SISTEM PEMILU DAN PERAN PARPOL DALAM PEMERINTAHAN INDONESIAFakultas Kedokteran 2012

Nama Kelompok

1. Adhi Candra Q (201210330311027)2. Arga Pratama (201210330311030)3. Destra Anggraini Putri (201210330311096)4. Putri Sholih Dewi Irdianti (201210330322229)5. Fitri Dwi Prabandhari (201210330311136)6. Suhada Akmal A.K. (201210330311151)7. Afina Fitra Firdaus (201210330311167)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat

serta hidayah-Nya sehingga kami berhasil menyelesaikan tugas menyusun karya ilmiah ini

dengan lancar dan semaksimal mungkin.

Dengan selesainya makalah yang berjudul

ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu

Prihatin Sulistyowati, S.S selaku dosen mata kuliah kewarganegaraan serta semua pihak yang

turut membantu dalam penyelesaian makalah ini.

Kami sebagai penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak

kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun

untuk perbaikan selanjutnya. Kami berharap semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi

pembaca khususnya bagi penyusun.

Malang, 30 Oktober 2012

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata pengantar

Daftar isi

Bab I (Pendahuluan)

1.1 Latar belakang

1.2 Tujuan

1.3 Manfaat

Bab II (Pembahasan)

2.1 Pemilu

2.2 Makna pemilu dikaitkan dengan demokrasi

2.3 Tujuan pemilu

2.4 Sistem pemilu

2.5 Partai politik

2.6 Peran partai politik

Bab III (Penutup)

3.1 Kesimpulan

3.2 Saran

Daftar pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia sangat mewarnai perkembangan

demokrasi di Indonesia. Hal ini sangat mudah dipahami, karena partai politik merupakan

gambaran wajah peran rakyat dalam percaturan politik nasional atau dengan kata lain

merupakan cerminan tingkat partisipasi politik masyarakat. Berawal dari keinginan untuk

merdeka dan mempertahankan kemerdekaan serta mengisi pembangunan, partai politik lahir

dari berbagai aspirasi rakyat yang berkeinginan untuk bersatu dalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Romantika kehidupan partai politik sejak kemerdekaan, ditandai dengan

bermunculannya banyak partai (multipartai). Secara teoritikal, makin banyak partai politik

memberikan kemungkinan yang lebih luas bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dan

meraih peluang untuk memperjuangkan hak-haknya serta menyumbangkan kewajibannya

sebagai warga negara. Banyaknya alternatif pilihan dan meluasnya ruang gerak partisipasi

rakyat memberikan indikasi yang kuat bahwa sistem pemerintahan di tangan rakyat sangat

Berjalannya suatu Negara pasti tak lepas dari sebuah sistem politik. Karena pasti sistem

politiklah yang menjadi tolak ukur kemajuan dalam suatu negara. Negara yang maju dapat

dipastikan bahwa system politik didalamnya tertata dengan baik. System politik sendiri dapat

diartikan sebagai suatu mekanisme dari seperangkat fungsi, dimana fungsi-fungsi tadi

melekat pada suatu struktur-struktur politik, dalam rangka pelaksanaan dan pembuatan

kebijakan yang mengikat masyarakat. Dalam suatu system politik terdapat berbagai unsur,

dan salah satu unsur tersebut adalah partai politik.

Partai politik dalam hubungannya dengan sistem sosial politik ini memainkan berbagai

fungsi, salah satunya pada fungsi input, dimana partai politik menjadi sarana sosialisasi

politik, komunikasi politik, rekruitmen politik, agregasi kepentingan, dan artikulasi

kepentingan. Lalu apa sajakah sebenarnya fungsi partai politik dalam hubungannya dalam

proses pembuatan dan penerapan kebijakan di Indonesia, apabila melihat keadaan sekarang

dimana partai politik telah dipandang sebelah mata oleh masyarakat yang merasa bahwa

partai politik tidak lagi membawa aspirasi masyarakat melainkan keberadaannya hanya

dianggap sebagai kendaraan politik yang dipakai oknum-oknum tertentu untuk menggapai

jabatan-jabatan publik di Indonesia.

