Upload
others
View
17
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan
Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan
Usaha dan Kegiatan (Dit. PDLUK)
Ir. Ary Sudijanto, MSEDirektur
Bimbingan Teknis
Amdal, UKL-UPL dan Izin LingkunganJakarta, 25 - 26 Juli 2019
Sistem Perizinan
LingkunganTerkait Amdal & UKL-UPL
melalui Sistem OSS
Serta Konsep Revisi Permen LH
Nomor 5 Tahun 2012
Materi/Topik Presentasi
1) Gambaran Umum Sistem Perizinan Berusaha Melalui
Sistem OSS (PP No 24 Tahun 2018 PPBTSE);
2) Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan
Melengkapi Amdal atau UKL-UPL;
3) Posisi PTSP Dalam Pemenuhan Komitmen Izin
Lingkungan
4) Perubahan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau
Kegiatan yang Termasuk di dalam Sistem OSS;
5) Pengaturan RKL-RPL Rinci Pengaturan RKL-RPL Rinci di
dalam Kawasan (i.e. Kawasan Industri, Kawasan
Ekonomi Khusus) melalui Sistem OSS;
6) Konsep Revisi Permen LH Nomor 5 Tahun 2012;
Gambaran Umum Perizinan Berusaha
Melalui Sistem OSS (PP No. 24 Tahun 2018 PPBTSE)
1
PP No 24/2018: Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik-Sistem OSS (Tampilan Sekarang)
https://oss.go.id/oss/portal/download/f/PP-24-2018-OSS-dan-Lampiran-HVS.pdf
1. https://oss.go.id/oss/portal/download/f/SURATKEPEMDA.pdf2. https://oss.go.id/oss/portal/download/f/SURATKEKL.pdf
Tampilan PORTAL OSS Terbaru (Dalam Tahap Pengembangan)
“HELP DESK” OSS di Kantor
Menko Perekonomian Jakarta
Saat awal OSS diluncurkan
“HELP DESK” OSS di BKPM Jakarta
Pelayananan OSS Saat ini
8
Prinsip Dasar
OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha
yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota
yang dilakukan melalui elektronik.
1. Perizinan terstandardisasi (nasional dan/atau internasional).
2. Terintegrasi dengan seluruh K/L/P.
3. Menggunakan IT dan dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh
seluruh masyarakat/pelaku usaha.
4. Kepercayaan kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi standar (melalui
komitmen).
5. Pengawasan dibantu/dilakukan oleh Profesi Bersertifikat.
6. Memastikan terpenuhinya aspek Keselamatan, Kesehatan, Keamanan,
dan Lingkungan (K3L).
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik-
Sistem OSS
KEMAMPUAN OSS
OSS
7. SINGLE APPROVALPembuatan keputusan
secara tunggal untuk
pemberian perijinan
berusaha
8. SINGLE
REFERENCESatu Standar aturan, bisnis
process maupun referensi
data system perizinan
berusaha
1. SINGLE FILINGPenyimpanan file perizinan
dalam satu repository untuk
keperluan data sharing.
2. SYNCHRONOUS
PROCESSING
Pemrosesan dan
Sinkronisasi data
informasi secara tunggal
3. SINGLE RISK
MANAGEMENT
Pengelolaan Profile untuk
memetakan resiko dan
tindak lanjut secara tunggal.
!
4. INTEGRATEDTerhubung dengan
semua stakeholder
secara aman, cepat,
dan realtime
6. SINGLE
SUBMISSION Penyampaian data
informasi secara tunggal
9. SINGLE HELPDESKPelaporan dan
Pemecahan Masalah
perizinan dalam satu
tempat.
10. SINGLE
MONITORINGPemantauan dan
pengawalan proses
perijinan, pengaduan dan
permasalahan secara
tunggal
5. SINGLE BILLINGPenagihan dan
distribusi PNBP/PAD
terintegrasi
ALUR MUDAH BERUSAHA DENGAN OSS
02 04
01AKTA NOTARIS
PengesahanBadan Usaha
dan NPWP olehAHU
PENDAFTARAN
Login untuk akseske OSS dan
mengisi data tambahan untuk
pendaftaranberusaha
03NIB DAN RPTKA
PenerbitanNIB, BPJS
Perusahaan, dan RPTKA
KOMITMEN & KEPATUHAN
Menyetujui untuk pemenuhan Izin Lokasi, Standar
Lingkungan, Bangunan, & SLF (CHECKLIST) serta mengisi
data usaha dan permohonan fasilitas
05USAHA
Penerbitan Izin Usaha Sektoral, Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin
Bangunan, danPenetapan Fasilitas
06
KOMITMEN & KEPATUHAN
Menyetujui untuk pemenuhan Sertifikat BPJS,
Standar/ Sertifikasi (CHECKLIST) dan
menyelesaikan izin Lainnya
07KOMERSIAL/
OPERASIONAL
Penerbitan IzinKomersial/ Sertifikasitertentu
30 Menit
09
MONITORING
Proses Izin, tindakan dan
Pelaporan
08NOTIFIKASI
Penerbitannotifikasi
perizinan dankomitmenkepatuhanO
UTP
UT
INP
UT
5 Menit
Beberapa Ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik (OSS) yang terkait dengan Perizinan Lingkungan (1)
1. Pasal 1 angka 21-26 terkait dengan pengertian:a. Izin Lingkungan;b. UKL-UPL;c. Amdald. Andale. RKLf. RPL;
2. Pasal 19: Lembaga OSS menerbitkan perizinan berusaha;
3. Pasal 22: Pengisian data dalam Laman OSS kaitan dengan persyaratan rinci Izin Usaha di KLHK?
4. Pasal 32 ayat (2) huruf c:Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan komitmen setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen;
5. Pasal 35: usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan( KEK, Kawasan Industri, Kawasam perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) tidak wajib memiliki Izin Lingkungan, tetapi wajib memiliki RKL-RPL Rinci yang disyahkan oleh pengelola Kawasan (Amdal dan Izin Lingkungan hanya untuk Kawasan)
Beberapa Ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik (OSS) yang terkait dengan Perizinan Lingkungan (2)
6. Pasal 37 ayat (2): Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatannya harus tetap memenuhi persyaratan Izin Lingkungan;
7. Pasal 38: Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dapat melakukan kegiatan:
• pengadaan tanah;
• Perubahan luas lahan;
• Pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya (belum menyelesaikan Amdal belum dapat melakukan kegiatan pembangunan gedung);
• Pengadaan peralatan atau sarana;
• Pengadaan SDM;
• Penyelesaian Sertifikasi atau kelaikan;
• Pelaksanaan uji coba produksi (commissioning); dan/atau
• Pelaksanaan produksi;
Beberapa Ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik (OSS) yang terkait dengan Perizinan Lingkungan (3)
8. Pasal 50 huruf a, Pasal 51-Pasal 53: Pemenuhan komitment Izin Lingkungan dengan melengkapi UKL-UPL (Proses penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL serta penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL);
9. Pasal 50 huruf b, Pasal 54-Pasal 61: Pemenuhan komitment Izin Lingkungan dengan melengkapi AMDAL (Proses penyusunan dan penilaian Amdal serta penetapan keputusan kelayalan LH atau ketidaklayakan LH);
10.Pasal 62: Integrasi Analisis Dampak Lalu Lintas ke dalam Amdal atau UKL-UPL;
11.Pasal 63-64: integrasi Izin PPLH (PLB3, pembuangan air limbah ke laut, pembuangan air limbah ke sumber air dan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah) ke dalam Izin Lingkungan:
• Mekanisme penyusunan dan penilaian Amdal atau UKL-UPL pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan;
• Perubahan Izin Lingkungan;
Beberapa Ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik (OSS) yang terkait dengan Perizinan Lingkungan (4)
12.Pasal 65: Lembaga OSS mengumumkan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan;
13.Pasal 66-67: Perubahan usaha dan/atau kegiatan serta Perubahan Izin Lingkungan;
14.Pasal 68: KLHK membangun dan mengembangkan sistem untuk mendukung pelaksanaan sistem OSS (Sistem Informasi Amdal UKL-UPL dan SPPL – Amdal.Net: www.amdal.menlhk.go.id);
15.Pasal 70: Pemrakarsa = pelaku Usaha;16.Pasal 71: PP No. 27 Tahun 2012 tetap berlaku, sepanjang tidak
bertentangan dengan PP 24/2018 atau tidak diatur secara khusus dalam PP ini.
17.Pasal 81-83: Pengawasan terhadap:• pemenuhan komitmen (pemenuhan komitmen IL);• pengawasan terhadap pemenuhan standar, lisensi, dan/atau
pendaftaran; dan/atau• usaha dan/atau kegiatan;
18.Pasal 84-89: Reformasi Peraturan perizinan berusaha untuk 20 sektor yang tercantum di dalam lampiran PP 24/2018);
Reformasi Peraturan Perizinan Berusaha: Penyusunan Peraturan Menteri LHK Sebagai
Peraturan Pelaksanaan PP 24/2012 yang terkait dengan Perizinan Lingkungan dalam Sistem
OSS (1)
PP 24/2012 (OSS) memberikan mandat kepada Menteri LHK untuk menyusun dan menerbitkan Peraturan Menteri LHK sebagai peraturan pelaksanaan PP OSS, yaitu antara lain:
1. Pasal 35 ayat (4) PP OSS: Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaanpengawasan atas RKL-RPL rinci diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup;
2. Pasal 35 ayat (5) PP OSS: Kegiatan usaha merupakan usaha mikro dan kecil ataukegiatan usaha yang wajib memiliki UKL-UPL ditetapkan oleh gubernur ataubupati/wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup (Permen LHK Nomor 25 Tahun 2018);
3. Pasal 51 ayat (3) PP OSS:Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untukmasing-masing sektor bidang usaha setelah mendapat pertimbangan dari menteriatau pimpinan lembaga pembina sektor bidang usaha terkait (Permen LHK Nomor26 Tahun 2018);
Reformasi Peraturan Perizinan Berusaha: Penyusunan Peraturan Menteri LHK Sebagai
Peraturan Pelaksanaan PP 24/2012 yang terkait dengan Perizinan Lingkungan dalam Sistem
OSS (2)
PP 24/2012 (OSS) memberikan mandat kepada Menteri LHK untuk menyusun dan menerbitkan Peraturan Menteri LHK sebagai peraturan pelaksanaan PP OSS, yaitu antara lain:
4. Pasal 55 ayat (7) PP OSS: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaanmasyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup; (Mengacu Permen LH Nomor 17 Tahun 2012)
5. Pasal 56 ayat (2) PP OSS:Formulir kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untukmasing-masing sektor bidang usaha setelah mendapat pertimbangan dari menteriatau pimpinan lembaga pembina sektor bidang usaha terkait; (Permen LHK 26/2018)
6. Pasal 61 PP OSS: Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, penyampaian rekomendasi hasil penilaian Andal, RKL-RPL sebagaimana dimaksuddalam Pasal 57, penilaian akhir serta penyampaian hasil akhir sebagaimanadimaksud dalam Pasal 58, dan penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakanlingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur dalam peraturanmenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup; (Permen LHK Nomor 26 Tahun 2018)
Reformasi Peraturan Perizinan Berusaha: Penyusunan Peraturan Menteri LHK Sebagai
Peraturan Pelaksanaan PP 24/2012 yang terkait dengan Perizinan Lingkungan dalam Sistem
OSS (3)
PP 24/2012 (OSS) memberikan mandat kepada Menteri LHK untuk menyusun dan menerbitkan Peraturan Menteri LHK sebagai peraturan pelaksanaan PP OSS, yaitu antara lain:
7. Pasal 66 ayat (7) PP OSS:Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahanUsaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata caraperubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan RekomendasiUKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksudpada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup. (Permen LHK Nomor 26 Tahun 2018)
8. Pasal 69 ayat (2) PP OSS: kegiatan usaha mikro dan kecil dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanoleh gubernur atau bupati/wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan olehmenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup (Pedoman penetapan usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL) terkait dengan amanat Pasal 35 ayat (5) PP OSS (pedoman penetapan usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL)
Tindak Lanjut Penyusunan Peraturan Menteri LHK terkait dengan
Perizinan Lingkungan
No Peraturan Menteri LHK Amanat PP No. 24 Tahun 2018 Unit Kerja KLHK
1. Pedoman Pengawasan terhadap Pelaksanaan RKL-RPL Rinci bagi Pelaku Usaha di dalam Kawasan
a. Pasal 35 ayat (4) PP OSS Penanggung Jawab:Ditjen GAKKUM KLHK
2. Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki UKL-UPL dan SPPL(Peraturan Menteri LHK No. P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 )
a. Pasal 35 ayat (5) PP OSS danb. Pasal 69 ayat (2) PP OSS
Penanggung Jawab:Ditjen PKTL
Status: Sudah ditetapkan oleh Menteri LHK dan diundangkan oleh Menteri Hukum danHam
3. Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS): •Amdal;•UKL-UPL;•SPPL;•Adendum Andal dan RKL-RPL
(Peraturan Menteri LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 )
a. Pasal 51 ayat (3) PP OSS (Formulir UKL-UPL);b. Pasal 55 ayat (7) PP OSS: pengikutsertaan
masyarakat dalam penyusunan Amdal ;c. Pasal 56 ayat (2) PP OSS:Formulir kerangka
acuan;d. Pasal 61 PP OSS: Jangka waktu penilaian
Andal dan RKL-RPL dan penetapan SKKL;e. Pasal 66 ayat (7) PP OSS: kriteria perubahan
Usaha dan/atau Kegiatan dan tata caraperubahan Keputusan Kelayakan LingkunganHidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan
No Peraturan Menteri LHK Amanat PUU Unit Kerja KLHKdan Status
1. Peraturan MENLHK No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan serta Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan:
Pasal 52 PP No. 27 Tahun 2012 Penanggung Jawab: Ditjen PKTL
Status: Sudah ditetapkan oleh Menteri LHK dan diundangkan oleh Menteri Hukuman
2. Peraturan MENLHK No. P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal bagi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Kabupaten/Kota yang telah Memiliki RDTR
Pasal 13 ayat (3) PP Bo. 27 Tahun 2012
3. Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal (Revisi Peraturan MENLH No. 5 Tahun 2012)
Pasal 23 ayat (2) UU No. 32 Tahun 20019 (Revisi Peraturan MENLH No 5 Tahun 2012)
Penanggung Jawab: Ditjen PKTL
Status: Dalam Proses
Disamping itu juga dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem OSS, KLHK perlu menyusun dan mengembangan berbagai standar pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (teknologi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup) untuk berbagai jenis usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL
Peraturan Menteri LHK baru yang terkait dengan Sistem Kajian Dampak Lingkungan
Implikasi PP No. 24 Tahun 2018 PPBTSE: Dua Sistem Perizinan Berusaha
Pelaksanaan PERIZINAN BERUSAHA pada Sektor yang
tercantum DI DALAM Pasal 85 dan Lampiran PP No. 24/2018
(DI DALAM SISTEM OSS)
Pelaksanaan PERIZINAN BERUSAHA DILUAR
SEKTOR yang diatur dalamPP No. 24 Tahun 2018 (DILUAR SISTEM OSS)
Pasal 85 danLampiran PP No.
