3 5 3 4 4 4 20

27 3 3 4 4 4 4 4 20

28 Waluyo 1 3 4 4 4 4 4 20

29 2 3 5 5 5 5 4 24

30 3 3 4 4 4 4 4 20

31 Tanjungsari 3 3 4 5 2 4 4 19

32 1 2 5 4 4 4 4 21

33 2 3 4 4 4 4 4 20

34 Banjurmukadan 3 3 5 5 5 4 5 24

35 1 3 5 5 5 5 5 25

36 2 3 4 4 5 5 4 22

135


Pemahaman Mekanisme



37 Tambakrejo 3 3 4 4 4 3 3 20

38 1 3 5 5 5 5 5 25

39 2 3 5 4 4 4 4 21

40 Sidomoro 2 3 5 5 4 4 3 21

41 3 5 4 5 5 5 4 23

42 1 2 4 4 4 2 3 17

43 Bocor 1 3 5 5 5 5 4 24

44 2 3 5 5 5 5 5 25

45 3 3 5 5 5 5 5 25

46 Murtirejo 1 3 5 5 5 5 4 24

47 2 5 5 5 5 4 4 23

48 3 3 5 4 5 5 4 23

49 Muktisari 1 3 4 4 4 5 4 20

50 2 5 4 4 4 4 4 20

51 3 3 4 4 4 4 4 20

52 Surotrunan 2 3 4 4 4 4 3 19

53 3 3 4 4 4 4 3 19

54 1 3 4 4 4 4 3 19

55 Seliling 3 2 5 5 4 5 5 23

56 1 4 5 5 4 4 5 23

57 2 3 5 5 5 5 5 25

58 Sawangan 1 3 5 5 5 5 5 25

59 3 3 5 5 5 5 5 25

60 2 4 5 5 5 5 5 25

61 Tanuharjo 3 3 4 4 4 4 4 20

62 2 3 5 4 4 4 4 21

63 1 4 5 5 5 5 4 24

64 Karangkembang 3 3 5 4 4 4 4 21

65 1 3 5 5 5 5 5 25

66 2 3 5 5 5 5 5 25

67 Kambangsari 1 3 5 5 5 5 5 25

68 3 5 5 5 5 5 5 25

69 2 5 5 5 5 5 5 25

70 Jatimulyo 2 3 5 5 5 5 5 25

71 3 5 5 5 5 5 5 25

72 1 3 5 4 5 4 4 22

73 Kalirancang 2 3 4 5 4 4 4 21

136


Pemahaman Mekanisme



74 3 3 4 4 4 4 4 20

75 1 5 5 5 5 5 5 25

76 Bojongsari 2 1 4 5 5 4 4 22

77 3 5 4 4 4 4 4 20

78 Wonorejo 1 3 4 4 4 4 4 20

79 3 3 4 4 5 4 4 20

80 2 3 5 3 4 5 4 22

81 Karangkemiri 1 2 4 4 4 4 4 20

82 3 3 5 5 5 5 4 24

83 2 3 5 5 5 5 4 24

84 Sidomulyo 2 3 5 5 5 5 4 24

85 Grenggeng 3 3 4 4 4 4 4 20

86 Kembaran 1 3 5 5 5 5 5 25

87 3 4 4 4 4 4 4 20

88 2 4 4 4 4 4 4 20

89 Kawedusan 1 4 5 5 5 5 5 25

90 3 3 5 5 5 5 5 25

91 2 3 5 5 5 5 5 25

92 Jemur 2 5 5 5 5 5 5 25

93 3 3 5 5 5 5 5 25

94 1 3 5 5 5 5 5 25

95 Kalijirek 1 3 5 4 4 4 5 22

96 2 4 4 4 4 4 4 20

97 3 3 4 4 4 4 4 20

98 Karangsari 1 3 5 4 4 4 4 21

99 3 3 4 4 4 4 4 20

100 2 3 5 4 4 4 4 21

101 Kuthosari 2 3 5 5 5 5 5 25

102 3 5 5 5 5 5 4 24

103 1 3 5 5 5 5 5 25

104 Bandung 2 3 5 5 5 4 4 23

105 Gemeksekti 1 3 5 4 4 2 4 19

106 3 3 4 4 4 4 4 20

107 2 3 5 5 5 5 4 24

137

LAMPIRAN 3

Output SPSS 21 Uji Reliabilitas dan Validitas


a. Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based

on Standardized Items

N of

Items

,842 ,843 5

b. Uji Validitas

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-

Total

Correlation

Squared

Multiple

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

AKT1 17,83 2,934 ,650 ,445 ,809

AKT2 17,91 2,840 ,696 ,509 ,797

AKT3 18,09 2,916 ,585 ,362 ,826

AKT4 17,97 2,895 ,564 ,322 ,833

AKT5 17,95 2,611 ,751 ,574 ,779

2. Bimbingan Teknis (X2)

a. Uji Reliabilitas


Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha

Based on

Standardized Items

N of Items

,834 ,834 4

138

a. Validitas


Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-

Total

Correlation

Squared

Multiple

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

BT1 14,05 1,479 ,564 ,327 ,834

BT2 14,02 1,339 ,743 ,568 ,754

BT3 14,02 1,377 ,698 ,497 ,774

BT4 14,02 1,415 ,655 ,467 ,794

3. Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi dalam Organisasi

a. Uji Reliabilitas



Based on

Standardized Items

N of Items

,876 ,883 7

b. Uji Validitas

Inter-Item Correlation Matrix

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7