Partai politik sendiri telah menjadi ciri penting dalam sebuah politik modern. Hampir

dapat dipastikan bahwa partai-partai politik telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari

sebuah system politik, baik itu sebuah sistem politik yang demokratis maupun sistem politik

yang otoriter sekalipun. Dalam Negara demokratis, partai politik menyelenggarakan beberapa

fungsi, salah satu fungsi ialah sebagai sarana komunikasi politik. Arus informasi dalam suatu

Negara bersifat dua arah, artinya berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas.

Kedudukan partai dalam arus ini adalah sebagai jembatan antara “mereka yang memerintah”

dan “mereka yang diperintah”

1.2 TUJUAN

Mengetahui sistem pemilu dan peranan parpol dalam pemerintahan Indonesia.

1.3 MANFAAT

Mengetahui sistem pemilu dan peranan parpol.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 PEMILU

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan

rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun1945. Sementara itu asas pemilu berdasarkan pasal 22E

UUD RI Tahun 1945 adalah :

1) Langsung → Rakyat (pemilih) mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara

langsung sesuai nuraninya, dan tanpa perantara.

2) Umum → Semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-

undang pemilu berhak mengikuti pemilu.

3) Bebas → Setiap warga negara bebas menentukan pilihannya sesuai dengan nurani

dan kepentingannya tanpa tekanan atau paksaan.

4) Rahasia → Dalam memberikan suaranya,pemilih dijamin pilihannya tidak akan

diketahui oleh pihak manapun.

5) Jujur → Dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat

pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua

pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan perundang-

undangan.

6) Adil → Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas

dari kecurangan dari pihak manapun.

2.2 MAKNA PEMILU DIKAITKAN DENGAN PRINSIP DEMOKRASI

1. Pemilu adalah pelaksanaan demokrasi pancasila yang nyata.

2. Pemilu merupakan sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat.

3. Pemilu adalah salah satu aktivitas pemilihan anggota DPR dengan cara-cara yang

sudah ditentukan dengan undang-undang.

4. Pemilu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat.

5. Pemilu adalah pelaksanaan hak politik warga negara Indonesia.

6. Pemilu merupakan sarana yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya

sendi-sendi demokrasi, tetapi harus menjamin suksesnya perjuangan reformasi dan

suksesnya pembangunan nasional, serta tetap lestarinya Pancasila dan UUD 1945.

2.3 TUJUAN PEMILU

a. Memilih wakil rakyat dan wakil daerah (DPR dan DPD).

b. Membentuk pemerintahan yang demokratis dan memperoleh dukungan rakyat dalam

rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Memilih presiden dan wakil presiden RI.

2.4 SISTEM PEMILU

1) Berdasarkan cara penyelenggaraannya :

a. Cara langsung → Rakyat secara langsung memlih wakil-wakil rakyat yang akan

menjadi wakil rakyat atau presiden atau wakil presiden.

Contoh : Pemilu di Indonesia untuk memilih DPR dan DPD

b. Cara bertingkat → Rakyat memilih dulu para wakilnya, kemudian wakil rakyat

memilih presiden.

Contoh : Pemilu tahun 1955, yang dipilih adalah calon legislatif dan nantinya

akan memilih presiden.

2) Berdasarkan sistem yang digunakan :

a. Sistem Distrik (the single-member constituencies), yaitu satu daerah pemilihan

memilih satu wakil. Setiap kesatuan geografis (disebut distrik) mempunyai satu

wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Dalam pemilihan ini, negara dibagi dalam

distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan anggota badan perwakilan rakyat

yang diinginkan.

KELEBIHAN KELEMAHAN

1.Wakil setiap distrik lebih mengenal

daerah dan kepentingan rakyatnya.

2. Wakil distrik akan memperjuangkan

distriknya.

3. Rakyat lebih mengenal secara baik

orang yang mewakili daerahnya

(distriknya).

