Upload dinhdan
View 279
Download 3
Embed Size (px) 344 x 292 429 x 357 514 x 422 599 x 487
Citation preview
· Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan ... tata ruang dan tata bangunan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang, dan
PERATURAN BUPATI SUMEDANG - jdih.sumedangkab.go.idjdih.sumedangkab.go.id/peraturan/JDIH-1523411381-Sumedang.pdf · Teknis Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada
pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan
Point rpkbpn pelimpahan kewenangan 50%
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN PERATURAN …
Kewenangan Kecamatan di bidang perizinan di Kabupaten
PERATURAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, …dpmptsp.jabarprov.go.id/web/application/modules... · Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, mencakup kewenangan
jdih.mojokertokota.go.idjdih.mojokertokota.go.id/.../Perwali-2018-33-Pelimpahan_wewenang... · PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN
dpmesdmtrans.gorontaloprov.go.id · gubernur gorontalo peraturan gubernur gorontalo nomor eo tahun 2014 tentang pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perizinan dan non perizinan
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA PELIMPAHAN … · pelimpahan kewenangan dekonsentrasi dan penugasan tugas pembantuan kepada dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial
PELIMPAHAN KEWENANGAN PADA LEMBAGA NEGARAkendari.bpk.go.id/.../06/Pelimpahan-Kewenangan-Pada-Lembaga-Negara.pdf · Dalam menjalankan tugas dan wewenangya, sering kali Pejabat pada
Alasan pengaturan kembali pelimpahan kewenangan
New dpmptsp.karawangkab.go.iddpmptsp.karawangkab.go.id/www/document/perbup_no_3_tahun... · 2020. 6. 30. · Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk
Badan Kepegawaian Daerah - bkd.jatimprov.go.idbkd.jatimprov.go.id/files/PAPARAN KABAN NEW.pdf · MEDIS ADMINISTRATOR PELAKSANA PENGAWAS ... Pelimpahan kewenangan pengelolaan tenaga
KAJIAN YURIDIS PELIMPAHAN KEWENANGAN MONOPOLI …
JALAN SAROLANGUN JAMBI KM. 1 KEC. SAROLANGUN …dpmptsp.sarolangunkab.go.id/.../2020/04/SK-SOP.pdf · 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
ppid.ponorogo.go.id · bupati ponorogo provinsi jawa timur peraturan bupati ponorogo nomor 88 tahun 2019 tentang pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada
kompak.or.idkompak.or.id/userfiles/media/Monthly Update KOMPAK - April 2017 ID.pdf · kewenangan dari Bupati ke Camat di kabupaten di ... pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada
meranginkab.go.id...Kabupaten Merangin Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
peraturan.bpk.go.id · Pendelegasian Kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungiawaban Perizinan dan Non perizinan termasuk penandatanganannya atas nama Bupati
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG … No 83 Tahun 20… · bidang perizinan dan kewenangan lain kepada DKS. (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT · Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 1. Bupati melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG … · Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganannya
PELIMPAHAN KEWENANGAN PADA LEMBAGA NEGARA...materil/formil dari pelimpahan wewenang yang bersifat mandat dan delegasi. Hal ini penting karena Pejabat pada Lembaga Negara harus melakukan
kuningankab.go.id TAHUN... · bupati kuningan peraturan bupati kuningan nomor : 13 tentang pelimpahan sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada kepala badan
IMPLEMENTASI PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA … · IMPLEMENTASI PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA ... antara lain partisipasi yaitu semua warganegara mempunyai ... sebagai hak,
palembang.bpk.go.id · PELIMPAHAN KEWEI PENANDATANGANAN PERIZINAN 'AN NON PERIZINAN Pasal 2 (1) Bupati melimpahktn kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan I epada Kepala
Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha oleh Pemerintah
Juklak juknis pelimpahan kewenangan 2011
PELIMPAHAN KEWENANGAN PADA LEMBAGA NEGARA · Lembaga Pemerintah melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat di bawahnya. Berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan dan pelimpahan kewenangan