24/2018 PelayananPerizinanBerusaha
Terintegrasisecara
Elektronik(PPBTSE)
Surat Sekretaris KemenkoEkonomi No. S-
286/SES.M.EKON/07/2018 tanggal 18 Juli hal
Pelaksanaan PelayananPerizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik(Sistem OSS):
Kepada Sekjen dan SekretarisUtama
Surat Sekretaris KemenkoEkonomi No. S-
290/SES.M.EKON/07/2018 tanggal 18 Juli hal
Pelaksanaan PelayananPerizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik(Sistem OSS):
Sekretaris Daerah Provinsiserta Sekretaris daerah
Kabupaten/Kota
Usaha dan/atau KegiatanPEMERINTAH
Sistem
OSS
Sistem
Eksisting
sesuai
PUU
1
2
CATATAN PENTING!: Pasal 1 angka 6 dan Pasal 6-Pasal 18 PP No 24/2018: PELAKU USAHA adalah Persorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu PEMERINTAH bukan Pelaku Usaha. Dalam PP 27/2012, Pemrakarsa = Setiap orang dan Pemerintah
Implikasi PP No. 24 Tahun 2018 terhadap Sistem Perizinanan
Lingkungan
Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang masuk dalam Sistem
OSS (Tercantum di Lampiran I PP
24/2018)
Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang TIDAK/BELUM masuk
dalam Sistem OSS (Tidak Tercantum di Lampiran I PP
24/2018)
PUU YANG AKAN DIGUNAKAN:1) PP 24 Tahun 2018;2) PP 27 Tahun 2012; dan 3) Peraturan MENLHK tentang Tata Laksana Penyusunan,
Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen LH untuk mendukung Sistem OSS (Peraturan Menteri LHK Baru: beberapa Peraturan Menteri LHK)
Dua Pelaksanaan PERIZINAN BERUSAHA Dua Sistem PERIZINAN LINGKUNGAN:
PUU YANG AKAN DIGUNAKAN:1) PP 27 Tahun 2012; dan 2) Peraturan MENLH/MENLHK eksisting terkait dengan
Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan (i.e. Peraturan MENLH No. 16/2012, Peraturan MENLH No. 17/2012, Peraturan MENLH No. 8/2013)
1
2
Surat SekretarisKemenko Ekonomi
18 Juli halPelaksanaan
Pelayanan PerizinanBerusaha
Terintegrasi secaraElektronik (Sistem
OSS): Ke Sekjen, Sekretaris
Utama, SekretarisDaerah Provinsi serta
Sekretaris daerahKabupaten/Kota
1. https://oss.go.id/oss/portal/download/f/SURATKEPEMDA.pdf2. https://oss.go.id/oss/portal/download/f/SURATKEKL.pdf
Pelayanan Perizinan dilakukan Melalui OSS *
*) Untuk Jenis Perizinan yang masuk dalam daftar lampiran PP. 24 Tahun 2018
Surat Edaran MenteriDalam Negeri Nomor503/9534/SJ tanggal8 November 2018,
Yang MemintaKepala Daerah untuk
MendorongPelaksanaan OSS
serta MemastikanPelayanan Perizinan
Usaha Baik OSS maupun Non OSS
Tak Berhenti
1. https://oss.go.id/oss/portal/download/f/SURATKEPEMDA.pdf2. https://oss.go.id/oss/portal/download/f/SURATKEKL.pdf
Pelayanan Perizinan dilakukan Melalui OSS *
*) Untuk Jenis Perizinan yang masuk dalam daftar lampiran PP. 24 Tahun 2018
Pasal 85 PP 24 Tahun 2018: Pelaksanaan reformasi peraturanPerizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 terdiri atas Perizinan Berusaha pada:1. sektor ketenagalistrikan;2. sektor pertanian;3. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;4. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;5. sektor kelautan dan perikanan;6. sektor kesehatan;7. sektor obat dan makanan;8. sektor perindustrian;9. sektor perdagangan;10.sektor perhubungan;11.sektor komunikasi dan informatika;12.sektor keuangan; 13.sektor pariwisata; 14.sektor pendidikan dan kebudayaan;15.sektor pendidikan tinggi;16.sektor agama dan keagamaan;17.sektor ketenagakerjaan;18.sektor kepolisian;19.sektor perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah; dan20.sektor ketenaganukliran,
Perizinan Berusaha Yang Belummasuk Sistem OSS:
1. Bidang/Sektor Pertahanan;
2. Bidang/Sektor Teknologi Satelit;
3. Bidang/Sektor PertambanganMinerba;
4. Bidang/Sektor MIGAS
5. Eksploitasi Panas Bumi (Tanpaada PLTP di dalamnya)
6. Usaha dan/atau Kegiatan Yang Pemrakarsanya K/L/D
7. Jenis-Jenis Kegiatan tertentu di dalam Sektor yang tercantum di dalam Lampiran PP 24/2018 (Tidak semua kegiatan wajib Amdal/UKL-UPL di setiap sektor tersebut tercatum dalam Lampiran PP24/2018)
Pasal 85 dan Lampiran PP No 24/2018: Perizinan Berusaha yang berada
di Dalam dan di Luar Sistem OSS
Beberapa Contoh Jenis-jenis Kegiatan Tertentu Di Dalam Sektor Yang Masuk Ke Dalam Sistem
OSS
1. Sektor PU dan Perumahan Rakyat (Lampiran Halaman 24-26)
a. Pembangunan bendungan/waduk atau jenis tampungan air lainnya;
b. Daerah Irigasi (pembangunan baru, peningkatan luas, cetak sawah);
c. Pengembangan rawa;d. Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan
muara;e. Normalisasi sungai;f. Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tolg. Pembangunan dan/atau peningkatan jalan;h. Pembangunan subway/underpass. Terowongan fly
over, jembatani. Pembangunan TPA dan persampahan lainnya;j. Pembangunan saluran drainase;k. Pembangunan jaringan air bersih
2. Sektor ESDMa. Kegiatan Panas Bumi Yang Didalamnya Terdapat
Pembangunan PLTP (Pembangkit Listrik da Transmisi Listrik;
b. Kegiatan PLTA dengan skema Bendungan
Dalam Hal dibutuhkanIzin Usaha Jasa
Konstruksi dan IzinMendirikan Bangunanan
(IMB) maka IzinLingkungan kegiatanTersebut MASUK OSS
Izin LingkungannyaDiproses Melalui OSS
Dalam Hal dibutuhkanIUPTL (Izin Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik)
Pelaku Usaha
pernyataan Komitmen
LembagaOSS
IzinLingkunganberdasarkan
komitmen
Izin Usaha BerdasarkanKomitmen
(diterbitkan setelah Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan IMB berdasarkan
komitmen diterbitkan)
Pernyataan Komitmen Pemenuhan:a. Izin Lokasi dan/atau Izin
Lokasi perairan;b. IZIN LINGKUNGAN;c. IMB
Pernyataan Komitmen IzinLingkungan dengan
MELENGKAPI AMDAL atauUKL-UPL
Proses Perizinan Berusaha Berdasarkan Komitmen dan Pemenuhan Komitmen Perizinan
Berusaha Berdasarkan Ketentuan PP 24/2018
Catatan (Persyaratan): Pelakuusaha wajib telah memiliki DATA DAN INFORMASI YANG LENGKAP/memadai untukmemenuhi semua komitmen perizinan sebelum mengajukan keOSS;
Pemenuhan Komitmen IZIN LINGKUNGAN
dengan Melengkapi AMDAL ATAU UKL-UPL(Peraturan Menteri LHK No. No.
P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018)
Izin Komersial/ Operasional
dengan/tanpakomitmen
Aspek-aspek teknis terkait denganpersyaratan PPLH i.e. pembuangan air
limbah, LB3
Integrasi
PROSES PEMENUHAN KOMITMEN a. Izin Lokasi/Izin Lokasi Peraiaran (Permen ATR
atau Permen KKP), b. IMB (Peraturan Menteri PUPR No.
19/PRT/M/2018 ); danc. Izin Usaha untuk setiap kegiatan di Lampiran
PP 24/2018 (Permen-Permen Sektor)
Contoh Izin Lingkungan Berdasaran Komitmen dan Izin Lingkungan Definitif (Sekarang)
Izin Lingkungan Komitment
Izin Lingkungan Definitif
Konsep Izin Lingkungan Definitif Kedepan Dalam Sistem Portal OSS 1.1
Perbaikan Sistem ke depannya Izin Lingkungan Definitif akan Terdiri 2 Lembar halaman,
dimana Lembar Kedua merupakan Lembar Pengesahan lembaga OSS dan pejabatnya serta persetujuan
pejabat PTSP yang menyatakan terpenuhinya komitmen
Bisnis Proses Izin Komersial – Pelaku Usaha Baru melalui Sistem OSS
NIB Izin Usaha
IzinKomersial/
Operasional
Berisi list izin yang masuk ke
dalamkategori izinkomersial/operasional
Jika standarsudah
tersedia, OSS
menerbitkanizin
Jika izinmembutuhkanevaluasi ataupersyaratankhusus, izindiproses di
K/L/P
Izinditerbitkan
K/L/P
K/L/P menotifikasi
ke sistemOSS
Proses dilakukan di OSS
Proses di OSS
Proses dilakukan di K/L/P
Sumber: Lembaga OSS
Pasal 1 angka 9 PP No. 24/2018: Izin Komersial atau Operasional adalahIzin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha mendapatkan IzinUsaha dan untuk melakukan kegiatankomersial atau operasional denganmemenuhi persyaratan dan/ataukomitmen
NIB Izin Usaha
IzinKomersial/
Operasional
Berisi list izin yang masuk ke
dalamkategori izinkomersial/operasional
Jika standarsudah
tersedia, OSS
menerbitkanizin
Jika izinmembutuhkanevaluasi ataupersyaratankhusus, izindiproses di
K/L/P
Izinditerbitkan
K/L/P
K/L/P menotifikasi
ke sistemOSS
Izin Usaha yang ditelah
dimilikidisampaikan
ke sistem OSS
Proses dilakukan di OSS
Proses di OSS
Proses dilakukan di K/L/P
Sumber: Lembaga OSS
Pasal 1 angka 9 PP No. 24/2018: Izin Komersial atau Operasional adalahIzin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha mendapatkan IzinUsaha dan untuk melakukan kegiatankomersial atau operasional denganmemenuhi persyaratan dan/ataukomitmen
Bisnis Proses Izin Komersial – Pelaku Usaha Existing (telah memiliki izin usaha) Melalui Sistem OSS
Arah Rencana Pengelolaan Lingkungan di Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2019
2
PenanggulanganPemulihan
PencegahanTata Lingkungan
c b
ad
Meningkatkan
Indeks
Kualitas
Lingkungan
HIdup
AIR
UDARA
Tutupan
LahanIntervensi pelaku usaha melalui mekanisme Izin(penerapan terhadap kegiatan yang dibebani Izin/ Point Source)
Konsep Usulan RPJM Sektor Lingkungan Hidup
Upaya penanggulangan terhadap kegiatan yang tidak dibebani Izin (Non Point Source)i.e Intervensi terhadap dihasilkannya limbah domestic Rumah Tangga, emisi kendaraan bermotor, dll
Upaya pengembalian fungsi lingkungan hidup yang mengalami degradasii.e mengembalikan kondisi kuaitas air sungai menuju kelas tertentu sesuai target yang ditetapkan
Mengukur efektivitas pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan memanfaatkan instrument ( KLHS, Tata Ruang, dll) untuk
PN. 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan KetahananBencana dan Perubahan Iklim
i.e Meningkatkan Indeks Kualitas AirPencegahan:Mewajibkan Pelaku Usaha yang
membuang Limbah Cair ke Sungai
sesuai dengan Izin Yang Diberikan,
Baku Mutu Sungai dan Kelas Sungai
yang telah disepakati
Penanggulangan:Kebijakan pengelolaan air
limbah domestik kepada
masyarakat di sekitar sungai
berupa penyediaan sumur
resapan dan septic tank
Pemulihan:Melakukan rencana aksi secara langsung
bersama masyarakat untuk
pengembalian fungsi ekosistem sungai
sesuai dengan target kelas sungai yang
telah ditetapkan
Tata Lingkungan:Menyiapkan/menyempurnakan Instrumen
Lingkungan (RPPLH, KLHS, Izin Lingkungan)
untuk sungai tersebut yang didasarkan
pada data hasil pemantauan sungai yang
telah didapatkan, yang dimana instrumen
yang disusun digunakan untuk
mengevaluasi efektivitas pelaksanaan di
level pencegahan, penanggulangan dan
pemulihan
Contoh Peranan DLH Dalam Pencegahan
Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
Melakukan penilaian dokumen AMDAL terutama evaluasi pada batas wilayah studi di dalam dan di luarkawasan hutan (APL) terutama batas proyek (tapak proyek), batas ekologis, dan batas sosial memilikideliniasi yang jelas dan dapat masuk dalam AMDALnet dalam bentuk shape file
Contoh Peranan DLH Dalam Pencegahan
Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan
Memastikan batas wilayah studi dalam izin lingkungan di dalam kawasan hutan terutamabatas proyek (tapak proyek), batas ekologis, dan batas sosial memiliki deliniasi yang jelasdan dapat masuk dalam AMDALnet dalam bentuk shape file
Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan
Melengkapi Amdal atau UKL-UPL melalui Sistem OSS
3
Peraturan Menteri LHK No. P .26 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam
Pelaksanaaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
• Bab I Ketentuan Umum;
• Bab II Penyusunan danPenilaian Dokumen Amdalserta Penetapan KeputusanKelayakan LH atauKetidaklayakan LH;
• Bab III Penyusunan danPemeriksaan UKL-UPL sertaPenetaan PersetujuanRekomendasi UKL-UPL;
• Bab IV Pengisian danVerifikasi serta PendaftaranSPPL
• Bab V Penyusunan, Penilaian danPemeriksaan Dokumen LH sertaPerubahan Keputusan KelayakanLH dan Perubahan RekomendasiUKL-UPL untuk Perubahaan IzinLingkungan;
• Bab VI Pembinaan dan EvaluasiKinerja
• Bab VII Sistem InformasiDokumen LH dan Izin Lingkungan
• Bab VIII Pendanaan
• Bab IX Ketentuan Peralihan;
• Bab X Ketentuan Peneutup
Peraturan Menteri LHK No. P. 26 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam
Pelaksanaaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Beberapa Aspek krusial/strategis yang diatur dalam Peraturan Menteri ini:
1. berlaku untuk usaha dan/atau kegiatan yang termasuk di dalam Sistem OSS;
2. Tidak berlaku untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk di dalam sistem OSS (Tidak mencabut Peraturan Menteri yang eksisting terkait proses Izin Lingkungan)
3. Menegaskan pembatalan Izin Lingkungan karena tidak memenuhi komitmen tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata;
4. Integrasi Izin di Bidang LH (i.e. PLB3, IPLC) dalam Dokumen LH dan Izin Lingkungan;
5. Muatan SKKL dan Muatan Rekomendasi merupakan bagian tidak terpisahan dari IL dan persyaratan dan kewajiban rinci terkait aspek PPLH dari IL yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS basis Pengawasan Izin Lingkungan;
Beberapa Aspek krusial/strategis yang diatur dalam Peraturan Menteri ini:
5. Muatan SKKL dan Muatan Rekomendasi merupakan bagian tidak terpisahan dari IL dan persyaratan dan kewajiban rinci terkait aspek PPLH dari IL yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS basis Pengawasan Izin Lingkungan;
6. Pengaturan tata waktu di Pelaku Usaha dan Pemerintah dan kaitannya dengan kegagalan/keberhasilan pemenuhan komitmen IL
7. Kewajiban memiliki data dan Informasi yang lengkap sebelum masuk ke sistem OSS Menghindari kegagalan pemenuhan komitmen.
