SISTEM KESEHATAN NASIONAL DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA
Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah bentuk dan cara
penyelenggaraaan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai
upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin
tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dalam kerangka mewujudkan
kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Dasar
1945.
Dalam mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
perlu pendekatan system kesehatan. Sistem adalah suatu keterkaitan
diantara elemen-elemen pembentuknya dalam pola tertentu untuk
mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian bahwa System is
interconnected parts or elements in certain pattern of work, maka
di system kesehatan kesehatan dan keselamatan kerja dua hal yang
perlu diperhatikan, yakni: (1) elemen, komponen atau bagian
pembentuk system yang berupa aktor-aktor pelaku; dan (2)
interconnection berupa fungsi dalam sistem yang saling terkait dan
dimiliki oleh elemen-elemen sistem. Sistem ini perlu dijalan kan
dengan tata kelola yang baik (good governance).
Dalam konteks good governance terdapat berbagai fungsi dalam
keselamatan dan kesehatan kerja, sebagai berikut:
Regulator: Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan,
Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Fungsi regulator
Kementerian Tenaga Kerja telah dinyatakan dalam: Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, bahwa:
Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas
keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup
dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional
Bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja terjamin
pula keselamatannya
Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan
secara aman dan efisien
Bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya upaya
untuk membina norma-norma perlindungan kerja;
Bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam
Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang
keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Industrialisasi. Teknik dan teknologi Undang undang Nomor 36 Tahun
2009 tentangKesehatan
Undang undangNomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Tahun 1996, tentang
system manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
Keselamatan dan kesehatan kerja harus dikelola sebagaimana
dengan aspek lainnya baik sumber daya manusia, keuangan, kesehatan,
produksi, dan lain sebagainya. Aspek K3 tidak akan berjalan tanpa
adanya intervensi dari manajemen berupa upaya terencana untuk
mengelolanya. Sehingga diperlukan system manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja (SMK3). Tujuan dari Sistem Manajemen K3 adalah
untuk mengelola risiko yang ada dalam perusahaan agar kejadian yang
tidak diinginkan atau dapat menimbulkan kerugian dapat dicegah.
Sistem manajemen K3 adalah bagian dari system manajemen secara
keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan,
tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumbe rdaya yang
dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkaian dan
pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam
pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna
terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.
Pemberi anggaran: Kementerian Kesehatan/ Pemerintah pusat.
Pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga swasta.Pengalokasian
dana pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan melalui prencanaan
anggaran dengan mengutamakan upaya kesehatan prioritas secara
bertahap and terus ditingkat jumlah pengalokasiannya sehingga
sesuai dengan kebutuhan. Hal ini termasukJ aminan Kesehatan
Nasional untuk tenaga kerja. Sesuai dengan UU No. 3 tahun 1992
pasal 1 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), program
Jamsostek upaya perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk
santunan berupa uangs ebagai pengganti sebagian dan penghasilan
yang hilanga tau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa
atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan
kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggald unia. Akhir
tahun 2004, pemerintah menerbitakan undang undang tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial. Sistem Jaminan Sosial Nasional
(national social security system) adalah sistem penyelenggaraan
program Negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial,
agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang
layak, menuju terwujudnya kesejahteraan social bagi seluruh
penduduk Indonesia. Jaminan social diperlukan apabila terjadi
hal-hal yang tidakd ikehendaki yang dapat mengakibatka hilangnya
atau berkurangnya pendapatan seseorang, baik karena memasuki usia
lanjut atau pensiun, maupun karena gangguan kesehatan, cacat,
kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan pada tahun 2011,
ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
JaminanS osial. Asuransi kesehatan yang di berada dibawah naungan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial diantaranya : Askes, Jamkesmas,
ASBRI, Taspen, Jamsostek, dan lain sebagainya.
Pemberi pelayanan: RS pemerintah dan swasta, pelayanan kesehatan
di tempat kerja.
Pengembangan SDM: perguruan tinggi kedokteran dan kesehatan,
lembaga pelatihan ahli K3.
Aktor aktor yang ada adalah: Pemerintah yang terdiri atas
pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota. Aktor pemerintah
banyak berperan sebagai regulator dan steward dalam system
kesehatan.
Direktur Pengawas yaitu Menteri Tenaga Kerja yang melakukan
pengawasan pelaksanaan umum terhadap Undang undang K3. Pegawai
pengawas ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap
ditaatinya undang undang K3 dan membantu pelaksanaannya. Panitia
pengawasan keselamatan dankesehatank erja (P2K3), bertugas
memperkembangkan kerjasama, saling pengertian dan partisipasi
efektif dari pengusaha atau pengurusd antenaga kerja dalam tempat
tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama
dibidang K3.
Swasta: lembaga lembaga swasta yang bergerak di system kesehatan
ada banyak.
Ahli K3 merupakan instansi instansi pemerintah dan instansi
isntansi swasta yang dapatmengoperasikan K3 dengantepat,
samasepertipegawaipengawasahli K3 ditugaskan menjalankan pengawasan
langsung terhadap ditaatinya undang undang K3 dan membantu
pelaksanaannya.Swasta: Lembaga-lembaga swasta yang bergerak di
sistem kesehatan ada banyak. Untuk rumahsakit terdapat dua jenis
pelayanan kesehatan swasta, yaitu rumahsakit publik berdasar badan
hukum Yayasan atau Perkumpulan, dan rumahsakit private dengan dasar
hukum PT. DI samping itu ada BP swasta, pabrik obat swasta,
distributor alat farmasi dan rumahsakit, apotik dan sebagainya.
Lembaga swasta berperan aktif pula dalam fungsi pengembangan sumber
daya manusia dengan adanya perguruan tinggi kedokteran dan
kesehatan milik lembaga swasta.Masyarakat: masyarakat merupakan
objek sekaligus pelaku system kesehatan. Masyarakat yang bekerja
mendapatkan jaminan kesehatan oleh perusahaan atau tempat dimana ia
bekerja.
http://manajemen-pembiayaankesehatan.net/index.php/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/74-langkah-1-menggunakan-konsep-konsep-universal-untuk-memahami-masalah-yang-terjadi-di-kiahttp://safelindo.blogspot.com/2008/12/peraturan-perundang-undangan-dibidang.html