4. Terdapat hubungan yang erat antara

wakil distrik dengan rakyatnya.

5. Sistem ini sederhana dan murah

dalam penyelenggaraannya.

6.Mempermudah terbentuknya pemerin

tahan yang stabil dan memperkuat sta

bilitas nasional.

7.Lebih mendorong ke arah integrasi

1.Kurang representatif karena suara pe

serta pemilu yang kalah akan hilang

dan tidak digabung dengan distrik

lain.

2. Wakil rakyat yang menang dalam

satu distrik lebih memperhatikan

distriknya sehingga dapat

mengabaikan kepentingan nasional.

3. Bila terdapat partai besar di

parlemen dan terdapat satu distrik

yang kalah dalam pemilu, maka

suaranya tidak terwakili.

4. Golongan dan partai kecil / minoritas

kurang terwakili.

partai-partai.

b. Sistem Proporsional atau sistem perwakilan berimbang

Yaitu satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil. Negara dianggap daerah

pemilihan yang besar. Oleh karena itu, untuk keperluan teknis-administratif, pemilu

dibagi dalam beberapa daerah pemilihan yang besar (lebih besar dari sistem distrik).

Jumlah wakil parlemen dalam setiap daerah pemilihan ditentukan oleh jumlah pemilih

dalam daerah pemilihan.

Dalam sistem ini, setiap suara dihitung atau tidak ada suara yang hilang.

Artinya, sisa suara yang diperoleh oleh suatu partai politik dapat digabungkan dengan

jumlah suara yang diterima partai tersebut di daerah lain untuk memperoleh kursi

tambahan.

KELEBIHAN KELEMAHAN

1.Sistem ini lebih representatif karena setiap

suara diperhitungkan sehingga tidak ada

suara yang hilang.

2. Golongan minoritas (partai kecil)

memungkinkan mempunyai wakil di

parlemen.

3. Parlemen dapat menjadi wadah dan

aspirasi rakyat secara menyeluruh karena

semua golongan masyarakat terwakili di

parlemen.

1.Mempermudah partai-partai baru (multi

partai) sehingga cenderung mempertajam

perbedaan.

2. Peranan pimpinan partai sangat

menentukan dalam penetapan calon

legislatif (wakil rakyat).

3. Wakil-wakil rakyat yang terpilih kurang

memahami kepentingan rakyat karena

lebih terikat pada partai.

4. Dengan sistem multi partai, maka

cenderung sulit terbentuknya pemerintahan

yang stabil.

2.5 PARTAI POLITIK

Partai politik di Indonesia adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk

oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan

cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,

bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang

Partai Politik.

2.6 PERAN PARTAI POLITIK

1. Peran Sebagai Wadah Penyalur Aspirasi Politik

Pada awal kemerdekaan, partai politik belum berperan secara optimal sebagai

wadah untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat. Hal ini terlihat dari timbulnya berbagai

gejolak dan ketidak puasan di sekelompok masyarakat yang merasa aspirasinya tidak

terwadahi dalam bentuk gerakan-gerakan separatis seperti proklamasi Negara Islam oleh

Kartosuwiryo tahun 1949, terbentuknya negara negara boneka yang bernuansa kedaerahan.

Penyebabnya karena aspirasi rakyat berbelok arah mengikuti aspirasi penjajah, karena

tersumbatnya saluran aspirasi yang disebabkan kapasitas sistem politik belum cukup

memadai untuk mewadahi berbagai aspirasi yang berkembang. Di sini boleh dikatakan bahwa

rendahnya kapasitas sistem politik, lebih disebabkan oleh karena sistem politik masih berada

pada tahap awal perkembangannya.

Masa Orde Lama, peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat

juga belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Partai politik cenderung terperangkap

oleh kepentingan partai dan/ atau kelompoknya masing-masing dan bukan kepentingan rakyat

secara keseluruhan. Sebagai akibat daripadanya adalah terjadinya ketidak stabilan sistem

kehidupan politik dan kemasyarakatan yang ditandai dengan berganti-gantinya kabinet.