8. Konsultasi publik dapat dilakukan sebelum mendapatkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen;
9. Sistem Informasi Dokumen LH dan Izin Lingkungan Penerapan Digitalisasasi Dokumen LH di pusat dan daerah.
Peraturan Menteri LHK No. P. 26 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam
Pelaksanaaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain mencakup:1. arahan hasil penapisan dari instansi lingkungan hidup
sesuai dengan kewenangannya;2. Kepastian kesesuaian lokasi kegiatan dengan rencana tata
ruang3. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan;4. rona lingkungan hidup awal di dalam dan disekitar lokasi
rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;5. hasil konsultasi publik dalam hal konsultasi publik telah
dilakukan sebelum Pelaku Usaha pengajukan permohonan izin usaha ke lembaga OSS.
6. Tim Penyusun Amdal dan Pakar
Data dan informasi YANG Wajib Dimiliki Pelaku Usaha sebelum
Masuk ke Sistem OSS mengajukan Izin Berusaha
1. LEMBAGA OSS menerbitkan IZIN LINGKUNGAN dan PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN berdasarkan KOMITMEN;
2. KOMITMENT tersebut mencakup KEWAJIBAN UNTUK:
a. melengkapi Amdal atau Adendum Andal dan RKL-RPL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal;
b. melengkapi UKL-UPL bagi bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL;
c. melengkapi Amdal barubagi bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki UKL-UPLyang rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan termasuk dalam kriteria wajib Amdal
d. tidak melakukan kegiatan sebelum komitmen untuk melengkapi Amdal atau UKL-UPL telah dipenuhi;
e. Membuat Pernyataan:
• lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak tumpang tindih dengan kegiatan eksisting dan/atau sedang dalma proses perizinan; dan
• Semua persyaratan yang diajukan dalam permohonan Izin Lingkungan tidak mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalagunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan dokumen, data dan/atau informasi
3. Dalam hal pelaku usaha tidak dapat memenuh komitmen Izin Lingkungan Izin Lingkungan atau Perubahan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dinyatalan batal;
4. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
Ketentuan-Kententuan terkait dengan Komitmen Izin Lingkungan
Tahapan untuk Melengkapi Dokumen Amdal dalam Rangka Pemenuhan
Komitmen Izin Lingkungan
1. Pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta konsultasi publik;
2. Pengisian dan pengajuan Formulir KA;
3. Pemeriksaan dan persetujuan Formulir KA;
4. Penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL;
5. Penilaian Andal dan RKL-RPL dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
Pelaku Usaha
pernyataan Komitmen
LembagaOSS
IzinLingkunganberdasarkan
komitmen
Pengumuman dan
Konsultasi Publik
oleh Pemrakarsa
Pengisian
Formulir KA oleh
Pemrakarsa
Pemeriksaan
Formulir KA oleh
Tim Teknis
Penyusunan
ANDAL & RKL-
RPL oleh
Pemrakarsa
Penilaian atau
Penilaian akhir
ANDAL & RKL-
RPL Oleh KPA
Rekom hasilpenilaian atauPenilaian AkhirAndal dan RKL-RPL oleh KPA
Izin Usaha BerdasarkanKomitment
(diterbitkan setelah Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan IMB berdasarkan
komitmen diterbitkan)
Pernyataan Komitmen Pemenuhan:a. Izin Lokasi;b. Izin Lokasi perairan;c. IZIN LINGKUNGAN;d. IMB
Pernyataan Komitmen IzinLingkungan dengan
MELENGKAPI AMDAL
Pasal 53 ayat(7): PenyusunanDokumenAmdal harusdimulaidilakukan paling lama 30 harisetelahLembaga OSS menerbitkanIzin Lingkungan
Proses Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan Melengkapi AMDAL berdasarkan
Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 50, Pasal 54-60 PP No. 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)
Catatan (Persyaratan): Pelakuusaha wajib telah memiliki DATA DAN INFORMASI YANG LENGKAP/memadai untukpenyusunan dokumen LH sebelum mengajukan ke OSS, termasuk ARAHAN HASIL PENAPISAN (SCREENING) PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN DENGAN MELENGKAPI AMDAL
CATATAN PENTING!: TIDAK ADA KETENTUAN terkait dengan proses Amdal yang menyatakan bahwa apabila Keputusan kelayakan atau ketidaklayakan LH tidakditetapkan dalam jangka waktu tertentu, Izin Lingkungan yang diterbitkan olehLembaga OSS efektif berlaku.
keputusankelayakan LH atau ketidak-
layakan LH
perbaikandokumenAndal danRKL-RPL
Penetapan keputusan kelayakanlingkungan hidup merupakan pemenuhandokumen Amdal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 huruf b.
Proses pengumuman dankonsultasi publik serta formulir KA sebagai dasar penyunan Andal danRKL-RPL harus sudah selesai paling lama 30 hari setelah Lembaga OSS
menerbitkan IL
Jangka waktu penilaian Andal dan RKL-RPL, penyampaian rekomendasi hasil penilaianAndal dan RKL-RPL, penilaian akhir sertapenyampaian hasil penilaian akhir, danpenetapan keputusan kelayakan atau
ketidaklayakan LH diatur dalam PeraturanMenteri LHK
PEMENUHAN KOMITMEN Izin Lokasi dan/atau Izin Lokasi Perairan, IMB dan IzinUsaha untuk setiap kegiatan usaha dalam Lampiran PP 24 /2018
Sharing/Pertukaran data & Informasi dalam Proses pemenuhan komitmen
Sistem OSS-Tahapan Pemenuhan Komitmen Amdal dan Tata Waktunya
yang Diatur dalam Peraturan Menteri LHK
No Tahapan Tata Waktu
1. Pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta konsultasi publik (Pelaku Usaha);
Paling lama 30 hari kerja sejak LembagaOSS menerbitkan Izin Lingkunganberdasarkan komitmen (20 + 10)
2. Pengisian dan pengajuan Formulir KA (Pelaku Usaha);
3. pemeriksaan dan persetujuan Formulir KA (Pemerintah);
4. penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL (Pelaku Usaha); a. Harus mulai dilakukan 30 harikerja sejak Lembaga OSS menerbitkan IL;
b. Berdasarkan komitmen pelakuUsaha, Paling lama 180 hari kerja)
5. penilaian Andal dan RKL-RPL dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup (Pemerintah)
Paling lama 60 hari kerja sejak Andal danRKL-RPL diajukan dan dinyatakanlengkap secara administratif (50+5+5)
a. Penilaian Andal dan RKL-RPL termasuk Perbaikan(Pemerintah & Pelaku Usaha)
a. Paling lama 50 hari kerja
b. Penyampaian rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL (Pemerintah)
b. Paling lama 5 hari kerja
c. Penetapan Keputusan SKKL (Pemerintah) c. Paling lama 5 hari kerja
Pelibatan Masyarakat dalam Proses Amdal & UKL-UPL
Ketentuan-ketentuan Pelibatan Masyarakat dalam proses UKL-UPL dan Amdal dalam PP No. 24/2018:1. Proses UKL-UPL (Pasal 52 ayat (2))
a. Pengumuman UKL-UPL yang diajukan ke Lembaga OSS di Sistem OSS;2. Proses Amdal (Pasal 55)
a. Penyusunan Amdal melibatkan masyarakat terkena dampak dan dapat pula melibatkan masyarakat pemerhati;
b. Pelibatan masyarakat tersebut melalui:• Pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan melalui sistem OSS, media
massa dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan• Konsultasi publik;
c. Masyarakat berhak mengajukan SPT dalam jangka waktu 5 (lima) hari terhitung sejak pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan
Catatan:1. PP No 24/2018 tidak mengatur ketentuan pelibatan masyarakat dalam proses
penilaian Amdal;2. Dengan demikian, Ketentuan pelibatan masyarakat dalam proses penilaian Amdal
tetap mengikuti ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
Pelaksanaan Pengumuman Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan serta Konsultasi Publik1. Target Masyarakat: Masyarakat terkena dampak dan masyarakat
pemerhati;
2. Waktu Pengumuman dan Konsultasi Publik:
a. Pengumuman dilakukan oleh pelaku usaha setelah Lembaga OSS menerbitkan IL berdasarkan komitment, sebelum pelaku usaha melakukan pengisian formulir KA; SPT Masyarakat : 5 hari kerja
b. Konsultasi publik dapat dilakukan oleh pelaku usaha sebelum dan setelah lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen, sebelum pelaku usaha melakukan pengisian formulir KA kelompok masyarakat rentan (vulnerable group), masyarakat adat (indegenous people), kelompok laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan kesetaran gender Penetapan wakil masyarakat terkena dampak dalam KPA.
3. Media wajib: laman OSS, media massa pengumumum pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;
Pelaku Usaha
pernyataan Komitmen
LembagaOSS
IzinLingkunganberdasarkan
komitmen
MelengkapiUKL-UPL sesuaiformulir UKL-
UPL
Pengajukan UKL-UPL (Paling lama 10 hari
setelah IL diterbitkan)
Persetujuan rekomendasiUKL-UPL dan
menyampaikannya kepadaPelaku Usaha melalui sistem
OSS
Izin Usaha BerdasarkanKomitment
(diterbitkan setelah Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan IMB berdasarkan komitmen
diterbitkan)
Pernyataan Komitmen Pemenuhan:a. Izin Lokasi;b. Izin Lokasi perairan;c. IZIN LINGKUNGAN;d. IMB
Pernyataan Komitmen IzinLingkungan dengan
MELENGKAPI UKL-UPL
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN DENGAN MELENGKAPI UKL-UPL:10 hari + 5 hari + 5 hari apabila ada perbaikan
Penetapan persetujuanrekomendasi UKL-UPL
merupakan pemenuhanKomitmen Izin Lingkungan
Proses Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan Melengkapi UKL-UPL
berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 50-53 PP No. 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)
Catatan (Persyaratan): Pelakuusaha wajib telah memiliki data dan informasi yang lengkap/memadai untukpenyusunan dokumen LH sebelummengajukan ke OSS, termasukARAHAN HASIL PENAPISAN (SCREENING)
• deskripsi rincirencana usaha;
• dampaklingkungan yang akan terjadi; dan
• program pengelolaan danpemantauanlingkungan hidup
PengajuanUKL-UPL
diumumkandi sistem
OSS
Pemeriksaan UKL-UPL
(Paling lama 5 harisetelah disampaikan
Pelaku Usaha)
Tidak ada perbaikan
Perbaikan UKL-UPL danpenyampaian kembali
(Paling lama 5 hari setelah diterimahasil pemeriksaan)
hasil evaluasikepada PelakuUsaha melalui
sistem OSS
Ada perbaikan
CATATAN PENTING!: tidak menetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1), IzinLingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku.