PF1 1,000 ,667 ,657 ,464 ,588 ,308 ,281

PF2 ,667 1,000 ,718 ,593 ,723 ,439 ,360

PF3 ,657 ,718 1,000 ,721 ,579 ,350 ,306

PF4 ,464 ,593 ,721 1,000 ,626 ,395 ,422

PF5 ,588 ,723 ,579 ,626 1,000 ,500 ,353

PF6 ,308 ,439 ,350 ,395 ,500 1,000 ,823

PF7 ,281 ,360 ,306 ,422 ,353 ,823 1,000

139

4. Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa

a. Uji Reliabilitas



Based on

Standardized Items

N of Items

,882 ,882 5

b. Uji Validitas


Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-

Total

Correlation

Squared

Multiple

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

PN1 17,55 3,514 ,696 ,499 ,862

PN2 17,65 3,360 ,718 ,531 ,856

PN3 17,69 3,272 ,748 ,575 ,849

PN4 17,72 3,128 ,751 ,581 ,848

PN5 17,83 3,405 ,675 ,479 ,866

140

LAMPIRAN 4

Statistik Deskriptif


2. Bimbingan Teknis (X1)

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std.

Deviation

AKT1 107 4 5 4,61 ,491

AKT2 107 4 5 4,53 ,501

AKT3 107 2 5 4,35 ,534

AKT4 107 2 5 4,47 ,555

AKT5 107 2 5 4,49 ,556

Valid N

(listwise)

107



Deviation

BT1 107 4 5 4,65 ,478

BT2 107 4 5 4,68 ,468

BT3 107 4 5 4,68 ,468

BT4 107 4 5 4,68 ,468

Valid N

(listwise)

107

141

3. Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi dalam Organisasi (X2)



Deviation

PF1 107 2 5 4,48 ,555

PF2 107 4 5 4,36 ,481

PF3 107 2 5 4,37 ,541

PF4 107 2 5 4,43 ,551

PF5 107 4 5 4,39 ,491

PF6 107 3 5 4,20 ,606

PF7 107 3 5 4,24 ,642

Valid N

(listwise)

107

4. Pemahaman Mekanisme Penatausahaan Keuangan Desa (X3)



Deviation

PN1 107 4 5 4,56 ,499

PN2 107 3 5 4,46 ,537

PN3 107 2 5 4,42 ,550

PN4 107 2 5 4,39 ,595

PN5 107 3 5 4,28 ,546

Valid N

(listwise)

107

142

LAMPIRAN 5

Uji Normalitas

143

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 107

Normal Parametersa,b

Mean ,0000000

Std.

Deviation

1,15264546

Most Extreme

Differences

Absolute ,087

Positive ,087

Negative -,051

Kolmogorov-Smirnov Z ,897

Asymp. Sig. (2-tailed) ,397

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

144

LAMPIRAN 6

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Coefficientsa


Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. Collinearity

Statistics

B Std.

Error

Beta Tolerance VIF

1

(Constant) 2,579 1,511 1,707 ,091

TOTALBT ,157 ,088 ,117 1,793 ,076 ,708 1,413

TOTALPF ,178 ,056 ,253 3,171 ,002 ,474 2,111

TOTALPN ,520 ,071 ,566 7,367 ,000 ,511 1,956


2. Uji Heteroskedastisitas

145

LAMPIRAN 7

Output SPSS 21 Regresi Linear Berganda

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 311,524 3 103,841 75,947 ,000b

Residual 140,831 103 1,367

Total 452,355 106


b. Predictors: (Constant), TOTALPN, TOTALBT, TOTALPF

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate

1 ,830a ,689 ,680 1,169

a. Predictors: (Constant), TOTALPN, TOTALBT, TOTALPF

b. Dependent Variable: TOTALAKT

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 2,579 1,511

1,707 ,091

TOTALBT ,157 ,088 ,117 1,793 ,076

TOTALPF ,178 ,056 ,253 3,171 ,002

TOTALPN ,520 ,071 ,566 7,367 ,000


146

LAMPIRAN 8

Surat Ijin Penelitian

Documents

Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa …lib.unnes.ac.id/25704/1/7211412060.pdf · pengelolaaan keuangan desa, ... Analisis Regresi Berganda ... pengelolaan keuangan