Di zaman pemerintahan Orde Baru, peran partai politik dalam kehidupan

berbangsa dicoba ditata melalui UU No. 3 Tahun 1973, partai politik yang jumlahnya cukup

banyak di tata menjadi 3 kekuatan sosial politikyang terdiri dari 2 partai politik yaitu PPP dan

PDI serta 1 Golkar. Namun penataan partai politik tersebut ternyata tidak membuat semakin

berperannya partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat. Hal ini terlihat dari

kebijaksanaan publik yang dihasilkan pada pemerintahan orde baru ternyata kurang

memperhatikan aspirasi politik rakyat dan cenderung merupakan sarana legitimasi

kepentingan penguasa dan kelompok tertentu. Akibatnya pembangunan nasional bukan

melakukan pemerataan dan kesejahteraan namun menimbulkan ketimpangan dan

kesenjangan sosial di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Hal ini dikarenakan peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi

politik rakyat oleh pemerintahan orde baru tidak ditempatkan sebagai kekuatan politk

bangsa tetapi hanya ditempatkan sebagai mesin politik penguasa dan assesoris demokrasi

untuk legitimasi kekuasaan semata.

Era reformasi muncul sebagai gerakan korektif dan pelopor perubahanperubahan

mendasar di berbagai aspek kehidupan. Gerakan reformasi yang melahirkan proses

perubahan dan melengserkan pemerintahan orde baru dan melahirkan UU No. 3 Tahun 1999

tentang partai politik memungkinkan sistem multi partai kembali bermunculan. Harapan

peran partai sebagai wadah penyalur aspirasi politik akan semakin baik, meskipun hingga

saat ini belum menunjukkan kenyataan. Hal ini terlihat dari kampanye Pemilu yang masih

diwarnai banyaknya partai politik yang tidak mengaktualisasikan aspirasi rakyat dalam wujud

program partai yang akan diperjuangkan.

2. Peran sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik

dalam sebuah masyarakat. Dengan sosialisasi politik, individu dalam negara akan menerima

norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya, yang dilakukan melalui

berbagai tahap, dan dilakukan oleh bermacam-macam agens, seperti keluarga, saudara, teman

bermain, sekolah (mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi), lingkungan

pekerjaan, dan tentu saja media massa, seperti radio, TV, surat kabar, majalah, dan juga

internet.

3. Peran sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Peran partai politik sebagai sarana rekruitmen politik dalam rangka meningkatkan

partisipasi politik masyarakat, adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup

besar dalam hal:

(1) Menyiapkan kader-kader pimpinan politik

(2) Melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan

(3) Perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki

kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan

jabatan politik yang bersifat strategis.

Makin besar andil partai politik dalam memperjuangkan dan berhasil memanfaatkan posisi

tawarnya untuk memenangkan perjuangan dalam ketiga hal tersebut, merupakan indikasi

bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif.

Rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memilih

orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat banyak untuk

mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga negara.

4. Peran sebagai Sarana Pengatur Konflik

Dalam menjalankan peran sebagai pengatur konflik ini, partai-partai politik harus

benar-benar mengakar dihati rakyat banyak, peka terhadap bisikan hati nurani masyarakat

serta peka terhadap tuntutan kebutuhan rakyat. Dengan munculnya partai partai baru tentu

saja persyaratan mengakar di hati rakyat belum bisa terpenuhi dan bahkan boleh dikatakan

masih jauh dari harapan. Sedangkan partai politik yang lamapun belum tentu telah memiliki

akar yang kuat di hati rakyat, mengingat partisipasi politik rakyat masih lebih banyak bersifat

semu. Artinya rakyat baru memiliki partisipasi yang nyata adalah pada saat pelaksanaan

pemilihan umum, sementara pada proses-proses pembuatan keputusan politik, dan kontrol

terhadap pelaksanaan kebijakan politik masih tergolong dalam kategori yang relatif rendah.