PEMENUHAN KOMITMEN Izin Lokasi dan/atau Izin LokasiPerairan, IMB dan Izin Usaha untuk setiap kegiatan usaha dalam
Lampiran PP 24 Tahun 2018
Sharing/Pertukaran data & Informasi dalam Proses pemenuhan komitmen
Sistem OSS- Tahapan Pemenuhan Komitmen UKL--UPL dan Tata
Waktunya yang Diatur dalam Peraturan Menteri LHK
No Tahapan Tata Waktu
1. Pengisian dan pengajuan formulir UKL-UPL(PelakuUsaha);
Paling lama 10 hari kerja sejakLembaga OSS menerbitkan IzinLingkungan berdasarkankomitmen.
2. Pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL (Pemerintah)
Paling lama 5 hari kerja
3. Dalam hal ada perbaikan, Perbaikan UKL-UPL danpenyampaian kembali UKL-UPL kepada instansi LH sesuai kewenangan (Pelaku Usaha)
Paling lama 5 hari kerja
4. Penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL(Pemerintah)
1. Instansi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen Pelaku Usaha untuk melengkapi dokumen Amdal atau UKL-UPL;
2. Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat memenuhi komitmen untuk melengkapi dokumen Amdal atau UKL-UPL Instansi lingkungan hidup menyampaikan notifikasi kegagalan pemenuhan komitmen kepada Lembaga OSS
Pengawasan Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan
Melengkapi Amdal atau UKL-UPL dalam Sistem OSS
1. Muatan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL dalam Sistem OSS = Muatan Izin Lingkungan;
2. Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL yang ditetapkan merupakan:
a. pemenuhan komitmen Izin Lingkungan;
b. bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan
c. persyaratan dan kewajiban rinci terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS;
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau
Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL dalam Sistem OSS
Pelaku Usaha
pernyataan Komitmen
LembagaOSS
IzinLingkunganberdasarkan
komitmen
Pengumuman dan
Konsultasi Publik
oleh Pemrakarsa
Pengisian
Formulir KA oleh
Pemrakarsa
Pemeriksaan
Formulir KA oleh
Tim Teknis
Penyusunan
ANDAL & RKL-
RPL oleh
Pemrakarsa
Penilaian atau
Penilaian akhir
ANDAL & RKL-RPL
Oleh KPA
Rekom hasilpenilaian atauPenilaian AkhirAndal dan RKL-RPL oleh KPA
Izin UsahaBerdasarkanKomitment
(i.e. diterbitkan setelah Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan IMB
diterbitkan)
Pernyataan Komitmen Pemenuhan:a. Izin Lokasi;b. IZIN LINGKUNGAN;c. IMB
Pernyataan Komitmen IzinLingkungan dengan
MELENGKAPI AMDAL
Contoh Proses Pemenuhan Komitmen Usaha di untuk Kegiatan PLTU Beserta Jaringan
Transmisi di dalam Kawasan Hutan Sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)
Catatan (Persyaratan): Pelakuusaha wajib telah memiliki data dan informasi yang lengkap/memadai untukpenyusunan dokumen LH sebelum mengajukan ke OSS, termasuk ARAHAN HASIL PENAPISAN (SCREENING PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN DENGAN MELENGKAPI AMDAL
keputusankelayakan LH atau ketidak-
layakan LH
perbaikandokumen Andal
dan RKL-RPL
Penetapan keputusankelayakan lingkungan hidup
merupakan pemenuhandokumen Amdal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 huruf b.
PEMENUHAN KOMITMEN dalam jangka waktu tertentu antara lain: 1. Izin Lokasi (sektor BPN/ATR);2. IMB (Sektor PUPR);3. Izin Usaha Penyedian Tenaga Listrik dan Izin Operasi (sektor
Ketenaga Listrikan);4. Izin Pembangunan Pelabuhan (TUKS/TELSUS) (Sektor
Perhubungan);5. IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN (IPPKH) (Sektor LHK)
Sharing/Pertukaran data & Informasi dalam Proses pemenuhan komitmen
Pasal 62-64 PP No 24/2012: Integrasi Analisis Dampak Lalu Lintas dan
Izin PPLH ke dalam Izin Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL)
Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Izin
Lingkungan (Amdal atau UKL-UPL)
Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) sesuai
ketentuan PUU
Izin di Bidang LH Izin PPLH:
1. Pengelolaan LB3;2. Pembuangan air limbah ke laut;3. Pembuangan air limbah ke sumber air;4. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke
tanah
Melengkapi (Penyusunan & Penilaian)
Amdal atau UKL-UPL
Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan
Perubahan Izin Lingkungan
(Perubahan Kelola-Pantau)
Persyaratan teknisterkait dengan aspekPPLH lainnya jugaakan menjadi bagiandari Dokumen LH i.e. Udara, kerusakan LH
Peil Banjir dan Pegambilan Air tanah juga diintegrasikan dengan AMDAL dan IL
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-
UPL
Penyusunan & Penilaian Amdal
atau UKL-UPL
Kelola-Pantau yang masih bersifat Umum
Belum tersedia Informasi untuk mengkaji persyaratan izin PPLH
Kelola-Pantau sudah Rinci & Operasional
Sudah tersedia Informasi untuk mengkaji persyaratan izin PPLH: Kajian Izin PPLH (i.e. PLB3,
pembuangan air limbah ke sungai & laut) terintegrasi ke dalam Kajian AMDAL/UKL-UPL
SKKL/Rekomendasi UKL-UPLsudah memuat/ melampirkan
persyaratan dan kewajiban Izin PPLH secara Rinci
SKKL/Rekomendasi UKL-UPL mencantumkan izin Bidang LH
(PPLH) yang harus ditindaklanjuti
Dinilai oleh KPA/Tim Teknis KPA dengan
melibatkanUnit Kerja Teknis
Perubahan SKKL/Rekomendasi UKL-UPLsudah memuat/ melampirkan persyaratan
dan kewajiban Izin PPLH secara rinci
Implementasi Izin Lingkungan
PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN Berdasarkan Komitmen:
(Perubahan Kelola-Pantau: Kajian Izin PPLH)
i.e. Unit Pengendalian Pencemaran atau LB3
Pasal 64 PP 24/2018: Perubahan Izin Lingkungan dan
Integrasi Izin PPLH ke dalam Izin Lingkungan
Pelaku Usaha
pernyataan Komitmen
LembagaOSS
IzinLingkunganberdasarkan
komitmen
Izin Usaha BerdasarkanKomitmen
(diterbitkan setelah Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan IMB berdasarkan
komitmen diterbitkan)
Pernyataan Komitmen Pemenuhan:a. Izin Lokasi;b. Izin Lokasi perairan;c. IZIN LINGKUNGAN;d. IMB
Pernyataan Komitmen Izin Lingkungan
dengan MELENGKAPIAMDAL
Integrasi Izin PPLH ke dalam Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan (Amdal/UKL-UPL)
serta Izin Komersial/Operasional
Catatan (Persyaratan): Pelakuusaha wajib telah memiliki DATA DAN INFORMASI YANG LENGKAP/memadai untukmemenuhi semua komitmen perizinan sebelum mengajukan keOSS; PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN DENGAN MELENGKAPI Amdal
atau UKL-UPL
Proses Melengkapi Amdal atau UKL-UPL
Izin Komersial/ Operasionalberdasarkan komitmen i.e.
Izin Operasional Pengelolaan LB3
Proses Melengkapi KomitmenIzin Lokasi, IMB dan Izin Usaha
Aspek-aspek teknis terkait dengan persyaratanPPLH i.e. pembuangan air limbah, LB3
Integrasi
Pelaku
Usaha
pernyataan
Komitmen
LembagaOSS
IzinPengelolaanLimbah B3
untuk Usaha Jasa
Validasi
DokumenVerifikasi
Penerbitan
Rekomendasi Telah
terpenuhinya
komitmen atau belum
terpenuhi
Notifikasi
Persetujuan
atau
Penolakan di
OSS
Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa
Berdasarkan Komitment(diterbitkan setelah NIB, Izin
Lokasi, Izin Lingkungan dan IMB berdasarkan komitmen diterbitkan)
Pernyataan Komitmen Pemenuhan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa Limbah B3 dan/atau Izin OperasionalLimbah B3
Pernyataan Komitmen Izindengan MENYELESAIKAN
PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS
5 hari kerjasejak verifikasilapangan selesaidilaksanakan
Catatan: Persyaratan teknis wajib memenuhi persyaran teknis sesuai lampiran I huruf B Permen LHK Nomor 95 Tahun 2018
CATATAN PENTING!: Proses Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 dilakukan paralel dengan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan, tidak ada klausul yang menyatakan bahwa pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 dilakukan setelah Izin Lingkungan definitif diterbitkan
Penerbitanatau
pembatalanIzin Definitif
oleh OSS
Verifikasi dilakukan denganmelakukan pengecekanberdasarkan dokumen teknis yang dituangkan dalam berita acara
PEMENUHAN KOMITMEN Izin Lokasi, IMB, Izin Lingkungan dalam Lampiran PP 24 /2018
Sharing/Pertukaran data & Informasi dalam Proses pemenuhan komitmen IzinLingkungan
Proses Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha Jasa dan Izin Operasional Limbah B3
berdasarkan Ketentuan Permen LHK Nomor 95 Tahun 2018
Validasi dilakukan pada:1. NIB;2. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Usaha
Jasa;3. Pernyataan Komitmen; dan4. Dokumen Teknis
5 hari kerjasejak suratrekomendasitelah terpenuhikomitmenditerima
Pelaku
Usaha
pernyataan
Komitmen
LembagaOSS
IzinPembuangan
Air Limbahberdasar
Komitmen
Validasi
DokumenVerifikasi
Penerbitan
Rekomendasi Telah
terpenuhinya
komitmen atau belum
terpenuhi
Notifikasi
Persetujuan
atau
Penolakan di
OSS
Izin Pembuangan Air Limbah Berdasarkan
Komitment(diterbitkan setelah NIB, Izin
Lokasi, Izin Lingkungan dan IMB berdasarkan komitmen diterbitkan)
Pernyataan Komitmen Pemenuhan Izin Pembuangan Air Limbah
Pernyataan Komitmen Izindengan MENYELESAIKAN
PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS
Catatan: Persyaratan teknis wajib memenuhi persyaran teknis sesuai lampiran II Permen LHK Nomor 102 Tahun 2018
CATATAN PENTING!: Proses Pemenuhan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah dilakukan setelah Izin Lingkungan Definitif dikeluarkan
Penerbitanatau
pembatalanIzin Definitif
oleh OSS
Verifikasi dilakukan denganmelakukan pengecekanberdasarkan dokumen teknis yang dituangkan dalam berita acara
PEMENUHAN KOMITMEN Izin Lokasi, IMB, Izin Lingkungan dalam Lampiran PP 24 /2018
Sharing/Pertukaran data & Informasi dalam Proses pemenuhan komitmen IzinLingkungan
Proses Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan Air Limbah
berdasarkan Ketentuan Permen LHK Nomor 102 Tahun 2018
Validasi dilakukan pada paling lama 25 harikerja dengan mengecek:1. NIB;2. Izin Pembuangan Air Limbah3. Pernyataan Komitmen; dan4. Dokumen Teknis5. Izin Lingkungan Definitif
Perbedaan Konsep Integrasi Izin PPLH ke Dalam Izin Lingkungan dalam UU 32 Tahun 2009 dan PP Nomor 24
Tahun 2018 dengan Permen LHK Nomor 95 Tahun 2018 dan Permen LHK Nomor 102 Tahun 2018
No Konsep Integrasi Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 dan PP Nomor 24 Tahun 2018
Pemenuhan Komitmen Izin PPLH BerdasarkanPermen LHK Nomor 95 Tahun 2018 dan Permen LHK
Nomor 102 Tahun 2018
1. Izin Lingkungan, Izin Pembuangan Air Limbah danIzin Pengelolaan Limbah B3 di integrasikan semuake dalam Izin Lingkungan
Izin Lingkungan, Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pengelolaan Limbah B3 masih tersendiri dan belum terintegrasi ke dalam Izin Lingkungan
2. SKKL dan Rekomendasi UKL-UPL memuat Persyaratan dan Kewajiban rinci terkait dengan Izin PPLH
SKKL dan Rekomendasi UKL-UPL sebagai persyaratan untuk dikeluarkannya Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pengelolaan Limbah B3
3 Persyaratan teknis terkait dengan aspek PPLH akan menjadi bagian dari Dokumen Amdal atau UKL-UPL
Persyaratan Teknis belum menjadi bagian dariDokumen Amdal atau UKL-UPL
