7
KEPUTUSAN KEPALA DIREKTUR RSU MITRA SEHAT NOMER ………………………… TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN GIZI RSU MITRA SEHAT DIREKTUR RSU MITRA SEHAT Menimbang: a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSU Mitra sehat, maka diperlukan penyelenggarakan pelayanan Gizi yang bermutu gizi. b. Bahwa agar pelayanan Gizi di RSU Mitra Sehat dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur RSU Mitra Sehat sebagai landasan bagi penyelenggarakan pelayanan Gizi di RSU Mitra Sehat. c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSU Mitra Sehat. Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

SK Gizi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

lkjhgf

Citation preview

Page 1: SK Gizi

KEPUTUSAN KEPALA

DIREKTUR RSU MITRA SEHAT

NOMER …………………………

TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN GIZI

RSU MITRA SEHAT

DIREKTUR RSU MITRA SEHAT

Menimbang:

a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSU Mitra sehat, maka diperlukan

penyelenggarakan pelayanan Gizi yang bermutu gizi.

b. Bahwa agar pelayanan Gizi di RSU Mitra Sehat dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya

kebijakan Direktur RSU Mitra Sehat sebagai landasan bagi penyelenggarakan pelayanan Gizi di

RSU Mitra Sehat.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan

dengan Keputusan Direktur RSU Mitra Sehat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

3. Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang kualitas pangan yang dikonsumsi harus memenuhi

beberapa kriteria, di antaranya adalah aman, bergizi, bermutu dan dapat terjangkau oleh daya

beli masyarakat

5. Undang-Undang Nomor 23/1992 tentang Kesehatan & Kepmenkes Nomor

715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan hygiene sanitasi Jasaboga.

Page 2: SK Gizi

6. Menurut UU RI No.7 Tentang Pangan Tahun 1996, Pasal 16 ayat (1) “Setiap orang yang

memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai kemasan

pangan yang dinyatakan terlarang atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau

membahayakan kesehatan manusia” dan ayat (3) “Pemerintah menetapkan bahan yang dilarang

digunakan sebagai kemasan pangan dan tata cara pengemasan pengan tertentu yang

diperdagangkan”.

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tangal 6 Februari 2008 tentang

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 374/Menkes/SK/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang

Standar Profesi Gizi.

9. Peraturan Menkes RI Nomor: 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene

Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.

11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan

Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 722/Menkes/Per/IX/88 Tentang Bahan Tambahan

Makanan.

Page 3: SK Gizi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR RSU MITRA SEHAT TENTANG KEBIJAKAN

PELAYANAN GIZI RSU MITRA SEHAT

Kedua : Kebijakan pelayanan Gizi RSU Mitra Sehat sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Gizi RSU Mitra

Sehat dilaksanakan oleh Direktur RSU Mitra Sehat.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal :

Direktur Rumah Sakit

dr. H. Sugiyanto

Page 4: SK Gizi

Lampiran

Direktur RSU Mitra Sehat

Nomor :

Tanggal :

KEBIJAKAN PELAYANAN GIZI

RSU MITRA SEHAT

Kebijakan Umum

Kegiatan pelayanan gizi berada dibawah koordinasi Unit Gizi meliputi :

1. Penyelenggaraan Makanan.

2. Kegiatan Pelayanan Gizi Rawat Jalan.

3. Kegiatan Pelayanan Gizi Rawat Inap.

4. Peralatan di unit harus selalu dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

5. Pelayanan di Unit Gizi harus selalu berorientasi kepada mutu dan keselamatan pasien.

6. Semua petugas Unit Gizi wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Dalam melaksanakan tugasnya setiap petugas wajib mematuhi ketentuan dalam K3 (Keselamatan

dan Kesehatan Kerja).

8. Setiap petugas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional yang

berlaku, etika profesi, etikket, dan menghormati hak pasien.

9. Penyelenggaraan Makanan Pasien dilaksanakan dalam 24 jam.

10. Penyediaan tenaga harus mengacu kepada Organisasi RSU MITRA SEHAT sesuai dengan Keputusan Direktur Nomor: tanggal

11. Untuk melaksanakan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakan rapat rutin bulanan minimal satu

bulan sekali.

Kebijakan Khusus

1. Kegiatan penyelenggaraan makanan dan nutrisi untuk pasien tersedia secara regular.

2. Persiapan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran bahan makanan dan makanan di Unit Gizi

memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan resiko kontaminasi dan pembusukan.

3. Persiapan dan pengolahan bahan makanan dengan memperhatikan prinsip HACCP untuk

mengurangi resiko kontaminasi dan pembusukan.

4. Produk enteral komersil untuk penyimpanan disesuaikan dengan rekomendasi pabrik.

Page 5: SK Gizi

5. Pendistribusian makanan menggunakan sistem yang dipusatkan (sentralisasi) dan system yang tidak

dipusatkan (desentralisasi), dilakukan secara tepat waktu.

6. Pendistribusian makanan di ruangan dibantu oleh Pramusaji dengan pengawasan Nutrisionis.

7. Perencanaan Anggaran Belanja Makanan RSU Mitra Sehat sesuai diet pasien.

8. Perencanaan Menu pasien sesuai dengan diet pasien dan disusun menu tambahan untuk pasien

Allam.

9. Perhitungan dan pemesanan kebutuhan Bahan Makanan sesuai dengan jumlah pasien ruangan dan

siklus menu 10 hari.

10. Pasien yang memerlukan diet makanan khusus, direncanakan dietnya dan dipesankan makanan

khusus oleh petugas gizi.

11. Pasien masuk perawatan dilakukan skrining gizi untuk mengidentifikasi adanya resiko nutrisi

dilakukan oleh perawat yang pertama menangani pasien.

12. Pasien yang beresiko malnutrisi akan di assesmen lebih lajut dan dibuat perencanaan terapi gizi.

13. Tingkat kemajuan pasien dan dievaluasi serta didokumentasikan dalam rekam medik.

14. Setiap pasien dan keluarga mendapatkan edukasi gizi sesuai dengan diet dan penyakitnya.

15. Unit Gizi bertanggung jawab atas laporan berkala yang telah ditetapkan, baik untuk kepentingan

eksternal maupun internal.

16. Seluruh Pelayanan Gizi wajib berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal :

Direktur Rumah Sakit

dr. H. Sugiyanto