Meskipun akhir-akhir ini banyak demonstrasi dan kebebasan media massa sangat luas,

batasan terhadap akses informasi makin lunak; namun bila dikaji substansi yang dituntut dan

disampaikan masih lebih banyak didasarkan pada rekayasa kelompok politik atau elit politik

tertentu. Belum cukup marak tuntutan dan suara-suara yang memperjuangkan kepentingan

rakyat banyak.

5. Sebagai sarana control pemerintah

Terdapat dua mekanisme partai politik dalam menyalurkan sikap kritis terhadap

pemerintah. Pertama, sikap kritis disalurkan dan dicerminkan oleh wakil-wakil partai politik

yang terdapat dalam lembaga legislative. Lembaga legislative ini mempunyai beberapa

fungsi, bisa sebagai partner pemerintah, dan sekaligus mengusulkan rancangan undang-

undang yang akan diimplemantasikan pemerintah. Ketika partai politik melihat

ketidakberesan dalam situasi dan kondisi sosial masyarakat, mereka dapat mengusulkan

rancangan undang-undang yang dapat mengubahnya. Pada kenyataannya, hal ini tidak mudah

dan otomatis dapat dilakukan, mengingat pola pengambilan keputusan yang sangat kompleks

dan kerap terjadi negosiasi politik antarfraksi. Kedua, partai politik dapat menyuarakan

analisis dan sikap kritisnya melalui jalur non parlementer, misalnya dengan jalan diskusi dan

debat public tentang kebijakan pemerintah. Bisa juga dilakukan dialog dengan media massa

untuk pembentukan opini public sehingga mendapatkan dukungan politis publik.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Untuk menjamin berjalannya peran partai politik dalam peningkatan partisipasi

politik masyarakat secara optimal, diperlukan keselarasan dan keseimbangan hubungan antar

kekuatan sosial politik dan keseimbangan serta keselarasan peran partai politik itu sendiri

baik sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen

politik, maupun sebagai sarana pengatur konflik. Prospek perkembangan peran partai politik

dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat sangat tergantung pada kondisi politik

secara makro dan tingkat kedewasaan elit politik dalam memainkan perannya sebagai

penggerak dan pengorganisasi komponen komponen politik dan kemasyarakatan. Tingkat

kesadaran politik rakyat yang sudah cukup tinggi yang terrefleksi dari keberhasilan dalam

pelaksanaan Pemilu secara jurdil, luber, dan aman; tidak boleh diposisikan pada situasi yang

justru mengakibatkan berbaliknya ketidakpercayaan rakyat terhadap partai politik. Sebab hal

itu akan sangat menyulitkan dalam upaya peningkatan peran partai politik dalam peningkatan

partisipasi politik masyarakat.

3.2 SARAN

Dalam rangka penguatan peran partai politik untuk peningkatan partisipasi politik

masyarakat, harus didahului atau terlebih dahulu harus diberdayakan partai politik itu sendiri

dalam kancah percaturan politik nasional dengan menempatkannya pada posisi yang kuat dan

memiliki daya tawar yang cukup memadai. Caranya adalah dengan restrukturisasi,

refungsionalisasi, dan revitalisasi partai politik baik yang menyangkut struktur, mekanisme,

budayanya, serta kapasitasnya dalam melakukan fungsinya sebagai saluran komunikasi

politik.

Penyelenggaraan Pemilu yang relatif lebih baik dari masa lalu harus disadari sebagai

keberhasilan semua pihak terutama Partai Politik, dan tidak boleh didistorsi menjadi hal-hal

yang bersifat kepentingan sempit dan sesaat. Dalam kaitan ini semua pihak wajib ikut

berpartisipasi untuk makin mendewasakan perilaku politik semua pelaku, terutama di

kalangan elit politik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Penguatan Peran Partai Politik dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat”,

Jurnal Naskah No. 20, Juni-Juli 2000

2. Hasim.2010.Civics 2 Education.Jakarta:Yudhistira.