4 Penyusunan dan Penilaian Rekomendasi PenerbitanIzin PPLH di integrasikan ke dalam Penyusunan danpenilaian AMDAL, UKL-UPL, atau Perubahan IzinLingkungan
Penyusunan dan Penilaian Rekomendasi PenerbitanIzin PPLH masih terpisah dan tidak terkait denganPenyusunan dan penilaian AMDAL,UKL-UPL atauPerubahan Izin Lingkungan
Mengacu pada 2 Permen yang diterbitkan, maka Integrasi Izin PPLH kedalam Izin Lingkungan
belum dapat dilakukan
Posisi PTSP dalam Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan
Melengkapi Amdal atau UKL-UPL melalui Sistem OSS
4
LembagaOSS
Izin Lingkunganberdasarkan
komitmen (OSS)
Pengumuman
dan
Konsultasi
Publik oleh
Pemrakarsa
Pengisian
Formulir KA
oleh
Pemrakarsa
Pemeriksaan
Formulir KA
oleh Tim
Teknis
Penyusunan
ANDAL &
RKL-RPL
oleh
Pemrakarsa
Penilaian
atau
Penilaian
akhir ANDAL
& RKL-RPL
Oleh KPA
Rekom hasilpenilaian atau
PenilaianAkhir Andaldan RKL-RPL
oleh KPA
Posisi PTSP Di Daerah Dalam Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan Untuk
Kegiatan Yang Wajib Amdal
keputusankelayakan
LH atauketidak-
layakan LH
perbaikandokumenAndal danRKL-RPL
Proses pengumumandan konsultasi publik
serta formulir KA sebagai dasar
penyunan Andal danRKL-RPL harus sudahselesai paling lama
30 hari setelahLembaga OSS
menerbitkan IL
IzinLingkungan
Definitif (OSS)
Catatan : IzinLingkungan Komitmendan definitive tidakditerbitkan oleh PTSP, Namun tetapditerbitkan olehLembaga OSS
Merupakan
Ranah KPA dan
Instansi LH
Merupakan Ranah Pelaku
UsahaMerupakan
Ranah Pelaku
Usaha
Merupakan Ranah KPA dan Instansi LH
PTSP Mengupload SKKL dan
Menotifikasi ke Sistem OSS
PENTING : Proses Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan untuk Kegiatan Yang Wajib Amdal dilakukan melalui DPMPTSP untuk selanjutnya diproses di
Komisi Penilai Amdal Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya
Pelaku Usaha
pernyataan Komitmen
Catatan : • DPMPTSP Merupakan
Pintu Gerbang UntukPemenuhanKomitmen Perizinan
• DPMPTSP merupakanperpanjangan tanganLembaga OSS di Daerah, Pelaku Usaha melakukanPemenuhanKomitmen melaluiDPMPTSP
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN DENGAN MELENGKAPI AMDAL
Dilakukan melalui PTSP
Pasal 53 ayat(7): PenyusunanDokumenAmdal harusdimulaidilakukanpaling lama 30 hari setelahLembaga OSS menerbitkanIzinLingkungan
LembagaOSS
Izin Lingkunganberdasarkan
komitmen (OSS)
Posisi PTSP Di Daerah Dalam Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan Untuk
Kegiatan Yang Wajib UKL-UPL
IzinLingkungan
Definitif (OSS)
Catatan : Izin LingkunganKomitmen dan definitive tidak diterbitkan oleh PTSP, Namun tetap diterbitkanoleh Lembaga OSS
PTSP Mengupload Rekom UKL-UPL
dan Menotifikasi ke Sistem OSS
PENTING : Proses Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan untuk Kegiatan Yang Wajib UKL-UPL dilakukan melalui DPMPTSP untuk selanjutnya diproses di Instansi Teknis LH di Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannya
Pelaku Usaha
pernyataan Komitmen
Catatan : • DPMPTSP Merupakan
Pintu Gerbang UntukPemenuhan KomitmenPerizinan
• DPMPTSP merupakanperpanjangan tanganLembaga OSS di Daerah, Pelaku Usaha melakukanPemenuhan Komitmenmelalui DPMPTSP
Pengajukan UKL-UPL (Paling lama 10 hari
setelah IL diterbitkan)
Persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan menyampaikannya
kepada Pelaku Usaha melaluisistem OSS
PengajuanUKL-UPL
diumumkan di sistem
OSS
PemeriksaanUKL-UPL
(Paling lama 5 hari setelahdisampaikan Pelaku Usaha)
Tidakdiperlukanperbaikan
Perbaikan UKL-UPL danpenyampaian kembali
(Paling lama 5 hari setelahditerima hasil pemeriksaan)
hasil evaluasikepada PelakuUsaha melalui
sistem OSS
Perluperbaikan
Melengkapi UKL-UPL sesuai formulir
UKL-UPL
PEMENUHAN KOMITMEN IZIN LINGKUNGAN DENGAN MELENGKAPI UKL-UPL
Dilakukan melalui PTSP
Merupakan Ranah Instansi LHMerupakan Ranah Pelaku Usaha
Kesimpulan Posisi DPMPTSP Dalam Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan
1. DPMPTSP merupakan perpanjangan Lembaga OSS di Daerah;
2. DPMPTSP merupakan Pintu Gerbang untuk PemenuhanKomitmen Perizinan, Pelaku Usaha melakukan PemenuhanKomitmen Izin Lingkungan melalui DPMPTSP;
3. Proses Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan Tidak dilakukandi DPMPTSP namun di Dinas Teknis, Dalam hal PemenuhanKomitmen Izin Lingkungan dilakukan di Instansi LingkunganHidup;
4. Izin Lingkungan Definitif tidak diterbitkan oleh DPMPTSP namunoleh Lembaga OSS, DPMPTSP bertugas melakukan Notifikasi keSistem OSS terkait Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan;
5. DPMTPSP hanya menerbitkan perizinan terhadap jenisperizinan yang tidak masuk dalam pengaturan Pasal. 85, PP. 24/2018;
Perubahan Izin Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan
yang Termasuk di dalam Sistem OSS(Peraturan Menteri LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018)
5
Implikasi PP No. 24 Tahun 2018: PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN
Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang masuk dalam Sistem
OSS (Tercantum di Lampiran I PP
24/2018)
Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang TIDAK/BELUM masuk
dalam Sistem OSS (Tidak Tercantum di Lampiran I PP
24/2018)
Tatalaksana Perubahan Izin Lingkungan:1) Pasal 65-67 PP 24 Tahun 2018; dan 2) Pasal-Pasal Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dalam
Peraturan MENLHK tentang Tata Laksana Penyusunan, Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen LH Dalam Pelaksan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Permenlhk No. P26/2018)
Dua Pelaksanaan PERIZINAN BERUSAHA Dua Sistem PERIZINAN LINGKUNGAN Dua sistem Perubahan Izin Lingkungan
PUU YANG AKAN DIGUNAKAN:1) PP 27 Tahun 2012; dan 2) Peraturan MENLH/MENLHK eksisting terkait dengan
Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan (i.e. Peraturan MENLH No. 16/2012, Peraturan MENLH No. 17/2012, Peraturan MENLH No. 8/2013)
3) Permenlhk No. P 23/2018
1
2
Pasal 65-67 PP OSS: Perubahan Izin Lingkungan Melalui Sistem OSS
Pelaku Usaha
yang telah memiliki
IZIN LINGKUNGAN
Perubahan Usaha
dan/atau Kegiatan
Perubahan Izin
Lingkungan
Pelaksanaan Perubahan
Usaha dan/atau
Kegiatan
1. Perubahan kepemilikan;2. Perubahan pengelolaan & pemantauan LH;3. Perubahan yang berpengaruh terhadap LH (ada 9 Kriteria)4. Perubahan Dampak/Risiko LH (Audit LH atau ARLH)5. Rencana Usaha/Kegiatan tidak dilaksanakan setelah 3
Tahun Izin Lingkungan diterbitkan
Kriteria Rinci diatur dalam Permenlhk
1. Pemenuhan Komitmen tanpa melalui penyusunan dokumen LH;2. Pemenuhan komitment untuk melengkapi dokumen LH:
a. Wajib Amdal: Amdal Baru (Pengembangan) atau Adendum Andal & RKL-RPL;
b. UKL-UPL: UKL-UPL Baru Pengembangan atau Amdal Baru Pengembangan
Salah Satu Prinsip Dasar yang diatur lebih lanjut dalam
Permenlhk: Perubahan Usaha dan/atau kegiatan tidak dapat
dilakukan sebelum DIPENUHINYA KOMITMENperubahan izin lingkungan, kecuali untuk perubahan
kepemilikan
PenerbitanPerubahan
Izin Lingkungan
BerdasarkanKomitmen
oleh LembagaOSS
Peraturan Menteri LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 (di dalam Sistem OSS)
Pelaku Usaha
PermohonanPerubahan Izin
Lingkungan
Pengumuman
dan
Konsultasi
Publik oleh
Pemrakarsa
Pengisian
Formulir KA
oleh
Pemrakarsa
Pemeriksaan
Formulir KA
oleh Tim Teknis
Penyusunan
ANDAL & RKL-
RPL oleh
Pemrakarsa
Penilaian atau
Penilaian akhir
ANDAL & RKL-
RPL Oleh KPA
Rekom hasilpenilaian atauPenilaian AkhirAndal dan RKL-RPL oleh KPA
Proses Pemenuhan Komitmen PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN dengan Melengkapi AMDAL Baru
atau Adendum Andal dan RKL-RPL berdasarkan Ketentuan Pasal 66-Pasal 67
PP No. 24 Tahun 2018 tentang PPBTSE (OSS)
PEMENUHAN KOMITMEN PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN DENGANMELENGKAPI AMDAL BARU
Keputusankelayakan LH atau ketidak-
layakan LH
perbaikandokumen Andal
dan RKL-RPL
Penetapan keputusan kelayakanlingkungan hidup merupakanpemenuhan dokumen Amdal
Telah Memiliki IzinLingkungan (IL)
Perubahan Usahadan/atau Kegiatan
wajib AMDAL
PEMENUHAN KOMITMEN PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN DENGANMELENGKAPI ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL
1. Perubahan kepemilikan;2. Perubahan pengelolaan &
pemantauan LH;3. Perubahan yang berpengaruh
terhadap LH (ada 9 Kriteria)4. Perubahan Dampak/Risiko LH
(Audit LH atau ARLH)5. Rencana Usaha/Kegiatan tidak
dilaksanakan setelah 3 TahunIzin Lingkungan diterbitkan
Peraturan Menteri LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
PerubahanIzin
Lingkunganberdasarkan
komitmen
LembagaOSS
Penyusunan
ADENDUM
ANDAL & RKL-
RPL oleh
Pemrakarsa
Penilaian
ADENDUM
ANDAL & RKL-
RPL oleh KPA
Rekom hasilpenilaian
ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL oleh
KPA
Keputusankelayakan LH atau ketidak-
layakan LH
perbaikandokumen
Adendum Andaldan RKL-RPL
Penetapan keputusan kelayakanlingkungan hidup merupakan
pemenuhan dokumen AdendumAndal dan RKL-RPL
Dilakukan oleh pemrakarsa
Dilakukan oleh pemrakarsa
Dilakukan oleh KPA
Dilakukan oleh KPA
Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL Tipe A disusun dengan muatan:
1. Pendahuluan;
2. Deskripsi rencana usaha dan/ataukegiatan;
3. Deskripsi rona lingkungan hidup;
4. Evaluasi kegiatan eksisting danpemilihan DPH yang sesuaidengan perubahan usahadan/atau kegiatan;
5. Prakiraan dan evaluasi dampaklingkungan;
6. RKL-RPL;
7. Daftar pustaka; dan
8. Lampiran
Muatan Dokumen Adendum ANDAL dan RKL-RPL dan Jangka Waktu Penilaian dan Penetapan
Keputusan dalam Sistem OSS
Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPLTipe B disusun dengan muatan:
1. Pendahuluan;
2. Deskripsi rencana usaha dan/ataukegiatan
3. Deskripsi rona lingkungan hidup;
4. Evaluasi kegiatan eksisting danidentifikasi komponen lingkunganyang terkena dampak
5. RKL-RPL;
6. Daftar pustaka; dan
7. Lampiran
Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPLTipe C disusun dengan muatan:
1. Pendahuluan;
2. Deskripsi rencana usaha dan/ataukegiatan;
3. RKL-RPL;
4. Daftar pustaka; dan
5. Lampiran
Dokumen Adendum Andal dan
RKL-RPL Tipe A (55 +5 = 60 hari)
Dokumen Adendum Andal dan RKL-
RPL Tipe B (30 + 5 = 35 hari)
Dokumen Adendum Andal dan
RKL-RPL Tipe C (14 + 5 = 19 hari)
Hari: Jangka waktupenilaian dan penetapanperubahan SKKL
Konsep Perbedaan Amdal Baru, Adendum Andal RKL-
RPL dan UKL-UPL Baru
Amdal Baru1
Adendum Andal RKL-RPL Tipe A, B, C2
UKL-UPL Baru3
Tipe DPHPerkiraan Dampak
PentingRKL-RPL
A √ Kaji dan Evaluasi
Kembali
Evaluasi
Kembali
B √ Perubahan Besaran
Dampak Tak Perlu dikaji
namun perlu Di evaluasi
keterkaian antar dampak
dan pengaruhnya pada
lingkungan
Evaluasi Kembali
C √ √ Evaluasi Kembali
• Berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetikbaru yang belum dilingkup dalam dok Amdal sebelumnya;
• Berpotensi mengubah batas wilayah studi.
• Apabila perubahan usaha dan/atau kegiatan termasukdalam skala besaran jenis rencana usaha dan/ataukegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL
Keterangan:√ : Sama dengan Dokumen Amdal
Sebelumnya
Perubahan yang tidak berpengaruh terhadaplingkungan
Perubahan kepemilikan usahadan/atau kegiatan
Penyampaian dan pemeriksaan perubahankepemilikan usaha dan/atau kegiatan
1
Perubahan RKL-RPL
Penyusunan dan penilaian laporan perubahanpengelolaan dan pemantauan LH
2
PENGATURAN PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN
DALAM PP 24 TAHUN 2018
PASAL 64 PASAL 66
PASAL 67
PASAL 68
PASAL 69
Konsep Proses Perubahan IL di OSS dan Instansi Lingkungan Hidup
Kriteria Perubahan Proses di OSS Proses di Instansi LH
Perubahan kepemilikan √
Perubahan pengelolaan & pemantauan LH √ √ (Pemeriksaan RKL-RPL
Perubahan)
Perubahan yang berpengaruh terhadap LH (Alat-alat Produksi, Kapasitas Produksi,
Spesifikasi teknik, Perluasan Lahan dan Bangunan, Waktu dan Durasi Operasi, Usaha
dan/atau Kegiatan dalam Kawasan yang belum dilingkup, Perubahan Kebijakan
Pemerintah, Perubahan LH yang mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain)
√ √
Perubahan Dampak/Risiko LH (Audit LH atau ARLH) √ √
Rencana Usaha/Kegiatan tidak dilaksanakan setelah 3 Tahun Izin Lingkungan
diterbitkan
√ √
Perubahan yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan yang dilakukan tanpa
melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan
Rekomendasi UKL-UPL (Pasal 43 ayat (2) huruf f, ayat (3), Pasal 45 ayat (5) huruf b,
Pasal 56)
√ √ (Pemeriksaan RKL-RPL
Perubahan)
Konsep Alur Perubahan Izin Lingkungan Tanpa Penyusunan
Dokumen Lingkungan (Perubahan Pengelolaan)
Pemrakarsa Lembaga OSS Instansi LH/ PTSP
MengajukanPermohonan
Perubahan IzinLingkungan
Proses penerbitan
Perubahan IzinLingkungan
Notifikasi dariOSS
MenerimaPerubahan Izin
Lingkungan
Konsep Alur Perubahan Izin Lingkungan melalui Penyusunan
Dokumen Lingkungan (Amdal Baru, Adendum atau UKL-UPL Baru)
Pemrakarsa Lembaga OSS Instansi LH/ PTSP
MengajukanPermohonan
Perubahan IzinLingkungan
Menerbitkan IL OSS berkomitmen
(terkait Perubahan IL)
Notifikasi dariOSS
MengajukanPermohonan
Penilaian dokumenlingkungan
Menerima IL OSS berkomitmen
Penilaian/pemeriksaan
dokumen
Penerbitan SKKL atau
RekomendasiUKL-UPL
Notifikasipemenuhankomitmen
Menerbitkan IL efektifMenerima IL
Pengaturan RKL-RPL Rinci di dalam Kawasan
(i.e. Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus)
melalui Sistem OSS
5
Pasal 35 PP 24/2018: Ketentuan Izin Lingkungan di Kawasan
Perusahaan Industri A
Perusahaan Industri B
Perusahaan Industri D
Perusahaan Industri E
Kawasan (KEK, Kawasan Industri, Kawasam perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas). Contoh Kawasan Industri:1) Amdal Kawasan Industri;2) Izin Lingkungan Kawasan Industri
Setiap pelaku usaha di dalam kawasan (i.e. Perusahaan Industri /Tenant di dalam Kawasan Industri):
1) Tidak wajib memiliki Izin Lingkungan, cukup dengan Izin Lingkungan Kawasan
2) Wajib Memiliki RKL-RPL Rinci yang disusun berdasarkan RKL-RPL Kawasan Industri;
3) RKL-RPL Rinci disetujui oleh Pengelola Kawasan Industri;
Perusahaan Industri C
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PENGAWASAN ATAS RKL-RPL RINCI DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
(DIRJEN GAKKUM KLHK)
Implikasi Ketetuan Pasal 35 PP 24/2012 terhadap Penaatan Lingkungan Hidup terhadap
Pengelola Kawasan dan Pelaku Usaha (Tenant) di Dalam Kawasan (i.e. Kawasan Industri)
Perusahaan Industri A
Perusahaan Industri B
Perusahaan Industri D
Perusahaan Industri C
Kawasan Industri:1) Amdal Kawasan Industri;2) Izin Lingkungan Kawasan Industri
Pemegang Izin Lingkungan:
Pengelola Kawasan
Pelaku Usaha di dalam
Kawasan Industri (Tenant)
a. Menyusun RKL-RPL Rinci berdasarkan RKL-RPL Kawasan;b. Melaksanakan Pengelolaan LH berdasarkan RKL-RPL Rinci;c. Melaksanakan Pemantauan LH berdasarkan RKL-RPL Rinci ;d. Pelaporan Pelaksanaan RKL-RPL Rinci kepada Pengelola Kawasan
• Pelaksana Ketentuan Pasal53 PP 27/2012;
• Subyek Penerapan Pasal71 PP 27/2012
Terkait dengan ketentuan:• Pasal 71 UU 32/2009: ketaatan
terhadap PUU PPLH;• Pasal 72: ketaatan terhadap Izin
Lingkungan
Bagaimana mekanismepembangian tanggung jawabhukum antara PengelolaKawasan dan Tenant terkaitdengan penaatan terhadaplingkungan hidup:1. Obyek pengawasan dan
penegakan hukum LH;2. Penerapan Sanksi Adm,
Pidana dan PerdataPOLA HUBUNGAN antara Pemerintah (Pusat dan Daerah), Pengelola Kawasan Industri dan Pelaku Usaha di dalam Kawasan Industri terkait dengan aspek PPLH
Pelaku usaha di dalam kawasan (Tenant) tidak wajib Izin Lingkungan
Contoh Kawasan Industri Paiton
Sesuai dengan ketentuanstandard teknis pembangunankawasan industri, maka
persentase pembagian lahancalon lokasi kawasan industriseluas 50 ha sebagai berikut:
1. Kapling industri seluas : 31,83 ha (63,66%)
2. Sarana dan prasaranapenunjang seluas : 5,01 ha (10,02%)
3. Ruang terbuka hijau seluas : 13,16 ha (26,32%)
KAWASAN INDUSTRI1. Izin Lingkungan
Kawasan Industri
2. AMDAL Kawasan Industri
TENANT-TENANT: RKL-RPL Rinci yang
disusun berdasarkan RKL-
RPL Kawasan Industri dan
disetujui oleh Pengelola Kawasan
Industri
Contoh Kawasan Industri Paiton
Pelaksanaan RKL-RPL Rinci Serta Penyusunan RKL-RPL Rinci
1. Dengan Terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018 dan Permen Perindustrian Nomor
15 Tahun 2019, maka pada dasarnya Pelaku usaha di dalam kawasan
industri telah diwajibkan menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan RKL-RPL
kawasan industri;
2. Penyusunan RKL-RPL rinci dilakukan melalui pengisian formulir RKL-RPL rinci;
3. Mengacu Pasal 18 ayat 6 Permen Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019, Formulir
RKL-RPL antara lain memuat:
a. Identitas pelaku usaha (perusahaan industri) di dalam kawasan industri;
b. Deskripsi rinci rencanan usaha dan/atau kegiatan perusahaan industri;
c. dampak lingkungan yang akan terjadi;
d. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara rinci
e. Pernyataan komitmen pelaku usaha untuk melaksanaan ketentuan yang
tercantum di dalam formulir RKL-RPL Rinci;
Pemeriksaan dan Persetujuan RKL-RPL Rinci oleh Pengelola Kawasan Industri
1. Pelaku usaha mengajukan formulir RKL-RPL rinci yang telah diisi kepada pengelola kawasan industri
2. Pengelola kawasan industri melakukan pemeriksaan RKL-RPL rinci yang diajukan oleh pelaku usaha;
3. Pemeriksaan RKL-RPL rinci dilakukan dengan tahapan:a. Pemeriksaan secara administratifb. Pemeriksaan substansi teknis RKL-RPL rinci;
4. Pemeriksanaan secara administratif RKL-RPL rinci antara lain mencakup kesesuaian isian formulir RKL-RPL rinci dengan pedoman pengisian formulir RKL-RPL dll;
5. Pemeriksaan substansi teknis RKL-RPL rinci dilakukan terhadap pemenuhan kriteria persetujuan RKL-RPL rinci;
6. Pemeriksaan RKL-RPL rinci dapat dilakukan oleh unit tertentu yang dibentuk oleh pengelola kawasan);
7. Pengaturan tentang tata cara pemeriksaan RKL-RPL rinci dan perbaikannya dapat mlalui mekanisme Rapat, menggunakan teknologi informasi dll;
Pemeriksaan dan Persetujuan RKL-RPL Rinci oleh Pengelola Kawasan Industri
1. Pemeriksan RKL-RPL rinci dan penetapan persetujuan RKL-RPL Rinci paling sedikit mempertimbangkan kriteria sebagai berikut (kriteria teknis) antara lain:
a. Kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan dengan PUU PPLH;
b. Rencana usaha dan/atau kegiatan dalam kaitannya dengan efektivitas kelola pantau dampak lingkungan;
c. Kemampuan pelaku usaha dalam menanggulangi dampak;
2. Muatan persetujuan RKL-RPL rinci;
3. Notifikasi persetujuan RKL-RPL rinci oleh pengelola kawasan industri ke Lembaga OSS dan K/L atau SKPD terkait (Pola Hubungan antara pelaku usaha, pengelola kawasan dan pemerintah) Perubahan IL karena perubahan kelola pantau;
K E M E N T E R I A N P E R I N D U S T R I A N T A H U N 2 0 1 8
81
Perusahaan Industri Tim Penilai Pengelola Kawasan Industri
KONSEP PERSETUJUAN RKL-RPL RINCI OLEH PENGELOLA KAWASAN INDUSTRI
Dokumen RKL-RPL Rinci
Menilai:a. Penilaian administratif; danb. Penilaian substansi teknis RKL-RPL rinci:
• Kesesuaian recana usaha dan/atau kegiatan dengan peraturanperundang undangan pengelolaan lingkungan hidup;
• Efektivitas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan;dan
• Kemampuan pelaku usaha dalam menanggulangi dampaklingkungan.
Rapat Tim Penilai
BAP
Tdk disetujui Disetujui
Perbaikan RKL-RPL Rinci
5hr+5hr
Surat Persetujuan
Salinan Surat Persetujuan disampaikan kepada:a. pimpinan perusahaan industri;b. pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha
dan/atau kegiatan perusahaan industri yang bersangkutan;
c. gubernur yang bersangkutan;d. kepala instansi lingkungan hidup provinsi;e. bupati/walikota yang bersangkutan; f. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota; dang. lembaga OSS.
Perusahaan Industri tidak menanggapi danmenyempurnakandokumen RKL-RPL rinci paling lama 15(lima belas) hari kerja maka dinyatakankadaluarsa.
Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Perusahaan KawasanIndustri dan memiliki kompetensi di bidang penilaian dokumenlingkungan hidup.
Dlm surat persetujuan memuat:a. Dasar pertimbangan persetujuan RKL-
RPL;b. Peraturan perundangan dan kronologi
penilaian yang menjadi dasar pertimbangan keputusan;
c. Pernyataan persetujuan RKL-RPL; d. Lingkup rencana kegiatan;e. Kewajiban perusahaan industri;f. Jumlah dan jenis perizinan lainnya (bila
ada);g. Masa berlakunya Surat Keputusan; danh. Tanggal penetapan mulai berlakunya
Surat Keputusan; 5hr
5hr
Pelaksanaan RKL-RPL Rinci oleh Pelaku Usaha di
Dalam Kawasan Industri
1. Pelaku usaha berkewajiban untuk:
a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat
dalam persetujuan RKL-RPL Rinci; dan
b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan
terhadap persyaratan dan kewajiban dalam RKL-RPL
Rinci kepada pengelola kawasan; dan
2. Laporan disampaikan secara berkala setiap .........bulan)
3. Muatan laporan pelakanaan RKL-RPL rinci (sebagai
referensi bisa mengikuti Permenlh No 45/2005);
4. Mekanisme penyampaian laporan pelaksanaan RKL-RPL
rinci oleh pelaku usaha kepada pengelola kawasan (i.e.
Menggunakan teknologi dan sistem informasi, atau
hardcopy dsb);
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan RKL-RPL rinci oleh Pengelola
Kawasan industri dan Pemerintah (pusat dan daerah)
1. Siapa saja yang berkewajiban melakukan pembinaan penatalaksanaan RKL-RPL Rinci? Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pengelola Kawasan?
2. Bentuk pembinaan yang dilakukan:a. Pemerintah pusat? Bintek, NSPK, pedoman teknis, baku mutu
lingkungan dllb. Pemerintah Daerah? Bintek, baku mutu lingkungan daerah;c. Pengelola kawasan industri? Bintek, penyedian informasi, SOP
dll3. Pengawasan:
a. Pengawasan pemerintah dan pemerintahh daerah? Pola hubungan antara pemerintah (pusat dan daerah), pengelola kawasan serta pelaku usaha di dalam kawasan (tenant) dalam pelaksanaan RKL-RPL Rinci?
b. Pengawasan/evaluasi kinerja oleh pengelola kawasan kepada pelaku usaha di dalam kawasan dalam pelaksanaan RKL-RPL Rinci
Konsep Revisi PermenLH Nomor. 05 Tahun 2012
6
Dasar Pemikiran Revisi Peraturan MENLH No. 5 Tahun 2012
1) Permen LH Nomor 5 Tahun 2012 sudah berlaku selama 7 Tahun, sehingga dengan adanya Dinamika Perkembangan Baru Yang Membuat Permen LH Nomor 5 Tahun 2012 perlu disesuaikan kembali;
2) Terdapat jenis usaha dan/atau kegiatan baru yang belum terakomodir dalam Permen LH Nomor 5 Tahun 2012;
3) Perlunya Penetapan Kategori (Grading) Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang masuk dalam PP 24 Tahun 2018, guna mendukung Percepatan Berusaha.
4) Pertimbangan diatas menjadi dasar PERLUNYA MENETAPKAN PERATURAN MENLHK (REVISI) tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6 Point Penting Konsep Revisi Peraturan MENLH No. 5 Tahun 2012
1. Review dan Revisi terhadap daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajibmemiliki Amdal (Saran dan Masukan dari Sektor atau Unit Kerja terkait);
2. Review dan Revisi Daftar Jenis Kawasan Lindung (menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 51-19 PP No. 13 Tahun 2017);
3. Review dan revisi pengecualian kewajiban Amdal di kawasan lindung untuk 6 jenis kegiatan tertentu
4. Pengecualian kewajiban menyusun Amdal: a. Kab/kota yang telah memiliki RDTR + KLHS;b. Kawasan Lindung yang telah memiliki perencanaan pengelolaan dan penataan
ruang kawasan lindung yang rinci/detail + KLHS;c. Kegiatan pemulihan kualitas lingkungan hidup (i.e. Restorasi Gambut, rehabilitasi
pesisir laut ramah lingkungan);d. Land swap (gambut);e. Kegiatan penelitian dan pengembangan;
5. Detailing proses penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;
6. Detailing proses penambahan dan pengurangan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal
Revisi Peraturan MENLH No. 05/2012 Wajib AmdalBatang Tubuh:
• 25 Pasal.
• Pasal 1 : Ketentuan Umum;
• Pasal 2 : Ruang Lingkup
• Pasal 3-4 : Jenis Rencana Usaha dan/Kegiatan Wajib
Amdal
• Pasal 5-11 : Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Yang Dikecualikan Amdal;
• Pasal 12-15 : Penapisan Amdal;
• Pasal 16-22 : Penambahan dan Pengurangan Wajib Amdal
• Pasal 23-25: Peralihan dan Penutup
4 (Empat) Lampiran
Lampiran I: Daftar Jenis
Rencana Usaha
dan/atau
Kegiatan yang
Wajib Memiliki
Amdal
Lampiran II: Daftar Kawasan
Lindung
Lampiran IV:Kriteria
Penapisan
Peraturan MENLHK
No. Tahun 2019
tentang Rencana
Usaha dan/atau
Kegiatan yang
Wajib Memiliki
Amdal
1
2
Lampiran III: Ringkasan informasi
awal Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan
yang akan dilakukan
Penapisan
Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal
Jenis Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan
yang wajib Memiliki
Amdal
Jenis rencana Usaha
dan/atau Kegiatan Masuk
dalam Lampiran I
1) Jenis Kegiatan dan
2) Skala/Besaran
Jenis rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang
dilakukan:
1) di dalam dan/atau
2) berbatasan langsung
dengan kawasan lindung
Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
1. Kesepakatan dengan berbagai pihak
terkait (sektor);
2. Memenuhi 9 Kriteria Usaha
dan/atau Kegiatan yang
berdampak penting terhadap
lingkungan
1
2
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal (eksisting)
No Bidang Jumlah
Jenis
Kegiatan
1. Multisektor 5
2. Pertahanan 3
3. Pertanian 3
4. Perikanan dan KELAUTAN 1
5. Kehutanan 1
6. Perhubungan 5
7. Teknologi Satelit 5
8. Perindustrian 8
9. Pekerjaan Umum 12
10. Perumahan dan Kaw.
Permukiman
1
11. Energi dan Sumber Daya
Mineral
18
12. Pariwisata 2
13. Ketenaganukliran 4
14. Pengelolaan LB3 4
Lampiran 1 Peraturan
MENLH No. 05/2012• 14 Bidang • 72 Jenis Kegiatan
Rencana usaha dan/atau kegiatan
dilakukan:
• Di dalam Kawasan Lindung
(diizinkan oleh PUU)
• Berbatasan langsung dengan
kawasan lindung
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal (Revisi)
No Bidang Jumlah
Jenis
Kegiatan
1. Multisektor 5
2. Pertahanan 3
3. Pertanian 3
4. Perikanan dan KELAUTAN 6
5. Kehutanan 1
6. Perhubungan 5
7. Teknologi Satelit 5
8. Perindustrian 8
9. Pekerjaan Umum 14
10. Perumahan dan Kaw.
Permukiman
3
11. Energi dan Sumber Daya
Mineral
23
12. Pariwisata 2
13. Ketenaganukliran 5
14. Pengelolaan LB3 4
Lampiran 1 Revisi
Peraturan MENLH No.
05/2012
• 14 Bidang • 87 Jenis Kegiatan
Usaha dan/atau Kegiatan Di Luar
Lampiran I, Penetapan Wajib Amdal
nya akan ditetapkan kemudian oleh
Menteri setelah dilakukan
pengkajian
Daftar Kawasan Lindung dalam Peraturan MENLH No 5/2012 (eksisting)
1. Kawasan hutan lindung
2. Kawasan bergambut
3. Kawasan Resapan Air
4. Sempadan Pantai
5. Sempadan Sungai
6. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk
7. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut
8. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut
9. Kawasan Pantai Berhutan Bakau
10. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut
11. Taman Hutan Raya
12. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut
13. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
14. Kawasan Cagar Alam Geologi
15. Kawasan Imbuhan Air Tanah
16. Sempadan Mata Air
17. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah
18. Kawasan Pengungsian Satwa
19. Terumbu Karang
20. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa dan Biota Laut yang Dilindungi
Kawasan lindung yang dimaksud dalam Peraturan
Menteri ini:
Kawasan lindung wilayah yang DITETAPKAN dengan fungsi utama untuk melindungi
kelestarian lingkungan hidup mencakup SDA dan Sumber Daya Buatan. Penetapan
kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan PUU
Catatan Untuk Revisi:• Kawasan lindung akan
disesuaikan dengan jenis
kawasan lindung yang
diatur di dalam PP No. 13
Tahun 2017;
• Terdapat penambahan
kawasan lindung i.e.
kawasan konservasi di
wilayah pesisir dan laut
(kawasan konservasi
pesisir dan pulau-pulau
kecil, kawasan
konservasi maritim,
kawasan konservasi
perairan) dan kawasan
gambut.
Daftar Tambahan Kawasan Lindung dalam
Revisi Peraturan MENLH No 5/2012
Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil1. Kawasan Konservasi Pesisir dan pulau-pulau kecil:
a. Suaka Pesisir;b. Suaka Pulau Kecil;c. Taman Pesisir;d. Taman Pulau Kecil;
2. Kawasan Konservasi Maritim:a. Perlindungan adat maritim;b. Perlindungan Budidaya Maritim.
3. Kawasan Konservasi Perairan:a. Taman Nasional Perairan;b. Suaka Alam Perairan;c. Taman Wistaa Perairan; dand. Suaka perairan.
Daftar Kawasan Lindung dalam Peraturan MENLH No 5/2012 (Revisi)
1. Kawasan hutan lindung
2. Kawasan bergambut
3. Kawasan Resapan Air
4. Sempadan Pantai
5. Sempadan Sungai
6. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk
7. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut
8. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut
9. Kawasan Pantai Berhutan Bakau
10. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut
11. Taman Hutan Raya
12. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut
13. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
14. Kawasan Cagar Alam Geologi
15. Kawasan Imbuhan Air Tanah
16. Sempadan Mata Air
17. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah
18. Kawasan Pengungsian Satwa
19. Terumbu Karang
20. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa dan Biota Laut yang Dilindungi
21. Kawasan Konservasi Pesisir dan pulau-pulau kecil (BARU)
22. Kawasan Konservasi Maritim (BARU);
23. Kawasan Konservasi Perairan (BARU);
Kawasan lindung yang dimaksud dalam Peraturan
Menteri ini: Kawasan lindung wilayah yang
DITETAPKAN dengan fungsi utama
untuk melindungi kelestarian lingkungan
hidup mencakup SDA dan Sumber Daya
Buatan. Penetapan kawasan lindung
tersebut dilakukan sesuai dengan
ketentuan PUU
1
2
Kawasan Lindung
3
batas tapak
proyeknya
bersinggungan
langsung
dengan batas
kawasan
lindung
= Rencana Usaha
dan/atau kegiatan
Keterangan:
berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi kawasan lindung tersebut
Dampak
potensial
Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang
lokasinya berada di dalam kawasan lindung
jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang
diizinkan sesuai peraturan perundang-
undangan, misal: tambang di hutan lindung, wisata
alam di kawasan lindung
Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang
berada di dalam dan/atau berbatasan langsung
dengan kawasan lindung yang dikecualikan
dari kewajiban menyusun Amdal adalah
rencana usaha dan/atau kegiatan:
1. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas
bumi, dan panas bumi yang tidak diikuti
dengan aktivitas perubahan bentang alam
yang menimbulkan dampak penting;2. penelitian dan pengembangan non komersial
di bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
3. Yang menunjang pelestarian kawasan
lindung (i.e. restorasi gambut dan pesisir
laut);
4. Yang terkait dengan kepentingan
pertahanan dan keamanan negara yang
tidak berdampak penting terhadap
lingkungan;
5. Budidaya yang secara nyata tidak
berdampak penting bagi lingkungan hidup;
6. budidaya yang diizinkan bagi penduduk
asli dengan luasan tetap dan tidak
mengurangi fungsi lindung kawasan dan di
bawah pengawasan ketat
Yang tercantum dalam
Lampiran Permen LH
& telah ditetapkan
sesuai dengan PUU
Rencana Usaha/Kegiatan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan
Lindung Wajib Memiliki AMDAL (Pasal 4 Revisi P. 05/2012)
KETENTUAN KATEGORI AMDAL DALAM REVISI P.05/2012 (Pasal 5)
1. Hanya Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Yang Masuk Dalam PP 24 Tahun 2018.2. Usaha dan/atau Kegiatan Yang Masuk dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, Wajib
Amdalnya dibagi menjadi 3 Kategori yaitu:a. kategori A;b. kategori B;c. kategori C Penetapan Kategori dalam Lampiran I baru didasarkan atas 2 kriteria, yaitu:
Kompleksitas Jenis kegiatan dan dampak rencana kegiatan terhadap lingkungan2. Kriteria Grading antara lain:
a. kompleksitas jenis rencana usaha dan/atau kegiatan;b. dampak rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup;c. sensitifitas lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;d. kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di lokasi rencana usaha
dan/atau kegiatan.3. Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berbatasan langsung dan/atau
berada dalam kawasan lindung serta terdapat hasil perhitungan kondisi daya dukungdan daya tampung lingkungan hidup, maka kriteria huruf c dan huruf d wajibdigunakan dalam penetapan pengelompokan kategori Amdal.
4. Penetapan pengelompokan kategori Amdal dilakukan berdasarkan Hasil Telaahan TimTeknis Komisi Penilai Amdal pada saat Rapat Tim Teknis Kerangka Acuan yangdituangkan dalam Berita Acara Rapat Tim Teknis Kerangka Acuan
Grading Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib
AMDAL
Kriteria
Jenis dan Kompleksitas
Kegiatan
Dampak RencanaUsaha dan/atau
Kegiatan
Sensitivitas Lokasi dimana Kegiatan akan dilakukan
Status/Kondisi D3TLH dimana Kegiatan akan
dilakukan
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Amdal Tipe A
KategoriKompleksitas:
Sangat Kompleks
Sangat Penting Di dalam Kawasan Lindung yang dikategorikan
sebagai Kawasan Konservasi
Sudah Sangat Terlampau
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Amdal Tipe B
KategoriKompleksitas:
Cukup Kompleks
Lebih Penting Di dalam Kawasan Lindung diluar kategori Kawasan Konservasi
Sudah Terlampau
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Amdal Tipe C
KategoriKompleksitas: Tidak
Kompleks
Penting Di Luar Kawasan Lindung
Belum terlampau
Konsep Klasifikasi Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan Wajib Amdal (Kategori Amdal)
TATA CARA PENENTUAN KATEGORI AMDAL dan
WAKTU PENYUSUNAN ANDAL
Amdal Kategori A(Paling lama 180 Hari)
Amdal Kategori B(Paling lama 120 Hari)
Amdal Kategori C(Paling lama 60 Hari)
lingkup rencana usaha dan/atau
kegiatan sangat kompleks, lokasiusaha yang sangat sensitif serta
membutuhkan data kondisi rona lingkungan hidup yang sangat
kompleks
lingkup rencana usaha dan/atau
kegiatan cukup kompleks,
sensitifitas lokasi cukup sensitif serta membutuhkan data rona lingkungan hidup yang cukup
kompleks
lingkup rencana usaha dan/atau
kegiatan tidak kompleks, sensitifitas
lokasi kurang sensitif serta tidak
membutuhkan data kondisi ronalingkungan hidup yang sederhana
Kategori Amdal ditentukan berdasarkan Hasil Telaahan Tim Teknis Komisi PenilaiAmdal pada saat Rapat Tim Teknis Kerangka Acuan dengan mengacu pada tools penentuan kategori dan indikasi kategori dari K/L;
Penetapan Kategori Amdal Masuk dalam Berita Acara Rapat Kesepakatan KA;
Tools untuk Penentuan Kategori Amdal
Oleh Tim Teknis KPA Dalam Revisi Permen LH Nomor 5 Tahun 2012
Pe
ne
ntu
anK
ate
gori
Am
dal
Penentuan dengan skalaNilai
Penentuan dengankonsep Pertanyaan
Berjenjang
Dilakukan pada saat rapat Tim Teknis untuk KA-ANDAL
Grading Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib
AMDAL
Kriteria
Jenis dan Kompleksitas
Kegiatan
Dampak RencanaUsaha dan/atau
Kegiatan
Sensitivitas Lokasi dimana Kegiatan akan dilakukan
Status/Kondisi D3TLH dimana Kegiatan akan
dilakukan
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Amdal Tipe A
KategoriKompleksitas:
Sangat Kompleks (3)
Sangat Penting (3) Di dalam Kawasan Lindung yang dikategorikan
sebagai Kawasan Konservasi (3)
Sudah Sangat Terlampau (3)
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Amdal Tipe B
KategoriKompleksitas:
Cukup Kompleks (2)
Lebih Penting (2) Di dalam Kawasan Lindung diluar kategori Kawasan Konservasi (2)
Sudah Terlampau (2)
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Amdal Tipe C
KategoriKompleksitas: Tidak
Kompleks (1)
Penting (1) Di Luar Kawasan Lindung (1)
Belum terlampau (1)
Konsep Penentuan Kategori Amdal Dalam Revisi Permen LH
Nomor 5 Tahun 2012 Dengan Skala Nilai (1)
Konsep Penentuan Kategori Amdal Dalam Revisi Permen LH
Nomor 5 Tahun 2012 Dengan Skala Nilai (2)
1. Penentuan Kategori Amdal ini dilakukan dengan mengkonversi tingkatkepentingan masing masing kriteria ke dalam bentuk skala. .
2. Setiap kriteria dibagi menjadi skala 1, 2 dan 33. Kategori Amdal langsung ditetapkan menjadi Kategori Amdal A bila:
a. lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berada di dalam atau berbatasanlangsung dengan kawasan konservasi;
b. rencana usaha dan/atau kegiatan sangat spesifik dan kompleks danmembutuhkan teknologi tinggi seperti kegiatan pembangkit listrik denganmenggunakan reaktor nuklir (PLTN);
4. Kategori Amdal ditentukan berdasarkan jumlah total nilai skala yang telahditetapkan dengan rincian:i. memiliki skala nilai kumulatif > 9 maka termasuk Amdal kategori A;ii. memilki skala nilai kumulatif 6 – 9 maka termasuk Amdal kategori B;iii.memiliki skala nilai kumulatif < 6 maka termasuk Amdal kategori C.
5. Dalam hal belum/tidak terdapat hasil kajian D3TL di lokasi rencana usahadan/atau kegiatan, maka penjumlahan nilai skala mengikuti ketentuan sebagaiberikut:i. memiliki skala nilai kumulatif > 6 maka termasuk Amdal kategori A;ii. memilki skala nilai kumulatif 4 – 6 maka termasuk Amdal kategori B;iii.memiliki skala nilai kumulatif < 4 maka termasuk Amdal kategori C.
Pengecualian Kewajiban Amdal (1)
dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
memenuhi kriteria:
merupakankegiatan yang
dilakukan dalamrangka penelitian
dan pengembanganteknologi
dilakukan oleh lembaga penelitian
pemerintah
dilakukan dalamrangka untuk
mendapatkan data dan informasi
dilakukan bukan untuk tujuan
komersial
Pengecualian Kewajiban Amdal (2)
Kewajiban memiliki Amdal dikecualikan bagi rencana Usaha
dan/atau Kegiatan berikut:
1. eksplorasi pertambangan, minyak dan gas bumi, dan panas
bumi yang tidak diikuti dengan aktivitas perubahan bentang
alam yang menimbulkan dampak penting;2. penelitian dan pengembangan non komersial di bidang ilmu
pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi kawasan lindung;
3. Yang menunjang pelestarian kawasan lindung (i.e. restorasi
gambut dan pesisir laut);
4. Yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan
negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan;
5. Budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting bagi
lingkungan hidup;
6. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan
tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di
bawah pengawasan ketat
Pengecualian Kewajiban Amdal (3)
Terkait dengan Perencanaan Detail yang telah Memiliki EIA-Based SEA
Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkunganhidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYUSUN AMDAL apabila lokasi rencana usaha dan/ataukegiatannya berada pada:
a. Provinsi atau kabupaten/kota yang MEMILIKI RDTR YANG DILENGKAPI DENGAN KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secarakomprehensif dan rinci (EIA-Based SEA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenlhk P. 24/2018);
b. KAWASAN LINDUNG (catatan: i.e. hutan konservasi dan hutan lindung) yang memiliki PERENCANAAN PENGELOLAAN DAN/ATAU PENATAAN RUANG KAWASAN LINDUNG RINCI/DETAIL YANG DILENGKAPI DENGAN KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secarakomprehensif dan rinci (EIA-Based SEA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pengecualian Kewajiban Amdal (4)
untuk Usaha dan/atau Kegiatan Lainnya
Usaha dan/atau kegiatan berikut juga dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal:
1) kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanamanindustri dalam rangka land swap untuk perlindunganekosistem gambut yang merupakan bagian dari fasilitasi pemerintah UKL-UPL;
2) Kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup di kawasan yang tidak dibebani izin i.e. Restorasi gambut dan rehabilitasi pesisir-laut dengan bahan-bahan alami (Tanpa dokumen lingkungan hidup);
3) rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana UKL-UPL
Pengecualian Kewajiban Amdal (5)
untuk Usaha dan/atau Kegiatan Lainnya
Usaha dan/atau kegiatan berikut juga dikecualikan dari
kewajiban memiliki Amdal:
1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam
Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan
Pelabuhan dan Perdagangan Bebas RKL-RPL Rinci;
2) Rencana usaha dan atau kegiatan yang berbatasan langsung
atau berada dalam kawasan lindung yang telah mendapatkan
penetapan pengecualian wajib Amdal dari pengampu
kepentingan kawasan lindung tersebut (Contoh: Kegiatan
Jasa Sarana Wisata Alam, Kegiatan Jasa Pemanfaatan Air di
Kawasan Konservasi); UKL-UPL;
Tambahan Pengaturan dalam Revisi P.05/2012
merupakan jeniskegiatan baruyang belum
dapatteridentifikasi
dilakukan di luar kawasanlindung
tidak tercantum dalam Lampiran I Revisi Permen
LH
ditetapkan klasifikasinya sebagai rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
wajib memiliki Amdal atau tidak wajib memiliki Amdal berdasarkan
penetapan oleh Menteri setelah melalui pengkajian dan/atau penilaian
Melengkapi Ringkasan Informasi Awal
Memastikan kesesuian lokasi rencana usaha dan/atau
kegiatan dengan PUU
Menentukan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib
Memiliki Amdal
Menentukan Pendekatan Studi Amdal yang akan
Digunakan
Mengidentifikasi Kewenangan KPA
Mendokumentasikan Kegiatan Penapisan
Mekanisme Proses Penapisan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
a. Formulir isian informasi awaldisiapkan;
b. Bahan informasi untukpengisian formulir
c. Formulir dilengkapi
a. Delineasi batas proyek;b. Analisis spasial batas
proyek dengan rencanatata ruang;
c. Analisis spasial batasproyek dengan peta-petafungsi ruang lainnya a. Setiap jenis rencana usaha
dan/atau kegiatan (utama danpendukung) dianalisis untukmenentukan kegiatan wajibmemiliki amdal;
b. Hasil analisis kegiatan wajibamdal ditetapkan
a. Lingkup rencana usahadan/atau kegiatan dengankriteria pendekatan studiamdal dianalisis;
b. Pendekatan studi amdalditentukan a. Hasil penentuan pendekatan
studi amdal, jenis rencanausaha dan/atau kegiatan(strategis dan non strategis) dibandingkan dengan daftarpembagian kewenangan;
b. Informasi bukti lisensi danvaliditasnya;
c. Kewenangan penilaian Amdalditentukan
a. Hasil penapisan disusun;b. Hasil penapisan
dikomunikasikan kepadainstansi LH;
c. Hasil penapisandidokumentasikan
1
2
3
4
5
6
No
Tahapan Penapisan
Rincian Kegiatan Penapisan Pemrakarsa Instansi LH
Keterangan
1 Pengisian Informasi atas rencana usaha dan/atau kegiatan
Melakukan Delieasi (menyiapakan data spasial) tapak proyek (lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan utama beserta kegiatan pendukung)
2 Memastikan kesesuaian lokasi rencana usaha/kegiatan dengan peraturan perundangan
a. Melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan (tapak proyek) dengan peta rencana tata ruang
b. Melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan (tapak proyek) dengan peta fungsi ruang lainnya dan PUU (i.e. PIBIB)
c. Menyatakan Lokasi rencana ussaha dan/atau kegiatan sesuai dengan tata ruang dan PUU
d. Menyatakan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan tata ruang & PUU
Amdal/UKL-UPL dan Izin Lingkungan tidak dapat diproses (STOP)
3 Menentukan rencana usah/kegiatan yang wajib Amdal
a. Membandingkan antara jenis rencana usaha dan/atau kegiatan utama dan pendukung dengan Daftar Lampiran I
Matrik/Tabel
b. Memeriksa apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung dan tidak termasuk kegiatan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal
c. Menyimpulkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagai wajib AMDAL
d. Menyimpulkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan TIDAK WAJIB memliliki AMDAL
Wajib UKL-UPL/SPPL (STOP)
DETAILING PROSES PENAPISAN RENCANA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL
1
2a
2b
Tidak sesuai
sesuai
3a
2d
3b
tidakYa
3c3d
Ya
tidak
Tidaksesuai
sesuai
2c
Next Slide
No
Tahapan Penapisan
Rincian Kegiatan Penapisan Pemrakarsa Instansi LH
Keterangan
3 Menentukan rencana usah/kegiatan yang wajib Amdal
c. Menyimpulkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan TIDAK WAJIB memliliki AMDAL
4 Menentukan Pendekatan Studi Amdal yang akan digunakan
a. Menyusun tabel/matrik yang berisi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan utama dan pendukung beserta instansi yang memiliki kewenangan pembinaan dan /atau pengawasan terhadap setiap jenis kegiatan utama dan pendukungnya
b. Mambandingkan matrik/tabel 4a dengan kriteria pendekatan studi Amdal sesuai pasal 8 PP 27/2012
c. Meyimpulkan pendekatan studi Amdal yang akan digunakan (tunggal, terpadu, kawasan)
5 Menentukan Kewenangan Penilaian Amdal
6 Mendokumentasikan kegiatan penapisan
7 Menyampaikan hasil penapisan ke Instansi LH yang berwenang
8 Menelaah dan meberikan arahan hasil penapisan
9 Proses penyusunan Amdal
3d
4a
4b
4c
DETAILING PROSES PENAPISAN RENCANA USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI AMDAL
5
6
7
8
9
Proses Penapisan (Screening) Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan
Jika sesui Tata
Ruang & PUU,
maka :
• Amdal dan
Izin
Lingkungan,
atau
• UKL-UPL dan
Izin
Lingkungan
Dapat diproses
lebih lanjut
Jika tidak sesuai Tata
Ruang & PUU maka Amdal
atau UKL-UPL dan Izin
Lingkungan, tidak dapat
Proses
Ya
Tidak
• Kawasan
Lindung
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pelabuhan, Waduk dan pembangkit listrik, jalan dll.
• Struktur dan Pola Ruang
• Pola Ruang: Kawasan
Lindung; dan
Kawasan Budidaya
Tapak Proyek
Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan
Perhotelan
Penataan Ruang (RTRW atau RDTR) dan PUU PPLH & PSDA
Kawasan Lindung
Kawasan Lindung
Kawasan Lindung
Kawasan Budidaya
Proses Penapisan (Screening) Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan
Sumber Foto: Wujian@2012
Hasil Penapisan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
PemrakarsaInstansi Lingkungan
Hidup
Pemrakarsamenyampaikan hasilpenapisan kepadainstansi lingkunganhidup pusat, provinsi ataukabupaten/kotasesuai kewenangan.
Berdasarkan hasil penapisan yang diterima dari pemrakarsa, instansilingkungan hidup pusat, provinsi ataukabupaten/kota sesuai kewenanganmenelaah dan memberikan arahanmengenai: a. wajib tidaknya rencana Usaha
dan/atau Kegiatan memiliki Amdal;b. pendekatan studi Amdal; danc. kewenangan penilaian Amdal.
Hasil Penapisan
Penambahan Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal
1. Kementeriandan/atau lembagapemerintah non kementerian;
2. Gubernur;
3. Bupati/walikota; dan/atau
4. masyarakat
Menteri, LHK c.q.
Ditjen PKTL.
Kriteria Penilaian1. alasan ilmiah bahwa rencana usaha
dan/atau kegiatan tersebut berdampakpenting terhadap lingkungan;
2. daya dukung dan/atau daya tampunglingkungan hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
3. tipologi ekosistem setempat yang diperkirakan berdampak penting terhadaplingkungan hidup; dan
4. teknologi pengelolaan dampak lingkunganhidup
Pihak
Pengusul
1. Usulan Tertulis
2.Dokumen Penyajian
Informasi
Lingkungan
Penerbitkan
keputusan
Pengurangan Jenis Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan Yang Wajib Memiliki Amdal
Pihak
Pengusul
1. Kementeriandan/atau lembagapemerintah non kementerian;
2. Gubernur;
3. Bupati/walikota; dan/atau
4. masyarakat
1. Usulan Tertulis
2.Dokumen Penyajian
Informasi
Lingkungan
Penerbitkan
keputusan
Menteri, LHK c.q.
Ditjen PKTL.
Kriteria Penilaian1. dampak lingkungan hidup dari rencana
Usaha dan/atau Kegiatan dapatditanggulangi berdasarkanperkembangan ilmu pengetahuan danteknologi
2. daya dukung dan/atau daya tampunglingkungan hidup di lokasi rencanaUsaha dan/atau Kegiatan; dan
3. berdasarkan pertimbangan ilmiah, rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidakmenimbulkan dampak penting.
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK)Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL)
Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan KegiatanManggala Wanabakti Building, Blok IV Lantai 6 Wing C
Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270Phone & Fax: +62-21-5705090,
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:Terima kasih